Seri Data dan Informasi Sosek KP 7

Seri Data dan Informasi Sosek KP 7 Model Pengembangan Inovasi Kelembagaan Pengelolaan Waduk dan Situ Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan Nelayan

Asnawi, dkk

1

Seri Data dan Informasi Sosek KP 7 Model Pengembangan Inovasi Kelembagaan Pengelolaan Waduk dan Situ Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan Nelayan ISBN : Diterbitkan Oleh : Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) bekerja sama dengan Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network (IMFISERN) Penanggung Jawab : Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Penyunting : Hendra Yusran Siry Penulis : Asnawi, Risna Yusuf, Zahri Nasution, Tajerin, Sastrawidjaja, Hendra Yusran Siry, Pujoyuwono M., Baden Mucharam, Tikkyrino Kurniawan, Freshty Yulia Arthatiani, Hertria Maharani Putri Desain Cover : Ari Suswandi Desain/Tata Letak: Irawati Arifa Desfamita Asep Jajang Setiadi Novianty Trisaka Bualangi Santi Astuti ISI DAPAT DIKUTIP DENGAN MENYEBUTKAN SUMBERNYA Publikasi ini dicetak dengan menggunakan Anggaran Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 2

KATA PENGANTAR Puji dan syukur, kami panjatkan kehadapan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan dan ridho-Nya Seri Data dan Informasi Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan No 7 ini dapat diselesaikan. Buku data dan informasi

ini

merupakan

kegiatan

Model

Pengembangan

Inovasi

Kelembagaan Pengelolaan Waduk dan Situ dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan Nelayan yang dibiayai dari APBN tahun 2011. Data dan Informasi yang disajikan pada buku ini merupakan data dan informasi yang diteliti, dikaji dan dianalisis dalam kegiatan Model Pengembangan Inovasi Kelembagaan Pengelolaan Waduk dan Situ dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan Nelayan selama tahun 2011. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih juga diucapkan kepada berbagai pihak, yang telah banyak membantu kelancaran dalam pengumpulan data lapangan kegiatan penelitian ini. Tim peneliti menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Penanggung Jawab dan Tim Labdata yang telah menyunting dan menerbitkan buku seri data dan informasi ini. Terima kasih yang sama, kami sampaikan pula kepada berbagai pihak yang turut membantu sehingga terlaksananya kegiatan penelitian ini, serta tersusunnya buku data dan informasi ini.

3

Semoga buku data dan informasi ini bermanfaat untuk kegiatan penelitian selanjutnya dan untuk masukan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Saran perbaikan yang bersifat positif konstruktif sangat diharapkan.

Jakarta,

Desember 2011

Tim Peneliti

4

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................3 DAFTAR ISI ........................................................................................5 DAFTAR TABEL ..................................................................................6 DAFTAR GAMBAR ...........................................................................15 PENDAHULUAN ................................................................................1 METODOLOGI ...................................................................................3 2.2 Data Yang Dikumpulkan ......................................................3 2.3 Teknik Pengumpulan Data, Pengukuran Efektivitas Kelembagaan.........................................................................5 KONSEP DAN DEFINISI ......................................................................5 DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................88

5

DAFTAR TABEL Tabel 1. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pelaku Utama (Kelompok Nelayan) dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu di, Kabupaten Brebes, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011.........7 Tabel 2. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Penyediaan Sarana Produksi Perikanan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011.........................................................................................7 Tabel 3. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 ....7 Tabel 4. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Konservasi Terkait dengan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 ........7 Tabel 5. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 ..........................8 Tabel 6. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pemasaran Hasil Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011.........8 Tabel 7. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 ........9 Tabel 8. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 .......................................................9 6

Tabel 9. Kategorisasi Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Menurut Jenis dan Dimensi Aturan Mainnya , Tahun 2011 ......................................................................10 Tabel 10. Upaya Perbaikan dan Bentuk Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Perairan Waduk Malahayu Berdasarkan Jenis Kelembagaan dan Permasalahannya..................15 Tabel 11. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pelaku Utama (Kelompok Nelayan) dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011.......................................................................................20 Tabel 12. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pelaku Utama (Kelompok Nelayan) dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011.......................................................................................20 Tabel 13. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan

Pembinaan dan

Penyuluhan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 ..........................................................................................................20 Tabel 14. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Konservasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 .................21 Tabel 15. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 .................21 Tabel 16. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk 7

Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011.......................................................................................21 Tabel 17. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 .................22 Tabel 18. Sebaran Kategori Efektivitas Keseluruhan Kelembagaan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 .................22 Tabel 19. Kategori Efektifitas Jenis Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Menurut Persepsi Responden, Tahun 2011 ....................................................23 Tabel 20. Upaya Perbaikan dan Bentuk Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Perairan Waduk Jatiluhur Berdasarkan Jenis Kelembagaan dan Permasalahannya..................28 Tabel 21. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pelaku Utama (Kelompok Nelayan) dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 ....................................................................37 Tabel 22. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Penyediaan Sarana Produksi Perikanan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011....................................................................37 Tabel 23. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011.......................................................................................37 8

Tabel 24. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Konservasi Terkait dengan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 ..38 Tabel 25. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 38 Tabel 26. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pemasaran Hasil Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011.......................................................................................38 Tabel 27. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 ..39 Tabel 28. Sebaran Kategori Efektifitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 ......................................39 Tabel 29. Kategorisasi Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Menurut Jenis dan Dimensi Aturan Mainnya, Tahun 2011 ...........................................................40 Tabel 30. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pelaku Utama (Kelompok Nelayan) dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, di Kabupaten Ciamis, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011..................................................................................................44 Tabel 31. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Penyediaan Sarana Produksi Perikanan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, di Kabupaten Ciamis, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011..................................................................................................45 9

Tabel 32. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, di Kabupaten Ciamis, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 .......45 Tabel 33. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Konservasi Terkait dengan Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, di Kabupaten Ciamis, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 .........................45 Tabel 34. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, di Kabupaten Ciamis, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 ......................................46 Tabel 35. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pemasaran Hasil Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, di Kabupaten Ciamis, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 .......46 Tabel 36. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, di Kabupaten Ciamis, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 .........................46 Tabel 37. Sebaran Kategori Efektifitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 .....................................................47 Tabel 38. Kategorisasi Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Menurut Jenis dan Dimensi Aturan Mainnya, Tahun 2011 ...........................................................48 Tabel 39. Perubahan Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pelaku Utama dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011.......................................................................................57

10

Tabel 40. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Penyediaan Sarana Produksi Perikanan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Setelah Pengutan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 ....................................................................58 Tabel 41. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 ....................................................................59 Tabel 42. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Konservasi Terkait dengan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011.......................................................................................60 Tabel 43. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011..................................................................................................61 Tabel 44. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pemasaran Hasil Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011.......................................................................................62 Tabel 45. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011.......................................................................................63 Tabel 46. Sebaran Kategori Efektifitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 ....................64 11

Tabel 47. Kategorisasi Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Menurut Jenis dan Dimensi Aturan Mainnya , Tahun 2011 ............................................65 Tabel 48. Perubahan Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pelaku Utama dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 ....................................................................66 Tabel 49. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Penyediaan Sarana Produksi Perikanan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Setelah Pengutan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 .....................................................67 Tabel 50. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 ....................................................................68 Tabel 51. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Konservasi Terkait dengan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 ....................................................................69 Tabel 52. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011..................................................................................................70 Tabel 53. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pemasaran Hasil Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur di, Kabupaten Purwakarta, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 ....................................................................71 12

Tabel 54. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011..................................................................................................72 Tabel 55. Sebaran Kategori Efektifitas Kelembagaan Pemanfaatan dan elaPengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 ....................73 Tabel 56. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 ....................75 Tabel 57. Komparasi dan Perubahan Efektivitas Keseluruhan Kelembagaan Eksisting Antara Waduk Malahayu dan Waduk Jatiluhur, 2011.......76 Tabel 58. Rata-rata Skor dan Kategori Modal Sosial Nelayan di Periaran Waduk Malahayu, untuk Masing-masing dan Keseluruhan Indikator, 2011..................................................................................................77 Tabel 59. Hasil Pengujian Korelasi antara Peubah Bebas Indikator-Indikator Modal Sosial dengan Peubah Terikat Efektivitas Kelambagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu ...........................77 Tabel 63. Topik dan Hasil Kesepakatan FGD Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, 2011.....................................................................................78 Tabel 64. Topik dan Hasil Kesepakatan FGD Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, 2011 .............................................................................78 Tabel 65. Rata-rata Biaya, Penerimaan, Produktivitas dan Pendapatan Usaha Penangkapan Ikan di Perairan Waduk Malahayu, Jawa Tengah selama Setahun (2011).....................................................................84

13

Table 66. Rata-rata Biaya, Penerimaan, Produktivitas dan Pendapatan Usaha Penangkapan Ikan di Perairan Waduk Jatiluhur, Jawa Barat selama Setahun (2011) .................................................................................85

14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proporsi Sebaran Efektivitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu di Kabupaten Brebes, Tahun 2011. ..9 Gambar 2. Kondisi Kelembagaan Pelaku Utama (Kelompok Nelayan) dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 ............11 Gambar 3. Kondisi Kelembagaan Penyedia Sarana Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 ............11 Gambar 4. Kondisi Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 ............12 Gambar 5. Kondisi Kelembagaan Konservasi

dalam Pemanfaatan dan

Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 ..............................................12 Gambar 6. Kondisi Kelembagaan Pengawasan


Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 ..............................................13 Gambar 7. Kondisi Kelembagaan Pemasaran Hasil Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011............13 Gambar

8.

Kondisi

Kelembagaan

Monitoring

dan

Evaluasi

dalam

Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 ...........14

15

Gambar 9. Proporsi Sebaran Efektifitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten

Purwakarta, Tahun

2011..................................................................................................22 Gambar 10. Kondisi Kelembagaan Pelaku Utama (Kelompok Nelayan) dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 ....24 Gambar 11. Kondisi Kelembagaan Penyedia Sarana Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 ....24 Gambar 12. Kondisi Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur,di Kabupaten Purwakarta, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 ....25 Gambar 13. Kondisi Kelembagaan Konservasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan

Waduk

Jatiluhur,

di

Kabupaten

Purwakarta,

Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 .........................25 Gambar 14. Kondisi Kelembagaan Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan

Waduk

Jatiluhur,

di

Kabupaten

Purwakarta,

Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 .........................26 Gambar 15. Kondisi Kelembagaan Pemasaran Hasil Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 ....26 Gambar 16. Kondisi Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 ....27 Gambar 17. Peta Potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Wonogiri ..36 Gambar 18. Gambar Papan Perda No. 9 tahun 2003 ....................................36 16

Gambar 19. Proporsi Sebaran Efektifitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Tahun 2011..................................................................................................39 Gambar 20. Kondisi Kelembagaan Pelaku Utama (Kelompok Nelayan) dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 ........41 Gambar 21. Kondisi Kelembagaan Penyedia Sarana Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur,di Kabupaten Wonogiri, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 ........41 Gambar 22. Kondisi Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan

dalam

Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 ........42 Gambar 23. Kondisi Kelembagaan Konservasi


Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 .........................42 Gambar 24. Kondisi Kelembagaan Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur,di Kabupaten Wonogiri, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 .........................43 Gambar 25. Kondisi Kelembagaan pemasaran Hasil Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 ........43 Gambar 26. Kondisi Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, Kabupaten Wonogiri, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 ........44

17

Gambar 27. Proporsi Sebaran Efektivitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Tahun 2011..................................................................................................47 Gambar 28. Kondisi Kelembagaan Pelaku Utama (Kelompok Nelayan) dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 ..............49 Gambar 29. Kondisi Kelembagaan Penyedia Sarana Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 ..............49 Gambar 30. Kondisi Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan

dalam

Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 ..............50 Gambar 31. Kondisi Kelembagaan Konservasi Pengelolaan

Situ

Panjalu,


Kabupaten

Ciamis,

Jawa

Barat,

Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 .........................50 Gambar 32. Kondisi Kelembagaan Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan

Situ

Panjalu,

Kabupaten

Ciamis,

Jawa

Barat,

Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011.........................51 Gambar 33. Kondisi Kelembagaan Pemasaran

Hasil Produksi dalam

Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 ..............51 Gambar 34. Kondisi Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 ..............52

18

Gambar 35. Perbandingan Kondisi Eksisting Efektivitas Kelembagaan Pelaku Utama dari Tiga Waduk (Malahayu, Jatiluhur dan Gajah Mungkur), 2011..................................................................................................52 Gambar 36. Perbandingan Kondisi Eksisting Efektivitas Kelembagaan Penyedia Sarana Produksi Perikanan dari Tiga Waduk (Malahayu, Jatiluhur dan Gajah Mungkur), 2011 ................................................53 Gambar 37. Perbandingan Kondisi Eksisting Efektivitas Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan dari Tiga Waduk (Malahayu, Jatiluhur dan Gajah Mungkur), 2011...............................................................53 Gambar 38. Perbandingan Kondisi Eksisting Efektivitas Kelembagaan Konservasi dari Tiga Waduk (Malahayu, Jatiluhur dan Gajah Mungkur), 2011 ................................................................................54 Gambar 39. Perbandingan Kondisi Eksisting Efektivitas Kelembagaan Pengawasan dari Tiga Waduk (Malahayu, Jatiluhur dan Gajah Mungkur), 2011 ................................................................................54 Gambar 40. Perbandingan Kondisi Eksisting Efektivitas Kelembagaan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan dari Tiga Waduk (Malahayu, Jatiluhur dan Gajah Mungkur), 2011 ................................................55 Gambar 41. Perbandingan Kondisi Eksisting Efektivitas Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi dari Tiga Waduk (Malahayu, Jatiluhur dan Gajah Mungkur), 2011 .....................................................................55 Gambar 42. Komparasi Keseluruhan Kelembagaan Eksisting dari Tiga Waduk (Malahayu, Jatiluhur dan Gajah Mungkur), 2011 .............................56 Gambar 43. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pelaku Utama dari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penguatan...................................................57

