SUB-KONTRAK PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS DI PEMERINTAHAN DAN AKADEMIK UNTUK PEMBANGUNAN KESEHATAN BERBASIS BUKTI DI INDONESIA
Perjanjian ini dibuat di
Jol:o~HJ
pada hari
~~~~~~~~
ANTARA:
.::z '
())'/.o/;v
2016
Australian National University, (ABN 52 234 063 906), sebuah lembaga yang didirikan di bawah Australian National University Act 1991 (Cth) yang diwakili oleh Lembaga Penelitian Kesehatan
Penduduk ACT, 2601 ('ANU'). DENGAN:
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA DAN MAtJAJEMEN KESEHATAN, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KESEHATAN
KEMENTERIAN
KESEHATAN, REPUBLIK INDONESIA, Jalan Percetakan Negara 29, Jakarta 10560, Indonesia (Balitbangkes-Kemenkes) Pernyataan
P. ANU telah menandatangani Perjanjian Pendanaan dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, Pemerintah Australia untuk melakukan Kegiatan bernama Peningkatan kapasitas di lembaga pemerintah dan akademik untuk pembangunan kesehatan berbasis bukti di Indonesia ("Kegiatan"). B. ANU akan membutuhkan kerja sama dengan Balitbangkes-Kemenkes dalam
melaksan~kan
kegiatan-kegiatan untuk membangun kapasitas di
lembaga pemerinta!l dan akademik untuk pembangunan kesehatan berbasis bukti di Indonesia.
C. Balitbangkes-Kemenkes
harus
disediakan
beberapa
dana
yang
disediakan oleh DFAT melalui ANU di bawah Perjanjian Pembiayaan untuk pencapaian tujuan dari Perjanjian Pendanaan. D. Para pihak menyetujui persyaratan yang ditetapkan di bawah ini. 1.
INTERPRETASI
1.1 Kecuali jika konteks mempersyaratkan hal lain, definisi-definisi berikut tergabung dalam Perjanjian ini: "Kegiatan' adalah yang dijelaskan dalam Pernyataan A. 'Perjanjian Pendanaan' adalah perjanjian antara ANU dan Departemen
Luar Negeri dan Perdagangan ('DFAT') , Pemerintah Australia dalam kaitannya dengan Kegiatan bernama Peningkatan kapasitas di lembaga pemerintah dan akademik untuk pembangunan kesehatan berbasis bukti di Indonesia tanggal 19 Desember 2014 yang terlampir sebagai Lampiran A. [Catatan: 'Perjanjian pembiayaan' ini termasuk sebagai Lampiran A untuk tujuan referensi saja , Lampiran tidak mengikat BALITBANGKESKEMENKES] 'Perjanjian' adalah dokumen ini dengan jadwal-jadwal dan lampiran-
lampiran. 'Daftar lampiran'.
Lampiran A:
Naskah lengkap dari Perjanjian Pembiayaan antara ANU
dan DFAT. Lampiran B: Rincian Kegiatan yang diusulkan ANU untuk DFAT berdasarkan Perjanjian Pendanaan yang diberikan DFAT. Lampiran C: Rincian kegiatan spesifik yang dilakukan di bawah tanggung jawab BALITBANGKES-KEMENKES, disebut dengan kegiatan spesifik BALITBANGKES-KEMENKES.
2
)
Lampiran
D:
Rincian
pembiayaan
yang
disalurkan
kepada
BALITBANGKES-KEMENKES untuk melaksanakan kegiatan spesifik BALITBANGKES-KEMENKES. 'Keglatan Speslfik BALITBANGKES-KEMENKES' adalah bagian dari
projek yang harus dilakukan BALITBANGKES-KEMENKES seperti yang dijelaskan dalam Lampiran C. 'Material Kegiatan' adalah setiap material yang keberadaannya adalah
sebagai
bagian
dari,
atau
bertujuan
untuk,
Kegiatan
Spesifik
BALITBANGKES-KEM EN KES. 'Perlode Perjanjlan' adalah periode sebagaimana ditentukan dalam
klausul 2.1 dimana Kegiatan Spesifik BALITBANGKES-KEMENKES harus selesai. 'Tanggal Berlakunya Perjanjian' adalah tanggal dimana Perjanjian
ditandatangani oleh para Pihak, ataupun bila ditandatangani pada hari yang
berbeda,
tanggal
yang
dipakai
adalah
tanggal
terakhir
ditandatangani. 'Material yang telah ada' adalah semua material yang telah ada
sebelum Tanggal Permulaan Perjanjian atau material yang dihasilkan ataupun dikumpulkan secara terpisah dari Perjanjian ini: a) Yang tergabung dalam; b) Disertakan dengan, atau sebagai bagian dari; atau c) Yang harus disertakan dengan, atau sebagai bagian dari Material Kegiatan. 'Anggaran' mengacu pada anggaran yang ditetapkan dalam Lampiran D. 'Dana' adalah :
a) Sejumlah dana yang dikeluarkan dalam Perjanjian ini oleh ANU kepada BALITBANGKES-KEMENKES seperti yang ditentukan dalam Lampiran D sebagai 'Biaya'
3
i
b) Sebagaimana mengacu pada dana yang digunakan BALITBANGKESKEMENKES untuk, melaporkan, atau pembebasan dana, termasuk pendapatan bunga yang diperoleh dari dana-dana tersebut. 'Pihak' memilki arti baik ANU ataupun BALITBANGKES-KEMENKES dan
'Para
Pihak'
adalah
kedua
pihak
ANU
dan
BALITBANGKES-
KEMENKES. 'Personil'
adalah,
setiap
pegawai,
karyawan,
agen,
relawan ,
subkontraktor atau penasihat profesional dari para Pihak. 'Laporan' memiliki arti seperti yang telah diberikan pada Annex C. 'Jangka waktu' adalah jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana
dimaksud dalam klausul 2. 1.2 Apabila muncul maksud yang berlawanan dengan perjanjian ini, maka: a) Kata-kata bentuk tunggal termasuk jamak, kata-kata bentuk jamak termasuk tunggal; b) Kata-kata mengacu orang termasuk dalam kemitraan dan badan baik perusahaan ataupun sebaliknya; c) Semua rujukan kepada mata uang Dollar adalah mata uang Dollar Australia d) Rujukan pada peraturan atau undang-undang (yang tertinggi ataupun turunannya)
adalah
pada
peraturan
atau
undang-undang
dari
Persemakmuran Australia atau Republik Indonesia sebagaimana ditentukan, dan apabila diubah maka mengacu pada peraturan atau undang-undang yang diubah. 2.
