SIDANG TESIS
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik) MAHASISWA: ARIF WAHYU KRISTIANTO NRP. 3207 205 715 DOSEN PEMBIMBING :
Ir. SRI AMIRANTI SASTRO HUTOMO, MS
PROGRAM MAGISTER BIDANG KEAHLIAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KOTA JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN Ir. HERU PURWADIO, MSP INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA 2010
LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN Partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan proses belajar masyarakat; mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang bertanggung jawab; mengeliminasi perasaan terasing sebagian masyarakat serta ; menimbulkan dukungan dan penerimaan dari pemerintah. (Carter dalam Rustiningsih (2002))
Sasaran kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) diantaranya adalah : 1. Meningkatnya kemampuan masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur perdesaan; dan 2. Terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perdesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan
Marschall (2006) dalam studinya di Afrika menyatakan bahwa selain representasi, keberhasilan pelaksanaan partisipasi masyarakat bergantung pada keefektifan komunikasi, peran fasilitator hingga kesesuaian proyek dengan kebutuhan masyarakat. Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat paling optimal terjadi pada saat kontrol pembangunan berada di tangan masyarakat atau partisipasi aktif dan tidak ada campur tangan sedikitpun dari pemerintah
Tingkat partisipasi untuk Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada tahapan Sosialisasi hingga tahapan pelaksanaan pada kegiatan pembangunan infrastruktur jalan paving pada Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik termasuk masih rendah.
Rendahnya partisipasi masyarakat diindikasikan dengan kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam proses Sosialisasi, Musdes I, Rembug Desa, Musdes II, Musdes III dan Pelaksanaannya. Pada kegiatan musyawarah tersebut, rata-rata kehadiran warga miskin masih dibawah 60% dari jumlah warga miskin yang ada. Sedangkan pada tahapan pelaksanaan, ditemukan bahwa masyarakat yang ikut mengerjakan masih menerima upah sesuai dengan Standar Harga Satuan yang berlaku. Uraian mengenai kondisi partisipasi masyarakat, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah.
PERTANYAAN PENELITIAN : Dari latar belakang tersebut di atas dapat diperoleh suatu informasi bahwasanya pada lokasi penelitian terdapat bukti empirik kondisi partisipasi yang rendah yang diindikasikan hanya dari tingkat ketidakhadiran masyarakat miskin/rentan/atau wanita dalam kegiatan rapat. Yang menjadi pertanyaan penelitian adalah : Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Campurejo dalam pembangunan infrastruktur jalan paving desa pada program kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dan apa yang dapat dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat?
PERMASALAHAN PENELITIAN: •
•
Belum diketahuinya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan paving desa pada program kegiatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kecamatan Panceng Kabupaten Gresikprogram serta penyebab Belum diketahuinya tingkatPedesaan partisipasi(PPIP) masyarakat dalamCampurejo pembangunan infrastruktur jalan paving desa pada kondisi partisipasi tersebut.Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik kegiatan Pembangunan serta penyebab kondisi partisipasi tersebut. Belum adanya strategi peningkatan partisipasi masyarakat lebih lanjut dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan paving padastrategi programpeningkatan kegiatan Pembangunan Infrastruktur (PPIP) di Desapembangunan Campurejo infrastruktur Kecamatan Panceng Belumdesa adanya partisipasi masyarakat lebihPedesaan lanjut dalam pelaksanaan jalan Kabupaten Gresik paving desa pada program kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
•
SASARAN PENELITIAN
•
a. Mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan inftrastruktur dalam pembangunan infrastruktur jalan paving desa pada program kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dan penyebab kondisi partisipasi tersebut. b. Merumuskan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dalam pembangunan infrastruktur jalan paving desa pada program kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian Kegiatan analisis penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat atau gejala yang khusus dalam masyarakat secara tepat (Rianse dan Abdi, 2008:26), melalui pemaknaan dan penghayatan terhadap perilaku dan pikiran manusia. Metode pendekatan ini menggunakan observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Selain itu data primer diperoleh dengan penyebaran quisioner dan wawancara
Variabel Penelitian Variabel adalah faktor yang diteliti, memiliki ukuran yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan variable penelitian adalah variable tingkat partisipasi masyarakat.
Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat •Indikator •Indikator •Indikator •Indikator •Indikator
Prakarsa Pembiayaan Pengambilan Keputusan Kemampuan Memobilisai Tenaga Pelaksanaan Kegiatan
Item Kegiatan Partisipatif Kegiatan Musyawarah Desa I 2Juli 2008. Materi/Agenda kegiatan : 1. Mensosialisasikan Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan kepada aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat di tingkat desa; pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat di tingkat desa; 2. Memilih dan membentuk OMS/Pokmas/LKD sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa. 3. Memilih dan membentuk KD sebagai aktor pemberdayaan. 4. Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur perdesaan dan mengidentifikasi permasalahan
Kegiatan Musyawarah Desa II 12 Juli 2008. Materi/Deskripsi kegiatan : 1. Menetapkan jenis dan lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Adapun jenis kegiatan dan lokasi kegiatan di Desa Campurejo Kec. Panceng Kab.Gresik adalah pemasangan paving, tetapi untuk lokasi pemasangan belum dipastikan. 2. Merumuskan prioritas usulan yang ada dalam PJM. Prioritas pertama dari rumusan ini akan menjadi jenis kegiatan program pembangunan infrastruktur desa. Adapun prioritas pertama yang terpilih adalah pemasangan paving
Kegiatan Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) 15 Juli 2008. Materi/Deskripsi kegiatan : 1. Penyusunan rencana kerja pelaksanaan pembangunan infrastruktur. 2. Penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan. 3. Penyusunan Rencana Desain dan Anggaran Biaya
. Kegiatan Musyawarah Desa III 28 Juli 2008. Materi kegiatan : 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Campurejo Kec. Panceng Kab.Gresik, yaitu swakelola. 2. Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). Kegiatan Pemeliharaan
Kegiatan Pengawasan Pembangunan
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan
Kegiatan Pengambilan Sampel
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sesuatu yang dipelajari dari sampel, akan diberlakukan secara menyeluruh untuk populasi (Sugiyono, 2007).
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling. Merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya penguasa atau orang yang dianggap tahu mengenai permasalahan yang diteliti
Dalam penelitian ini diperoleh sampel sejumlah 17 sampel . 7 (tujuh) sampel berasal dari unsur masyarakat yang terdiri dari anggota Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Sedangkan dari unsure pemerintah terdapat 10 sampel yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Aparat Dinas PU Kabupaten Gresik, serta Fasilitator Teknik dan Manajemen
Analisis Skoring Untuk Penentuan Tingkat Partisipasi Analisa ini di maksudkan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Dari analisa ini akan diperoleh hasil akhir berupa posisi tingkatan partisipasi masyarakat.
N o.
Tingkat peran serta menurut arnstein
Keterangan
Digunakan skala yang telah dimodifikasi, yaitu dengan membagi menjadi tiga kriteria yaitu masyarakat, bersamasama dan pemerintah. Kriteria-kriteria tersebut diberi nilai 3 untuk keterlibatan masyarakat, 2 untuk keterlibatan bersama-sama, dan 1 untuk keterlibatan pemerintah
Skor
1
Manipulasi
Tidak ada partisipasi, pemerintah yang menetapkan keputusan, arakat diarahkan untuk masyarakat masyarakat diarahkan untuk mendukung keputusan tersebut.
1,00 – 1,25
2
Terapi
Tidak ada partisipasi, keputusan sudah dibuat dan merupakan alat pengobat (terapi) bagi masyarakat yang dianggap sakit.
1,26 – 1,50
3
Informasi
Partisipasi semu, keputusan sudah dibuat dan masyarakat luas perlu mengetahui keputusan tersebut.
1,51 – 1,75
4
Konsultasi
Partsipasi semu, pengambil keputusan melakukan konsultasi dengan masyarakat walaupun keputusan relative tidak bisa di ubah.
1,76 – 2,00
5
Penentraman
Partisipasi semu, rancangan keputusan telah matang. Untuk memperoleh legitimasi masyarakat di undang untuk hadir pada saat penetapan keputusan.
2,01 – 2,25
6
Kemitraan
Partisipasi aktif, masyarakat diperlakukan sebagai mitra kerja. Terdapat pertukaran gagasan.
2,26 – 2,50
7
Pelimpahan Kekuasaan
Partisipasi aktif, terjadi pembagian kewenangan antara pemerintah dan masyarakat terutama terkait kewenangan pengambil keputusan.
2,51 – 2,75
8
Kontrol Masyarakat
Partisipasi aktif, masyarakat memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mengendalikan pengambilan keputusan
2,76 – 3,00
Penilaian terhadap tiga criteria tersebut dilakukan pada lima indikator partisipasi masyarakat yaitu prakarsa, pembiayaan, pengambilan keputusan, kemampuan memobilissi tenaga dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang diidentifikasikan pada beberapa kegiatan partisipatif. Penilaian akan menghasilkan nilai maksimal 3 (untuk partisipasi masyarakat penuh) dan nilai minimal 1 (untuk tanpa partisipasi masyarakat). Interval antara 1 dan 3 tersebut kemudian dibagi menjadi 8 tingkatan partisipasi menurut Arnstein
Rekapitulasi Hasil Analisis Skoring NO.
PARAMETER
SKOR
POSISI PARTISIPASI PADA TANGGA ARNSTEIN
1
PRAKARSA
1.26
TERAPI
2
PEMBIAYAAN
1.29
TERAPI
3
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1.59
INFORMASI
4
MOBILISASI TENAGA
1.98
KONSULTASI
5
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
2.00
KONSULTASI
KONSULTASI Mengandung opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka dapat merupakan langkah penting dalam menuju peran serta penuh dari masyarakat. Akan tetapi bila konsultasi dengan masyarakat tersebut disertai dengan cara-cara peran serta yang lain, cara ini tingkat keberhasilannya rendah, karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering dipergunakan adalah survey tentang arah pikir masyarakat (attitude surveys) dan dengar pendapat (public hearing) dengan masyarakat
INFORMASI
TERAPI Dengan berkedok melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, para perancangan memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan penyakit jiwa dalam grup terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan, pada kenyataannya kegiatn tersebut lebih banyak untuk mengubah pola pikir masyarakat yang bersangkutan daripada mendapatkan masukan atau usulan-usulan dari mereka
Memberi informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggung jawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan peran serta masyarakat, meskipun t anpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negoisasi dari masyarakat. Dalam keadaan semacam itu, biasanya informasi diberikan pada saat-saat terakhir perencanaan sehingga masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan mempengaruhi rencana program terseburt, agar dapat menguntungkan mereka
Kendala Partisipasi Masyarakat N o .