19

Gambar 44. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Penyediaan Sarana Produksi Perikanan dari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penguatan ...........58 Gambar 45. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan Perikanan dari Sebelum dan Sesudah Dilakukan Penguatan ...........59 Gambar 46. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Konservasi Perikanan dari Sebelum dan Sesudah Dilakukan Penguatan ...................................60 Gambar 47. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pengawasan Perikanan dari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penguatan ....................................61 Gambar 48. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pengawasan Perikanan dari Sebelum dan Sesudah Dilakukan Penguatan ...................................62 Gambar 49. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pengawasan Perikanan dari Sebelum dan Sesudah di lakukan Penguatan ...................................63 Gambar 50. Proporsi Sebaran Efektifitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Tahun 2011.64 Gambar 51. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pelaku Utama dari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penguatan...................................................66 Gambar 52. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Penyediaan Sarana Produksi Perikanan dari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penguatan ...........67 Gambar 53. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan Perikanan dari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penguatan ...........68 Gambar 54. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Konserv. asi Perikanan dari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penguatan ....................................69 Gambar 55. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pengawasan Perikanan dari Sebelum dan Sesudah Dilakukan Penguatan ...................................70

20

Gambar 56. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pengawasan Perikanan dari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penguatan ....................................71 Gambar 57. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pengawasan Perikanan dari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penguatan ....................................72 Gambar 58. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk dari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penguatan ..........................................................................................................73 Gambar 59. Proporsi Sebaran Efektifitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011. ..........................................................................................................74 Gambar 60. Respon Masyarakat Nelayan di Waduk Malahayu, Kabupaten Brebes

Terhadap

Materi

Penguatan

Kelembagaan

Melalui

Pengembangan Organisasi dan Usaha, 2011 ...................................79 Gambar 61. Masyarakat Nelayan di Waduk Malahayu, Kabupaten Brebes Terhadap Aspek Pemahaman dan Aspek Manfaat dari Materi Pengembangan Organsiasi dan Usaha dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, 2011 ..........................................................79 Gambar 62. Respon Pelaku Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Terhadap Materi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perbenihan di Sekitar Waduk Malahayu, Kabupaten Brebes 2011 ................................................80 Gambar 63. Respon Masyarakat Nelayan di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta Terhadap Materi Penguatan Kelembagaan Melalui Pengembangan Organisasi dan Usaha, 2011 ...................................80 Gambar 64. Respon Masyarakat Nelayan di Waduk Jatiluhur , Kabupaten Purwakarta Terhadap Aspek Pemahaman dan Aspek Manfaat dari

21

Materi Pengembangan Organsiasi dan Usaha dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, 2011 .....................................81 Gambar 65. Respon Pelaku Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Terhadap Materi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perbenihan di Sekitar Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes 2011 ............................................81 Gambar 66. Respon Masyarakat Nelayan di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta Terhadap Materi Penguatan Kelembagaan Melalui Pengembangan Organisasi dan Usaha, 2011 ...................................82 Gambar 67. Respon Masyarakat Nelayan di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta Terhadap Materi Penguatan Kelembagaan Melalui Pengembangan Organisasi dan Usaha, 2011 ...................................82 Gambar 68. Respon Masyarakat Nelayan di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta Terhadap Materi Penguatan Kelembagaan Melalui Pengembangan Organisasi dan usaha, 2011 ....................................83 Gambar 69. Esensi Organisasi Ekonomi Nelayan ...........................................86 Gambar 70. Rancang Bangun Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Waduk dan Situ dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan Nelayan ...................87

22

PENDAHULUAN Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum seyogyanya berdasarkan atas prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Secara mendasar arti dari pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk dapat memenuhi kebutuhannya (WCED, 1988). Dalam prinsip ini, pemanfaatan dan pengelolaan

sumberdaya

perikanan

perairan

umum

harus

mempertimbangkan beberapa aspek penting; yaitu aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Dari aspek ekologi, pemanfaatannya harus menggunakan teknologi yang bersifat

ramah

lingkungan,

sementara

dari aspek

ekonomi,

pemanfaatan sumberdaya perikanan tersebut menghasilkan nilai ekonomi terhadap pengguna; misalnya sumber penghasilan. Kemudian, dari aspek sosial, pemanfaatan dan pengelolaan yang dilakukan terhadap sumberdaya perikanan perairan umum tersebut dapat diterima masyarakat yang berkepentingan (pemangku kepentingan; stakeholders). Ketiga aspek yang dikemukakan

diatas

terbentuk

dalam

suatu

kerangka

peraturan

pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum yaitu dalam suatu kelembagaan. Di lain pihak, pengembangan produksi perikanan perairan umum tidak akan optimal jika tidak terintegrasi dengan pengembangan pemasaran, lingkungan, kelembagaan. Hal ini berkaitan dengan pendekatan rasionalitas eko-sosial yang berkeyakinan bahwa segala permasalahan lingkungan hidup berakar pada masalah sosial. Kemudian, secara garis besar masalah-masalah

1

sosial itu bersifat kelembagaan, ideologis, psikologis dan budaya (Little, 2000). Beberapa perairan umum waduk dan situ ini telah melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan dengan sistem restocking atau penebaran kembali ikan, khususnya masyarakat nelayan yang melaksanakan usaha penangkapan ikan di perairan umum tersebut (BBRSEKP, 2010). Penebaran ikan tersebut, tidak saja dilaksanakan oleh masyarakat nelayan, tetapi juga dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penebaran tersebut dilakukan hampir setiap tahun dan telah berlangsung lama beberapa dekade terakhir ini. Terkait dengan penebaran kembali ikan (restocking) yang diadakan oleh berbagai pihak, maka seyogyanya dibentuk kelembagaan yang melaksanakan pengelolaan terhadap sumberdaya perikanan yang ada di perairan umum waduk atau situ tersebut (Purnomo et al., 2008). Dengan demikian, tujuan akhir yang ingin dicapai dalam program dan atau kegiatan penebaran kembali ikan (restocking) pada suatu perairan adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar perairan yang dikelola melalui peningkatan produktivitas pemanfaatan sumberdaya perikanan (DJPB, 2003). Secara sosial ekonomi, kegiatan penebaran kembali ikan ke dalam peraian waduk harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat nelayan, dan hal ini dapat dicapai jika kelembagaan nelayan yang ada dan terbentuk telah melembaga pada masyarakat nelayan tersebut. Sejauhmana inovasi kelembagaan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat pemanfaat dan pengelola sumberdaya perikanan di suatu perairan waduk dan situ akan sangat tergantung dengan efektitivitas

inovasi

tersebut

dalam

penerapannya.

Disamping

itu,

karakteristik sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat juga merupakan 2

aspek yang berpengaruh dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan umum waduk dan situ (Kartamihardja et al., 2008). Untuk itu perlu diteliti kondisi yang terkait dengan efektivitas inovasi kelembagaan melalui penguatan kapasitas masyarakat dalam kegiatan teknologi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan.

METODOLOGI 2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian Keseluruhan aktivitas kegiatan penelitian akan dilakukan dalam rentang waktu mulai dari Januari sampai dengan Desember 2011. Lokasi kegiatan penelitian adalah sentra kegiatan perikanan perairan umum di perairan waduk dan situ pada beberapa provinsi terpilih yang dominan memiliki sumberdaya dan usaha perikanan perairan umum waduk dan situ. Lokasi tersebut adalah Waduk Malahayu- Jawa Tengah; Waduk JatiluhurJawa Barat; Waduk Gajah Mungkur – Jawa Tengah; dan Situ Panjalu-Jawa Barat. Waduk Malahayu dan Waduk Jatiluhur dijadikan lokasi utama penelitian (mendapatkan tahapan penelitian secara lengkap) sedangkan Waduk Gajah Mungkur dan Situ Panjalu dalam penelitian ini merupakan lokasi pendukung yang hanya mendapatkan perlakuan survei kondisi awal (Baseline Survey). Wilayah Provinsi Jawa Barat juga digunakan sebagai lokasi untuk kegiatan studi literatur dan atau konsultasi, koordinasi, dan konsinyasi kegiatan penelitian. 2.2 Data Yang Dikumpulkan Data yang dikumpulkan pada kegiatan penelitian ini berupa data sekunder maupun data primer. Data sekunder yang dapat dikumpulkan antara lain berupa laporan hasil penelitian dan atau kajian yang terkait 3

dengan berbagai aspek sosial ekonomi dan kelembagaan pengelolaan sumberdaya perairan dan perikanan di perairan umum waduk dan situ. Data primer yang dikumpulkan disesuaikan dengan fokus kajian dan tujuan penelitian yaitu: 1.

Data kelembagaan eksisting pengelolaan waduk dan situ dalam rangka peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat nelayan dan masyarakat pemanfaat lainnya.

2.

Data karakteristik sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat terkait dengan kelembagaan eksisting pengelolaan waduk dan situ.

3.

Data respon masyarakat nelayan dan pemanfaat sumberdaya lainnya terhadap inovasi kelembagaan melalui penerapan teknologi pengelolaan waduk dan situ yang berkelanjutan.

4.

Data efektifitas implementasi inovasi kelembagaan melalui penerapan teknologi pengelolaan sumberdaya perikanan (restoking, pembatasan mata jaring, pembatasan musim penangkapan, dan pembatasan areal penangkapan) berdasarkan indikator: (a) Prinsip batas; (b) distribusi manfaat; (c) pengaturan pilihan-kolektif; (d) kegiatan yang bersifat memonitor; (e) pemberian sanksi; (f) mekanisme penyelesaian konflik; dan (g) pengorganisasian hak kepemilikan.

5.

Data penguatan kelembagaan yang disampaikan pada pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat pemanfaat sumberdaya perikanan dan perairan, terutama nelayan dalam kerangka pengembangan model inovasi kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan.

6.

Data prakiraan dampak inovasi kelembagaan melalui penerapan teknologi

terhadap

peningkatan

produktivitas

dan

pendapatan

masyarakat pemanfaat sumberdaya perairan dan perikanan.

4

2.3 Teknik Pengumpulan Data, Pengukuran Efektivitas Kelembagaan 2.3.1 Teknik Pengumpulan Data Data sekunder dikumpulkan dengan cara mempelajari terhadap bahan pustaka atau laporan penelitian yang terkait dengan fokus penelitian (studi literatur). Di lain pihak, data primer akan dikumpulkan melalui survei terstruktur menggunakan panduan kuesioner dan FGD (Focus Group Discussion).

KONSEP DAN DEFINISI Kelembagaaan merupakan himpunan norma-norma pada segala tingkatan yang berkisar dari suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat dalam suatu wadah organisasi tertenu.

Definisi lain juga

dikemukakan oleh North (1991) bahwa kelembagaan adalah aturan main dalam suatu masyarakat. Kelembagaan juga adalah seperangkat aturan suatu masyarakat atau organisasi yang berperan untuk meumudahkan koordinasi antar orang-orang untuk memperoleh harapan mereka masingmasing serta layak dari suatu kegiatan tertentu. Prinsip-prinsip

dalam

kelembagaan

pemanfaatan

dan

pengelolaan sumberdaya tersebut adalah sebagai berikut; (1) Prinsip batas yang dapat ditentukan dengan jelas untuk dapat menentukan kepemilikan seseorang atau rumah tangga terhadap sumberdaya tersebut; (2) Distribusi manfaat dari aturan yang tepatguna proporsional dengan pembiayaannya; kemudian aturan yang tepatguna juga terkait dengan waktu, tempat, teknologi, dan kuantitas unit sumberdaya terkait dengan kondisi lokal; 5

(3) Pengaturan pilihan-kolektif, yaitu hampir semua individu dipengaruhi oleh aturan operasional yang dapat merubah partisipasinya dalam pelaksanaan pengaturan; (4) Adanya kegiatan yang bersifat memonitor kondisi sumberdaya dan perilaku penggunanya yang akuntabel; (5).

Pemberian sanksi kepada pengguna yang melanggar aturan yang diterapkan sesuai dengan tingkatan kesalahan dan konsteks kejadian pengguna tersebut dari petugas yang akuntabel atau dari pengguna lainnya atau keduanya.

(6) Ada mekanisme penyelesaian konflik diantara pengguna dan antara pengguna dan petugas yang dapat diakses secara cepat, biaya rendah dan tersedia secara lokal; (7) Ada pengorganisasian hak kepemilikan yang diakui bagi para pengguna atau

kelembagaannya

yang

tidak

dapat

dikuasai

atau

dicampurtangani oleh pemerintah.