MASA BERLAKU DAN PEMBATALAN PERJANJIAN
2.1 Kecuali dibatalkan sebelumnya, maka Perjanjian ini efektif berlaku mulai dari Tanggal Berlakunya Perjanjian sampai dengan 30 Juni 2018. 2.2 Dalam hal Perjanjian Pendanaan antara DFAT dan ANU dibatalkan atau dikurangi ruang lingkupnya disebabkan alasan apapun, maka ANU 4
dimungkinkan untuk mengakhiri Perjanjian ini atau mengurangi ruang lingkupnya dengan pemberitahuan tertulis kepada BALITBANGKESKEMENKES. 2.3 Apabila
ANU
Perjanjian
ini
dan
BALITBANGKES-KEMENKES
dapat
dibatalkan
oleh
salah
saling
satu
menyetujui,
Pihak
dengan
pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam 30 (tiga puluh) hari. 2.4 Salah satu Pihak dapat membatalkan Perjanjian ini apabila terjadi pelanggaran material atau kepailitan dengan pemberitahuan pembatalan tertulis dalam 90 (sembilan puluh) hari, dengan menyatakan alasanalasan pembatalan. 2.5 Dalam hal terjadi pembatalan BALITBANGKES-KEMENKES wajib: a) Menghentikan pengeluaran setiap dana yang tidak dikomitmenkan; b) Membuat laporan dana yang sudah dikeluarkan untuk Kegiatan sampai dengan tanggal pembatalan dan dikirimkan kepada ANU; dan c) Mengembalikan setiap dana yang tidak dikomitmenkan yang sudah dibayar oleh ANU, berikut bunga yang tidak dikomitmenkan dan belum dikeluarkan,
dalam
waktu
30
(tiga
puluh)
hari
dari
tanggal
pemberitahuan pembatalan. 2.6 Sebelum tanggal pembatalan tidak akan ada pengembalian dana Kegiatan BALITBANGKES-KEMENKES yang sudah dikeluarkan. 2.7 Output yang diharapkan dari Perjanjian ini akan disesuaikan dengan kesepakatan yang saling menguntungkan para Pihak agar sepadan dengan dana-dana yang dikeluarkan saat tanggal pembatalan . 2.8 Dalam hal pemberitahuan pembatalan dilakukan oleh salah satu Pihak di bawah klausul 2.3, ANU tidak akan bertanggung jawab untuk membayar kompensasi berapapun jumlahnya kepada BALITBANGKES-KEMENKES. 2.9 ANU tidak akan membayar kompensasi untuk pembatalan di bawah klausul 2.2. atau 2.3.
5
)
2.10 Setelah perjanjian berakhir atau dibatalkan, para Pihak berdasarkan permintaan salah satu pihak akan mengembalikan atau memusnahkan semua lnformasi Rahasia yang diterima para Pihak. 3.
