SELAYANG PANDANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SELAYANG PANDANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU EDISI I - NOVEMBER 2009

EDITORIAL

TAK KENAL MAKA TAK SAYANG

Tepat kiranya ungkapan yang kami angkat sebagai tajuk editorial edisi perdana buletin “Selayang Pandang” di atas. Edisi perdana ini sepatutnya menjadi edisi perkenalan kami sebagai salah satu media pemberitaan internal di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau kepada rekan-rekan di Keluarga Besar BPK RI. Kelahiran buletin ini juga bertepatan dengan bulan berdirinya Perwakilan BPK RI Provinsi Kepulauan Riau dan hadirnya anggota keluarga baru di yaitu tujuh Anggota BPK RI periode 2009-2014. Salam hormat dari kami untuk Bapak Pimpinan sekalian. Selamat bertugas dan semoga BPK RI menjadi lembaga yang lebih profesional, independen dan berintegritas di bawah kepemimpinan Bapak sekalian. Salam kenal dari kami di Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk rekan-rekan korps BPK RI di seluruh Indonesia. Salam Kenal....

-Redaksi-

DAFTAR ISI Halaman 1 Editorial LKPD Provinsi.... Daftar Isi

Halaman 4 Sosialisasi Jabatan.... Perwakilan Provinsi.... Sosialisasi Juklak....

Halaman 2 Perwakilan Provinsi.... Tim Auditor.... Kata Bijak

Halaman 5 Lintas Media Sambungan berita...

Halaman 3 Profil: Perwakilan Prov... Provil Wilayah: Provinsi Kepulauan....

Halaman 6 Pojok Tips Galeri Foto Redaksi

Penyerahan LHP kepada Gubernur Kepulauan Riau

P

LKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU PEROLEH OPINI WDP

ROVINSI Kepulauan Riau memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2008 dari BPK RI (5/8). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Yulindra Tri Kusumo Nugroho kepada Gubernur Kepulauan Riau, Drs. Ismeth Abdullah dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ir. H.M. Nur Syafriadi, M.Si di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Opini yang diberikan tersebut sama dengan Opini LHP dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Pengecualian dalam opini Tahun 2008 adalah (1) Realisasi Belanja Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp11.946.758.500,00. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya karena dipertanggungjawabkan secara lumpsum, (2) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat menyajikan nilai Investasi Jangka Panjang pada PDAM Tirta Pulai, nilai ekuitas PDAM Tirta Pulai bersaldo Negatif, yaitu sebesar (Rp34.147.749.042,00). Sedangkan Peraturan Baca LKPD.... hal 5

NOVEMBER 2009

SELAYANG PANDANG

2

TIM AUDITOR MULAI LAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PNPM MANDIRI PEDESAAN

PARA Penyerahan LHP Kepada Walikota Tanjungpinang Dra. Hj. Suryatati A. Manan (27/8)

PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SERAHKAN LHP KABUPATEN/KOTA

SEPANJANG bulan Agustus 2009, Perwakilan

Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuandan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2008 kepada masing-masing Pemerintah Daerah dan DPRD. Penyerahan LHP ini dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Yulindra Tri Kusumo Nugroho di Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap seluruh LKPD Kabupaten/Kota tersebut. Opini WDP tersebut diberikan terhadap LKPD Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Opini WDP yang diberikan ini sama dengan opini yang diberikan untuk LKPD Tahun Anggaran 2007.Penyerahan LHP diawali dengan penyerahan LHP Kabupaten Bintan pada 4 Agustus 2009, kemudian Kabupaten Lingga pada 6 Agustus 2009, Kabupaten Karimun pada 13 Agustus 2009, Kota Batam 18 Agustus 2009, dan terakhir Kota Tanjungpinang 27 Agustus 2009.(sp) KATA BIJAK “Ingin tahu cara melihat masa depan? Lihat potongan masa depan yang paling dekat yaitu Apa yang anda lakukan sekarang, dan apa yang anda rencanakan untuk esok” (Mario Teguh)

