Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer PERBANAS
Cyber Law Drafting Kuliah Sessi – 2: Ruang lingkup peraturan dan perundang – undangan cyber Dosen: Ir. Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, SE, MSi, MPP
Agenda • Definisi dan Lingkup Cyberlaw • Aspek hukum aplikasi Internet • Etika Cyber • Privasi, Anonymity, Identity • Duty of Care • Perlindungan dan Perawatan Data • Bukti Elektronik • Transaksi dan Kontrak Elektronik • Sistem Komputer yang dilindungi 11/19/2008
Cyber Law Drafting
2
DEFINISI DAN LINGKUP CYBERLAW
11/19/2008
Cyber Law Drafting
3
Definisi • Dugal (2002): “tidak ada definisi cyberlaw yang lengkap/mendalam (exhaustive)” • Generik: “Semua aspek yang mengandung pengaturan dan ketentuan legal yang berkenaan dengan penggunaan Internet.” • Cyberlaw penting karena berhubungan dengan semua aspek transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan Internet, world wide web dan cyberspace. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
4
Ruang Lingkup • Tidak ada satupun aktivitas dalam Internet, www, dan cyberspace terbebas dari pengaruh cyberlaw. • Sejalan dengan perkembangan Internet sejumlah ketentuan legal dibutuhkan untuk mengatur masalah: Nama Domain, IPR, ECommerce, Etika, Privasi, Enkripsi, Kontrak Elektronik, Kejahatan dan Penyalah-gunaan Internet, Online Banking, Spaming, Virus, dan lain sebagainya. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
5
Ruang Lingkup - contd • Perdata (Civil Law) dan Pidana (Cybercrime Law) – – – – – – – – – –
Jurisdiksi dan Kompetensi Badan Peradilan Transborder Cyber Contract Offer and Acceptance Electronic Commerce Recognition of Electronic Records/Electronic Evidence Privacy Copy Right Data Stealing/Forgery Criminal Liabilities
• Cyberlaws terdiri dari serangkaian UU yang berkaitan dengan pemanfaatan Internet di berbagai sektor kegiatan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan politik. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
6
Peta Cyber-Governance
11/19/2008
Cyber Law Drafting
7
Isu Cyber-Policy di aras Internasional • • • • • • • • • • •
Broadband Consumer Protection Cultural Diversity Cybercrime Digital Copyright Digital Divide Dispute Resolution Domain Names E-Banking/E-Finance E-Contracting E-Taxation
11/19/2008
• Electronic ID • Free Speech/Public Moral • IP-based Networks/IPv6 • Market Access • Money Laundering • Network Security • Privacy • Standard Seting • Spam • Wireless
Cyber Law Drafting
8
Hambatan Hukum • Contract law – Electronic messaging system dan EDI mengubah cara berbisnis dan melakukan transaksi. – Dibutuhkan kajian mendasar terhadap prinsip – prinsip kontrak
• Evidence law – Membuktikan keaslian para pihak yang bertransaksi – Membuktikan kebenaran materi/substansi – Mengurangi perubahan konten/transaksi
• Intellectual property law • Privacy – Perlindungan terhadap data pribadi
• Electronic payment systems • Tax issues 11/19/2008
Cyber Law Drafting
9
Urgency 1.
Melindungi integritas pemerintah dan menjaga reputasi suatu negara.
2.
Membantu negara terhindar dari menjadi surga bagi pelaku kejahatan, seperti teroris, kejahatan terorganisasir, dan operasi penipuan.
3.
Membantu negara terhindar dari sebutan sebagai tempat yang nyaman untuk menyimpan aplikasi atau data hasil kejahatan cybercrime.
4.
Meningkatkan kepercayaan pasar karena adanya kepastian hukum yang mampu melindungi kepentingan dalam berusaha.
5.
Memberikan perlindungan terhadap data yang tergolong khusus (classified), rahasia, informasi yang bersifat pribadi, data pengadilan kriminal, dan data publik yang dianggap perlu untuk dilindungi.
