Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bag; Kita
semua. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PADA ACARA RAPAT KERJA GUBERNUR KALBAR DENGAN PARA BUPATI/WALIKOTA DAN CAMAT SE-PROVINSI KALBAR Pontianak, 29Januari 2010 Yang terhormat,, - Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; - Kepala Badan Kepegawaian Nasional ; - Ketua DPRD Provinsi Kalbar ; - Wakil Gubernur Kalbar ; - Rekan-rekan Anggota MUSPIDA Provinsi Kalbar ; - Sekda Provinsi Kalbar dan Para Asisten ; - Para Bupati dan Walikota se-Provinsi Kalbar ; - Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro, Pimpinan Instansi Vertikal, dan Pimpinan BUMN/BUMD; - Para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dan Kepala SKPD Pengelola KB Kabupaten Kota se-Kalbar; - Para Camat dan Kabag Tapem Kabupaten/Kota se Kalbar; - Hadirin, para Undangan yang berbahagia;
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya-NYA sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dalam keadaan sehat wal afiat dan tidak kurang suatu apapun, untuk mengikuti "RAPAT KERJA GUBERNUR KALBAR DENGAN PARA BUPATI/WALIKOTA DAN CAMAT SE PROVINSI KALBAR" yang dirangkaikan dengan Penyerahan Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK), Bintang Kehormatan 50 Tahun Indonesia Merdeka/lndonesia Emas dan Medali Kehormatan Penerus Pelestarian Kejuangan 45 serta Peluncuran Kartu PNS Elektronik. Hadirin dan peserta rapat yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada Kepala BKKBN Pusat atas penghargaan Manggala Karya Kencana yang telah diberikan kepada Gubemur Kalimantan Barat, dan terima kasih pula kami sampaikan kepada Dewan Paripurna Daerah/Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan
Kejuangan 45 Kalbar serta Kepala Badan Kepegawaian Negara atas peluncuran Kartu PNS Elektronik diProvinsi Kalbar. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan pula bahwa Pemda Provinsi Kalimantan Barat serta seluruh Pemda Kabupaten/,Kota menyadari benar bahwa Program KB adalah kewenangan wajib daerah. Oleh karena itu, sejak tahun 2007 telah dibentuk SKPD yang menangani KB disetiap Kabupaten/Kota dengan berbagai nomenklatur, untuk Pemda Provinsi Kalimantan Barat mulai tahun 2008 telah dibentuk SKPD-KB dengan nama Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan KB (BP2AMKB). Secara nyata, Provinsi Kalimantan Barat beserta seluruh Kabupaten/Kota juga telah mendukung anggaran Program KB. Apabila dilihat dari tahun ke tahun, anggaran yang disediakan :cenderung meningkat. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program KB melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 3 milyar, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar Rp. 8,3 milyar. Pada kesempatan Ini saya kembali menghimbau kepada seluruh Bupati/Walikota agar pada tahun-tahun mendatang dapat mengupayakan peningkatan anggaran untuk investasi dibidang
kualitas SDM, termasuk untuk program Keluarga Berencana. Menyadari sepenuhnya bahwa Program KB mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu mewujudkan keluarga sejahtera, maka selaku Gubernur Kalimantan Barat saya tetap mendukung eksistensi kelembagaan di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam kesempatan Ini, saya ucapkan selamat dan terima Kasih, kepada seluruh Bupati dan Walikota yang telah mendukung terlaksananya program KB dengan baik sehingga Provinsi Kalimantan Barat dapat mencapai sasaran kinerja yang menggembirakan. Hadirin sekalian, Dalam rangka memacu peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan keahlian, pengetahuan dan keterampilan aparatur PNS dan mengupayakan berbagai cara dan langkah untuk memberikan kemudahan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)sebagai pengganti Kartu Pegawai (KARPEG) yangl berlaku selama ini berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008.