6

Tabel 1. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pelaku Utama (Kelompok Nelayan) dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu di, Kabupaten Brebes, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI Tidak efektif Kurang efektif Cukup efektif Efektif Sangat Efektif

INTERVAL SKOR

JUMLAH RESPONDEN

%

0.00 - 7.80 7.81 - 15.60 15.61 - 23.40 23.41 - 31.20 31.21 - 39.00 Total

0 6 24 0 0 30,00

0,00 20,00 80,00 0,00 0,00 100,00

Sumber: Data Primer Diolah, (2011) Tabel 2. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Penyediaan Sarana Produksi Perikanan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI Tidak efektif Kurang efektif Cukup efektif Efektif Sangat Efektif

INTERVAL SKOR 0.00 - 7.80 7.81 - 15.60 15.61 - 23.40 23.41 - 31.20 31.21 - 39.00 Total

JUMLAH RESPONDEN

%

18 12 0 0 0 30,00

60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00

Sumber: Data Primer Diolah, (2011) Tabel 3. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI Tidak efektif Kurang efektif Cukup efektif Efektif Sangat Efektif

INTERVAL SKOR 0.00 - 5.00 5.01 – 10.00 10.01 – 15.00 15.01 – 20.00 20.01 - 25.00 Total

JUMLAH RESPONDEN

%

0 18 12 0 0 30,00

0,00 60,00 40,00 0,00 0,00 100,00

Sumber: Data Primer Diolah, (2011) 7

Tabel 4. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Konservasi Terkait dengan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI Tidak efektif Kurang efektif Cukup efektif Efektif Sangat Efektif


JUMLAH RESPONDEN

%

0 1 26 3 0 30,00

0,00 3,33 86,67 10,00 0,00 100,00

Sumber: Data Primer Diolah, (2011) Tabel 5. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI Tidak efektif Kurang efektif Cukup efektif Efektif Sangat Efektif


JUMLAH RESPONDEN

%

0 5 22 3 0 30,00

0,00 16,67 73,33 10,00 0,00 100,00

Sumber: Data Primer Diolah, (2011) Tabel 6. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pemasaran Hasil Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI Tidak efektif Kurang efektif Cukup efektif Efektif Sangat Efektif


JUMLAH RESPONDEN

%

9 21 0 0 0 30,00

30,00 70,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Sumber: Data Primer Diolah, (2011)

8

Tabel 7. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI

INTERVAL SKOR

Tidak efektif Kurang efektif Cukup efektif Efektif Sangat Efektif

0.00 - 9.40 9.41 - 18.80 18.81 - 28.20 28.21 - 37.60 37.61 - 47.00 Total

JUMLAH RESPONDEN

%

8 22 0 0 0 30,00

26,67 73,33 0,00 0,00 0,00 100,00

Sumber: Data Primer Diolah, (2011) Tabel 8. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI Tidak efektif Kurang efektif Cukup efektif Efektif Sangat Efektif

INTERVAL SKOR

JUMLAH RESPONDEN

%

0.00 - 54.80 54.81 - 109.60 108.61 - 164.40 164.41 - 219.20 219.21 - 274.00 Total

0 19 11 0 0 30

0,00 63,33 36,67 0,00 0,00 100,00

KELEMBAGAAN

Sumber: Data Primer Diolah, (2011) Tidak efektif Kurang efektif Cukup efektif Efektif

Monev Pemasaran Pengawasan Konservasi Penyuluhan Saprokan Pelaku Utama

Sangat Efektif

0%

20% 40% 60% 80% 100%

Gambar 1. Proporsi Sebaran Efektivitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu di Kabupaten Brebes, Tahun 2011. Sumber: Data Primer Diolah, 2011. 9

Tabel 9. Kategorisasi Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Menurut Jenis dan Dimensi Aturan Mainnya , Tahun 2011 DIMENSI ATURAN MAIN

1. Prinsip Batas 2. Distribusi Manfaat 3. Pilihan Kolektif 4. Kegiatan Memonitor 5. Pemberian Sanksi 6. Penyelesaian Konflik 7. Hak Kepemilikan

Rataan per Kelembagaan

KATEGORISASI DAN SKOR KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA

SAPROKAN

PENYULUHAN

KONSERVASI

PENGAWASAN

PEMASARAN

MONEV

Sedang 2,24 Sedang 2,53

Lemah 1,35 Lemah 1,67

Sedang 3,00 Kuat 3,33

Kuat 3,24 Kuat 3,17

Kuat 3,51 Kuat 3,08

Sedang 0,56 Lemah 1,49

Sangat lemah 0,26 Sedang 2,06

Sedang

Lemah

Kuat

Sangat kuat

Sedang

Lemah

Sedang

2,57

1,80

3,22

4,28

2,33

1,78

1,35

Lemah

Sangat lemah

Sangat lemah

Lemah

Lemah

Lemah

Lemah

1,67

0,22

0,89

1,61

1,33

1,06

1,09

Lemah

Sangat lemah

Lemah

Sedang

Sedang

Sangat lemah

Sangat lemah

1,80

0,10

1,78

2,53

2,40

0,53

0,78

Sedang

Sedang

Sangat lemah

Sedang

Sedang

Lemah

Lemah

2,73

0,87

0,55

2,40

2,10

1,60

1,55

Lemah

Sangat lemah

Sedang

Sangat lemah

Lemah

Sangat lemah

Lemah

1,78

1,00

2,38

0,80

1,60

0,47

1,41

Sedang

Sangat Lemah

Sedang

Sedang

Sedang

Lemah

Lemah

17,37

6,80

10,17

20,83

24,73

7,97

12,80

Sumber: Data Primer Diolah (2011) 10

Gambar 2. Kondisi Kelembagaan Pelaku Utama (Kelompok Nelayan) dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Gambar 3. Kondisi Kelembagaan Penyedia Sarana Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011 11

Gambar 4. Kondisi Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Gambar 5. Kondisi Kelembagaan Konservasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011

12

Gambar 6. Kondisi Kelembagaan Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011

Gambar 7. Kondisi Kelembagaan Pemasaran Hasil Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011

13

Gambar 8. Kondisi Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011

14

Tabel 10. Upaya Perbaikan dan Bentuk Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Perairan Waduk Malahayu Berdasarkan Jenis Kelembagaan dan Permasalahannya. No 1

LEMBAGA/INSTITUSI

KELEMBAGAAN (FUNGSI)

Kelompok Nelayan

PERMASALAHAN DALAM DIMENSI ATURAN MAIN - Kegiatan memonitor

Upaya Perbaikan - Pembuatan Jadwal - Pengadaan fasilitas untuk petugas - Pembuatan sanksi untuk petugas - Penyusunan petugas formal

- Pemberian sanksi

- pembuatan aturan yang tegas - konsistensi penegakan sanksi - kejelasan sanksi dan peraturan - peradilan yang terbuka dan transparan - adanya petugas penangkap/semacam polisi air

- Hak Kepemilikan

- pemetaan kepemilikan - legalitas kepemilikan - kejelasan kepemilikan - hukuman untuk pelanggar kepemilikan - peradilan atas hak kepemilikan

- Kegiatan memonitor

- Pembuatan Jadwal - Pengadaan fasilitas untuk petugas - Pembuatan sanksi untuk petugas - Penyusunan petugas formal - Pemberian insentif

Pelaku Utama

Pengawasan

ALTERNATIF SOLUSI Bentuk Penguatan Kapasitas Pelatihan dan Pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok nelayan dengan memprioritaskan upayaupaya perbaikan dalam kegiatan memonitor, pemberian sanksi dan hak kepemilikan

Pelatihan dan Pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan pengawasan dengan memprioritaskan upaya-upaya perbaikan dalam kegiatan memonitor dan hak kepemilikan

Lanjutan Tabel 10…. (1) No 1

LEMBAGA/INSTIT USI

KELEMBAGAA N (FUNGSI)

PERMASALAHAN DALAM DIMENSI ATURAN MAIN

Kelompok Nelayan Pengawasan

- Hak Kepemilikan


Konservasi

- Hak Kepemilikan

ALTERNATIF SOLUSI Upaya Perbaikan

Bentuk Penguatan Kapasitas

- pemetaan kepemilikan - legalitas kepemilikan - kejelasan kepemilikan - hukuman untuk pelanggar kepemilikan - peradilan atas hak kepemilikan - Pemberian insentif - Pembuatan Jadwal - Pengadaan fasilitas untuk petugas - Pembuatan sanksi untuk petugas - Penyusunan petugas formal - Pemberian insentif

Pelatihan dan Pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi dengan memprioritaskan upaya-upaya perbaikan dalam kegiatan memonitor dan hak kepemilikan

- pemetaan kepemilikan - legalitas kepemilikan - kejelasan kepemilikan - hukuman untuk pelanggar kepemilikan - peradilan atas hak kepemilikan - Pemberian insentif

2

Penyuluh

Penyuluhan


- Pembuatan Jadwal - Pengadaan fasilitas untuk petugas - Pembuatan sanksi untuk petugas

Penyampaian rekomendasi kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai institusi yang bertanggung

Lanjutan Tabel 10… (2) No 2

LEMBAGA/IN STITUSI


Penyuluh

Penyuluhan


ALTERNATIF SOLUSI UPAYA PERBAIKAN - Penyusunan petugas formal - Pemberian insentif

- Pemberian sanksi

- pembuatan aturan yang tegas - konsistensi penegakan sanksi - kejelasan sanksi dan peraturan - peradilan yang terbuka dan transparan - adanya petugas penangkap/ semacam polisi air

3

Dinas KP

- Penyelesaian Konflik

- adanya peraturan - mengefektifkanperanpemimpinatautokohmasyarakat - mekanisme penyelesaian konflik yang jelas dan adil

- Prinsip Batas

- Pemetaan Kewenangan dan Tupoksi yang jelas - Koordinasi antar Instansi yang efektif - Koordinasi antara pemerintah dan swasta yang efektif - Koordinasi antara pemerintah dan Nelayan yang efektif - Dukungan anggaran yang jelas dan memadai

- Pemberian sanksi

- mengawasi pembuatan aturan yang tegas - mengawasi konsistensi penegakan sanksi

Monev

BENTUK PENGUATAN KAPASITAS jawab atas kegiatan penyuluhan untuk melakukan penguatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dengan memprioritaskan upaya-upaya perbaikan kegiatan memonitor, pemberian sanksi dan penyelesaian konflik.

Penyampaian rekomendasi kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai institusi yang bertanggung jawab atas kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengelolaan Waduk Malahayu untuk melakukan penguatan kapasitas kelembagaan monitoring dan evaluasi dengan memprioritaskan upaya-upaya perbaikan prinsip

Lanjutan Tabel 10… (3) NO 3

LEMBAGA/INSTITUS I

KELEMBAGA AN (FUNGSI)

Dinas KP

Monev

PERMASALAHAN DALAM DIMENSI ATURAN MAIN - Pemberian sanksi


ALTERNATIF SOLUSI UPAYA PERBAIKAN - kejelasan sanksi dan peraturan dari instansi diatasnya - mengadakan peradilan yang terbuka dan transparan - Pembuatan Jadwal - Pengadaan fasilitas untuk petugas - Pembuatan sanksi untuk petugas - Penyusunan petugas formal - mengawasi Pemberian insentif


- mengawasi penerapan peraturan - mengawasi efektifitas peran pemimpin atau tokoh masyarakat - mengawasi mekanisme penyelesaian konflik yang jelas dan adil

- mengawasi Pemberian insentif - Hak Kepemilikan

- mengawasi pemetaan kepemilikan - mengawasi legalitas kepemilikan - mengawasi kejelasan kepemilikan - mengawasi hukuman untuk pelanggar kepemilikan - mengawasi peradilan atas hak kepemilikan - mengawasi Pemberian insentif

BENTUK PENGUATAN KAPASITAS

Lanjutan Tabel 10… (4) No

4

LEMBAGA/INSTIT USI Penyedia Input dan Pemasar Output

KELEMBAGA AN (FUNGSI)

Sarana Produktif Perikanan

Pemasaran


ALTERNATIF SOLUSI Upaya Perbaikan


- Meningkatkan peran penyedia saprokan

- Pemberian sanksi

- Meningkatkan komitemen penyedia saprokan

- Hak Kepemilikan

- Distribusi Manfaat

- Meningkatkan peran pemasar hasil/bakul

- Pilihan Kolektif

- Meningkatkan komitemen pemasar hasil/bakul

- Kegiatan Memonitor - Pemberian Sanksi - Penyelesaian Konflik - Hak Kepemilikan

Sumber: Diolah Berdasarkan Data dan Informasi dari Tabel 9.

Bentuk Penguatan Kapasitas

Menginisiasi pembentukan lembaga koperasi nelayan yang bergerak dalam penyediaan saprokan dan pemasaran hasil perikanan serta permodalan usaha perikanan.

Tabel 11. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pelaku Utama (Kelompok Nelayan) dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI Tidak efektif Kurang efektif Cukup efektif Efektif Sangat Efektif


JUMLAH RESPONDEN

%

3 11 15 1 0 30,00

10,00 36,67 50,00 3,33 0,00 100,00

Sumber: Data Primer Diolah, (2011) Tabel 12. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pelaku Utama (Kelompok Nelayan) dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI Tidak efektif Kurang efektif Cukup efektif Efektif Sangat Efektif

INTERVAL SKOR 0.00 - 8.00 8.01 - 16.00 16.01 -24.00 24.01 - 32.00 32.01 - 40.00 Total

JUMLAH RESPONDEN

%

0 3 5 15 7 30.00

0.00 10.00 16.67 50.00 23.33 100.00

Sumber: Data Primer Diolah, (2011) Tabel 13. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI Tidak efektif Kurang efektif Cukup efektif Efektif Sangat Efektif



JUMLAH RESPONDEN

%

10 14 6 0 0 30,00

33,33 46,67 20,00 0,00 0,00 100,00

Tabel 14. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Konservasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI

INTERVAL SKOR


0.00 - 7.80 7.81 - 15.60 15.61 - 23.40 23.41 - 31.20 31.21 - 39.00 Total Sumber: Data Primer Diolah, (2011)

JUMLAH RESPONDEN

%

30 0 0 0 0 30,00

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Tabel 15. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI

INTERVAL SKOR



JUMLAH RESPONDEN

%

2 11 16 1 0 30,00

6,67 36,67 53,33 3,33 0,00 100,00

Tabel 16. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI Tidak efektif Kurang efektif Cukup efektif Efektif Sangat Efektif

INTERVAL SKOR


JUMLAH RESPONDEN

%

3 5 11 9 2 30,00

10,00 16,67 36,67 30,00 6,67 100,00

Tabel 17. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI Tidak efektif Kurang efektif Cukup efektif Efektif Sangat Efektif

INTERVAL SKOR

JUMLAH RESPONDEN

%

30 0 0 0 0 30,00

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

0.00 - 9.40 9.41 - 18.80 18.81 - 28.20 28.21 - 37.60 37.61 - 47.00 Total

Sumber: Data Primer Diolah, (2011) Tabel 18. Sebaran Kategori Efektivitas Keseluruhan Kelembagaan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI

INTERVAL SKOR


0.00 - 53.40 53.41 - 106.80 106.81-160.20 160.21 - 213.60 213.61 - 267.00 Total

JUMLAH RESPONDEN

%

5 25 0 0 0 30

16,67 83,33 0,00 0,00 0,00 100,00

KELEMBAGAAN


Monev

Tidak efektif

Pengawasan

Kurang efektif

Penyuluhan

Cukup efektif Efektif

Pelaku Utama

Sangat Efektif 0%

50%

100%

Gambar 9. Proporsi Sebaran Efektifitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Tahun 2011. Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Tabel 19. Kategori Efektifitas Jenis Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Menurut Persepsi Responden, Tahun 2011 DIMENSI ATURAN MAIN