6.
Melindungi konsumen, membantu penegakan hukum, dan aktivitas intelligen.
11/19/2008
Cyber Law Drafting
10
Urgency – contd 7.
Mencegah korupsi.
8.
Meningkatkan keamanan nasional dan mengurangi kerentanan dari serangan dan aksi oleh teroris dan mereka yang berniat jahat.
9.
Melindungi dunia usaha dari resiko bisnis seperti kehilangan pangsa pasar, rusaknya reputasi, penipuan, tuntutan hukum dari publik, dan kasus perdata maupun pidana.
10.
Sebagai sarana untuk menghukum pelaku kejahatan di bidang teknologi informasi.
11.
Meningkatkan peluang bagi diakuinya catatan elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dalam kasus kejahatan biasa seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, penculikan dan lain – lain, atau kejahatan komputer dan kejahatan yang dilakukan menggunakan Internet.
11/19/2008
Cyber Law Drafting
11
ASPEK HUKUM APLIKASI INTERNET
11/19/2008
Cyber Law Drafting
12
Hak Cipta • Secara khusus diatur dalam UU Hak Cipta • Aplikasi Internet (website, email) membutuhkan perlindungan hak cipta • Publik beranggapan bahwa informasi yang tersedia di Internet bebas untuk di-download, diubah dan diperbanyak. • Masih ada ketidak-jelasan mengenai prosedur pengurusan hak cipta aplikasi Internet. • Pelanggaran langsung atau tidak langsung hak cipta aplikasi Internet banyak terjadi. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
13
Hak Cipta Email • Email merupakan aplikasi Internet yang paling banyak digunakan. • Menggunakan format digital, mudah di-copy dan disebar-luaskan. • Apakah email termasuk dalam kategori karya cipta yang perlu dilindungi? • Kecuali pengirim dengan tegas menyatakan isi emailnya bebas untuk diubah dan di-copy, pengirim email berhak atas hak cipta. • Pengiriman ulang (forward) sebagian atau seluruh isi email tanpa seijin pembuatnya dapat menimbulkan implikasi hukum. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
14
Merek Dagang • Identifikasi dan membedakan suatu sumber barang dan jasa. Diatur dalam UU Merek. • Apakah ketentuan yang secara khusus mengatur tentang aplikasi Internet yang berkaitan dengan merek dagang perlu dibuat? 11/19/2008
Cyber Law Drafting
15
Fitnah, Pencemaran Nama Baik • Gangguan/pelanggaran terhadap reputasi seseorang, berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek, penghinaan. • Jika dilakukan menggunakan aplikasi Internet, tidak menghilangkan tanggung jawab hukum bagi pelakunya. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
16
ETIKA CYBER
11/19/2008
Cyber Law Drafting
17
Etika Cyber • Etik (ethic) : – kumpulan azas atau nilai yang yang berkenaan dengan akhlak; – nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
• Etika: ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban (akhlak). • Etiket: tata cara (adat, sopan santun, dsb.) dalam masyarakat beradab untuk memelihara hubungan baik antara sesama manusianya. [sumber KUBI] • Etiquette = ticket. Jika Anda mengetahui etiket pada suatu kelompok, Anda memiliki “tiket” untuk menjadi anggota kelompok tersebut. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
18
Etika Cyber - contd • Cyberspace: (Gibson, W) – The notional environment within which electronic communication occurs, especially when represented as the inside of a computer system; space perceived as such by an observer but generated by acomputer system and having no real existence; the space of virtual reality (oxford english dictionary, 2000)
• Ruang/Media sebagai ajang interaksi *masyarakat* yang tercipta karena adanya Internet. • Etika Cyber: sistem nilai (tata cara, sopan santun, dsb.) yang berlaku dalam masyarakat pengguna Internet. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
19
Netiquette
Remember the human Adhere to the same standards of behavior online Know where you are in cyberspace Respect other people's time and bandwidth Make yourself look good online Share expert knowledge Help keep flame wars under control Respect other people's privacy Don't abuse your power Be forgiving of other people's mistakes
11/19/2008
Cyber Law Drafting
20
PRIVASI, ANONYMITY, IDENTITY
11/19/2008
Cyber Law Drafting
21
Privasi • Privacy is the right of individuals to control how information about them is shared, distributed, and used by other parties. • Keleluasaan pribadi; data/atribut pribadi • Persoalan yang menjadi perhatian: – Informasi personal apa saja yang dapat diberikan kepada orang lain – Apakah pesan informasi pribadi yang dipertukarkan tidak dilihat oleh pihak lain yang tidak berhak – Apakah dan bagaimana dengan pengiriman informasi pribadi yang anonim.
