KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG RSBI/SBI PADA MASA YANG AKAN DATANG Disusun oleh : Rahmat Makalah disajikan pada seminar yang dilaksanakan oleh Fakultas Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada tanggal 26 Februari 2011 dalam rangkaian acara Diesnatalis Universitas Sebelas Maret di Solo Pendahuluan Kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) merupakan bagian dari sistem pembinaan pendidikan dalam penerapan standar sistem pendidikan nasional pendidikan dalam konteks persaingan global. Penetapan kebijakan ini sangat bermakna dalam sejarah perkembangan pendidikan di negeri ini. Karena setelah merdeka 65 tahun, baru kali ini Indonesia secara formal mencanangkan program untuk meraih kesetaraan bahkan meraih keunggulan mutu pendidikan pada persaingan global. Penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional (SBI) yang didahului dengan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menjadi kebutuhan mendesak. Membangun sekolah yang sudah memenuhi seluruh SNP serta diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara pembangunan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.
SBI adalah sekolah yang telah memenuhi SNP dan diperkaya dengan keungulan mutu tertentu dari negara maju.
maju1 merupakan modal dasar
Dalam konteks ini pelaksanaan program RSBI/SBI pada hakekatnya merupakan strategi alternatif perbaikan mutu pendidikan dalam memenuhi hak tiap warga negara sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dari sisi lain RSBI/SBI merupakan kebijakan memeratakan mutu sekolah di seluruh penjuru tanah air dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing lulusan dari tiap daerah yang memenuhi keunggulan yang setara untuk memperoleh kesempatan belajar yang luas pada sekolah-sekolah unggul di tanah air.
Kebijakan penyelenggran SBI merupakan alternatif perbaikan mutu pendidikan dalam menyetarakan mutu sumber insani dalam konteks naional dalam persaingan global
Dilihat dari kepentingan otonomi daerah, penyelenggaraan RSBI/SBI menjadi medan persaingan antar-daerah untuk mewujudkan keunggulan sumber daya insani, meningkatkan nilai modal dasar pembangunan agar lebih kompetitif pada masa kini dan pada masa mendatang. Karena itu, pemerintah daerah sesungguhnya memiliki kepentingan strategi dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan RSBI/SBI sebagai media untuk
1
Permendiknas Nomor 78/2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rintisan Bertaraf Intenasional
mengembangkan mutu sumber daya manusia pada tingkat nasional serta dalam memenuhi keunggulan pada taraf global. Nilai Kebijakan Pemikiran yang sejalan dengan kosep kebijakan pembaharuan sekolah menurut Thomas J. Sergovanni 2 terdapat empat nilai yang cukup kuat yang berpasangan serta melekat dalam sistem pembaharuan sekolah, yaitu, excellence (keunggulan), liberty (kebebasan), equity (keadilan, kewajaran), dan efficiency (efisiensi).
Nilai yang mendasari kebijakan pendidikan menurut Sergovanni: excellence, liberty, equity, efficiency
Komposisi keempat nilai tersebut dipasangkan dalam posisi dua bidang yang membentuk pasangan yang variatif dan bersebrangan seperti yang terlihat pada diagram di bawah ini. Diagaram Nilai Dasar Pembaharuan Kebijakan Pendidikan Excellence Keunggulan
Bureaucratic Elitism
Decentralized Elitism
Liberty Kebebasan
Eficiency Efisiensi
Bureaucratic Liberalism
Egalitarian Liberalism
Equity Keadilan/ Kewajaran
Perpaduan nilai keunggulan dengan kebebasan menghasilkan komposisi desentralisasi-elitis, perpaduan kebebasan-keadilan menghasilkan komposisi kebebasansetara, nilai keadilan-efisiensi menghasilkan komposisi birokratis-liberal, dan nilai keunggulan dengan efisiensi menghasilkan komposisi birokratis-elitis. Kebijakan pengelolaan SBI memiliki sifat dasar desentralisasi-elitis. Oleh karena itu, standar menetapkan pada tiap kabupaten/kota minimal terdiri atas satu sekolah pada tiap jenjang. Nilai desentralisasi-elitis tergambar pula dalam tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan kebijakan, yaitu untuk menghasilkan standar lulusan yang memiliki kompetensi sebagai berikut;
2
Thomas J Sergovanni, Martin Burlingame, Fred S. Coombs, Paul W. Thurston, 1987. Educational Governance and Administration, Second Edition, Prentice-Hall, Ind. Englewood Cliffs, New Jersey.