KEWAJIBAN BALITBANGKES-KEMENKES
3.1 BALITBANGKES-KEMENKES akan melaksanakan Kegiatan Spesifik BALITBANGKES-KEMENKES: a) Rajin, kompeten dan sesuai dengan kriteria profesional, ilmiah, prinsip-prinsip dan standar-standar etika pada umumnya; b) Sesuai dengan Lampiran C; c) Memberikan Laporan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini , dan informasi lainnya (termasuk akses pada catatan keuangan BALITBANGKES-KEMENKES
yang
terkait
dengan
Kegiatan
BALITBANGKES-KEMENKES); d) Mengeluarkan Dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dalam Lampiran D. 3.2 BALITBANGKES-KEMENKES menjamin layak secara anggaran dan memiliki
keahlian
kewajibannya
yang
dalam
relevan kaitannya
untuk
melaksanakan
dengan
kewajiban-
Kegiatan
Spesifik
BALITBANGKES-KEMENKES. 3.3 BALITBANGKES-KEMENKES menyetujui untuk: a) Tidak melakukan sub kontrak setiap pekerjaan Kegiatan Spesifik BALITBANGKES-KEMENKES tanpa persetujuan tertulis dari ANU; b) Memastikan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh sub kontraktor yang diakui ANU dalam melakukan Kegiatan Spesifik BALITBANGKESKEMENKES sesuai dengan Perjanjian ini dan sesuai dengan hukum dan regulasi Republik Indonesia. c) Apabila diminta, segera memberikan salinan setiap sub kontrak yang terkait dengan Perjanjian ini kepada ANU . 3.4 BALITBANGKES-KEMENKES setuju untuk bertanggung jawab
penuh
atas pekerjaan Kegiatan Spesifik BALITBANGKES-KEMENKES dan 6
memastikan patuh terhadap syarat dalam Perjanjian ini, serta tidak akan bebas dari tanggung jawab walau terdapat sub kontrak dalam Perjanjian ini. 4.
HUBUNGAN DAN KEWAJIBAN ANU
4.1 BALITBANGKES-KEMENKES mengakui bahwa ANU bertanggung jawab berhubungan dengan DFAT dan mengelola Dana. 4.2 Berkenaan dengan ANU menerima Dana untuk Perjanjian Pendanaan,
ANU akan memberikan Dana kepada BALITBANGKES-KEMENKES sejumlah AUD 740,000 untuk 3 (tiga) tahun sesuai dengan Jadwal Pembayaran yang ditentukan dalam Lampiran C Perjanjian ini dengan pertimbangan BALITBANGKES-KEMENKES memenuhi Kegiatan Spesifik BALITBANGKES-KEMENKES. 5.
KEPEMILIKAN DATA DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
5.1 Data yang dikumpulkan dan diproses selama Kegiatan, serta data infrastruktur tertentu yang dihasilkan selama Kegiatan akan tetap berada di bawah kepemilikan BALITBANGKES-KEMENKES.
5.2 ANU dapat mengakses dan oleh
~emanfaatkan
BALITBANGKES-KEMENKES
data Kegiatan yang dimiliki
untuk
memenuhi
sebagian
dan
keseluruhan output yang diharapkan dari Kegiatan. 5.3 Kedua Pihak harus menjamin kerahasiaan data yang dipertukark2n di antara keduanya selama dan setelah pelaksanaan Perjanjian ini. 5.4 Hak kekayaan intelektual dari Material Kegiatan harus dimiliki bersania oleh BALITBANGKES-KEMENKES dan ANU. Setiap publikasi atau penyebaran
atau
hasil
penggunaan
dari
Kegiatan
membutuhkan
persetujuan bersama kcdua Pihak. 5.5 ANU dan BALITBANGKES-KEMENKES dapat memberikan satu sama lain
secara
permanen ,
dipindahtangankan,
tidak
tidak
eksklusif, 7
J
dapat
dibatalkan,
bebas
biaya
tidak
dapat
lisensi
untuk
menggunakan hak kekayaan intelektual Material Kegiatan untuk tujuan non komersial internal. 5.6 Klausul ini tidak mempengaruhi kepemilikan hak kekayaan intelektual setiap Material yang telah ada Yang telah ada yang termasuk dalam Material Kegiatan. 5.7 Apabila
ANU
butuh
menggunakan
Material
yang
telah
ada
BALITBANGKES-KEMENKES yang telah ada untuk tujuan melaksanakan kewajiban di bawah Perjanjian ini, BALITBANGKES-KEMENKES akan memberikan kepada ANU suatu hak world-wide, bebas royalti , tidak eksklusif,
lisensi
sublisensi)
untuk
tidak
dapat
dipindahtangankan
menggunakan,
(termasuk
memproduksi ,
hak
mengadaptasi,
memodifikasi dan mengkomunikasikan Material yang telah ada yang tergabung dalam Material Kegiatan sejauh yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan bukan untuk tujuan yang lain. 5.8 Apabila BALITBANGKES-KEMENKES butuh menggunakan Material yang telah ada ANU yang telah ada untuk tujuan melaksanakan kewajiban di bawah Perjanjian ini, ANU akan menghibahkan kepada BALITBANGKESKEMENKES suatu hak world-wide , bebas royalti , tidak eksklusif, lisensi tidak
dapat
menggunakan,
dipindahtangankan memproduksi,
(termasuk
hak
mengadaptasi ,
sublisensi) memodifikasi
untuk dan
mengkomunikasikan Material yang telah ada yang tergabung dalam Material Kegiatan sejauh yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan bukan untuk tujuan yang lain. 5.9 Tidak ada pernyataan ataupun jaminan yang dibuat atau diberikan sehubungan dengan hak kekayaan intelektual bagi Material yang telah ada, namun
masing-masing Pihak memungkinkan ketersediaan hak
mulai dari dimulainya Perjanjian ini, hak kekayaan intelektual Material yang telah ada yang dipergunakan sehubungan dengan Perjanjian ini tidak akan melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga.
8
6.
