Sesi 2:
Bagaimana posisi BOK dalam perencanaan dan penganggaran KIA di Kabupaten?
Isi • • • •
Pengantar Memahami BOK Analisis Risiko kebijakan BOK Saran
Pengantar: Makna Investment Case • membuat suatu benang merah dari proses perencanaan yang rasional • Kenyataan di lapangan perencanaan sering tidak rasional
Masalah Solusi - Strategi Perencanaan Penganggaran
Desentralisasi di Indonesia • Kesehatan merupakan urusan rumahtangga di daerah • Perencanaan diharapkan terjadi di daerah dengan basis di Kabupaten • Pemerintah pusat memberikan bantuan kepada daerah tidak mampu dan program prioritas nasional (misal KIA)
Risiko BOK: BOK bisa tidak efektif andaikata: 1. Terjadi ketidak tepatan perencanaan di puskesmas dan kabupaten. 2. Ada masalah dalam penyaluran (dalam konteks Bentuk TP) 3. Penggunaan dan pertanggung-jawaban
Review Bantuan Operasional Kesehatan
Latar Belakang (1) • Keterbatasan biaya operasional untuk pelayanan kesehatan. • Beberapa pemerintah daerah masih sangat terbatas dalam mencukupi kebutuhan biaya operasional kesehatan Puskesmas di daerahnya • Masih terjadi disparitas antar berbagai determinan sosial di masyarakat yang meliputi perbedaan antar wilayah, antar pendidikan masyarakat, antar sosial ekonomi masyarakat dan determinan sosial lainnya
Latar Belakang (2) • Empat fungsi Puskesmas dinilai belum berjalan optimal yaitu: Puskesmas sebagai pusat pembangunan wilayah berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan perorangan primer, dan pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer • Sampai bulan Desember 2010 terdapat – – – –
8.967 Puskesmas 22.273 Pustu 32.887 Poskesdes dan 266.827 Posyandu
Definisi Dana BOK Adalah bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan kabupaten/kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan menuju Millennium Development Goals (MDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif.
Dasar Hukum BOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Undang-undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. PP 65/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal. PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pusat dan Daerah. PP 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Undang-undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan. Permendagri Nomor 13/2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59/2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Permenkes Nomor 741/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Catatan: tidak membahas PP Dana Perimbangan
Tujuan • Tujuan Umum – Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif Puskesmas untuk mewujudkan pencapaian target SPM Bidang Kesehatan dan MDGs pada tahun 2015
• Tujuan Khusus – Meningkatnya cakupan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. – Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat – Terselenggaranya proses Lokakarya Mini di Puskesmas dalam perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Sasaran 1. 2. 3. 4.
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Puskesmas dan jaringannya Poskesdes Posyandu
Ruang Lingkup Kegiatan A. Upaya Kesehatan di Puskesmas Upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang meliputi: 1. Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana 2. Imunisasi 3. Perbaikan Gizi Masyarakat 4. Promosi Kesehatan 5. Kesehatan Lingkungan 6. Pengendalian Penyakit
Garis Besar Kegiatan Upaya Kesehatan Puskesmas dengan dana BOK 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pendataan sasaran (ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita, kasus risiko tinggi, rumah tangga, siswa, sekolah, pasangan usia subur, wanita usia subur, tempat-tempat umum, dll) Surveilans (gizi, KIA, imunisasi, penyakit menular, penyakit tidak menular, vektor, dll) Kunjungan rumah/lapangan (kasus drop out, kasus risiko tinggi, perawatan kesehatan masyarakat, pendampingan minum obat, pemasangan stiker P4K, dll) Pelayanan di Posyandu (penimbangan, penyuluhan, pelayanan KIA, KB, imunisasi, gizi dll) Kegiatan sweeping, penjaringan, pelacakan, dan penemuan kasus Pengambilan spesimen
7. Pengendalian dan pemberantasan vektor (fogging, spraying, abatisasi, pemeriksaan jentik, pembagian kelambu, dll) 8. Kegiatan promosi kesehatan termasuk untuk mendukung program prioritas (penyuluhan, konseling luar gedung, pembinaan Poskesdes dan Posyandu, dll) 9. Kegiatan pemantauan (sanitasi air bersih, rumah, tempat-tempat umum, pengelolaan sampah, dll) 10. Pengambilan vaksin 11. Rujukan dari Poskesdes ke Puskesmas dan atau dari Puskesmas ke Rumah Sakit terdekat untuk kasus KIA risiko tinggi dan komplikasi kebidanan bagi peserta Jampersal 12. PMT penyuluhan dan PMT pemulihan untuk balita 6-59 bulan dengan gizi kurang
Alokasi Dana BOK 1. Alokasi Dana per kab/kota Besaran dana sesuai SK Kemenkes dan pengelolaan keuangan dengan Buku Pedoman Pengelolaan Keuangan BOK 2. Alokasi Dana per Puskesmas Besaran alokasi di tetapkan sesuai SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai kondisi seperti Jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan wilayah, cakupan program, jumlah tenaga kesehatan di puskesmas, situasi dan kondisi yang ditentukan dinkes kab/kota.