kompetensi sesuai SKL yang diperkaya dengan standar kompetensi negara maju; daya saing komparatif tinggi pada keunggulan lokal di tingkat internasional kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional; kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris; adaptasi dan kolaborasi internasional kemampuan menggunakan TIK3
Kebijakan penyelenggaraan SBI mendorong sekolah mengembangkan keunggulan lokal sesuai dengan potensi yang sekolah miliki. Sekolah dapat menentukan keunggulan secara mandiri. Pengalokasian sumber daya pendidikan dan kebebasan berekspresi dalam menentukan aktivitas pengembangan inovasi, kolaborasi, dan kompetisi pada tingkat satuan pendidikan. Efektivitas sekolah diukur dengan prestasinya dalam menghasilkan siswa yang dapat meraih prestasi akademik dan non-akademik serta kolaborasi pada tingkat nasional dan internasional. Nilai-nilai keunggulan itu tumbuh apabila sekolah telah menerapkan standar nasional pendidikan dengan efektif. Sekolah telah membangun suasana belajar dan proses belajar yang kondusif. Kebijakan ini juga menggariskan pentingnya mengembangkan budaya kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak. Untuk itu dibutuhkan usaha pengelola pendidikan untuk melakukan kompetisi yang teratur yang melibatkan tiap satuan pendidikan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. Penetapan standar kompetensi bidang TIK dan dan berbahasa Inggris telah membangkitkan kesadaran tentang pentingnya hal itu sebagai bekal siswa pada kehidupannya di masa depan. Dampak dari itu, penggunaan internet berkembang masif di seluruh sekolah penyelenggara. English Day diimplementasikan di hampir seluruh sekolah sekali pun belum dapat mendongkrak penguatan siswa berbahasa Inggris. Pelaksanaan pembelajaran bilingual yang sebagai karakter khusus RSBI di awal pelaksanaan kebijakan, menghadapi kendala karena penyiapan guru-gurunya diserahkan kepada sekolah secara mandiri. Penguatan upaya membangun jejaring kerja sama internasional menjadi bidang yang menarik perhatian sekolah. Sekolah yang memiliki kesiapan untuk membangun jejaring pada level internasional efektif memerankan liaison officer sehingga meningkatkan partisipasi para ahli dalam pengelolaan sekolah. Kunjungan kepala sekolah, guru, dan siswa ke sekolah mitra kerja di negara-negara lain bertambah. Hasil kompetisi siswa pada taraf internasional telah membuktikan bahwa anak bangsa berpotensi besar. Namun perkembangan itu belum sejalan percepatannya dengan mutu pelayanan belajar di sekolah-sekolah. Fokus perhatian pada atribut-atribut keunggulan telah menyerap perhatian sekolah namun pada bidang substansial seperti pada strategi pembelajaran dan sistem penjaminan mutu belum menunjukkan efektivitas sebagaimana yang diharapkan dalam prinsip-prinsip standardisasi pendidikan. Apa yang sesungguhnya terjadi dalam wilayah mikro seperti pada proses pengelolaan dan pembelajaran sehari-hari di sekolah dalam rangka mengubah visi menjadi aksi belum dapat terukur secara objektif. 3
Pemendiknas 78/2009 Pasal 2
Semua aktivitas pembaharuan itu telah meningkatkan kemandirian sekolah dalam menentukan kebijakan mutu dan strategi meraih keunggulan pada sistem sekolah secara nasional dan meningkatkan kemandirian sekolah dalam level nasional dan internasional.