KEPATUHAN TERHADAP HUKUM, PEDOMAN DAN KEBIJAKAN
6.1 BALITBANGKES-KEMENKES subkontraktor dan personil
dan
ANU
harus
memastikan
mereka, memperhatikan dan
bahwa
mematuhi
hukum, pedoman dan kebijakan yang berlaku yang relevan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk juga peraturan nasional dari negara tuan rumah . 6.2 Di bawah Perjanjian Pendanaan (lihat Lampiran A), ANU perlu memenuhi permintaan yang sah dari Australian Auditor General dan Australian Privacy Commissioner yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
Beberapa
permintaan dapat termasuk informasi yang terkait dengan Kegiatan Spesifik BALITBANGKES-KEMENKES. Dengan demikian, apabila diminta BALITBANGKES-KEMENKES harus memberikan beberapa informasi yang
diperlukan
untuk
memungkinkan
DFAT dan ANU
mematuhi
permintaan yang sah dari Australian Auditor General dan Australian Privacy
Commissioner
sehubungan
dengan
Kegiatan
Spesifik
BALITBANGKES-KEMENKES yang tercakup dalam Perjanjian ini. 6.3 BALITBANGKES-KEMENKES dan ANU harus menghormati informasi pribadi personil yang terkait dengan Perjanjian ini, mematuhi semua hukum yang berlaku mengenai privasi dan informasi personil. 6.4 ANU dan BALITBANGKES-KEMENKES harus memastikan bahwa semua orang, termasuk
per~on i l
dan subkontrnktor, yang terlibat dalam kegiatan
di bawah perjanjian ini harus mematuhi hukum dan peraturan negara tuan rumah termasuk yang mengatur masalah perlindungan anak, teroris dan korupsi. 6.5 ANU dan BALITBANGKES-KEMENKES harus memastikan bahwa semua orang, termasuk personil dan subkontraktor, yang terlibat dalam kegiatan di bawah perjanjian ini harus mematuhi kemerdekaan politik, kedaulatan dan integritas wilayah dari negara tuan rumah , tidak akan mengganggu urusan internal negara negara tuan rumah dan akan menghindari setiap kegiatan yang tidak konsisten engan tujuan dan maksud perjanjian ini. 9
!
7.
PENIPUAN
7.1 Untuk
tujuan
klausul
"Kegiatan
Kecurangan',
'Penipuan'
atau
'Kecurangan' adalah ketidakjujuran yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat, atau menyebabkan kerugian akibat penipuan ataupun cara lain termasuk mencoba, menduga, mencurigai atau mendeteksi penipuan. 7.2 NIHRD beserta karyawan, agen, perwakilan dan subkontraktor harus tidak terlibat dalam Kegiatan Kecurangan. BALITBANGKES-KEMENKES bertanggung jawab mencegah dan mendeteksi Penipuan oleh badan masing-masing. 7.3 Dalam
hal
terjadi
Penipuan,
BALITBANGKES-KEMENKES
harus
mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menyelidiki sesuai dengan hukum dan peraturan Republik Indonesia. BALITBANGKESKEMENKES (sebagaimana dimungkinkan) harus melakukan penyelidikan dengan biayanya sendiri. BALITBANGKES-KEMENKES harus berbagi informasi dalam mendeteksi Penipuan dalam Kegiatan dengan ANU, sesegera mungkin. 7.4 Menindaklanjuti
kesimpulan
menemukan
adanya
bukti
penyelidikan, kegiatan
apabila
Kecurangan,
penyelidikan
BALITBANGKES-
KEMENKES harus memastikan pemulihan Dana dan/atau barang milik yang disalahgunakan, berikut dengan proses resmi kasusnya di bawah peraturan Indonesia. 7.5 Menindaklanjuti kesimpulan penyelidikan, apabila NOHRD-MOH (sebagai kasus mungkin) mempertimbangkan bahwa setelah semua tindakan wajar yang telah diambil untuk memulihkan Dana atau barang milik dan pemulihan sepenuhnya tidak tercapai atau pemulihan hanya mencapai sebagiannya, BALITBANGKES-KEMENKES (sebagai kasus mungkin) akan menginformasikan kepada ANU,untuk mmbahas dan sampai pada keputusan untuk tidak ada tindakan lebih lanjut dalam kasus terntentu. 7.6 Kewajiban BALITBANGKES-KEMENKES di bawah klausul ini hanya berlaku selama jangka waktu perjanjian ini. 10
v
8.
PERSELISIHAN
8.1 Para Pihak berusaha menggunakan semua upaya yang wajar dengan itikad baik untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul di antara mereka sehubungan dengan ketentuan Perjanjian ini. 8.2 Salah satu Pihak dapat memberikan Pihak lainnya pemberitahuan perselisihan ketentuan
(Pemberitahuan Perjanjian
ini.
Perselisihan)
Dalam
hal
sehubungan
Pemberitahuan
dengan
Perselisihan,
perselisihan harus dimulai dari perwakilan masing-masing Pihak yang relevan dengan perselisihan, yang akan berupaya dengan wajar untuk menyelesaikan perselisihan dalam 10 (sepuluh) hari kerja dari sejak Pemberitahuan Perselisihan. 8.3 Apabila para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan
sesuai
dengan klausul 8.2, maka Pihak (yang relevan dengan perselisihan) dapat menyepakati sebuah proses untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi atau konsiliasi, tidak termasuk ligitasi atau arbitrase.