KATEGORISASI DAN SKOR KELEMBAGAAN Pelaku Utama

Saprokan

Penyuluhan

Konservasi

Pengawasan

Pemasaran

1. Prinsip Batas

Lemah 1.88

Sedang 2.62

Sedang 2.33

Sangat Lemah 0.00

Lemah 1.86

Sedang 3.31

2. Distribusi Manfaat

Sedang

Sedang

Lemah

Sangat Lemah

Lemah

Kuat

2.67

3.44

1.83

0.00

2.64

4.06

Lemah

Kuat

Lemah

Sangat Lemah

Lemah

Sangat Kuat

1.57

3.23

1.44

0.00

2.14

3.56

Sedang

Kuat

Lemah

Sangat Lemah

Lemah

Kuat

2.78

1.72

1.06

0.00

1.83

1.56

Lemah

Lemah

Sangat Lemah

Sangat Lemah

Kuat

Lemah

1.73

1.00

0.67

0.00

1.93

1.13

Lemah

Sangat Lemah

Lemah

Sangat Lemah

Sedang

Lemah

1.80

0.83

1.10

0.00

1.40

1.73

Sedang

Sangat Lemah

Lemah

Sangat Lemah

Lemah

Lemah

0.00 Sangat Lemah

2.22

0.75

1.07

0.00

1.43

2.72

0.00

3. Pilihan Kolektif

4. Kegiatan Memonitor

5. Pemberian Sanksi

6. Penyelesaian Konflik

7. Hak Kepemilikan


Monev Sangat Lemah 0.00 Sangat Lemah 0.00 Sangat Lemah 0.00 Sangat Lemah 0.00 Sangat Lemah 0.00 Sangat Lemah

PELAKU UTAMA 2.22

Pengorganisasian hak…

1.80

Mekanisme penyelesaian…

1.73

Pemberian sanksi

2.78

Kegiatan monitoring 1.57

Pengaturan pilihan-kolektif

2.67

Distribusi manfaat 1.88

Prinsip batas

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Sangat lemah

Lemah

Sedang

Kuat

Sangat Kuat

Gambar 10. Kondisi Kelembagaan Pelaku Utama (Kelompok Nelayan) dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

SAPROKAN Pengorganisasian hak…

Mekanisme penyelesaian konflik

0.75 0.83 1.00

Pemberian sanksi

1.72

Kegiatan monitoring

3.23


3.44


Prinsip batas

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Sangat emah

Lemah

Sedang

Kuat

Sangat Kuat

Gambar 11. Kondisi Kelembagaan Penyedia Sarana Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

PEMBINAAN & PENYULUHAN 1.07


1.10

Mekanisme penyelesaian konflik

0.67

Pemberian sanksi

1.06

Kegiatan monitoring

1.44


1.83

Distribusi manfaat

2.33

Prinsip batas

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Sangat lemah

Lemah

Sedang

Kuat

Sangat Kuat

Gambar 12. Kondisi Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur,di Kabupaten Purwakarta, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

KONSERVASI Pengorganisasian hak…

Mekanisme penyelesaian konflik Pemberian sanksi Kegiatan monitoring Pengaturan pilihan-kolektif Distribusi manfaat Prinsip batas 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Sangat lemah

Lemah

Sedang

Kuat

Sangat Kuat

Gambar 13. Kondisi Kelembagaan Konservasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

PENGAWAS 1.43


1.40

Mekanisme penyelesaian konflik Pemberian sanksi

1.93

Kegiatan monitoring

1.83

2.14


2.64


Prinsip batas

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Sangat lemah

Lemah

Sedang

Kuat

Sangat Kuat

Gambar 14. Kondisi Kelembagaan Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

PEMASARAN 2.72

Pengorganisasian hak… Mekanisme penyelesaian konflik Pemberian sanksi Kegiatan monitoring Pengaturan pilihan-kolektif Distribusi manfaat Prinsip batas

1.73 1.13 1.56 3.56 4.06 3.31

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Sangat lemah

Lemah

Sedang

Kuat

Sangat Kuat

Gambar 15. Kondisi Kelembagaan Pemasaran Hasil Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

MONEV Pengorganisasian hak… Mekanisme penyelesaian konflik Pemberian sanksi Kegiatan monitoring Pengaturan pilihan-kolektif Distribusi manfaat Prinsip batas 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Sangat lemah

Lemah

Sedang

Kuat

Sangat Kuat

Gambar 16. Kondisi Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Tabel 20. Upaya Perbaikan dan Bentuk Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Perairan Waduk Jatiluhur Berdasarkan Jenis Kelembagaan dan Permasalahannya. No

LEMBAGA/INSTITUSI


1

Kelompok Nelayan

Pelaku Utama

ALTERNATIF SOLUSI

PERMASALAHAN DALAM DIMENSI ATURAN MAIN - Prinsip batas

- Pilihan kolektif

- Pemberian sanksi

UPAYA PERBAIKAN -

Pemetaan Kewenangan dan Tupoksi yang jelas Pemetaan daerah yang Jelas Peraturan penangkapan yang jelas Hukum penangkapan yang jelas Pembuatan aturan yang tegas Kejelasan sanksi dan peraturan Peradilan yang terbuka dan transparan Adanyapengawasanbersamaterhadap peraturan Membiasakan musyawarah untuk mufakat

- Pembuatan aturan yang tegas - Konsistensi penegakan sanksi - Kejelasan sanksi dan peraturan - Peradilan yang terbuka dan transparan

- Penyelesaian konflik

- Adanya peraturan dan hukum yang jelas - Mengefektifkan peran pemimpin atau tokoh masyarakat - Mekanisme penyelesaian konflik yang jelas dan adil - Peradilan yang terbuka dan transparan jika diperlukan

BENTUK PENGUATAN KAPASITAS Pelatihan dan Pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok nelayan dengan memprioritaskan upayaupaya perbaikan dalam prinsip batas, pilihan kolektif, pemberian sanksi dan penyelesaian konflik


LEMBAGA/INSTITUSI Kelompok Nelayan

KELEMBAGAAN (FUNGSI) Pengawasan

ALTERNATIF SOLUSI


UPAYA PERBAIKAN

- Prinsip batas

-

Pemetaan Kewenangan dan Tupoksi yang jelas Pemetaan daerah yang Jelas Peraturan penangkapan yang jelas Hukum penangkapan yang jelas Adanya petugas penangkap/ semacam polisi air

- Distribusi manfaat

-

Pemetaan areal penangkapan yang jelas Pemetaan daerah konservasi yang jelas Peraturan penangkapan yang jelas Hukum penangkapan yang jelas Adanya petugas penangkap/ semacam polisi air Pengaturan yang jelas antar perikanan dan kebutuhan lainnya

- Pilihan kolektif

- Mengawasi pembuatan aturan yang tegas - Mengawasi kejelasan sanksi dan peraturan - Mengawasi peradilan yang terbuka dan transparan - Adanya pengawasan bersama terhadap peraturan - Mengawasi jalannya musyawarah untuk mufakat


- Pembuatan Jadwal - Pengadaan fasilitas untuk petugas - Pembuatan sanksi untuk petugas

BENTUK PENGUATAN KAPASITAS Pelatihan dan Pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan pengawasan dengan memprioritaskan upaya-upaya perbaikan dalam kegiatan memonitor dan hak kepemilikan serta menekankan kepada prinsip batas, distribusi manfaat, dan pilihan kolektif



KELEMBAGAAN (FUNGSI) Pengawasan

ALTERNATIF SOLUSI


UPAYA PERBAIKAN - Penyusunan petugas formal - Pemberian insentif

- Hak Kepemilikan

Konservasi


- pemetaan kepemilikan - legalitas kepemilikan - kejelasan kepemilikan - hukuman untuk pelanggar kepemilikan - peradilan atas hak kepemilikan - Pemberian insentif

- Prinsip batas

-

Pemetaan Kewenangan dan Tupoksi yang jelas Pemetaan daerah Konservasi yang Jelas Peraturan penangkapan yang jelas Hukum penangkapan yang jelas Adanya petugas penangkap/ semacam polisi air Peradilan yang terbuka dan transparan


-

Pemetaan daerah konservasi yang jelas Peraturan penangkapan yang jelas Hukum penangkapan yang jelas Adanya petugas penangkap/ semacam polisi air

- Pengaturan yang jelas antar perikanan dan kebutuhan lainnya

Pelatihan dan Pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi dengan memprioritaskan upaya-upaya perbaikan dalam kegiatan memonitor dan hak kepemilikan serta menekankan kepada prinsip batas, distribusi manfaat, pilihan kolektif, dan pemberian sanksi



KELEMBAGAAN (FUNGSI) Konservasi

ALTERNATIF SOLUSI

PERMASALAHAN DALAM DIMENSI ATURAN MAIN - Distribusi manfaat

UPAYA PERBAIKAN - Menjaga bersama waduk dari limbah

- Pilihan kolektif

-

Pembuatan aturan yang tegas Kejelasan sanksi dan peraturan Peradilan yang terbuka dan transparan Adanya pengawasan bersama terhadap peraturan Membiasakan musyawarah untuk mufakat


- Pembuatan Jadwal - Pengadaan fasilitas untuk petugas - Pembuatan sanksi untuk petugas - Penyusunan petugas formal - Pemberian insentif

- Pemberian sanksi

- Pembuatan aturan yang tegas - Konsistensi penegakan sanksi - Kejelasan sanksi dan peraturan - Peradilan yang terbuka dan transparan

- Penyelesaian konflik

- Adanya peraturan dan hukum yang jelas - Mengefektifkan peran pemimpin atau tokoh masyarakat - Mekanisme penyelesaian konflik yang jelas dan adil



2


Penyuluh

KELEMBAGAAN (FUNGSI) Konservasi

Penyuluhan

PERMASALAHAN DALAM DIMENSI ATURAN MAIN - Penyelesaian konflik

ALTERNATIF SOLUSI UPAYA PERBAIKAN


- Peradilan yang terbuka dan transparan jika diperlukan

- Hak Kepemilikan

-


-

- Pilihan kolektif

-

Pemetaan kepemilikan Legalitas kepemilikan Kejelasan kepemilikan Hukuman untuk pelanggar kepemilikan Peradilan atas hak kepemilikan Pemberian insentif

Pemetaan daerah konservasi yang jelas Peraturan penangkapan yang jelas Hukum penangkapan yang jelas Adanya petugas penangkap/ semacam polisi air Pengaturan yang jelas antar perikanan dan kebutuhan lainnya - Menjaga bersama waduk dari limbah Pembuatan aturan yang tegas Kejelasan sanksi dan peraturan Peradilan yang terbuka dan transparan Adanya pengawasan bersama terhadap peraturan

- Membiasakan musyawarah untuk mufakat

Penyampaian rekomendasi kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai institusi yang bertanggung jawab atas kegiatan penyuluhan untuk melakukan penguatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dengan memprioritaskan upayaupaya perbaikan kegiatan kegiatan memonitor dan hak kepemilikan serta menekankan kepada prinsip batas, distribusi manfaat, pilihan kolektif, dan pemberian sanksi


LEMBAGA/INSTITUSI Penyuluh

KELEMBAGAAN (FUNGSI) Penyuluhan


- Pemberian sanksi


3

Dinas Kelautan dan Perikanan

Monev

- Prinsip Batas

ALTERNATIF SOLUSI UPAYA PERBAIKAN -


Pembuatan Jadwal Pengadaan fasilitas untuk petugas Pembuatan sanksi untuk petugas Penyusunan petugas formal Pemberian insentif

- Pembuatan aturan yang tegas - Konsistensi penegakan sanksi - Kejelasan sanksi dan peraturan - Peradilan yang terbuka dan transparan - Adanya peraturan - Mengefektifkan peran pemimpin atau tokoh masyarakat - Mekanisme penyelesaian konflik yang jelas dan adil - Pemetaan Kewenangan dan Tupoksi yang jelas - Koordinasi antar Instansi yang efektif - Koordinasi antara pemerintah dan swasta yang efektif - KoordinasiantarapemerintahdanNelayanyangefektif - Dukungan anggaran yang jelas dan memadai

Penyampaian rekomendasi kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai institusi yang bertanggung jawab atas kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengelolaan Waduk Jatiluhur untuk melakukan penguatan kapasitas kelembagaan monitoring dan evaluasi dengan


LEMBAGA/INSTITUSI Dinas Kelautan dan Perikanan

KELEMBAGAAN (FUNGSI) Monev

ALTERNATIF SOLUSI

PERMASALAHAN DALAM DIMENSI ATURAN MAIN - Distribusi manfaat

UPAYA PERBAIKAN -

Pemetaan areal penangkapan yang jelas Pemetaan daerah konservasi yang jelas Peraturan penangkapan yang jelas Hukum penangkapan yang jelas Adanya petugas penangkap/ semacam polisi air Pengaturan yang jelas antar perikanan dan kebutuhan lainnya

- Pilihan kolektif

-

Pembuatan aturan yang tegas Kejelasan sanksi dan peraturan Peradilan yang terbuka dan transparan Adanya pengawasan bersama terhadap peraturan Membiasakan musyawarah untuk mufakat


-

Pembuatan Jadwal Pengadaan fasilitas untuk petugas Pembuatan sanksi untuk petugas Penyusunan petugas formal Mengawasi Pemberian insentif

- Pemberian sanksi

- Mengawasi pembuatan aturan yang tegas - Mengawasi konsistensi penegakan sanksi - Kejelasan sanksi dan peraturan dari instansi diatasnya - Mengadakan peradilan yang terbuka dan transparan

BENTUK PENGUATAN KAPASITAS memprioritaskan upayaupaya kegiatan memonitor dan hak kepemilikan serta menekankan kepada prinsip batas, distribusi manfaat, pilihan kolektif, dan pemberian sanksi

Lanjutan Tabel 20… (7)

No 3

LEMBAGA/INSTITUSI Dinas Kelautan dan Perikanan

KELEMBAGAAN (FUNGSI) Monev


ALTERNATIF SOLUSI UPAYA PERBAIKAN


- Mengawasi penerapan peraturan - Mengawasi efektifitas peran pemimpin atau tokoh masyarakat - Mengawasi mekanisme penyelesaian konflik yang jelas dan adil - mengawasi Pemberian insentif

- Hak Kepemilikan

- Mengawasi pemetaan kepemilikan - Mengawasi legalitas kepemilikan


- Mengawasi kejelasan kepemilikan - Mengawasi hukuman untuk pelanggar kepemilikan - Mengawasi peradilan atas hak kepemilikan - Mengawasi Pemberian insentif 4

Penyedia Input dan Pemasar Output

Saprokan

- Pemberian sanksi - Penyelesaian Konflik

- Meningkatkan peran penyedia saprokan - Meningkatkan komitemen penyedia saprokan

- Hak Kepemilikan Pemasaran

- Pemberian Sanksi - Penyelesaian Konflik - Hak Kepemilikan

Sumber: Diolah Berdasarkan Data dan Informasi dari Tabel 9.

