SAMBUTAN KEPALA BPPK 4 PROFIL BPPK. Milestone Arah Kebijakan Pengembangan SDM Kementerian Keuangan RI Visi Misi BPPK Struktur Organisasi BPPK

AnnualBPPK2011.indd 1

4/13/12 11:52 PM

ANNUAL REPORT BPPK

.

2011

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BPPK

4

PROFIL BPPK Milestone

7

Arah Kebijakan Pengembangan SDM Kementerian Keuangan RI

8

Visi Misi BPPK

9

Struktur Organisasi BPPK

10

PROFIL PIMPINAN BPPK Profil Kepala BPPK

13

Profil Eselon II BPPK

14 16

Profil Kepala Balai Diklat Keuangan

PORTFOLIO BPPK Capaian Indikator Kinerja Utama BPPK 2011 Tinjauan Penyelenggaraan Diklat n Pusat Pendidikan dan Pelatihan n STAN n Balai Diklat Keuangan

Tinjauan Laporan Keuangan BPPK 2011

21 25 26 32 34

40

TRANSFORMASI BPPK Perjalanan Transformasi BPPK

43

KALENDER PERISTIWA BPPK 2011 Sekilas Catatan Perjalanan BPPK Sepanjang 2011

51

LAMPIRAN Realisasi Diklat dan Jumlah Peserta Diklat di BPPK

63

GLOSARY Daftar Istilah


71

4/13/12 11:52 PM

Annual Report 2011 - BPPK


3

4/13/12 11:52 PM

ANNUAL REPORT BPPK

.

2011

SAMBUTAN Kepala BPPK

S

ebagai institusi di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan Negara, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) senantiasa selalu berbenah diri dalam rangka mewujudkan kepuasan stakeholders BPPK di bidang kediklatan. Hal ini sejalan dengan visi BPPK “Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terdepan dalam menghasilkan SDM Keuangan dan Kekayaan Negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab”. Salah satu upaya pembenahan yang dilakukan oleh BPPK untuk mewujudkannya adalah dengan mencanangkan Transformasi BPPK. Sejak triwulan IV tahun 2010 BPPK telah melakukan kajian dengan melaksanakan evaluasi untuk mendapatkan informasi awal kapasitas BPPK yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2011 dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, khususnya mengenai kapasitas organisasi, agar BPPK dapat menjadi sebuah institusi yang dapat menjalankan fungsinya lebih optimal. Proses perjalanan transformasi ini merupakan proses yang panjang yang akan terus dilakukan demi terciptanya BPPK yang lebih baik. Meskipun BPPK sedang dalam proses transformasi kelembagaan, BPPK juga tetap berusaha maksimal untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang terbaik kepada stakeholders BPPK yang selama Tahun Anggaran 2011 ini telah diikuti oleh 40.636 peserta. Diklat yang diikuti meliputi diklat yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, anggaran, perbendaharaan, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara, perimbangan keuangan, diklat umum serta pendidikan program diploma di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Oleh karena itu, apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada seluruh stakeholders BPPK atas terselenggaranya proses diklat BPPK sepanjang tahun 2011. Kami menyadari bahwa proses tersebut dapat terlaksana tidak hanya karena kemampuan BPPK dalam menyelenggarakan diklat, namun juga adanya komitmen, koordinasi, dukungan, serta kepercayaan stakeholders kepada BPPK sebagai institusi terdepan penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara. Kami berharap komitmen ini dapat selalu terjaga demi mewujudkan sumber daya pengelola keuangan negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab.n

Kamil Sjoeib

4



4/13/12 11:52 PM



5

4/13/12 11:52 PM

. PROFIL BPPK ANNUAL REPORT BPPK

2011

Milestone BPPK 2010

Arah Kebijakan Pengembangan Kapasitas SDM Kementerian Keuangan RI

Visi Misi BPPK

Struktur Organisasi BPPK


4/13/12 11:52 PM

PROFIL BPPK

.

2011

MILESTONE

2011 2010

BPPK Baru

2009 2008 LEAP TO LEAD

2007

Let Us Train REVITALIZATION Your People

Transformation

Leap To Lead Revitalization Back to basic



7

4/13/12 11:52 PM

PROFIL BPPK

.