KPE yang telah diserahkan secara simbolik oleh Kepala BKN, memiliki keunggulan karena bersifat multi guna, (bisa digunakan dimana saja termasuk oleh keluarga PNS) untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian, termasuk dalam penyediaan informasi dan layanan dalam hal penggajian, kesehatan, pensiun, tabungan hari tua, tabungan perumahan, transaksi keuangan dan lain-lain. Melalui layanan penggunaan KPE yang multi fungsi tersebut, PNS diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya secara lebih baik dan cepat yang dapat memacu peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hadirin dan peserta rapat yang berbahagia, Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Rapat Kerja yang kita selenggarakan ini merupakan suatu kegiatan rutin dalam mengawali atau melaksanakan tahun anggaran baru, yang mana sasarannya adalah umtuk mewujudkan sistem kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Sehingga dalam mengawali pelaksanaan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa hendaknya menjadi sumber semangat dan faktor pendorong, atas pelaksanaan tugas pengabdian kita kepada Nusa dan Bangsa
serta kepada daerah dan masyarakat Kalimantan Barat yang kita cinta ini. Tujuan pokok kita melaksanakan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, terutama kepemerintahan dalam lingkup daerah Kalimantan Barat, bukanlah untuk kepentingan daerah dan masyarakat Kalimantan Barat semata, akan tetapi untuk kepentingan Nusa, Bangsa dan Negara Kesatuan RI secara keseluruhan, sehingga sinergisitas antar dua kepentingan tersebut agar dijaga dan dipelihara, karena muara dari kesemuanya itu adalah untuk melaksanakan amanat konstitusi dan cita-cita pendiri bangsa agar eksistensi Negara Kesatuan RI tetap kokoh dan bersatu. Dalam kaitan Itulah, maka dalam memasuki tahun 2010 ini, isu-isu strategis yang berkembang yang dapat mempengaruhi dan menjadi hambatan kita di dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dapat kita kelola menjadi suatu peluang, yang tentunya untuk mewujudkannya diperlukan kemampuan birokrasi pemertntahan yang kualified, tangguh dan handal serta mampu membuat kreativitas, inovasi dan terobosanterobosan baru dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain;
esensi mendasar yang diharapkan dari seorang birokrat, sehingga berkemampuan untuk melaksanakan tugas pokoknya adalah memiliki "seni" dalam menjalankan roda pemerintahan, yang dilihat dari kemampuannya untuk memberdayakan keseluruhan sumber daya yang dimiliki. Sebagaimana kita maklumi, bahwa di dalam menjalankan roda pemerintahan, keterbatasanketerbatasan pastilah ada, akan tetapi hal tersebul bukanlah merupakan faktor penghambat, apabila seni kepemerintahan yang baik dimiliki oleh setiap birokrat, terlebih-lebih lagi telah didukung oleh bakat kepemimpinan dan kualitas pribadi yang baik pula.
tantangan pemerintahan modern harus ditinggalkan dan digantikan dengan kultur, mindset dan orientasi baru. Nilai yang harus terus menerus dibangun adalah menanamkan semangat publik (spirit of publicness) pada institusi birokrasi, sehingga semua kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pemerintahan benar-benar fokus untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan dan aspirasi publik. Saya melihat upaya-upaya kearah itu telah mulai dilaksanakan. Selanjutnya dlperlukan ketekunan, kesabaran dan konsistensi dalam mengawal reformasi birokrasi yang klta bangun tersebut..
Hadirin yang saya hormati,
RPJM Tahun 2010-2014 yang juga merupakan kebijakan pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu II, telah merumuskan strategi pembangunan kita lima tahun kedepan yaitu "Pembangunan untuk semua" dengan 3 (tiga) dimensi pendekatan yaitu pembangunan yang inklusif, pembangunan kewilayahan, dan integrasi perekonomian nasional. Melalui strategi tersebut, secara terukur, indikator yang diharapkan hingga tahun 2014 adalah bahwa kita dapat mendorong pertumbuhan ekonomi minimal 7% untuk penciptaan lapangan kerja
Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya pada HUT Pemda Kalimantan Barat ke-53 kemarin:, telah memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya-upaya kepemimpinan pemerintahan di Kalimantan Barat untuk moderenisasi birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik selama kurun waktu ini. Moderenisasi ini tidak hanya pada aspek struktur dan prosedur, tapi yang sangat penting adalah perubahan kultur, mindset dan orientasinya. Semua kultur, mindset dan orientasi birokrasi yang sudah tidak sesuai lagi dengan semangat dan
Hadirin sekalian,
dengan tingkat pengangguran sebesar 5-6%, serta menekan tingkat kemiskinan antara 8-10%. Untuk mewujudkan hal tersebut, intervensi pemerintah dan pemerintah daerah yang efektif sangat di perlukan guna mendorong akselerasi pertumbuhan yang diharapkan. Kita secara terus menerus telah merencanakan dan melaksanakan secara optimal pembangunan infrastruktur fisiko Namun hal tersebut tidaklah cukup bila tanpa diikuti dengan perbaikan infrastruktur lunak, diantaranya berupa penyempurnaan regulasi, deregulasi, dan reformasi birokrasi yang merupakan produk dan bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Investasi pemerintah melalui APBN dan APBD yang efektif dan efisien, serta peran daerah melalui berbagai penyederhanaan prosedur dan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan akan dapat mendorong penciptaan iklim berusaha vang lebih kondusif. Selain itu, diperlukan pula penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif guna menghilangkan berbagai hambatan atau kendala dalam membangun daya saing daerah untuk menghadapi persaingan global dan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan tersebut.