- Meningkatkan peran pemasar hasil/bakul - Meningkatkan komitemen pemasar hasil/bakul

Menginisiasi pembentukan lembaga koperasi nelayan yang bergerak dalam penyediaan saprokan dan pemasaran hasil perikanan serta permodalan usaha perikanan.

Gambar 17. Peta Potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Wonogiri Sumber:

Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wonogiri, (2010)

Gambar 18. Gambar Papan Perda No. 9 tahun 2003 Sumber:

Foto Tim Peneliti (2011)

Tabel 21. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pelaku Utama (Kelompok Nelayan) dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI

INTERVAL SKOR


0.00 - 7.80 7.81 - 15.60 15.61 - 23.40 23.41 - 31.20 31.21 - 39.00 Total Sumber: Data Primer Diolah (2011)

JUMLAH RESPONDEN

%

0 1 8 23 8 40.00

0.00 2.50 20.00 57.50 20.00 100.00

Tabel 22. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Penyediaan Sarana Produksi Perikanan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI

INTERVAL SKOR



JUMLAH RESPONDEN

%

2 7 22 8 1 40.00

5.00 17.50 55.00 20.00 2.50 95.00

Tabel 23. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI Tidak efektif Kurang efektif Cukup efektif Efektif Sangat Efektif

INTERVAL SKOR


JUMLAH RESPONDEN 4 11 16 6 3 40.00

% 10.00 27.50 40.00 15.00 7.50 100.00

Tabel 24. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Konservasi Terkait dengan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI

INTERVAL SKOR



JUMLAH RESPONDEN

%

1 4 11 16 8 40.00

2.50 10.00 27.50 40.00 20.00 97.50

Tabel 25. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI

INTERVAL SKOR



JUMLAH RESPONDEN

%

4 2 5 24 5 36.00

11.11 5.56 13.89 66.67 13.89 100.00

Tabel 26. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pemasaran Hasil Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI Tidak efektif Kurang efektif Cukup efektif Efektif Sangat Efektif

INTERVAL SKOR


JUMLAH RESPONDEN

%

3 5 11 16 5 40.00

7.50 12.50 27.50 40.00 12.50 100.00

Tabel 27. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI

INTERVAL SKOR



JUMLAH RESPONDEN

%

12 15 4 9 0 40.00

30.00 37.50 10.00 22.50 0.00 100.00

Tabel 28. Sebaran Kategori Efektifitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI

INTERVAL SKOR



JUMLAH RESPONDEN

%

0 8 18 14 0 40

0.00 20.00 45.00 35.00 0.00 100.00

Gambar 19. Proporsi Sebaran Efektifitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Tahun 2011. Sumber: Data Primer Diolah, (2011)

Tabel 29. Kategorisasi Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Menurut Jenis dan Dimensi Aturan Mainnya, Tahun 2011 DIMENSI ATURAN MAIN 1. Prinsip Batas 2. Distribusi Manfaat 3. Pilihan Kolektif 4. Kegiatan Memonitor 5. Pemberian Sanksi

KATEGORISASI DAN SKOR KELEMBAGAAN Pelaku Utama kKuat 3.89 Kuat 3.92 Kuat 3.40 Kuat 3.17 Kuat 3.30

6. Penyelesaian Konflik 7. Hak Kepemilikan


Saprokan Kuat 3.71 Kuat 3.21 Kuat 3.65 Lemah 1.25 Sangat lemah 0.78

Penyuluhan Kuat 3.58 Sangat kuat 4.38 Kuat 3.25 Kuat 3.08 Sangat lemah 0.71

Konservasi Kuat 3.69 Sangat kuat 4.42 Sangat kuat 4.21 Kuat 3.21

Pengawasan Kuat 3.60 Kuat 3.13 Sedang 2.97 Kuat 3.21

Pemasaran Kuat 3.54 Kuat 3.88 Kuat 3.67 Sedang 2.21

Monev Sedang 2.05 Lemah 1.59 Lemah 1.81 Sedang 2.17

Sedang 2.43

Sedang 2.50

Lemah 1.50

Lemah 1.50

Sedang 2.55 Sedang 2.83

Sedang 2.49 Lemah 5.92

Lemah 1.45 Sedang 2.28

Kuat 3.28 Lemah 1.68

Kuat 3.40 Lemah 1.28

Sedang 2.68 Sedang 2.67

Lemah 1.38 Lemah 1.08

Kuat 26.88

Sedang 19.40

Sedang 12.73

Kuat 25.55

Sedang 28.40

Sedang 18.55

Lemah 16.13

Sumber: Data primer hasil wawancara dengan responden (2011)

Gambar 20. Kondisi Kelembagaan Pelaku Utama (Kelompok Nelayan) dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Gambar 21. Kondisi Kelembagaan Penyedia Sarana Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur,di Kabupaten Wonogiri, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Gambar 22. Kondisi Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Gambar 23. Kondisi Kelembagaan Konservasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Kelembagaan Pengawasan Hak Kepemilikan Penyelesaian Konflik Pemberian Sanksi Kegiatan Memonitor

Pilihan Kolektif Distribusi Manfaat Prinsip Batas 0

1

2

3

4

5

Gambar 24. Kondisi Kelembagaan Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur,di Kabupaten Wonogiri, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Gambar 25. Kondisi Kelembagaan pemasaran Hasil Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, di Kabupaten Wonogiri, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Gambar 26. Kondisi Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Gajah Mungkur, Kabupaten Wonogiri, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011. Tabel 30. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pelaku Utama (Kelompok Nelayan) dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, di Kabupaten Ciamis, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 INTERVAL SKOR

JUMLAH RESPONDEN

%

0.00 - 7.80

46

100.00

Kurang efektif

7.81 - 15.60

0

0.00

Cukup efektif

15.61 - 23.40

0

0.00

0 0 46.00

0.00 0.00 0.00

KATEGORISASI Tidak efektif

Efektif Sangat Efektif

23.41 - 31.20 31.21 - 39.00 Total Sumber: Data Primer Diolah, (2011)

Tabel 31. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Penyediaan Sarana Produksi Perikanan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, di Kabupaten Ciamis, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI Tidak efektif Kurang efektif Cukup efektif Efektif Sangat Efektif

INTERVAL SKOR

JUMLAH RESPONDEN

%

6 13 27 0 0 46.00

13.04 28.26 58.70 0.00 0.00 86.96

0.00 - 7.80 7.81 - 15.60 15.61 - 23.40 23.41 - 31.20 31.21 - 39.00 Total

Sumber: Data Primer Diolah, (2011) Tabel 32. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, di Kabupaten Ciamis, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 INTERVAL SKOR

JUMLAH RESPONDEN

Tidak efektif Kurang efektif

0.00 - 6.00 6.01 - 12.00

46 0

Cukup efektif Efektif Sangat Efektif

12.01 - 18.00 18.01 - 24.00 24.01 - 30.00 Total

0 0 0 46.00

KATEGORISASI

% 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Sumber: Data Primer Diolah, (2011) Tabel 33. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Konservasi Terkait dengan Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, di Kabupaten Ciamis, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 INTERVAL SKOR

JUMLAH RESPONDEN

%

Tidak efektif Kurang efektif

0.00 - 7.80 7.81 - 15.60

Cukup efektif Efektif Sangat Efektif

15.61 - 23.40 23.41 - 31.20 31.21 - 39.00 Total

0 27 19 0 0 46.00

0.00 58.70 41.30 0.00 0.00 100.00

KATEGORISASI


Tabel 34. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, di Kabupaten Ciamis, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI

INTERVAL SKOR



JUMLAH RESPONDEN

%

46 0 0 0 0 46.00

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tabel 35. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pemasaran Hasil Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, di Kabupaten Ciamis, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI

INTERVAL SKOR



JUMLAH RESPONDEN

%

20 26 0 0 0 46.00

43.48 56.52 0.00 0.00 0.00 100.00

Tabel 36. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, di Kabupaten Ciamis, Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI

INTERVAL SKOR

JUMLAH RESPONDEN

%


0.00 - 9.40 9.41 - 18.80 18.81 - 28.20 28.21 - 37.60 37.61 - 47.00

46 0 0 0 0

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46.00

100.00

Total Sumber: Data Primer Diolah, (2011)

Tabel 37. Sebaran Kategori Efektifitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORISASI

INTERVAL SKOR



JUMLAH RESPONDEN

%

46 0 0 0 0 46

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gambar 27. Proporsi Sebaran Efektivitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Tahun 2011. Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Tabel 38. Kategorisasi Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Menurut Jenis dan Dimensi Aturan Mainnya, Tahun 2011 KATEGORISASI DAN SKOR KELEMBAGAAN DIMENSI ATURAN MAIN

1. Prinsip Batas 2. Distribusi Manfaat

3. Pilihan Kolektif

4.Kegiatan Memonitor

SAPROKA N

PENYULUHAN

PELAKU UTAMA

KONSERVA SI

PENGAWASA N

PEMASARA N

MONEV

Sangat Lemah 0.00

Kuat 3.86

Sangat Lemah 0.00

Kuat 3.14

Sangat Lemah 0.00

Lemah 1.23

Sangat Lemah 0.00

Sangat Lemah 0.00

Kuat

Sangat Lemah

Kuat

Sangat Lemah

Sangat Lemah

Sangat Lemah

3.12

0.00

3.12

0.00

4.06

0.00

Sangat Lemah

Kuat

Sangat Lemah

Sedang

Sangat Lemah

Sangat Lemah

Sangat Lemah

0.00

3.96 Sangat Lemah

0.00

2.90

0.00

4.75

0.00

Sangat Lemah

Sangat Lemah

Sangat Lemah

Sangat Lemah

Sangat Lemah

Sangat Lemah 0.00

5. Pemberian Sanksi

6.Penyelesaian Konflik

7. Hak Kepemilikan


0.00

0.83

0.00

0.07

0.00

Sangat Lemah 0.00

0.98 Sangat Lemah 0.02

Sangat Lemah 0.00

Sangat Lemah 0.35

Sangat Lemah 0.00

Sangat Lemah 0.00

Sangat Lemah 0.00

Sangat Lemah

Sedang

Sangat Lemah

Sangat Lemah

Sangat Lemah

Sangat Lemah

Sangat Lemah

0.00

2.04

0.00

0.00

0.00

Sangat Lemah

Kuat

Sangat Lemah

Lemah

Sangat Lemah

0.00 Sangat Lemah

0.00 Sangat Lemah

0.00

3.04

0.00

1.33

0.00

0.07

0.00

Sangat lemah

Sedang

Sangat lemah

Lemah

Sangat Lemah

Lemah

Sangat lemah

0.00

15.95

0.00

15.20

0.00

6.91

0.00

Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Kelembagaan Pelaku Utama Hak Kepemilikan Pemberian Sanksi Pilihan Kolektif Prinsip Batas 0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Gambar 28. Kondisi Kelembagaan Pelaku Utama (Kelompok Nelayan) dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Saprokan 3.04

Hak Kepemilikan

2.04

Penyelesaian Konflik Pemberian Sanksi

0.02

Kegiatan Memonitor

0.98

3.96

Pilihan Kolektif

3.12

Distribusi Manfaat

3.86

Prinsip Batas

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Gambar 29. Kondisi Kelembagaan Penyedia Sarana Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

D.3.3 Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan

Penyuluhan Hak Kepemilikan Penyelesaian Konflik Pemberian Sanksi Kegiatan Memonitor Pilihan Kolektif Distribusi Manfaat Prinsip Batas

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Gambar 30. Kondisi Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Konservasi Hak Kepemilikan Penyelesaian Konflik Pemberian Sanksi Kegiatan Memonitor Pilihan Kolektif Distribusi Manfaat Prinsip Batas

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Gambar 31. Kondisi Kelembagaan Konservasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Pengawasan Hak Kepemilikan Penyelesaian Konflik Pemberian Sanksi Kegiatan Memonitor Pilihan Kolektif Distribusi Manfaat Prinsip Batas

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Gambar 32. Kondisi Kelembagaan Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Pemasaran Hak Kepemilikan Penyelesaian Konflik Pemberian Sanksi Kegiatan Memonitor Pilihan Kolektif Distribusi Manfaat Prinsip Batas

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Gambar 33. Kondisi Kelembagaan Pemasaran Hasil Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Monev Hak Kepemilikan Penyelesaian Konflik Pemberian Sanksi Kegiatan Memonitor Pilihan Kolektif Distribusi Manfaat Prinsip Batas

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Gambar 34. Kondisi Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Berdasarkan Dimensi Aturan Mainnya Tahun 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

100.00 75.00 50.00 25.00 0.00 Tidak efektif JATILUHUR

Kurang efektif

Cukup efektif

MALAHAYU

Efektif

Sangat Efektif

GAJAH MUNGKUR

Gambar 35. Perbandingan Kondisi Eksisting Efektivitas Kelembagaan Pelaku Utama dari Tiga Waduk (Malahayu, Jatiluhur dan Gajah Mungkur), 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.