Fokus Utama Implementasi Kebijakan Fokus utama implementasi kebijakan adalah menempatkan standar sebagai the rules of a fair game di sekolah. Aturan main itu seharusnya terbuka kepada publik. Sekolah menentukan indikator kunci efektivitas, mengukur tingkat efektivitas, menggunakan target mutu sebagai tantangan.4 Prinsip itu sesuai dengan pemikiran yang diungkapkan Ouglas B. Reeves. Secara empirik pembaharuan sekolah bertaraf internasional telah meningkatkan kecepatan pemenuhan standar sarana-prasarana. Luas lahan dan kelayakan gedung menjadi wacana utama pemenuhan standar. Di samping itu, kebersihan, kerindangan, dan keindahan sekolah berkembang cepat. Keunggulan sekolah dalam memenuhi standar ISO, sister school, dan kolaborasi internasional telah menjadi bidang yang sangat banyak menyerap perhatian. Meskipun demikian, pemerataan prestasi dalam kompetisi agaknya tidak mungkin dapat terwujud. Sekolah-sekolah yang memiliki kultur dengan kebutuhan berprestasi yang rendah terjebak dalam lingkar kebingungan mendapatkan alternatif solusi membangun daya kompetisi. Buah pikir Edward Salis tentang mutu ada dua aspek, yaitu, mengukur kesesuaian dengan spesifikasi dan kedua memenuhi kebutuhan Pemenuhan mutu meliputi dua pelanggan5. Pada kedua aspek itu terdapat dua kaidah yang kata kunci yaitu pengukuran dan menjadi perhatian sekolah yaitu pengukuran dan peningkatan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. pemenuhan. Penerapan prinsip pemenuhan standar melahirkan dua konsekuensi, yaitu, merumuskan rencana dan melaksanakan peningkatan mutu. Penerapan standar ISO dalam meningkatkan mutu pengelolaan dan pembelajaran menjadi strategi terpilih. Penerapan prinsip-prinsip ISO melalui penetapan kebijakan mutu dan penjaminan mutu dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah melalui penerapan manajemen modern.
memenuhi SKL nasional yang diperkaya standar negara maju, berkeunggulan lokal, memiliki daya kolaborasi dan kompetisi internasional : mampu berbahasa Inggris dan pengguna TIK
Meskipun begitu, harapan itu dapat terwujud jika sekolah menerapkan standar proses yang tercermin dalam proses dan dokumen. Yang terjadi pada saat ini berbagai instrumen pengukuran terjebak dalam penelusuran bukti fisik dalam bentuk dokumen.
4
Ouglas B. Reeves,2002. The Leader,s Guide to Standar: A Blueprint for Educational Equity and Excellence, The Jossey-Bass Education Series, A Wiley Imprint, San Francisco. 5 Edward Sallis,1993. Total Quality Management in Education. British Library Catalog in Publication Data, Great Britain by Biddles Ltd Guildford ank King,s Lynn.
