Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Bukti untuk Sektor KIA sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Papua Marthias, 1M. Faozi Kurniawan, 1Likke Prawidya Putri, 1Deni Harbianto, 2Deswanto Marbun, Robin Nandy2, 1Laksono Trisnantoro 1Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada 2UNICEF Indonesia 1Tiara
Dipresentasikan di Kongres InaHEA 2, 8-10 April 2014
Latar Belakang • Tingginya AKI, AKB, dan AKABA di Indonesia • Peran daerah: Perencanaan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor, lintas kewenangan dan lintas kewilayahan pemerintah daerah • Fakta: • Kapasitas perencanaan yang beragam antar daerah • Belum semua daerah memiliki perencanaan yang terintegrasi dalam satu bentuk koordinasi di pemerintah • Pentingnya peran pemerintah daerah dalam perencanaan lintas sektoral di bidang kesehatan dalam konteks desentralisasi
Latar Belakang
Kematian neonatal lebih buruk
Perlu perencanaan dan penganggaran yang lebih terintegrasi di daerah (bottomup) yang dipadu dengan topdown
Fakta yang ditemui: Daerah cenderung tidak mempunyai ownership cukup dalam KIA
Konsep Perencanaan Berbasis Bukti Merupakan salah satu pendekatan lintas sektor yang sistematis untuk perencanaan kesehatan ibu dan anak di daerah: Operational research; kabupaten di Papua, 2012-2015 • Berbasis bukti10(evidence-based): bukti di tingkat lokal serta scientific Observasi Implementasi Perencanaan evidence di tingkat global dan Penganggaran Berbasis Bukti sektor KIA dinilai melalui: (1) adanya peningkatan alokasi pembiayaan untuk program kesehatan ibu dan anak • (2) Menggunakan analisis sumbatan (bottleneck) adanya alokasi perencanaan dan penganggaran KIA lintas yang sektor mempunyai secara terpadu indikator kuantitatif kualitatif untuk supply dan demand-side Sumber data untuk dan penilaian: dokumen Rencana Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2011–2014 • Memperkuat perankabupaten provinsipada dantahun akademisi lokal (di lokasi intervensi) sebagai fasilitator • Menempatkan Bappeda sebagai koordinator utama perencanaan daerah, sehingga mampu untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan lembaga daerah (SKPD)
Konsep Perencanaan Berbasis Bukti Operational research; 10 kabupaten di Papua, 2012-2015 Observasi Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Bukti sektor KIA dinilai melalui: (1) adanya peningkatan alokasi pembiayaan untuk program kesehatan ibu dan anak (2) adanya alokasi perencanaan dan penganggaran KIA lintas sektor secara terpadu Sumber data untuk penilaian: dokumen Rencana Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) kabupaten pada tahun 2011–2014
Konsep Perencanaan Berbasis Bukti Dinas Kesehatan Kabupaten + Provinsi
Pemb. Operational research; 10 kabupaten diDPRD Papua, 2012-2015 Wanita Observasi Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Bukti sektor KIA dinilai melalui: (1) adanya peningkatan alokasi pembiayaan untuk program kesehatan ibu dan anak (2) adanya alokasi perencanaan dan penganggaran KIA lintas sektor secara terpadu Rumah Balai Sumber data untuk penilaian: dokumen Rencana Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Sakit Pelatihan Daerah Perubahan Anggaran (DPPA) kabupaten pada tahun 2011–2014 Bappeda
Dinas Sosial
Akademisi
BPMK
Puskesmas
Hasil
Hasil Analisa Bottleneck (wilayah pegunungan)
Hasil Analisa Bottleneck (wilayah dataran rendah) Linakes [% Supplies]: % villages midwifes without interruption in stock of midwife kit for the last 3 months [% Staff]: % Availability of midwives in relation to need [% Access]: % villages with access to health facility within acceptable distance [% Utilisation]: % deliveries assisted by a Skilled Birth Attendant (Village Midwife, midwife or physician) [% Continuity]: % deliveries assisted by a Skilled Birth Attendant in a facility [% Quality]: % deliveries assisted by a SBA with APNtraining in a facility 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Perubahan Jumlah Anggaran Kesehatan 1st Round EBaP District MNCH Budget Trend (in millions) $5,000
$4,642
$4,500 $3,938
$4,000
$3,617
$3,500
$3,140
$3,000 $2,532
$2,500 $1,969
$2,000
$1,365
$1,500 $1,000
$2,239
$2,119
$842
$1,040
$830
$500 $0
Jayawijaya
Boven Digoel 2011
2012
2013
Yapen 2014
Perubahan Proporsi Anggaran Kesehatan Kepulauan Yapen Total DHO Budget (in million, IDR) IDR25,000
IDR20,000
IDR15,000
IDR10,000
IDR5,000
IDR0 2011
2013 Total direct budget without infrastructures
Infrastructure