Kurang Cukup efektif efektif MALAHAYU

Efektif

Sangat Efektif

GAJAH MUNGKUR

Gambar 36. Perbandingan Kondisi Eksisting Efektivitas Kelembagaan Penyedia Sarana Produksi Perikanan dari Tiga Waduk (Malahayu, Jatiluhur dan Gajah Mungkur), 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.


Kurang efektif

Cukup efektif

MALAHAYU

Efektif

Sangat Efektif

GAJAH MUNGKUR

Gambar 37. Perbandingan Kondisi Eksisting Efektivitas Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan dari Tiga Waduk (Malahayu, Jatiluhur dan Gajah Mungkur), 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.



Efektif

Sangat Efektif GAJAH MUNGKUR

Gambar 38. Perbandingan Kondisi Eksisting Efektivitas Kelembagaan Konservasi dari Tiga Waduk (Malahayu, Jatiluhur dan Gajah Mungkur), 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.


Kurang efektif

Cukup efektif

MALAHAYU

Efektif

Sangat Efektif

GAJAH MUNGKUR

Gambar 39. Perbandingan Kondisi Eksisting Efektivitas Kelembagaan Pengawasan dari Tiga Waduk (Malahayu, Jatiluhur dan Gajah Mungkur), 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.



Efektif


Gambar 40. Perbandingan Kondisi Eksisting Efektivitas Kelembagaan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan dari Tiga Waduk (Malahayu, Jatiluhur dan Gajah Mungkur), 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

100.00 75.00

50.00 25.00 0.00 Tidak efektif JATILUHUR


Efektif


Gambar 41. Perbandingan Kondisi Eksisting Efektivitas Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi dari Tiga Waduk (Malahayu, Jatiluhur dan Gajah Mungkur), 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

100.00

75.00

50.00

25.00

0.00 Tidak efektif JATILUHUR


Efektif


Gambar 42. Komparasi Keseluruhan Kelembagaan Eksisting dari Tiga Waduk (Malahayu, Jatiluhur dan Gajah Mungkur), 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Tabel 39. Perubahan Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pelaku Utama dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 SEBELUM PENGUATAN KATEGORI

INTERVAL SKOR

Tidak efektif

JUMLAH RESPONDEN

%

0.00-7.80

0

0.00

Kurang Efektif

7.18-15.60

6

20.00

Cukup Efektif

15.61-23.40

24

80.00

Efektif

23.41-31.20

0

Sangat Efektif

31.21-39.00

0 30

Total

SETELAH PENGUATAN JUMLAH RESPONDE N 0

PERUBAHA N (%)

KETERAN GAN

% 0.00

0.00

Tetap

1

3.33

-16.67

Menurun

6

20.00

-60.00

Menurun

0.00

16

53.33

53.33

Meningkat

0.00

7

23.33

23.33

Meningkat

100

30

30

Sumber: Data Primer Diolah, 2011. Keterangan: Warna kuning menunjukan bahwa setelah dilakukan penguatan kelembagaan, secara keseluruhan efektivitas kelembagaan pelaku utama berubah meningkatkan dari dominasi kategori “cukup efektif” menjadi efektif.

39.00 Skor Efektivitas Kelembagaan

Sangat Efektif

31.20 Efektif

23.40 Cukup Efektif

15.60

Kurang Efektif

7.80 Tidak Efektif

0.00 Sebelum Penguatan

Sesudah Penguatan

Gambar 43. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pelaku Utama dari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penguatan Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Tabel 40. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Penyediaan Sarana Produksi Perikanan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Setelah Pengutan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 INTERVAL SKOR

KATEGORI

PENGUATAN JUMLAH RESPONDE % N 18 60.00

PENGUATAN JUMLAH RESPONDE % N 18 60.00

PERUBAH AN (%)

KETER ANGA N

0.00

Tetap

Tidak efektif

0.00-7.80

Kurang Efektif

7.18-15.60

12

40.00

12

40.00

0.00

Tetap

Cukup Efektif

15.61-23.40

0

0.00

0

0.00

0.00

Tetap

Efektif

23.41-31.20

0

0.00

0

0.00

0.00

Tetap

Sangat Efektif

31.21-39.00

0

0.00

0

0.00

0.00

Tetap

100

30

Total

30

100

Sumber: Data Primer Diolah, 2011. Keterangan: Warna kuning menunjukan bahwa setelah dilakukan penguatan kelembagaan, secara keseluruhan efektivitas kelembagaan sarana produksi perikanan tidak mengalami perubahan kategori (tetap)

39.00

Skor Efektivitas Kelembagaan

Sangat Efektif

31.20 Efektif

23.40 Cukup Efektif

15.60

Kurang Efektif

7.80 Tidak Efektif


Sesudah Penguatan

Gambar 44. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Penyediaan Sarana Produksi Perikanan dari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penguatan Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Tabel 41. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 KATEGORI

INTERVAL SKOR

Tidak efektif Kurang Efektif

PENGUATAN

PENGUATAN %

PERUBAH AN (%)

KETERANGA N

0.00 60.00

JUMLAH RESPONDEN 0 4

0.00 13.33

0.00 -46.67

Tetap Menurun

12

40.00

9

30.00

-10.00

Menurun

23.41-31.20

0

0.00

14

46.67

46.67

Meningkat

31.21-39.00

0

0.00

3

10.00

10.00

Meningkat

100

30

100

0.00-7.80 7.18-15.60

JUMLAH RESPONDEN 0 18

Cukup Efektif

15.61-23.40


Total

30

%

Sumber: Data Primer Diolah, 2011. Keterangan: Warna kuning menunjukan bahwa setelah dilakukan penguatan kelembagaan, secara keseluruhan efektivitas kelembagaan pembinaan dan penyuluhan berubah meningkat dari dominasi kategori “kurang efektife” menjadi “efektif” 39.00


Sangat Efektif

31.20 Efektif

23.40 Cukup Efektif

15.60

Kurang Efektif

7.80 Tidak Efektif


Sesudah Penguatan

Gambar 45. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan Perikanan dari Sebelum dan Sesudah Dilakukan Penguatan Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Tabel 42. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Konservasi Terkait dengan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 PENGUATAN JUMLAH % RESPONDEN 0 0.00 1 3.33

PENGUATAN JUMLAH % RESPONDEN 0 0.00 0 0.00

KATEGORI

INTERVAL SKOR


0.00-7.80 7.18-15.60

Cukup Efektif

15.61-23.40

26

86.67

8

Efektif

23.41-31.20

03

10.00

Sangat Efektif

31.21-39.00

0 30

Total

PERUBAH AN (%)

KETERA NGAN

0.00 -3.33

Tetap Menurun

26.67

-60.00

Menurun

17

56.67

46.67

Meningkat

0.00

5

16.67

16.67

Meningkat

100

30

100

Sumber: Data Primer Diolah, 2011. Keterangan: Warna kuning menunjukan bahwa setelah dilakukan penguatan kelembagaan, secara keseluruhan efektivitas kelembagaan konservasi berubah meningkat dari dominasi kategori “cukup efektife” menjadi “efektif”

39.00 Skor Efektivitas Kelembagaan

Sangat Efektif

31.20 Efektif

23.40 Cukup Efektif

15.60

Kurang Efektif

7.80 Tidak Efektif


Sesudah Penguatan

Gambar 46. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Konservasi Perikanan dari Sebelum dan Sesudah Dilakukan Penguatan Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Tabel 43. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 SEBELUM PENGUATAN JUMLAH % RESPONDEN 0 0.00 5 16.67

SETELAH PENGUATAN JUMLAH % RESPONDEN 0 0.00 0 0.00

KATEGORI

INTERVAL SKOR


0.00-7.80 7.18-15.60

Cukup Efektif

15.61-23.40

22

73.33

8

Efektif

23.41-31.20

3

10.00

Sangat Efektif

31.21-39.00

0

Total

30

PERUBAH AN (%)

KETERA NGAN

0.00 -16.67

Tetap Menurun

26.67

-46.67

Menurun

13

43.33

33.33

Meningkat

0.00

9

30.00

30.00

Meningkat

100

30

100

Sumber: Data Primer Diolah, 2011. Keterangan: Warna kuning menunjukan bahwa setelah dilakukan penguatan kelembagaan, secara keseluruhan efektivitas kelembagaan pengawasan berubah meningkat dari dominasi kategori “cukup efektife” menjadi “efektif” 39.00 Skor Efektivitas Kelembagaan

Sangat Efektif

31.20 Efektif

23.40 Cukup Efektif

15.60 Kurang Efektif

7.80 Tidak Efektif


Sesudah Penguatan

Gambar 47. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pengawasan Perikanan dari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penguatan Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Tabel 44. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pemasaran Hasil Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 PENGUATAN

INTERVAL

PENGUATAN

PERUBAH

KETERANGA

%

AN (%)

N

9

30.00

0.00

Tetap

70.00

21

70.00

0.00

Tetap

0

0.00

0

0.00

0.00

Tetap

23.41-31.20

0

0.00

0

0.00

0.00

Tetap

31.21-39.00

0

0.00

0

0.00

0.00

Tetap

Total

30

100

100

100

KATEGORISASI

SKOR

RESPONDEN

%

RESPONDEN

Tidak efektif

0.00-7.80

9

30.00

Kurang Efektif

7.18-15.60

21

Cukup Efektif

15.61-23.40


Sumber: Data Primer Diolah, 2011. Keterangan: Warna kuning menunjukan bahwa setelah dilakukan penguatan kelembagaan, secara keseluruhan efektivitas kelembagaan pemasaran hasil perikanan tidak mengalami perubahan kategori (tetap) 39.00


Sangat Efektif

31.20 Efektif

23.40 Cukup Efektif


7.80 Tidak Efektif


Sesudah Penguatan

Gambar 48. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pengawasan Perikanan dari Sebelum dan Sesudah Dilakukan Penguatan Sumber: Data Primer Diolah, 2011

Tabel 45. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 INTERVAL

PENGUATAN

PENGUATAN

PERUBAH

KETERANGA

%

AN (%)

N

8

26.67

0.00

Tetap

73.33

22

73.33

0.00

Tetap

0

0.00

0

0.00

0.00

Tetap

23.41-31.20

0

0.00

0

0.00

0.00

Tetap

31.21-39.00

0

0.00

0

0.00

0.00

Tetap

30

100

100

100

KATEGORISASI

SKOR

RESPONDEN

%

RESPONDEN

Tidak efektif

0.00-7.80

8

26.67

Kurang Efektif

7.18-15.60

22

Cukup Efektif

15.61-23.40

Efektif Sangat Efektif Total

Sumber: Data Primer Diolah, 2011. Keterangan: Warna kuning menunjukan bahwa setelah dilakukan penguatan kelembagaan, secara keseluruhan efektivitas kelembagaan monitoring dan evaluasi tidak mengalami perubahan kategori (tetap)


39.00 Sangat Efektif

31.20 Efektif

23.40 Cukup Efektif


7.80 Tidak Efektif


Sesudah Penguatan

Gambar 49. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pengawasan Perikanan dari Sebelum dan Sesudah di lakukan Penguatan Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Tabel 46. Sebaran Kategori Efektifitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 PENGUATAN

PENGUATAN PERUB

KATEGORISASI

INTERVAL SKOR

JUMLAH

JUMLAH

RESPOND

AHAN

%

RESPONDEN

%

(%)

KETERANGAN

EN Tidak efektif

0.00-54.80

0

0.00

0

0.00

0.00

Tetap

Kurang Efektif

58.81-109.60

19

63.33

3

10.00

-53.33

Menurun

Cukup Efektif

108.61-164.40

11

36.67

27

90.00

53.33

Meningkat

Efektif

164.41-219.20

0

0.00

0

0.00

0.00

Tetap

Sangat Efektif

219.21-274.00

0

0.00

0

0.00

0.00

Tetap

30

100

30

100

Total

Sumber: Data Primer Diolah, 2011

Kelembagaa

Keterangan: Warna kuning menunjukan bahwa setelah dilakukan penguatan kelembagaan, secara rata-rata dari keseluruhan kelembagaan pengelolaan dan pemanfaatan waduk, kategori efektivitas kelembagaan tersebut meningkatkan dari “kurang efektif” menjadi “cukup efektif” Monev Pemasaran

Tidak Efektif

Pengawasan

Kurang Efektif Cukup Efektif

Konservasi

Efektif

Penyuluhan

Sangat Efektif

Saprokan Pelaku…

0

50

100

Proporsi (%)

Gambar 50. Proporsi Sebaran Efektifitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Tahun 2011. Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Tabel 47. Kategorisasi Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Menurut Jenis dan Dimensi Aturan Mainnya , Tahun 2011


Tabel 48. Perubahan Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pelaku Utama dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 SEBELUM PENGUATAN KATEGORI

SETELAH PENGUATAN

INTERVAL SKOR

JUMLAH RESPONDEN

%

JUMLAH RESPONDEN

PERUBAH

KETERANGA

%

AN (%)

N

Tidak efektif

0.00-7.80

3

10.00

2

6.67

-3.33

Menurun

Kurang Efektif

7.18-15.60

11

36.67

13

43.33

6.67

Meningkat

Cukup Efektif

15.61-23.40

15

5000

8

26.67

-23.33

Menurun

Efektif

23.41-31.20

1

333

136

20.00

16.67

Meningkat

Sangat Efektif

31.21-39.00

0

0.00

1

3.33

3.33

Meningkat

Sumber: Data Primer Diolah, 2011. Keterangan: Warna hijau menunjukkan setelah dilakukan penguatan kelembagaan, terjadi peningkatan pada kategori kelmbagaan, warna kuning tetap, dan warna merah menunjukkan penurunan. .

