Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat- Dies Natalis FISIP Unila Tahun 2012

Seminar Hasil-Hasil Penelitian d an Peng abdian Kepad a MasyarakatDies Natalis FISIP Unila Tahun 2012

DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA BARU LAMPUNG TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT Oleh: Maulana Mukhlis dan Denden Kurnia Drajat Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

ABSTRACT The research was carried out using this type of research policy (policy research) that the conduct of research or analysis of a social problem in order to help policy makers by presenting recommendations that are pragmatic, action-oriented to address the problem. While the level of explanative research is done using the descriptive research study of independent variables, without making comparisons or connect with other variables. The theory is used to compare how much fact is found has relevance to the theory. The results showed that the substance of the New Town development Lampung Lampung Provincial Government as possible the impact of both positive and negative socio-cultural change is very significant. Some of the positive and negative impacts of development policies Kota Baru Lampung to socio-cultural changes consist of changes in employment, the demand for building urban-rural linkages, demand for quality education and health, tradition and social conditions, behaviors and patterns of public relations, compliance settlements , and the displacement of workers ex-New Town construction site. Keywords : Social Change, Policy Impact, Kota Baru Lampung LATAR BELAKANG Terdapat sejumlah kekuatan yang mendorong terjadinya perkembangan sosial budaya masyarakat. Secara kategorikal ada 2 (dua) kekuatan yang memicu perubahan sosial; Pertama, kekuatan dari dalam masyarakat sendiri (internal factor) seperti pergantian generasi dan berbagai penemuan dan rekayasa setempat. Kedua, kekuatan dari luar masyarakat (external factor) seperti pengaruh kontakkontak antar budaya (culture contact) secara langsung maupun persebaran unsur kebudayaan serta perubahan lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat memacu perkembangan sosial dan kebudayaan masyarakat sehingga ia harus menata kembali kehidupan mereka. Karena itu, perubahan sosial adalah sesuatu yang pasti akan terjadi akibat kekuatan itu. Gagasan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengembangkan sebuah kota mandiri di Kecamatan Jati Agung yang salah satu fungsinya diarahkan sebagai pusat pemerintahan tentunya membutuhkan dukungan segenap potensi keruangan sekaligus potensi sosial budaya yang ada di wilayah tersebut. Pengembangan sebuah wilayah menjadi kota mandiri tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan wilayah di Lampung, melakukan analisis terhadap kemampuan daya dukung lahan, ketersedian serta analisis kebutuhan sarana dan prasarana wilayah serta kondisi sosial budaya setempat mutlak dilakukan untuk mendukung

1


pengembangan Kota Baru Lampung menjadi pusat pemerintahan bagi Provinsi Lampung sebagai salah satu fungsinya. Argumentasi-argumentasi rasional atas analisis mobilitas sosial budaya akan menjadi dukungan untuk lebih memaksimalkan argumentasi pemindahan pusat pemerintahan Lampung ke Jati Agung sehingga keberhasilannya bukan hanya dinilai dari aspek fisik semata tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakatnya. Kota Baru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung diharapkan bukan hanya akan hidup tetapi sekaligus mampu memberikan penghidupan kepada penghuninya. Studi Wilda (2011) tentang sikap politik masyarakat terhadap kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung (Studi Pada Penduduk Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) menunjukkan hasil bahwa dengan jumlah populasi 117.315 orang dengan sampel sebanyak 100 responden dan wawancara dapat diketahui sebanyak 57 responden (57%) berada pada kategori kognitif, 28 responden (28%) berada pada komponen afektif, dan 15 responden (15%) berada pada komponen evaluatif. Sikap politik masyarakat terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung umumnya mendukung. Diketahui sebanyak 71 responden (71%) berada pada sikap mendukung, 12 responden (12%) berada pada sikap menolak, dan sebanyak 17 responden (17%) berada pada sikap tidak peduli. Selain itu diketahui mayoritas responden bersikap mendukung, menolak, maupun tidak peduli berada pada komponen kognitif yang disebabkan oleh perbedaan persepsi responden didalam menafsirkan atau memahami Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung yang diperoleh melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman, serta dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor sosial yang berupa tingkat pendidikan, dan faktor ekonomi yang berupa tingkat pendapatan. Saran dan usul masyarakat terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung yakni bahwa Pemerintah Provinsi Lampung juga harus memikirkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, serta dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dampak perubahan sosial terjadi dari kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Sehingga kebijakan tersebut merupakan pilihan yang tepat untuk mengatasi persoalan yang dialami oleh Kota Bandar Lampung saat ini serta berkontribusi terhadap upaya mempercepat dampak positif perubahan sosial budaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar dampak kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung terhadap perubahan sosial budaya masyarakat? METODOLOGI Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kebijakan (policy research). Menurut Majchrzak (1984), penelitian kebijakan adalah the process of conducting research on, or analysis of a fundamental social problem in order to provide policy makers with pragmatic, action oriented recommendation for alleviating problems (Proses pelaksanaan penelitian atau analisis mengenai

