BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
2011 - 2015
Independensi
Integritas
Profesionalisme
VISI Mendukung BPK untuk menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
MISI 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan BUMD di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara; 2. Memberikan bahan perumusan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara; 3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan daerah; dan 4. Memberikan dukungan anggaran, sumber daya manusia, konsultasi dan bantuan hukum, sarana dan prasarana, serta administrasi umum untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan di Perwakilan.
Tujuan Strategis
Sasaran Strategis
Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas, bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan
Mewujudkan efektivitas pengelolaan sumber daya dalam mendukung kegiatan pemeriksaan dan non pemeriksaan di perwakilan
Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan. Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat. Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah. Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan. Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders. Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan. Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan. Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan.
NILAI DASAR
Independensi
Integritas
Profesionalisme
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 539 /K/X-XIII.2/9/2013 TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menjabarkan kontribusi dan peranan satuan kerja satker Eselon I dan Eselon II dalam pelaksanaan Rencana Strategis Renstra BPK Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, diperlukan suatu dokumen Renstra di tingkat satker Eselon I dan Eselon II; b. bahwa untuk memberikan acuan dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran, memberikan panduan dalam pengambilan keputusan strategis dan arah kebijakan, menetapkan sasaran dan target jangka menengah, dan menetapkan indikator kinerja beserta langkah-langkah yang akan diterapkan di tingkat satker Eselon I dan Eselon II, diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis yang definitif dan komprehensif; c. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BPK Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
1
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654; 6. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 7. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 8. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/K/I-XIII/12/2010 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/5/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 7/K/I-XIII/12/2010 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015; 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 238/K/X-XIII.2/5/2011 tentang Rencana Implementasi Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015.
2
PERTAMA
: Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BPK Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, yang selanjutnya disebut Renstra Eselon I dan Eselon II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Renstra Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas 79 tujuh puluh sembilan satker , sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yaitu: a. Sekretariat Jenderal; b. Biro Sekretariat Pimpinan; c. Biro Hubungan Masyarakat dan Luar Negeri; d. Biro Sumber Daya Manusia; e. Biro Keuangan; f. Biro Teknologi Informasi; g. Biro Umum; h. Inspektorat Utama; i. Inspektorat I; j. Inspektorat II; k. Inspektorat III; l. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara; m. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja; n. Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan; o. Direktorat Penelitian dan Pengembangan; p. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; q. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara; r. Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah; s. Direktorat Legislasi, Analisis, dan Bantuan Hukum; t. Auditorat Utama Keuangan Negara I; u. Auditorat I.A; v. Auditorat I.B; w. Auditorat I.C; x. Auditorat Utama Keuangan Negara II; y. Auditorat II.A; z. Auditorat II.B; aa. Auditorat II.C; bb. Auditorat Utama Keuangan Negara III; cc. Auditorat III.A;
3
dd. ee. ff. gg. hh. ii. jj. kk. ll. mm. nn. oo. pp. qq. rr. ss. tt. uu. vv. ww. xx. yy. zz. aaa. bbb. ccc. ddd. eee. fff. ggg. hhh. iii. jjj. kkk. lll. mmm. nnn. ooo. ppp. qqq. rrr. sss. ttt. uuu.
Auditorat III.B; Auditorat III.C; Auditorat Utama Keuangan Negara IV; Auditorat IV.A; Auditorat IV.B; Auditorat IV.C; Auditorat Utama Keuangan Negara V; Auditorat V.A; Auditorat V.B; BPK Perwakilan Provinsi Aceh; BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara; BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat; BPK Perwakilan Provinsi Riau; BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau; BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan; BPK Perwakilan Provinsi Jambi; BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; BPK Perwakilan Provinsi Lampung; BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; BPK Perwakilan Provinsi Banten; BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat; BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah; BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; Auditorat Utama Keuangan Negara VI; Auditorat VI.A; Auditorat VI.B; BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat; BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur; BPK Perwakilan Provinsi Bali; BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat; BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur; BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan; BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat; BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara; BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara; BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo; BPK Perwakilan Provinsi Maluku; BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara; BPK Perwakilan Provinsi Papua;
4
vvv. www. xxx. yyy. zzz. aaaa.
BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat; Auditorat Utama Keuangan Negara VII; Auditorat VII.A; Auditorat VII.B; Auditorat VII.C; dan Auditorat VII.D.
