Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer PERBANAS
Cyber Law Drafting Kuliah Sessi – 5: Referensi Internasional
Dosen: Ir. Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, SE, MSi, MPP
Agenda • • • •
Cyberlaws di Beberapa Negara Resolusi PBB 55/63 European Convention on Cybercrime Uncitral Model
11/19/2008
Cyber Law Drafting
2
CYBERLAWS DI BEBERAPA NEGARA
11/19/2008
Cyber Law Drafting
3
CONTOH CYBERLAW DI BEBERAPA NEGARA – 1/7 •
SINGAPURA a.l: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
11/19/2008
Electronic Transaction Act IPR Act Computer Misuse Act Broadcasting Authority Act Public Entertainment Act Banking Act Internet Code of Practice Evidence Act (Amendment) Unfair Contract Terms Act
Cyber Law Drafting
4
CONTOH CYBERLAW DI BEBERAPA NEGARA –2/7 •
HONGKONG a.l: 1. Electronic Transaction Ordinance 2. Anti-Spam Code of Practices 3. Code of Practices on the Identity Card Number and Other Personal Identifiers 4. Computer information systems internet secrecy administrative regulations 5. Personal data (privacy) ordinance 6. Control of obscene and indecent article ordinance
11/19/2008
Cyber Law Drafting
5
CONTOH CYBERLAW DI BEBERAPA NEGARA – 3/7 •
MALAYSIA a.l: 1. Digital Signature Act 2. Computer Crimes Act 3. Communications and Multimedia Act 4. Telemedicine Act 5. Copyright Amendment Act 6. Personal Data Protection Legislation (Proposed) 7. Internal security Act (ISA) 8. Films censorship Act
11/19/2008
Cyber Law Drafting
6
CONTOH CYBERLAW DI BEBERAPA NEGARA – 4/7 • PHILIPPINA a.l: Electronic Commerce Act Cyber Promotion Act Anti-Wiretapping Act
• AUSTRALIA a.l:
Digital Transaction Act Privacy Act Crimes Act Broadcasting Services Amendment (online services) Act Anti Spam Act
11/19/2008
Cyber Law Drafting
7
CONTOH CYBERLAW DI BEBERAPA NEGARA – 5/7 •
USA a.l: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
11/19/2008
Electronic Signatures in Global and National Commerce Act Uniform Electronic Transaction Act Uniform Computer Information Transaction Act Government Paperwork Elimination Act Electronic Communication Privacy Act Privacy Protection Act Fair Credit Reporting Act Right to Financial Privacy Act Computer Fraud and Abuse Act Anti-cyber squatting consumer protection Act Child online protection Act Children’s online privacy protection Act Economic espionage Act “No Electronic Theft” Act Cyber Law Drafting
8
CONTOH CYBERLAW DI BEBERAPA NEGARA – 6/7 •
UK a.l: 1. 2. 3. 4.
•
Computer Misuse Act Defamation Act Unfair contract terms Act IPR (Trademarks, Copyright, Design and Patents Act)
SOUTH KOREA a.l: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
11/19/2008
Act on the protection of personal information managed by public agencies Communications privacy act Electronic commerce basic law Electronic communications business law Law on computer network expansion and use promotion Law on trade administration automation Law on use and protection of credit card Telecommunication security protection act National security law Cyber Law Drafting
9
CONTOH CYBERLAW DI BEBERAPA NEGARA – 7/7 •
JEPANG a.l: 1. Act for the protection of computer processed personal data held by administrative organs 2. Certification authority guidelines 3. Code of ethics of the information processing society 4. General ethical guidelines for running online services 5. Guidelines concerning the protection of computer processed personal data in the private sector 6. Guidelines for protecting personal data in electronic network management 7. Recommended etiquette for online service users 8. Guidelines for transactions between virtual merchants and consumers.
11/19/2008
Cyber Law Drafting
10
RESOLUSI PBB 55/63
11/19/2008
Cyber Law Drafting
11
Substansi Resolusi 55/63 a.
b.
c.
d.
Negara harus menjamin bahwa hukum dan praktek hukum mencegah kemungkinan wilayahnya dijadikan tempat perlindungan bagi pelaku kejahatan cyber; Aparat penegak hukum dianjurkan untuk membangun kerja sama internasional dalam investigasi dan penuntutan kasus kejahatan cyber antar-negara; Negara harus bersedia untuk bertukar informasi tentang permasalahan yang dihadapi dalam memerangi kejahatan cyber; Personel penegak hukum harus mendapat pelatihan dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai;
11/19/2008
Cyber Law Drafting
12
Substansi Resolusi 55/63 e.
f.
g.
h.