2


suatu masalah sosial mendasar guna membantu pembuat kebijakan dengan cara menyajikan rekomendasi yang bersifat pragmatis, berorientasi pada aksi untuk mengatasi masalah tersebut). Sedangkan dari tingkat eksplanatif, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Teori pada gilirannya akan dipakai untuk membandingkan seberapa besar fakta yang diketemukan memiliki relevansi dengan teori tersebut (Sugiyono dalam Abidin, 2002). Sesuai dengan masalah dan tujuannya, penelitian ini difokuskan pada : a) Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi adanya perubahan sosial budaya masyarakat terkait dengan kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung. Dimensi pada fokus ini mencakup dalam hal : Faktor Internal Faktor Eksternal b) Identifikasi dampak positif maupun negatif dan perubahan/ pergerakan (mobilitas) sosial budaya baik yang berpengaruh maupun yang akan dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung yang menyangkut beberapa aspek: Perubahan lapangan pekerjaan Perubahan kondisi Kesehatan Perubahan tingkat pendidikan Perubahan sosial kemasyarakatan Perubahan pola hubungan masyarakat Perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat dari pola perdesaan ke arah perkotaan Analisis tahapan perpindahan penduduk (eks pekerja PTPN VII) yang selama ini bekerja pada calon lokasi pembangunan Kota Baru Lampung. c) Rekomendasi desain kebijakan yang perlu diambil dalam rangka mengoptimalkan peluang dan kesempatan (dampak positif) yang ada sekaligus menyelesaikan atau mengurangi dampak negatif yang akan timbul dari implementasi kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Dampak Pe mbangunan Kota Baru Lampung terhadap Kondisi Sosial Budaya Masyarakat A.1. Pe rubahan Lapangan Pekerjaan Pada hakekatnya, gagasan pembangunan Kota Baru Lampung (dengan salah satu fungsi sebagai pusat pemerintahan) digulirkan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, di awal-awal pembangunan, berbagai upaya persiapan perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan itu atas dasar potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat di calon lokasi pembangunan Kota Baru Lampung saat ini. Di Kecamatan Jati Agung dengan basis lahan pertanian, maka usaha

3


peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan dengan daya dukung lahan pertanian yang ada. Dalam jangka pendek, upaya pembangunan Kota Baru Lampung yang akan dilakukan itu diprakirakan berdampak negatif penting pada hilangnya kesempatan kerja, peluang berusaha dan pendapatan masyarakat. Namun, apabila pola penanganan dampak tersebut diantisipasi dengan penyiapan lahan usaha lainnya, maka dampak pada tahap operasi diprakirakan akan menjadi dampak penting, karena masyarakat akan berubah mata pencahariannya pada sektor jasa dan industri pengolahan atas dasar potensi pertanian yang ada. Di sisi lain, pemrakarsa (pemerintah dan dunia usaha) juga perlu memprakirakan jenis lapangan pekerjaan usaha lain yang menjadi usaha sampingan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Saat ini, selain tanaman musiman yang ada dan ketika sudah mulai dibudidayakan tanaman tahunan semisal karet dan kelapa sawit yang dalam waktu lima tahun ke depan akan menambah dampak positif terhadap kesempatan kerja bagi masyarakat, maka analisis terhadap dampak ini juga perlu dilakukan secara seksama.. Sebagai turunan dari perubahan lapangan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor jasa dan indutri pengolahan,, maka pertumbuhan ekonomi di wilayah Jati Agung nantinya juga diharapkan bergerak dengan cepat. Industri rumah tangga juga diharapkan akan berkembang misalnya industri tempe dan tahu serta akan berkembang perdagangan kebutuhan hidup sehari- hari juga berkembang karena Kota Baru juga memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan hasil pertanian secara modern. Terjadinya dampak positif terhadap kesempatan bekerja bagi masyarakat Jati Agung termasuk peluang berusaha selain usaha pokok sebagai petani di lahan usaha yang dimiliki oleh masyarakat dan adanya kecenderungan perubahan ke depan pada akhirnya juga akan berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan. Dalam konteks tersebut, maka upaya pengelolaan dan penyusunan arahan program baik pra pembangunan, penempatan maupun pada saat Kota Baru Lampung telah beroperasi nantinya perlu disusun dalam rangka menyiapkan sejak dini analisis perubahan lapangan pekerjaan yang akan terjadi dari kondisi saat ini (pada sektor pertanian) ke kondisi masa depan (pada sektor jasa & industri pengolahan). A.2. Keterkaitan Kota-Desa Sebagai bagian dari analisis dampak yang perlu dipertimbangkan di dalam pengembangan kota baru adalah bagaimana kota itu terkait dengan wilayah sekitarnya. Keterkaitan ini menjadi isu sangat penting sebagai bahan pertimbangan bahwa kota baru yang dibangun tidak akan ‘mematikan‘ wilayah sekitar, tetapi sebaliknya ia harus mampu menjadi penguat dan pendorong pengembangan wilayah sekitarnya sebagai daerah penyangga. Pembangunan mengarah keterkaitan dan integrasi kota-desa adalah prinsip pembangunan wilayah dan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Pada satu sisi kawasan perdesaan akan sukar mengembangkan kegiatan ekonominya tanpa mempertimbangkan kota sebagai pusat pengolahan produksi dan pemasaran hasil pertanian ke pasar yang lebih luas maupun pelayanan bagi input kegiatan sektor pertanian.

