Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer PERBANAS
Cyber Law Drafting Kuliah Sessi – 1: Dasar – dasar Pembentukan Hukum
Dosen: Ir. Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, SE, MSi, MPP
Agenda • Norma Hukum • Proses pembentukan Undang - Undang • Bentuk Luar Peraturan Perundang – undangan • Bagian – bagian Esensial Peraturan Perundang - undangan • Pengundangan dan Daya Ikat • Bahasa Indonesia Dalam Perundang – undangan 11/19/2008
Cyber Law Drafting
2
NORMA HUKUM
11/19/2008
Cyber Law Drafting
3
Definisi Dan Lingkup Norma Hukum • Norma = pedoman, patokan, aturan: ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun lingkungannya. • Norma adat, agama, moral, hukum • Norma hukum dibuat secara tertulis atau tidak tertulis, bersifat mutlak dan mengatur (regeling). • Norma statik (nomostatics)dan norma dinamik (nomodynamics) bersumber pada norma dasar (fundamental norm). • Hukum termasuk norma dinamik, dilihat dari pembentukannya dan penghapusannya. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
4
Dinamika norma hukum vertikal dan horizontal • Hukum sah apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi (vertikal). Hukum membentuk suatu hirarki. • Norma hukum horizontal, penarikan norma hukum untuk kejadian lainnya yang dianggap serupa (analogi). 11/19/2008
Cyber Law Drafting
5
Perbedaan norma hukum dan norma – norma lainnya • Norma hukum bersifat heteronom, datang dari luar diri kita sendiri. • Norma hukum dapat dilekati dengan sanksi pidana ataupun sanksi pemaksa secara fisik, sedangkan norma lain tidak. • Dalam norma hukum sanksi pidana atau sanksi pemaksa dilaksanakan oleh aparat negara.
11/19/2008
Cyber Law Drafting
6
Norma hukum umum dan norma hukum individual • Melihat suatu norma hukum dari segi alamat yang dituju. • Norma hukum umum ditujukan untuk orang banyak dan tidak tertentu: “Barangsiapa…” atau “Setiap orang..” atau Setiap warga negara…” • Norma hukum individual ditujukan pada seseorang, beberapa orang, atau banyak orang yang telah tertentu, nama dan atributnya. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
7
Norma hukum abstrak dan norma hukum konkret • Norma hukum dilihat dari hal yang diatur atau perbuatannya. • Norma hukum abstrak, melihat perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret, misalnya: mencuri, membunuh, menipu. • Norma hukum konkret, melihat perbuatan seseorang secara lebih nyata, misalnya: “mencuri komputer merk Toshiba yang ditaruh di atas meja di dalam kamar nomor 2130”. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
8
Kombinasi norma hukum • Norma hukum umum – abstrak – Setiap orang dilarang membajak piranti lunak
• Norma hukum umum – konkret – Setiap orang dilarang mencuri kartu kredit miliki Bill Bates.
• Norma hukum individual – abstrak – Bill Bates yang bertempat tinggal di Puri Sineas, Jalan Sinetron Nomor 007, Jakarta Utara dilarang mencuri.
• Norma hukum individual – konkret – Bill Bates yang bertempat tinggal di Puri Sineas, Jalan Sinetron Nomor 007, Jakarta Utara diberi ijin membuka warung Internet di atas lahan tanah yang terletak di Jalan Artis nomor 10, Ciledug Tangerang.
11/19/2008
Cyber Law Drafting
9
Einmahlig dan Dauerhaftig • Norma hukum dilihat dari segi daya berlaku. • Einmahlig, berlaku hanya satu kali, bersifat menetapkan. Contoh: penetapan bagi seseorang sebagai jaksa. • Dauerhaftig, berlaku terus menerus sampai dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Contoh: peraturan perundang – undangan.
11/19/2008
Cyber Law Drafting
10
Peraturan Perundang-undangan • Norma hukum yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan adalah norma hukum yang bersifat umumabstrak dan berlaku terus menerus. • Penetapan merupakan norma hukum yang bersifat individual konkret dan einmahlig. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
11
Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan • Dilihat dari wujudnya. • Norma hukum tunggal, berdiri sendiri dan tidak diikuti norma hukum lainnya, berisi suatu suruhan (das Solen) mengenai bagaimana harus bertindak. Contoh: Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi (Pasal 14 UUD 1945). • Norma hukum berpasangan terdiri dari primer dan sekunder. Primer berisi aturan/patokan bagaimana manusia harus berperilaku di dalam masyarakat. Sekunder berisi tata cara penanggulangan apabila primer tidak dipenuhi. • Sekunder memberikan pedoman bagi penegak hukum untuk bertindak apabila primer tidak dipenuhi. Sekunder mengandung sanksi. Contoh: "Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain dihukum penjara setinggi – tingginya 25 tahun.”