Perubahan Jumlah Anggaran Kesehatan 2nd Round EBaP Districts MNCH Budget Trend (in millions) 4,500
4,131
4,000 3,500 2,850
3,000 2,500 2,000 1,500
1,800 1,413 1,144
1,550 1,288
1,190
1,000 500 0 Jaya pura
Biak
Supiori 2013
2014
Paniai
Sumber Pembiayaan Lintas Sektor DAU 9% Otsus 31%
20132 014
DAK 60%
DAU 24%
Lintas Sektor 29%
Otsus 7% DAK 40%
Sumber Pembiayaan Bidang KIA Sumber Dana Kegiatan KIA Kepulauan Yapen, 2011
Sumber Dana Kegiatan KIA Kepulauan Yapen, 2013
DAU, 50,000,000 , 3%
DAU, 485,000,000 , 16%
DAK, 343,500,000 , 23%
Otsus, 1,102,022,222 , 74%
Otsus, 2,317,847,490 , 75%
DAK, 275,000,000 , 9% DAU DAK Otsus
Pembahasan Dengan kondisi supply-side yang serupa, hasil yang dicapai bervariasi antara 1 daerah dengan lainnya Operational research; 10 kabupaten di Papua, 2012-2015 • Peran staf Bappeda dandan Dinkes yang dominan sehingga mengObservasi Implementasi Perencanaan Penganggaran Berbasis Bukti sektor KIA dapat dinilai melalui: (1) adanya peningkatan alokasi pembiayaan program kesehatan advokasi kepala daerah dan Timuntuk Anggaran (TAPD) ibu dan anak (2) adanya alokasi perencanaan dan penganggaran KIA lintas sektor secara terpadu • Kapasitas dari Rencana tingkatPelaksanaan provinsi Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Sumber data untuk fasilitator penilaian: dokumen Perubahan Anggaran (DPPA) kabupaten pada tahun 2011–2014
• Komitmen kepala daerah • Kapasitas fiskal daerah • Situasi dan kondisi masyarakat dan geografis
Pembahasan (2) Koordinasi Perencanaan Daerah & Lintas Sektoral 1. Bappeda mampu menjadi leading sector perencanaan kesehatan di daerah 2. Koordinasi antara Dinas Kesehatan & RSUD, serta SKPD non-kesehatan perlu Operationalditingkatkan research; 10 kabupaten di Papua, 2012-2015sebagai mediator Bappedaa dapat berperan Observasi Implementasi Perencanaan danperencanaan Penganggaranyang Berbasis Bukti bukti sektor dan KIA dinilai melalui: 3. Dengan dukungan Bappeda, berbasis data daerah (1) adanya pembiayaan untuk program kesehatan dan anak dapatpeningkatan diadvokasialokasi dengan baik ke Pemda dan DPRD melaluiibu integrasi perencanaan (2) alokasi perencanaan dan penganggaran KIAuntuk lintas mengakomodasi sektor secara terpadu 4. adanya Peningkatan Kapasitas Perencana di Daerah kebutuhan daerah SDM, Akses, Utilisasi Pelayanan,Anggaran Kontinuitas dan Kualitas Pelayanan) Sumber data untuk(Suplai, penilaian: dokumen Rencana Pelaksanaan (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) kabupaten pada tahun 2011–2014 perencanaan daerah Konsultan teknis sebagai pendamping/fasilitator 1. Tim Perencanaan Berbasis Bukti Provinsi Papua terdiri dari akademisi lokal, Dinas Kesehatan dan Bappda Provinsi 2. Tim provinsi memiliki potensi sebagai konsultan teknis perencanaan level kabupaten/kota 3. Dukungan politis di daerah penting dalam keberlanjutan tim teknis untuk perencanaan daerah
Simpulan • Peningkatan jumlah alokasi anggaran KIA dipengaruhi oleh banyak faktor, salah disatunya: kapasitas staf yang Operational research; 10 kabupaten Papua, 2012-2015 Observasi Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Bukti sektor KIA dinilai melalui: ‘mendampingi’ anggaran kapasitas staf perlu (1) adanya peningkatan dokumen alokasi pembiayaan untuk program kesehatan ibu dan anak (2) adanya alokasi perencanaan dan penganggaran KIA lintas sektor secarapenggunaan terpadu ditingkatkan, salah satunya dengan penekanan Sumber data untuk penilaian: dokumen Rencana Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaranberbasis (DPPA) kabupaten tahun 2011–2014 intervensi buktipada dan data lokal • Perencanaan yang sistematis dan didukung oleh data serta bukti dapat berkontribusi meningkatkan alokasi dana kesehatan melalui advokasi di level daerah
Rekomendasi • Perencanaan terpadu KIA di daerah harus dalam satu jalur koordinasi yang2012-2015 terintegrasi dibawah BAPPEDA. Operational research; pemerintah 10 kabupaten di Papua, Observasi Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Bukti sektor KIA dinilai melalui: • (1) Perencanaan tingkat kabupaten/kota memerlukan adanya peningkatandialokasi pembiayaan untuk program kesehatan ibu dan anak (2) adanya alokasi perencanaan dan penganggaran KIA lintas sektor secara terpadudan pendampingan dari tingkat provinsi, terutama Dinkes Sumber data untuk penilaian: dokumen Rencana Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) kabupaten pada tahun 2011–2014 Bappeda potensi penggunaan dana dekonsentrasi untuk Dinkes Provinsi