4


Pada sisi lain, pembangunan perkotaan tidak dapat hanya dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan alam di perdesaan untuk kepentingan jangka pendek. Dalam hal ini pembangunan perkotaan menjadi tidak berkelanjutan. Pembangunan perdesaan yang terintegrasi dengan perkotaan dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta memperhatikan kaidah pengelolaan lingkungan menjadi salah satu prasyarat bagi keberlangsungan pembangunan kota dan masyarakat perkotaan. Tabel 1 Siklus Analisis Mobilitas dalam Keterkaitan Kota Desa Desa (lokasi keg iatan Pertanian dan SDA) Produksi Makanan Produksi tanaman pertanian dan perkebunan dan sumner daya alam Permintaan inputs kegiatan pertanian dan jasa pelayanan pertanian Permintaan Barang dan jasa pelayanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, hiburan dan keuangan Transfer surplus ke sektor non pertanian Sektor tenaga kerja dan On farm dan Off farm

Keterkaitan

Kota (Lokasi kegiatan Non Pertanian) Pemasaran Produksi Pertanian Pusat pengolahan produk pertanian dan perkebunan serta ekspor Pusat jasa pelayanan bagi produksi pertanian Pusat perdagangan barang kebutuhan rumah tangga dan lainnya, fasilitas sosial dan hiburan Investasi lokal bagi sektor pengolahan dan jasa pendukung kegiatan pertanian Sektor Tenaga Kerja non Pertanian

A.3. Kualitas Pendidikan & Kesehatan

Salah satu perubahan positif yang harus diwujudkan oleh adanya pemukiman baru dibandingkan dengan sewaktu tinggal di permukiman sebelumnya adalah semakin meningkatnya pelayanan yang diberikan dalam konteks peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan serta kesehatan. Atas dasar tersebut, maka dampak pembangunan Kota Baru Lampung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung terhadap kesehatan masyarakat diprakirakan akan terjadi di tahap konstruksi dan tahap operasi. Pada tahap konstruksi, dampak terhadap kesehatan diprakirakan terjadi pada perubahan lahan dan perubahan hidrologi serta komposisi vegetasi dan satwa yang jika masyarakat (lokal) tidak bisa secara cepat beradaptasi maka bisa menimbulkan dampak yang negatif. Pada tahap operasi, dampak pembangunan Kota Baru Lampung diprakirakan akan terjadi pada tahap penempatan penduduk dan tahap pemberdayaan masyarakat pasca penempatan. Selain berdampak pada sektor kesehatan, dampak pembangunan Kota Baru Lampung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung juga akan terjadi pada sektor pendidikan masyarakat. Dampak terhadap pendidikan masyarakat diprakirakan akan terjadi di tahap konstruksi dan tahap operasi. Pada tahap konstruksi, dampak terhadap pendidikan diprakirakan terjadi pada pembangunan fasilitas umum yakni sejauh mana perencanaan pembangunan fasilitas pendidikan telah disesuaikan dengan kebutuhan calon penghuni Kota Baru Lampung sebagai