11/19/2008
Cyber Law Drafting
12
Kausalität versus Zurechnung • Norma hukum primer dan sekunder bukan hubungan sebab – akibat (kausalität). • Merupakan hubungan pertanggung – jawaban perbuatan (Zuhrechnung)
11/19/2008
Cyber Law Drafting
13
Validity dan Efficacy • Suatu norma berlaku apabila memiliki daya laku karena mempunyai keabsahan (validity/geltung), sesuai yang dipersyaratkan. • Suatu norma hendaknya memiliki daya guna (efficacy) secara efektif, apakah norma diatati atau tidak. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
14
PROSES PEMBENTUKAN UNDANG - UNDANG
11/19/2008
Cyber Law Drafting
15
Tahapan Pembentukan UU • Proses pembentukan Undang – undang terdiri atas tiga tahap: – Proses penyiapan rancangan undang – undang, merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan Pemerintah atau DPR; – Proses mendapatkan persetujuan, merupakan pembahasan di DPR; – Proses pengesahan (oleh Presiden) dan pengundangan (oleh Menteri Sekretaris Negara atas perintah Presiden). 11/19/2008
Cyber Law Drafting
16
BENTUK LUAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
11/19/2008
Cyber Law Drafting
17
Bentuk Luar Sesuai Fungsi • Bentuk luar peraturan perundang – undangan agar memenuhi fungsinya sebagai pengenal, dibagi atas: – Penamaan • Uraian singkat tentang isi, didahului dengan penyebutan jenis, nomor, tahun pembentukan, dan judul.
– Pembukaan • Terdiri atas, konsideran, dasar hukum pembentukannya, dan judul peraturan perundang – undangan tersebut.
– Batang tubuh, dan • Memuat rumusan yang merupakan materi muatan peraturan perundang – undangan tersebut.
– Penutup • Berisi rumusan perintah pengundangan, pengesahan, penandatanganan dari pejabat berwenang, dan penyebutan Lembaran Negara. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
18
BAGIAN ESENSIAL PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
11/19/2008
Cyber Law Drafting
19
Penamaan • Selalu ditulis dalam huruf besar, bagi rancangan peraturan perundangan – undangan nomor dan tahun pembentukannya tidak dituliskan • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN • RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …TAHUN… TENTANG TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI
11/19/2008
Cyber Law Drafting
20
Pembukaan • Terdiri atas: – Lembaga yang membentuk; – Konsiderans “Menimbang”; • Memuat pokok pikiran yang merupakan konstatasi fakta
– Dasar hukum “Mengingat”; • Landasan yuridis bagi pembentukan peraturan perundang – undangan tersebut
– Memutuskan; – Menetapkan; – Judul dari peraturan perundang – undangan. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
21
Batang Tubuh • Dirumuskan dalam pasal – pasal, dikelompokkan dalam BAB-BAB. Suatu pasal dapat dibagi dalam ayat-ayat, satu ayat hanya mengatur satu hal yang dirumuskan dalam satu kalimat.
• Disusun sebagai berikut: – Ketentuan Umum, – Ketentuan materi yang diatur, – Ketentuan Pidana, (tidak mutlak, tergantung keperluan) – Ketentuan Peralihan, – Ketentuan Penutup. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
22
Ketentuan Peralihan • Bersifat transito, mengatur mengenai penyesuaian keadaan sekarang dan yang baru, secara garis besar meliputi ketentuan tentang: – penerapan sejak masa berlaku; – pelaksanaan secara berangsur; – penyimpangan untuk sementara waktu – aturan khusus. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
23
Ketentuan Penutup • Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang diikut-sertakan dalam melaksanakan peraturan perundang – undangan, • Bersifat menjalankan (execute) dan mengatur (legislate) kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan • Ketentuan tentang pemberian nama singkat (citeer titel) • Ketentuan tentang saat mulai berlaku 11/19/2008
Cyber Law Drafting
24
PENGUNDANGAN DAN DAYA IKAT
11/19/2008
Cyber Law Drafting
25
Daya Ikat • Peraturan perundang-undangan baru dapat berlaku mengikat umum apabila telah diundangkan dalam Lembaran Negara atau diumumkan dalam Berita Negara. • Setiap orang dianggap mengetahui undang – undang, ketidak-tahuan seseorang terhadap undang – undang tidak memaafkannya.
11/19/2008
Cyber Law Drafting
26
BAHASA INDONESIA DALAM PERUNDANG – UNDANGAN
11/19/2008
Cyber Law Drafting
27
Kaidah Bahasa Indonesia • Penulisan perundang – undangan tetap harus tunduk kepada kaidah Bahasa Indonesia yang berlaku. • Tidak boleh: o mengandung makna ganda; o kabur; o terlalu luas maknanya; • Perhatikan: – Ketidak-tepatan kata dan ungkapan; – Ketidak – tepatan kepentingan; – Kalimat yang berlebihan, bertele – tele, kacau; – Ketiadaan tanda baca untuk kalimat panjang. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
28
AZAS – AZAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUDANGAN YANG PATUT
11/19/2008
Cyber Law Drafting
29
Azas – azas Formal (Hamid S Atamimi) • • • • • •
Tujuan yang jelas; Perlunya pengaturan; Organ/lembaga yang tepat; Materi muatan yang tepat; Dapat dilaksanakan; dan Dapat dikenali.
11/19/2008
Cyber Law Drafting
30
Azas – azas Material • Azas Sesuai dengan: – Citra Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara; – Hukum Dasar Negara; – Prinsip-prinsip Negara Berdasar Atas Hukum; – Prinsip-prinsip Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi. 11/19/2008
Cyber Law Drafting
31
Terima Kasih
[email protected]
11/19/2008
Cyber Law Drafting
32
