SINERG I MEMBANGUN NEGERI LAPORAN TAHUNAN DJA 2015 DGB S ANNUAL REPORT YEAR 2015 A SYNERGY TO BUILD THE COUNTRY

SINERG I MEMBANGUN NEGERI A SYNERGY TO BUILD THE COUNTRY

LAPORAN TAHUNAN DJA 2015

DGB’S ANNUAL REPORT YEAR 2015

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2

Cover Story

SINERG I MEMBANGUN NEGERI A SYNERGY TO BUILD THE COUNTRY

LAPORAN TAHUNAN DJA 2015

DGB’S ANNUAL REPORT YEAR 2015


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sinergi Membangun Negeri A Synergy To Build The Country Direktorat Jenderal Anggaran memiliki peran strategis sebagai pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peran ini diwujudkan dengan memacu kualitas APBN dari perencanaan, penyusunan hingga pelaporan. Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, DJA perlu berkoordinasi dengan stakeholders dalam sebuah sinergi. Dengan mengusung semangat sinergi membangun negeri, DJA siap menjadi organisasi terdepan dalam pengelolaan fiskal agar setiap rupiah yang dikeluarkan negara dapat bermanfaat bagi rakyat. As the manager of State Budget, Directorate General of Budget had continuously strived to improve the quality of budget planning, compilation, and reporting. To attain such strategic goal, synergy between the directorate and its stakeholders had been established. In the spirit of establishing synergy to build the country, the directorate performed its pivotal role in fiscal management while ensuring that each rupiah spent would benefit the people.

3

4

DAFTAR ISI CONTENTS

Profil DJA

8 11 12 14

Sambutan Dirjen Anggaran Message from Director General of Budget

Visi Misi Vision and Mission

Struktur Organisasi Organization Structure

Profil Pejabat Profiles of DGB Officials

Profil of DGB

21 28 33 40 44

Alokasi Anggaran dan Realisasi Budget Allocation and Spending

Capaian IKU DJA KPI Achievement of DGB

Transformasi Kelembagaan Organizational Transformation

Peristiwa Penting Highlights

Penghargaan Awards

Kilas Kinerja

A Brief Description of the Performance of DGB

5

50 56

Profil SDM HR Profile

Pendidikan dan Pelatihan Education and Training

Sumber Daya Manusia Human Resources

64 72 81 90 97 101 107

Proses Penyusunan APBN State Budget I Account

Anggaran Tematik Thematic Budget

Laporan BA 999.07 dan BA 999.08 BA 999.07 and BA 999.08 Reports

Regulasi di Bidang Penganggaran Regulations in the field of Budgeting

Regulasi di Bidang PNBP Regulations in the field of non-tax revenues

Harmonisasi Peraturan Penganggaran

Allignment of different pieces of legislation

Implementasi Single Source Database PNBP (SIMPONI)

Implementation of Single-Source Database of non-tax revenues (SIMPONI)

Profil Kinerja Penganggaran Budgeting Performance

6

Tata Kelola Pemerintahan Good Governance

112 114 120 124 128 130 134 136 139

Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

Manajemen Risiko Risk Management

Keterbukaan Informasi DJA

Open access to information concerning DGB (PPID & Public Relation)

Lomba Inovasi DJA Innovation Contest at DGB

Pekan Anti Korupsi Anti-Corruption Week

Kunjungan Mahasiswa Student Visit

DJA Menyapa DGB Greets

Buku yang Diterbitkan DJA Books released by DGB

Kajian yang Diterbitkan DJA Studies released by DGB

7

PROFIL DJA Profile of DGB

8

PROFIL DJA

Sambutan Ditjen Anggaran Message from Director General of Budget

"

Sepanjang tahun 2015, Direktorat Jenderal Anggaran berupaya untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme. Berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan internal organisasi dan peningkatan pelayanan eksternal kepada masyarakat.

"

Various measures were taken in 2015 to better the organization internally and to increase the quality of its service to the public. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, beragam langkah dan kegiatan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam menjalankan tugas dan fungsi khususnya selama tahun 2015, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Laporan Tahunan DJA Tahun 2015 ini disusun sebagai salah satu upaya DJA untuk mengabadikan beragam peristiwa penting, kinerja, dan prestasi sepanjang tahun 2015, serta kebijakan dan langkah yang diambil DJA dalam meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.

Praise God the Almighty for His mercy and the abundance that He has given to us, Directorate General of Budget could manage to carry out well a variety of measures and activities in 2015. This Directorate General of Budget Annual Report 2015 was compiled to showcase a variety of important events, performance, and achievements throughout 2015, as well as policies and measures taken by the directorate to improve its service to stakeholders.

Sepanjang tahun 2015, DJA berupaya untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme. Berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan internal organisasi dan peningkatan pelayanan eksternal kepada masyarakat. Penerapan Sistem Pengendalian Internal dan penerapan Manajemen Risiko terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan risiko di lingkungan DJA. Penggalian inovasi dan partisipasi pegawai dalam memberikan pengembangan ide dan inisiatif dilakukan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas organisasi untuk berkinerja tinggi.

Directorate General of Budget has been continuously improving its professionalism. Various measures were taken in 2015 to better the organization internally and to increase the quality of its service to the public. Implementation of Internal Control System and Risk Management policy has been made to handle risks better. In addition, activities have been carried out to encourage participation of and innovations by employees as the directorate always seeks to perform at its highest capacity.

PROFIL DJA

Berbagai layanan eksternal kepada masyarakat senantiasa ditingkatkan dengan melaksanakan beragam upaya. Penyediaan sarana dan prasarana permohonan informasi diharapkan dapat memberikan keterbukaan informasi DJA dan memenuhi kebutuhan informasi kepada masyarakat. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyusunan APBN dilaksanakan dengan berbagai metode kegiatan yang beragam untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.

Various steps have been taken to raise the quality of services to the public. The directorate provides facilities and infrastructures to make sure that public has an easy access to information they need. It offers technical guidance and provides evaluation concerning state budget planning. The directorate has also held activities to increase public’s awareness of state budget and to encourage public’s participation in national development process.

Penyempurnaan terhadap regulasi terus ditingkatkan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas. Pengembangan terhadap berbagai aplikasi dilakukan seiring dengan berkembangnya teknologi informasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan berkoordinasi dengan stakeholder. Harmonisasi terhadap berbagai peraturan lintas sektoral di semua tingkatan juga dilakukan selama tahun 2015 untuk mempercepat proses penetapan pedoman-pedoman pelaksanaan tugas tidak hanya bagi DJA tetapi juga bagi seluruh masyarakat.

Amendment to regulations has been made to improve service and accountability. Along with advancement in information technology, the directorate has developed various applications to support work and coordination with stakeholders. Last year has also been marked with alignment of different regulations to streamline process of setting clear job descriptions for positions/units within DGB and other organizations.

9

10

PROFIL DJA

Berbagai prestasi berhasil diraih sepanjang tahun 2015 antara lain juara pertama dalam lomba pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian Keuangan. Prestasi lainnya adalah penghargaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Pimpinan DJA sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara yang melaporkan menerima gratifikasi. Penghargaan yang diterima pimpinan Direktorat Jenderal Anggaran ini adalah salah satu buah dari gerakan antikorupsi yang selama ini dilaksanakan DJA.

Among achievements made in 2015 is the firstplace position in a gender-mainstreaming contest within the Ministry of Finance. The directorate has also received an award from Corruption Eradication Commission. The award was presented to Director General of Budget for his initiative as a government official to report graft. The award marks the anti-corruption movement already set in motion within the directorate.

Menyambut langkah selanjutnya, koordinasi yang baik serta peran dari seluruh jajaran DJA sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja instansi dan pelayanan kepada masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita untuk melanjutkan tugas dan fungsi DJA di masa yang akan datang.

In future, all levels within Directorate General of Budget are expected to be able to work closely together to improve the performance of the organization and its service to the community. May God the Almighty continue to bestow His grace and guidance upon us so that we are able to continue the duties and functions of the Directorate General of Budget.

"

Koordinasi yang baik serta peran dari seluruh jajaran DJA sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja instansi dan pelayanan kepada masyarakat. All levels within Directorate General of Budget are expected to be able to work closely together to improve the performance of the organization and its service to the community.

"

PROFIL DJA

VISI VISION

Memacu pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Promoting quality management of State Budget to achieve sustainable and equitable development

MISI

MISSIONS

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, DJA mempunyai misi sebagai berikut:

To realize its vision, Directorate General of Budget has set these following missions:

1. Memacu kualitas pengelolaan APBN dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaporan; 2. Menggunakan monitoring dan evaluasi secara efektif untuk meningkatkan kualitas perencanaan; 3. Mendorong kerjasama dengan stakeholders dalam rangka pemberdayaan di keseluruhan proses; 4. Terus-menerus meningkatkan kualitas sistem dan proses penganggaran; 5. Membangun kapabilitas SDM dan organisasi internal.

1. To promote quality management of State Budget covering activities to plan, compile, and report State Budget; 2. To effectively monitor, evaluate and improve the quality of budget planning; 3. To encourage cooperation with stakeholders while empowering resources in all processes; 4. To continuously improve budgeting system and process; 5. To build capacity of human resources and internal organization.

11

12

PROFIL DJA

Struktur Organisasi Organizational Structure


TENAGA PENGKAJI BIDANG PNBP

DIREKTORAT PENYUSUNANAN APBN

DIREKTORAT ANGGARAN I

DIREKTORAT ANGGARAN I

SUBDIREKTORAT ANALISIS EKONOMI MAKRO DAN PENDAPATAN NEGARA

SUBDIREKTORAT ANGGARAN IA

SUBDIREKTORAT ANGGARAN IIA

SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA NEGARA I

SUBDIREKTORAT ANGGARAN IB

SUBDIREKTORAT ANGGARAN IIB

SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA NEGARA II

SUBDIREKTORAT ANGGARAN IC

SUBDIREKTORAT ANGGARAN IIC

SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA NEGARA III

SUBDIREKTORAT ANGGARAN ID

SUBDIREKTORAT ANGGARAN IID

SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN PENGANGGARAN RISIKO FISKAL

SUBDIREKTORAT ANGGARAN IE

SUBDIREKTORAT ANGGARAN IIE

SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS ANGGARAN I

SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS ANGGARAN II

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS PENYUSUNAN


PROFIL DJA

SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARISDIREKTORAT DITJEN ANGGARAN ANGGARAN

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

BAGIAN KEPEGAWAIAN

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BAGIAN UMUM

BAGIAN KEPATUHAN DAN BANTUAN HUKUM

DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN

DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

SUBDIREKTORAT PENERIMAAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

SUBDIREKTORAT TRANSFORMASI SISTEM PENGANGGARAN

SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN K/L

SUBDIREKTORAT ANGGARAN IIIB

SUBDIREKTORAT PENERIMAAN PANAS BUMI DAN HILIR MIGAS

SUBDIREKTORAT STANDAR BIAYA

SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN JAMINAN SOSIAL

SUBDIREKTORAT ANGGARAN IIIC

SUBDIREKTORAT PENERIMAAN PENERIMAANKEMENTERIAN/ KEMENTERIAN/ LEMBAGA I

SUBDIREKTORAT ANGGARAN IIID

SUBDIREKTORAT PENERIMAAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA II

SUBDIREKTORAT ANGGARAN IIIE

SUBDIREKTORAT PENERIMAAN LABA BUMI

SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS ANGGARAN III

SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS PNBP



DIREKTORAT ANGGARAN III SUBDIREKTORAT ANGGARAN IIIA

SUBDIREKTORAT EVALUASI KINERJA PENGANGGARAN

SUBDIREKTORAT HARMONI SASI PERATURAN PENERIMAAN NE GARA BUKAN PAJAK

SUBDIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PENGANGGARAN


SUBDIREKTORAT HARMONISASI PENGANGGARAN REMUNERASI


13

14

PROFIL DJA

Askolani

Direktur Jenderal Anggaran

Alumnus Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan tahun 1990 dan penyandang gelar Master of Arts (M.A.) jurusan Economic dari University of Colorado – Amerika Serikat pada tahun 1999, dilahirkan di Palembang – Sumatera Selatan, 11 Juni 1966.

After completing his undergraduate degree from Sriwijaya University in South Sumatera majoring in Economics and Development Study in 1990, Askolani pursued a higher education at Colorado University in 1999 and has a Master’s degree in Economics. He was born in Palembang, South Sumatera on June 11, 1966.

Menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran terhitung tanggal 27 November 2013 yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran.

Assuming responsibilities as the Director General of Budget since November 27, 2013, he formulates and implements policies and technical standardization in budgeting.

PROFIL DJA

Mariatul Aini Sekretaris Ditjen Anggaran

Lahir di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 1963. Gelar insinyur bidang ilmu tanah diraihnya pada tahun 1987 dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan pada tahun 1994 meraih gelar Master of Business Administration dari University of Wisconsin at Whitewater – Amerika Serikat. Menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran terhitung tanggal 24 Maret 2014 yang bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.

And. Kunta Wibawa Dasa Nugraha Direktur Penyusunan APBN

Lahir di Jakarta pada tanggal 30 November 1968. Peraih gelar sarjana ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1993, Master of Arts (M.A.) bidang economics dari Universitas Boston (Amerika Serikat) tahun 1999 serta Doctor of Philosophy in Economics dari University of Canberra pada tahun 2013. Menjabat sebagai Direktur Penyusunan APBN terhitung mulai tanggal 24 Maret 2014, dengan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Born in Jakarta on October 11, 1963, Mariatul Aini completed her undergraduate program in Soil Science in Bogor Agricultural Institute in 1987 and obtained her Master of Business Administration degree from University of Wisconsin at Whitewater – US in 1994.

Born in Jakarta, November 30, 1968. He completed his undegraduate degree in economic at Gajah Mada University in 1993, Master of Arts in Economics from Boston University (US A) in 1999 and also Doctor of Philosophy in Economics of University of Canberra in 2013.

She started her position as the Secretary of the Director General of Budget on March 24 2014 and among her responsibilities are fitting together different activities and providing administrative support to all units within the DGB.

Serving as the Director of Indonesian Budget Planning since March 24, 2014, he is responsible for formulation and implementation of policies and technical standardization in state budget planning

15

16

PROFIL DJA

Parluhutan Hutahaean Direktur Anggaran I

Purwanto

Direktur Anggaran II

Lahir pada tanggal 28 September 1956 di Balige – Sumatera Utara. Gelar sarjana ekonomi diraihnya pada tahun 1981 dari Universitas Gajah Mada dan gelar Master of Arts (M.A.) di bidang Public Finance dari Michigan State University – Amerika Serikat diraihnya pada tahun 1988.

Lahir di Jakarta pada tanggal 21 April 1969. Gelar sarjana ekonomi diraihnya dari Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1993 dan gelar Master in Economics di bidang Finance and Economics dari University of Nottingham United Kingdom pada tahun 2002.

Diangkat menjadi Direktur Anggaran I pada tanggal 15 September 2004, dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarDisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Terhitung mulai tanggal 24 Maret 2014 diangkat menjadi Direktur Anggaran II, dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarDisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Born on September 28, 1956 in Balige – North Sumatera, Parluhutan Hutaean obtained his economics degree from Gadjah Mada University in 1981 and Master of Arts in Public Finance from Department of Economics of Michigan State University in 1988. He has been serving as Director of Budget I since September 15, 2004 and within his scope of responsibilities are formulation and implementation of policies and technical standardization in budgeting central government expenditure as instructed by the Director General of Budget.

Born in Jakarta, April 21, 1969. He completed his undegraduate degree in economic at Jenderal Soedirman University in 1993, Master of Economics in Finance and Economics from University of Nottingham United Kingdom in 2002. Assuming the position as the Director of Budget II since March 24, 2014 he is responsible for formulation and implementation of policies and technical standardization in budgeting central government expenditure as instructed by the Director General of Budget.

PROFIL DJA

Dwi Pudjiastuti Handayani Direktur Anggaran III

Anandy Wati Direktur PNBP

Lahir di kota Madiun, Jawa Timur pada tanggal 1 Januari 1966. Meraih gelar sarjana ekonomi pada 1989 dari Universitas Diponegoro. Gelar Pasca Sarjana (Magister Sains) jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan diraihnya dari Universitas Gajah Mada tahun 1997. Pada tanggal 24 Maret 2014 diangkat menjadi Direktur Anggaran III dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan BA BUN, kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya.

Alumnus Universitas Sebelas Maret jurusan Ekonomi Umum tahun 1983 dan penyandang gelar Master of Public Management (M.P.M.) jurusan Public Management dari Carnegie Mellon University tahun 1991, dilahirkan di Semarang – Jawa Tengah, 4 Januari 1958.

Dwi Pudjiastuti Handayani was born in Madiun, East Java on January 1, 1966. After graduating from economics department, Diponegoro University in 1989, she finished her Master program from Economics and Development Study of Gadjah Mada University in 1997. On March 24, 2014, he was appointed as the Director of Budget III and within the line of his responsibilities are formulation and implementation of policies and technical standardization in budgeting central government expenditure and BA BUN, except for Center-Regions Fiscal Transfer, and compilation of financial report on subsidy and other expenditures.

Anandy Wati finished her General Economics program, Sebelas Maret University in 1983. She has a Master of Public Management degree majoring in Public Management that she obtained from Carnegie Mellon University in 1991. She was born in Semarang, Central Java on January 4, 1958.

Menjabat sebagai Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak terhitung tanggal 24 Maret 2014 yang bertugas untuk melaksanakan penyiapan perumasan kebijakan, standardisasi dan evaluasi di Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada Direktorat.

She started her position as the Director of Non Tax Revenue on March 24, 2014 and she is responsible for formulation and implementation of policies and technical standardization in Non Tax Revenue and also subsidy on the Directorate.

17

18

PROFIL DJA

Agung Widiadi

Made Arya Wijaya

Direktur Sistem Penganggaran

Plt. Direktur HPP

Lahir di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 11 Mei 1965. Sarjana Ekonomi diraihnya pada tahun 1988 dari Universitas Kristen Satya Wacana dan pada tahun 1995 meraih gelar Master of Science dari University of Illinois, Amerika Serikat.

Lahir di Singaraja pada tanggal 17 Agustus 1965. Alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1987 ini, meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Islam Jakarta pada tahun 1995 dan Master of Science dari University of Colorado pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Direktur Sistem Penganggaran pada tanggal 24 Maret 2014, dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Sistem Penganggaran.

Born in Blora, Jawa Tengah on May 11, 1965. He completed his undergraduate degree in economics of Satya Wacana University in 1995 and obtained his Master of Science degree in from Illinois University (US ) in 1995. On March 24, 20014 he started his job as the Director of Budgeting System and he formulates and implements policies and technical standardization in Budgeting System.

Pada tanggal 1 September 2014 diangkat menjadi Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan PNBP sekaligus bertugas sebagai Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang harmonisasi peraturan penganggaran. Born in Singaraja on August 17, 1965. State Accountancy Institute (STAN) in 1987 and continued to University of Islam Jakarta and obtained his degree in economics in 1995 and also Master of Science from Colorado University on 2001. He began serving as the Head of Non Tax Revenue Regulation Alignment and also duty substitute Director of Budgeting Regulation Alignment in Sept 1, 2014 and it is his duty to formulate and implement policies and technical standardization in budgeting regulation alignment.

PROFIL DJA

R. Erman Jaya Kusuma Tenaga Pengkaji Bidang PNBP

Lahir di Jakarta pada tanggal 28 Maret 1960. Alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1983 ini, meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1998.

Memangku jabatan sebagai Tenaga Pengkaji Bidang PNBP sejak 25 Mei 2012, dengan tugas melaksanakan penyusunan telaahan, kajian, dan rekomendasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Dirjen Anggaran.

Erman Jaya Kusuma was born in Jakarta on March 28, 1960. He graduated from State Accountancy Institute (STAN) in 1983 and continued to University of Indonesia and obtained his degree in economics in 1998. He has been serving as the Non-Tax Revenues Reviewer since May 25, 2012. He makes reviews and recommendation on non-tax revenues and he reports directly to the Director General of Budget.

19

20

KILAS KINER JA DJA A Brief Description of the Performance of the DGB

KINERJADJA DJA KILASKILAS KINERJA

Alokasi Anggaran DJA dan Realisasi Allocated Budget and Its Spending

Rincian Alokasi DIPA DJA Tahun 2015 Details of Allocated 2015 DIPA for the DGB Jenis Belanja Pagu Awal (Rp) 1. Pegawai 63.545.218.000 Pagu Akhir (Rp) 38% Pagu Awal 2. Barang 79.075.011.000 3. ModalRp63.545.218.000 23.320.000.000 Jumlah 165.940.229.000 No

Pagu Akhir Pagu Awal (Rp)

Pagu Akhir (Rp) 63.545.218.000 48% 69.363.002.000 23.533.489.000 Rp79.075.011.000 156.441.709.000

41%

Rp63.545.218.000 0

50.000.000.000 Belanja Pegawai

Personnel Expenditure

14%

23.320.000.000

44%

15%

Rp69.363.002.000

Sesuai DIPA nomor SP DIPA-015.03.1.630931/2015 tanggal 14 November 2014, DJA memperoleh alokasi pada awal tahun 2015 sebesar Rp165.940.000.000,-. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-18/MK.2/2015 tanggal 9 Februari 2015 hal Perubahan Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN-P Tahun Anggaran 2015 ditetapkan pagu anggaran Direktorat Jenderal Anggaran berubah menjadi Rp156.441.709.000,- .

Rp156.441.709.000

Rp23.533.489.000

Belanja100.000.000.000 Barang Goods Expenditure Series1 Series2

Rp165.940.229.000

Series3

150.000.000.000

Belanja Modal 200.000.000.000 Capital Expenditure

In reference to DIPA number SP-DIPA 015.03.1.630931 / 2015 dated 14 November 2014, the Directorate General of Budget received Rp. 165,940,000,000,- in early 2015. As stipulated in the letter of the Minister of Finance No. S-18 / Mk.2 / 2015 dated February 9, 2015 on Revised Budget Ceiling for Ministries / Agencies in Fiscal Year 2015, the allocated budget for the Directorate General of Budget was Rp. 156,441.709,000, -

21

22

KILAS KINERJA DJA

Perkembangan DIPA DJA TA 2015 Progress of 2015 DIPA for the DGB No 1

DIPA DIPA Awal

Tanggal 14 November 2014

Pagu 165.940.229

Keterangan

Perubahan

APBN-P

(9.498.520)

2

DIPA Revisi I

5 Maret 2015

156.441.709

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Evaluasi Pengendalian Intern (EPITE) dan Dukungan Pelaksanaan Operasional Layanan Perkantoran dan Pengadaan Barang Jasa

3

DIPA Revisi II

8 April 2015

156.441.709

Revisi antar kegiatan dan antar output -

4

DIPA Revisi III

27 Mei 2015

156.441.709

Revisi antar output

-

5

DIPA Revisi ke IV

11 Agustus 2015

156.441.709

Revisi antar output

-

6

DIPA Revisi ke V

27 Agustus 2015

156.441.709

Revisi antar output

-

7

DIPA Revisi ke VI

12 Oktober 2015

156.441.709

Pemanfaatan dana tidak terserap

-

8

DIPA Revisi ke VII

23 Oktober 2015

156.441.709

Pemanfaatan potensi dana tidak terserap

-

9

DIPA Revisi ke VIII

18 November 2015

156.441.709

Pemanfaatan potensi dana tidak terserap

-

KILAS KINERJA DJA

Realisasi DIPA 2015 DIPA Spending 2015 Realisasi DIPA DJA per 31 Desember 2015 mencapai sebesar Rp143.297.158.483,- atau 91,60% dari alokasi anggaran DIPA DJA tahun 2015 sebesar Rp156.441.709.000,- dengan rincian sebagai berikut: Realisasi DIPA DJA Per Jenis Belanja s.d. 31 Desember 2015 :

Modal Modal

By the end of December 2015, DIPA for the DGB which was amounted to Rp 143,297,158,483, -, the amount which was equal to 91.60% of the budget allocation of DIPA for the DGB 2015 amounting to Rp 156,441,709,000, - as follows: DIPA Spending for the DGB by type of expenditure until December 31, 2015

93,55 %

Realisasi Anggaran (%) Pegawai 92,32% Barang 90,27% Modal 93,55% Jumlah 91,60%

Rp22.015.239.117

Jenis Belanja

No. 1

Barang Barang 2 3

Pegawai Barang Modal

Pegawai Pegawai

0%

20%

1 1 1 1

0,0768 0,0973 0,0645

0,9232 0,9027 0,9355 10%

%

8% 10% 6%

30%

40%

50%

70%

Rp62.615.595.851

92,32 %

Rp58.666.323.515

80%

90%

100%

Persentase Realisasi Belanja dari alokasi anggaran sebesar Rp156.441.709.000,00. The Precentage of the Actual Expenditure of the budget allocation amounting to Rp156.441.709.000,00.

Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal DIPA DJA s.d 31 Desember 2015, yang menjadi dasar untuk perhitungan IKU:

91,19% Belanja Barang

Goods Expenditure

Rp62.615.595.851

%

60%

90,27 %

The actual Expenditure of goods and capital within the scheme of and DIPA for the DGB by December 31, 2015 serves as the basis for KPI calculation.

93,35%

Belanja Modal

Capital Expenditure

Rp22.015.239.117

Persentase Realisasi Belanja dari alokasi anggaran sebesar Rp156.441.709.000,00.

The Precentage of the Actual Expenditure of the budget allocation amounting to Rp156.441.709.000,00.

23

24

KILAS KINERJA DJA

Target IKU (realisasi belanja barang dan belanja modal) DJA pada TA 2015 sebesar 95%, sehingga jika dibandingkan dengan target IKU maka capaian realisasi IKU DIPA DJA 2015 tersebut lebih rendah sebesar 3,90% dari target.

As KPI target (which was the actual expenditure on goods and capital) of the DGB in Fiscal Year 2015 was pegged at 95%, the actual outcome of KPI of DIPA for the DGB 2015 was 3.90 % lower than the target.

Perbandingan Realisasi Anggaran DJA TA 2014 dan TA 2015

Graph presenting the comparison of the budget spent for the DGB in the Fiscal Year 2014 and 2015 TA 2014 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

100 90 80 70 60 50 40 30

TA 2016 1,8 5,45 10,05 13,6 16,17 24,42 42,69 47,48 53,92 61,82 72,61 87,79

1,99 5,6 11,54 16,67 22,21 29,43 38,1 41,81 52,79 59,39 71,8 91,6

91,60 % 87,79 %

20 10 0 Jan

Feb

Realisasi Anggaran TA 2015

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Realisasi Anggaran TA 2014

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

KILAS KINERJA DJA

Laporan Keuangan Financial Statement

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2015 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan menggunakan basis akrual serta berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

Referring to Government Regulation No. 71 Year 2010 on the Government Accounting Standards (SAP) which requires the accrual basis of accounting and the principles of sound financial management in government, the DGB completed the preparation of the Financial Statement 2015. The financial statement includes:

Laporan Realisasi Anggaran Report on the Budget spent

91,60 %

Realisasi Belanja Negara

%

Persentase Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 atau sebesar Rp143.297.158.483,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp156.441.709.000,00.

%

Percentage of Actual Goverment Expenditure within fiscal year 2015 amounting to Rp143.297.158.483,00 from the allocation of budget amounting to Rp156.441.709.000,00.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

The report compares the budget to its actual spending and includes the elements of revenuesreport on the budget spent and expenditure within the whole fiscal year, January 1 to December 31, 2015.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp564.910.342,00. Tidak ada estimasi Pendapatan-LRA pada DIPA Direktorat Jenderal Anggaran TA 2015.

The actual revenues generated within the fiscal year 2015 was Non-Tax amounting to Rp 564,910,342.00. No estimate was made about revenue-report on DIPA for the DGB within Fiscal Year 2015.

25

26

KILAS KINERJA DJA

Neraca

Balance Sheet Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015.

Nilai Aset DJA per 31 Desember 2015

Balance sheet describes the financial position of the entity which comprises the assets, liabilities and equity until December 31, 2015.