5


pusat pemerintahan Provinsi Lampung nantinya. Pada tahap operasi, dampak terhadap pendidikan masyarakat diprakirakan akan terjadi pada tahap penempatan penduduk dan juga tahap pemberdayaan masyarakat yang akan bermukim di Kota Baru Lampung tersebut. A.4. Kondisi Sosial Ke masya-rakatan Makna pembangunan sesungguhnya bukan hanya economic growth (pertumbuhan ekonomi) semata. Sebab jika keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari peningkatan indikator ekonomi saja, akan dapat menyesatkan banyak orang. Pada dasarnya hakikat pembangunan (termasuk rencana pembangunan Kota Baru Lampung) tidaklah sesederhana itu. Sebab salah satu makna pembangunan adalah untuk mengadakan perubahan sosial di dalam masyarakat dan pembebasan akan pilihan layanan yang berhak didapatkan dalam pemenuhan hak hidupnya. Apakah keberhasilan pembangunan Kota Baru Lampung nantinya berdampak positif terhadap perubahan masyarakat sekitar dan menjadikan masyarakat lebih otonom, kreatif dan mandiri?. Hal ini perlu ditinjau dan dikaji lebih jauh secara menyeluruh dari berbagai dimensi sesuai dengan tujuan pembangunan masyarakat seutuhnya. Kalau mencermati makna pembangunan Kota Baru Lampung sebagai suatu agen perubahan sosial, maka perlu dilihat sejauh mana derajat pembangunan Kota Baru Lampung tersebut membawa dampak terhadap perubahan sosial. Sebab perubahan sosial yang dimaksudkan adalah mengarah kepada suatu perubahan lembaga- lembaga (instituions) masyarakat, termasuk di dalamnya perubahan sistem sosial, seperti nilai sosial, sikap dan pola perilaku masyarakat dari pedesaan ke perkotaan. Artinya pembangunan Kota Baru Lampung yang dapat dinilai berhasil tentu tidak hanya mampu menunjukkan perubahan-perubahan terhadap indikator ekonomi semata. Namun lebih jauh dari itu, makna dan keberhasilan pembangunan sesungguhnya dapat langgeng jika mampu melakukan perubahan sosial seperti disebutkan tadi. Jika pembangunan Kota Baru Lampung bertujuan untuk melakukan perubahan sosial, maka mutlak harus melibatkan masyarakat setempat, termasuk tidak mengacuhkan budaya dan norma yang berlaku, sehingga dengan adanya pembangunan Kota Baru Lampung te rsebut masyarakat merasa diberdayakan, dan tidak hanya dijadikan sebagai subyek pembangunan semata. A.5. Pe rilaku & Pola Hubungan Masyarakat Kehidupan sosial di tingkat masyarakat ketetanggaan kota (sosiobiltias) memang masih menjadi suatu yang selalu diperdebatkan. Dinamika sosiobilitas adalah konstruksi mikro kehidupan sosial sehari-hari warga baik frekuensi maupun kualitas hubungan yang mampu menghasilkan kerja sama antar tetangga. Makna hubungan antar warga merupakan ungkapan dari kedalaman hubungan yang selama ini terjalin dalam kehidupan bertetangga, khususnya di perdesaan. Secara umum, hasil survey dan wawancara di masyarakat Kecamatan Jati Agung, makna pola hubungan sosial ditemukan hubungan kekeluargaa (72,7%) dan pertemanan (18,1%). Hubungan ini dapat dirasakan bila berada di tengahtengah warga komunitas atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial di komunitasnya (arisan, pengajian). Ada rasa kekeluargaan terutama warga

6


komunitas dengan lingkungan permukiman berdekatan dan terpelihara di Kecamatan Natar ini. Meskipun terpisah oleh sarana jalan tetapi interaksi sosial antar warga tetap terjalin dengan baik. Ternyata rasa memiliki dan kebersamaan antar warga menunjukkan modal sosial yang kuat. Atas dasar itu, maka prakiraan dampak pembangunan Kota Baru Lampung terhadap perilaku dan pola hubungan masyarakat akan mengalami kecenderungan perubahan pada beberapa aspek sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut. Tabel 2 Aspek Prakiraan Perubahan Pe rilaku & Pola Hubungan Masyarakat No

