PERLINDUNGAN SOSIAL
UNTUK SEMUA , ADIL GENDER & MEMBERDAYAKAN
KINI DAN MASA YANG AKAN DATANG DIAN KARTIKASARI , KOALISI PEREMPUAN INDONESIA Disampaikan Dalam Konferensi Nasional MAMPU, “Perempuan Inspirasi Perubahan: Peran Anggota Legislatif Dalam Penghapusan Pemiskinan Perempuan Di Indonesia “, Jakarta 20 Mei 2015
POKOK BAHASAN PERLINDUNGAN SOSIAL SEBELUM RPJMN 2015-2019 ◦ ◦ ◦ ◦
AKSES DAN HAK INFORMASI BAGI PEREMPUAN MISKIN UPAYA-UPAYA PEREMPUAN MISKIN MEMPEROLEH HAK-HAKNYA DI DAERAH & KOMUNITAS DAMPAK PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN MEKANISME KELUHAN YANG TERSEDIA
ADVOKASI KEBIJAKAN NASIONAL PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM RPJMN 2015 -2019
PERLINDUNGAN SOSIAL SEBELUM RPJMN 2015-2019 Tujuan : Mengurangi risiko kemiskinan dan kerentanan karena guncangan ekonomi dan siklus hidup, dan risiko karena bencana
Target Penerima Manfaat : 1. Individu/Rumah Tangga Miskin (RTM) 2. Kelompok Masyarakat
System Distribusi Sistem cluster
PERLINDUNGAN SOSIAL SEBELUM RPJMN 2015-2019 Cluster Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
individu/RT miskin
Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan ekonomi
perlakuan khusus bagi rakyat miskin merupakan tindakan affirmasi
Raskin, BLT, BLSM, Beasiswa siswa miskin, jampersal, jamkesmas, JKN, PKH
PNPM, BLM
KUR, KUBE, Bantuan Koperasi Rumah murah, listrik murah, air bersih,
PERLINDUNGAN SOSIAL SEBELUM RPJMN 2015-2019 Basis Data Basis PPLS (Basis Data Terpadu) yang pendataan dan penentuan penerima perlindungan social ditentukan oleh nasional, tanpa melibatkan desa dan pemerintah daerah
Definisi Kemiskinan Ditentukan oleh Pemerintah Pusat, menggunakan system ranking, 20-30% penduduk berpendapatan terendah dan berdasarkan indicator-indicator lain
Pelibatan Pemerintahan & Masyarakat di Daerah Terutama dalam penentuan target, Sangat rendah
PERLINDUNGAN SOSIAL SEBELUM RPJMN 2015-2019
AKSES & HAK INFORMASI BAGI PEREMPUAN Dari hasil Penelitian & Pendidikan Kader yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia menunjukkan , bahwa Sebagian besar Perempuan miskin : 1. Tahu bahwa ada program pemerintah tentang Raskin dan jaminan kesehatan 2. Tidak tahu, bagaimana aturannya dan siapa saja yang menurut aturan, berhak memperoleh bantuan 3. Tidak dilibatkan dalam Rapat pengambilan keputusan untuk mengubah target penerima 4. Tahu bahwa distibusi bansos/jamsos tidak tepat sasaran
PERLINDUNGAN SOSIAL SEBELUM RPJMN 2015-2019 UPAYA PEREMPUAN MISKIN MEMPEROLEH HAKNYA
• Bertanya ke Kepala Desa • Panitia di tingkat Desa Pengurus & Anggota Balai Perempuan
Pengurus Cabang & Perwakilan BP • Ke Dinsos • Ke Dinas Kesehatan • Bupati/walikota • Media • Panitia Kabupaten/kota
• BPS • Pemda • Media
Pengurus Wilayah, (Cabang)
PERLINDUNGAN SOSIAL SEBELUM RPJMN 2015-2019 DAMPAK PS UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN DARI HASIL PENELITIAN KOALISI PEREMPUAN INDONESIA, “PENGALAMAN PEREMPUAN KELUAR DARI KEMISKINAN (JATIM, BENGKULU, JAMBI): DARI 10 PEREMPUAN MISKIN PENERIMA BERBAGAI BANSOS, HANYA 1-3 PEREMPUAN YANG BERHASIL KELUAR DARI KEMISKINAN MEREKA YANG DAPAT KELUAR DARI KEMISKINAN, UMUMNYA KARENA BERORGANISASI, DAN MEMPEROLEH MOTIVASI UNTUK KELUAR DARI KEMISKINAN DARI SESAMA ANGGOTA/PENGURUS ORGANISASI FAKTA MENUNJUKKAN BAHWA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL SAJA, TANPA PEMBERDAYAAN SOSIAL, (TERUTAMA TENTANG PEMAHAMAN HAK WARGA NEGARA, KESETARAAN & KEADILAN GENDER) TIDAK MENOLONG SI MISKIN KELUAR DARI KEMISKINAN
PERLINDUNGAN SOSIAL SEBELUM RPJMN 2015-2019 MEKANISME KELUHAN TIDAK ADA MEKANISME KELUHAN YANG MUDAH DIJANGKAU OLEH PEREMPUAN MISKIN DI TINGKAT DESA. KELUHAN TERHADAP KUALITAS RASKIN DILAKUKAN KE BULOG. KELUHAN AKAN DITANGGAPI BILA PEREMPUAN MISKIN DATANG BERKELOMPOK DAN MELIBATKAN MEDIA KELUHAN TERHADAP AKSES/KUALITAS LAYANAN KESEHATAN, BAGI PEREMPUAN MISKIN. MENGURUS AGAR YANG BERSANGKUTAN MASUK KATEGORI PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI), DENGAN MEMBAWA KTP, KK, DAN SURAT MISKIN, KE DINSOS UNTUK DIVERIFIKASI/DISAHKAN KEMBALI KE BPJS UNTUK MENGURUS PENDAFTARAN KARTU PENDAFTARAN DIBAWA KE PUSKESMAS/KLINIK MATA RANTAI BIROKRASI PENGURUSAN PBI YANG PANJANG, SERINGKALI MEMBUAT PASIEN (TERUTAMA PERSALINAN, LANSIA, DISABILITAS, SAKIT KRONIK) TIDAK TERTOLONG.