2011

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Tersedianya data kebutuhan pendidikan dan latihan yang mutakhir Terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan

Terbukanya kesempatan pengembangan kompetensi diri (hardskill maupun softskill) bagi seluruh SDM Kementerian Keuangan dan Non Kementerian Keuangan dengan program yang tersedia di unit penyelenggara diklat Kementerian Keuangan Terwujudnya kualitas pelayanan prima dalam pendidikan dan latihan.

Terselenggaranya evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan Tersedianya rekomendasi pendidikan dan pelatihan yang konstruktif dan komprehensif

8



4/13/12 11:52 PM

PROFIL BPPK

.

2011

VISI-MISI

MISI VISI “Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terdepan dalam menghasilkan SDM Keuangan dan Kekayaan Negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab”

Umum Melaksanakan pengembangan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara melalui pendidikan dan pelatihan.

Khusus (1) Meningkatkan kegiatan penelitian di bidang pengembangan SDM serta bidang Keuangan dan Kekayaan Negara (2) Melanjutkan reformasi birokrasi BPPK (3) Mewujudkan tata kelola yang baik di BPPK

AnnualReport Report2011 2011--BPPK BPPK Annual


99

4/13/12 11:52 PM

. STRUKTUR

PROFIL BPPK

2011

ORGANISASI

Struktur Organisasi BPPK saat ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Untuk Balai Diklat Kepemimpinan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

10



4/13/12 11:52 PM

l

1

NO

Balai Diklat Keuangan Medan

NAMA

Medan

LOKASI

l l

WILAYAH KERJA (PROPINSI) l

2

Balai Diklat Keuangan Pekanbaru

Pekanbaru

l l l

l

3

Balai Diklat Keuangan Palembang

Palembang

l l

4

Balai Diklat Keuangan Cimahi

5

Balai Diklat Keuangan Yogyakarta

6

Balai Diklat Keuangan Malang

7

Balai Diklat Keuangan Denpasar

l l

Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Malang

l

JawaTimur

l

Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

Denpasar

l

Pontianak

l

9

Balai Diklat Keuangan Balikpapan

Balikpapan

l

l

l

l l

Makassar

l l l l

l

Balai Diklat Keuangan Manado

Jawa Barat Banten

Yogyakarta

l

Balai Diklat Keuangan Pontianak

11

Sumatera Selatan Lampung Kepulauan Bangka Belitung

l

8

Balai Diklat Keuangan Makassar

Riau Bengkulu Jambi Kepulauan Riau

Cimahi

l

10

Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat

Manado

l l l

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Maluku Papua Papua Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Maluku Utara

Pembagian wilayah kerja Balai Diklat Keuangan tersebut diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.



11

4/13/12 11:52 PM

. PROFIL PIMPINAN BPPK ANNUAL REPORT BPPK

2011

Profil Kepala BPPK

Profil Eselon II BPPK

Profil Kepala Balai Diklat Keuangan


4/13/12 11:52 PM

PROFIL PIMPINAN BPPK

.

2011

PROFIL KEPALA BPPK

Kamil Sjoeib KAMIL SJOEIB Kamil Sjoeib mulai menjabat sebagai Kepala BPPK sejak bulan Januari 2011. Beliau meraih gelar Master of Arts Economics di Ohio University Amerika Serikat pada tahun 1987.



13

4/13/12 11:52 PM


.

2011

PROFIL ESELON II BPPK

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Dodi Iskandar

Periode Mei 2008 – sekarang Dodi Iskandar mulai menjabat sebagai Sekretaris BPPK pada 23 Mei 2008. Beliau meraih gelar Master of Art di University of Colorado at Denver, USA pada tahun 1994.

Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tony Rooswiyanto

Periode Juni 2000 – Juni 2011 Tony Rooswiyanto menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) pada 7 Juni 2000 s.d. 21 Juni 2011. Beliau menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di University of Kentucky, Amerika Serikat pada tahun 1992.

Safuadi

Periode Juni 2011 – sekarang Safuadi menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) sejak 21 Juni 2011. Beliau meraih gelar Master of Science dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2005.

Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Agus Hermanto

Periode Mei 2008 - sekarang Agus Hermanto mulai menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan pada 23 Mei 2008. Beliau menyelesaikan program Magister Manajemen di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada 1997.

Kepala Pusdiklat Bea Dan Cukai

Endang Tata

Periode Agustus 2006 - sekarang Endang Tata mulai menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai pada 30 Agustus 2006. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S1 Institut Ilmu Keuangan pada tahun 1979.

14 14

Annual - BPPK AnnualReport Report2011 2011 - BPPK


4/13/12 11:52 PM


.

2011

PROFIL ESELON II BPPK

Kepala Pusdiklat Pajak

Chaizi Nasucha

Periode Januari 2001 – Januari 2012 Chaizi Nasucha menjabat Kepala Pusdiklat Pajak pada 1 Januari 2001 s.d. Januari 2012. Beliau menyelesaikan program pascasarjana MPKN di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995 dan program S-3 Ilmu Administrasi Negara di Universitas Padjajaran pada tahun 2003.

Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Syamsu Syakbani

Periode Februari 2009 – sekarang Syamsu Syakbani menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan sejak 5 Februari 2009. Beliau memperoleh gelar Master of Science dari University of Nevada at Reno, USA

Kepala Pusdiklat Keuangan Umum

Djoko Hidayanto

Periode Mei 2009 – Juni 2011

Djoko Hidayanto menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Keuangan Umum sejak 22 Mei 2009. Beliau menyelesaikan program S-3 dengan konsentrasi Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2007.

Tony Rooswiyanto

Periode Juni 2011 – sekarang Tony Rooswiyanto menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Keuangan Umum sejak 21 Juni 2011.

Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Kusmanadji

Periode Mei 2008– sekarang Kusmanadji mulai menjabat sebagai Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada 23 Mei 2008. Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of New Brunswick, Canada pada tahun 1994.



15 15

4/13/12 11:52 PM


.

2011

PROFIL KEPALA BALAI DIKLAT KEUANGAN Kepala Balai Diklat Keuangan Medan

Sinung Prabowo Periode Juni 2009 – Sekarang Sinung Prabowo mulai menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keuangan Medan sejak 22 Juni 2009. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) pada tahun 1994.

Kepala Balai Diklat Keuangan Pekanbaru

Mardial Periode Juni 2009 – Sekarang Mardial mulai menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keuangan Pekanbaru pada 22 Juni 2009. Beliau memperoleh gelar Master of Public Policy di Graduate School of Policy Studies (GSPS), Saitama University, Jepang pada tahun 2000.

Kepala Balai Diklat Keuangan Cimahi

Dedy Rodiat Periode Oktober 2008 - Mei 2011 Dedy Rodiat menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keuangan Cimahi pada 31 Oktober 2008 s.d. 26 Mei 2011. Beliau menyelesaikan program studi program Magister Manajemen di Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2005.

Sri Rahayu Tresnawati Periode Mei 2011 – Sekarang Sri Rahayu Tresnawati mulai menjabat sebagai Kepala BDK Cimahi sejak 26 Mei 2011. Beliau menyelesaikan program S2 Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 2006.

16 16



4/13/12 11:53 PM


.

2011

PROFIL KEPALA BALAI DIKLAT KEUANGAN

Kepala Balai Diklat Keuangan Denpasar

Unggul Kusalawan Respatiadi Periode Juni 2009 - Mei 2011 Unggul Kusalawan Respatiadi menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keuangan Denpasar pada 22 Juni 2009 s.d. 26 Mei 2011. Beliau menyelesaikan program Magister Sains di Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2007.

Kepala Balai Diklat Keuangan Denpasar

Harmonis Siregar

Periode Juni 2009 - Sekarang Harmonis Siregar mulai menjabat sebagai Kepala BDK Denpasar sejak 26 Mei 2011. Beliau telah menyelesaikan program S2 Magister Kenotariatan di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2008.

Kepala Balai Diklat Keuangan Manado

Rahadi

Periode Juni 2009 - Mei 2011 Rahadi menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keuangan Manado pada 31 Juli 2008 s.d. 26 Mei 2011. Beliau telah menyelesaikan program Master di Universitas Indonesia pada tahun 1998.