Rp 40.041.509.445,Jumlah (dalam rupiah)

Aset Lancar Aset Tetap (neto)

3.266.327.523,30.511.851.017,-

Piutang Jangka Panjang (neto)

1.049.499.472,-

Aset Lainnya (neto)

5.213.831.433,-

Nilai Kewajiban DJA per 31 Desember 2015

Rp

1.303.453.527,-

Nilai Ekuitas DJA per 31 Desember 2015

Rp 38.738.055.918,-

Laporan Operasional Statement of Operation (SO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp91.679.597,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp127.606.595.358,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(127.514.915.761,00). Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masingmasing sebesar surplus Rp693.982.062,00 dan

The statement of operations highlights elements of revenues - statement of operations, expenses, surplus / deficit from operations, surplus / deficit of non-operational activities, surplus / deficit before exceptional items, extraordinary items, and surplus / deficit-statement of operations. Those elements are deemed necessary to provide a reasonable report. Revenue-statement of operations amounted to Rp 91,679,597.00 for the period up to December 31, 2015 while total expenses peaked to Rp 127,606,595,358.00, the figure implies a deficit in the operations amounting to Rp 127,514,915,761.00). Further, Non-Operational

KILAS KINERJA DJA

Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp(126.820.933.699,00).

activities and Extraordinary Items amounted to Rp 693,982,062.00 surplus and Rp 0.00 respectively, which means that the entity- statement of operations was of Rp 126,820,933,699.00 in deficit.

Laporan Perubahan Ekuitas Equity Statement Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitasinformation menyajikan about informasi Equity Statement presents kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan the changes in equity during the reported year dibandingkan dengan tahun sebelumnya. compared to the previous year.

Nilai Ekuitas DJA per 31 Desember 2015 :

Ekuitasamount entitas pada tanggal Desember 2015 DGB's of equity by 31 December 31, 2015 adalah senilai Rp38.738.055.918,00.

Rp 38.738.055.918,Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp22.808.388.029,- di tambah Defisit-LO sebesar Rp(126.820.933.699,-) kemudian ditambah dengan koreksi senilai Rp17,-, sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp38.738.055.918,-. Rp

While equity amounted Rp 22,808,388,029.00 on January 1, 2015, the deficit-statement of Ekuitas pada 01 126,820,933,699.00) Januari 2015 adalahwhich operation wastanggal worth Rp sebesar Rp22.808.388.029,tambah Defisit-LO was added to the amount ofdiequity, and then it sebesar Rp(126.820.933.699,-) kemudian ditambah was added with Rp 17.00-worth correction. Thus, dengan koreksi senilai Rp17,-. entity's equity peaked to Rp 38,738,055,918.00 by December 31, 2015. Rp

27

28

KILAS KINERJA DJA

Capaian IKU DJA KPI Achievement of DGB

Demi mewujudkan visi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), yaitu “Memacu pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan”, setiap tahunnya DJA menetapkan hal-hal yang akan dicapai dalam tahun berkenaan yang tertuang dalam suatu sasaran strategis.

In a bid to attain its mission which was "To accelerate the quality of state budget management to encourage quality development for sustainable and justice development”, the DGB sets annual targets of achievement as stipulated in its strategic goals.

Pada tahun 2015, DJA memiliki 12 (dua belas) sasaran strategis yang terdiri dari Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas, Sistem Pelayanan PNBP yang Optimal, Pemenuhan Layanan Publik, Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi, Kebijakan Penganggaran yang Berkualitas, Penyusunan Perencanaan Anggaran yang Akurat, Sistem Penganggaran yang Optimal, Monitoring dan Evaluasi yang Efektif, SDM yang Kompetitif, Organisasi yang Kondusif, Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi, dan Pelaksanaan Anggaran yang Optimal. Dalam setiap sasaran strategis tersebut, didukung oleh beberapa indikator yang tergambar dalam beberapa Indeks Kinerja Utama (IKU). Dalam tahun 2015, DJA memiliki 16 IKU yang tersebar ke dalam 12 sasaran strategis.

In 2015, the DGB was confident to achieve twelve (12) strategic goals which comprise quality management of budget, prime service system of non-tax revenues, provisioned public service, high compliance of service users, quality policy of budgeting, accurate planning of state budget, optimal budget system, effective monitoring and evaluation, competitive human resources, supporting organization, integrated management information system, and optimal exercise of budget. Several indicators, as described in the Key Performance Indicators (KPIs), helped to achieve the strategic goals. The DGB set 16 KPI indicators in 2015 to ensure attainment of its 12 strategic goals.

Sasaran strategis dibagi menjadi 4 (empat) perspektif, yang terdiri dari Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective yang masing-masing memiliki bobot perhitungan yang berbeda-beda. Dalam stakeholder perspective, terdiri atas 2 (dua) IKU diantaranya Akurasi Perencanaan APBN dan Persentase Implementasi Single Source Database PNBP. IKU Persentase Implementasi Single Source Database PNBP merupakan IKU pengganti dari IKU Jumlah PNBP yang dilaporkan dalam periode triwulan I tahun 2015.

The strategic goals fall into 4 (four) perspectives which consist of Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective, and Learning and Growth Perspective. Each of them has different standards. In terms of the stakeholder perspective, there are two KPI standards, accurate planning of the state budget and percentage of implemented single source database of Non-Tax Revenues. The latter is a revision of the older KPI standard, the number of Non-Tax Revenues reported within the first quarter of 2015.

KILAS KINERJA DJA

Dalam customer perspective, terdapat 3 (tiga) IKU yang diantaranya adalah Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, Persentase Penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program, dan Persentase Satker yang Menyampaikan Capaian Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Internal process perspective memiliki 5 (lima) IKU, yaitu Persentase Persetujuan atas Rekomendasi Harmonisasi Peraturan Bidang Penganggaran, Deviasi antara Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga, Persentase Penerapan Arsitektur dan Informasi kinerja dalam RKA-K/L, Penyelesaian Revisi Anggaran yang Tepat Waktu, dan Implementasi Sistem Reward dan Punishment. Seluruh IKU dalam perspektif ini memiliki capaian hijau atau mencapai target yang ditentukan.

"

Three KPI standards have been set for Customer perspective. They consist of service user’s satisfaction index, percentage of compiled MTEF by program manager and the percentage of work units making report about target achievements on implemention of RKA-K / L. Meanwhile, there are five KPI standards for internal process perspective: the percentage of approval on recommended regulation allignment in budgeting, deviation between plan and realized budget absorption in ministries / agencies, Percentage of applied architecture and performance information on RKA-K / L, completion of timely revisions and implementation of reward and punishment system. A green marking will indicate achievement of a specified target as already set in KPI standard within a given perspective.

Terdapat 3 (tiga) IKU yang memiliki capaian kuning atau tidak memenuhi dari target yang telah ditetapkan. Ketiga IKU tersebut di antaranya adalah: Akurasi perencanaan APBN (indeks capaian 97,03), Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (indeks capaian: 99,75), dan Indeks Kesehatan Organisasi (indeks capaian: 94,12). Achievement of three (3) KPI standards was marked yellow, which means failure to meet the targets set. Those three KPI standards are: accuracy of planning the state budget (performance index at 97.03), service user’s satisfaction index (performance index by 99.75), and the index of organization health (performance index peaked to 94.12).

"

Terakhir, Learning and Growth Perspective memiliki 6 (enam) IKU, diantaranya adalah Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan, Indeks Kesehatan Organisasi, Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan, Implementasi Penelaahan RKAK/L Online, Implementasi Penggunaan Aplikasi SIMPONI, dan Persentase Anggaran dan Pencapaian Output Belanja.

The last one was learning and Growth Perspective. There are six (6) KPI standards concerning this perspective, the percentage of officials who have met the standard of competency, index of organization health, percentage implemented initiatives on institutional transformation, implementation of online review of RKAK/L, implemented SIMPONI application, and percentage of budget and the achievement of expenditure outputs.

Pada akhir tahun 2015, diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) IKU yang memiliki capaian kuning atau tidak memenuhi dari target yang telah ditetapkan. Ketiga IKU tersebut di antaranya adalah: Akurasi Perencanaan APBN (indeks capaian 97,03), Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (indeks capaian: 99,75), dan Indeks Kesehatan Organisasi (indeks capaian: 94,12).

BY the end of 2015, achievement of three (3) KPI standards was marked yellow, which means failure to meet the targets set. Those three KPI standards are: accuracy of planning the state budget (performance index at 97.03), service user’s satisfaction index (performance index by 99.75), and the index of organization health (performance index peaked to 94.12).

29

30

KILAS KINERJA DJA

Capaian IKU DJA Tahun 2015

Detail of achievements by each KPI standard Kode SS/ IKU

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

108,52

Stakeholder Perspective 1

Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas Quality management of budget

1a-N

Akurasi Perencanaan APBN Accurate planning of state budget

2

Sistem Pelayanan PNBP yang Optimal Prime service system of non-tax revenues

2a-N

Persentase Implementasi Single Source Database PNBP Percentage of implemented Single Source Database of non-tax revenues

2b-N

Jumlah PNBP The amount of non-tax revenues

Nilai

97,03

95%

92,18%

97,03

120,00

5%

24,60%

120,00

Rp 33,49 T

Rp 46,18 T

120,00

106,19

Customer Perspective 3

Pemenuhan Layanan Publik Provisioned Public service

3a-N

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Satisfaction index of service users

4

Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi High compliance of service users

4a-N

Persentase Penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program Percentage of compiled MTEF by the officers-in-charge

90%

100%

111,11

4b-N

Persentase Satker yang Menyampaikan Capaian Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L Percentage of work units that convey the achievement towards implemented RKA-K / L

75%

85,31%

113,75

99,75 3,97 (skala 5)

3,96 (skala 5)

112,63

111,20

Internal Process Perspective 5

Kebijakan Penganggaran yang Berkualitas Quality policy of budgeting

5a-N

Persentase Persetujuan atas Rekomendasi Harmonisasi Peraturan Bidang Penganggaran The percentage of approval on the recommended alignment of regulation in budgetting pertaining to budgeting

99,75

120,00

80%

98,59%

120,00

KILAS KINERJA DJA

Kode SS/IKU

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama

6

Penyusunan Perencanaan Anggaran yang Akurat Compilation of accurate budget planning

6a-N

Deviasi antara Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran K/L Deviations between the plan and the realization of budget absorption in K/L

7

Sistem Penganggaran yang Optimal Optimal budgeting system

7a-N

Persentase Penerapan Arsitektur dan Informasi Kinerja dalam RKA-K/L The percentage of applied architecture and performance information on RKA-K/L

100%

100%

100,00

7b-N

Penyelesaian Revisi Anggaran yang Tepat Waktu Completion of timely budget revisions

100%

111,30%

111,30

8

Monitoring dan Evaluasi yang Efektif Effective monitoring and evaluation

8a-N

Implementasi Sistem Reward dan Punishment Implementation of reward and punishment system

Target

Realisasi

Nilai

120,00

15%

10,76%

120,00

104,79

99,75

100%

100%

100,00

111,20

Learning & Growth Perspective 9

SDM yang Kompetitif Competitive human resources

9a-N

Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Percentage of officials who have met the standards of competence for positions

10

Organisasi yang Kondusif Supporting organization

10a-N

Indeks Kesehatan Organisasi Organization Health Index

10b-N

Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan Percentage of Implemented Institutional Transformation initiative

11

Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi Integrated management Information System

11a-N

Implementasi Penelaahan RKA-K/L Online Implemented analysis of RKA-K/L online

60%

63,21%

105,35

11b-N

Implementasi Penggunaan Aplikasi SIMPONI Implemented use of SIMPONI application

80%

123,28%

120,00

12

Pelaksanaan Anggaran yang Optimal Optimal exercise of budget

12a-N

Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja Percentage of budget absorption and achieved output of expenditure

Nilai Kinerja Organisasi

Value of Organizational Performance

110,97

88%

97,65%

110,97

102,21 68

64

94,12

85%

100%

117,65

112,68

100,22

95%

95,21

100,22

108,37

31

32

KILAS KINERJA DJA

Di samping itu, DJA juga menetapkan 4 (empat) inisiatif strategis yang berperan sebagai kegiatan penunjang yang dilaksanakan sebagai cara untuk mencapai target IKU yang akan berimplikasi pada pencapaian sasaran strategis. Keempat inisiatif strategis tersebut adalah Peningkatan Kompetensi Pegawai DJA, Pendampingan kepada Kementerian/Lembaga dalam Penyusunan ADIK, Bimtek kepada Kementerian/Lembaga tentang penganggaran yang berkualitas sesuai dengan Penganggaran Berbasis Kinerja, dan Sosialisasi & Workshop SIMPONI kepada stakeholders.

In addition, the DGB also formulated four (4) strategic initiatives which serve as supporting activities to assist the achievement of KPI targets and strategic goals. Four strategic initiatives cover competence improvement of the DGB’s employees, assistance for ministries / agencies in formulating ADIK, technical assistance for ministries/agencies on quality budgeting to meet Performance-Based Budgeting, and dissemination sessions & workshop on SIMPONI for stakeholders.

KILAS KINERJA DJA

Transformasi Kelembagaan

"

Institutional Transformation

DJA telah secara proaktif mengimplementasikan substansi blueprint Transformasi Kelembagaan melalui 6 (enam) Inisiatif Transformasi.

"

DJA has proactively implement substance blueprint through six Insisiatif Institutional Transformation Inisiatif Transformasi Kelembagaan DJA tidak terlepas dengan pelaksanaan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan secara menyeluruh. Transformasi Kelembagaan lingkup Kementerian Keuangan telah ditetapkan dalam blueprint berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/MK.01/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025. Blueprint tersebut merupakan acuan pelaksanaan transformasi kelembagaan di dalam Kementerian Keuangan dengan lima tema yang menjadi fokus transformasi tersebut, yaitu Tema Penganggaran, Tema Perbendaharaan, Tema Perpajakan, Tema Bea Cukai, dan Tema Sentral. Berkenaan dengan hal tersebut, DJA telah secara proaktif mengimplementasikan substansi blueprint Transformasi Kelembagaan melalui enam inisiatif Transformasi. Hal ini ditunjukkan ditetapkannya Tim Implementasi Transformasi Kelembagaan DJA berdasarkan Keputusan Dirjen Anggaran Nomor 70/AG/2013 tanggal 5 Desember 2013 (telah diperbarui dengan Surat Keputusan Dirjen Anggaran Nomor KEP-10/AG/2015) tentang Pembentukan Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Anggaran. Tim tersebut dibentuk guna memfasilitasi pelaksanaan transformasi kelembagaan pada DJA, di mana keterhubungan antara Tim di DJA dengan Tim di Kemenkeu diwakili dengan adanya Project Management Office (PMO) di DJA dan Central Transformation Office (CTO) di Sekjen.

To support the implementation of thorough Institutional Transformation within the Ministry of Finance, the DGB launched initiative of Institutional Transformation. The drive was stipulated in a blueprint based on the Decree of Minister of Finance No. 36 / MK.01 / 2014 dated February 5, 2014 on the Blueprint of Institutional Transformation Program in the the Ministry of Finance within 2014-2025. The blueprint is a chief guidance for ministry-wide implementation of institutional transformation which focuses on four themes i.e. Budgeting, Treasury, Taxation, Customs and Central Themes.

Therefore, the DGB, a unit responsible for the institutional transformation, has taken some measures to implement the blueprint core points. To support the implementation of the initiative, an implementory team of Institutional Transformation was establish as stipulated in the Decree of the Director General of Budget No. 70 / AG / 2013 dated December 5, 2013 (revised with the Director General of Budget’s Decree No. KEP-10 / AG / 2015 on the Establishment of the Working team for Bureaucratic Reform and Institutional transformation in the Directorate General of Budget). The team works to facilitate the implementation of institutional transformation in the DGB. To ensure liaison between the team of the DGB and the Ministry of Finance, a Project Management Office (PMO) has been set in the DGB and Central transformation Office (CTO) in the SecretaryGeneral.

33

34

KILAS KINERJA DJA

Substansi transformasi DJA mencakup tiga tema transformasi yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2019, transformasi DJA dirumuskan dari visi dan misi baru DJA, terdiri dari: 1. Mengubah ke fokus kinerja dan analisis anggaran, 2. Menyederhanakan proses anggaran, dan 3. Memperkuat kapabilitas penganggaran di seluruh pemerintahan.

The substantial contents of transformation in the DGB comprise three themes of transformation to be implemented until 2019. The transformation was derived from a new vision and mission of the DGB: 1. Shifting to performance achievement and budget analysis, 2. Streamlining process of budget, and 3. Enhancing capability for budgeting in all government offices

Tiga tema transformasi dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam 6 inisiatif yang terdiri dari:

Below are the initiatives which elaborate three themes of transformation:

1. Menerapkan arsitektur penganggaran berbasis outcome Memperkuat monitoring dan evaluasi pada outcome anggaran 1. Menyederhanakan proses anggaran end-toend 1. Meningkatkan interaksi yang efektif yang efektif dengan para stakeholder 2. Membangun kapabilitas dari pengguna anggaran (K/L) 3. Membangun kapabilitas internal pada DJA

1. Implementing the architecture of outcomebased budgeting 2. Enhancing monitoring and evaluation on budget outcome 3. Streamlining process of end-to-end budget 4. Improving effective interaction with stakeholders 5. Building capability of budget users (K/L) 6. Constructing internal capability within the DGB

KILAS KINERJA DJA

Adapun hal-hal yang telah dicapai selama tahun 2015 antara lain:

The GDB has made positive achievement during 2015 as described below:

Inisiatif I Inisiative I Milestone: penerapan dokumen anggaran yang baru pada K/L pilot Implementing new documents of budget in the pilot K/L Capaian:

1.

Aplikasi ADIK telah digunakan sebagai suplemen dari RKAKL dan telah dibuatkan modul ADIK dalam intranet DJA Single Window. Serving as a supplement of RKA -KL, ADIK application has been used and it has also been made into a Single-Windowed module as in the DGB’s intranet.

2.

Modul/Pedoman Teknis ADIK telah dimasukkan dalam PMK No.143/PMK.02/2015 tentang Juksun RKAKL. Modules / Technical of Guidelines of ADIK have been stipulated in the Regulation of Minister of Finance No. 143 / PMK.02 / 2015 on Compilation Guideline of RKA-KL.

3.

Penerbitan Pedoman reviu ADIK ini akan ditindaklanjuti dengan penerbitan SOP Reviu ADIK. The guideline of ADIK Review will be followed by issuance of Standard Operating Procedure for ADIK review

4.

Format dokumen anggaran baru telah dimasukkan dalam PMK Juksun RKAKL. Report yang telah dihasilkan oleh aplikasi ADIK sesuai dengan format dokumen anggaran baru. The new format of budget document has been stipulated in the Regulation of Minister of Finance of compilation guideline RKA-KL. The report, which is produced by ADIK application, follows the new format of budget document.

5.

Sosialisasi bentuk dokumen anggaran baru melalui kegiatan sosialiasi Juksunlah RKAKL dan workshop ADIK. Introduction of the new form of budget document through dissemination of guideline of compilation and review of RKA-KL and workshop on ADIK.

6.

Telah dilakukan inventarisasi pertanyaan guna dimasukkan dalam FAQ mengenai implementasi ADIK (problem solving penerapan). Documentation of questions was done to complete FAQ on the implementation of ADIK (problem solving reference during implementation of ADIK)

7.

Telah dihasilkan 1 daftar langkah tindak lanjut sebagai upaya evaluasi atas implementasi ADIK atas form-form yang sudah terisi lengkap. As an attempt to evaluate completed forms concerning the implementation of ADIK, a list of follow up has been drawn.

35

36

KILAS KINERJA DJA

Inisiatif II Inisiative II

Milestone

: Implementasi dari proses yang baru untuk memasukkan hasil monev dalam anggaran tahun berikutnya. Implementation of the new process to incorporate results of monitoring and evaluation in the coming budget

Capaian:

1.

Telah disampaikan laporan hasil monev kepada pimpinan DJA dan hasil monev digunakan secara sederhana dalam persiapan reviu angka dasar dan trilateral meeting. Report of monitoring and evaluation results has been submitted to the DGB Director and the report will simply be used for formulation of baseline review and trilateral meeting.

2.

Telah dilaksanakan penyempurnaan desain aplikasi monev kinerja penganggaran (SMART) tahap I .

3.

Telah dilaksanakan penyempurnaan aplikasi monev kinerja penganggaran (SMART) tahap I.

Design of monitoring and evaluation software for the budgeting performance (SMART) phase 1 has been improved

Improvement has been done to the software of monitoring and evaluation for budgeting performance (SMART) phase 1.

4.

Telah disampaikan buku panduan dan sosialisasi kepada Dit. A1, 2, 3, Dit. PAPBN dan Dit. HPP (100%). Guideline book has been submitted and disseminated to several directorates such as the Directorates of A1, 2, 3, PAPBN and HPP (100%).

KILAS KINERJA DJA

Inisiatif III Inisiative III

Milestone

: penerapan proses penilaian RKA/KL yang baru Assessment process of newly-implemented RKA/KL

Capaian:

1.

Dalam rangka penyusunan konsep kebijakan pengurangan satker, telah dilaksanakan rapat pembahasan dengan Kemenag dan penyampaian laporan Dirjen Anggaran. To prepare a draft of policy on streamlined work units, a meeting was convened between the DGB and Ministry of Religious Affairs in which the Director General of Budget submitted a report.

2.

Telah dihasilkan pedoman penelitian dan penelaahan ADIK sebagai upaya penilaian RKAKL yang baru diterapkan. The guidelines for research and review of ADIK have been made available as a part of assessment of newlyimplemented RKA-KL.

Inisiatif IV Inisiative IV

Milestone

: mengeluarkan pedoman teknis interaksi dengan stakeholder eksternal DJA secara mandiri di bidang penganggaran Preparing technical guidelines for interaction with the external stakeholders of the DGB in the field of budgeting independently

Capaian:

1.

Telah dihasilkan 1 pedoman teknis mandiri interaksi DJA dengan Bappenas pada tahap Pertemuan Tiga Pihak dalam rangka Penyusunan RKP. TA technical guideline for independent interaction between the DBG and National Development Planning Body has been compiled within the third Tripartite Meeting for the Government Work Plans formulation.

2.

Telah dihasilkan 1 kajian pedoman interaksi Pemerintah dengan DPR pada Penyusunan APBN. A review guideline was compiled as the basis for interaction between the Government and Representatives.

3.

Telah dihasilkan 1 paket Pembentukan Data Warehouse Penganggaran. The DGB has managed to attain a package of Budgeting Warehouse Data.

the House of

37

38

KILAS KINERJA DJA

Inisiatif V Inisiative V

Milestone

: Roll-out penuh task force penyampaian anggaran budget communications team di bidang penganggaran : Full Roll-out of the task force for budget submission of budget communications team in the area of budgetting

Capaian:

1.

Telah dilaksanakan refresh/update tim taskforce melalui rapat kick-off dlm rangka penyampaian SK kepada anggota task force. Refreshing/updating the taskforce team members through kick-off meeting amidst the submission of SK to the members of task force team.

2.

Penetapan tim taskforce melalui Surat Keputusan Dirjen No KEP-38/AG/2015 (10-07-15). Enacting taskforce team based on the Decree of the DGB Director of No. KEP-38/AG/2015 (10-07-15).

3.

Telah dilaksanakan 1 kegiatan Sosialisasi task force ke K/L tujuan. A session was held to disseminate the taskforce to the targeted ministries/agencies

4.

Telah dihasilkan 1 laporan kegiatan pengiriman task force ke K/L tujuan. TA report of task force delivery to the targeted ministries/agencies has been prepared.

5.

Telah dilaksanakan pembangunan desain komunikasi antar anggota task force dan petugas pusat layanan. Completion of the design of communication among taskforce members and service center officers.

6.

Telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi petugas pusat layanan. Some sessions dedicated to improvement of competence of puslay officers have been carried out.

7.

Telah dilaksanakan pengembangan layanan informasi melalui website DJA. Information service has been developed through the DGB website

8.

Telah disusun buku saku task force. A pocket book of taskforce has been compiled.

KILAS KINERJA DJA

Inisiatif VI Inisiative VI

Milestone

: Program pembangunan kapabilitas self- sustaining melalui pembentukan jabatan fungsional budget analyst (analis anggaran) penganggaran Building self-sustaining capacity through establishing a functional post of budget analyst (analyst budgeting)

Capaian:

Pembentukan Jafung Analis Anggaran melalui serangkaian kegiatan: Forming functional post of budget analyst by a series of activities such as:

1.

Expose naskah akademik internal Exposing internal academic papers to public

2.

Usulan pembentukan jabatan fungsional Analis Anggaran Proposing the formation of functional post-Budget Analyst

3.

Expose naskah akademik (Menpan + BKN) Exposing academic papers (Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform and State Civil Service Body) to public

4.

Penyusunan dan pembahasan matrik kegiatan Compiling and discussing matrix of activities

5.

Uji petik (beban kerja) Sampling test (work load)

6.

Penyusunan dan penyampaian draft Permenpan Compiling and proposing the draft of Regulation of Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform.

39

40

KILAS KINERJA DJA

Peristiwa Penting Highlights

2015

30

Januari

20 -24 Februari

Penandatanganan Sasaran Kinerja Pegawai Signing of Employee Performance Objectives (SKP)

Penelaahan RKA-K/L APBNP 2015 Penelaahan RKA-K/L APBNP 2015

Dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 telah dilaksanakan penandatanganan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh para pejabat dan staf di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Acara tersebut merupakan implementasi PP di atas yang menyatakan bahwa setiap tahun pada bulan Januari harus dilakukan penetapan SKP (dulu dikenal dengan Kontrak Kinerja).

Pasca ditetapkannya RUU APBN tahun 2015, di DJA dilaksanakan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). Kegiatan penelaahan dilaksanakan mulai tanggal 20 sampai dengan 24 Februari 2015. Penelaahan dilaksanakan antara pihak DJA dengan pihak K/L terhadap materi penelaahan yaitu detail perubahan terkait APBNP tahun 2015 berdasarkan hasil pembahasan pemerintah dan DPR.

As a part of compliance with Government’s Regulation No. 46/ 2011 which stipulates Job Performance Assessment of Civil Servants, Employee Performance Objectives (SKP) were signed on Friday, January 30, 2015. The performance contract signing was exercised by all officials and staff in the Directorate General of Budget (DGB). The event was held as mandated by the government regulation that performance contract must be signed every year in January.

Following the enactment of the bill on Revised State Budget 2015 on February 13, 2015 the Directorate General of Budget carried out a review of the Work Plans and Budget of Ministries/Agencies. The DGB exercised the review from 20 until February 24, 2015. The review carried out between the DGB and Ministries/Agencies towards review material. The material refers to the details of Revised State Budget 2015 as a result of discussion held between the Government and the House of Representatives.

KILAS KINERJA DJA

26 - 9

Maret

April

Sosialisasi SIMPONI PNBP Minerba Sosialisasi SIMPONI PNBP Minerba

15 Juni

Bimtek Penganggaran Satker Kementerian Mitra DJA Techincal Guidance on Budgetting for Work Units of the DGB’s Partner Ministries

Sebanyak 500 perusahaan minerba terbesar di Indonesia diundang dalam acara sosialisasi yang diadakan oleh Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Narasumber dari KPK menjelaskan tentang kajian PNBP Minerba. Dilanjutkan pemaparan tentang Pengelolaan Minerba oleh Ditjen Minerba. Pemaparan selanjutnya diisi narasumber dari Direktorat PNBP tentang Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara.

Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan RKA K/L Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah. Acara ini dihadiri oleh 137 peserta dari 67 Satker di wilayah Solo dan sekitarnya. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman satker terhadap proses penganggaran dan untuk menyamakan persepsi dalam persiapan penyusunan RKA K/L DIPA 2016. Selain itu juga untuk memberikan bimbingan teknis terhadap penyelesaian permasalahan terkait penganggaran pada K/L khususnya Satker K/L di daerah.

A total of 500 leading mineral and coal mining companies operating in Indonesia was invited to the dissemination forum held by the Directorate of Non-Tax Revenues. Among the topics presented were a Review on Mineral and Coal Mining-based Non-Tax Revenues by the Corruption Eradication Commission and the management of Mineral and Coal Mining from the Directorate General of Mineral and Coal Mining. The rest was the presenttion on SIMPONI for Mineral and Coal Mining-based Non-Tax Revenues from the Directorate of Non-Tax Revenues.

Technical Guidance for formulating RKA K / L for Fiscal Year 2016 was held in Solo, Central Java. A total of 137 participants from 67 work units in Solo and the surrounding areas attended the event. This technical guidance aimed at improving the work units’ mastery of the budgeting process and seeking common perception of RKA K/L of DIPA 2016. Further, the event helped them resolve issues in budgetting in ministries/agencies at the regional level. This event is therefore expected to upgrade the work units’ insights in timely completion of RKA K/L of DIPA 2016 to attain higher quality of budgeting.

41

42

KILAS KINERJA DJA

10 Juni

15 Juni

Rapat Kerja Direktorat Jenderal Work Meeting within the Directorate General of Budget

Penghargaan Mahana Praja Untuk Pegawai Terbaik Mahana Praja Award for the Best Employees

Dirjen Anggaran, Askolani, berkesempatan untuk memberikan sambutan pada Rapat Kerja DJA. Rapat kerja dengan tema “Memacu Pencapaian Kinerja DJA Melalui Peningkatan Kualitas Organisasi” ini dilaksanakan di Ballroom Dhanapala, Kementerian Keuangan. Rapat kerja dihadiri pula oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro. Acara ini merupakan sarana sosialisasi antara seluruh komponen di DJA untuk menyampaikan visi dan misi, apa yang sudah dikerjakan oleh DJA, apa yang akan dilakukan ke depan, dan sebagai forum silaturahmi seluruh pegawai DJA.

