Yang Kami hormati, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Bpk. DR. Yasonna Hamonangan, SH, M.Si, beserta jajaran Kementrian Hukum dan HAM RI, Gubernur Prov. Kalimantan Tengah, Bpk. A. Teras Narang, SH., beserta Jajarannya dan Satuan Perangkat Kerja Daerah Prov. Kalimantan Tengah, Ketua DPRD Prov. Kalimantan Tengah, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Prov. Kalimantan Tengah, Para Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Prov. Kalimantan Tengah, Kepala KPw BI Provinsi Kalimantan Tengah, Pak. Muhamad Nur, Kepala Lapas/Rutan se-Kalimantan Tengah, Pimpinan Perbankan, Rektor Perguruan Tinggi dan Akademisi, Rekan Pelaku Usaha dan Asosiasi, Pimpinan Media Massa dan Wartawan, Serta para Undangan dan Hadirin sekalian.
Selamat Pagi dan Salam sejahtera untuk kita semua. 1.
Mengawali sambutan pagi ini, perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita dapat bersamasama hadir di kota nan “Cantik” sebagaimana julukan kota Palangkaraya, dalam rangka merealisasikan kerjasama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Bank Indonesia dalam rangka Peningkatan Kemandirian Narapidana dan Klien Pemasyarakatan di Lapas IIA Palangkaraya.
2.
Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan keterampilan, mendorong kemandirian narapidana dan klien pemasyarakatan, mendukung pengendalian inflasi daerah melalui demplot (demonstration plot) komoditas tanaman pangan dan hortikultura penyumbang inflasi, atau komoditas lainnya yang dapat menunjang perekonomian daerah, serta mendukung penguatan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan dengan replikasi klaster.
3.
Program kerja sama ini sekaligus merupakan turunan nota kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Bank Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2014 yang lalu. Page 1 of 6
4.
Kami menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memfasilitasi terlaksananya program kerjasama antara Kementrian Hukum dan HAM dengan Bank Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palangkaraya, atas kerjasamanya dengan KPw Bank Indonesia Prov. Kalimantan Tengah dalam menggulirkan program ini. Selaku pribadi maupun
Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, saya menyambut baik inisiatif program ini, karena memiliki banyak nilai positif baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi. 5.
Kami memandang kerjasama antara Bank Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia ini tidak saja penting, namun juga memiliki makna yang mulia. Secara Makro, peningkatan kemandirian narapidana merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk membangun bangsa, karena pembangunan pada hakekatnya harus melibatkan semua elemen masyarakat, sebagaimana yang kita lakukan hari ini. Secara Mikro, peningkatan kemandirian ini merupakan sebuah proses untuk menyiapkan bekal bagi narapidana, agar setelah bebas nanti dapat hidup mandiri dan memperbaiki kualitas hubungan dengan keluarga dan juga masyarakat.
Bapak/Ibu dan hadirin yang kami hormati, 6.
Sesuai UU No. 23 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009, Bank Indonesia adalah bank sentral yang diberikan amanat untuk mewujudkan kestabilan nilai Rupiah. Dalam konteks keseimbangan internal domestik, Rupiah yang stabil tercermin dari terkendalinya tingkat harga secara umum atau yang kita kenal dengan Inflasi.
7.
Untuk mencapai sasaran inflasi tersebut tentunya tidak mudah, dan Bank Indonesia tidak dapat berjalan sendirian dalam mengawal inflasi. Oleh karena itu perlu upaya lebih atau “extra efforts” untuk mengendalikan sumber-sumber tekanan inflasi, dengan melibatkan kerjasama, koordinasi, dan sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, pelaku ekonomi, serta masyarakat luas.
8.
Inflasi atau Kestabilan harga secara umum merupakan komponen yang sangat vital bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa. Pertama, inflasi yang rendah akan dapat meningkatkan daya saing perekonomian, baik di daerah maupun di tingkat nasional. Kedua, inflasi yang rendah akan dapat membantu kita mengurangi tingkat kemiskinan, karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Page 2 of 6
9.