Hadirin yang saya hormati, Kebijakan Nasional lima tahun kedepan dengan target capaian pada tahun 2014, harus kita terjemahkan kedalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara integratif sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan nasional. Hal ini sudah menjadi komitmen pemerintah, yang antara lain dilakukan melalui upaya penguatan peran Gubernur dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah di daerah serta kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan fungsi-fungsi pembinaan dan pengawasan diwilayah kita sendiri, memegang posisi kunci untuk mewujudkan kebijakan nasional tersebut. Namun jauh dari semuanya itu bahwa sukses penyelenggaraan pemerintahan daerah, bukan saja pada tataran terselenggaranya keseluruhan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Prrovinsi dan Kabupaten/Kota namun sampai pada tataran terbawah yaitu pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Karena organisasi pemerintahan inilah yang berada di depan atau berada langsung menghadapi pemenuhan tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakat, baik kebutuhan
pokok maupun kebutuhan yang teriring dengan penyampaian aspirasi, :sehubungan dengan perjuangan para elit parpol atau figur-figur calon yang akan berusaha untuk merebut hati nurani masyarakat, khususnya menjelang Pemilu Kada di 6 Daerah Kabupaten di Kalbar, yang akan dilaksanakan pada bulan Mei nanti. Kita maklumi, bahwa tugas seorang Camat sangat berat dan kompleks, maka dengan kedudukannya sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota, diharapkan dapat mengemban tugas sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan wilayahnya, dan tidak menempatkan perannya hanya sebagai kepala kantor yang memimpin suatu unit kerja atau SKPD. Untuk lebih jelasnya mengenai tugas pokok dari Camat markasaya mintakan kepada saudara agar' memahami dan melaksanakan uraian-uraian tugas Camat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Peraturan tersebut boleh dikatakan merupakan peraturan baru, yang diterbitkan dan diundangkan pada tahun 2008 yang artinya baru berjalan lebih kurang satu tahun sehingga masih banyak yang belum memahaminya secara
keseluruhan, baik ketentuan mengenai tugas pokok dari kedudukan Camat, tata cara pembentukan kecamatan, struktur organisasi kecamatan, maupun pelaksanaan pendidikan teknis pemerintahan, yang kesemuanya diatur dalam peraturan baru tersebut. Sejalan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan tersebut, maka dalam upaya menumbuhkan wibawa dan cita kepemimpinan Camat di dalam memimpin dan mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan, pada tahun lalu kami sudah meminta kepada Bupati/Walikota untuk menata ulang mengenai pakaian dinas yang digunakan Camat, baik pakaian dinas lapangan maupun pakaian dinas upacara, termasuk pengaturan mengenai tanda jabatan dan tanda pangkat, dengan berpedoman pada PERMENDAGRI Nomor60 Tahun 2007. Hadirin yang saya hormati, Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya sangat mengharapkan sekali lagi kepada Para Camat untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan penuh tanggungjawab, dan untuk selalu berkoordinasi dengan MUSPIKA atau Unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan, serta
senantiasa memberikan bimbingan dan pengawasan atas pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Harapan yang saya kemukakan tersebut, bertolak dari tugas pokok kita dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, baik didalam memfasilitasi kebutuhan pokoknya, maupun untuk memberikan rasa aman kepada mereka.
Hadirin yang saya hormati, Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan Ini. Akhimya dengan mengucapkan "Pujl Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa" Rapat Kerja ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih.
Hadirin yang saya hormati, Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa beberapa bulan kedepan secara serentak akan diadakan pemilihan Kepala Daerah (Pemilu Kada) dibeberapa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, yakni : Kabupaten Sekadau, Melawi, Sintang, Ketapang, Bengkayang dan Kapuas Hulu. Sehubungan dengan hal itu, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya mengingatkan kepada seluruh PNS yang akan berpartisipasi dalam Pilkada tersebut hendaknya tetap menjaga netralitas sebagai PNS. Oleh karena ada ketentuan yang mengatur hal tersebut, maka apabila terjadi/ditemukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Drs. CORNELIS, MH