Pada tahun ini, DJA mengadakan pemilihan pegawai terbaik. Nominasi pegawai terbaik diusulkan oleh masing-masing unit eselon II di lingkungan DJA. Adapun pegawai terbaik DJA tahun 2014 kategori eselon IV adalah : • Pegawai terbaik I : Rusmaya Adriansa • Pegawai terbaik II : Kiswanto • Pegawai terbaik III : Evi Subardi

Askolani, the Director General of Budget delivered a speech at the Work Meeting of the Directorate General of Budget. Held in the Dhanapala Ballroom, the Ministry of Finance, the meeting highlighted "Encouraging the target performance the quality improvement of organization”. Not less than the Minister of Finance, Bambang P.S. Brodjonegoro attended the meeting. In addition to be the proper forum for introspection, the meeting could be a forum for all components of the DGB to share the the vision and mission, activities done in the past and to- do- activities in the future. It was also a gathering forum for all DGB’s employees.

Pegawai terbaik DJA tahun 2014 kategori pelaksana adalah : • Pegawai terbaik I : Tri Yuliarto • Pegawai terbaik II : Achmad Fauzan Sirat • Pegawai terbaik III : Irwan Sujarwo Sianipar DGB hold the selection of the best employees at this year. Each unit of echelon II within the DGB proposed their nominees. The selection resulted in a list of the best employees of the DGB year 2015 of the echelon IV as follows: • Best Employee I : Rusmaya Adriansa • Best Employee II : Kiswanto • Best Employee III : Evi Subardi The best employees in the category of officers are listed below: • Best Employee I : Tri Yuliarto • Best Employee II : Achmad Fauzan Sirat • Best Employee III : Irwan Sujarwo Sianipar

KILAS KINERJA DJA

19

Agustus

26

Agustus

Sharing Session Overview Transformasi Kelembagaan DJA Sharing Session Overview of DGB Institutional Transformation

Penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi DJA 2015 Commitment Signing to Gratuity Prevention in the DGB 2015

Pada hari Rabu (19/8), DJA menyelenggarakan sharing session sebagai rangkaian dari acara momentum Transformasi DJA. Acara diselenggarakan di Lobi Gedung Sutikno Slamet dengan tema overview Transformasi Kelembagaan DJA. Narasumber dalam acara ini adalah Kepala Subdirektorat Standar Biaya, Langgeng Suwito. Beliau menyampaikan materi mengenai model operasional transformasi DJA.

Sebagai acara utama dalam rangkaian kegiatan Pendidikan Antikorupsi di lingkungan DJA, DJA menyelenggarakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan DJA. Acara yang diselenggarakan di Auditorium Dhanapala ini merupakan rangkaian acara terakhir setelah pelaksanaan Kompetisi Inovasi DJA dan pameran foto, tagline dan poster anti-korupsi yang telah diselenggarakan sebelumnya. Dalam acara tersebut, seluruh Pejabat Eselon I dan II di lingkungan DJA menandatangani komitmen pengendalian gratifikasi DJA Tahun 2015.

The DGB initiated another sharing session on Wednesday (19/8). Convened in the lobby of Sutikno Slamet Building, the event was a part of Momentum of the DGB’s Transformation. During the event, an overview of the DGB’s Intitutional Transformation was the main topic. All agreed that bureaucratic reforms generate positive impacts. Positive changes rolled out and the work partners of the DGB enjoyed the benefits over time. The changes were also supported by all elements in the DGB for better development in Indonesia. The session presented Langgeng Suwito, the Sub-directorate Head of Cost Standard, during which he shared the operational model of the DGB’s transformation

The DGB conducted a Dissemination of Gratification Prevention in the DGB as the closing agenda of the series of activities on Anti-Corruption Education within the DGB. Held on Wednesday (26/8), the dissemination forum marked the last event of series of Anti-Corruption Education activities, following the previous Competition of the DGB Innovation and photo exhibition, anti-corruption posters and taglines. In this very event, all DGB’s officials of Echelon I and II agreed to sign the commitment to gratuity prevention within the DGB 2015.

43

44

KILAS KINERJA DJA

Penghargaan Awards

Juara I Lomba Pengarusutamaan Gender The DGB successfully grabbed the first place in the competition of Gender Mainstreaming

DJA memiliki salah satu tugas yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran. Slogan “Keep Calm and Endorse Gender Equality” merupakan salah satu bentuk media yang mengkomunikasikan pernyataan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran DJA dalam upaya memberikan kesempatan yang sama (kesetaraan dan keadilan gender) kepada: 1. Seluruh pegawai DJA memperoleh akses, manfaat dan partisipasi dalam pelaksanaan tugas organisasi; 2. Masyarakat luas (kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki) dalam memperoleh akses, manfaat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber daya serta kesetaraan kesempatan/peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

The DGB, among other tasks, is responsible for formulating and implementing policies in the area of budgetting. Popularising the slogan "Keep Calm and Endorse Gender Equality" the DGB communicates a declared commitment of the directors and all elements of the institution to encourage an equal opportunity in the area of gender equity and justice to ensure that: 1. All DGB’s employees obtain equal access, benefits and participation in the completion of organizational tasks; 2. Public (equality for women and men) enjoy access, benefits and involvement in the decision-making processes and having a control over resources. It also gives an equal opportunity to choose and enjoy the fruits of development.

KILAS KINERJA DJA

Wujud nyata dari slogan tersebut dapat dilihat dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh DJA serta penyediaan prasarana fisik gedung yang responsif gender. Sejak Tahun 2009, Anggaran Responsif Gender (ARG) telah diatur oleh DJA dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). Pengaturan ARG adalah wujud nyata negara/ pemerintah dalam mendukung dalam penerapan Pengarusutaaman Gender (PUG).

The slogan was made into a reality by the DGB’s policies and the provision of gender- responsive building infrastructure. Since 2009, the DGB has formulated Gender Responsive Budgeting with the Regulation of the Minister of Finance on Guidelines for Complication and Review of Work Plans and Budget of Ministries / Agencies. The implementation of Gender Responsive Budgeting shows the real commitment by the government for gender mainstreaming.

ARG adalah anggaran yang memberi/ mengakomodasi terhadap 2 (dua) hal, yaitu: 1. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber daya. 2. Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

Gender Responsive Budgeting endorses two (2) things: 1. Justice for women and men in gaining equal access, benefits and participation in decisionmaking processes and possessing control over resources; 2. Equality among women and men towards the opportunity to choose and enjoy the fruits of development.

"

DJA berupaya untuk menyediakan prasarana fisik guna memenuhi kebutuhan stakeholders dengan mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender.

"

The DGB seeks to provide physical infrastructure in order to meet the needs of stakeholders to consider gender justice and equality.

Meskipun mempunyai keterbatasan kewenangan penggunaan Gedung Sutikno Slamet, DJA berupaya untuk menyediakan prasarana fisik guna memenuhi kebutuhan stakeholders dengan mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender, antara lain: 1. Mushola yang terpisah antara pegawai lakilaki dan perempuan di tiap-tiap lantai Gedung Soetikno Slamet DJA; 2. Toilet yang terpisah antara pegawai laki-laki dan perempuan di tiap-tiap lantai Gedung Soetikno Slamet DJA; 3. Penyediaan jalur khusus untuk difabel yang dilengkapi dengan handrail (pegangan tangan) dengan pemberian tanda khusus pada loby depan Gedung Sutikno Slamet;

The DGB, despite limited authority in the use of Sutikno Slamet Building, provides the physical infrastructure that meets the needs of employees and stakeholders. Below are among the provided infrastructure to consider gender justice and equality, as belows: 1. Male and female employees use two separate prayer rooms on each floor of Slamet Soetikno Building. 2. Male and female employees use two separate toilets on each floor of Soetikno Slamet Building. 3. Provision of wheelchair access for the disabled, equipped with handrails and a special marking was given in the front lobby of Soetikno Slamet Building;

45

46

KILAS KINERJA DJA

4. Ruangan menyusui (nursery room); 5. Pintu masuk khusus ibu hamil; Pembuatan data demografi yang memuat data jumlah pegawai perempuan dan laki-laki di lingkungan DJA; 6. Parkir khusus perempuan dan difabel; 7. Koleksi Buku di Perpustakaan, tentang kesehatan wanita, pengasuhan anak; Penyediaan media komunikasi tentang PUG, antara lain banner. Untuk masa mendatang, DJA berupaya untuk membangun Tempat Penitipan Anak (daycare) sebagai perwujudan perhatian organisasi terhadap para pegawai DJA atas kebutuhan penitipan anak yang aman dan terpercaya sehingga para pegawai DJA dapat konsentrasi dalam menjalankan tugas yang mendukung kinerja organisasi. Dengan berbagai upaya tersebut di atas, pada tahun 2015 DJA berhasil mendapatkan Peringkat 1 Lomba PUG di lingkungan Kementerian Keuangan yang menilai 3 (tiga) hal yaitu pemahaman tentang PUG (bobot 35%), kebijakan yang responsif gender (bobot 35%) dan penyediaan prasarana fisik (bobot 30%).

4. Nursery room has been built; 5. Expecting women use a special entrance door; 6. Preparing demographic data which present the number of male and female employees in the DGB; 7. A specially built parking lot for women and the disabled 8. A collection of books in the library on women health, parenting and others 9. Providing communication media such as banners which highlight gender mainstreaming The DGB plans to build baby daycare to meet the need of employees for a safe and reliable baby daycare. It ensures the employees’ focus on good performance at work. Thanks to numerous efforts made in 2015, the DGB managed to secure the first place in the competition of Gender Mainstreaming among the directorate within the Ministry of Finance. The competition assesses three (3) major points: understanding of Gender Mainstreaming (35% in weight), gender- responsive policies (35% in weight) and the provision of infrastructure physical (30% in weight).

"

Pada tahun 2015 DJA berhasil mendapatkan Peringkat 1 Lomba PUG di lingkungan Kementerian Keuangan.

In 2015, the DGB managed to secure the first place in the competition of Gender Mainstreaming among the directorate within the Ministry of Finance.

"

KILAS KINERJA DJA

Penghargaan Dirjen Anggaran sebagai Pelapor Gratifikasi Terbesar Kedua oleh KPK Award granted by the Corruption Eradication Commission to the DGB

"

Dirjen Anggaran menduduki peringkat kedua pegawai negeri/penyelenggara negara yang melaporkan menerima gratifikasi (yang ditetapkan menjadi milik negara) pada tahun 2015 dengan nilai SGD 100,000. Askolani was second in rank among the civil servants / state officials who reported to have received gratuities (later declared to be state-owned property) in 2015 with a value of SGD 100,000.

"

Pada salah satu agenda utama acara Festival Antikorupsi 2015 yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 10-11 Desember 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan gratifikasi kepada Kementerian Negara/Lembaga/BUMN/ BUMD dan pemerintah daerah. Tahun ini ada 19 penerima penghargaan dari KPK tersebut. Salah satunya dianugerahkan kepada pimpinan DJA, Askolani.

The Corruption Eradication Commission (KPK) granted gratuity-induced awards to ministries/ agencies/state and regional enterprises and regional governments on 10-11 December 2015, which marks the main agenda of Anti-Corruption Festival 2015. This year 19 awards were granted to various recipients, one of which was to Askolani, the Director General of Budget.

Dirjen Anggaran menduduki peringkat kedua pegawai negeri/penyelenggara negara yang melaporkan menerima gratifikasi (yang ditetapkan menjadi milik negara) pada tahun 2015 dengan nilai SGD 100,000. Dalam kesempatan tersebut, Mariatul Aini, Sekretaris DJA, menerima penghargaan dari Plt. Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, mewakili Askolani yang sedang mendapat tugas menghadiri acara penting di luar negeri.

Askolani was second in rank among the civil servants / state officials who reported to have received gratuities (later declared to be stateowned property) in 2015 with a value of SGD 100,000. Still on the official trip overseas, askolani was represented by Mariatul Aini, Secretary of the Directorate General of Budget, to receive the award from Taufiequrachman Ruki, the acting Chairman of the Commission.

47

48

KILAS KINERJA DJA

Pemberian penghargaan gratifikasi tersebut merupakan ajang tahunan KPK yang diselenggarakan bertepatan dengan Hari Antikorupsi se-Dunia. Penghargaan yang diterima pimpinan DJA ini adalah salah satu buah dari gerakan antikorupsi yang selama ini dilaksanakan DJA.

Annualy held, the delivery of gratuity-induced awards marks the commemoration of World AntiCorruption Day. The award that the DGB received was an appreciation towards implemented anticorruption movement in the directorate.

SUMBER DAYA MANUSIA

SUMBER DAYA MANUSIA Human Resources

49

50

SUMBER DAYA MANUSIA

Profil SDM HR Profile

Manajemen Sumber Daya Manusia Human Resource Management

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Being a key factor in an organization, Human Resources (HR) play a pivotal role in the development of an organization. In general, personnel are recruited and organized to work as the driving force to achieve the organization’s objectives.

Sebagai organisasi yang berada di pusat, DJA senantiasa mengelola sumber daya manusia secara efektif dalam melaksanakan tugasnya di bidang penganggaran.

Serving as a central organization, the DGB strives to perform effective management of human resources for the best performance in the area of budgeting.

Jumlah pegawai DJA hingga 31 Desember 2015 adalah 885 pegawai yang tersebar dalam 8 unit eselon II dengan rincian sebagai berikut :

By December 31, the number of employees working for the DGB is 885, all of whom are posted in 8 units of echelon II as described below:

"

Jumlah Pegawai Menurut Usia: Number of Employees According to Age

Jumlah pegawai DJA per 31 Desember 2015 sebanyak 885 orang.

94 279 287

Number of employees of DGB per December 31, 2015 was 885 people.

225

18-30 th

31-40 th

41-50 th

>50th

"

SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pedidikan Terakhir Number of Employees According to the last study level 400

373 373

350

300

269 269

250

182 182

200

150

100

50

55 55

55

0 s.d. SMA

DIPLOMA

S1

S2

S3

Jumlah Pegawai Menurut Golongan Number of Employees According to Group 1,00%

15,71%

25,08%

59,10%

Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

51

52

SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai Menurut Unit Eselon II: Number of Employees According Unit Echelon II

25,00%

176

20,00%

15,00% 123

121

123

104

10,00%

5,00%

1 0,00% Direktorat Jenderal Setditjen Anggaran Anggaran

Direktorat Anggaran I

Direktorat Anggaran II

Direktorat Anggaran III

Direktorat P

SUMBER DAYA MANUSIA

123

Direktorat nggaran III

104 97

48

1 Direktorat PNBP

Direktorat DSP

Direktorat HPP

Tenaga Pengkaji Bid PNBP

53

54

SUMBER DAYA MANUSIA

Assessment Center Assessment Center

capaian:

100%

Persentase capaian pejabat Eselon II,III,dan IV pada Direktorat Jenderal Anggaran yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan dibandingkan target yang telah ditetapkan.

Percentage of achievement Echelon II, III, and IV in the Directorate General of Budget that meets the standards of competence positions than the set target.

%

Penjelasan Capaian: Eselon

Formasi

Bezeting

Sudah AC

Nilai JPM ≥ 72

II

9

9

9

9

III

43

42

42

39

IV

162

161

162

160

Total

214

212

213

208

97.65%

Realisasi IKU

Target 2015 Q4

Y

88%

88%

Capaian s.d 31 Desember 2015

97.65%

Indeks Capaian

100%

Pengelolaan Kinerja Pegawai Management of Employee’s Performance

Pelaksanaan pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan DJA, berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Seiring berjalannya proses implementasi KMK tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Kemudian ditetapkan juga Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 sebagai aturan pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011.

To manage performance of its employees, the DGB refers to the Minister of Finance Decree No. 467 / KMK.01 / 2014 on Performance Management within the Ministry of Finance. Following the decree, the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform issued the Government Regulation No. 46 of 2011 on Job Performance Assessment of Civil Servants. Subsequently, the Regulation by the Head of State Employment Agency No. 1 of 2013 was issued as the guideline for the implementation of the Government Regulation No. 46 of 2011.

SUMBER DAYA MANUSIA

Penghargaan Satya Lencana Satya Lencana Awards

Sepanjang tahun 2015, sebanyak 85 penghargaan Satya Lencana Karya Satya telah dibagikan kepada para PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dengan perincian sebagai berikut: 1. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun sebanyak 31 orang; 2. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun sebanyak 22 orang; 3. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun sebanyak 32 orang.

A total of 85 awards of Satya Lencana Karya Satya were granted to the civil servants in the Directorate General of Budget in 2015. Below is the details of the granted award: 1. Satya Lencana Karya Satya for a 10-year service was awarded to 31 employees; 2. Satya Lencana Karya Satya for a 20-year service was granted to 22 employees; 3. Satya Lencana Karya Satya for a 30-year service was awarded to 32 employees.

Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Human Resource Information System Sistem informasi manajemen sumber daya manusia di DJA bertumpu pada aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG). Dalam rangka membangun simpeg yang terintegrasi, telah dilakukan koordinasi dengan seluruh jajaran unit di lingkungan DJA, terutama guna melakukan sinkronisasi status atau kondisi data kepegawaian pada masing-masing direktorat dengan data kepegawaian pada database kepegawaian di Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.

The information system of human resource management in the DGB relies on the application of Human Resource Management Information System (SIMPEG). To build an integrated SIMPEG, the DGB has carried out coordination with all units in the directorate to synchronize status or condition of employment data between the existing data kept in each directorate and the employment database at the Secretariat of the Directorate General of Budget.

Pengelolaan Mutasi Pegawai Job Transfer Salah satu bentuk penghargaan PNS adalah mutasi. Hal ini sebagai wujud dari dinamika yang menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pemberian mutasi dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi pegawai agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Sepanjang tahun 2015, terdapat 428 mutasi pegawai dengan perincian sebagai berikut: 1. Pejabat Eselon II : 1 orang; 2. Pejabat Eselon III : 4 orang; 3. Pejabat Eselon IV : 64 orang; 4. Pelaksana : 359 orang.

Job transfer is one of the possible ways to appreciate employees and it reflects the efforts to achieve organizational objectives. Job transfer makes it possible for employees to develop their potential. Throughout 2015, job transfer involved 428 employees with the detail as follows:

1. 2. 3. 4.

Echelon II Echelon III Echelon IV Officer level

: 1 official; : 4 officials; : 64 officials; : 359 employees.

55

56

SUMBER DAYA MANUSIA

Pendidikan dan Pelatihan Education and Training

Seiring dengan reposisi peran DJA (transformasi kelembagaan DJA) menjadi Budget Analyst, maka diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, Sekretariat Direktorat Jenderal melaksanakan kegiatan capacity building yang meliputi : 1. Internalisasi/Sharing Session/FGD; 2. Pelatihan Teknis Penganggaran; 3. Pelatihan Soft and Hard Competency.

On the basis of the DGB institutional Transformation to be the Budget Analyst, it is deemed necessary to improve the capacity of human resources for the standard of competency. Therefore, the Secretariat of the Directorate General of Budget has exercised capacity building activities which include:

Dengan terlaksananya kegiatan tersebut di atas, kompetensi pegawai DJA mengalami peningkatan dan lebih profesional dalam menjalankan tugas yang diembannya.

In the end, it is expected that all the DGB’s employees meet the required standard of competency for higher level of professionalism at work.

1. Internalization/Sharing Session/FGD; 2. Technical Training on Budgeting; 3. Training on Soft and Hard Competencies

SUMBER DAYA MANUSIA

Internalisasi/Sharing Session/FGD Internalization/Sharing Session/FGD

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dan organisasi DJA. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan berupa sosialisasi tentang peraturan penganggaran, workshop, FGD atau sharing session yang membahas topik khusus sesuai kebutuhan kompetensi pegawai atau topiktopik yang aktual.

This self-managed forum aims to cater for the needs of the DGB’s human resource and organizational competence. 2015 was the year when the DGB carried out activities such as dissemination on the budgeting regulation, workshop, FGD or sharing session to discuss employee’s need-based topics or any actual topics.

Adapun rincian penyelenggaraan Internalisasi/ Sosialisasi/FGD pada tahun 2015, sebagai berikut :

Details of the activities are described below:

No

Tema Internalisasi

Jumlah Kelas/ Frekuensi

Jumlah Peserta

1

Capacity Building dengan tema "Melalui Koordinasi dan Sinergi, Kita Realisasikan Target Kinerja Sekretariat DJA Tahun 2015"

1

164

2

Strengthening Public Policy Making Process Lesson Learned From Australia

1

47

3

Memperkuat Monitoring dan Evaluasi pada Outcome Anggaran (Inisiatif II Tim Transformasi Kelembagaan DJA)

1

135

4

Seminar Perubahan Arsitektur Penganggaran ke arah yang lebih strategis dan berbasis outcome (Inisiatif I dalam Transformasi Kelembagaan DJA)

1

146

5

Bedah Buku Postur APBN di Indonesia

1

109

6

Budget Proposal Assesement and Medium Term Expenditure Frameworks to Improve Quality of Spending Decisions

1

142

7

Coffee Morning Talk & Sharing Session Karakteristik Penganggaran BA BUN dalam Mekanisme APBN

1

113

8

Coffee Morning Talk & Sharing Session Public Financial Management in a Changing World

1

133

9

Coffee Morning Talk & Sharing Session Reformasi Sistem Penganggaran ala BA BUN

1

108

57

58

SUMBER DAYA MANUSIA

No

Tema Internalisasi


Jumlah Peserta

7

Coffee Morning Talk & Sharing Session Karakteristik Penganggaran BA BUN dalam Mekanisme APBN

1

113

8

Coffee Morning Talk & Sharing Session Public Financial Management in a Changing World

1

133

9

Coffee Morning Talk & Sharing Session Reformasi Sistem Penganggaran ala BA BUN

1

108

10

Coffee Morning Talk & Sharing Session Tuhan, Maaf, Kami sedang Sibuk

1

127

11

Coffee Morning Talk & Sharing Session Update Status Revisi UU PNBP

1

48

12

Sharing Session Mekanisme Pengawasan Produksi dan Lifting Migas

1

27

13

Sharing Session Mekanisme Proses Perhitungan, dan Pembebanan Biaya Operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas (Cost Recovery) dalam rangka pengendalian dan pengawasan cost recovery

1

17

14

Sharing Session Mitigasi Risiko & Overview Perasuransian Aset Hulu migas"

1

45

15

Sharing session Budget Structure and Its Presentation (Australia-Indonesia Comparison)

1

43

16

Sharing Session Measuring Performance-based Budgeting

1

56

17

Sharing Session & Coffee Morning Talk Tinjauan Atas Peningkatan Peran Gubernur dalam Pengelolaan Anggaran BUN Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya

1

104

18

Sharing Session & Morning Talk" Peningkatan Kapabilitas Internal DJA melalui Jabatan Fungsional Analis Anggaran

1

61

19

Sharing Session Development Monitoring Evaluation

1

37

20

Sharing Session Direktorat Penyusunan APBN Workshop on Performance Based Budgeting

1

50

21

Sharing Session Green Economy Policy

1

49

22

Sharing Session Indonesia's Macroeconomic Diagnostics : Pertumbuhan Ekonomi VS Stabilitas Ekonomi

1

67

23

Sharing Session Internalisasi APBN Perubahan 2015

1

71

24

Sharing Session Internalisasi Mekanisme Penetapan Jabatan & Peringkat Pelaksana

1

70

SUMBER DAYA MANUSIA

No

Tema Internalisasi


Jumlah Peserta

25

Sharing Session Internalisasi Pengelolaan Kinerja

1

41

26

Sharing Session Isu Perubahan Iklim

1

35

27

Sharing Session Kajian dan Analisis Kinerja dan Keuangan BUMN

1

43

28

Sharing Session Kebijakan dan Potensi PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019

1

64

29

Sharing Session Konsep Dasar Perencanaan dan Penganggaran sesuai dengan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara

1

29

30

Sharing Session Legal Design Features of Fiscal Councils

1

32

31

Sharing Session Overview PSC Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Hak dan Kewajiban Finansial Pemerintah dalam rangka pelaksanaan PSC

1

56

32

Sharing Session Peningkatan Pemahaman terhadap APBN Perubahan Tahun 2015

1

40

33

Sharing Session with AIPEG "Applying the Functional Classification for better budget reporting and analysis"

1

13

34

Sharing Session with AIPEG "Simulasi Open Budget Survey"

1

28

35

Sharing Session with AIPEG "Workshop Open Budget Index"

1

513

36

Diskusi Populer PNBP

10

420

37

Internalisasi Manajemen Risiko serta Penyusunan Profil Risiko Direktorat HPP Semester II tahun2015

1

33

38

Internalisasi Panduan Monev Kinerja Penganggaran serta Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran

1

34

39

Sosialisasi Kebijakan Standar Biaya T.A. 2016

1

524

40

Sosialisasi Peraturan Dirjen Anggaran Nomor Per-01/AG/2015 tentang Pedoman Reviu Angka Dasar Belanja K/L dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2016

1

83

41

Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2015

1

375

59

60

SUMBER DAYA MANUSIA

Pelatihan Teknis Penganggaran Technical Training on Budgeting

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode kerjasama dan/atau pengiriman peserta ke Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, BPPK. Pelaksanaan pelatihan teknis penganggaran terdapat 4 kelas yang pelaksanaanya dibiayai oleh DIPA DJA.

The DGB held this training by collaborating with the Budget and Treasury Training Center (BPPK). There were 4 classes of the Budgeting Training which the DGB’s DIPA financially supported.

Adapun penyelenggaraan Pelatihan Teknis Penganggaran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Below are the details of the Techinical Training on Budgeting carried out within 2015:

No

PELATIHAN TEKNIS PENGANGGARAN


Jumlah Peserta

1

Diklat Analis Anggaran : Analisis Biaya Sektor Publik I

1

30

2

Diklat Analis Anggaran : Analisis Biaya Sektor Publik II

1

27

3

Diklat Analis Anggaran : Keuangan dan Kebijakan untuk Sektor Publik

1

30

4

Diklat Analis Anggaran : Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penganggaran

1

30

5

Diklat Analis Anggaran : Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (Logic Model) RKA-K/L Dasar Angkatan I

1

30

6

Diklat Analis Anggaran : Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (Logic Model) RKA-K/L Dasar Angkatan II

1

30

7

Diklat Analis Anggaran : Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (Logic Model) RKA-K/L Dasar Angkatan III

1

28

8

Diklat Analis Anggaran : Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (Logic Model) RKA-K/L Dasar Angkatan IV

1

30

9

Diklat Analis Anggaran: Analisis Biaya Sektor Publik Analisis Biaya Penentuan Tarif PNBP K/L

1

25

10

Diklat Analis Anggaran: Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penganggaran Lanjutan

1

23

11

Diklat Dasar Penganggaran Pemerintah Pusat (DTSD)

1

4

12

Diklat Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

1

30

13

Diklat Public Expenditure Analysis

1

5

14

Diklat Public Expenditure Management

1

35

15

Pelatihan Monev Kinerja Penganggaran

1

1

16

TOT Analis Anggaran

1

225

17

Workshop Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja dalam RKA-K/L

1

44

18

Workshop Penelitian, Penelaahan dan Penetapan Hasil Penataan ADIK Batch I, II

1

215

SUMBER DAYA MANUSIA

Pelatihan Soft and Hard Competency Training Sessions on Soft and Hard Competencies

Pelaksanaan Diklat Soft and Hard Competency selain kerjasama dengan BPPK dan pengiriman Peserta ke BPPK, Direktorat Jenderal Anggaran juga menyelenggarakan diklat Soft and Hard Competency kontraktual/Outsource kerjasama dengan pihak ketiga Non BPPK.

The training to improve the DGB’s employees in soft and hard competency was done not only by cooperating with BPPK but also collaborating with the third party beyond BPPK.

Adapun penyelenggaraan Pelatihan Soft and Hard Competency pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

The table below shows the details of Soft and Hard Competency Training in 2015:

No

Pelatihan Soft and Hard Competency

1

Kerja Sama dengan BPPK Diklat Public Speaking khusus DJA

2


Jumlah Peserta

1

30

Kerjasama dan pengiriman peserta ke Public Training (PPM, IAI, ESQ, Tantowi Yahya Public Speaking School, Dumet School, Soteria, TalkInc, Chakra, dll.)