Kemiskinan akan semakin cepat ditekan jika inflasi pada kelompok bahan pangan dapat dikendalikan. Pengaruh inflasi makanan ke tingkat kemiskinan dapat
terjadi,
mengingat
kelompok
masyarakat
miskin
lebih
banyak
membelanjakan pendapatannya untuk makanan dan bahan makanan. Studi Banerjee (2009) di berbagai negara menunjukkan bahwa sekitar 56% hingga 78% konsumsi masyarakat kurang mampu digunakan untuk membeli makanan.
Bapak/Ibu dan hadirin yang kami hormati, 10. Seperti kita ketahui bersama, inflasi kelompok bahan makanan yang fluktuatif atau biasa kita sebut dengan volatile food, merupakan salah satu penyumbang utama inflasi di Indonesia. Profil Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap bencana alam baik dari gempa tektonik maupun vulkanik, hingga perubahan iklim yang tajam, membuat pasokan bahan makanan sangat mudah terganggu. Oleh karena itu, tekanan inflasi dari komponen volatile food ini lebih rentan terjadi di Indonesia. 11. Dengan pertimbangan tersebut, program pengembangan komoditas pangan daerah perlu ditingkatkan, sehingga setiap daerah mampu berdikari atas kebutuhan pangannya bahkan mampu menjadi daerah swasembada pangan. 12. Dalam pengamatan kami, peran Kalimantan Tengah dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara umum cukup baik. Hal tersebut tercermin dari tingkat pertumbuhan sebesar 6,21% (yoy) pada tahun 2014, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan sebesar 5,02%, dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Kalimantan. Namun demikian, Saya meyakini pertumbuhan yang baik tersebut masih dapat dioptimalkan untuk mendorong kontribusinya di tingkat nasional, maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. 13. Sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonominya, Kalimantan Tengah juga memiliki tingkat inflasi yang cenderung stabil dan rendah. Pada tahun 2014, inflasi Kalimantan Tengah berada pada level 7,07% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 8,36% (yoy) dan juga merupakan inflasi terendah dibandingkan provinsi lainnya di Kalimantan. Tingkat inflasi yang lebih rendah tersebut tentunya merupakan potensi pendukung yang dapat meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
Page 3 of 6
14. Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan
supply kelompok bahan makanan tersebut, Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilannya, bekerjasama dengan stakeholder setempat telah mengembangkan berbagai klaster ketahanan pangan, yang difokuskan pada komoditas pangan untuk mendukung pengendalian inflasi, seperti padi, cabai merah, daging sapi, bawang merah dan bawang putih. 15. Dan sejak tahun lalu, kami juga menggalang kerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberdayakan narapidana dan klien pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan, dengan memanfaatkan lahan Lembaga Pemasyarakatan dalam pengembangan komoditi ketahanan pangan.
Bapak/Ibu dan hadirian yang kami hormati, 16. Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM dengan Bank Indonesia dalam rangka peningkatan kemandirian narapidana ini telah kami awali pelaksanaannya di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Kalimantan Barat, yang juga bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak. 17. Program ini telah berjalan dengan baik, antara lain melalui pelaksanaan pelatihan keterampilan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Para narapidana telah mampu membuat demplot budidaya bawang merah serta hortikultura, budi daya ikan nila dan lele, memproduksi keset sabut kelapa yang ke depan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri perhotelan setempat, dan pembuatan kripik pisang dengan berbagai inovasi dalam rasa dan pengolahan. Bahkan, produk tikar dari kayu yang dihasilkan oleh Narapidana di Kelas II A Pontianak telah menembus pasar ekspor. 