KETIGA
: Renstra Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memuat informasi sebagai berikut: a. visi; b. misi; c. nilai dasar; d. tujuan strategis; e. sasaran strategis; f. peta strategi; dan g. indikator kinerja utama; sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satker yang disusun berdasarkan Renstra BPK Tahun 2011 sampai dengan 2015.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2013.
5
Sambutan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara BPK telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam dasawarsa terakhir ini. Sejak diterbitkannya paket undang-undang tentang keuangan negara pada tahun 2003-2004 dan dengan dikeluarkannya UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1973, peran dan posisi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara diperkuat baik dari segi pemeriksaan, organisasi, pegawai, dan anggaran. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK. Sebagai salah satu unsur Pelaksana BPK, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai visi mendukung BPK untuk menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Saat ini, perhatian pemangku kepentingan, baik dari lembaga perwakilan, pemerintah daerah, maupun masyarakat umum terhadap hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara juga semakin meningkat. Banyak pihak menantikan dan memperhatikan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Beberapa hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dan pemeriksaan kinerja kerap menjadi perhatian publik di media massa. Kondisi yang demikian, kian menguatkan semangat BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendukung dan melakukan perubahan paradigma pemeriksaan dari hanya sekedar suatu “keharusan” menjadi suatu “kebutuhan” untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Sebagai suatu “kebutuhan” maka pemeriksaan keuangan daerah di lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan dengan perluasan cakupan pemeriksaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam memperoleh dan menganalisis informasi yang dimiliki auditee dan informasi yang berasal dari hasil pemeriksaan sebelumnya, yaitu dengan penerapan eaudit. Sebagai bentuk perhatian BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap sambutan baik dari para pemangku kepentingan, pada tahun 2011-2015 BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara bertekad untuk memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik. Rencana Strategis (Renstra) 2011-2015 disusun dengan memberikan titik berat pada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, penyempurnaan proses bisnis utama, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kompetensi SDM di Perwakilan. Akhirnya, Renstra 2011-2015 ini kami harapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan tugasnya melalui kerja sama dan komunikasi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan.
Kepala Perwakilan Didi Budi Satrio NIP. 19580103 198602 1 005
DAFTAR ISI
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Lingkungannya
1
Visi, Misi, dan Nilai Dasar
7
Tujuan Strategis
8
Sasaran Strategis
8
Peta Strategis
14
Indikator Kinerja Utama
15
Lampiran
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Lingkungannya Kondisi umum
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk berdasarkan Surat Keputusan BPK RI No. 2/SK/I-VIII.3/1/2004 tanggal 9 Januari 2006 tentang Perubahan Surat Keputusan BPK RI No. 12/SK/IVIII.3/7/2004 tanggal 23 Juli 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI. Kemudian berdasarkan Keputusan Ketua BPK RI No. 34/K/IVIII.3/6/2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Struktur Organisasi BPK RI, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI. BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan.
Tugas dan Fungsi
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN VI. Untuk menjalankan tugasnya, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Perwakilan dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK; 2. Perumusan rencana kegiatan berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi Perwakilan; 3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas Perwakilan; 4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Perwakilan, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
1
5. 6. 7.
8.
9.
10. 11.
12.
13.
14. 15.
Output
Pemeriksaan atas obyek-obyek pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN; Pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas Perwakilan; Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Perwakilan; Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum; Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum; Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaan pemangku kepentingan dimaksud; Pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester pada lingkup tugas Perwakilan, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK; Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum; Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI; Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Auditor Utama Keuangan Negara VI.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai output/keluaran satker berupa: 1. Output Kegiatan Pemeriksaan: a. Laporan Hasil Pemeriksaan, yang meliputi: 1) Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah (LKPD); 2) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja; 3) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. b. Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah;
2
c.
Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; d. Matriks Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS); e. Rumusan Bahan Penjelasan/Konsultasi Hasil Pemeriksaan f. Hasil Telaahan Temuan Pemeriksaan Berindikasi Tindak Pidana yang disampaikan kepada Ditama Binbangkum; g. Rumusan Usulan Bahan Pendapat; dan h. Laporan Implementasi e-audit.
Pemangku Kepentingan (Stakeholders)
2.