54

445

3

Pengiriman Peserta Ke BPPK Pusdiklat Keuangan Umum

68

253

4

Pengiriman Peserta Ke BPPK Pusdiklat KNPK

2

9

5

Pengiriman Peserta Ke BPPK Pusdiklat PSDM

33

100

6

Pengiriman Peserta Ke BPPK Pusdiklat Pajak

1

2

7

Workshop dengan narasumber dari Kemenekeu dan non Kemenkeu

10

908

61

62

SUMBER DAYA MANUSIA

63

KILAS KINER JA PENGANGGARAN BUDGETING PERFORMANCE

64

PROFIL KINERJA PENGANGGARAN

PROSES PENYUSUNAN APBN COMPILATION PROCESS OF STATE BUDGET 2016

Sesuai tercantum dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Penyusunan APBN mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyusunan NK dan RAPBN 2016 dimulai dengan Penyusunan Pagu Indikatif dan Resource Envelope.

As stipulated in the Regulation of the Minister of Finance (PMK) No. 234 / PMK.01 / 2015 on Organization and Administration of the Ministry of Finance, the Directorate of Budget is responsible for formulating and implementing policy and technical standardization in the area of State Budget compilation. The process of Financial Note and the Draft Budget 2016 compilation began with activities to structure Indicative Ceiling and Resource Envelope.


Sebelum itu, dilakukan penyusunan dan penetapan asumsi dasar ekonomi makro 2016 yang digunakan sebagai basis perhitungan Resource Envelope dan Pagu Indikatif 2016. Kegiatan ini dimulai pada bulan Januari hingga Maret 2015. Pada saat yang bersamaan, Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran menyusun sumbangan bahan Rencana Kerja pemerintah (RKP) untuk digabung dan difinalisasi oleh Bappenas. Setelah melalui beberapa kali pembaruan, RKP dan Pagu Indikatif K/L tahun 2016 ditetapkan dengan Surat Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan Nomor 0082/M.PPN/04/2015 dan S-288/MK.02/2015 tanggal 15 April 2015. Selanjutnya, pada tanggal 20 Mei 2015, dalam Sidang Paripurna DPR RI Pemerintah telah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2016. Dokumen tersebut bersama-sama dengan RKP 2016 dibahas dengan DPR RI dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2016. Berdasarkan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2016, Pemerintah kemudian menyesuaikan pagu indikatif dengan perkiraan kemampuan fiskal sesuai asumsi makro dan kebijakan fiskal yang disepakati bersama untuk menjadi pagu anggaran, yang selanjutnya didistribusikan ke seluruh K/L melalui surat Menteri Keuangan Nomor: S-505/MK.02/2015 Tanggal 7 Juli 2015 Hal Pagu Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016, surat Menteri Keuangan Nomor: S-564/MK.02/2015 tanggal 27 Juli 2015 Hal Pemutakhiran Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016, surat Menteri Keuangan Nomor: S-610/MK.02/2015 tanggal 7 Agustus 2015 Hal Pemutakhiran Pagu Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2016.

Prior to the compilation, the 2016 basic macroeconomic assumptions were prepared and passed as the basis for calculating the Resource Envelope and Indicative Ceiling 2016. This activity commenced in February and March 2015. At the same time, the Ministry of Finance (MoF), through the Directorate General of Budget (DGB), arranged the Government Work Plan (RKP) materials to be combined and finalized by the National Development Planning Agency (Bappenas). The Government Work Plan and Indicative Ceiling of Ministries/Agencies 2015 was finally passed – after going through several revisions – by a joint letter between the Minister of National Development Planning/Head of Bappenas and the Ministry of Finance, No. 0082/ M.PPN /04/2015 and S-288/MK.02/2015 dated April 15, 2015. On May 20, 2015, on the occasion of the Plenary Session of the House of Representatives, the Government submitted documents on Macroeconomic Framework and the Principles of Fiscal Policy 2016. The House of Representatives discussed these documents and also the Government Work Plan 2016 document in the Preliminary talks of Draft Budget 2016. Following the preliminary talks on Draft Budget 2016, the Government – while considering fiscal capacity – adjusted the indicative ceiling to the agreed macro and fiscal policy assumptions. The adjusted indicative ceiling was made into budget ceiling and was distributed to the ministries/ agencies through the Minister of Finance. The budget ceiling for draft budget 2016 was later enacted by the Decree of the Minister of Finance No.: S-505/MK.02/2015 dated July 7, 2015 regarding the enactment of the budget ceiling of Ministry /Agency for budget year 2016, the Minister of Finance Letter No. S-564 / MK.02 / 2015 dated July 27, 2015 on the Updated Budget Ceiling of Ministries/ Agencies of Fiscal Year 2016, and the Minister of Finance Letter No. S-610 / MK.02 / 2015 on August 7, 2015 on the Budget Ceiling Updates for the Ministry of Education and Culture and the Ministry of Religious Affairs for Fiscal Year (FY).

65

66


Selanjutnya , K/L kemudian menyusun RKA-KL Pagu Anggaran, dan kemudian menyampaikannya ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran. RKA-KL tersebut selanjutnya dihimpun dan menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2016 beserta RUU-nya dan selanjutnya disampaikan Presiden kepada DPR di depan Sidang Paripurna DPR tanggal 14 Agustus 2015. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2015, fraksi-fraksi menyampaikan Pemandangan Umum atas RUU APBN 2016, serta pada tanggal 25 Agustus 2015, Pemerintah menyampaikan tanggapan atas pemandangan fraksi-fraksi tersebut.

Ministries/Agencies then arranged RKA-KL Budget Ceiling, and then submitted it to the Ministry of Finance through the Directorate General of Budget. RKAKL was then compiled and served as the basis of the Financial Note and Draft Budget 2015 along with the bill and was later presented by the President to the House of Representatives during the Plenary Session on August 14, 2015. Following the presentation, the factions conveyed general reviews towards the Budget Bill 2015 on August 20, 2015. To response to the general reviews, the Government gave responses to the reviews of the factions on August 25, 2015.

Pembahasan RUU APBN dengan DPR Discussion On The Indonesian Budget Bill (RUU APBN) 2016 With The House Of Representatives Sesuai dengan peraturan dan perundangan, pengajuan RUU APBN oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibahas bersama Badan Anggaran DPR. Berdasarkan hal tersebut, Badan Anggaran DPR mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2016 mulai tanggal 25 Agustus sampai dengan 30 Oktober 2015. Dalam pembahasan tersebut, dibentuk tiga panitia kerja (Panja) dan Tim Perumus (Timus) Draft RUU yang melakukan pembahasan secara bertahap, yaitu:

Compliance with the prevailing rules and regulations, the Government proposed the Budget Bill to the House of Representatives to be discussed with the Budgetary Board. Therefore, the Budgetary Board held a working meeting from August 25 to October 30, 2015 with the Government and the Governor of Bank Indonesia to discuss Budget Bill 2015. It was agreed to establish three working committees and a Formulation Team of the draft bill to discuss the matters gradually. They are:

1. Panja Asumsi, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Panja Asumsi, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan bertugas untuk membahas asumsi dasar, pendapatan, defisit dan pembiayaan dalam RUU APBN 2016. Panja ini telah melakukan pembahasan mulai tanggal 28 September sampai 12 Oktober 2015.

1. The working committee on Assumptions, Revenues, Deficits and Financing It worked to discuss the basic assumptions, revenue, deficit and financing in the Budget Bill 2014. The discussion was held from September 28 to October 12, 2015

2. Panja Belanja Pemerintah Pusat Panja Belanja Pemerintah Pusat bertugas membahas Belanja Pemerintah Pusat yang terdiri dari Belanja Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) dan Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga (Non-K/L). Panja ini telah melakukan pembahasan mulai tanggal 16 Oktober 2015.

2. The Working Committee of Central Government Expenditure It was assigned to discuss the Central Government Expenditure which comprises Ministries /Agencies and Expenditure of Non Ministries /Agencies. The working committee conducted the discussion from October 16, 2015.


3. Panja Transfer ke Daerah Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa bertugas untuk membahas Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DI Yogyakarta, Dana Transfer Lainnya, serta Dana Desa. Panja ini telah melakukan pembahasan mulai tanggal 16 Oktober 2015.

3. The working committee on Transfer to the Regions and Village Fund It focused on the Fiscal Equalization Fund (Profit Sharing Fund, General Allocation Fund, and the Special Allocation Fund), Special Autonomy Fund, Specialty Fund of Yogyakarta, Other Transferred Fund and Village Fund. The working committee initiated the discussion on October 16, 2015

Tim Perumus Draft RUU Tim Perumus Draft RUU bertugas membahas draft RUU APBN 2016. Tim ini telah melakukan pembahasan mulai tanggal 20 Oktober 2015. Keseluruhan hasil panja-panja dan tim perumus telah disinkronisasikan dalam Rapat Internal Badan Anggaran pada tanggal 29 Oktober 2015, dan dilaporkan dan disahkan dalam Rapat Kerja tanggal 29-30 Oktober 2015.

The Drafting Team of Draft Bill was in charge of discussing the draft Budget Bill 2016. The team held discussions from October 20, 2015. To synchronize the overall results of the working Committees and the Drafting Team, they convened an Internal Meeting of the Budget Committee on October 29, 2015. Further, the results were reported and approved in a working meeting on October 29-30, 2015.

Dalam pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2016, Asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN tahun 2016 disepakati sebesar 5,3 persen. Faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain kondisi perekonomian global yang diperkirakan mengalami perbaikan dan kelanjutan pembangunan infrastruktur yang mulai ditingkatkan sejak tahun 2015.

In the discussion of the Macroeconomic Assumptions underlying Draft Budget 2016, economic growth was agreed at 5.3 percent. The projected economic growth was caused by factors, among others, the global economic conditions which was estimated to improve, and continued infrastructure development since 2015. The inflation rate assumption in the Budget 2016 was agreed at 4.7 percent.

Asumsi laju inflasi dalam APBN tahun 2016 disepakati sebesar 4,7 persen. Faktor yang mendukung angka inflasi tersebut antara lain perbaikan dari sisi produksi, distribusi, dan sistem logistik barang serta peningkatan koordinasi antara Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam APBN tahun 2016 disepakati sebesar Rp13.900,00/US$1 dengan masih terdapat risiko dari sisi eksternal yang terutama bersumber dari ketidakpastian global dan kebijakan moneter negara maju dan negara besar.

Among others, the assumption was supported by factors such as improved production, distribution, and logistics systems of goods and better coordination between central / regional government and Bank Indonesia. The average value of the rupiah against the US dollar was assumed at Rp13.900,00 / US $ 1, fearing the possible external risks due to global uncertainty and and monetary policy effected by developed and major countries.

Tingkat suku bunga SPN 3 bulan dalam APBN tahun 2016 disepakati sebesar 5,5 persen. Faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga tersebut antara lain risiko eksternal yang bersumber dari

The interest rate of Treaury Bil (SPN) within 3 months in Budget 2016 was agreed at 5.5 percent. Factors affecting the interest rate, among others, were external risks by the potential tight policy of global liquidity and domestic positive factor was stable macro economy. While Oil price (ICP) in

67

68


potensi pengetatan likuiditas global. Sementara faktor positif dari dalam negeri antara lain terjaganya stabilitas ekonomi makro. Harga minyak (ICP) dalam APBN tahun 2016 disepakati sebesar US$50,0 per barel. Lifting minyak dan gas bumi dalam APBN tahun 2016 disepakati sebesar 1.985 ribu barel setara minyak per hari. Lifting tersebut berasal dari lifting minyak bumi sebesar 830,0 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 1.155,0 ribu barel setara minyak per hari.

Budget 2016 was agreed at US $ 50.0 per barrel, lifting of oil and gas in the Budget 2016 was set agreed at 1,985 thousand barrels of oil equivalent per day. The lifting was derived from oil lifting by 830.0 thousand barrels per day and gas lifting at 1155.0 thousand barrels of oil equivalent per day.

Target pembangunan bidang ketenagakerjaan dalam APBN Tahun 2016 disepakati tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi sebesar 5,2-5,5 persen. Target angka kemiskinan dalam APBN tahun 2016 disepakati sebesar 9,010,0 persen. Indikator kesejahteraan masyarakat lain yang disepakati dalam APBN tahun 2016 adalah rasio ketimpangan atau Rasio Gini sebesar 0,39 serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 70,1.

It was agreed that open unemployment rate (TPT) – a target within the area of employment in Budget 2016 – declined by 5.2 to 5.5 percent. The poverty figure was targeted and agreed at 9.0 to 10.0 percent. Budget 2016 entailed the ratio of inequality or Gini ratio by 0.39 and the increased index of Human Development Index (HDI) by 70.1.

"

Jika dibandingkan dengan APBNP 2015, pendapatan negara dan hibah meningkat sebesar Rp60,9 triliun atau sebesar 3,5%. Compared with revised budget 2015, revenues and grants increased by Rp 60.9 trillion, or by 3.5%.

Angka Asumsi dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan Tahun 2016 tersebut disepakati antara Pemerintah dan DPR dalam Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 21 Oktober 2016, yang kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 30 Oktober 2015. Dalam pembahasan pendapatan negara dan hibah RAPBN 2016, Pemerintah bersama Panitia Kerja menyepakati bahwa pendapatan negara dan hibah APBN 2016 adalah sebesar Rp1.822,5 triliun. Jika dibandingkan dengan APBNP 2015, pendapatan negara dan hibah meningkat sebesar

The basic assumption figures of macro economy and development target in 2016 was passed during the 1st level talk between the Government and the House on October 21, 2016, then it was deliberated on October 30, 2015 in the House Plenary Session. In the discussion of revenues and grants within Draft Budget 2016, the Government and with the Working Committee agreed that the state budget revenues and grants in 2016 were set at Rp 1,822.5 trillion. Compared with revised budget 2015, revenues and grants increased by Rp 60.9 trillion, or by 3.5%. Revenues and grants in the Budget


Rp60,9 triliun atau sebesar 3,5%. Pendapatan negara dan hibah dalam APBN 2016 tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun, PNBP sebesar Rp273,8 triliun serta pendapatan hibah sebesar Rp2,0 triliun.

2016, consisting of tax revenue amounting to Rp 1,546.7 trillion, non-tax revenues amounted to Rp 273.8 trillion and grants-based revenues peaked to Rp 2.0 trillion.

Dalam pembahasan Panja Belanja, besaran anggaran belanja negara dalam APBN 2016 ditetapkan sebesar Rp2.095,7 triliun. Anggaran belanja negara tersebut sebesar Rp1.325,6 triliun dialokasikan pada belanja Pemerintah pusat dan sebesar Rp770,2 triliun dialokasikan pada transfer ke daerah dan dana desa. Pada anggaran belanja Pemerintah pusat, sebesar Rp784,1 triliun dialokasikan untuk belanja Kementerian negara/ Lembaga dan sebesar Rp541,4 triliun dialokasikan untuk belanja non-Kementerian negara/Lembaga.

During the internal discussion of Working Committee on Expenditures, Rp 2,095.7 trillion was set as state expenditure figure in Budget 2016, from which Rp 1,325.6 trillion was allocated to the central government expenditure and the rest 770.2 trillion was allocated to transfer funds to the regions and villages. In the central government budget, Rp 784.1 trillion was allocated for expenditure among the ministries / agencies while the rest Rp 541.4 trillion was for expenditure of non-ministries/agencies.

Setelah dilakukan perubahan di tingkat Badan Anggaran, Komisi, Panja dan Tim Perumus di dalam Pembicaraan Tingkat I, APBN 2016 selanjutnya dibawa di dalam Pembicaraan Tingkat II, yaitu Sidang Paripurna DPR tanggal 30 Oktober 2015 dengan agenda pengesahan RUU APBN untuk ditetapkan menjadi UU. Berdasarkan persetujuan DPR dalam Sidang Paripurna, maka defisit dalam APBN 2016 ditetapkan sebesar 2,15 persen terhadap PDB, atau sebesar Rp273,2 triliun, yang direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan bersumber dari dalam negeri sebesar Rp272,8 triliun dan pembiayaan bersumber dari luar negeri sebesar negatif Rp0,4 triliun.

Following revisions at the Budget Committee, commissions, working committee and formulation team at the Talk level 1, the bill was discussed at talk level II, the Plenary Session of the House of Representatives on 30 October 2015 to pass the bill into Law. Based on the approval of the House in the plenary session, the state budget deficit in 2016 was set at 2.15 percent of GDP, or by Rp 273.2 trillion, which was planned to be financed with funding from domestic sources. The domestic sources amounted to Rp 272.8 trillion and foreign sources by negative Rp 0.4 trillion.

Setelah UU APBN 2016 ditetapkan, Pemerintah menyusun Rincian Anggaran Belanja K/L yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari UU APBN 2016. Tahap akhir dari siklus penyusunan APBN 2016 adalah penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pada minggu kedua bulan Desember 2015. Penyerahan DIPA tahun 2016 diberikan lebih awal agar pelaksanaan APBN 2016 dapat segera dilaksanakan pada awal tahun 2016.

Once the 2016 Budget Law was passed, the Government prepared the detailed Budget of ministries/agencies, which was enacted by the Presidential Decree, and will be inseparable attachments of 2016 Budget Law. Completion of documents incorporating implemented budget (DIPA /Budget Implementation List) marked the final stage of budget compilation cycle 2016 which was due by the second week of December 2014. DIPA 2016 was handed over earlier for possible implementation of the Budget 2016 at the beginning of 2016.

69

70


Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Budget Section of State Treasurer (BA BUN) Dalam APBN tahun 2016, alokasi untuk BA BUN direncanakan sebesar Rp541.425,7 miliar (40,8 persen dari belanja Pemerintah Pusat). Jumlah tersebut dialokasikan antara lain untuk: (1) pemenuhan kewajiban Pemerintah, seperti pembayaran manfaat pensiun, iuran jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan pegawai negeri sipil, dan kewajiban pembayaran bunga utang; (2) penyaluran berbagai jenis subsidi; dan (3) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak, seperti antisipasi terhadap risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian asumsi ekonomi makro dengan realisasinya, dan dana cadangan bencana alam.

Budget Section of State Treasurer (BA BUN) is allocated Rp 541.425,7 billion (40.8 percent of central government expenditure) in the State Budget 2016, which is alloted among others, to: (1) fulfil obligations of Government, such as the payment of retirement benefits, health insurance contributions and social employment security of civil servants, and the debt interest payment; (2) distribute various subsidies; and (3) provision of reserve funds for urgent needs, such as the anticipation of risk due to mismatched assumptions-realization of macro-economy and natural disaster reserve fund.

Pengalokasian belanja melalui BA BUN dikelompokkan ke dalam beberapa program, yaitu program pengelolaan utang negara, program pengelolaan subsidi, program pengelolaan hibah negara, program pengelolaan belanja lainnya, dan program pengelolaan transaksi khusus.

The allocation of expenditure through BA BUN is grouped into several programs that is state debt management, the subsidy management, management of state grants, other expenditure management, and management of specific transactions.


Tabel Postur APBN 2016 (dalam Triliun Rupiah) Table of APBN 2016 Posture (in billion rupiah) URAIAN A

PENDAPATAN NEGARA I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.

Penerimaan Pajak

2.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

II. PENERIMAAN HIBAH B.

BELANJA NEGARA i. BELANJA PEMERINTAH PUSAT

APBN

1.761.642,8

1.848.107,2

1.822.545,8

1.758.330,9

1.846.075,5

1.820.514,1

1.489.255,5

1.565.784,1

1.546.664,6

269.075,4

280.291,4

273.849,4

3.311,9

2.013,8

2.031,8

1.984.149,7

2.121.286,1

2.095.724,7

1.319.549,0

1.337.984,4

1.325.551,4

795.480,4

779.277,9

784.125,7

2.

Belanja Non K/L

524.068,6

558.706,5

541.425,7

664.600,7

783.301,8

770.173,3

643.834,5

736.319,7

723.191,2

20.766,2

46.982,1

46.982,1

408.544,7

424.257,2

419.176,4

1.

Transfer ke Daerah

2.

Dana Desa

Rasio Anggaran Pendidikan Total (%) Total Anggaran Kesehatan Rasio Anggaran Kesehatan Total (%) KESEIMBANGAN PRIMER SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) % Surplus/(Defisit) terhadap PDB E.

RAPBN

Belanja K/L

Total Anggaran Pendidikan

D.

APBNP

2016

1.

II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

C.

2015

PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II) % Pembiayaan terhadap PDB

20,59

20,0

20,0

74.310,2

106.064,3

104.786,2

3,75

5,0

5,0

(66.776,0)

(89.749,9)

(88.238,2)

(222.506,9)

(273.178,9)

(273.178,9)

(1,90)

(2,14)

(2,15)

222.506,9

273.178,85

273.178,9

1,90

2,14

2,15

1.

PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

242.515,0

271.980,2

272.780,7

2.

PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)

(20.008,1)

1.198,6

398,2

71

72


Anggaran Tematik dalam APBN Thematic Budget

"

Anggaran tematik diharapkan dapat memperkaya dan memperluas persepsi masyarakat mengenai peranan dan upaya Pemerintah melalui kebijakan anggaran dalam melaksanakan program-program, dan mencapai tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan.

Thematic-based Information is expected to enrich and broaden public perception on what the Government has done through the budget policy for program implementation and achievement of the development targets.

"

Dalam rangka mendukung penerapan performance based budgeting, diperlukan informasi anggaran bidang tertentu (tematik) yang dapat digunakan sebagai alat analisis dan pengambilan keputusan atas program-program pembangunan nasional. Selain itu, informasi mengenai anggaran tematik juga dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan/atau komitmen Pemerintah kepada masyarakat atas target-target pembangunan nasional.

Implementation of performance-based budgeting requires budget information of specific fields (thematic). The information works as the analysis and decision-making on national development programs. Thematic budget-based information reflects the accountability / commitment of the Government on national development targets to the public.

Anggaran tematik dalam APBN dikompilasi secara komprehensif, sehingga tidak hanya mencakup belanja negara, dan memungkinkan adanya program/kegiatan yang dapat dikategorikan dalam satu jenis atau lebih anggaran tematik. Sebagai contoh, pada Kementerian Kesehatan selain mempunyai fungsi kesehatan juga terdapat fungsi pendidikan. Namun, dalam penghitungan anggaran kesehatan, total pagu anggaran Kementerian Kesehatan seluruhnya dihitung sebagai anggaran kesehatan.

Comprehensively compiled, the thematic budget includes not only expenditures but also incorporates some other programs. For example, in addition to serving as the health function, the Ministry of Health entails the educational function as well. In calculating the budget, the total budget ceiling in the ministry only refers to the healthbased budget.


Anggaran tematik diharapkan dapat memperkaya dan memperluas persepsi masyarakat mengenai peranan dan upaya Pemerintah melalui kebijakan anggaran dalam melaksanakan program-program, dan mencapai tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan. Beberapa informasi terkait anggaran bidang tertentu dalam APBN yang cukup strategis antara lain anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan anggaran infrastruktur.

Thematic-based Information is expected to enrich and broaden public perception on what the Government has done through the budget policy for program implementation and achievement of the development targets. The information includes the budgets for education, heath and infrastructure, which are strategic.

Pada tahun 2015, Pemerintah melakukan langkahlangkah terobosan baru dalam mendukung APBN yang lebih sehat, antara lain kebijakan penghematan subsidi BBM melalui penyesuaian harga BBM bersubsidi pada bulan November tahun 2014 dan penerapan subsidi tetap (fixed subsidy) untuk minyak solar serta penghapusan subsidi untuk premium mulai awal tahun 2015. Kebijakan tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan fiscal space bagi programprogram yang lebih produktif, juga bertujuan untuk meminimalkan kerentanan fiskal yang disebabkan oleh fluktuasi harga minyak dan nilai tukar. Pengalihan anggaran belanja dari belanja konsumtif ke belanja produktif dalam APBNP 2015 dapat dilihat dalam grafik berikut.

2015 saw newly-taken breakthrough by the government for healthier budget such as costsaving of fuel subsidy by adjusting the price of subsidized fuel in November 2014 and implementing fixed subsidy for diesel fuel and eliminating premium gasoline-based subsidy starting early 2015. The policy aims to increase fiscal space for program which is more productive and to minimize fiscal vulnerability by fluctuative oil prices and exchange rates. The budget transfer from the consumptive to the productive expenditure within the revised budget 2015 can be seen in Graph as follows:

Pengalihan anggaran belanja dari belanja konsumtif ke belanja produktif dalam APBNP 2015

Tambahan Transfer ke dana Desa

Penghematan Subsidi BBM

Rp211,3T

• DAK Rp23,0 T • Dana Desa Rp11,7 T

Peningkatan Pajak Nonmigas Rp131,7T

Kenaikan Belanja K/L

Penurunan PNBP SDA Migas Rp142,9T

•Pembangunan Sektor Pendorong Pertumbuhan Rp48,7 T

Peningkatan Pendapatan Kepabeanan dan Cukai

•Pemenuhan Kewajiban Dasar (KIP, KIS, dan Perumahan) Rp19,4 T

Rp 16,7T

•Pengurangan Kesenjangan Rp36,8T, melalui KKS Rp24,1 T •Infrastruktur Konektivitas Rp12,9 T

Tambahan PMN sebesar Rp63,1 T

73

74


200,0

150,0 Selain itu, pada tahun 2015, Pemerintah konsisten melakukan reformasi anggaran antara lain melalui: (1) Pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara; (2) Subsidi yang tepat 100,0(4) sasaran; (3) peningkatan anggaran infrastruktur; pengalokasian dana desa secara bertahap untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Perbandingan antara belanja subsidi energi, anggaran pendidikan,50,0 anggaran kesehatan, anggaran infrastruktur, dan dana desa dapat diikuti dalam grafik berikut

The Government sustained a budget reform in several ways, among others by (1) Allocating 20 % budget for education of the total expenditures; (2) proper subsidies; (3) increasing budget for infrastructure; (4) gradually-allocated village fund gradually to support the implementation of rural development and community empowerment. Comparison between energy subsidy spending, the education budget, the health budget, the infrastructure budget, and village fund can be followed in the following graph

0,0

450,0

2005

2006

2007 Subsidi Energi

200

Anggaran

400,0

350,0

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0 2005

2006

2007 Subsidi Energi

2008 Anggaran Pendidikan

2009

2010

Anggaran Infrastr

07

gi

09


75

Perbandingan Belanja Subsidi Energi, Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, Anggaran Infrastruktur, dan Dana Desa 2010-2015 Comparison among the energy subsidy spending, education budget, health budget, infrastructure budget, and village fund 2010-2015

2008

2009

Anggaran Pendidikan

2010 Anggaran Infrastruktur

2010 Anggaran Infrastruktur

2011

2012

Anggaran Kesehatan

2011

2012

Anggaran Kesehatan

2013 Dana Desa

2014

2013 Dana Desa

2015 Real Sementara

2

76


Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2015 Education and Health Budget FY 2015

Amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen telah dimulai pada tahun 2009.

As mandated by the 1945 Constitution Article 31, Paragraph 4 which claims that the state prioritizes budget for education by at least 20 percent of the national budget and the regional budget to meet the needs of national education, starting 2009 the education budget has been alloted 20 percent of the national and regional budget.

Dalam APBNP tahun 2015, anggaran pendidikan mencapai Rp408,5 triliun (20,6 persen terhadap belanja negara), yang diarahkan untuk mendukung program/kegiatan bidang pendidikan, antara lain: (1) penambahan cakupan peserta Kartu Indonesia Pintar untuk mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah universal (wajib belajar 12 tahun) kepada 21,7 juta siswa; (2) dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan dasar melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 17,2 juta siswa; (3) pembangunan/rehabilitasi ruang kelas; (4) penyediaan guru yang berkualitas dan merata, antara lain melalui pemberian Tunjangan Penghasilan Guru.

The Revised Budget 2015 Rp 408.5 trillion (20.6 percent of state spending) to the education budget, all of which were spent to support educational programs / activitie, among others: (1 ) Wider coverage of participants of Indonesia Smart Card to support the compulsory 9-year basic education and universal secondary education (compulsory 12-year education) to 21.7 million students; (2) operational support for basic education through the School Operational Assistance (BOS) to 17.2 million students; (3) construction / rehabilitation of classrooms; (4) the supply of qualified teachers and well-distributed teachers among others by realizing Teacher’s Income Benefits

Rp154,4 T

Anggaran Pendidikan Education Budget

Belanja Pemerintah Pusat Belanja Pemerintah Pusat Rp254,2 Belanja Pemerintah T Daerah Belanja Pemerintah Pusat Belanja Pemerintah Daerah Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah dan Daerah Dana Belanja Pemerintah PusatDesa Belanja Pemerintah Belanja Pemerintah Daerah Belanja Pemerintah Pusat Belanja Pemerintah Daerah Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan Anggaran

Rp 3,5 T

Rp 7,8 T

Anggaran Kesehatan Health Budget

Belanja Pemerintah Pusat Rp Belanja Pemerintah Pusat Belanja Pemerintah Daerah Belanja Pemerintah Daerah Belanja Pemerintah Pusat Pembiayaan Anggaran

63 T

Belanja Pemerintah Pusat

Pembiayaan Anggaran

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Belanja Pemerintah Daerah Pembiayaan Anggaran Pembiayaan Anggaran


Sebagaimana anggaran pendidikan, pengalokasian anggaran kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu poin penting yang diatur dalam UU kesehatan tersebut adalah pemenuhan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen untuk pusat dari total APBN, dan 10 persen untuk daerah dari total anggaran APBD Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahunnya diluar gaji pegawai sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2). Namun demikian, pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen baru dapat dipenuhi pada penyusunan APBN tahun 2016.

