Siklus Anggaran Pertemuan 6 Nurjati Widodo, S.AP, M.AP
Siklus APBN 1.
Penyusunan APBN (Januari-Juli tahun n-1)
2.
Penetapan APBN (16 Agustus-Oktober tahun n-1)
3.
Pelaksanaan APBN (Januari-Desember tahun n)
4.
Perubahan APBN (Nopember tahun n)
5.
Pertanggungjawaban APBN (Juli tahun n+1)
Alur APBN Penyusunan & Penetapan Anggaran
• 1 tahun
Pelaksanaan Anggaran
• 1 tahun
Pertanggungjawaban Anggaran
• ½ tahun
Alur/Siklus APBN BAPPENAS
RPJM
KEMENTERIAN/LEMBAGA
RENSTRA-KL
BAPPENAS + KEMENKEU
PAGU INDIKATIF
KEMENTERIAN/LEMBAGA
RENJA-KL
BAPPENAS KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
RKP PAGU SEMENTARA
SEB
PERENCANAAN
PP SE-MK
RKA-KL
KEMENTERIAN KEUANGAN
HIMPUNAN RKA-KL
KEMENTERIAN KEUANGAN
NOTA KEU & RAPBN
PEMERINTAH + DPR
PP
APBN
KEMENTERIAN KEUANGAN
RINCIAN APBN
KEMENT./LEMB. + KEMKEU
DIPA
PEMERINTAH + DPR
LKPP
PENGANGGARAN
UU Perpres
PENGESAHAN ANGGARAN PELAKSANAAN
UU
PERTNGGJWB
Alur/Siklus Penganggaran
Alur/Siklus Penganggaran
Alur/Siklus Pengesahan APBN
Alur/Siklus Pengesahan APBN
Perubahan APBN (APBN-P) Perubahan APBN dapat dilakukan bila: •
Perkembangan tidak sesuai dengan asumsi umum APBN
•
Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar-unit organisasi, antar-kegiatan, dan antar-jenis belanja.
•
Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
Glosary Alur/Siklus Pengelolaan KN
Surat Rincian Alokasi Anggaran yang selanjutnya disebut SRAA adalah dokumen yang dibuat berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN yang memuat nama kementerian/lembaga, propinsi, alokasi anggaran, sumber dana, kode, dan nama satuan kerja yang digunakan sebagai dasar penelitian/pencocokan alokasi anggaran dalam konsep DIPA.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan.
Konsep DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau oleh Satker yang belum mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk DIPA Pusat dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk DIPA Daerah.
DIPA Sementara yang selanjutnya disebut DIPA-S adalah DIPA yang dibuat dan ditetapkan dengan Surat Pengesahan oleh Direktur Jenderal PBN/Kakanwil Ditjen PBN, dalam hal
Kementerian Negara/Lembaga atau Satker terlambat menyampaikan konsep DIPA kepada Ditjen PBN/Kanwil Ditjen PBN sampai dengan tanggal 23 Desember 2005.
Glosary Alur/Siklus Pengelolaan KN
RPJM dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
RKP Rencana Kerja Pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun, disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Nasional.
RKP-KL Rencana Kerja Pemerintah khusus bagi Kementerian/Lembaga Negara.
RKA Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L, adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara dan Lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta memuat anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
MAK: Mata Anggaran Keluaran
SP2D: Surat Perintah Pencairan Dana
SPM: Surat Perintah Membayar
LRA Laporan Realisasi Anggaran
Glosary Alur/Siklus Pengelolaan KN
Pagu Indikatif adalah ancar-ancar/prakiraan pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga untuk setiap program sebagai pedoman dalam penyusunan Renja-K/L.
Pagu Definitif batasan maksimal yang sudah disahkan dan didasarkan atas Undang Undang APBN sebagai acuan penyusunan RKA.
Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L, adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/ Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L.
Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran K/L, adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan Pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR.
KPPN: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dulunya bernama KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) merupakan unit kerja di bawah Ditjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu yang tersebar di daerah dan setingkat kanwil, mempunyai tugas utama melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Glosary Alur/Siklus Pengelolaan KN
DJA Direktorat Jenderal Anggaran, merupakan unit kerja di bawah Kementerian Keuangan yang tugas pokoknya merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran.
DJPb Direktorat Jenderal Perbendaharaan, unit kerja di bawah kementerian keuangan dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.
Rocan Menunjuk pada biro atau bagian dalam suatu kementerian atau lembaga yang bertugas perumusan rencana (khususnya dalam hal ini berkaitan dengan anggaran keuangan kementerian/lembaga yang bersangkutan).
RoKeu Menunjuk pada biro atau bagian dalam suatu kementerian atau lembaga yang bertugas mengelola keuangan (khususnya dalam hal ini berkaitan dengan anggaran keuangan kementerian/lembaga yang bersangkutan).
SEB Surat Edaran Bersama kemeterian atau lembaga terkait.
SE-MK Surat Edaran Menteri Keuangan.
LKPP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, wujud pertanggungjawaban satu periode APBD
Semoga Bermanfaat