9.
PEMBERITAHUAN
9.1 Setiap pemberitahuan di bawah Perjanjian ini harus tertulis dan akan dianggap tersampaikan saat terkirim melalui pos terdaftar pra-bayar atau faksimili (menyediakan pemberitahuan tercetak yang menyatakan bahwa faksimili telah berhasil terkirim) dan dialamatkan kepada Pihak sesuai yang tercantum di bawah, atau alamat lainnya sesuai kesepakatan masing-masing Pihak: (a) Untuk ANU: Professor Archie Clements - Director, Research School of Population Health 62 Mills Road The Australian National University Canberra ACT 2601 AUSTRALIA Telepon: +61 2 6125 2378 Email:
[email protected] 11
(b) Untuk BALITBANGKES-KEMENKES [ex officio] Pusat
Penelitian
dan
Pengembangan
Humaniora
dan
Manajemen
Kesehatan Sadan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jalan Percetakan Negara 23 A Jakarta 10560 INDONESIA Telepon: +62 21 4243314 Faksimili: +62 21 4211845 9.2 Ketiaadaan bukti jika terjadi perselisihan, pemberitahuan akan diangggap diterima, apabila pos terdaftar pra-bayar diterima 3 hari setelah dikirim jika terkirim melalui pengiriman lokal dan 1O hari setelah dikirim jika dikirim melalui pengiriman luar negeri dan, terkait pengiriman faksimili, sesuai waktu yang tercetak pada lembar laporan pemberitahuan pengiriman.
10. SELURUH PERJANJIAN
Perjanjian ini, termasuk lampiran A, B, C dan D, merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak perihal pokok Perjanjian ini.
11. PEMBEBASAN
Pembebasan oleh salah satu Pihak dari hak-hak yang timbul dari sebuah pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pihak lain terkait Perjanjian ini tidak akan dilakukan untuk dijalankan dengan cara apapun sebagai sebuah pembebasan dari hak-hak yang timbul dari kelanjutan pelanggaran atau ketidakpatuhan, atau lebih jauh atau pelanggaran lain atau ketidakpatuhan lainnya dengan istilah yang sama atau istilah lainnya.
12. PERATURAN YANG BERLAKU
Perjanjian ini akan ditentukan oleh, dan ditafsirkan sesuai dengan peraturan Republik Indonesia atau Australian Capital Territory yang berlaku. 12
13. KEWAJIBAN MASING-MASING Kewajiban Para Pihak di bawah Perjanjian ini adalah kepada masing-masing Pihak dan tidak tergabung.
14. PENETAPAN PERJANJIAN BALITBANGKES-KEMENKES
tidak
diperkenankan
menetapkan
kepentingannya di dalam Perjanjian ini tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ANU.
15. PENUNDAAN Tidak ada penundaan, pengabaian atau penahanan oleh masing-masing Pihak dalam pemberlakuan terhadap setiap istilah atau kondisi dari Perjanjian yang akan dianggap sebagai pembebasan atau prasangka hak apapun dari Pihak terse but.
16. BAHASA Perjanjian ini ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap dalam Bahasa lnggris dan Indonesia, semua naskah berkedudukan sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa lnggris yang berlaku.
13
Dieksekusi sebagai PERJANJIAN:
DITANDATANGANI untuk AUSTRALIAN NATIONAL~:
~Q~b~!:~·
/
~g~~·~
dihadapa~ :
.............. Tanda ta
.................. . an saksi
(..,.~~~....... ~... Nama saksi
/JN-;~~~!-:-).~~ ....!':'. M)~ u N1Vb""''1"1 Alamat saksi
DITANDATANGANI untuk dan atas nama: PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA DAN MANAJEMEN KESEHATAN, BADAN
PENELITIAN
DAN
PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN KESEHAT AN oleh
petugas yang berwenang
Tandatangan
di hadapan:
T~~· · M. IUJAPJ
I
.SN~, Al.rt!. 1¥1
Nama saksi
Alam3t saksi 14
)
RESEARCH SUB-CONTRACT
BUILDING CAPACITY IN GOVERNMENT AND ACADEMIC FOR EVIDENCEBASED HEALTH DEVELOPMENT IN INDONESIA
THIS AGREEMENT is made the
day of ~ 7 0~1'o.bu-
;Jal
•
2016
BETWEEN: THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY, (ABN 52 234 063 906), an institution established under the Australian National University Act
1991 (Cth) as represented by the Research School of Population Health ACT, 2601 ('ANU'). AND:
CENTER OF RESEARCH AND DS::VELOPMENT FOR HUMANITIES AND HEALTH MANAGEMENT, NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH RESEARCH
&
DEVELOPMENT
-
MINISTRY
OF
HEALTH
REPUBLIC OF INDONESIA, Jalan Percetakan Negara 29, Jakarta 10560, Indonesia (NIHRD - MOH) RECITALS
A. The ANU has entered into the Funding Agreement with the Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade to undertake the Activity titled Building capacity in government and' academic institutions for evidencebased health developmBnt in Indonesia ("Activity"). B. ANU will require the collaboration of NIHRD - MOH in implementing activities to build capacity in Indonesian government and academic institutions for evidencebased health development in Indonesia. C. NIHRD-MOH is to be provided with some of the funding provided by DFAT through ANU under the Funding Agreement for the achievement of the aims of the Funding Agreement. D. The parties agree to the terms set out below.