18. Selain pelatihan teknis keterampilan, Bank Indonesia juga memberikan pelatihan kewirausahaan dengan pendekatan inkubator bisnis, sehingga narapidana diharapkan memiliki pengetahuan yang komprehensif untuk memulai usaha, produksi, pemasaran, keuangan dan juga jaringan (networking). Pelatihan tersebut juga diharapkan dapat memotivasi dan merubah mindset narapidana, bahwa mereka mampu menjadi wirausahawan. 19. Kami memandang keberhasilan program di Kalimantan Barat tersebut perlu kita tularkan ke daerah lainnya, tentunya dengan tetap memperhatikan keunikan karakteristik daerah tersebut. Saya sangat gembira mendengarkan berbagai kemajuan dan pengembangan program kerjasama yang dilakukan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, KPw Bank Indonesia, dan LAPAS Palangkaraya. Ekstensifikasi program kerjasama dan jenis kegiatan yang Page 4 of 6
dilakukan secara kreatif tersebut perlu kita sambut baik dan dukung, agar dapat memberikan kemanfaatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Bapak/Ibu dan hadirin yang kami hormati 20. Menyandang status mantan narapidana membawa konsekuensi tersendiri bagi narapidana, mulai dari penyesuaian diri untuk kembali ditengah keluarga dan masyarakat, hingga kebutuhan untuk mencari pekerjaan. Oleh karena itu, pembinaan kepada narapidana mutlak diperlukan, agar setelah bebas dapat memulai hidup baru yang lebih baik, demi masa depannya. 21. Sebagai
warganegara
yang
masih
memiliki
potensi
produktif
bagi
pembangunan bangsa, kami memandang narapidana perlu dibekali dengan ketrampilan tertentu dan kewirausahaan, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan memberikan kontribusi dalam pembangunan. 22. Upaya pembinaan mental dan pelatihan keterampilan tentunya harus dilakukan dengan terencana dan sistematis. Dengan bekal tersebut, diharapkan setelah selesai menjalani masa hukuman, mereka dapat kembali membaur dan bahkan berperan secara positif ditengah masyarakat menjadi insan yang berguna bagi lingkungan, negara dan bangsa. 23. Saya berharap, model peningkatan kemandirian narapidana dan klien pemasyarakatan yang akan dilaksanakan melalui sinergi Kementerian Hukum dan HAM dengan Bank Indonesia ini dapat menjadi inspirasi pembinaan narapidana
di
mempertahankan
Indonesia, hidup
bekal
serta
bagi
tanggung
narapidana
untuk
jawabnya
dalam
pembangunan nasional melalui peran aktif di tengah masyarakat, apabila mereka kelak selesai menjalani masa pidananya. 24. Untuk itu, dukungan dari seluruh pihak baik di pusat dan daerah sangat kami harapkan untuk keberhasilan program tersebut. Kami juga akan terus mengembangkan model serupa di 41 Kantor Perwakilan Bank Indonesia melalui kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan setempat, sehingga diharapkan dapat mendukung upaya kemandirian pangan dan gerakan kewirausahaan nasional yang dicanangkan pemerintah.
Hadirin yang saya hormati, 25. Program Peningkatan Kemandirian Narapidana dan Klien Pemasyarakatan merupakan salah satu contoh bentuk sinergitas antar lembaga atau instansi di Kalimantan Tengah. Kami meyakini dengan sinergitas yang Page 5 of 6
terjaga, keberlanjutan program ini akan berjalan dengan baik. Ke depan, program akan terus kami kembangkan dan diharapkan dapat segera tereplikasi pada seluruh LAPAS di Indonesia. 26. Dengan sambutan ini, saya juga sekaligus membuka program Training of
Trainers (ToT), yang akan diikuti oleh kepala dan pejabat LAPAS/RUTAN seKalimantan Tengah. Pelatihan ini diharapkan dapat membekali Kepala & Pejabat LAPAS/RUTAN tentang beberapa hal terkait dengan kewirausahaan dan motivasi, sehingga target replikasi program peningkatan kemandirian warga binaan & klien pemasyarakatan dapat lebih cepat terealisir, karena sudah tercipta pemahaman yg sama akan manfaat dari program tersebut. 27. Demikian yang dapat saya sampaikan, Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi langkah kita dalam rangka meningkatkan kemandirian narapidana dan klien pemasyarakatan. Sekian dan Terima kasih. DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA Ronald Waas
Page 6 of 6