Sekolah mulai membangun budaya mutu dengan menerapkan standar ISO. Model siklus pengendalian mutu Plan, Do, Check, Act6 sebagai proses pemecahan masalah merupakan konsep yang harus diintegrasikan dalam sistem pemenuhan standar dalam delapan standar nasional pendidikan. Di samping itu penetapan standar penyelenggaraan satuan pendidikan dengan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional. Penerapan standar sesungguhna mendorong sekolah lebih mandiri mengembangkan budaya dan pengambilan keputusan berbasis data. Sistem penyelenggaraan sekolah menerapakan model pengelolaan berbasis data sehingga pengelolaan sistem informasi hasil pengukuran dan evaluasi diri menempati posisi yang strategis terutama dalam menyediakan data yang digunakan dasar pengambilan keputusan. Profil Pengelolaan Data yang dari Direktorat Pembina SMA pada tahun 2009/2010 mengenai hasil evaluasi kinerja sekolah menunjukkan rata-rata kinerja sekolah sebagai berikut; Tabel Rata-Rata Kinerja SMA RSBI Dalam Pemenuhan Standar NO STANDAR 1 Pengelolaan 2 Kurikulum / Isi 3 Standar Kompetensi Lulusan 4 Proses Pembelajaran 5 Penilaian 6 Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7 Sarana dan Prasarana 8 Pembiayaan Jumlah
% 81,19% 85,86% 66,07% 82,64% 80,32% 73,61% 79,44% 74,37% 77,46%
Pada tabel di atas, kinerja sekolah dalam memenuhi standar SKL berada pada posisi terendah dibandingkan dengan kinerja pada standar yang lain. Penilaian kinerja sekolah dalam standar SKL diukur dengan pencapaian siswa dalam meraih sesuai kriteria ketuntasan, pencapaian rata-rata nilai UN, kompetensi siswa dalam meraih prestasi dalam kopetisi, siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi, dan penguasaan TIK serta Bahasa Inggris. Evaluasi kinerja hingga saat ini belum menyentuh data empirik yang sesungguhya berproses di sekolah. Data yang terhimpun lebih banyak diperoleh melalui penelusuran dokumen dan artefak yang dapat diamati oleh evaluator.
6
http://id.wikipedia.org/wiki/PDCA
Kendala dan Permasalahan Masalah yang lebih mendalam menunjukkan
dalam pengamatan pada beberapa sekolah
bahwa dalam sistem pengelolaan RSBI masih memperlihatkan berbagai
kelemahan utama yang fundamental seputar kebijakan penyelenggaran SBI, yaitu
1. Implementasi kebijakan tanpa dipersiapkan sumber daya manusianya terlebih dahulu
2. 3.
4.
5.
6. 7.
8.
secara terencana. Pembelajaran bilingual dicanangkan tanpa menyiapkan guru-guru yang berkompetensi. Sekolah belum menetapkan indikator kunci efektivitas pemenuhan standar terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu dan perbaikan mutu berkelanjutan. Pendidik dan tenaga kependidikan belum menguasai pengetahuan dan keterampilan menerapkan standar sehingga pemetaan target mutu lulusan belum sejalan dengan penyempurnaan kurikulum, penjaminan proses pembelajaran, pejaminan proses penilaian, dan peningkatan kompetensi pendidik yang sesuai dengan kebutuhan pencapaian target mutu. Pemetaan target mutu yang elitis seperti meraih pretasi internasional dan penetapan target pelayanan siswa secara keseluruhan belum mendapat pembagian yang proporsional. Memenangkan prestasi puncak dan pengembangan kerja sama internsional, misalnya, mendapat perhatian lebih besar daripada mengukur perkembangan belajar siswa secara berkala. Dampak dari perkembangan yang kurang sehat, serta rendahnya perhatian penyelenggara kebijakan terhadap pentingnya penyebaran informasi kinerja yang memenuhi target mutu, maka perkembangan ini berdampak pada keputusan politik. Perguruan tinggi terlambat mengantisipasi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang dibutuhkan program RSBI/SBI. Masalah pada tingkat