"

Similar to education budget, the allocated health budget was also governed by Law No. 36/2009 on Health, which stipulates fulfillment of 5 percent allocation for health budget of the national budget and annualy-allocated 10 percent of the regional budget outside the allocated salaries of employees as mandated by Article 171 paragraph (1) and paragraph (2). State Budget 2016, however, can only afford to allocate 5 per cent for the health budget.

Dalam APBNP tahun 2015, anggaran kesehatan mencapai Rp74,3 triliun (3,75 persen terhadap belanja negara), lebih tinggi 24,7 persen dari tahun 2014. In the Revised Budget 2015, spending for health peaked to Rp74.3 trillion (3.75 % of the state budget), 24.7% higher than budget of previous year.

Dalam APBNP tahun 2015, anggaran kesehatan mencapai Rp74,3 triliun (3,75 persen terhadap belanja negara), lebih tinggi 24,7 persen dari tahun 2014. Alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran bidang kesehatan, antara lain melalui: (1) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, antara lain melalui pemberian Kartu Indonesia Sehat untuk 88,2 juta jiwa; (2) Penyediaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan; dan (3) Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan. Kebijakan Kartu Indonesia Sehat sejalan dengan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional Progran Jaminan Kesehatan yang mulai berlaku 1 Januari 2014 sebagaimana amanat Undangundang nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Sampai dengan 31 Desember 2014, jumlah peserta program JKN telah mencapai 133.423.653 jiwa dan ditargetkan terus meningkat setiap tahun sampai dengan mencapai universal health coverage pada 2019 sesuai road map SJSN Kesehatan. Perkembangan peserta JKN tersaji dalam tabel berikut.

"

In the Revised Budget 2015, spending for health peaked to Rp74.3 trillion (3.75 % of the state budget), 24.7% higher than budget of previous year. The budget allocation targetted objectives the area of health, among others, by (1) Improving access to and quality of health services, which is achieved by provision of Indonesia Health Cards to 88.2 million people; (2) Provision of medicines, vaccines and health supplies; and (3) the provision, distribution and improvement of health human resources. The policy of Indonesia Health Card concurs with the implementation of the national social security system within the Health Insurance program that came into effect on January 1, 2014 as Law No. 24 of 2011 on the Social Security Management Agency (BPJS) has mandated. As of December 31, 2014, the number of the National Health Insurance (JKN) participants has reached 133,423,653 and was targeted to increase each year to achieve universal health coverage by 2019 based on the roadmap of the National Health and Social Security System. Table 2 discloses the developing number of JKN participants.

77

78


Grafik Perkembangan Peserta JKN tahun 2014-2015 (dalam juta jiwa)

Graph of Participants development JKN years 2014-2015 (in millions)

Bukan Pekerja

Pekerja Bukan Penerima Upah

Pekerja Penerima Upah-Badan Usaha

4,9

9,1

10,1

Pekerja Penerima Upah- Pemerintah

Penerima Bantuan Iuran-APBN

14,2

8,8

Penerima Bantuan Iuran-APBN

86,4

"

Sampai dengan 31 Desember 2014, jumlah peserta program JKN telah mencapai 133.423.653 jiwa dan ditargetkan terus meningkat setiap tahun As of December 31, 2014, the number of the National Health Insurance (JKN) participants has reached 133,423,653 and was targeted to increase each year

"


Anggaran Infrastruktur Infrastructure Budget

Secara umum, anggaran infrastruktur dalam APBN dalam diklasifikasikan dalam 3 kelompok besar, yaitu infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial, dan dukungan infrastruktur. Infrastruktur ekonomi dimaksudkan untuk pembangunan (termasuk pemeliharaan) sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka kelancaran mobilitas arus barang dan jasa, serta kelancaran proses produksi. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah berbagai kegiatan, baik di K/L, non-K/L, transfer ke daerah dan dana desa, maupun pembiayaan anggaran, yang antara lain terkait dengan transportasi, pengairan/ irigasi, telekomunikasi dan informatika, perumahan/permukiman serta energi (ketenagalistrikan, minyak, dan gas bumi).

"

The infrastructure budget in the state budget is generally classified into 3 major groups: economic infrastructure, social infrastructure, and infrastructure support. The first group is meant for supporting the development including maintenance of facilities and infrastructure required to ensure that mobility of the flow of goods and services and production process runs well. The classification includes various activities in ministries/agencies, non ministries/ agencies, transfer to regions and village fund. It also comprises budget financing, among others, related to transportation, irrigation, telecommunications and informatics, housing / settlements and energy (electricity, oil, and gas).

Dalam tahun 2015, anggaran infrastruktur mencapai Rp290,3 triliun, meningkat cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yang realisasinya mencapai Rp158,6 triliun In 2015, the infrastructure budget reached Rp 290.3 trillion, suggesting a significant rise compared to the realization in 2014 by Rp 158.6 trillion.

Dalam tahun 2015, anggaran infrastruktur mencapai Rp290,3 triliun, meningkat cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yang realisasinya mencapai Rp158,6 triliun. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi belanja melalui Pengalihan anggaran belanja dari belanja konsumtif ke belanja produktif. Adapun sasaran pembangunan infrastruktur tahun 2015, antara lain: (1) pembangunan jalan baru 479 km dan peningkatan kapasitas/pelebaran jalan 1.846 km; (2) pembangunan jalur KA baru 186,99 km'sp; (3) konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya yang selesai dilaksanakan dan konstruksi bendung irigasi 309 buah; (4) pengembangan jaringan irigasi dan optimalisasi air 2,4 juta ha.

"

In 2015, the infrastructure budget reached Rp 290.3 trillion, suggesting a significant rise compared to the realization in 2014 by Rp 158.6 trillion. This increase was affected by the efficiently-spent expenditure achieved through shifting the consumptive to productive expenditure. The targets of infrastructure development 2015, among others, were: (1) the construction of 479 km new roads and 1,846 km-long widened roads; (2) the construction of 186.99 km of new railway lines; (3) construction of reservoirs and other water container buildings completed and construction of 309 irrigation bendings; (4) developing 2.4 million ha.of irrigation networks and water optimization.

79

80


Tabel Anggaran Infrastruktur 2015 (dalam Triliun Rupiah) Table Infrastructure Budget 2015 (in Trillion Rupiah)

No

APBNP 2015

Real Sementara

280,3

246,2

196,8

169,0

6,8

4,1

Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa

41,0

39,1

Melalui Pembiayaan

35,7

34,1

II

INFRASTRUKTUR SOSIAL

6,3

5,9

III

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR

3,7

2,9

290,3

254,9

I

Uraian INFRASTRUKTUR EKONOMI

Melalui Belanja K/L Melalui Belanja Non K/L

JUMLAH


Laporan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) Report of the State General Treasurer (BA BUN) on Subsidy Expenditure Management (BA 999.07)

Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi dan subsidi non energi.

Subsidy Expenditure refers to the budget alotted to companies / institutions that produce, sell, export or import of goods and services, which meet the lives of many people in such a way that people can afford to buy them. Subsidy expenditure consists of subsidy for energy and non-energy.

"

Pada Tahun Anggaran 2015, telah diterbitkan dokumen DIPA BUN BA 999.07 sebanyak 15 (lima belas) dokumen, dan Revisi DIPA BUN BA 999.07 sebanyak 11 (sebelas) dokumen.

In Fiscal Year 2015, there were 15 (fifteen) documents of DIPA BUN BA 999.07 and and 11 (eleven) document of Revised DIPA BA BUN 999.07.

"

81

82


Dalam Postur APBN 2015, BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi terdiri dari: 1. Subsidi energi: • subsidi BBM • subsidi listrik 2. Subsidi non energi: • subsidi pangan • subsidi pupuk • subsidi benih • subsidi bunga kredit program • subsidi/bantuan PSO • subsidi pajak/DTP.

As stated in Posture of State Budget 2015, BA BUN on Subsidy Expenditure management includes: 1. Energy subsidy: • fuel Subsidy • electricity subsidy 2. Subsidi non energi: • food subsidy • fertilizer subsidy • seed subsidy • program loan interest subsidy • subsidy/PSO Aid

Penetapan penggunaan anggaran BA 999.07 dilakukan melalui penerbitan DIPA BUN (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara). Pada Tahun Anggaran 2015, telah diterbitkan dokumen DIPA BUN BA 999.07 sebanyak 15 (lima belas) dokumen, dan Revisi DIPA BUN BA 999.07 sebanyak 11 (sebelas) dokumen.

Tax Subsidy/Government-borne taxes (DTP).The basis for enacting budget use of BA 999.07 was the issuance of DIPA BUN. In Fiscal Year 2015, there were 15 (fifteen) documents of DIPA BUN BA 999.07 and and 11 (eleven) document of Revised DIPA BA BUN 999.07

Peraturan yang Terkait dengan Pengelolaan BA 999.07 Regulations Related to Management of BA 999.07 Peraturan yang terkait dengan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) yang telah diterbitkan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. PMK Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

Stated below are the regulations concerning BA BUN on Subsidy Expenditure Management (BA 999.07) during FY 2015:

2. PMK Nomor 130/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

2. PMK No. 130 / PMK.02 / 2015 on Procedures for the Provision of Budget, Calculation, Payment, and Accountability of Subsidy Fund for Specific Fuel Type.

1. PMK (Regulation of the Minister of Finance) No. 231 / PMK.02 / 2015 on Procedures for Planning, Review and Budget Allocation deliberation budget allocation of BA BUN and the deliberation of DIPA of BA BUN.


3. PMK Nomor 3/PMK.02/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/ PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram

3. PMK No. 3 / PMK.02 / 2015 dated January 6, 2015 regarding the Second Amendment Regulation of the Minister of Finance No. 218 / PMK.02 / 2011 on Procedures for the Provision of Budget, Calculation, Payment, and Accountability the Subsidy of 3 Kilogramtubed Liquefied Petroleum Gas (LPG)

4. PMK Nomor 36/PMK.02/2015 tanggal 4 Maret 201 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

3. PMK No. 36 / PMK.02 / 201 dated March 4, 2015 on Procedures for Procurement, Calculation, Disbursement, and Accountability of Rice Subsidy Fund for Low Income Community.

83

84


Laporan Realisasi BA 999.07 Tahun Anggaran 2015 Report on BA 999.07 Actual Spending FY 2015

No.

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

PNBP

ANGGARAN

5.105.056.191

146.431.959.012.000

134.154.125.243

40.105.480.486.000

1.

Keuangan

2.

Pertanian

3.

Perindustrian

0

565.229.000.000

4.

Perhubungan

153.933.663.298

3.130.952.020.000

5.

Pekerjaan Umum

0

12.335.813.000

6.

Sosial

733.413.719.603

22.096.584.816.000

7.

Komunikasi dan Informatika

401.291.482

130.318.308.000

8.

BPOM

0

14.173.967.000

9.

Koperasi dan UKM

0

2.043.782.000.000

1.027.007.855.817

214.530.815.422.000

JUMLAH


Tabel PNBP, Pagu Anggaran, dan Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2015 Non-Tax Revenues, Budget Ceiling and Subsidy Expenditure Spent in FY 2015

REALISASI (BRUTO)

% REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

127.674.462.119.663

87,19

18.757.496.892.337

31.428.271.864.733

78,36

8.677.208.621.267

275.610.791.000

48,76

289.618.209.000

3.130.853.487.618

100,00

98.532.382

6.937.603.075

56,24

5.398.209.925

21.845.491.705.500

98,86

251.093.110.500

130.048.026.967

99,79

270.281.033

6.268.716.000

44,23

7.905.251.000

1.473.137.805.073

72,08

570.644.194.927

185.971.082.119.629

86,69

28.559.733.302.371

85

86


Laporan BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) Report of BA BUN on Other Expenditure Management (BA 999.08) BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) adalah subbagian anggaran BUN yang menampung belanja pemerintah pusat untuk keperluan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.

BA BUN on Other Expenditure Management (BA 999.08) is a sub-section BUN budget that accomodates the central government expenditure for the purposes of personnel expenditure, social aid expenditures, miscellaneous expenditures, of which the budget ceiling is not allocated in the budget of the state ministries / agencies.

Dalam Postur APBN 2015, BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya terdiri dari: 1. Cadangan Anggaran Gaji dan Tunjangan, Honorarium, Vakasi, dan lain-lain; 2. Cadangan Bencana Alam; 3. Cadangan Risiko; 4. Operasional lembaga yang Belum Mempunyai BA; 5. Ongkos Angkut Beras PNS di Distrik Pedalaman Papua; 6. Cadangan Beras Pemerintah; 7. Cadangan Benih Nasional; 8. Cadangan Keperluan Mendesak; 9. Cadangan Selisih Kurs; 10. Bantuan Operasional Layanan Pos Universal; 11. Cadangan BMP Kemenhan; 12. Dana untuk Kegiatan Operasional OJK; 13. Dana operasional Kegiatan SKK Migas; 14. Cadangan Reward Kementerian/Lembaga 15. Cadangan untuk Perubahan Nomenklatur K/L.

Budget reserve for salaries and allowances, wages, fees and others; 1. Natural disasters-designated reserve; 2. Risk reserve; 3. Any agencies having no Budget Section; 4. Transportation cost for civil servants’ rice in Inland Papua District; 5. Government Rice Reserve; 6. National Seed Reserve; 7. Urgent Backup Reserve; 8. Foreign Exchange Reserve; 9. Operational Support for Universal Postal Service; 10. BMP of Ministery of Defence reserve; 11. Operational Fund for FSA Activities; 12. Operational funds for SKK Migas activities; 13. Reserve for Reward in Ministries / Agencies 14. Reserves for Revised Nomenclature of Ministries/Agencies

Penetapan penggunaan anggaran BA 999.08 dilakukan melalui penerbitan SP-SABA 999.08 (Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08), SPP BA BUN (Surat Penetapan Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran dalam BA BUN), atau DIPA BUN (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara).

Enactment of budget use of BA 999.08 was conducted by SP-SABA 999.08 (Enactment Letter of Unit Budget Budget Section of Budget 999.08), SPP BA BUN (Enactment Letter of Shifted Expenditure Budgets among Budget Sub-sections in BA BUN), or DIPA BUN (Budget Implementation List of State General Treasurer ).

Pada Tahun Anggaran 2015, telah diterbitkan dokumen SP SABA 999.08 sebanyak 60 (enam puluh) dokumen, SPP BA BUN sebanyak 5 (lima) dokumen, DIPA BUN BA 999.08 sebanyak 15 (lima belas) dokumen, dan Revisi DIPA BUN BA 999.08 sebanyak 13 (tiga belas) dokumen.

In Fiscal Year 2015, 60 (sixty) documents of SP SABA 999.08, five (5) documents of SPP BA BUN, 15 (fifteen) documents concerning DIPA BUN BA 999.08 and 13 (thirteen) documents of Revised DIPA-BUN BA 999.08 were published.


Peraturan yang Terkait dengan Pengelolaan BA 999.08 Regulations Related to Management of BA 999.08 Peraturan yang terkait dengan BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang telah diterbitkan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. PMK Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara. 2. PMK Nomor 87/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). 3. PMK Nomor 100/PMK.02/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran Dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) 4. PMK Nomor 116/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah 5. PMK Nomor 42/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

2015 saw the issuance of regulations associated with BA BUN Other Expenditure Management (BA 999.08) as listed below: 1. PMK No. 231 / PMK.02 / 2015 on the Procedures for Planning, Review and Enactment of Allocated Budget for BA BUN and Enactment of DIPA-BUN. 2. PMK No. 87 / PMK.02 / 2015 on the Procedures for Budget Use of the Budget Section of the State General Treasurer for Other Expenditure Management (BA 999.08). 3. PMK Number 100 / PMK.02 / 2015 on the Amendment to Regulation of the Minister of Finance No. 204 / PMK.02 / 2014 on the Procedures for Shifted Expenditure Budgets among Budget Sub-sections in BA BUN 999 (BA BUN) 4. PMK Number 116 / PMK.02 / 2015 on the Procedures for Procurement, Disbursement, and Accountability of Government Rice Reserve Fund 5. PMK No. 42 / PMK.02 / 2016 on the Procedures for Shifted Expenditure Budgets from BA BUN of Other Expenditure Budget (BA 999.08) to the Budget Section of Ministries/ Agencies .

"

Pada tahun Anggaran 2015, telah diterbitkan dokumen SP SABA 999.08 sebanyak 60 (enam puluh) dokumen, SPP BA BUN sebanyak 5 (lima) dokumen, DIPA BUN BA 999.08 sebanyak 15 (lima belas) dokumen, dan Revisi DIPA BUN BA 999.08 sebanyak 13 (tiga belas) dokumen. In Fiscal Year 2015, 60 (sixty) documents of SP SABA 999.08, five (5) documents of SPP BA BUN, 15 (fifteen) documents concerning DIPA BUN BA 999.08 and 13 (thirteen) documents of Revised DIPA-BUN BA 999.08 were published.

"

87

88


Laporan Realisasi BA 999.08 Tahun Anggaran 2015 Report of Spent BA 999.08 FY 2015

No.

BA. PEL

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PENDAPATAN

1.

007

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

40.094.145.983

206.224.387.000

2.

015

KEMENTERIAN KEUANGAN

246.362.097.664

1.602.201.154.000

3.

018

KEMENTERIAN PERTANIAN

86.572.810

0

4.

020

KEMENTERIAN ESDM

5.

033

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

6.

059

KEMENTERIAN KOMINFO

7.

090

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

8.

112

BP BATAM

9.

213

-

-

-

-

ANGGARAN

2.714.150.022.000

1.000.000.000.000

338.500.000.000

1.409.741.614.000

1.855.571

70.412.519.000

PERUM BULOG

972.983.814.472

0

10.

OJK

117.801.089.862

1.745.300.000.000

11.

SKK MIGAS

14.324.478

1.899.877.518.000

1.377.343.900.840

10.986407.421.000

JUMLAH


Tabel PNBP, Pagu Anggaran, dan Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2015 Non-Tax Revenues, Budget Ceiling and Subsidy Expenditure Spent in FY 2015 REALISASI (BRUTO)

PENGEMBALIAN

REALISASI (NETTO)

%

SISA ANGGARAN

172.791.303.203

(40.252.950.679)

132.538.352.524

83,79

73.686.034.476

1.543.443.275.787

0

1.543.443.275.787

96,33

58.757.878.213

0

0

0

0,00

0

2.714.150.022.000

0

2.714.150.022.000

100,00

0

965.926.000.000

0

965.926.000.000

96,59

34.074.000.000

338.495.277.000

0

338.495.277.000

100,00

4.723.000

6.612.473.000

0

6.612.473.000

0,47

1.403.129.141.000

58.732.200.233

0

58.732.200.233

83,41

11.680.318.767

0

0

0

0,00

0

1.728.158.549.000

0

1.728.158.549.000

99,02

17.141.451.000

1.428.340.744.423

(933.123.723)

1.427.407.620.700

75,18

472.469.897.300

8.956.649.844.646

(41.186.074.402)

8.915.463.770.244

81,15

2.070.943.443.756

89

90


Regulasi di bidang Penganggaran Regulations in the field of Budgeting

Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja Aligning Architecture and Performance Information

Dalam rangka memperkuat informasi kinerja yang

terdapat dalam RKA-K/L, dilakukan penataan arsitektur dan informasi kinerja (ADIK). Penataan informasi kinerja ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah namun sangat vital diperlukan apabila pemerintahan ini akan menuju outcome oriented. Penataan ADIK akan menghasilkan high level information (strategis) sampai kepada operational information. Beberapa persyaratan minimal yang harus dipenuhi, yaitu komitmen (top-leader), mindset, skill, dan dukungan IT. Pemenuhan persyaratan di atas tidak hanya dituntut ada di Kemenkeu, namun perlu ada di seluruh Kementerian/Lembaga. Dengan demikian, penataan ADIK ini perlu dilakukan secara bertahap tapi terstruktur mengingat persyaratan di atas secara nature tidak dapat dipenuhi secara instan. Belajar dari pengalaman negara lain (bestpractices), diperlukan minimal 5 tahun dalam menata informasi dimaksud. Sebagai contoh, New Zealand memperbaiki informasi ini sejak 2003 dan sampai sekarang outcome dan output masih terus disempurnakan. Demikian pula Filipina sebagai negara yang setara dengan Indonesia, telah menata informasi kinerja sejak 2007 sampai dengan sekarang.

"

To reinforce performance information as listed in RKA-K / L, archictecture and performance information was made aligned (ADIK). It was beyond an easy work but should be carried out for outcome- oriented administration. Aligning ADIK will result in high level and strategic information and operational information provided that minimum requirements such as commitment by top leaders, mindset, skill, and IT support have been fulfilled.

Not solely the responsibility of Ministry of Finance, all ministries / agencies need to meet the requirements. The fulfilment of the requirements – cannot be achieved instantaneously by nature – should be done gradually but well structured. Based on best practices in other countries, a 5–year time is needed to align the information. Taking New Zealand for example, this country has been working to structure information since 2003 and keeps refining the outcome and output to date. Similarly, the Philippines has been organizing the information from 2007 to date.

Pada masa transisi ini, sebanyak 84 dari 87 K/L telah menyampaikan hasil penataan ADIK.

"

During the transition, 84 of 87 ministries/agencies submitted the results of ADIK alignment


Oleh karena itu, Kemenkeu menargetkan dalam lima tahun ke depan, penataan ADIK sudah dapat menghasilkan kualitas informasi yang optimal. Pada tahun 2015 sebagai tahun awal pelaksanaan penataan ADIK sekaligus sebagai masa transisi, upaya yang telah dilakukan Kemenkeu cq DJA antara lain pemberian pedoman, penyediaan aplikasi, pemberian bimbingan, sosialisasi, dan training ke seluruh K/L.

The Ministry of Finance therefore expects that ADIK alignment will result in optimal quality of the information in the next five years. Within the transitional period in 2015, the Ministry of Finance c.q. the DGB has provided guidelines, application, assistance, dissemination and training to the entire ministries/agencies.

Pada masa transisi ini, sebanyak 84 dari 87 K/L telah menyampaikan hasil penataan ADIK. Sedangkan 3 K/L sudah melakukan penataan ADIK, namun karena ada permasalahan reorganisasi dan penataan fungsi organisasi yang belum selesai, hasil penataan akhirnya belum disampaikan ke DJA, yaitu Setneg, Setkab, dan Kemhan. Data ADIK tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan anggaran 2016 (RKAKL 2016).

During the transition, 84 of 87 ministries/agencies submitted the results of ADIK alignment. The rest three ministries/agencies – the State Secretariate, Cabinet Secretariat and Ministry of Defence – are still working on reorganizing and restructuring the organizational functions, unable to timely submit the results. The submitted data were used as the additional material for Budget 2016 compilation (RKA-KL 2016).

Penyempurnaan petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA Refining the Guidelines for the Compilation and Review of RKA-K/L and Enactment of DIPA

Penyusunan RKA-K/L yang dilaksanakan setiap tahun merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses siklus penganggaran. Perubahan kebijakan pemerintah serta situasi dan kondisi menuntut shifting peran dan tanggung jawab yang semakin besar kepada K/L dalam rangka memberikan kewenangan yang lebih kepada K/L dan menjamin kualitas RKA-K/L. Untuk itu, dilakukan beberapa langkah penyempurnaan sebagai berikut : Menjelaskan penyusunan informasi kinerja dengan sesuai dengan kaidah penataan ADIK yang berdasarkan logic model; 1. Menambahkan ketentuan tata cara reviu angka dasar dan menguraikannya dengan lebih jelas; 2. Mengatur dengan lebih jelas tata cara pengisian kerangka pengeluaran jangka menengah; 3. Menghapuskan persyaratan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Compilation of RKA-K / L which is annualy done is a part of a budgeting cycle process. It is the dynamic of government policies and circumstances that require shifting roles and greater responsibilities of ministries/agencies for stronger authority of ministries/agencies and higher quality of RKA-K / L. The aforementioned points demand the following measures: 1. Elaborating the preparation of the performance information in accordance with the rules of logic model-based ADIK alignment 2. Adding the procedures of the baseline review system and elaborate the procedures. 3. Structuring with clearer procedures for filling the medium term expenditure framework; 4. Eliminating the requirement on Absolute Responsibility Statement.

91

92


Penyempurnaan tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak Refining the procedures for proposing multiyear-contract approval Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam peningkatan pencapaian kinerja, telah diterbitkan PMK Nomor 157/PMK.02/2013 disempurnakan dengan PMK Nomor 238/ PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada Menteri Keuangan. Dibandingkan dengan PMK sebelumnya, PMK ini terdapat penyempurnaan dalam beberapa hal, yaitu : 1. PMK ini hanya mengatur pengajuan persetujuan KTJ kepada Menteri Keuangan, sedangkan persetujuan KTJ oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/PA yang bersangkutan diatur oleh masing-masing; 2. Pengajuan persetujuan KTJ kepada Menteri Keuangan diubah menjadi sebelum kegiatan dilakukan; 3. Perubahan komposisi pendanaan antartahun anggaran dalam periode KTJ menjadi kewenangan Menteri/ Pimpinan Lembaga/PA; 4. Terdapat penambahan ketentuan penambahan pagu persetujuan KTJ; 5. Menghapuskan persyaratan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

In a bid to support the government policy for better achievement performance, the Minister of Finance issued PMK Number 157 / PMK.02 / 2013 revised with PMK No. 238 / PMK.02 / 2015 on Procedures for proposing multiyear-contract approval in the Procurement of Government Goods / Services to the Minister of Finance. The above PMK has made some improvements as described below:

1. The PMK only arranges the procedures for proposing multiyear-contract approval to the Minister of Finance, while the approval will be under the authority of the respective Minister / Head of Agency/ Budget Manager; 2. Proposal of multiyear-contract approval to the Minister of Finance Minister was submitted prior to the activity; 3. Changes in the composition of funding between fiscal years within the multiyearcontract is under the authority of the Minister / Head of Institution / PA; 4. Some additional provisions on ceiling of multiyear-contract approval; 5. Eliminating the requirement for Absolute Responsibility Statement.

Penataan BA BUN Alignment of BA BUN Peran Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan Bendahara Umum Negara telah melahirkan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). BA BUN merupakan bagian dari belanja negara dan memiliki porsi anggaran yang besar dalam APBN. Karakteristik BA BUN yang berbeda dengan BA K/L menyebabkan perbedaan dalam proses, mekanisme maupun struktur organisasinya jika dibandingkan dengan K/L.

As a fiscal manager and State General Treasurer, the Minister of Finance has contributed to the establishment of the Budget Section of the State General Treasurer (BA BUN). BA BUN is part of the budget expenditure and shares a major budget in the state budget. With differences in characteristics, BA K / L is different from K / L in the areas of processes, mechanisms and organizational structure.

Berkenaan dengan hal itu, telah terbit PMK 231/ PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan DIPA BUN untuk mengatur BA BUN. Secara umum, terdapat beberapa perubahan

In this regard, PMK 231 / PMK.02 / 2015, which revised the previous regulation, was issued. This regulation states the Procedures for Planning, Reviewing, and enacting Budget Allocation for BA BUN, and also enactment of DIPA BUN. First, the construction of institutional structure for BA


untuk menyempurnakan PMK sebelumnya. Pertama, pengaturan struktur kelembagaan pengelolaan BA BUN. Struktur kelembagaan dalam BA BUN merupakan hal yang unik.

BUN management. The institutional structure of the BA BUN is unique.

Berbeda halnya dengan K/L yang memiliki struktur yang tetap dan berada dalam satu kementerian yang sama. Struktur kelembagaan BUN berada dapat dimungkinkan berada dalam kementerian/ lembaga yang berbeda baik itu organisasi pemerintah ataupun BUMN/lainnya. Namun, secara hierarkis struktur kelembagaan BUN terdiri atas Pengguna Anggaran BUN, Pembantu Pengguna Anggaran BUN, Kuasa Pengguna anggaran BUN, dan operator/executing agency.