Pemanfaatan dana BOK 1. Upaya Kesehatan a. Biaya transportasi petugas puskesmas, pustu,poskesdes, kader kesehatan dan dukun beranak untuk pelayanan luar gedung b. Biaya transportasi rujukan dari desa ke puskesmas ke rumah sakit terdekat untuk peserta Jmapersal dengan resiko tinggi,komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir c. Biaya penginapan sesuai aturan (untuk desa terpencil) d. Uang harian, bila diperlukan sesuai peraturan yang berlaku (untuk desa terpencil/sulit dijangkau) e. Pembelian bahan PMT penyuluhan dan PMT pemulihan untuk balita usia 6-59 bulan dengan gizi kurang
2. Penunjang a. Pembelian ATK dan penggandaan (untuk Posyandu dan Poskesdes) b. Biaya transportasi dan pembelian konsumsi untuk orientasi/refreshing/penyegaran kader kesehatan c. Biaya transportasi untuk peserta rapat koordinasi dengan lintas sektor/tokoh masyarakat/tokoh agama/kader kesehatan ke Puskesmas d. Pembelian konsumsi untuk peserta rapat koordinasi dengan lintas sektor/tokoh masyarakat/tokoh agama/kader kesehatan ke Puskesmas e. Pembelian bahan kontak
3. Manajemen Puskesmas a. Pembelian ATK dan penggandaan untuk Lokakarya Mini Puskesmas b. Biaya transportasi peserta Lokakarya Mini Puskesmas c. Pembelian konsumsi untuk Lokakarya Mini Puskesmas d. Biaya transportasi/biaya pos untuk pengiriman laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
4. Pemeliharaan Ringan Puskesmas Pemanfaatan dana untuk pemeliharaan ringan yang dimaksud secara garis besar adalah sebagai berikut: a.
Pemeliharaan ringan alat kesehatan Puskesmas. Contoh: pemeliharaan cold chain, termasuk pembelian bahan bakar minyak b. Pemeliharaan ringan sarana sanitasi dan air bersih Puskesmas c. Pemeliharaan ringan sarana instalasi listrik Puskesmas d. Pemeliharaan ringan sarana dan ruang pelayanan Puskesmas e. Pembelian termos vaksin, bola lampu, tirai/gorden, seprai, sarung bantal, ember, gayung, sapu, keset. Besaran alokasi pemeliharaan ringan di Puskesmas maksimal 5% dari total anggaran BOK yang diterima Puskesmas.
Hal-hal yang boleh dimanfaatkan dengan dana BOK 1. Transport petugas kesehatan/kader kesehatan. 2. Bahan penyuluhan, bahan kontak. 3. Penggandaan materi rapat dalam rangka Lokakarya Mini. 4. Konsumsi rapat dalam rangka Lokakarya Mini. 5. Uang penginapan (untuk desa terpencil/sulit dijangkau). 6. Uang harian (untuk desa terpencil/sulit dijangkau). 7. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan dan PMT pemulihan dengan bahan lokal.