auditor pada lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sejak 26 Oktober 2009 mulai melaksanakan Pemeriksaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Satu Tim Pemeriksa diturunkan untuk memeriksa pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten Karimun, dan Pemerintah Kabupaten Natuna. Tim Pemeriksa ini terdiri dari tiga orang auditor dari Auditorat Keuangan Negara (AKN) V dan delapan orang auditor dari Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Tim ini diketuai oleh Edi Surono dari AKN V. Sementara Ketua Sub Tim adalah Bayu Anggoro dan Ndaruningpuri Wulandari, auditor pada Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Pemeriksaan di lapangan dijadwalkan berlangsung selama 30 hari. Pemeriksaan tematik ini termasuk kategori Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna menjadi sampel sebagai objek pemeriksaan atas pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Provinsi Kepulauan Riau.(jie)

Segenap Keluarga Besar BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Menghaturkan

Selamat dan Sukses kepada Anggota BPK RI Periode 2009 - 2014

NOVEMBER 2009

3

SELAYANG PANDANG PROFIL WILAYAH

PROFIL

Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri

PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SESUAI Amandemen Ketiga Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VIII A Pasal 23 G yang menyatakan Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, maka pada tahun 2007 dibentuk Perwakilan BPK RI No. 34/K/I-VIII.3/6/2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/K/IVIII.3/7/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sebelum Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau diresmikan, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau berada dibawah Perwakilan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara yaitu Subauditorat Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Riau. Setelah Peresmian BPK RI Perwakilan Provinsi Riau wilayah Provinsi Kepulauan Riau masih masuk wilayah pemeriksaan Pekanbaru. Barulah diresmikan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 29 November oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Abdullah Zainie, S.E. Sejak diresmikannya hingga saat ini, gedung kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk sementara waktu menempati gedung eks Mess Pemerintah Kota Batam seluas 1.538 m2 yang terletak di Jalan Kartini I No. 29-30 Sungai Harapan, Sekupang, Batam. Pada perkembangannya, Pewakilan BPK RI di Tanjungpinang beberapa kali mengalami perubahan nama. Sesuai dengan Baca PERWAKILAN.... hal 5

Keindahan salah satu pantai di Pulau Bintan

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PROVINSI Kepulauan Riau merupakan provinsi

baru hasil pemekaran dari provinsi Riau, terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia. Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari Otorita Batam; empat Kabupaten, yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dalam perkembangannya pada tahun 2008 Kabupaten Natuna mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas; dua Kota, yaitu Kota Tanjungpinang dan Kota Batam; 42 Kecamatan serta 256 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 40% di antaranya belum belum bernama dan berpenduduk. Secara geografis Provinsi Kepulauan Riau terletak 50 LU - 10 LS dan 1050 BB - 1090 BT. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km2, di mana 95% wilayahnya merupakan perairan. beberarapa wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan batas wilayah negara. Batas-batas wilayahnya sebagai berikut: • Utara dengan Vietnam dan Kamboja • Selatan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi • Barat dengan Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau • Timur dengan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya alam mineral dan energi yang relatif Baca PROVINSI.... hal 5

NOVEMBER 2009

SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

BERTEMPAT

di ruang Auditorium Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, telah diadakan Sosialisasi Jabatan Fungsional Auditor (19/8). Sosialisasi ini disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Jabatan Fungsional Biro SDM, Siti Zubaidah, S.E. dan didampingi oleh Agus Saputro. Acara yang berlangsung selama tiga jam ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan, Pejabat Struktural serta para Auditor di lingkungan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dilakukan sosialisai ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pelaksana BPK tentang Jabatan Fungsional Auditor (JFA), memberikan panduan perhitungan dan perolehan angka kredit pegawai untuk kenaikan pangkat periode Oktober 2009 serta untuk memberikan panduan mengenai pengelolaan administrasi jabatan fungsional yang meliputi proses pembebasan dari JFA, proses pengangkatan kembali kedalam JFA, proses kenaikan jabatan kedalam JFA dan proses penerbitan SPMT. Dengan diadakannya acara sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja seluruh karyawan dan karyawati BPK RI baik di lingkungan kantor pusat maupun kantor perwakilan.(jie)

PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SELENGGARAKAN DIKLAT PEMERIKSAAN KINERJA

SUBBAG

SDM, Hukum dan Humas Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Diklat Pemeriksaaan pada 13-17 Juli 2009 bertempat di Auditorium Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Diklat tersebut diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian di bidang pemeriksaan kinerja. Diklat ini menghadirkan Kepala Sub Auditorat NAD I Agus Khotib, S.E., M.Si., Ak, dan Kepala Seksi Kepri I Masmudi, S.E., M.Si., Ak sebagai pengajar. Diklat diikuti oleh seluruh auditor dan pejabat struktural di lingkungan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Setelah mengikuti diklat ini para auditor diharapkan mempunyai keseragaman persepsi dan metodologi pemeriksaan kinerja dalam merencanakan pemeriksaan kinerja, melaksanakan pemeriksaan kinerja dan membuat laporan atas hasil pemeriksaan kinerja, khususnya di lingkungan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut bertujuang agar dapat mewujudkan suatu pemeriksaan kinerja yang efisien dan efektif.(sp)

SOSIALISASI JUKLAK DAN JUKNIS PEMERIKSAAN

PADA 29 Juni sampai dengan

Para Peserta mengikuti penjelasan Tim Sosialisasi dari Direktorat Litbang PDTT dengan seksama (2/7)

4

SELAYANG PANDANG

3 Juli 2009 bertempat di ruang Auditorium Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, diadakan Sosialisasi Juklak dan Juknis Pemeriksan yang merupakan Output Direktorat Litbang PDTT Tahun 2008 dan 2009. Sosialisasi ini dihadiri oleh Kaditama

Revbang BPK RI, Dr. Daeng M. Nazier, MA dan Tim Sosialisasi dari Direktorat Litbang PDTT, Kepala Perwakilan, Pejabat Struktural serta para auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaksana BPK di bidang pemeriksaan terkait petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang telah

NOVEMBER 2009

SELAYANG PANDANG

PERWAKILAN....sambungan hal. 3 Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01/K/I-XIII.2/1/2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Nama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang pun berubah menjadi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini. Sementara struktur organisasi Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sejak didirikan hingga saat ini adalah sebagai berikut : 1. Kepala Perwakilan : Drs. Yulindra Tri Kusumo Nugroho 2. Kepala Sekr. Perwakilan : Drs. Sumarlan,M.Si 3. Kepala Subaud : Hery Purwanto, S.E., M.M.,Ak 4. Kasubbag SDM Hukum dan Humas : Jayusman 5. Kasubbag Keuangan : Muh. Zaini, S.E. 6. KaSubbag Umum : Amilin Siregar, B. Sc. 7. Kasubbag Setkalan : Beben Adna Bokim, S.E. 8. Kasi Kepri I : Masmudi, S.E., M.Si., Ak 9. Kasi Kepri II : Ubaidi, S.E., M.Ak, Ak Hingga Agustus 2009, Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau memiliki 69 orang pegawai , terdiri dari 9 orang pejabat struktural, 34 orang staf fungsional/teknis, 17 orang staf pendukung/ penunjang dan 9 orang tenaga kontrak/honorer. Wilayah pemeriksaannya meliputi Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, dan Badan Otorita Batam. Pada perkembangannya, Kabupaten Natuna mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas, berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Namun sampai saat ini, BPK RI belum mengeluarkan Surat Keputusan mengenai penetapan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai entitas pemeriksaan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Entitas pemeriksaan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Januari 2009 sebanyak 9 entitas yaitu : 8 (delapan) Pemda dan 1 (satu) Badan Otorita Batam.(ifa/jie)

5

Lintas Media BPK Temukan Kejanggalan Biaya Perjalanan Dinas DPRD Kepri Badan Pemeriksa Keuanngan (BPK) menemukan kejanggalan pada penggunaan biaya perjalanan dinas DPRD Kepri periode 2004-2009. Hal itu terungkap dalam laporan Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun Anggaran 2009 oleh BPK di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (Batam Pos, 16 September 2009)