makro, Pemerintah terlambat pula membangun model sekolah rujukan. Idealnya setiap keunggulan yang dapat dijadikan model pada sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara diangkat dan didesiminasikan. Dengan demikian pemodelan tidak perlu menunggu satu sekolah sempurna dalam memenuhi seluruh kriteria, namun setiap bagian mutu yang memenuhi harapan dapat dijadikan model. Dengan sifat yang elitis, desentralisasi dan ekslusif, RSBI mendapat apresiasi negatif dari publik pendidikan dan umum. Masalah ini diperparah dengan tumbuhnya penilaian bahwa dana yang disalurkan pemerintah serta yang dipungut dari masyarakat terlalu besar dibandingkan dengan output yang dapat sekolah wujudkan
Dalam bisnis waralaba standar sistem telah terbukti mampu diduplikasi, diadopsi, dan diadaptasi untuk menberikan pelayaan yang relatif sama. Pengembangan bisnis waralaba seperti Indomaret, Alfamart, hingga Kentucky Fried Chicken dan sejenisnya telah membuktikan efektivitas sistem standar yang disempurnakan melalui aplikasi standar secara empirik dapat menghasilkan unit-unit baru yang bermutu. Hingga saat ini kita belum mendapatkan model sistem 8 standar nasional pendidikan yang aplikatif dan praktis. Permendiknas masih perlu dijabarkan lebih lanjut pada berbagai
Prosedur Operasional Standar (POS) yang bisa diubah ke dalam bentuk aksi sehari-hari di sekolah. Kebijakan Pemerintah di Masa Mendatang Berbagai peraturan pemerintah memandu sekolah menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan.7 Terjaminnya pengelolaan RSBI bergantung pada kecerdasan pemangku kepentingan dalam menetapkan dan menterjemahkan visi dan misi ke dalam aksi. Harapan itu tidak sepenuhnya terwujud. Bersamaan dengan itu, pertumbuhan persepsi publik yang memburuk telah meningkatkan apresiasi politik yang lemah, maka pemerintah mendapat beban politis yang berat dalam penyelenggaraan kebijakan RSBI. Oleh karena itu, kebijakan untuk mendorong sekolah agar lebih efektif melaksanakan strategi pembaharuan mutu harus terus ditingkatkan, Sekolah tidak boleh surut dalam memenuhi nasional pendidikan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi, dan mengelola sistem informasi manajemen. Di samping itu satuan pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional. Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak satuan pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang: ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. Dengan memperhatikan permasalah yang ada tanpaknya kebijakan pemerintah ke depan akan melaksanakan beberapa kebijakan strategis sebagai berikut:
7
Mengevaluasi kinerja sekolah dalam pemenuhan standar, menyeleksi sekolah yang memenuhi kriteria SBI untuk dikukuhkan statusnya menjadi sekolah bertaraf internasional.
Melaksanakan pembinaan terhadap sekolah yang telah memenuhi kriteria SBI.
Menghentikan bantuan kepada sekolah yang telah dibantu dalam jangka waktu tertentu namun tidak menunjukkan kemajuan sesuai kriteria.
Mengalihkan bantuan kepada sekolah lain yang berpotensi untuk dibina sehingga berpotensi menjadi SBI.
Menyediakan ajang kompetisi dan kolaborasi.
Pengurangan jumlah bantuan dana untuk penyelenggaraan untuk tiap satuan pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 /2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Mendorong perguruan tinggi untuk menyediakan mutu sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan pengembangan RSBI.
Mengalihkan kewenangan pembinaan sebagian sekolah dari Kabupaten/Kota ke pemerintahan propinsi.
Berbagai isu dan alternatif solusi itu, menjadi pertimbangan yang terus dibicarakan para penimbang kebijakan pada hari-hari belakangan ini.