Unlike K / L which has a fixed structure and is under in the same ministry, the institutional structure makes it possible for BA BUN to be under different ministries/agencies either the government agencies or state-run enterprises. By hierarchy, the institutional structure of BUN comprises the user of BUN Budget, Assistant user of BUN Budget, User’s Proxy of BUN Budget, and operators / executing agencies.

"

Secara hierarkis struktur kelembagaan BUN terdiri atas Pengguna Anggaran BUN, Pembantu Pengguna Anggaran BUN, Kuasa Pengguna anggaran BUN, dan operator/executing agency.

"


Kedua, pengaturan KPJM BA BUN. Salah satu amanat dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa salah satu pilar anggaran dalam proses penyusunan anggaran adalah kerangka pengeluaran jangka menengah. Ketentuan ini juga berlaku dalam proses penganggaran BA BUN. Berbeda dengan KPJM untuk anggaran K/L yang memiliki arah kebijakan jangka menengah, KPJM untuk BA BUN mendapati tantangan berupa ketiadaan arah kebijakan jangka panjang untuk sebagian komponen BA BUN. Oleh karena itu, dalam PMK tersebut dilengkapi dengan pedoman KPJM untuk BA BUN sebagai panduan dalam menyusun KPJM BA BUN yang memiliki karakteristik komponen yang berbeda satu sama lain.

Second, the arrangement of MTEF of BA BUN. Law No. 17/2003 on State Finance mentions that medium-term expenditure framework is a part of budget pillars in the budgeting process. This provision also applies in the budgeting process of BA BUN. In contrast to the MTEF for the budget of ministries/agencies, which has a mediumterm policy direction, the MTEF for BA BUN is completed with a long-term policy direction for most BA BUN components. The PMK is therefore inserted with the MTEF guidelines for BA BUN as a guideline in compiling the MTEF of BA BUN, which are different in characteristics among the components.

93

94


Ketiga, penetapan koordinator PPA BUN. Dalam rekomendasinya, BPK memberikan masukan untuk dibentuknya koordinator PPA BUN yang dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi dalam pelaksanaannya. Menanggapi rekomendasi BPK tersebut, telah ditunjuk DJA sebagai koordinator PPA. Sejalan dengan kebijakan mengenai penghapusan SPTJM dalam dokumen perencanaan, dalam PMK 231/PMK.02/2015 ketentuan mengenai SPTJM juga dihapuskan.

Third, the appointment of coordinator for PPA BUN (Assistant of Budget User-State General Treasurer). The Supreme Audit Agency (BPK) recommended the appointment of PPA BUN coordinator to facilitate coordination at the implementation level. To respond to the recommendation, the DGB was appointed for the post. Provisions on SPTJM were eliminated in PMK 231 / PMK.02 / 2015 to keep it in sync with the policy on the elimination of Formal Statement of Responsibility (SPTJM).

Tata Cara Revisi Anggaran TA 2016 Procedures of Budget Revision FY 2016

Memenuhi amanat UU Nomor 14 tahun 2015 tentang APBN TA 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN 2016, telah disusun dan ditetapkan PMK Nomor 15 tahun 2015 tentang Tata Cara Revisi 2016, dengan perbaikan ketentuan dari PMK Tata Cara Revisi TA 2015 sebagai berikut:

As mandated by Law No. 14 of 2015 on State Budget 2016 and Presidential Decree No. 137 of 2015 on the Details of State Budget 2016, PMK No. 15 of 2015 – about the Procedures on Revision 2016 – was compiled and enacted along with the possible revised provisions from the previous regulation as follows:


1. Menambahkan ketentuan baru tata cara revisi angggaran dalam rangka mengakomodasi amanat UU APBN 2016 dan Perpres Rincian APBN 2016, yaitu: •

•

•

perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN, termasuk penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun 2015; perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/ hibah luar negeri yang telah closing date; dan pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan ineligible expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

2. Menambahkan ketentuan baru tata cara revisi angggaran, yaitu: •

•

•

•

•

pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan Kontrak Tahun Jamak sejalan dengan ketentuan dalam PMK Kontrak Tahun Jamak; pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian sisa kewajiban pembayaran kegiatan/proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai dengan hasil audit BPKP; pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional; penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN; dan pergeseran anggaran antarjenis belanja dalam 1 (satu) program yang sama sepanjang pergeseran anggaran merupakan sisa anggaran kontraktual atau sisa anggaran swakelola.

1. Adding new provisions of Budget Revision Procedures to accommodate the mandate of the Law on State Budget 2016 and Presidential Regulation on Detailed Budget 2016: •

•

•

Revised budget that comes from Sharia Government Bonds (SBSN) , including the use of unspent funds for SBSN issuance in 2015; Revised budget of the Central Government in the form of ceiling for enacting expenditures derived from loans/ grants under closing date; and Interprogram budget shift within a single budget section to meet the ineligible expenditure on activities financed from loans and / or grants.

2. Adding a new provision on procedures on budget revision. •

•

•

• •

shifting budget in the recomposition of funding between years associated with activities of multiyear contract activity to meet the clauses in the PMK of Multiyear Contract; Shifting budget in the settlement of unpaid payment of activities / projects financed by Sharia Government Bonds exceeding the fiscal year in accordance with the audit result of the Development Finance Comptroller (BPKP); Budget shift in term of assuming liabilities due to involvement in the international organizations; Budget use in BA BUN which was unallocated in DIPA BUN; and Budget shift among expenditure types within the same program provided that the budget shift was the surplus of contractual budget or self-managed budget.

95

96


3. Menyederhanakan proses revisi anggaran di DJA, yaitu Revisi Anggaran dilakukan pada notifikasi dari sistem dan menghapuskan Revisi DHP RKA-K/L, sesuai dengan masukan dari Direktur HPP. Penyederhanaan proses revisi anggaran ini dimaksudkan untuk mempersingkat waktu penyelesaian usul revisi. 4. Menghapus persyaratan SPTJM dalam pengajuan usulan Revisi Anggaran.

3. Streamlining the process of budget revision in the DGB, based of the input from the Director of Budgeting Regulations Alignment, by performing the budget revision on notifications from the system and eliminating the revision of DHP RKA-K / L. The streamlining was intended to shorten the period for completion of proposal for revision. 4. Annuling the Formal Statement of Responsibility (SPTJM) requirements in the proposal of the Budget Revision.


Regulasi di bidang PNBP Regulations in the field of Non-Tax Revenues

Regulasi yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi Undang-Undang tentang PNBP, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan.

Regulations governing the Non-Tax Revenues include the Law on Non-Tax Revenues, Government Regulation, Regulation of the Minister of Finance and Decree of the Minister of Finance.

Undang-Undang tentang PNBP Law of Non-Tax Revenues Undang-Undang yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah UU Nomor 20 Tahun 1997. Saat ini, UU tersebut sedang dalam proses revisi dan telah masuk dalam pembahasan dengan DPR RI. Perubahan UndangUndang PNBP pada prinsipnya memiliki tujuan untuk memperkuat kepastian hukum dan keadilan masyarakat, kebijakan dan kesinambungan fiskal, serta mendukung tata kelola Pemerintahan yang baik.

Law No. 20 of 1997 regulates Non-Tax Revenues. At present, the law is in the process of revision and discussions with the House of Representatives. In principle, the revision to the law of Non-Tax Revenues strengthens rule of law and public justice, policy and fiscal sustainability, and to support the implementation of good governance of Government.

Arah kebijakan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP belum sepenuhnya mencerminkan fungsi pendapatan dan pengaturan. Sebagai pelaksanaan fungsi pendapatan, perubahan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP diarahkan untuk mempertegas dan memperluas ruang lingkup PNBP, serta memperluas fleksibilitas kebijakan tarif PNBP. Adapun fungsi pengaturan, akan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan terhadap pengelolaan PNBP, penegakan hukum, dan efektivitas kebijakan pemerintah.

The policy direction of Law No. 20/1997 on NonTax Revenues has not fully reflected the functions of revenues and arrangement. Implementing the function of revenues, Revision of Law No. 20/1997 on Non-Tax Revenues is meant to reinforce and expand the scope of Non-Tax Revenues and extend the flexibility of tariff policy of Non-Tax Revenues. The function of regulating, on the other hand, will be directed to improve the public service and the control of management of Non-Tax Revenues, law enforcement, and the effectiveness of government policies.

"

Perubahan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP diarahkan untuk mempertegas dan memperluas ruang lingkup PNBP, serta memperluas fleksibilitas kebijakan tarif PNBP

"


97

98


Peraturan Pemerintah Government Regulation Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tanggal 24 Februari 2015. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tanggal 24 Februari 2015, merevisi PP Nomor 36 Tahun 2008. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik telah tanggal 24 Februari 2015, merevisi PP No. 54 Tahun 2009. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Pemuda dan Olahraga tanggal 24 Februari 2015, merevisi PP Nomor 39 tahun 2009 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata tanggal 24 Februari 2015, merevisi PP No. 41 Tahun 2010 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM tanggal 24 Februari 2015, merevisi PP No. 45 Tahun 2014 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tetang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan tanggal 24 Februari 2015, merevisi PP No. 74 Tahun 2013. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Agama tanggal 6 April 2015, merevisi PP No.47 Tahun 2004 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2015 Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha tanggal 3 September 2015.

During 2015, Government managed to pass governments regulation as follows: 1. Government Regulation No. 5 of 2015 on the Types and Tariffs of Non-Tax Revenues in the Public Broadcasting Agency-Radio Republic Indonesia (RRI) dated February 24, 2015. 2. Government Regulation No. 6 of 2015 on the Types and Tariffs of Non-Tax Revenues that prevail in the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) dated February 24, 2015, revising Government Regulation No. 36/2008. 3. Government Regulation No. 7 of 2015 on the Types and Tariffs of Non-Tax Revenues imposed to the Central Bureau of Statistics dated February 24, 2015, amending Government Regulation No. 54/2009. 4. Government Regulation No. 8 of 2015 on the Types and Tariffs of Non-Tax Revenues prevailing in the Ministry of Youth and Sports dated February 24, 2015, revising Government Regulation No. 39/ 2009 5. Government Regulation Number 9 Year 2015 on the Types and Tariffs of Non-Tax Revenues prevailing in the Ministry of Tourism dated February 24, 2015, amending Government Regulation No. 41/ 2010 6. Government Regulation No. 10 Year 2015 on the Types and Tariffs of Non-Tax Revenues prevailing in the Ministry of Justice and Human Rights dated February 24, 2015, rectifying Government Regulation No. 45 of 2014 7. Government Regulation No. 11 Year 2015 on the Types and Tariffs of Non-Tax Revenues enforced in the Ministry of Transport dated February 24, 2015, amending Government Regulation No.74/2013. 8. Government Regulation No. 19 Year 2015 on the Types and Tariffs of Non-Tax Revenues exercised in the Ministry of Religious Affairs dated April 6, 2015, revising Government Regulation 47 of 2004 9. Government Regulation No. 68 Year 2015 on the Types and Tariffs of Non-Tax Revenues persisting on Business Competition


10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 7 Oktober 2015, merevisi PP No. 58 Tahun 2002 11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 8 Juli 2015, merevisi PP No. 7 Tahun 2009 dan PP No 76 Tahun 2010 12. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 28 Desember 2015, merevisi PP No. 13 Tahun 2010

Supervisory Commission dated September 3, 2015.Regulation No. 13 of 2010 10. Government Regulation No. 75 Year 2015 on the Types and Tariffs of Non-Tax Revenues imposed in the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries dated October 7, 2015, amending Government Regulation 58 of 2002 11. Government Regulation No. 80 Year 2015 on the Types and Tariffs of Non-Tax Revenues prevailing in the Ministry of Communication and Information dated July 8, 2015, updating Government Regulation No. 7/2009 and Government Regulation No. 76 / 2010, 12. Government Regulation No. 128/ 2015 on the Types and Tariffs of Non-Tax Revenues prevailing in the Ministry of Agricultural and Spatial Planning / National Land Agency dated December 28, 2015, revising Government Regulation No. 13 of 2010

Peraturan Menteri Keuangan Regulation of The Minister of Finance Peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/ PMK.02/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 218/ PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/ PMK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang perubahan atas PMK No. 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/ PMK.02/2015 tanggal 8 Juli 2015 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 217/ PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Below are the Regulations of the Minister of Finance enacted in 2015: 1. Regulation of the Minister of Finance No. 03 / PMK.02 / 2015 dated January 6, 2015 on the second amendment of PMK Number 218 / PMK.02 / 2011 on Procedures for the Budget Provision, Calculation, Payment, and Accountability of 3 Kilogram-tubed Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidy. 2. Regulation of the Minister of Finance No. 70 / PMK.03 / 2015 dated March 31, 2015 on amendment to PMK No. 79 / PMK.02 / 2012 on the Procedures for Depositing and Reporting Revenues from the Upstream Oil and / or Gas and Calculation of Income Tax Payment Required for Income Taxes of Oil and / or Gas based on Volume of Oil and / or Gas. 3. Regulation of the Minister of Finance No. 130 / PMK.02 / 2015 dated July 8, 2015 on the second amendment of Regulation of the Minister of Finance No. 217 / PMK.02 / 2011 on the Procedures of Budget Provision, Calculation, Payment, and Accountability of Subsidy Fund of Specific- Type Fuel Subsidy.

99

100


4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.

4. Regulation of the Minister of Finance No. 195/ PMK.08/2015 dated October 26, 2015 on the Procedures for the Calculation, Allocation, Payment and Accountability of Electricity

Keputusan Menteri Keuangan Minister of Finance Decree Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Decrees of the Minister of Finance passed in 2015 are listed below:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 977/ KMK.02/2015 tanggal 28 Septrember 2015 tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan. 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 979/KMK.02/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 9 Tahun 2012 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 196/ KMK.02/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Iuran Badan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, mengganti KMK Nomor 60/KMK.02/2015. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KMK.02/2015 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (Royalty) Bagian Pemerintah Pusat pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, mengganti KMK Nomor 371/KMK.06/2001

1. Decree of the Minister of Finance No. 977 / KMK.02 / 2015 dated September 28, 2015 on the Establishment of the Inter-Ministry Committee for Preparation of the Government Work Plan on Amendment to Government Regulation No. 11/2015 on the Types and Tariffs towards Types on Non-Tax Revenues taking effect in the Ministry of Transport. 2. Decree of the Minister of Finance No. 979 / KMK.02 / 2015 of 28 September 2015 on the Establishment of the Inter-Ministry Committee for Preparation of the Draft Government Regulation on Amendment to Government Regulation No. 9 of 2012 concerning on the Types and Tariffs towards Types on Non-Tax Revenues applied to the Ministry of Energy and Mineral Resources. 3. Decree of the Minister of Finance No. 196 / KMK.02 / 2015 dated 27 November 2015 regarding the approval of Partial Use of NonTax Revenues contributed by Enterprises working on Supply and Distribution of Fuel and Pipelines-channeled Transportation of Natural Gas on the Downstream Regulatory Agency for Pipelines-channeled Upstream Oil and Natural Gas Transportation on the Downstream Regulatory Agency for Oil and Gas, Ministry of Energy, revising Decree of the Minister of Finance No. 60 / KMK.02 / 2015. 4. Decree of the Minister of Finance No. 197 / KMK.02 / 2015 on the approval of Partial Use of Non-Tax Revenues Derived from the Exploration / Exploitation (Royalty) which is Central Government's share in the Directorate General of Mineral and Coal, Ministry of Energy, revising Decree of the Minister of Finance No. 371 / KMK. 06/2001


Harmonisasi peraturan perundang-undangan Alignment of Regulation

Peraturan dan Kebijakan yang Diharmonisasi Regulations and Policies subject to alignment

Selama tahun 2015, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran telah melakukan harmonisasi terhadap berbagai peraturan lintas sektor di semua tingkatan baik berupa Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres), Rancangan Keputusan Presiden (R-Keppres), Rancangan Instruksi Presiden (R-Inpres) maupun peraturan-peraturan yang disusun oleh Kementerian Keuangan sendiri seperti Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RKMK).

During 2015, the Directorate of Regulations Aligment carried out alignment to differents cross-sectoral regulations at all levels, which include Bills, Draft Government Regulations, Draft Presidential Regulations, Draft Presidential Decrees and Draft Presidential Instructions. It also includes other regulations compiled by the Ministry of Finance such as Draft Regulations of the Minister of Finance and Draft Decrees of the Minister of Finance.

Berdasarkan ragam rancangan peraturan di atas, sebagian telah ditetapkan menjadi peraturan yang sudah efektif berlaku pada tahun 2015, dan sebagian masih dalam tahap pembahasan lanjutan. Adapun rincian peraturan perundang-undangan yang telah diharmonisasi tersebut selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Some of the above-mentioned draft regulations have been enacted regulations effective as of 2015 while the other draft regulations remained on the discussion tables. Below are the details of laws and regulations aligned:

101

102


No. URAIAN

KETERANGAN

Num. Items

Details

A

Undang - Undang / Laws

1

UU tentang Pemilihan Kepala Daerah

B

Peraturan Pemerintah / Government Regulation

1

PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

UU No. 1 Tahun 2015

PP Nomor 6 Tahun 2015

2

PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada RRI

PP No. 5 Tahun 2015

3

PP Perubahan PP 60/2014 ttg Dana Desa dari APBN

PP No. 22 Tahun 2015

4

PP tentang Statuta Universitas Diponegoro


5

PP tentang Statuta Institut Teknologi Surabaya


6

PP tentang Statuta Universitas Hasanuddin


7

PP tentang Statuta Universitas Padjajaran


8

9

PP tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum PP tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan



10

PP tentang Rumah Sakit Pendidikan


15

PP tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh


16

PP tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh


17

18

19

20

21

PP tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan PP tentang Perubahan Atas PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan PP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal BPJS Kesehatan PP tentang Perubahan Atas PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PP tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kemengan dan Polri

PP Nomor 75 tahun 2015






No URAIAN

KETERANGAN

21

PP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun


22

PP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua


23

24

25

26

27

28

PP tentang Jaminan Kecelakaan Kerja da n Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara PP tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri PP tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun PP tentang Pengelolaan Industri Pertahanan PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial PP Tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin







C

Peraturan Presiden / Presidential Regulation

1

Perpres tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Perpres No. 91 Tahun 2015

Peraturan Presiden Tentang Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi

Perpres Nomor 10 Tahun

Negeri Baru

2016

2

3

Perpres tentang Pengirimana Misi Pemeliharaan Perdamaian Perpres tentang Kontingen Satgas Garuda Satuan Tugas Helikopter MI-17 Tentara

4

Nasional Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Mali

5

Perpres Nomor 86 Tahun 2015 Perpres Nomor 78 Tahun 2015

Perpres tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan

Perpres Nomor 106 Tahun

Barang di Laut

2015

D

Keputusan Presiden / Presidential Decree

1

Keppres tentang Program Penyusunan PP Prioritas Tahun 2015

Keppres 9 Tahun 2015

2

Keppres tentang Program Penyusunan Perpres Prioritas Tahun 2015

Keppres 10 Tahun 2015

3

Keppres tentang Panitia Nasional Penyelenggara ASIAN GAMES XVIII 2018

4

Keppres Nomor 12 Tahun 2015

Keppres tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan The 6th TAFISA World Sports For

Keputusan Presiden nomor 4

All Games 2016

tahun 2015

103

104


No URAIAN E 1

KETERANGAN

Peraturan Menteri Keuangan /Regulation of the Minister of Finance PMK tentang Penyelesaian Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 dan BPHTB

PMK No. 51/PMK.07/2015

PMK tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 2

Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan

PMK Nomor 139/PMK.02/2015

Perguruan Tinggi Negeri Badan Masih dalam proses pembahasan Hukum

3

4

5

PMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 113/PMK.02/2009 tentang rekening Minyak dan Gas Bumi PMK tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu PMK tentang Imbalan Yang Berasal dari PNBP Royalti Atas Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman




PMK tentang Perubahan Atas PMK Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara 6

Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan


Penerima Bantuan Iuran 7

PMK tentang Besaran Persentase Dana Operasional BPJS Kesehatan Tahun 2015


8

PMK tentang Besaran Persentase Dana Operasional BPJS Kesehatan Tahun 2016


PMK tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan 9

Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen


(Persero) dan PT Asabri (Persero) 10

PMK tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS


11

PMK tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaraan Manfaat Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero) Dan PT Asabri (Persero)


PMK tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban 12

Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Pegawai


Aparatur Sipil Negara Yang Bekerja Pada Instansi Pemerintah Pusat PMK tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana 13

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit TNI,


Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri

14

PMK tentang Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016


PMK tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, Dan 15

Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan


Rendah 16

PMK tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Angaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).



No URAIAN 17

18

PMK tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah PMK Tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999.08) PMK Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/

19

Pmk.02/2014 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran Dalam Bagian Anggaran 999 (Ba BUN)

20

PMK Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga PMK Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi

21

Years Contract) Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kepada Menteri Keuangan

F 1

2

KETERANGAN PMK Nomor 116/PMK.02/2015

PMK nomor 87/PMK.02/2015

PMK Nomor 100/ PMA.02/2015


PMK Nomor 238/ PMK.02/2015

Persetujuan Prinsip/ In Principle Approval Persetujuan Prinsip Hak Keuangan Anggota Komite Nasional Keselamatan

S-97/MK.02/2015 tanggal 15

Transportasi (KNKT) dan Anggota

Februari 2015

Persetujuan Prinsip tentang Kenaikan Tunjangan Kehormatan, Komunikasi Intensif, dan

S-994/MK.02/2015 tanggal 7

Listrik dan Telepon bagi Anggota DPD RI

Desember 2015

105

106



Implementasi Single Source Database PNBP (SIMPONI) Implementation of Single-Source Database of non-tax revenues (SIMPONI)

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, masyarakat menuntut pelayanan umum yang andal, tak terkecuali pelayanan penerimaan negara. Atas dasar tersebut, Kementerian Keuangan telah menyediakan fasilitas pembayaran/penyetoran penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara Generasi ke-2 (MPN G-2) yang telah di-launching pada tanggal 17 Februari 2015.

"

The development of information technology has indeed encouraged people to demand reliable public services, including the state revenue services. To respond to the demand, the Ministry of Finance has provided facilities for payment / deposit of state revenues by the State Revenue Module- the 2nd Generation (MPN G-2) which the ministry launched on February 17, 2015.

Keberadaan aplikasi SIMPONI ditujukan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor guna membayar atau menyetor PNBP dan penerimaan nonanggaran.

"

This application is meant to ensure that the mandatory payers find it convenient when paying Non-Tax Revenues or non-budgetary reception.

Salah satu aplikasi yang menjadi bagian dari sistem MPN G-2 yang dikelola Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) adalah Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). Aplikasi SIMPONI memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBP dan penerimaan nonanggaran. Keberadaan aplikasi SIMPONI ditujukan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor guna membayar atau menyetor PNBP dan penerimaan nonanggaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai channel pembayaran seperti teller (Over The Counter), ATM (Automatic Teller Machine), EDC (Electronic Data Capture), dan internet banking. Dengan kemudahan tersebut masyarakat dapat memilih berbagai alternatif metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhannya.

MPN G-2 offers SIMPONI-Online Information System for Non-Tax Revenues which serves as a Single-Source Database of Non-Tax Revenues, an application managed by the DGB. The system facilitates payment / deposit of Non-Tax Revenues and non budgetary revenues. This application is meant to ensure that the mandatory payers find it convenient when paying Non-Tax Revenues or non-budgetary reception. The aforementioned payment can be made by various payment channels such as teller (Over the Counter), ATM (Automatic Teller Machine), EDC (Electronic Data Capture), and internet banking. The available facilities provide public with easy and convenient methods for any payments.

107

108


Penggunaan SIMPONI dalam pembayaran/ penyetoran PNBP memiliki beberapa kelebihan. Pertama, keberadaan aplikasi SIMPONI telah mengubah proses bisnis pembayaran dari uang tunai menjadi cashless melalui penyediaan fasilitas channel pembayaran seperti ATM dan EDC. Risiko memegang uang tunai (seperti kehilangan atau salah hitung) juga dapat diminimalisasi sehingga pembayaran menjadi lebih akurat dan akuntabel.

SIMPONI has a number of advantages when it is used to pay/deposit of Non-Tax Revenues, which are: First, It has changed cash-based payment into cashless payment by some available payment channels such as ATM and EDC. The system therefore minimizes the risk of cash use like cash loss or miscounted cash to provide more accurate and accountable payments.

Kedua, SIMPONI yang bekerja dengan sistem online membuat pelayanan bisa berjalan 24 jam sesuai dengan tuntutan pengguna layanan pada satuan kerja K/L. Ketiga, K/L tidak lagi direpotkan dengan penatausahaan pembayaran karena data penerimaan sudah tersedia melalui aplikasi SIMPONI. Melalui SIMPONI, K/L diberikan akses sebagai administrator untuk memonitor realisasi PNBP yang dibayarkan/disetorkan melalui SIMPONI.

Second, the online system makes it possible for SIMPONI to comply with the service users’ demand on a -24 hour service. Third, Ministries/ Agencies can simply execute payment-based administration because SIMPONI provided the reception of data, with which Ministries/Agencies are able to monitor Non-Tax Revenues paid.

Seiring dengan peran sentral SIMPONI dalam pembayaran/penyetoran PNBP dan terus meningkatnya transaksi pembayaran PNBP melalui SIMPONI, Ditjen Anggaran berkomitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus dan peningkatan kualitas pelayanan. Untuk memenuhi hal tersebut, arah pengembangan SIMPONI selanjutnya adalah mewujudkan single source database PNBP.

The DGB is committed to continuous improvement and improved quality of service alongside the higher role of SIMPONI and increased transaction of payment of Non-Tax Revenues. Therefore, SIMPONI is developed to attain single-source database of Non-Tax Rrevenues.

"

Pada tahun 2015, realisasi PNBP yang dibayarkan/ disetorkan melalui SIMPONI tercatat sebesar Rp139 Triliun dan USD692 juta

In 2015, SIMPONI received payment of Non-Tax by Rp 139 trillion and USD 692 million

"


Single Source Database PNBP merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh sistem dan data terkait PNBP, berupa dashboard berbasis web yang dirancang untuk menyajikan data atau informasi PNBP secara komprehensif, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan secara transparan. Dengan demikian, database tarif, data realisasi pembayaran/penyetoran PNBP, data series target dan realisasi, data izin penggunaan PNBP, dan data-data PNBP lainnya akan terintegrasi dalam sebuah sistem utama.

Single-source database of Non-Tax Rrevenues integrates all systems and non-tax revenuesbased data. The integration includes a web-based dashboard that is designed to present data or information of non-tax revenues comprehensively, ranging from transparent planning to reporting. Thus, all Non-Tax Revenues-based data such as tariff database, the payment / deposit, targets and realization, permits for data use and others will be integrated into a major system.

Pada tahun 2015, realisasi PNBP yang dibayarkan/ disetorkan melalui SIMPONI tercatat sebesar Rp139 Triliun dan USD692 juta dengan volume transaksi mencapai 4,9 juta transaksi atau 400.000 sampai dengan 750.000 transaksi per bulan. Artinya, lebih dari 50% realisasi PNBP telah dibayarkan/disetorkan melalui SIMPONI. Sebagian besar K/L dan lebih dari 4.000 satker juga sudah mengimplementasikan SIMPONI untuk pembayaran/penyetoran PNBP. Bahkan, 90% BUMN telah menggunakan SIMPONI untuk melakukan pembayaran dividen.

In 2015, SIMPONI received payment of Non-Tax by Rp 139 trillion and USD 692 million, done within 4.9 million transactions, or equivalent to 400,000 to 750,000 transactions per month, which means most of the target of Non-Tax Revenues was paid / deposited through SIMPONI. Furthermore, most Ministries/Agencies and more than 4,000 work units have also implemented the application for payment / deposit of Non-Tax Revenues. As recorded, nearly all state-run enterprises use the application for dividend payments.

Upaya maksimal Ditjen Anggaran untuk terus mensosialisasikan SIMPONI guna mewujudkan single source database PNBP juga tercermin dalam pembangunan interkoneksi SIMPONI dengan sistem-sistem lain yang terdapat pada K/L. Pada tahun 2015 SIMPONI telah terinterkoneksi dengan sistem pada 5 unit eselon I dan/atau K/L. Selain itu, proses interkoneksi juga sedang berlanjut dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pengawas Teknologi Nuklir, dan Kementerian/Lembaga lainnya. Interkoneksi tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas unit antara Ditjen Anggaran, Pusintek Kementerian Keuangan, serta tim Kementerian/ Lembaga.