Hal-hal yang tidak boleh dimanfaatkan dengan dana BOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Upaya pengobatan dan rehabilitasi. Penanganan gawat darurat. Rawat inap. Pertolongan persalinan. Gaji/honor. Investasi/belanja modal. Pemeliharaan gedung atau kendaraan. Operasional kantor (misal: listrik, air, Alat Tulis Kantor (ATK), fotokopi) 9. Obat, vaksin dan alat kesehatan.
PEMANFAATAN DANA BOK UNTUK KIA: Transport petugas Puskesmas dalam rangka ante-natal care (ANC), persalinan, post-natal care (PNC) dan kunjungan nifas (KN) termasuk ruang lingkup kegiatan tersebut di atas.
Penunjang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Keberhasilan pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif dalam upaya kesehatan perlu didukung oleh kegiatan penunjang yang meliputi: 1. Bahan kontak 2. Refreshing/penyegaran/orientasi kader kesehatan 3. Rapat koordinasi dengan lintas sektor/tokoh masyarakat/tokoh agama/kader kesehatan 4. Operasional Posyandu dan Poskesdes
Pengelolaan BOK
Pengelolaan dana Tugas pembantuan sebagai sumber dana penyelenggaraan BOK: 1) Setelah Bupati/Walikota menerima SK Menteri Kesehatan tentang pelimpahan wewenang selaku Pengguna Anggaran (PA), Pengguna Barang (PB) dalam pengelolaan anggaran pada Kementerian Kesehatan, Bupati/Walikota menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku KPA membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Keuangan BOK tingkat Kabupaten/Kota, yang terdiri dari: a) b) c) d) e)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penguji dan Penandatanganan SPM (PPSPM) Bendahara Keuangan Sekretariat Pengelola Anggaran Pengelola SAI, yang terdiri dari: 1. SAK 2. SIMAK BMN
f) Pengelola keuangan Puskesmas
4. Tim Pengelola BOK Puskesmas Kepala Puskesmas membentuk Tim Pengelola BOK Puskesmas dengan komposisi sebagai berikut: a. Ketua b. Pengelola Keuangan c. Anggota
Yang perlu diingat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Dana BOK merupakan dukungan Pemerintah, bukan merupakan dana utama operasional Puskesmas, oleh karena itu Pemerintah Daerah tetap berkewajiban menyediakan dana operasional yang tidak terbiayai melalui BOK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 2. Dana BOK harus dimanfaatkan sepenuhnya secara langsung oleh Puskesmas untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan tidak dijadikan sumber pendapatan daerah sehingga tidak boleh disetorkan ke kas daerah.
3. Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas yang diselenggarakan secara rutin (periodik bulanan/triwulanan).
4. Satuan biaya setiap jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang dibiayai BOK mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah (Perda). Jika belum terdapat Perda yang mengatur hal itu, maka satuan biaya tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota atas usulan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. 5. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip keterpaduan, kewilayahan, efisien, dan efektif.
Mekanisme pelaporan dana BOK • Pelaporan BOK meliputi pelaporan kegiatan secara menyeluruh dan pelaporan keuangan, yang dikirimkan secara berjenjang dari Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan seterusnya sampai ke tingkat pusat dengan rincian sebagai berikut: 1. Rekapitulasi laporan dari masing-masing Puskesmas dikirm ke Kabupaten/Kota. 2. Kabupaten/Kota merekap seluruh laporan Puskesmas kemudian dikirim ke propinsi. 3. Propinsi merekap seluruh laporan Kabupaten/Kota lalu dikirim kepada Tim Pengelola Tingkat Pusat. • Untuk Puskesmas terpencil/sangat terpencil, periode pengiriman laporan dapat diatur berdasarkan kesepakatan antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Analisis dalam konteks Risiko: BOK bisa tidak efektif andaikata: 1. Terjadi ketidak tepatan perencanaan di puskesmas dan kabupaten. 2. Ada masalah dalam penyaluran (dalam konteks masalah Tugas Pembantuan) 3. Masalah penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOK
1. Terjadi ketidak tepatan perencanaan di puskesmas dan kabupaten 1. Perencanaan mikro di puskesmas tidak dilakukan dengan baik 2. Perencanaan di level kabupaten tidak dilakukan dengan baik (catatan: saat ini tidak ada program khusus Kemenkes untuk perbaikan perencanaan kesehatan di Kabupaten. DTPS tidak berjalan lagi).
