1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengadaan, khususnya pengadaan barang/jasa pemerintah adalah proses yang penting dalam sistem belanja negara. Pada masa yang akan datang, proses itu akan menjadi semakin penting lagi, bahkan akan menentukan sukses tidaknya reformasi keuangan negara yang dewasa ini sedang dilakukan pemerintah. Peranan pengadaan barang/jasa dalam pemerintahan sangat strategis, namun dalam kenyataannya, kerap di dekati hanya dengan pendekatan taktis situasional. Pengadaan barang/jasa cenderung terjebak dalam penjara “harga” bahkan pembangunan kita pun begitu. Pemenuhan kebutuhan barang/jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang/jasa, disamping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam konstatasi ini, pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa menjadi praktek rutin (routin practice)1 baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
1
Yohanes Sagar Sinamora, Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia, Laksbang Justitia, Surabaya, 2013, Cet.Ke-II, Hlm.1.
2
Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter khusus dibandingkan dengan kontrak komersial atau kontrak privat pada umumnya. Pertama hubungan hukum yang dibentuk antara pemerintah dengan penyedia barang/jasa disamping hubungan kontraktual sekaligus berdimensi hukum privat dan hukum publik. Kedua kebebasan dalam mengatur hubungan hukum dan hubungan kontraktual bersifat terbatas, karena harus mengacu pada regulasi tersendiri tentang pengadaan barang/jasa pemerintah,2 yang mana secara kongkrit regulasi yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan penyedia barang atau jasa ini mengenyampingkan salah satu asas-asas perjanjian yakni asas kebebasan dalam berkontrak yang mana penjelasan dalam asas ini adalah para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan kontrak dan memuat isi klausula kontrak atau perjanjian seperti yang diinginkan oleh kedua belah pihak, tetapi dengan adanya regulasi yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan penyedia barang/jasa ini, para pihak diwajibkan harus taat dan patuh terhadap aturan yang mengatur hubungan kontraktual keduanya, mengingat anggaran yang digunakan dalam penyediaan barang atau jasa pemerintah itu berasal dari APBN. Ketiga, keabsahan dokumen kontrak ditentukan oleh masyarakat pelelangan dan isi kontrak serta terpenuhinya syarat kewenangan bagi para pejabat dalam membuat dan menandatangani kontrak selaku wakil organisasi publik atau pemerintah. Keempat, prosedur pengadaan, prinsip dan norma dalam kontrak prifat berlaku secara berdampingan dalam kontrak pengadaan pemerintah. Kelima mekanisme pengelolaan keuangan negara untuk pembayaran 2
Ibid , Hlm 3
3
prestasi mengacu kepada aturan tentang pengelolaan anggaran pendapat dan belanja negara (APBN). Keenam perlu perhatian terhadap kepentingan umum sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi3 guna mendorong laju pertumbuhan industri dalam negeri agar tepenuhinya kewajiban dalam penyediaan fasilitas umum (public utility) demi penyelenggaraan pembangunan nasional. Ketujuh, instrumen hukum yang mengatur kontrak pengadaan barang/jasa dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah selaku pihak yang terlibat kontrak.4. Salah satu karakter khusus kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah keterkaitannya dengan aspek pengelolaan keuanga negara. Besarnya jumlah dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang terserap untuk pengadaan barang/jasa sangat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian negara sehingga dibutuhkan penatakelolaan yang baik. Anggaran pengadaan barang/jasa yang begitu besar tersebut sampai saat ini ternyata menjadi lahan subur korupsi yang berakibat timbulnya kerugian negara. Hasil kajian pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang tertuang dalam Counter Procurement Assesment Report (CPAR) tahun 2001 menyebutkan bahwa sebesar 10-50% dana untuk pengadaan barang/jasa mengalami kebocoran.5 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga mengungkapkan suatu fakta bahwa pada tahun 2002 sebanyak
3
Thai, “Public Procurement Re-examined.” Jurnal of Public Procurement (1), (K.V.: t.pn, 2001). Hlm. 9-50 4 Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Prenadamedia Group, Jakarta 20014, Hlm 3 5 Andrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan berbagai permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 44
4