In a bid to realize single-source database of Non-Tax Revenues, The DGB has continuously disseminated the use of SIMPONI, one of which with the construction of SIMPONI inter-connection with other systems applied in Ministries/Agencies. By 2015, SIMPONI has been interconnected with the system at 5 units of echelon I and / or Ministries/Agencies. The process of the interconnection is also underway with other Ministries/ Agencies including the Directorate General of Immigration, the Ministry of Justice and Human Rights, the Ministry of Agricultural and Spatial Planning, the Ministry of Manpower, the Nuclear Technology Supervisory Agency and other Ministries/Agencies. The inter-connection was done by cross-unit coordination among the DGB, the Center for Information Technology of the Ministry of Finance and the team built by the Ministries /Agencies.

109

110

111

TATA KELOLA PEMERINTAHAN Good Governance

112

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

Menindaklanjuti penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kementerian Keuangan menetapkan 2 (dua) peraturan yang berperan dalam penerapan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Kedua peraturan tersebut, adalah:

To act upon the enacted Government Regulation No. 60/2008 on the Internal Control System of the Government, the Ministry of Finance passed two (2) regulations to reinforce the implementation of internal control in the ministry. Below are the said regulations:

1. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Keuangan.

1. Decree of the Minister of Finance (KMK) No. 152 / KMK.09 / 2011 on Improvement to the Implementation of Internal Control in the Ministry of Finance.

2. KMK Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam rangka peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan DJA sebagai tindak lanjut KMK Nomor 152/KMK.09/2011, Direktur Jenderal Anggaran telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Anggaran Nomor KEP-11/AG/2013 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di lingkungan DJA.

2. KMK No. 32 / KMK.09 / 2013 on the Framework for Internal Control Implementation and Technical Guidelines on Monitoring Internal Control in the Ministry of Finance.

To take further measures on implementing KMK No. 152 / KMK.09 / 2011, the Director General of the Budget issued the Decree of the Director General of Budget No. KEP-11 / AG / 2013 on Improving the Implementation of Internal Control in the DGB.


"

Kepdirjen Anggaran Nomor KEP-11/AG/2013 mengatur bahwa pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan DJA harus meningkatkan penerapan pengendalian intern dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya.

The decree No. KEP-11 / AG / 2013 governs that top officials and employees of the DGB are obliged to sustain the internal control in performing duties.

"

KMK Nomor 152/KMK.09/2011 dan Kepdirjen Anggaran Nomor KEP-11/AG/2013 telah menunjuk Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum Sekretariat DJA sebagai Unit Kepatuhan Internal, dengan tugas sebagai berikut:

KMK No. 152 / KMK.09 / 2011 and Decree of the DGB No. KEP-11 / AG / 2013 assigned the Compliance and Legal Assistance at the Secretariat of the DGB to be the Internal Compliance Unit to do tasks as described below:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan pemantauan pengendalian intern di DJA; 2. Menyiapkan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pemantauan pengendalian intern di lingkungan DJA; 3. Melaksanakan kegiatan pemantauan pengendalian intern terhadap unit-unit kerja di DJA.

1. Preparing materials for policy formulation of the internal control monitoring activities in the DGB; 2. Preparing the planning, implementation and reporting of internal control monitoring activities in the DGB; 3. Exercising monitoring activities of internal control to the work units in the DGB

Pengendalian intern tidak hanya menjadi kewajiban dari Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum. Kepdirjen Anggaran Nomor KEP-11/ AG/2013 mengatur bahwa pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan DJA harus meningkatkan penerapan pengendalian intern dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya. Unit kerja pemilik kegiatan selaku unit pelaksana pengendalian menjalankan konsep Lini Pertahanan Pertama yang melaksanakan pemantauan berkelanjutan (ongoing monitoring) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan menjalankan pengendalian sesuai perangkat pekerjaan (SOP dan/atau peraturan tertulis lainnya).

As stipulated in the Decree of the Director General of Budget, Internal control is not only a mere duty of the Compliance and Legal Assistance. The decree No. KEP-11 / AG / 2013 governs that top officials and employees of the DGB are obliged to sustain the internal control in performing duties. As the implementing unit, the work unit carried out the first line of defence, which refers to conducting on-going monitoring when performing duties. The control should comply with SOP and other written regulations.

113

114


Manajemen Risiko Risk Management

Gambaran Umum Penerapan Manajemen Risiko di DJA General Description of Risk Management in the DGB Pada Tahun 2015, penerapan manajemen risiko di lingkungan DJA telah memasuki tahun kelima atau periode Tenth Assessment (Semester I) dan Eleventh Assessment (Semester II). Kesadaran Unit Pemilik Risiko (UPR/Unit Eselon II) dalam menggali kategori risikonya makin meningkat. Hal tersebut terlihat dari pemetaan risiko yang tidak hanya didasarkan atas Sasaran Strategis atau sebatas Indikator Kinerja Utama (IKU), namun sudah melakukan pemetaan atas risiko yang terjadi pada proses bisnis. Selain itu, UPR telah memandang bahwa pengungkapan potensi risiko kategori fraud, disamping kategori strategis, operasional, kepatuhan dan finansial bukan hal yang tabu.

2015 saw the 5th year for the DGB to implement risk management practices or entered into the 10th Assessment (Semester I) and the 11th Assessment (Semester II). Echelon II Unit/the risk owners are increasingly more aware of the risk category. It was seen from the Risk mapping which is not only based on the Strategic Goals or Key Performance Indicators (KPI), but it also covers the risk to the business processes. The Risk Owner Unit believes that it is not a taboo to disclose potential risk of fraud category, in addition to strategic, operational, compliance and financial categories.

Penerapan Manajemen Risiko Implementation of Risk Management Pada penerapan Manajemen Risiko Tenth Assessment Semester I Tahun 2015 telah diidentifikasi sebanyak 234 risiko di lingkungan DJA. Risiko-risiko tersebut terdiri atas risiko level tinggi sebanyak 39 risiko (17%), risiko level sedang sebanyak 142 risiko (60%), dan risiko level rendah sebanyak 53 risiko (23%). Berdasarkan kategori risiko, risiko-risiko yang teridentifikasi pada Tenth Assesment didominasi oleh risiko operasional sebanyak 164 risiko (70%), risiko strategis sebanyak 43 risiko (18%), risiko kepatuhan sebanyak 13 risiko (6%), risiko fraud sebanyak 8 risiko (3%) dan risiko finansial sebanyak 6 risiko (3%).

Overall, the implementation of Risk Management during the 10th Assessment- Semester 1, 2015 managed to indentify 234 risks in the DGB, which comprise 39 high level of risk (17%), 142 medium level of risk (60%), and the rest 53 low level of risk (23%). Based on the risk category, the identified risks consist of 164 operational risks (70%), 43 strategic risks (18%), 13 compliance risks (6%), 8 fraud risks (3%) and 6 financial risks (3%).


Pada periode Tenth Assessment, UPR DJA secara keseluruhan melakukan mitigasi risiko terhadap 53 risiko. Risiko yang dimitigasi tersebut terdiri dari 39 risiko level tinggi, 8 risiko fraud berlevel sedang dan rendah, dan 6 risiko level sedang. Terhadap 53 risiko tersebut, UPR memilih opsi mitigasi dengan cara mengurangi kemungkinan risiko terhadap 21 risiko yang dimitigasi (40%) sedangkan sisanya sebanyak 32 risiko (60%) dimitigasi oleh UPR dengan cara mengurangi dampak risiko.

Entering into the 10th period of assessment, the DGB’s Risk Owner Unit, in overall, has performed mitigation to a total of 53 risks. Those risks spread into 39 high level of risk, 8 low- medium level of fraud risk and 6 medium-level of fraud risk, towards which the Risk Owner Unit opted for reducing the possibility of risk to the 21 mitigated risks (40%) and reducing the risk impacts to the rest 32 risks (60%).

Penerapan Manajemen Risiko Eleventh Assessment Semester II Tahun 2015 berhasil mengidentifikasi 275 risiko di lingkungan DJA. Risiko-risiko tersebut terbagi ke dalam risiko level tinggi sebanyak 42 risiko (15%), risiko level sedang sebanyak 157 risiko (57%), dan risiko level rendah sebanyak 76 risiko (28%). Berdasarkan kategori risiko, risikorisiko yang teridentifikasi pada Eleventh Assesment didominasi oleh risiko operasional sebanyak 190 risiko (69,09%), risiko strategis dan kebijakan sebanyak 54 risiko (19,64%), risiko kepatuhan sebanyak 17 risiko (6,18%), risiko fraud sebanyak 8 risiko (2,91%), dan risiko finansial sebanyak 6 risiko (2,18%).

Meanwhile, the implemented Risk Management within the 11th Assessment -Semester II 2015 succeeded to identify 275 risks in the DGB. The identified risks include 42 high level of risk (15%), 157 medium level (57%), and 76 low-level risk (28%). Based on the risk category, the identified risks in the 11th consist of 190 operational risks (69.09%), 54 strategic and policy risks (19.64%), 17 compliance risks (6.18%), fraud risks by 8 (2.91%), and financial risks by 6 (2.18%).

Pada periode Eleventh Assessment, UPR DJA secara keseluruhan melakukan mitigasi risiko terhadap 47 risiko. Risiko yang dimitigasi tersebut terdiri dari 23 risiko operasional level tinggi, 17 risiko strategis dan kebijakan level tinggi, 2 risiko kepatuhan level tinggi, dan 5 risiko fraud level sedang. UPR memilih opsi mitigasi dengan cara mengurangi kemungkinan risiko terhadap 31 risiko yang dimitigasi (65,96%) sedangkan sisanya sebanyak 16 risiko (34,04%) dimitigasi oleh UPR dengan cara mengurangi dampak risiko.

Overall, 47 risks were mitigated during the 11th period of assessment, which comprise 23 highlevel operational risks, 17 high-level strategic and policy risks, 2 high-level compliance risks and 5 medium-level fraud risks. Mitigation was done by reducing risk possibility to risks (65.96%) while 16 risks (34.04%) were mitigated by reducing the risk impacts.

115

116


Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) Assessment of Maturity Level of Risk Management Implementation (TKPMR) Penilaian TKPMR merupakan kegiatan evaluasi atas penerapan manajemen risiko UPR dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko. Penilaian TKPMR bertujuan untuk mengetahui Risk Maturity Level/ Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko UPR serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan TKPMR di masa mendatang. Penilaian TKPMR meliputi 4 (empat) komponen yang terdiri dari: (1) Kepemimpinan, (2) Proses Manajemen Risiko, (3) Aktivitas Penanganan Risiko dan (4) Hasil Penerapan Manajemen Risiko. Penilaian TKPMR dilaksanakan oleh Tim penilai dari Inspektorat VII Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dengan cara melakukan evaluasi kelengkapan dan kualitas dokumen manajemen risiko, melaksanakan diskusi internal tim, serta melakukan tes tertulis pemahaman konsep manajemen risiko.

Assessment of TKPMR refers to evaluation of the implementation of risk management by the Risk Owner Unit in order to achieve effective risk management. TKPMR assessment aims to determine the Risk Maturity Level / Maturity Level of Risk Management Implementation and to offer improvement-focused recommendations for better TKPMR in the future. TKPMR assessment includes four (4) components consisting of: (1) leadership, (2) Risk Management Process, (3) Risk Management Activities and (4) Results of Risk Management Implementation. Carried out by the assessment team, the Inspectorate VII of Inspectorate General of the Ministry of Finance performed TKPMR assessment by evaluating the completeness and quality of risk management documents, holding discussions in the internal team, and administering written tests to assess comprehension of the concept of risk management.

Pada tahun 2015 penilaian TKPMR DJA diwakili oleh UPR Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat PNBP. Penilaian tersebut dilakukan terhadap penerapan manajemen risiko semester I tahun 2015. Hasil penilaian TKPMR yang dilakukan oleh Inspektorat VII menunjukkan bahwa nilai TKPMR kedua UPR tersebut berada pada level risk defined. Sekretariat Direktorat Jenderal mendapat nilai TKPMR sebesar 74,37 sedangkan Direktorat PNBP mendapat nilai sebesar 69,62.

Assessment of the DGB’s TKPMR, in 2015, was represented by the Risk Owner Unit at the Secretariat of the Directorate-General and the Directorate of Non-Tax Revenues. The assessment focused on the implemented risk amanagement within the first half of 2015. In 2015, the results of the assessment indicate that the grades of TKPMR of the two Risk Owner Units were at risk-defined level. Meanwhile, the secretariat of the DGB obtained a grade of 74.37 while the Directorate of Non-Tax Revenues deserved a grade of 69.62.

Hasil Penilaian TKPMR Semester I tahun 2015 berdasarkan Komponen Assessment TKPMR at First Half of 2015 based on Components Komponen Penilaian/ Nilai Tertimbang

Unit Pemilik

Keterangan

Risiko

Kepemimpinan

Proses MR

Aktivitas Penanganan Risiko

Hasil penerapan MRR

Jumlah

1

Sekretariat

13,30

37,91

8,16

15,00

74,37

Risk Defined

2

Dit. PNBP

13,32

35,89

5,41

15,00

69,62

Risk Defined


Penilaian Mandiri TKPMR Self-Assessment of TKPMR Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan risiko di lingkungan DJA, pada tahun 2015 telah dilaksanakan Penilaian Mandiri TKPMR berdasarkan Peraturan Dirjen Anggaran Nomor Per-4/AG/2015. Penilaian tersebut dilaksanakan terhadap enam UPR di lingkungan DJA yang tidak menjadi sampel penilaian TKPMR oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Keenam UPR tersebut adalah Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, Direktorat Anggaran III, Direktorat Sistem Penganggaran, dan Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran. Hasil Penilaian Mandiri TKPMR DJA menunjukkan bahwa 4 UPR berada pada level risk defined dan terdapat 2 UPR yang mencapai level risk managed. Empat UPR yang berada pada level risk defined yaitu Direktorat Penyusunan APBN dengan nilai TKPMR 70,50, Direktorat Anggaran I dengan nilai 71,60, Direktorat Sistem Penganggaran dengan nilai 74,62, dan Direktorat HPP dengan nilai 68,99. Sedangkan Direktorat Anggaran II dan Anggaran III berada pada level risk managed dengan nilai TKPMR Anggaran II sebesar 77,57 dan Direktorat Anggaran III sebesar 77,06.

Working on improving the quality of risk management in the DGB, Self-Assessment of TKPMR was performed in 2015 in accordance with the Regulation of the Director General of Budget No. Per-4 / AG / 2015. The assessment targeted six Risk Owner Units in the DGB, excluded fom the sampling of assessment by the Inspectorate General of the Ministry of Finance. Those six were the Directorate for Budget Compilation, Directorate of Budget I, Directorate of Budget II, Directorate of Budget III, Directorate of Budgeting System, and Directorate of Budgeting Regulations Alignment. The Self-Assessment of the DGB’s TKPMR DJA showed that 4 Risk Owner Units were at the level of risk defined while 2 Risk Owner Units obtained the level of risk managed. Four Risk Owner Units at the Risk-Defined level included the Directorate of State Budget Compilation with a TKPMR grade of 70.50, the Directorate of Budget I by 71.60, the Directorate of Budgeting System by 74.62 and the Directorate of Budgeting Regulations Alignment by 68.99. The Directorate of Budget II and the Directorate of Budget III at the level of risk managed obtained a grade of 77.57 and 77.06 respectively.

Hasil Penilaian TKPMR Semester I tahun 2015 berdasarkan level Risiko Assessment TKPMR at First Half of 2015 based on Risk Level 180

157

160

142 140

120 100

76

80

60

53 42

39

40

20 0

Semester I

Semester II Rendah

Sedang

Tinggi

117

118


Hasil Penilaian TKPMR Semester I tahun 2015 berdasarkan Kategori Risiko Assessment TKPMR at First Half of 2015 based on Risk Categories 6 6

Finansial

8 8

Fraud

17 13

Kepatuhan

54

Strategis & Kebijakan

43

190

Operasional

164

0

20

40

60

80

Semester II

100

120

140

160

180

200

Semester I

Upaya Peningkatan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko DJA Efforts made to Promote Quality of Risk Management Implementation in the DGB Dalam rangka meningkatkan penerapan proses manajemen risiko, DJA telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

Promoting the quality of risk management process, the DGB has made efforts as listed below:

1. Mengoptimalkan fungsi komite manajemen risiko di DJA sesuai dengan menerbitkan Keputusan Dirjen Anggaran Nomor KEP-8/ AG/2015 Tanggal 3 Februari 2015 tentang Komite Manajemen Risiko pada Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2015.

1. Optimizing the function of the risk management committee in the DGB in accordance with the Decree of the Director General of Budget No. KEP-8 / AG / 2015 dated February 3, 2015 on the Risk Management Committee at the DGB 2015.

2. Menentukan selera risiko sesuai dengan Keputusan Dirjen Anggaran Nomor KEP-3/ AG/2015 tentang Selera Risiko Direktorat Jenderal Anggaran.

2. Determining the risk appetite in accordance with the Decree of the Director General of Budget No. KEP-3 / AG / 2015 on the Risk Appetite of the DGB.

3. Menetapkan pedoman penilaian mandiri Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan Peraturan Dirjen Anggaran Nomor PER-4/AG/2015 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

3. Formulating guidelines for self-assessment of Maturity Levels of Risk Management Implementation (TKPMR) in the DGB in accordance with the Regulation of the Director General of Budget No. PER-4 / AG / 2015 on Guidelines for Self-Assessment of Risk Management Implementation in the DGB.


4. Melaksanakan Penilaian Mandiri TKPMR DJA sebagaimana yang diamanatkan dalam Indikator Kinerja Utama, terhadap 6 (enam) UPR yang tidak menjadi sampel penilaian TKPMR oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

4. Performing Self-Assessment of TKPMRDGB as mandated by the Key Performance Indicators towards 6 (six) Risk Owner Units (UPR) excluded from sampling of TKPMR assessment by the Inspectorate General of the Ministry of Finance.

5. Membentuk tim penerapan manajemen risiko dalam rangka meningkatkan komunikasi, konsultasi, kepedulian dan kualitas hasil proses manajemen risiko di lingkungan DJA sesuai dengan Keputusan Dirjen Anggaran Nomor KEP-18/AG/2015 tentang Tim Penerapan dan Pengembangan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

5. Establishing Implementation Team of Risk Management to improve communication, consultation, care and quality of risk management processes in the DGB in accordance with the Decree of the Director of General of Budget No. KEP-18 / AG / 2015 on Team for Risk Management Implementation and Development of in the DGB.

6. Sosialisasi dan workshop serta Focussed Group Discussion / In House Training manajemen risiko kepada pejabat dan pegawai di lingkungan DJA.

6. Dissemination, workshops and Focused Group Discussion / In House Training on risk management to the DGB’s officials and employees.

7. Asistensi kepada pejabat/pegawai dalam menyusun profil manajemen risiko. 8. Optimalisasi penggunaan Microsoft Excel dalam rangka mempermudah penyusunan peta/profil risiko termasuk menyederhanakan/ meringkaskan cara menginput dari 7 sheet menjadi 4 sheet dengan pilot project Direktorat PNBP.

7. Providing assistance to the officials / employees in formulation of risk management profile. 8. Optimizing the use of Microsoft Excel to facilitate formulation of maps / profiles of risk, which includes streamlining/summarizing procedures of input from 7 to 4 sheets with of the Directorate of Non-Tax Revenues as the pilot project

9. Sharing informasi terkait manajemen risiko antara lain melalui website Ditjen Anggaran, media visual, communication group dan pemanfaatan media sosial lainnya.

9. Sharing risk management-related information, among others, by the DGB website, visual media, communication groups and other uses of social media.

119

120


Keterbukaan Informasi DJA (PPID & Kehumasan) The DGB’s Openness of Information (PPID & Public Relations)

Selama tahun 2015, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DJA telah melakukan beberapa pekerjaan (di samping menyelesaikan permohonan Informasi Publik) antara lain Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Daftar Informasi Publik telah ditetapkan melalui KEP-6/ AG.1/2015 pada tanggal 15 Juli 2015 sedangkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan telah ditetapkan melalui KEP-7/AG.1/2014 tanggal 1 September 2015. Untuk menunjang proses bisnis penyediaan informasi publik, PPID DJA telah menetapkan Standard Operating Procedure (SOP). Adapun SOP yang telah ditetapkan yaitu: 1. SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Informasi Publik; 2. SOP Penanganan Keberatan atas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; 3. SOP Pelayanan Informasi Publik pada Direktorat Jenderal Anggaran; 4. SOP Penanganan Sengketa Informasi Melalui Sidang Ajudikasi Non Litigasi. Selain itu, DJA juga melakukan penambahan fitur baru pada website Direktorat Jenderal Anggaran, yaitu fitur informasi publik. Dalam fitur tersebut terdapat beberapa informasi diantaranya Daftar Informasi Publik dengan data yang dapat langsung diunduh dan dilihat di website, link e-ppid, Regulasi Informasi Publik, Profil PPID DJA, Prosedur Permohonan Informasi, Laporan Layanan Informasi Publik, Statistik Permohonan Informasi, dan FAQ (Frequently Asked Questions).

During 2015, Documentation and Information Management Officer (PPID) in the DGB performed some tasks (in addition to completing the request for Public Information), among others, preparation of List of Public Information (DIP) and the List of Excluded Information (DIK). DIP was stated by KEP-6 / AG.1 / 2015 on July 15, 2015 while DIK was based on KEP-7 / AG.1 / 2014 dated September 1, 2015. To support the business process of public information provision, the DGB’s PPID formulated Standard Operating Procedures (SOP), which consists of: 1. SOP for Preparation and Submission of Public Information-focused Reports; 2. SOP for Setlement of Objections to Information Management Information and Documentation; 3. SOP for Public Information Services in the DGB; 4. SOP for Settlement of Information-based Disputes by Non Litigation Adjudication.

A new feature was also added in the DGB website that is public information. The new feature offers DIK for direct download from the website, PPID e- link, Regulation of Public Information, Profile of the DGB’s PPID, Procedures for Information Application, Reports of Public Information Service, Statistics of Information Application and FAQ (Frequently Asked Questions).


Demografi Mengenai Pemohon Informasi Publik DJA Demographics of the DGB’s Public Information ApplicantsImplementation in the DGB

Permohonan Informasi Publik yang diajukan ke DJA terdiri dari beragam kepentingan dan instansi pengusul. Mulai dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga peneliti mengajukan permohonan Informasi Publik ke DJA. Informasi dimaksud mayoritas masuk dalam kategori “Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat”. Berdasarkan statistik selama tahun 2015 terdapat 13 pemohon dengan rincian sebagai berikut :

During 2015, Documentation and Information Management Officer (PPID) in the DGB performed some tasks (in addition to completing the request for Public Information), among others, preparation of List of Public Information (DIP) and the List of Excluded Information (DIK). DIP was stated by KEP-6 / AG.1 / 2015 on July 15, 2015 while DIK was based on KEP-7 / AG.1 / 2014 dated September 1, 2015.

LSM (2) Non-Governmental Organization (NGO)

Data Penunjang Kerja (2) Supporting Data for Work

Pemohon Applicants

Mahasiswa (11) University Students

Kepentingan Interest

Penelitian (11) Research

121

122


Dalam pelayanan PPID, DJA memberikan sarana dan prasarana permohonan Informasi Publik dengan sebagaimana tergambar dalam grafik berikut:

In providing PPID service, the DGB offers facilities and infrastructure of Public Information applications can be seen at the graphic as follows:

Sarana dan Prasarana Permohonan Informasi Publik

Facilities and infrastructure of Public Information

VIA SURAT

DATANG LANGSUNG

VIA WEBSITE

Menemui Kasubag Pelaporan dan Layanan Informasi

www.anggaran. depkeu.go.id

PPID Ditjen Anggaran

informasi publik: Nota Keuangan, UU APBN, Lampiran Keppres, Peraturan penganggaran.

Sekretariat DJA, Gedung Sutikno Slamet Lantai 11, Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Gedung Sutikno Slamet Lantai 11, Bagian Organisasi dan Tata Laksana

VIA TELEPON

VIA E-MAIL

Telepon: (021) 34357532

ppid.dja @kemenkeu.go.id

Fax: (021) 3505118

ortala_dja @yahoo.com


Website DJA pada tahun 2015 sedang dalam proses Quality Assurance oleh Pusintek. Berikut ini statistik kunjungan atas website DJA, selama tahun 2015:

In 2015, DGB's Website is in the process of Quality Assurance by Pusintek. The following statistics on website visits DJA, during 2015:

Statistik Kunjungan Website DJA tahun 2015

Statistics of Visits to the DGB Website in 2015

STATISTIK KUNJUNGAN WEBSITE DJA anggaran.depkeu.go.id TAHUN 2015

105

jumlah artikel yang diupload

752.707 visit

jumlah kunjungan terhadap website DJA)

1.504.989 pageviews

jumlah tayangan website DJA selama setahun

2 . 39 menit

detik

rata-rata waktu kunjungan

2

rata-rata jumlah halaman yang dibaca per kunjungan

411.371 visitor jumlah pengguna yang mengunjungi website DJA)

123

124


Lomba Inovasi DJA he DGB’s Innovation Competition

Untuk dapat bertahan dan berkembang, suatu organisasi harus dapat beradaptasi dengan segala jenis perubahan yang timbul ditengah masyarakat serta harus mampu bertransformasi guna merespon berbagai macam tuntutan zaman, seperti globalisasi dan perkembangan teknologi (Kotter 2012,hal.20-21). Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebagai sebuah organisasi modern berupaya memberikan suatu wadah untuk mewujudkan peran aktif pegawai DJA, terutama sebagai sarana untuk menyampaikan ide-ide segar, kreatif dan inovatif demi mendukung proses transformasi menuju DJA baru yang lebih tangguh dan responsif dalam melayani publik melalui Lomba Inovasi DJA Tahun 2015.

To survive and thrive, an organization must be able to adapt to all kinds of changes that arise in the community and to transform in order to respond to different kinds of demands of ongoing era such as globalization and technological development (Kotter, 2012, page 20-21). Towards a modern organization, the DGB seeks to provide a platform for the employees to attain active roles to particularly convey fresh, creative and innovative ideas for a transformation towards the new, resilient and responsive DGB in public services. The drive was materialized the DGB’s Innovation Competition 2015.

Lomba Inovasi DJA Tahun 2015 yang bertemakan ”Peningkatan Potensi dan Kapasitas Organisasi untuk Berkinerja Tinggi melalui Inovasi” tidak hanya sebagai upaya DJA untuk bertransformasi dalam menghadapi tantangan perubahan, namun juga sebagai bentuk tindak lanjut DJA atas hasil Survei MOFIN DJA Tahun 2014 yang menunjukkan nilai rendah dan memerlukan perbaikan pada beberapa indikator sebagai berikut:

The DGB’s Innovation Competition 2015 was entitled "Improvement to Organizational Potential and Capacity to achieve High Performance by Innovation". The competition not only reflects the DGB’s efforts to transform when facing changes, but also serves as the DGB’s follow-up over the results of the DGB’s MOFIN Survey 2014. The survey indicated the DGB’s low grades and needs for improvements in several indicators as listed below: 1. Top Down Innovation (Dimensions of Innovation and Learning); 2. Awards and Recognition (Dimension of Motivation); and 3. Internal Competition (Dimensions of Culture and Work Climate).

1. Inovasi Top Down (Dimensi Inovasi dan Pembelajaran); 2. Penghargaan dan Pengakuan (Dimensi Motivasi); dan 3. Kompetisi Internal (Dimensi Budaya dan Iklim Kerja). Lomba Inovasi DJA Tahun 2015 diharapkan dapat meningkatkan semangat inovasi, menumbuhkan kompetisi yang sehat dan menumbuhkan kecintaan kepada organisasi DJA. Sementara itu, yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kompetisi dimaksud adalah sebagai berikut:

The competition is expected to raise the spirit for innovation, foster healthy competition and nurture a sense of love to the DGB. Below are the objectives of the competition:


1. Memberikan dorongan kepada para pegawai DJA agar berpartisipasi memberikan pengembangan ide dan inisiatif perbaikan yang baru melalui karya inovasi yang mendukung pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder; 2. Membangun budaya dan iklim kerja yang menekankan pada hasil dan capaian dalam iklim kompetisi internal yang sehat; 3. Memberikan pengakuan dan penghargaan kepada para pegawai DJA yang memberikan usaha lebih guna memberikan hasil terbaik yang mendorong kinerja. Ruang lingkup kompetisi adalah gagasan, ide, metode atau alat baru/inovatif yang dapat diimplementasikan dalam mendukung pelaksanaan tugas DJA guna meningkatkan pelayanan kepada stakeholder pada bidang APBN, penganggaran, PNBP, manajemen dan bidang lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DJA. Peserta kompetisi bersifat tim dengan keanggotaan 3 sampai 5 orang. Setiap unit Eselon II di lingkungan DJA wajib mengirimkan perwakilan minimal 1 tim. Penilaian proposal inovasi dilakukan oleh Dewan Juri yang terdiri dari 2 (dua) perwakilan dari manajemen DJA dan 1 (satu) perwakilan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Kriteria penilaian dimaksud meliputi: 1. Kebaruan/Inovasi (30%), yaitu usulan bersifat baru sesuai bidang kompetisi; 2. Manfaat bagi organisasi (40%), yaitu dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kinerja DJA guna meningkatkan pelayanan kepada stakeholder; 3. Kelayakan dapat diimplementasikan (30%), yaitu usulan dapat diterapkan.