3. Kabupaten tidak sempat melakukan perencanaan. Sibuk dengan pengelolaan dana, termasuk BOK
Masalah dalam Proses Perencanaan Masalah Solusi - Strategi Perencanaan • BOK memberikan tambahan dana untuk penganggaran, khususnya utk operasional Puskesmas
Penganggaran
2. Ada masalah dalam penyaluran (dalam konteks Bentuk TP) • Gambaran pemanfaatan dana BOK di 4 kab/kota wilayah IC study
Tasikmalaya BOK 2010 • Ujicoba di 2 Puskemas dengan dana 100 juta dan 18 juta • Evaluasi masih dalam pembahasan terhadap pelaksanaan BOK 2010
BOK 2011 • Dana BOK 2011 berjumlah 1,350 milyar • Besaran alokasi dana sesuai jumlah desa, yang terbesar 118 juta dan yang terkecil 46 juta . • BOK àdana Tugas Pembantuan • Kendala: – Pelaksanaan harus integrasi dengan dana Jampersal dan Jamkesmas – Perlu ada penjelasan juknis lebih lanjut untuk pelaksanaan oleh Puskesmas – Karena Tugas Pembantuan birokrasi pencairan uang lebih lama
• Sampai hari ini belum ada pelaksanaan karena belum ada POA dan masih dalam pembahasan
Merauke BOK 2010 • Dana BOK 2010 untuk 12 Puskesmas yang terbesar 32 juta dan terkecil 10 juta • Kendala: – Tidak ada dana penunjang dari kabupaten – Keluar dana bulan Okt / Nov – Pertanggungjawaban akhir tahun berlebih /overlap dengan dana yang lain – Juknisnya terlalu luas dan harus di perjelas lagi untuk puskesmas
BOK 2011 • Total dana 4,250 milyar untuk 20 Puskesmas • Belum ada pelaksanaan untuk BOK 2011 karena belum ada SK tentang Pengelola dan BOK 2011
Sikka BOK 2010
BOK 2011 • Alokasi Dana BOK: 5,75miliar Rupiah • Belum berjalan
Pontianak BOK 2010
BOK 2011 • Alokasi Dana BOK: 2,3miliar Rupiah • Belum berjalan
Ada kemungkinan: • Terjadi permasalahan dalam penyaluran dana BOK sampai bulan Mei. • Sebagai catatan: dana operasional seharusnya berjalan terus selama 12 bulan (idealnya). Berbeda dengan dana investasi.
3. Masalah penggunaan dan pertanggung-jawaban dana BOK • Belum dapat dilihat • Ada kemungkinan mempunyai kesulitan karena BOK merupakan APBN. • Apabila APBN akan berubah menjadi Performance Based Budget, maka kesulitan akan timbul semakin besar.
Saran untuk Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah 1. Perlu perbaikan perencanaan di Kabupaten dan Puskesmas. Adanya BOK diharapkan mendorong perencanaan di Kab. 2. Karena sudah ada tanda-tanda kesulitan pencairan: perlu ada monitoring pelaksanaan BOK secara ketat oleh kelompok independen. 3. Perlu difikirkan kembali bentuk TP sebagai chanelling. Ada kemungkinan DAK (yang masuk APBD) lebih baik sebagai chanelling BOK.
Terimakasih
