Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer PERBANAS
Cyber Law Drafting Kuliah Sessi – 4: Prosedural dan Kelembagaan
Dosen: Ir. Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, SE, MSi, MPP
Agenda • Isu Prosedural • Jurisdiksi • Ekstradisi • Venue • Conflict of Laws • Otoritas Sertifikasi • Penyidikan • Sanksi dan Hukuman • Kewenangan Penegak Hukum 11/19/2008
Cyber Law Drafting
2
ISU PROSEDURAL
11/19/2008
Cyber Law Drafting
3
Antisipasi Sistem Hukum Pidana Terhadap Cybercrime • Definisi kejahatan yang dilakukan melalui sarana TI; • Berlakunya hukum pidana Negara tertentu terhadap kejahatan transnasional melalui penggunaan TI; • Pembuktian hukum atas kasus – kasus kejahatan melalui sarana TI 11/19/2008
Cyber Law Drafting
4
Beberapa Isu Prosedural • • • • • •
Yurisdiksi Tempat Pengadilan (Venue) Konflik Hukum Penyidikan Intersepsi Preservasi Data
11/19/2008
Cyber Law Drafting
5
YURISDIKSI
11/19/2008
Cyber Law Drafting
6
Yurisdiksi • Kekuasaan mengadili; kekuasaan hukum; lingkup kuasa kehakiman, peradilan. Kewenangan kehakiman untuk mengadili suatu kasus hukum. • Dalam kondisi tertentu, tersangka tidak berada (lagi) di wilayah hukum terjadinya perkara. • Gagasan untuk harus menghadirkan terdakwa ke muka pengadilan seringkali mengurangi rasa keadilan. • Kekuasaan peradilan dapat menerapkan tindakan hukum kepada non-resident, non-warga negara (yurisdiksi ekstrateritorial / long-arms jurisdiction) 11/19/2008
Cyber Law Drafting
7
Jangkauan Yurisdiksi • Dalam menentukan apakah pengadilan luar negeri dapat menerapkan jurisdiksinya untuk menangani kasus di dalam negeri atau sebaliknya, perlu dilihat foreseeability-nya. • A person may be subject to a court’s jurisdiction and judgement if he [has] certain minimum contacts with [the territory of the forum] such that the maintenance of the suit does not offfend “traditional notions of fair play and substantial justice”. • Kejahatan cyber sering menimbulkan masalah yurisdiksi hukum, pihak manakah yang memiliki hak yang seharusnya didahulukan jika timbul dispute. • Multiple jurisdictions
11/19/2008
Cyber Law Drafting
8
Prinsip Yurisdiksi Hukum Pidana dalam Kejahatan Cyber • Prinsip – prinsip: – Teritorialitas; – Nasionalitas – Universalitas
• Prinsip umum hukum internasional mengakui pilihan yurisdiksi khukum pidana cybercrime yang bersifat transnasional merupakan wewenang Negara “locus delicti” dilihat dari nasionalitas pelaku atau korban, atau tempat di mana sarana teknologi komputer itu digunakan. • Yurisdiksi yang bersifat opsional, Negara lain yang dirugikan dapat mengajukan klaim yurisdiksi. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
9
Yurisidksi Sesuai Convention on Cybercrime CoE • Kejahatan tersebut dilakukan di dalam batas territorial negara ybs; • Dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara berbendera Negara ybs; • Dilakukan di atas pesawat udara yang terdaftar atas nama Negara ybs; atau • Dilakukan oleh warga negara dari Negara ybs, jika kejahatan diancam pidana oleh negara di mana kejahatan dilakukan atau dilakukan di luarbatas wilayah Negara. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
10
Yurisdiksi dan Locus Delicti • Tindak pidana dilaksanakan di lebih dari satu negara locus delicti dan berdampak pada Negara ybs; • Tindak pidana dilaksanakan di negara locus delicti, tetapi bagian terpenting dari kejahatan tersebut dilakukan di negara lain, dan menimbulkan korban warga negara asing; dan • Tindak pidana dilakukan di satu Negara tetapi berdampak terhadap negara lain. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
11
EKSTRADISI
11/19/2008
Cyber Law Drafting
12
Landasan dan Ketentuan Ekstradisi • Merupakan wujud kerja sama internasional dalam penegakan hukum; • Prinsip ekstradisi didasarkan pada pengakuan atas Yurisdiksi dan Kedaulatan Negara • Berlaku prinsip double criminality dan minimum penalty. • Berlaku prinsip resiprositas dalam mutual assistance. • Peraturan perundang – undangan TI perlu memasukkan ketentuan mengenai mutual assistance in criminal matters dan ketentuan mengenai ekstradisi. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
13
VENUE
11/19/2008
Cyber Law Drafting
14
Tempat Pengadilan • Penentuan pengadilan yang tepat untuk penanganan kasus – kasus kejahatan ditetapkan berdasarkan di mana kejahatan itu dilakukan. • Tempat yang tepat ditentukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor: unsur dan sifat kejahatan, lokasi terjadinya, ketersediaan fakta/bukti yang akurat.
