Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer PERBANAS
Cyber Law Drafting Kuliah Sessi – 6: UU-RI Terkait Cyberlaw
Dosen: Ir. Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, SE, MSi, MPP
Agenda • Kelompok UU HaKI – Hak Cipta – Merek Dagang – Paten
• • • • • •
Telekomunikasi Kebebasan Memperoleh Informasi Publik Penyiaran KUH Pidana & Perdata KUHAP Dan lain – lain: – Money Laundering – Psikotropika
11/19/2008
Cyber Law Drafting
2
Alasan Keterkaitan • Keterkaitan karena: – Substansi / Materi, – Lingkup Pengaturan – Subjek dan Objek Hukum – Sanksi dan Hukuman
11/19/2008
Cyber Law Drafting
3
RUU yang ada kaitannya dengan IT & menjadi Sumber: Kominfo prioritas DPRDPR-RI (1) • RUU Perubahan tentang Perseroan Terbatas (UU No.1/1995) • RUU Perubahan tentang Yayasan (UU No.16/2002) • RUU Perubahan tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU No.3/1982) • RUU Perubahan tentang Perbankan (UU No.10/1998) • RUU Perubahan tentang Pokok Agraria (UU No.11/1967) • RUU Perubahan tentang Pemerintah Daerah (UU No.22/1999) • RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi • RUU tentang Kerahasiaan Negara • RUU tentang Jaminan Hipotik Sekunder (Sekuritisasi) • RUU tentang Mata Uang • RUU tentang Transfer Dana Secara Elektronik Daftar dapat berubah jika ada pendapat dari Depkehham
11/19/2008
Cyber Law Drafting
KESEMUANYA DIKAITKAN DENGAN KESASIHAN DOKUMEN/BISA DISETARAKAN DENGAN DOKUMEN TERTULIS (HARDCOPY) YANG SESUAI 4 DENGAN PER.U.U.AN YANG BERLAKU
RUU yang ada kaitannya dengan IT & menjadi prioritas DPRDPR-RI (2) Sumber: Kominfo Daftar dapat berubah jika ada pendapat dari Depkehham
• • • • • • • • • • • • • •
RUU tentang Restrukturisasi Perbankan RUU tentang Perusahaan Pembiayaan Ekspor Indonesia RUU tentang Perdagangan RUU tentang Kitab Undang undang Hukum Perdata RUU tentang Hukum Acara Perdata RUU tentang Wakaf KESEMUANYA DIKAITKAN DENGAN KESAHIHAN DOKUMEN/BISA DISETARAKAN DENGAN RUU tentang Jabatan Notaris DOKUMEN TERTULIS (HARDCOPY) YANG SESUAI DENGAN PER.U.U.AN YANG BERLAKUCC RUU tentang Balai Harta Peninggalan RUU tentang Wakaf RUU tentang Hubungan Antara Lembaga Negara RUU tentang Pemerintahan Umum RUU tentang Sistem Perpustakaan Nasional RUU tentang Hak Milik Atas Tanah RUU tentang Susunan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
11/19/2008
Cyber Law Drafting
5
Kelompok UU HAKI • UU-RI Nomor 29 tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman. • UU-RI Nomor 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. • UU-RI Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri. • UU-RI Nomor 32 tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. • UU-RI Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten. • UU-RI Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merk. • UU-RI Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta
11/19/2008
Cyber Law Drafting
6
UU UU 15/2002 UU 5/94 Tindak Pidana Jasa Penitipan KUHPer kearsipan Pencucian Uang UU 16/2002 UU 01/95 Yayasan KUHP UU 19/2002 Perseroan Hak Cipta Terbatas UU 11/67 UU 3/82 Pokok UU 10/98 Wajib Daftar Agraria Perbankan Perusahaan
UU 18/2002 Penelitian & Penggunaan IPTEK
11/19/2008
RUU KMI
RUU Transfer Dana
Cyber Law Drafting
UU 15/2001 Merek
UU 8/97 UU 36/99 Dokumen Telekomunikasi UU 32/2000 Perusahaan DTLST UU UU 22/99 Sisdiknas UU 31/2000 Otoda UU 30/2000 Desain Industri Rahasia Dagang
PP RUU PP ITE
RUU Kerahasiaan Negara
UU 14/2001 UU 14/2001 Paten Paten
RUU lainnya
Sumber: Kominfo
7
CONTOH MATERI UU-RI TERKAIT CYBERLAW
11/19/2008
Cyber Law Drafting
8
UU 32/2002, UU 36/1999, RUU-ITE • Penyiaran – Penyiaran adalah kegiatan pemancar-luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
• Telekomunikasi – Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
• Teknologi Informasi – Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
9
UU 32/2002, RUU-ITE, RUU KMIP • Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. • Informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik yang diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya. • Informasi adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan, fakta-fakta, data atau segala sesuatu yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur melalui bentuk dokumen dalam format apapun atau ucapan pejabat publik yang berwenang.
11/19/2008
Cyber Law Drafting
10
CONTOH SUBJEK DAN OBJEK HUKUM UU-RI TERKAIT CYBERLAW
11/19/2008
Cyber Law Drafting
11
UU 8/99, UU 1/95 • Perlindungan Konsumen – Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
• Perseroan terbatas – PerseroanTerbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yangseluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalamUndang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
12
Pasal 76 UU 19/2002 Undang-undang ini berlaku terhadap: • •
•
semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia; semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia; semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan: – negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau – negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.
11/19/2008
Cyber Law Drafting
13
RUU - ITE • Pasal 2 – Undang – undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang – undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesi, yang memiliki akibat hukum di Indonesia.
11/19/2008
Cyber Law Drafting
14
CONTOH LINGKUP UU-RI TERKAIT CYBERLAW
11/19/2008
Cyber Law Drafting
15
UU Merek & Paten • Merek – Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka – angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
• Paten – Hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakanya. (Pasal 1 ayat 1, UU 14/2001).
11/19/2008
Cyber Law Drafting
16
UU Hak Cipta • Hak Cipta – Hak ekslusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. – Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi – fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk penyiapan dalam merancang instruksi – instruksi tersebut.
11/19/2008
Cyber Law Drafting
17
Keterkaitan Sanksi dan Hukuman • Jenis pelanggaran/kejahatan yang akan diatur dalam UU yang lebih baru tidak boleh bertentangan dengan jenis pelanggaran/kejahatan yang telah diatur dalam UU lainnya yang telah ada. • Magnitude sanksi dan hukuman (Ketentuan Pidana) untuk pelanggaran/kejahatan sejenis, perlu memperhatikan perundangan yang sudah terlebih dahulu ada. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
18
Terima Kasih
[email protected]
11/19/2008
Cyber Law Drafting
19