"

1. To encourage the DGB’s employees to participate by developing ideas and new initiative for improvement through innovative work that supports the implementation of tasks in providing services to stakeholders; 2. To build an output and achievement-oriented culture and work climate in a climate of healthy internal competition; 3. To give recognition and rewards to the DGB’s high-achieving employees DJA who have done their best for higher performance.

The competition covers ideas, methods or new innovative tools applicable to support the DGB in performing tasks for better services to the stakeholders in the areas of State Budget, budgeting, Non-Tax Revenues, management and other areas related to the the DGB’s performed tasks and functions. The participants involved should be in a team with 3-5 members. It is a must for each unit of Echelon II to send at least a single team. The innovation proposals will be assessed by the board of juries comprising two (2) representatives from the DGB management and one (1) representative from the Secretariat General of the Ministry of Finance. Listed below are the applied criteria of assessment: 1. Novelty / Innovation (30%), which is a new proposal according to the sphere of competition; 2. Benefits to the organization (40%), able to improve the efficiency, effectiveness and performance of the DGB for higher quality of service to the stakeholders; 3. Feasibility for implementation (30%), the proposal is application.

Lomba Inovasi DJA Tahun 2015 diharapkan dapat meningkatkan semangat inovasi, menumbuhkan kompetisi yang sehat dan menumbuhkan kecintaan kepada organisasi DJA. The competition is expected to raise the spirit for innovation, foster healthy competition and nurture a sense of love to the DGB

"

125

126


Sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015, terdapat 18 (delapan belas) tim yang menyampaikan proposal inovasi kepada panitia. Proposal inovasi tersebut dipresentasikan di hadapan Dewan Juri pada tanggal 20 s.d 21 Agustus 2015 dengan urutan peringkat pemenang lomba sebagai berikut:

By August 19, 2015, there were 18 (eighteen) teams that conveyed innovation proposals to the committee. Among the proposals presented to the juries on August 20-21, 2015, listed below are the winners:

No URAIAN

KETERANGAN

1

Modul Surat Tugas Online

Set. DJA

2

MR. ARIS (Solusi Perubahan Menuju Indonesia Hebat)

Set. DJA

3

Peningkatan Kualitas Penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Melalui Pembentukan Assesment Forum (AF)

AIII

4

Baku Cakap Penelaahan Online

AII

5

PNBP on The Spot

PNBP

7

Percepatan Penyampaian Informasi (Surat) dan Pelayanan Revisi dalam Rangka Peningkatan Good Governance Direktorat Jenderal Anggaran

AII

8

Membumikan APBN

P. APBN

9

Menggerakkan Konsep Go Green Office di DJA dan Implementasinya dalam Pengalokasian Anggaran

AI

10

Sigap RT

Set. DJA

11

Peningkatan Kapasitas Melalui Kuis

AII

12

Bimtek di Bidang Penganggaran yang Profesional dan Komprehensif untuk Memacu Kualitas Penganggaran

AII

13

Relaks Sejenak Kerja Lebih Enak

HPP

14

Peran Budget Analyst and Partners (BAPA) dalam Rangka Penajaman Kemampuan Penganggaran dan Penelaahan Anggaran

AII

15

Revitalisasi Perangkat Jaringan Komunikasi Data dalam Rangka Meningkatkan Kecepatan Akses Data

AII

16

Employee Engagement

AII

17

Mengejar "Laba", Menuntut Produktivitas

PNBP

18

Sistem Informasi Terintegrasi

AI

19

Smart Napping

PNBP


Dari ke-18 inovasi tersebut, ada 2 (dua) proposal inovasi yang telah diimplementasikan dengan baik segera setelah pelaksanaan lomba, yaitu Membumikan APBN lewat program DJA Menyapa dan Menggerakkan Konsep Go Green Office di DJA dan Implementasinya dalam pengalokasian Anggaran. Sementara untuk beberapa proposal lain yang layak untuk ditindaklanjuti (10 besar) masih memerlukan koordinasi dan penyempurnaan dengan pihak terkait dalam pelaksanaannya.

Among 18 innovations competed, two (2) innovation proposals were well implemented after the competition. The two were Grounding State Budget by implementing the DGB Greets and Generating the Concept of Go Green Office in the DGB and How to Implement the Concept into the Budget Allocation. While other proposals, despite viability, need to be coordinated and refined with related parties for implementation.

127

128


Pekan Anti Korupsi Anti- Corruption Week

Dalam rangka memeriahkan Hari Anti Korupsi, DJA turut berperan serta dalam Tim Kementerian Keuangan pada Pekan Anti Korupsi Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh KPK bertempat di Gedung Sasana Budaya Ganesa Bandung, pada tanggal 10 s.d. 11 Desember 2015 dengan tema “Berbagi Peran Membangun Negeri, Berbagi Peran Memberantas Korupsi”.

To enliven the Anti-Corruption Day, the DGB participated in the Ministry of Finance team on the Anti-Corruption Week 2015, which the Corruption Eradication Commission organized at Sasana Budaya Ganesha Bandung held on two days between December 10 and 11, 2015. The event was taglined "Sharing Roles to Build the Nation, Sharing Roles to Eradicate Corruption".

Keikutsertaan DJA dalam acara tersebut dimaksudkan untuk menyebarluaskan pesan dan budaya anti korupsi di lingkungan DJA kepada masyarakat luas serta memperkenalkan kampanye anti korupsi kreatif yang merupakan karya dari para pegawai DJA berupa foto, poster dan tagline anti korupsi. Terdapat 2 (dua) program yang dipilih mewakili DJA dalam pameran ini, yaitu Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) dan Membumikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui “DJA Menyapa: Budget Goes to Campus” dan “Kata DJA: Penyebarluasan Informasi APBN Online”.

Enganging in the event, the DGB intended to disseminate messages and anti-corruption culture fostered in the DGB to the public and to popularize anti-corruption creative campaign which the DGB’s employees made in the form of photographs, posters and anti-corruption taglines. Representing the DGB were two (2) selected programs: Online Information System for NonTax Revenues (SIMPONI) and Grounding the State Budget by "the DGB greets: Budget Goes to Campus" and "the DGB’s Words: Dissemination of Online State Budget “

Tim SIMPONI mendemontrasikan bagaimana pihak yang terkait bisa dengan mudahnya melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara online. Dengan pembayaran PNBP secara online maka dapat mengurangi interaksi secara tatap muka, sehingga semakin meminimalkan peluang terjadinya perilaku kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Disamping itu, melalui sistem informasi ini, para stakeholder dapat memantau hal-hal yang terkait PNBP secara transparan dan realtime.

The SIMPONI team demonstrated how stakeholders can easily make online Non-Tax Revenue payments. This online payment system is expected to reduce face-to-face interactions, thus minimizing chances for corruption, collusion and nepotism (KKN). In addition, this online system enables stakeholders to transparently monitor Non-Tax Revenues in real-time.


Kegiatan “Membumikan APBN” bertujuan untuk menyampaikan strategi komunikasi APBN yang tepat dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat Indonesia (melalui tagline “DJA Menyapa” dan “Kata DJA”) serta meningkatkan peran aktif pegawai DJA dalam berbagi pengetahuan kepada publik. Sebagai perwujudan transparansi APBN, publik diharapkan semakin paham dan sadar betapa pentingnya APBN sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dan mengawasi jalannya APBN.

The event of “Grounding the State Budget” aimed to convey the proper communication strategy on the State Budget targeting all levels of Indonesian people (by the tagline "the DGB Greets" and "the DGB’s Words ") and to promote active roles of the DGB’s employees for sharing knowledge to the public. To ensure the transparent State Budget, the public are expected to get increasingly aware of the importance of the budget, stimulating them to participate and oversee the state budget.

Di samping itu, DJA juga membagikan produk cetakan lainnya berupa kalender Tahun 2016 yang menampilkan pesan antikorupsi karya peserta Lomba Desain Poster dan Tagline DJA Tahun 2015, goodie bag yang berisi merchandise bertuliskan Tagline anti korupsi yaitu “Dibawa Jujur Aja” karya pemenang Lomba Desain Tagline DJA Tahun 2015.

Besides, the DGB also gave complimentary calendar 2016, which conveys anti-corruption messages made by the participants of Poster Design and the DGB’s Tagline competition 2015, goodie bags with merchandise bearing the anti-corruption tagline "Be simply honest", the winning works by from the DGB’s Tagline Design Competition Year 2015.

Berkat dukungan peran serta seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu diantaranya DJA, Kemenkeu berhasil memperoleh predikat “Stand Terbaik” pada Pekan Anti Korupsi Tahun 2015. Di samping itu, Direktur Jenderal Anggaran juga mendapatkan penghargaan dari KPK dalam acara tersebut, yaitu sebagai Peringkat Kedua pegawai negeri/penyelenggara negara yang melaporkan gratifikasi dengan nilai terbesar di tahun 2015.

Thanks to unflagging supports and participation of Echelon I Units in the Ministry of Finance including the DGB, the Ministry managed to grab the Best Stand in the event. Not less importantly, presented by the Corruption Eradication Commission (KPK), the Director General of Budget was awarded the Second Rank among the State Officials who reported big-scale gratuity 2015.

"

Berkat dukungan peran serta seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu diantaranya DJA, Kemenkeu berhasil memperoleh predikat “Stand Terbaik” pada Pekan Anti Korupsi Tahun 2015.

Thanks to unflagging supports and participation of Echelon I Units in the Ministry of Finance including the DGB, the Ministry managed to grab the Best Stand in the event.

"

129

130


Kunjungan Mahasiswa Visits by University Students

Sebagai institusi pemerintah yang mendukung era keterbukaan informasi serta turut dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, DJA membuka akses dan kesempatan bagi masyarakat dalam hal ini lembaga pendidikan untuk berkunjung mencari informasi terkait proses penganggaran di Indonesia. Kunjungan lembaga pendidikan ini umumnya diinisiasi oleh himpunan mahasiswa di tiap perguruan tinggi dan tentunya didukung oleh pihak manajemen kampus, baik dosen pembimbing hingga jurusan terkait. DJA memfasilitasi kunjungan tersebut dengan menyediakan sarana prasarana serta narasumber yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang berkunjung.

Serving as one of the government institutions that fosters the era of open information and contributes to enlighten national life, the DGB opens access for the public (educational institutons) to pay a visit to seek comprehensive sights of budgeting-related information. Most visits were initiated by students’ asscociation at universities which were endorsed by the faculties, departments and lecturers. To cater for the visits, the DGB provides facilities and presenters that fit into the students’ needs.

Selama tahun 2015, tercatat hingga 280 orang mahasiswa berkunjung ke DJA dalam lima kali kunjungan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di tanah air, antara lain:

During 2015, 280 university students were recorded to visit the DGB within five different visits. They, among others, came from:

1. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2. Universitas Lampung Bandar Lampung 3. Politeknik Negeri Bandung 4. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta 5. Universitas Jayabaya Jakarta

"

1. The State Islamic University of Syarif Hidayatullah, Jakarta 2. The University of Lampung Bandar, Lampung 3. The State Polytechnic of Bandung 4. The State College of Accountancy, Jakarta 5. The University of Jayabaya, Jakarta

Selama tahun 2015, tercatat hingga 280 orang mahasiswa berkunjung ke DJA dalam lima kali kunjungan.

"

During 2015, 280 university students were recorded to visit the DGB within five different visits.


17 April 2015

27 Mei 2016

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Universitas Lampung

State Islamic University of Syarif Hidayatullah

Lampung University

Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta DJA pada tanggal 17 April 2015. Pada kesempatan ini, narasumber berasal dari Direktorat Penyusunan APBN, yakni Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja III Heru Wibowo dan Kasubdit Daduktek Penyusunan APBN Wawan Sunarjo. Adapun tema yang diangkat adalah Dasar-dasar Praktik Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan-kebijakan yang tertuang pada APBN-P Tahun Anggaran 2015.

Sekitar seratus mahasiswa Universitas Lampung mengunjungi Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 27 Mei 2016. Kunjungan ini diprakarsai oleh Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) Universitas Lampung. Dalam kunjungan ini, narasumber menyampaikan tema “Mengukur Kualitas Belanja Pemerintah dalam APBN”. Narasumber berasal dari Direktorat Penyusunan APBN, yakni Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II Adinugroho Dwiutomo serta Kasubdit Daduktek Penyusunan APBN Wawan Sunarjo.

A number of students of the Department of Economics and Development Studies, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta visited DGB office on April 17, 2015. During a session with the students, the DGB sent the Head of Sub-Directorate of Budgetary Expenditure Compilation III, Heru Wibowo and Head of Sub-Directorate of Data and Technical Support for Budget Compilation, Wawan Sunarjo as the presenters. Both officials talked about Basic Practices on State Budget Compilation and particularly elaborated the expenditure Classification of the Central Government and policies stipulated in the Revised Budget FY 2015.

Visits to the DGB were also made by students from different islands. A hundred students of the University of Lampung as initiated by the Student Association of Economic Development (HIMEPA) visited the DBG on May 27, 2016. During the visit, the presenters conveyed "Measuring the Quality of Government Expenditure in the State Budget". The presentations were delivered by Adinugroho Dwiutomo the Head of Sub-Directorate of Budgetary Expenditure Compilation II and Wawan Sunarjo, Head of Sub-Directorate of Data and Technical Support for Budget Compilation.

131

132


12 Juni 2015

17 Juli 2016

Politeknik Negeri Bandung

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

State Polytechnic of Bandung

State College of Accountancy Students

Sekitar 75 mahasiswa Fakultas Ekonomi Politeknik Negeri Bandung didampingi dosen pembimbing berkunjung untuk mencari ilmu dan informasi terkait proses penganggaran pemerintah pusat. Adapun narasumber dalam kegiatan ini adalah Kasubdit Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara Kurnia Chairi, serta kasubdit Daduktek Penyusunan APBN Wawan Sunarjo. Dalam paparannya, narasumber membahas bagaimana asumsi ekonomi diukur dan dijadikan dasar penyusunan anggaran termasuk faktor-faktor lain yang memengaruhinya.

Sekitar 50 mahasiswa Spesialisasi Kebendaharaan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) berkunjung ke Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 17 Juli 2015. Dalam kunjungan ini, Kasubbag Pengembangan Kepegawaian Rusmaya Andriansa memaparkan materi terkait sistem rekrutmen Kementerian Keuangan secara umum, pola rekrutmen dan penempatan khususnya di Direktorat Jenderal Anggaran, serta bagaimana kesempatan pengembangan karier dan kesempatan melanjutkan pendidikan setelah bekerja nantinya.

75 students of the Faculty of Economics, the State Polytechnics of Bandung visited the DGB. Assisted by their lecturers, the students wanted to learn the budgeting process of central government. Presenting during the visit were Kurnia Chairi, Head of Sub-Directorate of Analysis of Macro Economy and State Revenues, and Wawan Sunarjo, Head of Sub-Directorate Daduktek, Budget Compilation. The presenters discussed how economic assumptions were measured and used as the basis of the budget compilation, including other affecting factors. The dicussion also highlighted general process of budget compilation.

On July 17, 2015, the DGB welcomed a visit by more or less 50 students of the State Treasury Specialization of the State College of Accountancy (STAN). To respond to the visit, Rusmaya Andriansa, the Sub-section Head of Human Resources Development was assigned as the presenter. She talked about recruitment system in the Ministry of Finance in general and in particular the recruitment and posting pattern in the DGB. She also discussed career development and further education and motivated the students to prepare for the posting in the DGB.


17 Desember 2015

Universitas Jayabaya Jakarta Jakarta-based Jayabaya University

Tiga puluh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya Jakarta mengunjungi DJA dengan didampingi dosen pembimbing. Pada kunjungan ini para mahasiswa ingin mencoba memahami bagaimana dan sejauh mana fungsi dan tugas DJA di Kementerian Keuangan khususnya dan di dalam pemerintahan pada umumnya. Bertempat di Ruang Achmad Rochjadi, narasumber memaparkan banyak hal tentang fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Anggaran kepada peserta. Pada kesempatan ini, narasumber yang hadir adalah Kasubbag Organisasi Eko Widyasmoro dan Kepala Seksi Analisis Data dan Informasi APBN IGA Krisna Murti RS. Approximately 30 students of the Faculty of Economics, Jakarta-based Jayabaya University paid a visit to the DGB. They wished to get proper insights on the tasks and functions of the DGB in the Ministry of Finance and the State Administration. Taking place at the Rochjadi Achmad, the presenters elaborated tasks and functions of the DGB to the visiting students. The presentation was conveyed by Eko Widyasmoro, the Head of Organization Sub-section and IGA Krisna Murti, the Head of Data Analysis and State Budget Information Section.

133

134


DJA Menyapa The DGB Greets

Dalam rangka membumikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara( APBN) kepada masyarakat, DJA mengadakan kegiatan “DJA Menyapa”. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk sharing terkait penganggaran di Indonesia kepada para pengajar dan pelajar di Sekolah Menengah Atas di Jabodetabek. Tujuan dilakukan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) pejabat/pegawai terhadap institusi DJA; 2. Meningkatkan kesadaran pejabat/pegawai di lingkungan DJA bahwa setiap pejabat/ pegawai DJA merupakan duta DJA dalam mengkomunikasikan kebijakan Pemerintah serta peran DJA kepada stakeholder, dalam hal ini masyarakat luas; 3. Meningkatkan kemampuan/kompetensi dalam mengomunikasikan informasi terkait DJA (kebijakan APBN) kepada publik; 4. Meningkatkan pengetahuan kelompok masyarakat khususnya pelajar yang selama ini kurang mendapat pencerahan mengenai APBN dan kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional, sehingga diharapkan ke depannya peran sertanya dalam pembangunan nasional dapat lebih meningkat.

A part of efforts to popularize and internalize the State Budget to public, the DGB launched “the DGB Greets”. The sharing-type program targeted high school teachers and students in the areas of Jabodetabek, which aimed at: 1. Promoting the sense of belonging among officials / employees towards the DGB; 2. Improving awareness among officials / employees in the DGB as the DGB ambassadors to communicate government policies and the DGB’s roles to stakeholders or the general public; 3. Promoting the capability / competency in communicating the DGB-related information (State Budget policy to the public; 4. Improving the knowledge of community groups especially school students who were insufficiently disseminated with the state budget and the Government's policy of national development for higher participation in national development.

"

Pada tahun 2015, penyelenggaraan kegiatan ini difokuskan pada sekolah yang berada di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) In 2015, the activities focused on schools in the areas of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (Jabodetabek)

"


Pada tahun 2015, penyelenggaraan kegiatan ini difokuskan pada sekolah yang berada di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Pada Periode November 2015, terdapat 10 sekolah yang telah dikunjungi yakni wilayah Jakarta (SMA Negeri 1 Jakarta, SMA Negeri 6 Jakarta, SMA Negeri 34 Jakarta, SMA Negeri 49 Jakarta, dan SMA Negeri 3 Jakarta), wilayah Bekasi (SMA Negeri 4 Bekasi), Wilayah Depok (SMA Negeri I Depok), wilayah Tangerang (serta wilayah Bogor (SMA Negeri 1 Bojonggede dan SMA Negeri 1 Bogor).

In 2015, the activities focused on schools in the areas of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (Jabodetabek). In the period of November 2015, the DGB visited 10 schools. In Jakarta area, schools visited include SMA Negeri (State Senior High School) 1 Jakarta, SMAN 6 Jakarta, SMAN 34 Jakarta, SMAN 49 Jakarta, and SMA 3 Jakarta. The DGB also visited schools in Bekasi such as SMAN 4 Bekasi, SMA I in Depok, SMAN 1 Bojonggede in Tangerang, and SMAN 1 Bogor.

Kegiatan ini diproyeksikan akan dilakukan secara estafet dengan perkiraan sebagai berikut:

This activity is projected to be sustainably done within roadmap as follows:

No

URAIAN

KETERANGAN

2016 Pelajar SMA pada 10 lokasi di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Pelaksanaan ini sebagai pilot project

Melakukan pendaftaran pegawai yang berminat melakukan kelas inspirasi serta memiliki counterpart di lingkungan pendidikan di SMA wilayah Jabodetabek

2017 Pelajar (SD-SMP-SMA) pada daerah yang terpilih

Untuk Wilayah Jabodetabek: masih menggunakan mekanisme pada tahun 2016. Untuk Wilayah di luar Jabodetabek: menginventarisasi pegawai yang ingin menjadi voulenteer untuk melakukan kelas inspirasi di homebase dengan tambahan surat tugas. Selain itu dapat disinergikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh DJA yang bersifat massal.

2018 Pelajar (SD-SMP-SMA) pada daerah yang terpilih

Mekanisme hampir sama dengan metode di 2017. Namun ditambah kewajiban kegiatan sukarela ini bagi pegawai yang melakukan monitoring dan evaluasi.

135

136


Buku yang Diterbitkan DJA Books published by the DGB

Pedoman Proses Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan APBN Guidelines for Planning Process, Budgeting, and Implementation of State Budget

Pokok-Pokok Proses Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Principles of Budget Compilation Process of Ministries/ Agencies


Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia Basic Practices of State Budget Compilation, 2nd Edition

Pokok-Pokok Siklus APBN di Indonesia Principles of State Budget Cycle in Indonesia

137

138


Tanya Jawab Seputar Revisi Anggaran Questions & Answers on Revised Budget

Postur APBN di Indonesia Posture of Indonesian Budget


Kajian yang diterbitkan DJA List of Reviews published by the DGB in 2015

1. Laporan Kegiatan Kajian Belanja Jaminan Sosial Dalam APBN 2. Kajian Terhadap Kebijakan Belanja Pusat : Penguatan Klasifikasi Belanja Menurut Fungsi 3. Pemenuhan Alokasi Anggaran Kesehatan pada APBN dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Fiskal 4. Discussion Paper Direktorat Penyusunan APBN Volume 1 dan 2 Tahun 2015 5. Kajian Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap Sensitivitas Pembayaran Bunga Utang 6. Kajian Kebijakan Transfer ke Daerah Dalam APBN 7. Kajian Studi Komparatif Terhadap Instrumen Pembiayaan Utang, Studi Kasus pada Pinjaman Proyek dan SBSN PBS 8. Kajian Pemodelan Kapasitas Pasar Surat Berharga Negara (SBN) Domestik 9. Kajian Analisis Sustainability Fiskal, Studi Kasus Kewajiban Penjaminan Pemerintah Dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur 10. Kajian Analisis Biaya dan Kajian Dalam Penyediaan Rumah Murah bagi MBR 11. Laporan Penelitian Pajak Penghasilan : Potensi, Kendala, dan Rekomendasi Kebijakan (Pendekatan Analisis Model Input Output) 12. Kajian Pengaturan Mekanisme Penyusunan APBN

1. Report of Review on Social Security Expenditure in the State Budget 2. Review on Central Spending Policy: Enhancing Spending Classification by Functions 3. Fulfilment of of Health Budget Allocation in the State Budget and How it affects the Fiscal Policy 4. Discussion Paper of the Directorate of Budget Compilation Volume 1 and 2, 2015 5. Review on Impacts of Changes in Assumptions ton Macroeconomic towards Sensitivity of Debt Interest Payments 6. Review on Transfer to Regions Policy in the State Budget 7. Review on the Comparative Study on Debt Financing Instruments, a Case Study on the Project Loan and Project-based Sukuk (SBSN PBS) 8. Review on Market Capacity Modelling of Domestic Government Securities (SBN) 9. Review on the Analysis of Fiscal Sustainability, a Case Study of Government Guarantee Obligations In Infrastructure Development Project 10. Review on Cost Analysis and Assessment In Housing Provision for Low Income Community 11. Report on Income Tax Research: Potential, Constraints, and Policy Recommendations (Input- Output Model Analysis Approach) 12. Review on Mechanism Setting of the State Budget Compilation

139

140


13. Evaluasi Kebijakan Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial (Bansos) pada Kementerian Pertanian 14. Peranan APBN dalam mengatasi backlog perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 15. Kajian Anggaran Bidang Perkeretaapian Sebagai Pendukung Pembangunan Bidang Infrastruktur Di Indonesia 16. Analisis Penetapan Besaran Premi BPJS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) 17. Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia 18. Kajian Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Menengah Atas ( Preliminary Study ) 19. Kajian Tata Kelola Bansos 20. Kajian Tunjangan Profesi Guru 21. Kajian Program Keluarga Harapan 22. Kajian Kependudukan 23. Kajian atas permasalahan Fee Penjualan LNG Arun dan Badak Kepada PT Pertamina (Persero) 24. Kajian atas Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 26 atas Bunga Obligasi Internasional yang diterbitkan PT PLN (Persero) 25. Kajian dan Evaluasi atas Besaran dan Pengaruh Perubahan Realisasi ICP dan Nilai Tukar Berkaitan dengan Belanja Subsidi Listrik yang melampaui Pagu Anggaran

13. Evaluation of Policy on Social Assistance Expenditure Allocation in the Ministry of Agriculture 14. The role of the State Budget in addressing housing backlog for Low-Income Community 15. Review on Budget allocated to Railways Sector Budget to Support the Infrastructure Development In Indonesia 16. Analysis of Setting Premiums of National Health Security for Contribution Assistance Beneficiaries 17. Aspiration Fund for the House of Representatives of the Republic of Indonesia 18. Review on the Effectiveness of School Operational Assistance for Senior High Schools 19. Review on the Management of Social Assistance 20. Review on Teacher Professional Allowance 21. Review on the Family of Hope Program 22. Review on Population 23. Review on Issues of Fee of Arun and Badak LNG sales to PT Pertamina (Persero) 24. Review on the Imposition of Income Tax (VAT) of Article 26 over International Bond Interest issued by PT PLN (Persero) 25. Review and Evaluation of the Amount and Effects of Changes in Realization of ICP and Foreign Exchange related to Electricity subsidy spending exceeding the Budget Ceiling


26. Laporan Kajian Optimalisasi Pengelolaan PNBP pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Studi Kasus : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 27. Laporan Kajian Pengelolaan PNBP pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 28. Mengamankan Penerimaan Negara dari Sektor Perfilman. Sebuah kajian Tentang Sistem Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak pada Lembaga Sensor Film 29. Kajian Optimalisasi PNBP dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 30. Kajian Pengelolaan PNBP SDA Kehutanan 31. Inventarisasi, Kajian, dan Evaluasi atas Permasalahan Pengelolaan PNBP di Kementerian/Lembaga

26. Report of the Review on Optimization of Non-Tax Revenue Management in the Ministry of Public Works and Housing, a Case Study: Directorate General of Water Resources 27. Report of the Review on Non-Tax Revenue Management in the Ministry of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency 28. Securing State Revenue from the Film Sector. A review on Non-Tax Revenue Management System in the Film Censorship Agency 29. Review on Optimization of Non-Tax Revenues of the Government Share over Profits of Staterun Enterprises 30. Review on Management of Non-Tax Revenues of Forestry Natural Resources 31. Inventory, Review and Evaluation of Management of Non-Tax Revenue-based Issues in Ministries / Agencies

141

142

Susunan Tim Penyusun Laporan Tahunan DJA 2015 Pengarah : Askolani, Direktur Jenderal Anggaran

Penanggung Jawab : Mariatul Aini, Sekretaris Direktur Jenderal Anggaran

Kontibutor : Eko Widyasmoro Dwi Retno Hendarti Ardiansjah Ika Ristiananingsih Rini Ariviani Frijanti Hikmatullah Hedy Gunawan Suhardono Kusuma Mulia I.G.A Krisna Murti Ari Untung Wiharso Eko Santoso Sukrasno

Editor : Shinta Putri Permata Dewi Cahya Setiawan Hisyami Adib Asyrofi

Desain Grafis dan Fotografer : Nurokhim Fransiskus Edy Santoso Dok. Ditjen Anggaran

Sekretariat : Haritedjo Soekirno Sri Moedji Sampurnanto Yudanto Dwi N Hafiz Yossi Aprilian

Percetakan : CV Pelangi Mitra - Bekasi E-mail: [email protected]

143

144

“

Alone We Can Do So Little. Together We Can Do So Much. ~Hellen Keller

SINERG I MEMBANGUN NEGERI LAPORAN TAHUNAN DJA 2015 DGB S ANNUAL REPORT YEAR 2015 A SYNERGY TO BUILD THE COUNTRY

Recommend Documents