Aspek

1

Kontak ko munikasi lisan

2

Pola berkunjungan antar tetangga

3

Ikatan sosial antar tetangga dirasakan seperti keluarga

4

Nilai kepedulian dan solidaritas sosial antar warga

5

Pola jaringan partisipasi ke dalam ko munitas ketetanggaan

6

Persentase warga yang pernah berpartisipasi dalam kegiatan bersama

Kecenderungan Perubahan Memiliki kecenderungan untuk menurun akibat tersedianya akses komunikasi yang memungkinkan ko munikasi antar masyarakat memanfaatkan teknologi ko munikasi tersebut. Kunjungan antar tetangga bukan hanya pada saat ada kegiatan rutin misalnya Yasinan dan pengajian. Meski ada kecenderungan akan mengalami perubahan maka upaya mempertahankan kondisi sosial budaya tersebut harus diikhtiarkan sehingga pola ini tetap akan berlangsung nantinya Ikatan in i selama in i berdasar atas kecenderungan peggunaan tempat bekerja (sawah) misalnya sebagai bagian dari upaya membangun keluarga. Perubahan pola kesempatan kerja juga akan mempengaruhi ikatan sosial ini Sifat kegotongroyongan menjadi ciri khas utama warga perdesaan. Atas pembangunan Kota Baru Lampung dengan berbagai imp likasi yang ada, akan muncul kecenderungan : 1. Pembongkaran dari lingkungan-lingkungan sosial asli dan individualisasi proses kerja (gotong-royong vs kontrak kerja) 2. Pola pembangunan saat ini cenderung menghasilkan keadaan yang semakin tidak merata (keadilan pendapatan bagi orang yang bekerja) 3. Sebagai akibat dari indiv idualisasi dan pemiskinan, sebagian dari masyarakat kita melihat bahwa masyarakat semakin terpecah dalam lingkungan primordial 4. Bersamaan dengan itu, kita melihat suatu pembongkaran nilai-n ilai asli masyarakat Indonesia (kejuju ran, kesederhanaan, kerajinan kerja, dan sejenisnya) Ko munitas ketetanggaan biasanya tergali melalui kegiatankegiatan informal dalam masyarakat, dan dalam situasi tertentu apabila partisipasi masyarakat cenderung kurang di dalam ko munitas tersebut, maka secara sosial ia akan memperoleh implikasi negatif dalam sistem ketetanggaan. Oleh karena itu, meskipun perubahan wilayah perdesaa ke perkotaan memiliki sedikitnya 4 imp likasi tersebut di atas, maka pola jaringan partisipasi in i men jadi sesuatu yang mutlak harus dijaga kesinambungannya dalam konteks men jaga kearifan lo kal yang ada di Masyarakat Natar dan Jati Agung saat ini. Sebagai turunan dari partisipasi individu, maka secara umu m dapat dihitung persentase warga yang pernah berpartisipasi di dalam kehidupan berorganisasi. Dalam

7


No

Aspek

Kecenderungan Perubahan

(kehidupan berorganisasi)

jangka panjang persentase ini harus diupayakan mengalami peningkatan seiring dengan pemenuhan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder yang telah terpenuhi dari kehidupan di Kota Baru Lampung nanti. Sebagai sebuah kebutuhan (menurut Teori Maslow), kebutuhan akan organisasi sebagai wadah beraktualisasi diri b isa diusahakan setelah jenjang kebutuhan primer dan sekunder bisa dipenuhi oleh manusia.

Sumber : Hasil Analisis Peneliti A.6. Pe menuhan Permukiman Penduduk Pembangunan dapat diartikan sebagai proses perencanaan sosial yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat perubahan sosial yang akhirnya dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Salah satu program pembangunan yang perlu dilakukan di dalam mendukung pengembangan Kota Baru Lampung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung ke depan adalah program resettlement, yakni mendirikan pemukiman baru yang ditata secara baik (modern), yang diharapkan nantinya dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan wilayah secara umum. Sebagaimana diketahui terdapat banyak pemukiman penduduk di Jati Agung saat ini bersifat berpencar-pencar di areal perkebunan yang dimiliki oleh PTPN VII. Dengan dimukimkannya penduduk secara terkonsentrasi ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yakni berkurangnya eksploitasi terhadap sumbersumber daya yang ada sekaligus menjaga kesinambungan dari enam pilar pola hubungan masyarakat sebagaimana disebutkan di atas. Pemukiman baru yang ditempatkan di daerah-daerah yang lebih dekat dan memiliki akses sinergisitas ke arah pusat pemerintahan Provinsi Lampung nantinya, dalam konsep pengembangan wilayah akan memacu pertumbuhan sentra-sentra ekonomi penduduk. Konsentrasi penduduk pada permukiman yang lebih teratur dan tertata baik akan mempermudah pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya melakukan pembinaan dan pelayanan sosial seperti dalam masalah pendidikan dan kesehatan. Secara keseluruhan semua maksud dan tujuan tersebut tentu saja adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat kecamatan Jati Agung ke depan sebagai implikasi positif dari pembangunan Kota Baru Lampung sebagai pusat pemerintahan. Dengan budaya penduduk yang ada saat ini di Jati Agung, di sisi lain kondisi di pemukiman baru sekaligus membutuhkan bentuk-bentuk perilaku baru sebagai strategi adapatasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Berdasarkan hal itu, maka arahan pengelolaan ke depan harus menggunakan perspektif antropologi lingkungan, program resettlement yang telah merubah ekologi fisik masyarakat tentu saja akan membawa dampak dan perubahan akan prilaku serta resettlement membawa dampak bagi perubahan sosial budaya penduduk masyarakat Jati Agung. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah, apakah implementasi program tersebut sudah mencapai sasaran yang menjadi tujuan sesungguhnya, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk lokal masyarakat Jati Agung.