• Implikasi sosial: – Gangguan spamming/junk mail, stalking, dlsb yang menggangu kenyamanan 11/19/2008
Cyber Law Drafting
22
Anonymity • Anonymity is the ability of individuals to interact with others without letting those other parties have any knowledge of their identity. As such, anonymity is a sufficient but not a necessary condition for achieving privacy.
11/19/2008
Cyber Law Drafting
23
Anonymity - contd • Identity can be important if a commercial dispute arises, if a crime or tort is suspected, or for taxation and other legitimate government purposes. • Anonymity is perceived as undesirable when it becomes an enabler of such activities as libel (fitnah), distributing pornography to minors, or engaging in money laundering. • The Internet amplifies these conflicting needs by simultaneously making it easier to track and monitor individuals (sometimes invisibly) and making it easier for people to act anonymously. • Anonymity on the Internet has positive as well as negative social value, suggesting that a blanket prohibition is unlikely
11/19/2008
Cyber Law Drafting
24
Identitas • Identitas adalah atribut yang bersifat unik untuk membedakan sesuatu, seseorang/pihak dan sesuatu atau orang/pihak lainnya.
11/19/2008
Cyber Law Drafting
25
Prinsip Umum
The sensitivity of the information (e.g., whether individuals would suffer harm or embarrassment as a result of the disclosure); The public interest in the disclosure; The rights and expectations of individuals to have their personal information kept confidential; The public's interest in maintaining general standards of confidentiality of personal information; and The existence of safeguards against unauthorized redisclosure or use
11/19/2008
Cyber Law Drafting
26
Perlindungan Privasi Universal • Penyebaran informasi pribadi perlu dibatasi menurut tujuan penggunaannya dan harus diperoleh dari sumber yang sah, berisikan data yang akurat, dilindungi dengan baik dan secara transparan; • Informasi pribadi tidak boleh untuk bisnis selain dari tujuan semula perolehannya; • Dalam memperoleh informasi pribadi, pengguna untuk tujuan bisnis harus memberitahukan kepada pemilik data tentang tujuan penggunaannya. • Pengguna informasi untuk tujuan bisnis harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi data pribadi dan melakukan pengawasan yang memadai atas petugas yang memegang data pribadi.
11/19/2008
Cyber Law Drafting
27
Lingkup Perlindungan Privasi di Cyberspace Pengumpulan (Collecting) Pemanfaatan (Use) Maksud pemanfaatan (Purpose) Kepada siapa informasi dipertukarkan (Whom share) Perlindungan data (Protection of data) Pengiriman melalui e-mail (Sending via Email) Cookies
11/19/2008
Cyber Law Drafting
28
Undang – Undang Perlindungan Privasi • Jerman (1970); Swedia (1973); EEC (1980); OECD: Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flows (1980); Council of Europe: Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data (1981). • USA: Privacy Act (1974) • Jepang (1995) 11/19/2008
Cyber Law Drafting
29
DUTY OF CARE
11/19/2008
Cyber Law Drafting
30
Kelalaian (negligence) • Tindakan sengaja atau tidak sengaja yang tidak memenuhi standar hukum yang dapat menimbulkan resiko atau kerugian bagi pihak lain, baik yang terikat dalam kontrak, statuta, keputusan judisial, atau hubungan saling bergantungan antar sesama anggota masyarakat. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
31
Bentuk Kelalaian • Kelalaian dalam membuat pernyataan secara online (negligent misstatement). • Peralatan yang tidak berfungsi dengan baik (equipment malfunctions). • Kelalaian yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang tak tergantikan. • Kelalaian yang menyebabkan gangguan keselamatan atau hilangnya nyawa manusia. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
32
Derajat Kelalaian • Kelalaian karena tidak mengetahui standar hukum yang berlaku; • Mengetahui standar hukum yang berlaku dan tidak sengaja; • Mengetahui standar hukum yang berlaku dan sengaja.