11/19/2008
Cyber Law Drafting
15
CONFLICT OF LAWS
11/19/2008
Cyber Law Drafting
16
Benturan Hukum • Dalam konteks konvensional, hak dan kewajiban subjek hukum ditentukan berdasarkan negara tertentu. • Dalam konteks cyber, terdapat peluang ketentuan di atas tidak dapat dilaksanakan – conflict of laws
11/19/2008
Cyber Law Drafting
17
OTORITAS SERTIFIKASI
11/19/2008
Cyber Law Drafting
18
Otoritas Sertifikasi • Perlunya jaminan keaslian atribut/ identitas para pihak yang bertransaksi melalui Internet. • O/S dapat dibentuk dengan kewenangan yang dilimpahkan dari Pemerintah maupun para pihak. • O/S tidak berfungsi sebagai mediator jika terjadi dispute • Dalam suatu negara keberadaan O/S bersifat opsional. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
19
PENYIDIKAN
11/19/2008
Cyber Law Drafting
20
Penyidikan • Penyidikan kasus sengketa Internet (cyber-dispute) dan atau kejahatan cyber (cyber-crime) mengikuti ketentuan peraturan perundang – undangan yang sudah ada/berlaku, kecuali jika dalam keadaan tertentu ketentuan yang ada tersebut tidak dapat dilaksanakan,
11/19/2008
Cyber Law Drafting
21
SANKSI DAN HUKUMAN
11/19/2008
Cyber Law Drafting
22
Kriteria dalam menentukan kerasnya hukuman • Kerugian Keuangan – Deteksi dan investigasi intrusi – Menentukan data yang dirusak – Pemulihan data – Hilangnya peluang penjualan – Penurunan produktivitas – Menghilangkan back door
• Karakteristik Korban • Invasi Privasi dan Data yang Hilang • Kondisi Mental Pelaku kejahatan
• Kerugian Fisik – Individu, – Keselamatan Publik – Kerusakan Infrastruktur Nasional 11/19/2008
Cyber Law Drafting
23
Menentukan Sanksi dan Hukuman Yang Tepat • Setiap pelaku kejahatan cyber harus dihukum secara efektif, sebanding (proportionate) dan menimbulkan efek jera, termasuk diterapkannya hukuman kurungan. • Dalam kejahatan cyber yang dilakukan korporasi, selain pelaku utama, pimpinan korporasi dapat menjadi subjek hukum yang dapat diberi sanksi atau hukuman. • Dalam menetapkan ketentuan besarnya (magnitude) hukuman, pembuat peraturan perundang – undangan perlu memperhatikan prinsip harmonisasi hukum. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
24
KEWENANGAN PENEGAK HUKUM
11/19/2008
Cyber Law Drafting
25
Pertimbangan Dalam Prosedur Investigasi dan Penegakan Hukum • Penegak hukum harus menghormati pentingnya hak privasi. • Hukum dapat menetapkan penyidik hanya menggunakan kewenangan investigatif untuk satu kasus tertentu yang sedang ditangani. • Hukum dapat menetapkan batasan penggeledahan dan penangkapan, dalam hal tertentu, penyidik diwajibkan memberi tahu (declare) informasi apa saja yang sedang mereka cari. • Jika diperlukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyidik dapat melakukan intersepsi terhadap konten komunikasi yang sedang berlangsung. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
26
Terima Kasih
[email protected]
11/19/2008
Cyber Law Drafting
27