KENDALA PRAKARSA N o.
Pilihan Penyebab
KENDALA PEMBIAYAAN
Pemimpin yang tidak mempunyai pengaruh dan pasif dalam mengambil inisiatif untuk memulai kegiatan partisipasi
32%
2
Terdapat hambatan dari masyarakat sendiri. misalnya masyarakat kurang mempunyai inisiatif;
68%
Pemimpin yang tidak mempunyai pengaruh dan pasif dalam mengambil inisiatif untuk memulai kegiatan partisipasi
6%
2
Masyarakat kurang mampu secara ekonomi; masyarakat yang mengharapkan insentif,; masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak mau mengorbankan sebagian miliknya untuk kepentingan bersama
84%
3
Kegiatan pembangunan tidak langsung mempengaruhi kebutuhan mendasar anggota masyarakat
10%
KENDALA PENGAMBILAN KEPUTUSAN N o.
Penyebab
Prosen tase
1 Prosen tase
1
Pilihan Penyebab
KENDALA MOBILISASI TENAGA N o.
Prosent ase
Penyebab
Prosent ase
1
Kurangnya kesadaran pihak pemerintah akan pentingnya partisipasi serta kebijakan maupun aturan yang kurang mendukung terwujudnya partisipasi
18%
1
Kurangnya kesadaran pemerintah akan pentingnya partisipasi serta kebijakan maupun aturan yang kurang mendukung terwujudnya partisipasi.
26%
2
Masyarakat tidak terorganisir dan tidak memiliki kapasitas memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan
74%
2
Masyarakat tidak terorganisir dan tidak memiliki kapasitas memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses penyediaan tenaga.
74%
3
Kegiatan pembangunan tidak langsung mempengaruhi kebutuhan mendasar anggota masyarakat
8%
KENDALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN No . 1
2
Penyebab Pemimpin yang tidak mempunyai pengaruh dan pasif dalam mengambil inisiatif untuk memulai kegiatan partisipasi Masyarakat tidak memiliki kapasitas memadai untuk terlibat secara produktif dalam pelaksanaan pembangunan
Prosenta se 34%
66%
Analisa Triangulasi
Teknik analisa ini digunakan untuk merumuskan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PPIP di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Analisa Triangulasi merupakan suatu metode analisis untuk mengatasi masalah akibat dari kajian mengandalkan satu teori saja, satu macam data atau satu metode penelitian saja. (Rianse dan Abdi, 2008:225). Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Terdapat minimal tiga macam triangulasi, yaitu (Sugiyono, 2007: 273-274): •Triangulasi sumber data Pada triangulasi sumber data, data di cek kredibilitasnya dari berbagai sumber data yang berbeda dengan teknik yang sama misalnya, mengecek sumber data antara bawahan, atasan dan teman. •Triangulasi teknik pengumpulan data Pada triangulasi teknik pengumpulan data, data di cek kredibilitasnya dengan menggunakan berbagai teknik yang berbeda dengan sumber data yang sama. •Triangulasi waktu pengumpulan data Pada triangulasi waktu pengumpulan data, data dicek kredibilitasnya dengan waktu yang berbeda-beda namun dengan sumber data dan teknik yang sama
Triangulasi menjadikan data yang diperoleh dalam penelitian menjadi lebih konsisten, tuntas dan pasti serta meningkatkan kekuatan data (Sugiyono, 2007:241). Dalam penelitian mengenai partisipasi masyarakat ini, analisis triangulasi digunakan untuk menjawab sasaran kedua yaitu strategi peningkatan partisipasi masyarakat.
Dengan metode analisis ini, dilakukan pembandingan antara fakta empiris mengenai partisipasi masyarakat di lokasi studi, referensi literatur mengenai upaya peningkatan partisipasi serta hasil penelitian sebelumnya mengenai upaya peningkatan partisipasi masyarakat
S A R A N
Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat di desa Campurejo. 1.Peran pemerintah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan keterampilan dan kepedulian individu. Hal ini bisa dilakukan melalui sosialisasi, pendidikan dan ketrampilan mengenai segala sesuatu yang terkait dengan partisipasi masyarakat. 2. Masyarakat perlu terus diberikan motivasi dan dorongan untuk mau berpartisipasi melalui pemberdayaan yang terus menerus, terarah dan terencana agar kelak diperoleh masyarakat yang mandiri dalam hal pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur yang diperlukan