8


A.7. Pe rpindahan Pekerja Dalam konteks perpindahan pekerja, maka perubahan yang akan muncul dan perlu dilakukan upaya pengelolaannya dapat diarahkan ke dalam dua komponen besar, yakni (1) perpindahan para pekerja PTPN VII yang selama ini bekerja di PTPN VII dan (2) perpindahan pekerja dari petani tradisional pada wilayah-wilayah perdesaan yang ada di sekitar Jati Agung menjadi petani modern dengan dukungan kelembagaan yang kuat. Dalam perspektif yang ke dua, hal itu menjadi sangat perlu untuk direncanakan secara maksimal dalam konteks membangun keterkaitan kota desa dan membangun fungsi penyangga yang optimal untuk memberikan dukungan kepada Kota Baru Lampung di satu sisi dan memberikan peningkatan kesejahteraan para petani di sisi lain sebagai implikasi positif dari pemba ngunan Kota Baru Lampung di Jati Agung. Pengembangan kelompok tani menjadi lembaga yang modern juga dilakukan dengan asumsi bahwa mayoritas masyarakat yang berada di Jati Agung dan sekitar Jati Agung saat ini yang pada saatnya nanti akan dipengaruhi dan memberikan pengaruh kepada Kota Baru Lampung adalah masyarakat dengan mata pencaharian sebagai petani. B. Rekomendasi Integrasi Fisik & Fungsi Kota Baru Lampung Seiring dengan pertumbuhan penduduk serta perkembangan kota yang semakin pesat, perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana kota guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menunjang berbagai aktivitas masyarakat serta pemerintah yang ada didalamnya. Berbagai upaya pembangunan untuk bidang sarana dan prasarana kota tersebut dituangkan dalam arah kebijakan pemerintah daerah sesuai fungsinya, yang meliputi: A. Program Pembangunan Prasarana Jaringan Utilitas Program ini bertujuan untuk mengembangkan penyediaan prasarana jaringan utilitas dalam menunjang kehidupan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalahtertatanya jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih dan air limbah guna mendukung dan menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. B. Program Penerangan Jalan dan Tempat Umum Program ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur listrik permukiman dan tempat umum. Sasaran yang ingin dicapai adalah bertambahnya jumlah dan kualitas titik lampu penerangan di jalan dan tempat umum. C. Program Pengembangan Pelayanan Air Limbah Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan memelihara kebersihanjaringan air limbah serta meningkatkan monitoring pengendalian limbah buangan pabrik, rumahtangga, pertokoan dan lainlain. Sasaran yang ingin dicapai dalam program ini adalah tertanganinya pembuangan air limbah dengan baik dan profesional serta meningkatnya pelayanan dalam pengelolaan air limbah oleh aparat yang berwenang. D. Program Pengembangan Pelayanan Air Bersih Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan serta pemenuhan kebutuhan akan air bersih bagi dunia usaha dan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah untuk meningkatkan mutu

9


E.

F.

C.

pelayanan serta distribusi air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat, disamping itu juga mengendalikan pemanfaatan sumber air tanah. Tata Air Program ini bertujuan untuk menata rencana induk drainase yang memuat rencana sistem drainase yang efektif dan efisien. Sasaran program ini adalah tertatanya rencana induk sistem drainase serta kualitas sarana yang efektif dan efisien dalam menunjang lingkungan permukiman. Program Penataan Bangunandan Gedung Pemda Program ini bertujuan untuk menyempurnakan penataan serta meningkatkan kualitas tata bangunan dan gedung Pemda sebagai salah satu aset dalam mendukung kinerja pembangunan daerah. Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah terwujudnya penataan dan tersedianya gedung Pemda yang memadai untuk digunakan sesuai dengan fungsinya. Rekomendasi Pengelolaan Dampak Kota Baru Lampung