1. INTERPRETATION 1.1 Except where the context requires otherwise, the following definitions are incorporated in this Agreement:
'Activity' has the meaning specified in Recital A. 'Funding Agreement' means the agreement between the ANU and the Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade ('DFAT') in relation to the Activity titled Building capacity in government and academic institutions for evidence-based health development in Indonesia dated 19 December 2014 attached as Annexure A. [Note: This 'Funding agreement' is included as Annexure A for reference purposes only, the Annexure is not binding on the NIHRD-MOH]
'Agreement' means this document together with its schedules and annexures. 'Annexures list'. Annexure A: Full text of the Funding Agreement between ANU and DFAT. Annexure B: Details of the Activity as proposed by ANU to DFAT based on which DFAT awarded the Funding Agreement. Annexure C: Details of the specific activities to be conducted under the responsibility of NIHRD-MOH, termed the 'NIHRD-MOH specified activity'. Annexure D: Details of funds to be disbursed to NIHRD MOH for the conduct of the NIHRD-MOH specified activity.
'NIHRD-MOH Specified Activity' means the part of the Project that NIHRDMOH must undertake as described in Annexure C.
'Activity Material' means any material brought into existence, as part of, or for the purpose of, the NIHRD-MOH Specified Activity.
'Agreement Period' means the period specified in clause 2.1 during which the NIHRD-MOH Specified Activity must be completed.
'Commencement Date' means the date this Agreement is signed by the Parties, or if signed on separate days, the date of the last signature. 2
'Existing Material' means all material in existence prior to the Commencement Date or material created or collected separately from this Agreement: a) incorporated in; b) supplied with, or as part of; or c) required to be supplied with, or as part of the Activity Material. 'Budget' refers to the budget set out in Annexure 0 . 'Funds' means: a) the amount or amounts payable under this Agreement by ANU to NIHRDMOH as specified in Annexure Das 'Budget'; b) where referring to NIHRD-MOH's use of, reporting, or acquittal of funds, includes any interest earned on those funds. 'Party' means either the ANU or NIHRD-MOH and 'Parties' means both the ANU and NIHRD-MOH. 'Personnel' means, in relation to a Party, any employee, officer, agent, volunteer, subcontractor or professional adviser of that Party. 'Reports' has the meaning given in Annexure C. 'Term' means the term of this Agreement as provided in clause 2. 1.2
Unless the contrary intention appears in this agreement a) Words in the singular include the plural, and words in the plural include the singular; b) Words importing persons include a partnership and a body whether corporate or otherwise; c) All references to dollars are in Australian currency; and d) Reference to any statute or legislation (whether primary or subordinate) is
to a statute or legislation of the Commonwealth of Australia or of the Republic of Indonesia as specified, and if it has been amended is a reference to that statute or legislotion as amended.
3
2. TERM OF AGREEMENT AND TERMINATION 2.1
Unless earlier terminated, this Agreement is in effect from the Commencement Date until 30 June 2018.
2.2
In case the Funding Agreement between DFAT and ANU is terminated or reduced in scope due to any reason, then ANU may be required to terminate this Agreement or reduce its scope by written notice to NIH RD-MOH.
2.3
If ANU and NIHRD-MOH mutually agree, this Agreement may be terminated by either Party providing the other Party with thirty (30) days written notice.
2.4
Either Party may terminate this Agreement for material breach or insolvency by giving ninety (90) days written notice to terminate, stating the reasons for termination.
2.5
In the event of termination NIHRD-MOH must: a) cease expenditure of any uncommitted Funds;
b) prepare an account statement of funds already expended on the Activity till date of notice of termination and submit to ANU; and c) refund any uncommitted part of the Funds already paid by ANU, together with any uncommitted or unspent interest, within thirty (30) days of the date of the notice to terminate. 2.6
There will be no refund of any expenses incurred for implementation of the NIHRD-MOH Activity previous to the date of termination.
2.7
The expected outputs of this Agreement will be adjusted by mutual consent of the Parties to be commensurate with the funds expended by the date of termination.
2.8
In the event that a notice to terminate is given by either Party under clause 2.3, ANU will not be liable to pay compensation for any amount to NIHRD-MOH.
2.9
No compensation is payable by ANU for termination under clauses 2.2 or 2.3.
2.10 Upon expiration or termination of this Agreement, each Party will at the request of the other, return or destroy all Confidential Information received from the other Party. 4
3. OBLIGATIONS OF NIHRD-MOH
3.1
NIHRD-MOH will carry out the NIHRD-MOH Specified Activity: a) diligently, competently and in accordance with generally accepted professional, scientific, ethical principles and standards. b) in accordance with Annexure C; c) providing the Reports as specified in this Agreement, and any other information (including access to NIHRD-MOH's financial records relating to the NIHRD-MOH Activity) and d) expending the Funds in accordance with the budget as approved in Annexure D.