Succes story Kepala Sekolah Dalam Pengelolan RSBI/SBI Tugas utama kepala sekolah adalah mewujudkan keunggulan. Keunggulan utama adalah yang dapat memfasilitasi siswa belajar dan guru mengajar sehingga sekolah menghasilkan mutu lulusan sesuai dengan target yang direncanakan. Untuk mewujudkan keunggulan yang dikembangkan melalui kerja sama dengan pendidik dan tenaga kependidikan untuk memfasilitasi siswa mengembangkan potensi dirinya, maka kepala sekolah perlu memperhatikan berbagai kiat yang diangkat dari kesuksesan memegang tampuk kepemimpinan di sekolah. Kiat ini dikembangkan dari dasar pemikiran; Tinggi rendahnya prestasi sekolah bergantung pada tingkat keyakinan kepala sekolah dan warga sekolah dapat meraih target mutu. Sekolah yang sukses memiliki kepala sekolah yang terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Inti dari kepemimpinan Kepala sekolah adalah pengambil keputusan, baik sekali apabila menjadi yang dominan namun tidak mendominasi. Keberhasilan lebih ditentukan oleh kecerdasan emosional daripada oleh kecerdasan intelektual. Kuatnya belajar adalah melalui pengulangan dan kekerapan mengekspresikan buah pikiran kepada orang dalam sekolah sebagai organisasi pembelajar. Berdasarkan sejumlah pemikiran itu, dapat dikembangkan berbagai cerita sukses melakukan pembaharuan sekolah perlu memperhatikan kiat sukses sebagai berikut: Pertama, dalam mengembangkan kebijakan dan aksi kebijakan sekolah, kepala sekolah perlu mendefiniskan target yang tinggi yang dapat dijabarkan ke dalam aksi sehari-hari di sekolah. Target rendah akan membuat warga sekolah bekerja seadanya. Target akan lebih bermakna jika didesiminasikan kepada penyelenggaraan, ubahlah target kebijakan ke dalam tansaksi dan aksi individu atau kelompok.
Kedua, kemampuan profesional kepala sekolah ditentukan dengan pengetahuan yang selalu terbarukan dan keterampilan yang selalu diperbaiki. Pengetahuan dan keterampilan menerapkan standar merupakan bagian strategis yang perlu kepala sekolah pertajam bersamaan dengan usaha mengekspresikan dukungan terhadap pengembangan pengetahuan dan keterampilan guru dan siswa. Ketiga, meningkatkan mutu berkelanjutan memerlukan tenaga, pikiran, usaha, waktu , dan proses yang bertahap dan berkelanjutan. ‘Energi yang dibutuhkan untuk itu banyak. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu menjaga kekompakan dan kebersamaan agar tujuan tercapai. Keempat; banyak sekolah yang gagal mengembangkan keunggulan karena masing-masing individu bergerak sendiri-sendiri karena kepala sekolah kuang tepat dalam menempatkan diri di tengah dinamika perkembangan sekolah. Keharmonisan hubungan kerja, perasaan senasib dan sepenanggungan, rasa memiliki terhadap sekolah penting untuk dipupuk melalui program yang terencana dan diimplementasikan secara terkontrol. Rasa kebersamaan dalam mengejar target yang tinggi adalah modal penting mengembangkan keunggulan sekolah. Kunci sukses mengembangkan kebersamaan adalah melalui pengembangan komunikasi. Kelima; ulangilah sesuatu yang baik dan tambahlah kebaikan itu untuk menjadi kebiasaan hingga menjadi kultur di sekolah. Kuatnya pendidikan adalah melalui pengulangan dan mengembangkan kebiasaan baru yang adaptif terhadap pengemangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengulangan membuat kepala sekolah harus menjadi contoh, bukan sebagi pemberi contoh. Memberi peluang kepada setiap orang untuk mengekspresikan intuisinya, imajinasinya, serta pikirannya menjadi sebagian kunci sukses meraih keunggulan sekolah. Demikian uraian singkat ini, saya sajikan. Meskipun sedikit mudah-mudahan ada faedahnya. Terima kasih. DAFTAR BACAAN Edward Sallis,1993. Total Quality Management in Education. British Library Catalog in Publication Data, Great Britain by Biddles Ltd Guildford ank King,s Lynn. Ouglas B. Reeves,2002. The Leader,s Guide to Standar: A Blueprint for Educational Equity and Excellence, The Jossey-Bass Education Series, A Wiley Imprint, San Francisco. Thomas J Sergovanni, Martin Burlingame, Fred S. Coombs, Paul W. Thurston, 1987. Educational Governance and Administration, Second Edition, Prentice-Hall, Ind. Englewood Cliffs, New Jersey. Pemendiknas 78/2009 Pasal 2 Permendiknas Nomor 78/2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rintisan Bertaraf Intenasional Peraturan Pemerintah Nomor 17 /2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan http://id.wikipedia.org/wiki/PDCA