11/19/2008
Cyber Law Drafting
33
PERLINDUNGAN DAN PERAWATAN DATA
11/19/2008
Cyber Law Drafting
34
Perlindungan Data • Komunikasi elektronik melalui Internet menimbulkan resiko yang perlu diketahui oleh semua penggunanya. • Data yang dihasilkan dari transaksi aplikasi Internet atau SI rentan terhadap perubahan dan perusakan. • Perlu prosedur perlindungan dan perawatan data agar sewaktu diperlukan tindakan hukum, data tidak mengalami perubahan. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
35
BUKTI ELEKTRONIK
11/19/2008
Cyber Law Drafting
36
Kerangka pemikiran – catatan elektronik • Legislasi yang tidak mensyaratkan bukti formal (Belanda, Jerman, Portugal, Denmark) vs. yang mengharuskan adanya sistem tertentu agar catatan elektronik dapat diakui • Variasi sistem kedua: – Dokumen tertulis – Perancis, Belgia – Daftar alat pembuktian yang dapat diterima – Luxemburg, Junani – “Hearsay’ dan Best Evidence Rules (BER) – penganut common law
• Syarat BER – Komputer bekerja sesuai fungsinya dengan benar – Informasi yang terdapat dalam sistem komputer tidak mengalami perubahan, baik selama tersimpan,maupun ketika diambil sebagai alat bukti.
11/19/2008
Cyber Law Drafting
37
Alat bukti • UU 8/1981, (KUHAP) Pasal 184 • Alat bukti yang sah ialah: – – – – –
Keterangan saksi Keterangan ahli Surat Petunjuk Keterangan terdakwa
• Catatan elektronik belum diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan 11/19/2008
Cyber Law Drafting
38
TRANSAKSI DAN KONTRAK ELEKTRONIK
11/19/2008
Cyber Law Drafting
39
UNCITRAL Model Law • United Nation Commission on International Trade Law, June 1996 – Menetapkan aturan yang untuk memvalidasi pengakuan terhadap kontrak yang dilakukan melalui sarana electronik • Offer and acceptance • Proof of Contract • Enforcement of Contract (Jurisdiction)
– Data Message: informasi yang dihasilkan, dikirm, diterima, atau disimpan dalam sistem elektronik, optikal atau sarana sejenis termasuk, namun tidak terbatsa pada, EDI, e-mail, telegram, telex, atau telecopy. – Pengakuan informasi elektronik dalam bentuk Data Message sebagai bukti transaksi sama derajatnya dengan alat bukti lainnya. – Perlunya tanda tangan elektronik, otentikasi, dan jaminan integritas data. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
40
Prinsip Umum • Para pihak bebas menetapkan hubungan kontrak • Technology neutral dan forward looking • Penyesuaian peraturan dan perundangan yang ada • Praktek bisnis melibatkan semua sektor, yang hitech maupun lowtech. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
41
SISTEM KOMPUTER YANG DILINDUNGI
11/19/2008
Cyber Law Drafting
42
Alasan Perlindungan • Gangguan penggunaan komputer / Internet di lingkungan instansi pemerintah tertentu yang bersifat strategis (aplikasinya dan instansinya) berdampak pada gangguan stabilitas ekonomi, pertahanan dan keamanan bahkan kedaulatan.
11/19/2008
Cyber Law Drafting
43
Terima Kasih
[email protected]
11/19/2008
Cyber Law Drafting
44