3.2
NIHRD-MOH warrants that it is financially viable and has the necessary relevant expertise to perform its obligations in relation to the NIHRD-MOH Specified Activity.
3.3
NIHRD-MOH agrees to: a) not subcontract the performance of any part of the NIHRD-MOH Specified Activity without the prior approval in writing of the ANU ; b) ensure that any work performed by an approved subcontractor in relation to the NIHRD-MOH Specified Activity is in accordance with this Agreement and the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia; c) if requested, promptly provide a copy of any subcontract relating to this Agreement to the ANU.
3.4
NIHRD-MOH agrees to be fully responsible for the performance of the NIHRDMOH Specified Activity and for ensuring compliance with the requirements of this Agreement, and will not be relieved of that responsibility because of any subcontract entered into under this Agreement.
4. LIAISON AND OBLIGATIONS OF THE ANU 4.1
NIHRD-MOH acknowledge that the ANU is responsible for liaising with DFAT and administering the Funds.
5
4.2
Subject to the ANU receiving the Funds under the Funding Agreement, the ANU will provide NIHRD-MOH with a total of AUD740,000 of the Funds over 3 years in accordance with the Payment Schedule specified in Annexure C of this Agreement in consideration for NIHRD-MOH fulfilling the NIHRD-MOH Specified Activity.
5. DATA OWNERSHIP AND INTELLECTUAL PROPERTY 5.1
Data collected and processed during the Activity, as well as specific data management infrastructure generated during the Activity will remain under the ownership of NIHRD-MOH.
5.2
ANU can access and utilise the Activity related data owned by NIHRD-MOH to fulfil the specific and overall expected outputs of the Activity.
5.3
Both Parties shall ensure confidentiality of the data shared between them both during and after the implementation of this Agreement.
5.4
Intellectual property rights in the Activity Material shall be jointly owned by NIHRD-MOH and ANU. Any publication or other dissemination or use of the results from the Activity shall require mutual consent of both Parties.
5.5
The ANU and NIHRD-MOH grant each other a permanent, irrevocable, nontransferable, non-exclusive, free of cost licence to use the intellectual property rights in the Activity Mc:iterial for intarnal, non-commercial purposes.
5.6 This clause does not affect the ownership of Intellectual property rights in any Existing Material incorporated into the Activity Material. 5.7 To the extent that ANU needs to use any NIHRD-MOH Existing Material for the purpose of performing its obligations under this Agreement, NIHRD-MOH grants to the ANU world-wide, royalty free, non-exclusive, non-transferable licence (including the right to sublicence) to use, reproduce, adapt, modify and communicate Existing Material incorporated in the Activity Material to the extent necessary to carry out the Activity but for no other purpose. 5.8 To the extent that NIHRD-MOH needs to use any ANU Existing M3terial for the purpose of performing its obligations under this Agreement, the ANU grants to
6
the NIHRD-MOH a world-wide, royalty free, non-exclusive, non-transferable licence (including the right to sublicence) to use, reproduce, adapt, modify and communicate Existing Material incorporated in the Activity Material to the extent necessary to carry out the Activity but for no other purpose. 5.9
No representations or warranties are made or given in relation to intellectual property rights in Existing Material, however each Party making available intellectual property rights in Existing Material acknowledges that to the best of its knowledge at the time of entering into this Agreement, intellectual property rights in Existing Material when used in accordance with this Agreement will not infringe any third party intellectual property rights.
6. COMPLIANCE WITH LAWS, GUIDELINES AND POLICIES 6.1
NIHRD-MOH and ANU must ensure that their subcontractors and personnel, have regard to and comply with, relevant and applicable laws, guidelines and policies that are relevant for the implementation of this Agreement, including those in the national regulations of the host country.
6.2
Under the Funding Agreement (see Annexure A), ANU is required to comply with any lawful request of the Australian Auditor General and the Australian Privacy Commissioner relating to this Agreement. Such requests could include information in regard to the NIHRD-MOH Specified Activity. Therefore upon request NIHRD-MOH must provide any necessary information to enable DFAT and ANU to comply with any such a lawful request of the Australian Auditor General and the Australian Privacy Commissioner relating to the NIHRD-MOH Specified Activity covered in this Agreement.
6.3
NIHRD-MOH and ANU must respect of personal information of personnel in connection with this Agreement, comply with all applicable laws regarding privacy and personal information.
6.4
ANU and NIHRD-MOH mt1st ensure that all persons, including personnel and subcontractors, engaged in activities under the agreement shall abide by the laws and regulations of the host country including those governing the issues of
7
child protection, terrorism and corruption. 6.5 ANU and NIHRD-MOH must ensure that all persons, including personnel and subcontractors, engaged in activities under the agreement shall respect political independence, sovereignty and territorial integrity of the host country, shall not interfere in internal affairs of the host country and shall avoid any activity that is inconsistent with the purpose and objective of the agreement.