30% dari uang rakyat dikorupsi yang jumlahnya tidak kurang RP.45 triliun.6 Bahkan berdasarkan hasil laporan Bank Dunia tahun 2009, potensi kebocoran pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebesar Rp.69.4 triliun.7 Seiring dengan semangat reformasi dan komitmen untuk mewujudkan Good Governance, pembenahan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah terus menerus diupayakan. Salah satu wujud pembenahan tersebut adalah upaya penguatan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa, namun regulasi dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut memiliki dinamika perubahan yang sangat cepat. Dinamika perubahan regulasi tersebut pada prinsipnya bertujuan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah terselenggara dengan baik, terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tata kepemerintahan yang (Good Governance) dapat terealisir, namun ternyata sampai saat ini kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa masih sangat tinggi dan memperihatinkan, bahkan potensi korupsi dapat terjadi sejak tahapan perencanaan kebutuhan, pra kontrak, pelaksanaan kontrak, sampai tahap pasca kontrak,8 Untuk itulah Pemerintah, melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang dibentuk oleh Presiden RI pada tahun 2008, sedang berupaya melakukan reformasi pengadaan melalui empat langkah strategis. Pertama Regulatory framework atau penataan aturan dengan segenap norma, standar, pedoman, manual (NSPM) dilakukan agar proses pengadaan semakin 6
Muhammad Irfan AB, Menyehatkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa, Lihat: http://www.fajaronline.com dilihat 17 Februari 2016 7 Kadar Udoyono, E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta, Tesis: Yogyakarta, 2009, Hlm 129 8 Dikutip dari http://www.rmool.co/read/2011/01/18/15362/Catatan-Untuk-Pemberantasan-KorupsiTahun-2011, dilihat pada 17 Februari 2016
5
transparan, bersaing, adil dan akuntabel. Kedua institutional framework
atau
penataan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) dilakukan agar proses pengadaan dapat dikelola dengan lebih profesional dan dilaksanakan oleh petugas/pejabat yang kompeten dibidangnya. Ketiga Market Operation yaitu upaya menjadikan proses pengadaan sedekat mungkin dengan mekanisme pasar yang adil dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi salah satu caranya dengan e-Procurement. Keempat, integrity yaitu upaya mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan dimana keempat langkah tersebut diupayakan untuk membangun sistem pengadaan yang kredibel Dalam
cita-cita
mewujudkan
pengadaan
barang/jasa
yang
dapat
mensejahtrakan rakyat, tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terukur dan strategis. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut tentunya tidaklah mudah, dibutuhkan semua kalangan stakeholder untuk mampu bekerjasama dan bersinergi satu sama lain. Selain komitmen kuat pemerintah dalam upaya pelaksanaan pengadaaan barang/jasa yang lebih baik dan jauh dari tindakan Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tentunya harus ada satu terobosan baru dalam suatu proses pengadaan yang mampu untuk menjembatani itu. Layanan pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah salah satu jawaban yang diharapkan mampu mengakomodir proses pengadaan yang lebih baik, transparan dan kredibel tentunya, karena layanan pengadaan secara elektronik atau E-Procurement ini adalah satu sistem yang secara holistik mampu mengeksplorasi peranan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan signifikan, di sinilah letak hakiki dari sebuah
6
teknologi informasi. Hal yang utama dalam teknologi informasi adalah bagaimana data-data yang ada dapat menjadi informasi yang valid, akuntabel dan transparan9 yang diharapkan mampu untuk membuat suatu proses pengadaaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih baik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa proses pengadaan barang/jasa adalah sebuah proses yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, pengawasan dalam setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sangat dibutuhkan selain aturan ketat yang mengaturnya. Setiap permasalahan dan penyimpangan yang muncul dalam suatu proses pengadaan barang/jasa pemerintah, baik itu dari internal atau eksternal pemerintahan, harus segera mampu diakomodir agar permasalahan tersebut tidak melebar dan menghambat tujuan-tujuan pembangunan pemerintah, setiap permasalahan dan penyimpangan yang terjadi harus segera dibenahi agar terciptaya suatu kondisi iklim usaha yang baik, transparan dan dapat terbangunnya sinergisitas antara para pelaku usaha sebagai rekanan pemerintah dengan pemerintah itu sendiri guna terciptanya good governance. Perwujudan kepemerintahan yang baik (Good Governance) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN, selain itu adanya kepekaan dan tanggap terhadap segenak kepentingan dan aspirasi yang di dasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggung jaweaban public dan integritas, 9