Output Kegiatan Kesekretariatan (Penunjang dan Pendukung): a. RKSP, RKP dan Prognosa; b. Laporan Keuangan Perwakilan; c. Laporan Pemantauan dan Realisasi Anggaran; d. Laporan BMN; e. Laporan Pemeliharaan; f. Ketersediaan Sarana dan Prasarana; g. Laporan Pelaksanaan kegiatan SIKAD; h. Hasil Telaahan Hukum atas Hasil Pemeriksaan; i. Laporan UJDIH; j. Laporan Layanan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi (termasuk layanan media massa dan PPID); k. Laporan Layanan Pimpinan l. Layanan Administrasi Kepegawaian; m. Laporan Bezzetting Pegawai; n. Laporan MAKIN; o. Laporan Monitoring Diklat; p. Laporan Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai (RDHP).
1.
Pihak Eksternal Pihak eksternal pemangku kepentingan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah lembaga perwakilan (DPRD), pemerintah daerah (instansi pemerintah yang diperiksa), instansi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK), lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dan masyarakat (warga negara indonesia). Pemangku kepentingan dari pihak eksternal dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama, yaitu: a. Pemangku kepentingan terhadap keberadaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu: a) DPRD; b) 3
Pemerintah Daerah; dan c) Aparat Penegak Hukum. b. Pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu: a) Manajemen Entitas yang diperiksa; b) Kepala Daerah; c) BUMD; dan d) BLUD. c. Pemangku kepentingan lainnya, yaitu: a) Media massa; b) lembaga profesi; c) lembaga pendidikan; dan d) lembaga lainnya. Terhadap lembaga perwakilan, hubungan kelembagaan dilakukan terutama pada saat penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara; baik hasil pemeriksaan rutin berupa LHP dan konsultasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan aparat penegak hukum, hubungan kelembagaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berkaitan dengan pelaporan indikasi tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan permintaan keterangan ahli dari pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari sisi pihak terperiksa, rekomendasi dalam LHP yang diserahkan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu. Hubungan dengan media massa terkait dengan layanan informasi dan publikasi hasil pemeriksaan atas keuangan daerah untuk diinformasikan kepada masyarakat luas, khususnya yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai wujud transparansi hasil pemeriksaan dan pengelolaan keuangan daerah. 2.
Isu Strategis
Pihak Internal Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan koordinasi dan bersinergi dengan pemangku kepentingan internal, yaitu Anggota VI, AKN I – AKN VII, Sekretaris Jenderal, Ditama PEPPP, Ditama Binbangkum, Itama, dan Biro-Biro.
BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan BPK No. 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dihadapkan dengan kondisi atau 4
keadaan yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Kondisi inilah yang menjadi isu-isu strategis bagi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Isu strategis itu adalah: 1.
Di bidang pemeriksaan Sesuai dengan kewenangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, BPK dalam hal ini BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kebebasan dan kemandirian dalam menentukan obyek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan hasil pemeriksaannya. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, terdapat beberapa hal yang harus dicermati dan diperhatikan, yaitu: a. Pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, serta adanya jaminan kualitas (quality assurance) dalam pemeriksaan; b. LHP yang diterbitkan sesuai dengan entitas yang ada di Perwakilan, dan termasuk pelaporan atas hasil pemeriksaan kinerja; c. Rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat dan telah ditindaklanjuti oleh entitas; d. Adanya temuan yang berindikasi tindak pidana dan penyampaiannya kepada Aparat Penegak Hukum; e. Pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah dan ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan; dan f. Pemberian bahan usulan pendapat yang disampaikan dan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan (stakeholders).
2.
Di bidang Kesekretariatan (Penunjang dan Pendukung) Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan tidak terlepas dari dukungan satker atau unit kerja yang berada di Sekretariat (Penunjang dan Pendukung). Unit kerja sekretariat memberikan dukungan, bantuan dan kerja sama dengan unit kerja teknis dalam hal anggaran, sumber daya manusia, konsultasi dan bantuan hukum, administrasi umum, komunikasi dan publikasi kepada pemangku kepentingan, serta sarana dan prasarana yang memadai. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan patut dicermati, yaitu: 5
a.