Budi Setiawan

Periode Mei 2011 – Sekarang Budi Setiawan mulai menjabat sebagai Kepala BDK Manado sejak tanggal 26 Mei 2011. Beliau telah menyelesaikan program S2 Magister Akuntansi di Universitas Indonesia pada tahun 2003



17 17

4/13/12 11:53 PM


.

2011

PROFIL KEPALA BALAI DIKLAT KEUANGAN Kepala Balai Diklat Keuangan Yogyakarta

Herawanto

Periode Agustus 2010 – November 2011 Herawanto menjabat Kepala Balai Diklat Keuangan Yogyakarta sejak 27 Agustus 2010 s.d. 16 November 2011. Beliau memperoleh gelar Magister Manajemen di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2001.

Ririn Mardiyani Periode November 2011 – Sekarang Ririn Mardiyani mulai menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keuangan Yogyakarta pada 16 November 2011. Beliau menyelesaikan program Magister Sains Program Ekonomi Pembangunan Daerah – MEP di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005.

Kepala Balai Diklat Keuangan Malang

Ririn Mardiyani Periode November 2011 – November 2011

Ida Hamidah

Periode November 2011 – Sekarang Ida Hamidah menjabat sebagai Kepala BDK Malang sejak 16 November 2011. Beliau telah menyelesaikan pendidikan program Master of Business Administration di York University Graduates Studies, Jepang pada tahun 2007.

Kepala Balai Diklat Keuangan Balikpapan

Armansyah Periode Agustus 2010 – sekarang Armansyah mulai menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keuangan Balikpapan pada 7 Oktober 2010. Beliau menyelesaikan program Strata 1 Ilmu Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) pada tahun 1989.

18 18



4/13/12 11:53 PM


.

2011

PROFIL KEPALA BALAI DIKLAT KEUANGAN Kepala Balai Diklat Keuangan Palembang

Zainal Fatah

Periode Agustus 2010 – November 2011 Zainal Fatah menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keuangan Palembang pada 27 Agustus 2010 s.d. November 2011. Beliau menyelesaikan program pascasarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Patria Artha pada tahun 2005.

Yuniarto Hadi Wibowo

Periode November 2011 – sekarang

Yuniarto Hadi Wibowo menjabat sebagai Kepala BDK Palembang sejak 16 November 2011. Beliau menyelesaikan program S3 di Hiroshima University pada tahun 2010.

Kepala Balai Diklat Keuangan Makassar

Mutasim Billah

Periode Juni 2009 - Sekarang Mutasim Billah mulai menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keuangan Makassar pada 22 Juni 2009. Beliau meraih gelar Magister Sains di Universitas Brawijaya pada tahun 2002

Kepala Balai Diklat Keuangan Pontianak

Parwanta

Periode Juni 2009 - Sekarang Parwanta mulai menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keuangan Pontianak pada 22 Juni 2009. Beliau menyelesaikan program Magister Sains di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2004.

Kepala Balai Diklat Kepemimpinan Magelang

Unggul Kusalawan Respatiadi Periode Mei 2011 – Sekarang

Unggul Kusalawan Respatiadi mulai menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Kepemimpinan Magelang pada 26 Mei 2011.



19 19

4/13/12 11:53 PM

. PORTOFOLIO BPPK

ANNUAL REPORT BPPK

2011

Capaian Indikator Kinerja Utama BPPK 2011 Tinjauan Kinerja Penyelenggaraan Diklat

Tinjauan Laporan Keuangan BPPK 2011


4/13/12 11:53 PM

PORTOFOLIO BPPK

.

2011

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA No

Uraian IKU

Target

Realisasi

1.

PP-1.1

Persentase Diklat yang Berkontribusi Terhadap Peningkatan Kompetensi

80%

96,88%

2.

PP-1.2

Persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja Kemenkeu

2%

2,7808%

3.

PP-1.3

Persentase lulusan diklat dari Kemenkeu dengan predikat minimal baik

80%

88,90%

4.

PP-2.1

Capaian kualitas layanan prima dalam diklat

70%

79,70%

5.