19.70 20.00

15.33

15.00 10.00 5.00 0.00 sebelum penguatan

sesudah penguatan

Gambar 51. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pelaku Utama dari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penguatan Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Tabel 49. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Penyediaan Sarana Produksi Perikanan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Setelah Pengutan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 SEBELUM PENGUATAN

SETELAH PENGUATAN

INTERVAL

KATEGORI

SKOR

JUMLAH

%

RESPONDEN

JUMLAH RESPONDEN

PERUBAH

KETERANGA

%

AN (%)

N

Tidak efektif

0.00-7.80

2

6.67

1

3.33

-3.33

Menurun

Kurang Efektif

7.18-15.60

19

63.33

18

60.00

-3.33

Menurun

Cukup Efektif

15.61-23.40

7

23.33

8

26.67

3.33

Meningkat

Efektif

23.41-31.20

2

6.67

2

6.67

0.00

Tetap

Sangat Efektif

31.21-39.00

0

0.00

1

3.33

3.33

Meningkat

100.00

30.00

100.00

Total

30.00

Sumber: Data Primer Diolah, 2011. Keterangan: Warna hijau menunjukkan setelah dilakukan penguatan kelembagaan, terjadi peningkatan pada kategori kelmbagaan, warna kuning tetap, dan warna merah menunjukkan penurunan .

40 30

15.60

15.60

20 10

0 sebelum penguatan

sesudah penguatan

Gambar 52. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Penyediaan Sarana Produksi Perikanan dari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penguatan Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Tabel 50. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 SEBELUM PENGUATAN

SETELAH PENGUATAN

INTERVAL

KATEGORI

SKOR

JUMLAH

%

RESPONDEN

JUMLAH RESPONDEN

PERUBAH

KETERANGA

%

AN (%)

N

Tidak efektif

0.00-7.80

10

33.33

5

16.67

-16.67

Menurun

Kurang Efektif

7.18-15.60

14

46.67

12

40.00

-6.67

Menurun

Cukup Efektif

15.61-23.40

6

20.00

8

26.67

6.67

Meningkat

Efektif

23.41-31.20

0

0.00

5

16.67

16.67

Meningkat

Sangat Efektif

31.21-39.00

0

0.00

0

0.00

0.00

Tetap

100.00

30.00

100.00

Total

30.00


Skor efektifitas kelembagaan

Keterangan: Warna hijau menunjukkan setelah dilakukan penguatan kelembagaan, terjadi peningkatan pada kategori kelmbagaan, warna kuning tetap, dan warna merah menunjukkan penurunan

25

20 15 10

9.83 6.57

5 0 sebelum penguatan

sesudah penguatan

Gambar 53. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pembinaan dan Penyuluhan Perikanan dari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penguatan Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Tabel 51. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Konservasi Terkait dengan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 SEBELUM PENGUATAN

SETELAH PENGUATAN

INTERVAL

KATEGORI

SKOR

JUMLAH

JUMLAH

%

RESPONDEN

RESPONDEN

PERUBAH

KETERANGA

%

AN (%)

N

Tidak efektif

0.00-7.80

30

100.00

1

3.33

-96.67

Menurun

Kurang Efektif

7.18-15.60

0

0.00

6

20.00

20.00

Meningkat

Cukup Efektif

15.61-23.40

0

0.00

16

53.33

53.33

Meningkat

Efektif

23.41-31.20

0

0.00

7

23.33

23.33

Meningkat

Sangat Efektif

31.21-39.00

0

0.00

0

0.00

0.00

Tetap

100.00

30.00

100.00

Total

30.00

Sumber: Data Primer Diolah, 2011. Keterangan:

Warna hijau menunjukkan setelah dilakukan penguatan kelembagaan, terjadi peningkatan pada kategori kelmbagaan, warna kuning tetap, dan warna merah menunjukkan penurunan.

40 30 20 10 0 sebelum penguatan

sesudah penguatan

Gambar 54. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Konserv. asi Perikanan dari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penguatan Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Tabel 52. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 SEBELUM PENGUATAN KATEGORI

SETELAH PENGUATAN

INTERVAL SKOR

JUMLAH

JUMLAH

%

RESPONDEN

RESPONDEN

PERUBAH

KETERANGA

%

AN (%)

N

Tidak efektif

0.00-7.80

2

6.67

1

3.33

-3.33

Menurun

Kurang Efektif

7.81-15.60

11

36.67

6

20.00

-16.67

Menurun

Cukup Efektif

15.61-23.40

16

53.33

16

53.33

0.00

Tetap

Efektif

23.41-31.20

1

3.33

7

23.33

20.00

Meningkat

Sangat Efektif

31.21-39.00

0

0.00

0

0.00

0.00

Tetap

100.00

30.00

100.00

Total

30.00

Sumber: Data primer yang diolah, 2011. Keterangan:


50 40 30 20 10 0 sebelum penguatan

sesudah penguatan

Gambar 55. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pengawasan Perikanan dari Sebelum dan Sesudah Dilakukan Penguatan Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Tabel 53. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pemasaran Hasil Produksi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur di, Kabupaten Purwakarta, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 SEBELUM PENGUATAN KATEGORI

SETELAH PENGUATAN

INTERVAL SKOR

JUMLAH RESPONDEN

JUMLAH

%

RESPONDEN

PERUBAH

KETERANGA

%

AN (%)

N

Tidak efektif

0.00-7.80

2

6.67

1

3.33

-3.33

Menurun

Kurang Efektif

7.81-15.60

11

36.67

6

20.00

-20.00

Meningkat

Cukup Efektif

15.61-23.40

16

53.33

16

53.33

-16.67

Menurun

Efektif

23.41-31.20

1

3.33

7

23.33

26.67

Menurun

Sangat Efektif

31.21-39.00

0

0.00

0

0.00

6.67

Meningkat

30.00

100.00

30.00

100.00

Total

Sumber: Data Primer Diolah, 2011. Keterangan:


30 20 10 0 sebelum penguatan

sesudah penguatan

Gambar 56. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pengawasan Perikanan dari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penguatan Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Tabel 54. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 SEBELUM PENGUATAN KATEGORI

SETELAH PENGUATAN

INTERVAL SKOR

JUMLAH

JUMLAH

%

RESPONDEN

RESPONDEN

PERUBAH

KETERANGA

%

AN (%)

N

Tidak efektif

0.00-7.80

30

100.00

24

80.00

-20.00

Menurun

Kurang Efektif

7.81-15.60

0

0.00

1

3.33

3.33

Meningkat

Cukup Efektif

15.61-23.40

0

0.00

2

6.67

6.67

Menurun

Efektif

23.41-31.20

0

0.00

3

10.00

10.00

Menurun

Sangat Efektif

31.21-39.00

0

0.00

0

0.00

0.00

Meningkat

100.00

30.00

100.00

Total

30.00

Sumber: Data Primer Diolah, 2011.. Keterangan:


50 40 30 20 10 0 sebelum penguatan

sesudah penguatan

Gambar 57. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pengawasan Perikanan dari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penguatan Sumber: DataPrimer Diolah, 2011

Tabel 55. Sebaran Kategori Efektifitas Kelembagaan Pemanfaatan dan elaPengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 SEBELUM PENGUATAN

SETELAH PENGUATAN

INTERVAL

KATEGORI

SKOR

JUMLAH

%

RESPONDEN

JUMLAH RESPONDEN

PERUBAH

KETERANGA

%

AN (%)

N

Tidak efektif

0.00-7.80

5

16.67

1

3.33

-13.33

Menurun

Kurang Efektif

7.81-15.60

25

83.33

20

66.67

-16.67

Menurun

Cukup Efektif

15.61-23.40

0

0.00

6

20.00

20.00

Meningkat

Efektif

23.41-31.20

0

0.00

3

10.00

10.00

Meningkat

Sangat Efektif

31.21-39.00

0

0.00

0

0.00

0.00

30.00

100.00

30.00

100.00

Total

Tetap


Skor Efektivitas kelembagaan

Keterangan:


250 200 150

99.17 71.27

100 50 0 sebelum penguatan

sesudah penguatan

Gambar 58. Perubahan Efektivitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk dari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penguatan Sumber: Data Primer Diolah, 2011..

KELEMBAGAAN

Monev Pemasaran

Tidak efektif

Pengawasan

Kurang efektif

Konservasi

Cukup efektif

Penyuluhan

Efektif

Saprokan

Sangat Efektif

Pelaku Utama 0%

50%

100%

Gambar 59. Proporsi Sebaran Efektifitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011. Sumber: Data Primer Diolah, 2011.

Tabel 56. Sebaran Kategori Efektivitas Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Setelah Penguatan Menurut Persepsi Responden Tahun 2011 DIMENSI ATURAN MAIN

1. Prinsip Batas

2. Distribusi Manfaat

3. Pilihan Kolektif

4. Kegiatan Memonitor

5. Pemberian Sanksi

6.Penyelesaian Konflik

7. Hak Kepemilikan

KATEGORISASI DAN SKOR KELEMBAGAAN Pelaku Utama

Saprokan

Penyuluhan

Konservasi

Pengawasan

Pemasaran

Monev

Sedang

Sedang

Sedang

Lemah

Sedang

Kuat

Sangat Lemah

2.48

2.62

2.94

1.41

2.39

3.31

0.74

Kuat

Kuat

Sedang

Lemah

Kuat

Sangat Kuat

Sangat Lemah

3.11

3.44

2.61

1.89

3.17

4.06

0.54

Sedang

Kuat

Sedang

Lemah

Sedang

Kuat

Sangat Lemah

2.23

3.23

2.44

2.00

2.56

3.56

0.72

Kuat

Lemah

Lemah

Lemah

Sedang

Lemah

Sangat Lemah

3.22

1.72

1.94

1.61

2.44

1.56

0.72

Sedang

Sangat Lemah

Sangat Lemah

Lemah

Sedang

Lemah

Sangat Lemah

2.27

0.83

0.89

1.23

2.33

1.13

0.30

Sedang

Sangat Lemah

Lemah

Lemah

Lemah

Lemah

Sangat Lemah

2.43

0.75

1.37

1.13

1.73

1.73

0.50

Sedang

Lemah

Lemah

Sangat Lemah

Lemah

Sedang

Sangat Lemah

2.56

1.60

1.97

1.47

2.21


0.67

0.43

Tabel 57. Komparasi dan Perubahan Efektivitas Keseluruhan Kelembagaan Eksisting Antara Waduk Malahayu dan Waduk Jatiluhur, 2011 Lokasi Waduk (per Kelembagaan) I. Malahayu 1. Pelaku Utama 2. Saprokan 3. Penyuluhan 4. Konservasi 5. Pengawasan 6. Pemasaran 7. Monev Rataan II. Jatiluhur 1. Pelaku Utama 2. Saprokan 3. Penyuluhan 4. Konservasi 5. Pengawasan 6. Pemasaran 7. Monev Rataan

Skor

Sebelum Penguatan Kategori

Skor

Setelah Penguatan Kategori

Perubahan Arah

%

17.37 6.8 10.17 20.83 24.73 7.97 12.8

sedang sangat lemah Sedang Sedang Sedang Lemah Lemah

27.73 6.8 16.23 27.43 33.27 7.97 12.8

kuat sangat lemah Kuat Kuat Kuat Lemah Lemah

Meningkat Tetap Meningkat Meningkat Meningkat Tetap Tetap

59.64 0.00 59.59 31.69 34.53 0.00 0.00

100.67

lemah (kurang efektif)

132.23

sedang (cukup efektif)

Meningkat

31.35

15.33 15.6 6.57 0.00 18.1 15.67 0.00

Sangat Kuat Sangat Kuat Sedang Lemah Sangat Kuat Sangat Kuat Lemah

19.7 15.6 9.83 10.57 22.17 15.67 5.63

Sangat Kuat Lemah Kuat Sangat Kuat Sangat Kuat Sangat Kuat Sedang Lemah (kurang efektif)

Tetap Menurun Meningkat Meningkat Tetap Tetap Meningkat tetap (kurang efektif)

28.51 0.00 49.62 0.00 22.49 0.00 0.00

71.27

Sumber: Data Primer Diolah (2011)

lemah

99.17

39.15

Tabel 58. Rata-rata Skor dan Kategori Modal Sosial Nelayan di Periaran Waduk Malahayu, untuk Masing-masing dan Keseluruhan Indikator, 2011 INDIKATOR MODAL SOSIAL 1. Partisipasi Sosial Masyarakat di Dalam Komunitas 2. Tingkat Resiprositas dan Proaktivitas di dalam Kegiatan Sosial 3. Perasaan Saling Mempercayai dan Rasa Aman 4. Jaringan dan Koneksi Dalam Komunitas 5. Jaringan dan Koneksi Antar Teman dan Keluarga 6. Toleransi dan Kebhinekaan 7. Nilai Hidup dan Kehidupan

INTERVAL SKOR

SKOR

KATEGORI

5,00 - 20.00

14.13

Sedang

6,00 - 24,00

17.40

Sedang

10,00 - 40,00

29.87

Sedang

6,00 - 24,00

17.90

Sedang

5,00 - 20,00

16.27

Tinggi

5,00 - 20,00

14.43

Sedang

7,00 - 28,00

23.17

Tinggi

8. Koneksi/ Jaringan kerja di Luar Komunitas

5,00 - 20,00

14.10

Sedang

9. Partisipasi dan Keanggotaan Kelompok di Luar Komunitas

5,00 - 20,00

10.00

Sedang

49,00 - 216,00

157.27

Sedang

Keseluruhan Indikator ModalSosial

Sumber: Data Primer Diolah, (2011) Tabel 59. Hasil Pengujian Korelasi antara Peubah Bebas Indikator-Indikator Modal Sosial dengan Peubah Terikat Efektivitas Kelambagaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Waduk Malahayu PEUBAHAN BEBAS

NILAI KOEFISIEN PERSON-X

2

CONTENGEN SI

ASYMP.SIG N. (2-sided)

1. Partisipasi sosial masayarakat di dalam komunitas

4.870

0.374

0.088 *

2. Tingkat resiprositas dan proaktivitas di dalam Kegiatan sosial

10.952

0.517

0.004 **

3. Perasaan saling mempercayai dan rasa aman

1.429

0.213

0.213

ns

4. Jaringan dan koneksi di dalam komunitas

4.059

0.345

0.131

ns

5. Jaringan dan koneksi antar teman dan keluarga

17.870

0.611

0.000***

6. Toleransi dan kebhinekaan

1.513

0.219

0.469

ns

7. Jaringan/koneksi di luar komunitas

0.719

0.153

0.343

ns

8. Nilai hidup dan kehidupan

5.000

0,378

0.083 *

9. Partisipasi dan keanggotaan kelompok di luar Komunitas

6.429

0,420

0.040 **

Sumber: Data Primer Diolah, (2011) Keterangan: Hasil Pengujian menggunakan Sofware SPSS 16.0 (2011) *** = sangat nyata; ** = nyata; * = cukup nyata; ns = tidak nyata

Tabel 60. Topik dan Hasil Kesepakatan FGD Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes, 2011 No A.