Anggaran yang mencukupi dan pemanfaatan anggaran yang efisien, efektif, serta ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi; b. SDM yang mencukupi dan Pemeriksa yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar serta kebutuhan pemeriksaan; c. Kerja sama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di wilayah Perwakilan melalui komunikasi yang baik dan efektif; dan d. fasilitas kerja yang memadai dan didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar, khususnya dukungan dalam bidang TIK.
6
Visi, Misi, dan Nilai Dasar
Visi Mendukung BPK untuk menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
Misi 1. 2. 3. 4.
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan BUMD di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara; Memberikan bahan perumusan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara; Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan daerah; dan Memberikan dukungan anggaran, sumber daya manusia, konsultasi dan bantuan hukum, sarana dan prasarana, serta administrasi umum untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan di Perwakilan.
Nilai Dasar Dalam melaksanakan misinya, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menjaga nilainilai dasar sebagai berikut: Independensi
Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.
Integritas
Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
Profesionalisme
Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.
7
Tujuan Strategis Melalui pelaksanaan misinya, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut: 1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 2. Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas, bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan; 3. Mewujudkan efektivitas pengelolaan sumber daya dalam mendukung kegiatan pemeriksaan dan non pemeriksaan di perwakilan.
Sasaran Strategis Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan sembilan sasaran strategis sebagai berikut: Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SS 1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menetapkan bahwa entitas yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan. Tindak lanjut yang optimal atas rekomendasi hasil pemeriksaan secara tidak langsung akan mendorong tata kelola yang lebih baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah oleh pemerintah daerah. BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan perannya untuk mendorong terwujudnya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang optimal dan efektif berupaya untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah dan mendorong Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Efektivitas tindak lanjut pemeriksaan merupakan suatu acuan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang muncul dari rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara atas hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Efektivitas rekomendasi yang diberikan tidak terlepas dari peran entitas yang diperiksa dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Peran aktif dan komitmen entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan akan sangat membantu efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan. Efektivitas sebuah rekomendasi pemeriksaan juga diukur dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai. Suatu rekomendasi pemeriksaan dapat dikatakan 8
efektif apabila: (1) menghilangkan sebab; (2) tidak menimbulkan multitafsir antara pihakpihak terkait; (3) rekomendasi yang diberikan bersifat tegas untuk memberikan efek jera, dan (4) memberikan alternatif pemecahan masalah. Dengan demikian, semakin tinggi persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan akan meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Melalui sasaran strategis ini BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mengharapkan adanya partisipasi aktif dan komitmen seluruh entitas untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dalam rangka meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan mempercepat upaya perbaikan mutu pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif. Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan (SS 2) Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Melalui fungsi manajemen pemeriksaan yang baik akan mewujudkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang berkualitas, bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya untuk mengendalikan mutu pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik serta sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Pengendalian mutu pemeriksaan merupakan upaya dalam menerapkan sistem pengendalian manajemen yang memadai. Upaya tersebut meliputi peningkatan cakupan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen melaksanakan pemeriksaan yang terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan melalui pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efisien dan efektif melalui pemanfaatan biaya pemeriksaan yang optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Melalui sasaran strategis ini BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mengharapkan seluruh proses pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik. Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat (SS 3) BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat memberikan usulan bahan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya kepada para pemangku kepentingan. Usulan bahan pendapat tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh para pemangku 9
kepentingan sebagai bahan pengambil keputusan dalam upaya memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Usulan bahan pendapat yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat berupa bahan usulan perbaikan kebijakan dan tata kelola di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, penyertaan modal pemerintah daerah, penjaminan pemerintah daerah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Kewenangan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah memungkinkan untuk memiliki data dan informasi keuangan daerah yang diperlukan dalam memberikan usulan bahan pendapat yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Pemberian usulan bahan pendapat oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat membantu para pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan, tantangan, hambatan, dan kendala dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Melalui sasaran strategis ini BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mengharapkan dapat meningkatkan kontribusi dalam mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi serta memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah melalui pemberian usulan bahan pendapat yang berkualitas kepada para pemangku kepentingan. Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah (SS 4) Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah, bendahara, pengelola BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah. BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah di seluruh instansi pemerintah daerah dan BUMD di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Terkait kewenangan melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara akan mengupayakan koordinasi, kerja sama, dan sosialisasi secara memadai kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada pemerintah daerah dan mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan dan memproses kerugian daerah di wilayahnya dengan lebih cepat serta memperhatikan peraturan yang berlaku. BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara juga akan mengupayakan peningkatan mutu database penyelesaian ganti kerugian daerah dalam rangka penyajian laporan yang lengkap, akurat dan tepat waktu mengenai status penyelesaian ganti kerugian daerah sehingga dapat menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian daerah.