PP-2.2 Rasio program diklat dipenuhi terhadap program diklat dibutuhkan

50%

63,78%

6.

PP-2.3 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

3,87

3,79

7.

PP-3.1

Kesesuaian program diklat dg kebutuhan pemenuhan kompetensi

85%

100%

Persentase Widyaiswara/ Pengajar Dinilai Minimal Baik

85%

96,66%

35

237

70%

85,71%

8.

PP-4.1

9.

PP-4.2 Jumlah Karya Tulis WI yang Dipublikasikan

10.

PP-4.3 Rasio Unit yang WI-nya melaksanakan riset thdp jml unit kerja

11.

PP-5.1

Tingkat Kesesuaian Sarana Diklat dengan Standar Pelayanan Minimal

70%

84,48%

12.

PP-6.1

Tingkat Validitas Materi Evaluasi Belajar

80%

96,39%

13.

PP-7.1

Persentase Rekomendasi Diklat yang Ditindaklanjuti

90%

90,55%

14.

PP-7.2

Jumlah rekomendasi strategis hasil evaluasi pascadiklat ke unit pengguna

6 laporan

6 laporan

15.

PP-8.1

Persentase Pegawai BPPK yang Memenuhi Target Diklat

50%

73,74%

16.

PP-8.2 Persentase Pejabat yang telah Memenuhi SKJ

80%

88,06%

17.

PP-8.3 Tingkat Efektivitas Penegakan Disiplin Pegawai

80%

84,62%

18.

PP-9.1

Persentase penyelesaian penataan organisasi

100%

100%

19.

PP-9.2 Persentase UPR yang menerapkan manajemen risiko

100%

100%

20. PP-10.1 Kualitas Layanan TIK terhadap Pemenuhan Kebutuhan Organisasi

80%

98%

21.

80%

89,32%

80%

117,51%

PP-11.1

Persentase Penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

22. PP-11.2 Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama BPPK 2011

Semakin meningkatnya kebutuhan Kementerian Keuangan akan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi, semakin mendorong BPPK untuk menghasilkan SDM yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan SDM yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan, BPPK mewujudkan kinerja unggul dengan mutu yang memuaskan. Untuk merealisasikan hal tersebut, BPPK mendayagunakan modal yang memadai dan mendukung proses pencapaian. BPPK telah merumuskan 4 modal utama dalam merealisasikan pendidikan dan pelatihan

yang prima. Empat modal utama tersebut kemudian dituangkan ke dalam sasaran strategis BPPK. Keempat sasaran strategis tersebut adalah SDM Professional, Organisasi Responsif, Teknologi Informasi dan Komunikasi Handal, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Akuntabel dan Optimal.

SDM Profesional SDM Profesional yang menjadi modal BPPK dalam menyelenggarakan diklat yang prima dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan merupakan SDM yang dihasilkan dari proses recruitment, placement and development yang tertata dan berkelanjutan untuk menghasilkan SDM yang



21

4/13/12 11:53 PM

berkompetensi tinggi, profesional, dan berintegritas dalam mengelola pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan hasil evaluasi pasca diklat yang dilakukan oleh BPPK di akhir tahun 2011, 96,88% dari diklat yang diadakan oleh BPPK terbukti mampu berkontribusi positif dalam meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Keuangan. Selain itu, 88,90% dari peserta diklat BPPK berhasil lulus dengan predikat minimal baik. Layanan BPPK pun dinilai memuaskan di mata para pengguna diklat. Hal-hal tersebut jelas membuktikan bahwa BPPK memiliki SDM yang professional dan unggul. SDM tersebut didapatkan oleh BPPK melalui rangkaian proses, mulai dari recruitmen yang selektif (untuk Widyaiswara dan tenaga pengajar BPPK), penempatan pegawai yang tepat, dan pengembangan pegawai baik melalui diklat maupun non-diklat. SDM BPPK mampu menghasilkan kinerja dengan keunggulan-keunggulan yang mendukung tercapainya pendidikan dan pelatihan yang memuaskan unit pengguna. BPPK meyakini bahwa dengan fokus terhadap kinerja seperti itu, SDM BPPK tidak lagi diukur dengan status, kekuatan, dan kendali dari kekuasaan yang lebih tinggi, melainkan diukur dari pemikiran mereka. Komposisi SDM BPPK sendiri per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut: a. BPPK memiliki 1190 pegawai, dimana 116 di antaranya merupakan widyaiswara; b. Berdasarkan tingkat pendidikan, 6 pegawai berpendidikan doktoral, 166 pegawai berpendidikan master, 346 pegawai berpendidikan sarjana, 481 pegawai berpendidikan Diploma