Atas dasar beberapa dampak pembangunan Kota Baru Lampung dalam aspek perubahan sosial budaya masyarakat, maka beberapa ciri keberfungsian pembangunan Kota Baru Lampung dimasa depan harus dicermati baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam proses pengambilan kebijakan. Selaras dengan pendapat Tjiptoherijanto (2002), beberapa ciri dampak positif maupun negatif yang harus dikelola antara lain adalah: 1. Penduduk Dimasa Depan Akan Semakin Tinggi Pendidikannya. Penduduk yang makin berpendidikan dan sehat akan membentuk sumber daya manusia yang makin produktif. Tantangannya adalah menciptakan lapangan kerja yang memadai. Sebab bila tidak, jumlah penganggur yang makin berpendidikan akan bertambah. Keadaan ini dengan sendirinya merupakan pemborosan terhadap investasi yang telah dikeluarkan dalam pembangunan Kota Baru Lampung.. 2. Penduduk Yang Makin Sehat dan Angka Harapan Hidup Naik. Usia harapan hidup yang tinggi dan jumlah penduduk lanjut semakin besar akan juga menuntut kebijaksanaan-kebijaksanaan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Suatu tantangan pula untuk dapat memanfaatkan panduduk usia lanjut yang masih potensial agar dapat dimanfaatkan sesuai pengetahuan dan pengalamannya, terutama dalam menjaga kesinambungan pola kekerabatan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di wilayah Kota Baru Lampung nantinya. 3. Penduduk Akan Bergeser Ke Usia Yang Lebih Tua. Pada saat ini di Indonesia telah terjadi proses transisi umur penduduk Indonesia dari penduduk muda ke penduduk tua (ageing process). Pergeseran struktur umur muda ke umur tua produktif akan membawa konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan terutama pendidikan tinggi dan kesempatan kerja. Sedang pergeseran struktur umur produktif ke umur tua pada akhirnya akan mempunyai dampak terhadap persoalan penyantunan penduduk usia lanjut. Bersamaan dengan perubahan sosial ekonomi di Kota Baru Lampung nantinya diperkirakan akan terjadi pergeseran pola penyantunan usia lanjut dari

10


4.

5.

6.

7.

8.

keluarga kepada institusi. Apabila hal ini terjadi, maka tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung nantinya akan semakin berat. Penduduk Yang Tinggal di Perkotaan Semakin Banyak. Seiring dengan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat, presentase penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan meningkat dari tahun ke tahun. Masa lah urbanisasi akan menjadi masalah yang juga semakin menonjol akibat daya tarik kota dan ketidakmampuannya berbagi dnegan wilayah di sekitarnya sebagai penyangga. Penduduk perkotaan akan bertambah terus sejalan dengan pertumbuhan penduduk plus urbanisasi itu. Dengan demikian, tuntutan pemenuhan fasilitas perkotaan akan bertambah pula. Dalam Konteks ini, Kota Baru Lampung nantinya akan mampu memainkan peran bukan hanya menghidupi warga kotanya tetapi juga memberikan manfaat bagi warga di daerah sekitarnya sebagai penyangga. Jumlah Rumah Tangga akan Meningkat namun Ukurannya Makin Kecil. Perubahan pola kelahiran dan kematian akan berpengaruh pada struktur rumahtangga. Di masa depan ukuran rumah tangga akan semakin mengecil, namun jumlahnya akan semakin banyak. Dengan makin sedikitnya jumlah anak yang dimiliki dan disertai dengan peningkatan kesehatan penduduk, seiring tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih baik, maka akan memberikan kesempatan pula bagi individu maupun keluarga untuk melakukan mobilitas ke daerah lain. Apalagi bilamana otonomi daerah dilaksanakan sesuai aturan dan keperluannya, maka kecenderungan tersebut semakin besar kemungkinan akan terjadi. Intensitas Mobilitas Penduduk yang Makin Tinggi. Mobilitas penduduk yang makin tinggi baik secara internal, regoinal maupun internasional menuntut jaringan prasarana yang makin baik dan luas. Selain itu akan membawa kepada pergeseran norma-norma masyarakat, seperti ikatan keluarga dan kekerabatan. Kesemuanya ini dapat membawa dampak yang berjangka panjang terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. Masih Tingginya Pertumbuhan Angkatan Ke rja. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan kerjanya pun cukup tinggi. Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja tersebut disatu pihak menuntut kesempatan kerja yang lebih besar. Di pihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri agar mampu menghasilkan keluaran yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas. Kota Baru Lampung juga harus memberikan dampak positif terhadap fungsi itu. Terjadi Perubahan Lapangan Kerja. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, lapangan pekerjaan penduduk berubah dari yang bersifat primer, seperti pertanian, pertambangan, menuju lapangan pekerjaan sekunder atau industri. Lalu pada akhirnya akan menuju lapangan kerja tersier atau sektor jasa. Berbagai ciri dan fenomena diatas sudah sepantasnya diamati secara seksama, dalam rangka menetapkan alternatif kebijaksanaan selanjutnya dalam pembangunan Kota Baru Lampung.