Samsul Ramli, Bacaan wajib para praktisi pengadaan barang/jasa pemerintah. Transmedia Pusaka, Jakarta, 2013 hlm 4
7
pengabdian dalam mengembangkan misi perjuangan bangsa, guna mewujudkan citacita dan tujuan bernegara.10 Salah satu aktualisasi nilai dari prinsip Good Governance adalah transparansi. Setiap aparatur dan sistem managemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Bersikap terbuka dan bertanggung jawab untuk mendorong para pemimpin dan seluruh sumber daya manusia di dalamnya berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik yang dimaksud, sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat, dan itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab dan pertanggung jwaban kepada masyarakat dan negara. Prinsip transparansi yang terdapat dalam Good Governance, jika di kaitkan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sangatlah krusial, karena di dalamnya banyak mengandung perbuatan hukum yang tentunya berimplikasi terhadap lahirnya sebuah dampak hukum dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan. Transparansi pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik khususnya proses pengadaan barang/jasa pemerintah, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua stakeholders yang berkepentingan dalam proses maupun kegiatan dalam sektor publik publik
10
Dikutip dari : https://paulusmtangke.wordpress.com/2009/03/30/transparansi-mewujudkan-goodgovernance/ dilihat pada 29 Februari 2016
8
Penelitian ini dibuat untuk melihat dan meneliti bagaimana proses dan penerapan prinsip transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan layanan pengadaan secara elektronik/E-Procuremen. Diharapkan penelitian ini mampu membenahi permasalahan-permasalahan yang selama ini menghambat peoses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan lebih baik, lebih transparan dan akuntabel sehingga mempu memberikan dampak positif terhadap upaya pembentukan Good Govenance.
B. Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah di atas, penulis mencoba untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik/EProcurement? 2. Bagaimanakan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik/E-Procurement?
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk
mengetahui
proses
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
dengan
menggunakan sistem Pengadaan Secara Elektronik/E-Procurement 2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas
dalam
proses
elektronik/E-Procurement.
pengadaan
barang/jasa
pemerintah
secara
9
D. Manfaat Penelitian Secara Teoritis Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan Proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik/ E-Procurement Secara Praktis Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan terhadap pembinaan dan perkembangan hukum nasional khususnya yang menyangkut
proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk membantu keberhasilan tugas pemerintah dalam praktek pengadaan barang/jasa, seperti unit layanan pengadaan (ULP), Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta penyedia barang/jasa, dalam melakukan kontrak pengadaan barang/jasa secara rutin yang dilaksanakan dengan anggaran yang sebagian besar bersumber dari APBN/APBD sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik (Good Governance)
10
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penulusuran penulis terhadap judul penelitian ilmiah yang ada, penulis tidak menemukan judul penelitian yang memiliki objek penelitian yang sama dengan penulis kerjakaan saat ini khususnya di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yang mana judul penelitian yang penulis kerjakan saat ini adalah "Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik/E-Procurement" Oleh karena itu, keaslian tesis ini dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus di junjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritis yang sifatnya konstruktif.