10
Melalui sasaran strategis ini BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara ingin memastikan proses penetapan kerugian daerah yang disebabkan oleh Pejabat Pemerintah Daerah, bendahara, pengelola BUMD, dan lembaga atau badan lain dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Serta mengharapkan pemerintah daerah tanggap dan segera menyelesaikan dan memproses kerugian daerah yang terjadi di wilayahnya. Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan (SS 5) Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, SDM merupakan aset terpenting di lingkungan Perwakilan. BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan SDM yang mencukupi dan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan standar serta kebutuhan pemeriksaan. Untuk itu penambahan jumlah pemeriksa dan pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas. Pengelolaan SDM di lingkungan Perwakilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pengelolaan SDM BPK secara keseluruhan, yang terpusat dan terintegrasi dengan Biro SDM. Upaya meningkatkan pengelolaan SDM yang berkualitas di Perwakilan dengan mendorong peningkatan kompetensi, kinerja, karier, serta pelatihan dan pengembangan pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai, kinerja, karier serta pelatihan dan pengembangan pegawai di Perwakilan bukan hanya merupakan tanggung jawab Subag SDM/Biro SDM dan Pusdiklat sebagai satuan kerja terkait dengan pengelolaan dan pengembangan SDM, akan tetapi keterlibatan pihak lain terutama atasan langsung dan pegawai yang bersangkutan sangat diperlukan. Pengelolaan SDM berbasis kompetensi adalah mengelola SDM berdasarkan kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, motivasi dan sikap yang diperlihatkan pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Untuk mewujudkan SDM yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan kebutuhan tugas pemeriksaan, diperlukan pelatihan dan pengembangan pegawai. Dengan demikian pemenuhan standar jam pelatihan bagi pegawai, khususnya jam pelatihan bagi pemeriksa merupakan salah satu upaya yang diperlukan dalam meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Perwakilan. Melalui sasaran strategis ini, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya untuk mempunyai SDM yang mencukupi dan mempunyai SDM dengan kompetensi yang memenuhi standar yang dipersyaratkan dan sesuai dengan kebutuhan tugas pemeriksaan. Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders (SS 6) Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara selama ini bertujuan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan (DPRD dan Pemerintah Daerah). Peran BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara/daerah, 11
menuntut BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mewujudkan efektivitas kerja sama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di wilayahnya, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan dampak dari hasil pemeriksaan dan produk BPK lainnya. Untuk itu, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya untuk membangun komunikasi dua arah secara efektif kepada semua pemangku kepentingan. Komunikasi efektif mencakup adanya pengelolaan informasi yang jelas dan akurat, pilihan media komunikasi yang tepat, dan penerimaan informasi yang baik bagi semua pemangku kepentingan. Komunikasi yang efektif menitikberatkan proses pendidikan kepada publik untuk dapat memahami kedudukan, peranan, dan hasil pemeriksaan BPK. Mekanisme komunikasi yang efektif akan meningkatkan mutu hubungan kelembagaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pemangku kepentingan. Dengan demikian, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menyajikan informasi yang akurat mengenai mutu pengelolaan keuangan daerah dan dapat menjaring dan menerima umpan balik informasi dari publik untuk perbaikan kualitas pekerjaan, serta kebutuhan para pemangku kepentingan. Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan (SS 7) Pemanfaatan aplikasi TIK dapat mengoptimalkan dukungan atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di seluruh satuan kerja di lingkungan Perwakilan secara akurat. Integrasi data-data informasi (pemeriksaan dan non pemeriksaan) dalam pusat data elektronik BPK akan meningkatkan efisiensi dan keefektifan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan karena dapat mempermudah dan mempercepat pencarian informasi yang dibutuhkan. Dalam memenuhi kebutuhan akan teknologi informasi yang andal, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara masih menghadapi beberapa kendala antara lain masih kurangnya pemahaman pegawai terhadap pemanfaatan aplikasi yang sudah dikembangkan dan terdapat dalam sistem jejaring teknologi informasi di BPK. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya informasi yang terdapat pada aplikasi-aplikasi tersebut. Selain itu, beberapa aplikasi yang terdapat dalam jejaring teknologi informasi masih belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga menyulitkan pengguna dalam memanfaatkannya. Oleh karena itu BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Biro TI berupaya untuk mengintegrasikan sistem informasi dan semua data dalam bentuk elektronik/digital dan secara terus menerus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan di lingkungan Perwakilan.