Nilai Aset Pemko Batam Belum Akurat Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam penyerahan LHP, menilai aset Pemerintahan Kota (Pemko) Batam senilai Rp 178,2 Miliar yang telah dilaporkan belum akurat. Perhitungan aset masih terbatas bangunan dan tanah, bangunan baru belum dihitung. BPK menyarankan Pemko Batam menghitung ulang serta menyertakan data inventarisasi aset. (Sijori Mandiri, 19 Agustus 2009)

LKPD....sambungan hal. 1 Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendirian PDAM Tirta Pulai tidak menyebutkan nilai investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain LHP atas Laporan Keuangan tersebut, BPK juga menyampaikan tiga laporan lain yaitu: (1) LHP Pengendalian Intern; (2) LHP Kepatuhan; dan (3) Laporan atas Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah.(ifa/jie) PROVINSI....sambungan hal. 3 cukup besar dan bervariasi baik berupa bahan galian A (strategis) seperti minyak bumi dan gas alam, bahan galian B (vital) seperti timah, bauksit, dan pasir besi, maupun bahan galian golongan C seperti granit, pasir, dan kuarsa.(sp)

NOVEMBER 2009

6

SELAYANG PANDANG

POJOK TIPS

Mengatasi Rasa MALAS DALAM Bekerja Rasa malas dalam bekerja bisa saja timbul karena berbagai faktor. Jenuh, dimarahi atasan, tak punya gairah, dan lainnya dapat menyebabkan rasa malas timbul. Lantas apa yang harus dilakukan? 1. Inisiatif Cobalah melakukan inisiatif dalam bekerja. Lakukan sesuatu tanpa harus menunggu perintah Atasan . Jika Anda mulai mencoba melakukan hal ini, semangat bekerja yang tadi hilang, niscaya muncul kembali. Anda akan mendapat nilai plus dari atasan karena melakukan hal yang bermanfaat bagi kantor tempat bekerja. 2. Jangan Terpancing Emosi Jangan membawa emosi berlebihan ke kantor. Cobalah untuk bersabar karena hal itu akan membantu Anda menapaki karier dan melanggengkan hubungan dengan atasan dan rekan kantor. 3. Siapkan Langkah & Rencana Dalam bekerja, Anda harus punya rencana ke depan. Siapkan langkah dan rencana yang akan Anda lakukan agar arah pekerjaan lebih fokus dan motivasi kerja tetap tinggi. 4. Jaga Hubungan Baik Jangan sekali-kali membuat masalah yang tak perlu di kantor. Jaga hubungan baik dengan teman, atasan, atau bagian lain di kantor Anda. Hubungan baik akan membantu Anda di kemudian hari, apalagi bila suatu saat perusahaan tempat Anda bekerja mengalami persoalan finansial dan harus gulung tikar. 5. Banyak Mendengar dan Belajar Jangan mengabaikan nasihat orang-orang sukses atau pengalaman teman Anda. Dengarkan dan belajarlah dari kesuksesan mereka.

Galeri Foto

Drs. Yulindra Tri Kusumo Nugroho Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Para Pejabat Struktural Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Kasubbag. Sekretariat Kalan Beserta Staf

Pelaksanaan Upacara Kesaktian Pancasila Tahun 2009

Redaksi Selayang Pandang Acara Dharmawanita yang diselenggarakan di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (inset: Ibu Indah Yulindra)

(sp)

Pengarah : Drs. Yulindra Tri Kusumo Nugroho Penanggung jawab : Jayusman Tim Redaksi : Agung Ajiwibowo NE., Rumina, Siti Afifah Alamat Redaksi : Jl. Kartini I No. 29-30 Sekupang, Batam Telp/Fax. : 0778-327600 / 0778-322212 Email : [email protected]

Redaksi Redaksi menerima saran, kritik serta kiriman berita atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan atau kegiatan ke-BPK-an lainnya