7. FRAUD 7.1
For the purposes of this clause 'Fraudulent Activity', 'Fraud' or 'Fraudulent' means dishonestly obtaining a benefit, or causing a loss by deception or other means and includes incidents of attempted, alleged, suspected or detected fraud.
7.2
NIHRD-MOH and their employees, agents, representatives and subcontractors must not engage in any Fraudulent Activity. NIHRD-MOH is responsible for preventing and detecting Fraud by their respective entities.
7.3
In the event of a Fraud, NIHRD-MOH must develop and implement a strategy to investigate in accordance with the Republic of Indonesia's laws and regulations.
NIHRD-MOH (as the case may be) must undertake the
investigation at their own cost. NIHRD-MOH must share information on detection of Fraud within the Activity with ANU, at the earliest. 7.4
Following the conclusion of an investigation, where the investigation finds proof of Fraudulent
activity,
NIHRD-MOH
shall
ensure
recovery
of
misappropriated Funds and/or items of property, along with official processing of the case under Indonesian regulations; 7.5
Following the conclusion of an investigation, If NIHRD-MOH (as the case may be) considers that after all reasonable action has been taken to recover the Funds or funded property and full recovery has not been achieved or recovery has only been achieved in pa.rt, NIHRD-MOH (as the cc:se may be) will inform ANU accordingly, to discuss and arrive at a decision for no further action in the specific case.
8
7.6
NIHRD-MOH's obligations under this clause are applicable only for the term of this agreement.
8. 8.1
DISPUTE RESOLUTION The Parties undertake to use all reasonable efforts in good faith to resolve any disputes which arise between them in connection with the terms of this Agreement.
8.2
A Party may give the other Party a notice of dispute (Dispute Notice) in connection with the terms of this Agreement. Following the giving of a Dispute Notice, the dispute must initially be referred to a representative of each of the Parties relevant to the dispute, who will use reasonable efforts to resolve the dispute within 10 business days of the giving of the Dispute Notice.
8.3
If the Parties have not been able to resolve the dispute in accordance with clause 8.2, then the Parties (relevant to the dispute) may agree on a process for resolving the dispute through mediation or conciliation, excluding litigation or arbitration.
9. 9.1
NOTICES Any notices under this Agreement must be in writing and will be considered delivered when sent by pre-paid registered mail or facsimile (providing a printed confirmation that the facsimile was successfully sent is obtained) and addressed to the Parties as set out below, or at such substituted addresses as the Parties may notify each other in writing: (a) For the ANU: Professor Archie Clements - Director, Research School of Population Health 62 Mills Road The Australian National University Canberra ACT 2601 AUSTRALIA Phone: +61 2 6125 2378 Email:
[email protected] 9
(b) For the NIHRD-MOH [ex officio] Center of Research
and
Development for Humanities and
Health
Management National Institute of Health Research & Development Ministry of Health Republic of Indonesia Jalan Percetakan Negara 23A Jakarta 10560 INDONESIA Phone: +62 21 4243314 Fax: +62 21 4211845 9.2
In the absence of proof to the contrary, a notice will be deemed to have been received, in the case of pre-paid registered mail, 3 days after it was sent if sent locally and 10 days after it was sent if sent overseas and, in the case of facsimile transmission, at the time recorded on the transmission confirmation report.
10. ENTIRE AGREEMENT This Agreement, including Annexures A, B, C and D, constitute the entire agreement between the Parties with respect to the subject matter of this Agreement.
11. WAIVER A waiver by a Party of any rights arising from a breach or non-observance by the other Party of a term of this Agreement shall not be taken to operate in any way as a waiver of any rights arising from any subsequent continuation of that breach or non-observance, or any further or other breach or non-observance of the same or any other term.
12. GOVERNING LAW This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the law the Republic of Indonesia or the Australian Capital Territory, where applicable. LO
13. SEVERAL LIABILITY The liability of the Parties under this Agreement is several and not joint.
14. ASSIGNING THIS AGREEMENT The NIHRD-MOH must not assign its interest in this Agreement without first obtaining the consent in writing of ANU.
15. DELAY No delay, neglect or forbearance by either Party in enforcing against the other any term or condition of this Agreement will be deemed to be a waiver or in any way prejudice any right of that Party. 16. LANGUAGE This agreement signed in 2 (two) original copies in English and Indonesian, all text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.
11
Executed as an AGREEMENT: SIGNED for the AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY by
~#~ ~
) .. its duly authorised officer in.
,
............... ... ... .
Signature
t~e pres~nce~ ......... .
Signature of witness )
CH~!f:D..... ~......... .
)
Name of witness
)
./tJ.S1.~.~.....~.~~~.~.....V. ....ri~tU"' Address of Witness SIGNED for and on behalf of the CENTER OF RESEARCH AND DEVELOPMENT ) FOR HUMANITIES AND HEALTH MANAGEMENT,} NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH RESEARCH
)
AND DEVELOPMENT - MINISTRY OF HEAL
)
~H by
01<../Ji{)& ANl'/M.............................. /Jfv~~, .f/(M "1.kltf" ...........................
)
its duly authorised officer
)
~
......... ... ... .............. ......... .
Signature
in the presence of:
········~···········
Signat Jre of witness
)
Name of witness
)
Mo~
Address of Witness 12
)