TOPIK

HASIL KESEPAKATAN FGD

KEGIATAN RESTOCKING 1. Jenis ikan untuk restoking

Nila Hitam (nila best)

2.

Saat/kapan dilakukan restoking

3.

Lokasi/dimana dilakukan restoking

(1)

Paling lambat akhir bulan april 2011

4.

Siapa yang terlibat restoking

-

B.

Lebak Salam; (2) Kracak; dan (3) Citamiang

Seluruh pengurus dan angggota kelompok nelayan Pemda dan DPRD Muspika Banjarharjo Empat Kepala Desa sekitar Waduk Malahayu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) masingmasing desa Muspika Kecamatan Cibingbin Pemda Provinsi Jateng KKP BBWS Cimanuk-Cisanggarung

SARANA PENGAWASAN (PERAHU JAGA) Akan dilakukan study kelayakan (spesifikasi, proses pembuatan dan sebagainya) dengan dikordinasikan oleh DINAS KP KABUPATEN BREBES.

Sumber: Data Primer Diolah, (2011) Tabel 61. Topik dan Hasil Kesepakatan FGD Waduk Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, 2011 No C.

TOPIK

HASIL KESEPAKATAN FGD

KEGIATAN RESTOCKING 1.

Jenis ikan untuk restoking

Nila Hitam (nila best)

2.

Saat/kapan dilakukan restoking

Paling lambat akhir bulan april 2011

3.

Lokasi/dimana dilakukan restoking

2 lokasi

D.

KEGIATAN RESTOCKING 4.

Siapa yang terlibat restoking

- Seluruh pengurus dan angggota kelompok nelayan - Pemda dan DPRD - BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) masingmasing desa


-

- KKP

-

- Perum Jasa Tirta II


18.00 Tinggi

14.00 Sedang

10.00 Rendah

6.00 Organisasi

usaha

Gambar 60. Respon Masyarakat Nelayan di Waduk Malahayu, Kabupaten Brebes Terhadap Materi Penguatan Kelembagaan Melalui Pengembangan Organisasi dan Usaha, 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011


9.00 Tinggi

7.00 Sedang

5.00 Rendah

3.00 Paham Organisasi

Manfaat Paham Usaha Organisasi

Manfaat Usaha

Gambar 61. Masyarakat Nelayan di Waduk Malahayu, Kabupaten Brebes Terhadap Aspek Pemahaman dan Aspek Manfaat dari Materi Pengembangan Organsiasi dan Usaha dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011


18.00 Tinggi

14.00 Sedang

10.00 Rendah

6.00

Gambar 62. Respon Pelaku Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Terhadap Materi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perbenihan di Sekitar Waduk Malahayu, Kabupaten Brebes 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2010


18.00 Tinggi

14.00 Sedang

10.00 Rendah

6.00 Organisasi

usaha

Gambar 63. Respon Masyarakat Nelayan di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta Terhadap Materi Penguatan Kelembagaan Melalui Pengembangan Organisasi dan Usaha, 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011


9.00 Tinggi

7.00 Sedang

5.00 Rendah

3.00 Paham Organisasi

Manfaat Paham Usaha Organisasi

Manfaat Usaha

Gambar 64. Respon Masyarakat Nelayan di Waduk Jatiluhur , Kabupaten Purwakarta Terhadap Aspek Pemahaman dan Aspek Manfaat dari Materi Pengembangan Organsiasi dan Usaha dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011


18 Tinggi

14 Sedang Rendah

10 6

Gambar 65. Respon Pelaku Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Terhadap Materi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perbenihan di Sekitar Waduk Malahayu, di Kabupaten Brebes 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2010


18.00 Tinggi

14.00 Sedang

10.00 Rendah

6.00 Organisasi Jatiluhur

usaha Malahayu



9.00 Tinggi

7.00 Sedang

5.00 Rendah

3.00 Paham Manfaat Paham Usaha Organisasi Organisasi Jatiluhur Malahayu

Manfaat Usaha



18 Tinggi

14 Sedang

10 Rendah

6

Jatiluhur Malahayu

Gambar 68. Respon Masyarakat Nelayan di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta Terhadap Materi Penguatan Kelembagaan Melalui Pengembangan Organisasi dan usaha, 2011 Sumber: Data Primer Diolah, 2011

Tabel 62. Rata-rata Biaya, Penerimaan, Produktivitas dan Pendapatan Usaha Penangkapan Ikan di Perairan Waduk Malahayu, Jawa Tengah selama Setahun (2011) URAIAN

SATUAN

VOLUME

HARGA PER SATUAN (Rp.)

NILAI (Rp.)

A. BIAYA TETAP Investasi Perahu Mesin Jaring Jala

M3 PK Unit Unit

2,46 5,07 2 1

Penyusutan Perahu Mesin Jaring Jala

M3 PK Unit Unit

2,46 5,07 2 1

Liter Paket Paket Paket

449 330 1 1

5.600 7.717 26.160 182.641

12.074.675 2.766.133 2.546.500 26.160 182.641

Paket Paket Paket Paket Jam

1 1 1 1 2.002

236.333 90.962 93.462 100.000 4.505

236.333 90.962 93.462 100.000 9.020.000

B. BIAYA TIDAK TETAP BBM Ransum SIUP Retribusi Pemeliharaan - Perahu - Mesin - Jaring - Jala Tenaga Kerja

732.104 209.353 1.045.283 277.500

759.290 197.873 164.097 547.101 106.944

C. BIAYA TOTAL (C) D. PENERIMAAN (R) - Nila - Jambal - Mas - Gabus

759.290 4.534.124 1.800.000 1.060.417 1.846.667 370.000

12.833.964

Kg Kg Kg Kg

1151 401 328 475

6.889 8.967 12.167 7.042

18.853.319 7.927.113 3.592.226 3.988.233 3.345.746

E. RASIOPENERIMAAN TERHADAP BIAYA (R/C)

1,47

F. PRODUKTIVITAS - Produktivitas Per Trip Penangkapan Ikan - Produktivitas Per Jam Curahan Tenaga Kerja

57.131 9.417

G. PENDAPATAN


6.019.355

Table 63. Rata-rata Biaya, Penerimaan, Produktivitas dan Pendapatan Usaha Penangkapan Ikan di Perairan Waduk Jatiluhur, Jawa Barat selama Setahun (2011) URAIAN

SATUAN

VOLUME

A. BIAYA TETAP Investasi Perahu Mesin Jaring Jala

M3 PK Unit Unit

2,27 5,20 7 1

Penyusutan Perahu Mesin Jaring Jala

M3 PK Unit Unit

2,27 5,20 7 1

B. BIAYA TIDAK TETAP BBM Ransum SIUP Retribusi Pemeliharaan - Perahu - Mesin - Jaring - Jala Tenaga Kerja

HARGA PER SATUAN (Rp.)

863.333 304.248 43.450 325.000

904.850 .425.714 1.956.667 1.582.091 293.421 325.000 904.850 239.432 106.908 914.705 143.750

Liter Paket Paket Paket

594 330 1 1

5.950 10.000 15.000 60.000

10.419.278 3.501.667 3.300.000 15.000 60.000

Paket Paket Paket Paket Jam

1 1 1 1 1.606

283.478 104.706 0 0 4.247

83.478 104.706 6.820.000

C. BIAYA TOTAL (C) D. PENERIMAAN (R) - Nila - Jambal - Mas - Oscar

NILAI (Rp.)

11.293.966

Kg Kg Kg Kg

748 305 177 551,76

6.385 7.244 6.833 2.105

20.557.120 14.223.012 5.172.750 1.782.330 .557.120

E. RASIO PENERIMAAN TERHADAP BIAYA (R/C)

1,82

F. PRODUKTIVITAS - Produktivitas Per Trip Penangkapan Ikan - Produktivitas Per Jam Curahan Tenaga Kerja

62.294 12.800

G. PENDAPATAN


9.263.154

Gambar 69. Esensi Organisasi Ekonomi Nelayan Sumber: Diadopsi dari Pakpahan (1991)

Gambar 70. Rancang Bangun Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Waduk dan Situ dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan Nelayan Sumber: Diadopsi dari Pakpahan (1991)

DAFTAR PUSTAKA Akhmad, S. 2007. Membangun Gerakan Ekonomi Kolektif dalam Pertanian Berkelanjutan: Perlawanan terhadap Liberalisasi dan Oligopoli Pasar Produk Pertanian. Tegalan. Babad. Purwokerto. Arkadie, B.V. 1989. The Role of Institution in Development. Proceeding of the World Bank, Annual Conference on Development Economic. World Bank. Bodgan, R. and Taylor, S.J. 2000. Introduction to Qualitative Research Methods. New York. John Willey. Burns, T. R., 1987. Teori Struktural Tentang Pertukaran Sosial. Dalam T.R. Burns, T. Baumgarner, dan P. Devile. (Eds). Manusia, Keputusan, Masyarakat; Teori Dinamika Antara Aktor dan Sistem Untuk Ilmuwan Sosial. Studi di Bidang Sibernetika. No. 10. PT Pradnya Paramita. Jakarta. Collen, M. and Whiteford, H. 2001. The Interrealations of Social Capital with Health and Mental Health. Discussion paper. Mental Health and Social Program Branch Commonwealth. Department of Health and Agent care. Canberra. The Commonwealth Australia. Cook, T.D. and Reichard. 2002. Qulatitative and Quantitative Methods in Evaluation Research. Beverly Hills, CA, Sage. Dislutkan Brebes (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes). 2009. Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes. Fukuyama, F. 2002. Thje Great Descriptrion: Isu, Sintesis dan Gagasan. Gramedia Oustaka Utama. Jakarta. Hasbullah, F. 2006. Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia. MR-United Press, Jakarta. Jamal, H. 2008. Mengubah Orientasi Penyuluh Pertanian. Balitbangda propinsi Jambi. Jambi.

Kemalasari. 2005. Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Migran di Desa Penimbang, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, provinsi Jawa Barat. Skripsi. Program Studi Manajemen Bisnis dan Ekonomi Perikanan-Kelautan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Lenggono, P.S. 2004. Modal Sosial dalam Pengelolaan Tambak: Studi Kasus pada Komunitas Petambak di Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara. Tesis. Sekolah Pascasarjana. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Little,

A. 2000. Environmental and eco-social rationality: Challenges for political economy in late modernity. New Political Economy; Vol.5/1, pp 121-133.

Marshall, C dan Rossman, G. B, 1989. Designing Qualitative Research, Sage Publications, London. Menkokesra. 2005. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional. Tim Koordinasi Penyiapan Penyusunan Perumusan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 2007. Analisis data Kualitatif: Buku Sumber tenatang Metode-Metode Baru. Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi, Pendqamping: Mulyanto. Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press. Jakarta. Mintoro, Abunawan., 1999. Keragaan Beberapa Pola Usaha Penangkapan Ikan di Laut. Hal.620-631. Buku 2 Dinamika Inovasi Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Musmulyadi. 2007. Membangun Kesadaran dan Keberdayaan Petani. Diakses dari internet tanggal 14 Maret 2007.

Moleong, L. J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. CV Remadja Rosdakarya. Edisi Revisi. Bandung. Ostrom, E., 1990. Governing the Commons: the evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press. New York. Ostrom, E., 1999. Self-Governnance and Forest Resources. Occasional Paper No. 20. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor. Indonesia. Pakpahan, A. 1991. Perspektif Ekonomi Institusi dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam. Ekonomi dan Keuangan. Vol. 1, Hal.: 445-464. Papyne, M. 1997. Modern Social Work Theory. Second Edition. McMillan Press, Ltd. London. Patton, M. Q., 2006. Metode Evaluasi Kualitatif. (Terjemahan Budi Puspo Priyadi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Purnomo, Kunto., et al. 2009. Laporan Teknis Penelitian Perikanan Berbasis Budidaya CBF di Perairan Waduk dan Danau di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Loka Riset Pemacuan Stok Ikan Jatiluhur. Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan. Saragih, B. 2002. Pengembangan agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Menghadapi Abad ke 21. http://www. 202. 18. 43/ jstm (online). 10 Oktober 2002. Satria, A. 2009 . Menyimak Nasib Nelayan: Dari Ekologi Politik Nelayan, Penerbit LKIS, Yogyakarata. Siegel, S. 1998. Non Parametric Statistics for the Behavioural Sciences. Second Edition McGraw-Hill. The University of Michigan. 312 p. Sprent, P. and Smeecon, N.C. 2001. Applied Non Parametric Statistics Methods. Third Edition. Vahapman & Hall/CRS. 461 p. Syahyuti. 2003. Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

Townsley, P. 1996. Rapid Rural Appraisal, Participatory Rapid Appraisal, and Aquaculture. FAO Fisheries Technical Paper No. 358. Rome. FAO. 109 p. WCED, 1988. Hari Depan Kita Bersama, Gramedia, Jakarta. Yustika, A.E. 2006. Perdesaan, Pertanian dan Modal: Tinjauan Ekonomi Kelambagaan. Makalah disampaikan dalam Kongres ISEI XVI di Manado dengan Tema: “Meletakkan Kembali Dasar-dasar Pembangunan Ekonomi yang Kokoh”. 18-20 Juni 2006 dalam Jurnal Ekonomi Indonesia, No. 2, Desember 2007.

Seri Data dan Informasi Sosek KP 7

Recommend Documents