11


SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Secara substansi rencana pembangunan Kota Baru Lampung sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung memungkinkan terjadinya dampak baik positif maupun negatif terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. Dampak tersebut harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan arahan program sosial budaya dalam rangka peningkatan dukungan masyarakat terhadap pembangunan Kota Baru Lampung sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung tersebut. Beberapa dampak positif maupun negatif kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung terhadap perubahan sosial budaya terdiri dari (1) Perubahan Lapangan Pekerjaan, (b) Membangun Keterkaitan Kota-Desa, (c) Kualitas Pendidikan & Kesehatan, (d) Kondisi Sosial Kemasyarakatan (e) Perilaku & Pola Hubungan Masyarakat (f) Pemenuhan Permukiman Penduduk, dan (g) Perpindahan Pekerja. Saran Dari analisis data dan fakta di lapangan melalui serangkaian penilaian dan observasi dan simpulan yang diuraikan di atas, beberapa hal disarankan untuk menjadi pertimbangan sebagai tindak lanjut dari hasil Studi ini adalah sebagai berikut : 1. Tahapan menuju pembangunan Kota Baru Lampung sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung sebenarnya sudah dapat dilak ukan di lapangan. Tahap awal yang paling penting agar masyarakat semakin mendukung adalah sosialisasi yang lebih luas dan komprehensif, terpadu dan berkelanjutan tentang rencana pembangunan Kota Baru Lampung sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung tersebut. 2. Sebaiknya dilakukan terapi- terapi ringan terhadap beberapa kelompok responden yang agak menolak rencana pembangunan Kota Baru Lampung sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung karena faktor ketakutan kehilangan pekerjaan, terutama dari golongan pekerja PTPN VII dan kelompok masyarakat dengan kategori ekonomi kuat yang bergerak di sektor pertanian yang selama ini diuntungkan dengan sistem yang ada serta keterbatasan informasi yang mereka terima. Pengetahuan mereka terhadap pembangunan Kota Baru Lampung sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung masih sangat kurang sehingga rencana pembangunan Kota Baru Lampung sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung dinilai akan mengancam lahan garapan mereka. 3. Tentang penyebarluasan informasi dan transparansi pe laksanaan tahapan pembangunan yang jelas harus menjadi perhatian. Pada umumnya, masyarakat berharap memperoleh kemanfaatan secara langsung dari pembangunan Kota Baru Lampung sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung kepada individu terutama dalam peningkatan kesejahteraan dan akses dalam memperoleh pelayanan publik, sehingga persepsi positif ini harus dipertahankan untuk menjaga konsistensi dukungan masyarakat.

12


DAFTAR PUSTAKA ———-. ―Perubahan Sosial dan Perubahan Kebudayaan”. http:// www.gexcess.com/id/pages/perubahan%11sosial.html [5 September 2009] ———-. Sosiologi Komunikasi. http:// agussetiaman.wordpress.com/2008/11/25/perubahan-sosial/ [5 September 2009] ———-. Makalah Perubahan Sosial. http://syair79.wordpress.com/2009/04/17/makalah-perubahan-sosial/ [5 September 2009] Abidin, Said Zainal. 2002. ”Kebijakan Publik, Edisi Revisi”. Yayasan Pancur Siwah. Jakarta. Damayanti, Mia Nur. 1999. “Kajian Pelaksanaan Ke mitraan Dalam Meningkatkan Pendapatan Antara Petani Semangka di Kabupaten Kebume n Jawa Tengah dengan CV. Bimandiri”, IPB Press, Bogor. Dankfsugiana. 2008. “Konsep Dasar Komunikasi Sosial dan Pembangunan”. http://dankfsugiana.wordpress.com/2008/04/22/konsep-dasar-komunikasisosial-dan-pembangunan/ [5 September 2009] Danim, Sudarwan. 1997. ”Pengantar Studi Penelitian Kebijakan”. Bumi Aksara. Jakarta. Dunn, William N. 1994. ”Pengantar Analisis Kebijakan Publik”. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Hendropuspito. 1989. ―Sosiologi Sistematik”. Yogyakarta: Kanisius Majchrzak, Ann. 1987. ”Methods for Policy Research”. Sage Publications Becerly Hills London New Delhi. London. Moeleong, Lexy J. 1990. ‖Metode Penelitian Kualitatif”, PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Parson, Waine. 2005. ‖Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan”. Kencana. Jakarta. Soekanto, S. 1982. ―Sosiologi Suatu Pengantar”. Jakarta: Grafindo. Suharto, Edi. 2008. ―Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Edisi Revisi”. Alfabeta. Bandung Tjiptoherijanto. Prijono, 2002. ―Dimensi Kependudukan dalam Pe mbangunan Berkelanjutan” Seminar Sehari ―Kependudukan dan pembangunan Berkelanjutan‖. Universitas Indonesia, Wilda, Siti. 2011. ―Sikap Politik Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung”. Skripsi FISIP Universitas Lampung. Bandar Lampung

13

Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat- Dies Natalis FISIP Unila Tahun 2012

Recommend Documents