ADVOKASI PERLINDUNGAN SOSIAL MENCAKUP : ◦ DEFINISI PENDUDUK MISKIN ◦ BASIS KERENTANAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENENTUAN TARGET PENERIMA MANFAAT ◦ USULAN KERENTANAN BERBASIS PRODUKSI, MINORITAS, KETERASINGAN ◦ PENGGABUNGAN ANTARA BANTUAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, REHABILITASI SOSIAL, INTEGRASI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI ◦ PEMBAGIAN KEWANANGAN PUSAT, DAERAH DAN DESA ◦ TATA KELOLA ◦ KERANGKA KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM RPJMN 2015 -2019 Mencakup 5 strategi KESEMP ATAN KERJA
PRODUK TIVITAS SEKTOR/ SUB SEKTOR
PERLINDU NGAN SOSIAL KOMPREHENSIF
PELAYAN AN DASAR
KEHIDUP AN BERKELAN JUTAN
MENGURANGI KEMISKINAN & MENGURANGI KETIMPANGAN
KEJELASAN KELOMPOK RENTAN YANG MENJADI TARGET DISABI LITAS MASYARA KAT ADAT
PETANI
IRT LANSIA
PMKS
NELA YAN
PEKERJA INFORMAL
KETERPADUAN PERLINDUNGAN SOSIAL MENCAKUP
ASISTENSI (BANTUAN) SOSIAL PEMBERDAYAAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
PENDAMPINGAN SOSIAL DUKUNGAN PENGASUHAN PENDAMPINGAN EKONOMI AKSES LAYANAN PUBLIK TINDAKAN AFFIRMASI
MEMUNGKINKAN DIBERIKAN SECARA BERSAMAAN PADA INDIVIDU/KELOMP OK/KOMUNITAS
PENYEMPURNAAN PENGUKURAN KEMISKINAN Penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standardisasi, dan sistem pengelolaan data terpadu, 1) Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah, akademisi, dan Lembaga Non Pemerintah memperbaharui definisi dan metode pengukuran kemiskinan 2) Menyelaraskan kriteria penargetan sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan baik secara individu maupun kewilayahan; dan 3) Pemanfaatan Sistem Informasi Terpadu (SIMPADU) Kemiskinan dan Instrumen Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin (Pro-Poor Planning, Budgeting, dan Monitoring).
KERANGKA KEBIJAKAN/REGULASI ◦ PENINJAUAN ULANG TERHADAP REGULASI TERKAIT PENYANDANG DISABILITAS, KESEJAHTERAAN LANJUT USIA, SERTA PERATURAN PERLINDUNGAN BAGI KELOMPOK MASYARAKAT MARJINAL, SEPERTI MASYARAKAT ADAT;
◦ MENDORONG DAERAH UNTUK MENERBITKAN REGULASI TERKAIT PERLINDUNGAN DISABILITAS, LANSIA, KELOMPOK RENTAN DAN KELOMPOK MARJINAL
KERANGKA KEBIJAKAN/REGULASI ◦ PENGUATAN REGULASI DENGAN PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN PRESIDEN, MAUPUN PERATURAN MENTERI YANG TELAH DIAMANATKAN OLEH ◦ UU NO. 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA, ◦ UU NO.11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL, ◦ UU NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN ◦ PENGUATAN REGULASI DALAM MENGATUR AKUNTABILITAS PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYANAN DASAR SEBAGAI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB, SESUAI : ◦ UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DAN PP NO. 96 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAANNYA, ◦ UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, ◦ UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
KERANGKA KEBIJAKAN/REGULASI ◦ MELIBATKAN MASYARAKAT SECARA AKTIF DALAM PROSES PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PEMANTAUAN PELAYANAN PUBLIK DAN PELAYANAN DASAR ◦ PELAKSANAAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAHAN YANG MEMPERKUAT KEBERPIHAKAN PADA MASYARAKAT KURANG MAMPU DALAM STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)
PENGARUH KEBIJAKAN PENGURANGAN KEMISKINAN & PENGURANGAN KETIMPANGAN
MEMBUKA LEMBAR BARU KOORDINASI PEMERINTAHAN PUSAT & DAERAH MEMBERI PELUANG PADA PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT SIPIL DAN CIVITAS UNTUK MENDISKUSIKAN KEMBALI TENTANG KEMISKINAN
MEMBUKA KEMBALI PEMBAHASAN TENTANG PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH MENYEBUTKAN TARGET-TARGET SECARA SPESIFIK, SEHINGGA: MEMUDAHKAN ORGANISASI NON PEMERINTAH MELAKUKAN PENGORGANISASIAN DAN ADVOKASI, MEMUDAHKAN PEMERINTAHAN DI DAERAH UNTUK MENERBITKAN KEBIJAKAN