12
Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan (SS 8) Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang tinggi perlu didukung dengan tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja. Sarana kerja merupakan fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sementara itu, prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam pemenuhan sarana dan prasarana di lingkungan Perwakilan harus sesuai dengan standar yang menjadi acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK. Melalui sasaran strategis ini, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara secara khusus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan BPK. Selain itu, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana kerja lainnya untuk seluruh unit kerja di lingkungan Perwakilan. Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan (SS 9) Sebagai pelaksana anggaran negara, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif, dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Anggaran adalah suatu rencana yang sistematis meliputi seluruh kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu. Anggaran mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya. Pemanfaatan anggaran merupakan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan pada suatu rencana kegiatan. Melalui sasaran strategis ini BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran BPK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping pertanggungjawaban anggaran, sasaran strategis ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
13
Peta Strategis Kesembilan sasaran strategis tersebut memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk saling mendukung demi terwujudnya visi dan misi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Guna mengkomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara memvisualisasikan pola keterkaitan antara sasaran strategis tersebut ke dalam peta strategi berikut ini:
PETA STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN
SS 1 Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ORGANISASI
PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS
SS 2
SS 3
SS 4
Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan
Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat
Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI
KEUANGAN
SS 5
SS 6
Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan
Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders
SS 7
SS 8
Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan
Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan
SS 9 Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan
14
Indikator Kinerja Utama Untuk mengukur pencapaian Renstra Satker, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: 1. 2.
Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Jumlah temuan berindikasi tindak pidana yang disampaikan ke Ditama Binbangkum dan disetujui untuk disampaikan ke APH
3. 4. 5. 6.
Jumlah LHP yang diterbitkan Jumlah LHP Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkan Jumlah usulan pendapat yang dimanfaatkan Dit. EPP Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (Daerah) yang diterbitkan Jumlah Media Workshop per tahun
7. 8. 9. 10. 11.
Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan Persentase Ketepatan waktu penyelesaian LHP Persentase Pemenuhan quality assurance dalam pemeriksaan Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (Daerah)
12. 13. 14. 15. 16.
Jam pelatihan per pegawai Persentase Pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan Persentase tingkat pemanfaatan aplikasi TIK Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar Persentase tingkat pemanfaatan anggaran
Indikator Dampak
Indikator Hasil
Indikator Proses
Indikator Input
15
Lampiran MATRIKS HUBUNGAN TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Tujuan Strategis
Sasaran Strategis
Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundangundangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
1.
Persentase rekomendasi ditindaklanjuti.
2.
Jumlah temuan berindikasi tindak pidana yang disampaikan ke Ditama Binbangkum dan disetujui untuk disampaikan ke APH.
Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas, bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan.
3.
Jumlah LHP yang diterbitkan.
4.
Jumlah LHP Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkan.
5.
Ketepatan waktu pemeriksaan.
pelaksanaan
6.
Ketepatan LHP.
penyelesaian
7.
Pemenuhan quality dalam pemeriksaan.
Mutu
8.
Jumlah usulan pendapat yang dimanfaatkan Direktorat EPP.
Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.
9.
Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (Daerah) yang diterbitkan.
Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan.
11. Jam pelatihan per pegawai.
Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders
13. Jumlah tahun.
Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan.
14. Tingkat pemanfaatan aplikasi TIK.
Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan.
15. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar.
Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan.
16. Tingkat pemanfaatan anggaran.
Meningkatkan Pemberian Pendapat.
Mewujudkan efektivitas pengelolaan sumber daya dalam mendukung kegiatan pemeriksaan dan non pemeriksaan di perwakilan.
Indikator Kinerja Utama
waktu
yang
assurance
10. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.
12. Persentase Pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan. media
workshop
per
16
http://kendari.bpk.go.id
17