Sistem hukum harus melindungi kerahasiaan, integritas, ketersediaan data, dan sistem komputer dari perusakan dan menjamin bahwa pelaku kriminal dihukum; Sistem hukum harus mengijinkan preservasi dan akses yang cepat terhadap data yang dimaksudkan untuk investigasi; Bantuan kerja sama harus menjamin investigasi kejahatan penyalah-gunaan informasi secara tepat waktu, termasuk pengumpulan dan pertukaran bukti – bukti. Masyarakat harus memahami adanya kebutuhan untuk melindungi informasi dan memerangi kejahatan cyber;
11/19/2008
Cyber Law Drafting
13
Substansi Resolusi 55/63 i.
j.
Untuk alasan kepraktisan, TI harus dirancang untuk membantu perlindungan dan deteksi penyalah- gunaan informasi, menemukan jejak kriminal dan mengumpulkan bukti; Perang melawan penyalah-gunaan informasi perlu mempertimbangkan perlindungan kebebasan individu dan privasi serta preservasi kapasitas Pemerintah untuk menindak kejahatan tersebut.
11/19/2008
Cyber Law Drafting
14
EUROPEAN CONVENTION ON CYBERCRIME
11/19/2008
Cyber Law Drafting
15
Substansi Convention on Cybercrime • Mukadimah • 45 Pasal • Substantive criminal law – Pelanggaran (offence) kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan sistem komputer: • • • • •
Akses ilegal Intersepsi ilegal Data interference System interference Penyalah-gunaan peralatan
– Pelanggaran terkait dengan komputer • Pemalsuan komputer (computer-related forgery) • Penipuan komputer (computer-related fraud) 11/19/2008
Cyber Law Drafting
16
Substansi Convention on Cybercrime – Pelanggaran terkait dengan konten • Pornografi anak
– Pelanggaran hak cipta dan hak terkait lainnya – Tambahan pertanggung jawaban dan sanksi • Percobaan dan pembantuan, penyertaan • Tanggung jawab perusahaan • Sanksi dan perbaikan
• Hukum Acara (Prosedural Law) – Ketentuan Umum • Ruang lingkup (scope) hukum acara • Kondisi dan Perlindungan (safeguard)
– – – –
Preservasi data komputer yang dipercepat Preservasi dan penyingkapan sebagai data trafik Penerbitan perintah (production of order) Penggeledahan dan penahanan data komputer
11/19/2008
Cyber Law Drafting
17
Substansi Convention on Cybercrime – Pengumpulan data komputer secara real time • Data trafik • Intersepsi data konten
– Jurisdiksi
• Kerja sama Internasional – – – – –
Prinsip umum Ekstradisi Bantuan hukum timbal balik Informasi Spontan Prosedur permohonan bantuan kerja sama dalam hal tidak ada perjanjian internasional • Kerahasiaan dan batasan penggunaan
– Dll. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
18
UNCITRAL MODEL
11/19/2008
Cyber Law Drafting
19
UNCITRAL Model Law • United Nation Commission on International Trade Law, June 1996 – Menetapkan aturan yang untuk memvalidasi pengakuan terhadap kontrak yang dilakukan melalui sarana electronik • Offer and acceptance • Proof of Contract • Enforcement of Contract (Jurisdiction)
– Data Message: informasi yang dihasilkan, dikirm, diterima, atau disimpan dalam sistem elektronik, optikal atau sarana sejenis termasuk, namun tidak terbatas pada, EDI, e-mail, telegram, telex, atau telecopy. – Pengakuan informasi elektronik dalam bentuk Data Message sebagai bukti transaksi sama derajatnya dengan alat bukti lainnya. – Perlunya tanda tangan elektronik, otentikasi, dan jaminan integritas data. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
20
Prinsip Umum • Para pihak bebas menetapkan hubungan kontrak • Technology neutral dan forward looking • Penyesuaian peraturan dan perundangan yang ada • Praktek bisnis melibatkan semua sektor, yang hitech maupun lowtech 11/19/2008
Cyber Law Drafting
21
Terima Kasih
[email protected]
11/19/2008
Cyber Law Drafting
22