JENJANG PENDIDIKAN

JUMLAH PEGAWAI

S3 S2 S1 Diploma IV Diploma III Diploma I SLTA SMP SD

6 166 346

a. Persentase Pegawai BPPK yang Memenuhi Target Diklat Sampai dengan akhir tahun 2011, telah terealisasi 73,74% (dari target 50% di tahun 2011) pegawai BPPK memenuhi target diklat. Periode Januari-Desember 2011, 761 pegawai BPPK telah mencapai target diklat sebanyak 30 jam pelatihan, dengan rincian:

Periode Diklat

Jumlah Pegawai

Triwulan I

253

Triwulan II

163

Triwulan III

181

Triwulan IV

164

Jumlah

761

Jumlah Pegawai BPPK yang Telah Mengikuti Diklat

b. Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan BPPK memiliki seorang pejabat Eselon I, 8 orang pejabat Eselon II, 37 pejabat Eselon III, dan 116 pejabat Eselon IV, sehingga total pejabat yang ada sebanyak 162. Dari jumlah tersebut, 134 pejabat telah mengikuti assessment center, dengan hasil sebanyak 118 pejabat telah memenuhi JPM di atas 72%. Beberapa pejabat belum mengikuti assessment karena memasuki masa pensiun.

481 191

Jumlah

1190

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

I, III, dan IV serta 191 pegawai lainnya berpendidikan dasar dan menengah. c. Berdasarkan golongan, golongan I terdiri dari 14 pegawai,

Golongan

JUMLAH PEGAWAI

IV III II I

133 499 544 14

Jumlah

1190

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepegawaian

22

golongan II sebanyak 544 pegawai, golongan III sebanyak 499 pegawai dan golongan IV sebanyak 133 pegawai. Dalam rangka meningkatkan hard competencies dan soft competencies dari SDM BPPK, selama tahun 2011 telah dilaksanakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, capacity building, assessment, dan pengawasan kepatuhan pegawai BPPK. Ada beberapa indikator yang dirumuskan untuk melihat sejauh mana pengembangan SDM BPPK dilaksanakan. Indikator-indikator tersebut antara lain:

Jabatan

Jumlah Pegawai

Eselon I

1

Eselon II

8

Eselon III

37

Eselon IV

116 Jumlah

162

Jumlah Pejabat berdasarkan tingkat Eseloningnya

c. Tingkat Efektivitas Penegakan Disiplin Pegawai IKU ini untuk memastikan bahwa upaya penegakan kode etik dan peraturan mampu mempengaruhi pegawai yang terkena sanksi untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama, dan mampu membangun komitmen pegawai yang belum pernah melanggar untuk tetap menjaga kedisiplinannya. Sampai akhir tahun 2011, terdapat 13 kasus pelanggaran yang terjadi di BPPK, dengan 2 kasus berulang. Hal



4/13/12 11:53 PM

tersebut mengindikasikan penegakan disiplin di BPPK masih harus terus ditingkatkan agar tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi atau beberapa kasus yang dilakukan oleh 1 pegawai yang sama. Selanjutnya BPPK akan : 1. Memetakan jenis pelanggaran dan menyiapkan program-program antisipasinya; 2. Mereview efektivitas inisiatif sosialisasi kepegawaian secara berkelanjutan; 3. Mereview Kode Etik BPPK untuk disempurnakan. Organisasi Responsif Organisasi responsif yang dijadikan modal bagi BPPK dalam upayanya untuk menghasilkan diklat yang berkualitas tinggi merupakan organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan tugas dan kemajuan teknologi serta mampu bertindak secara luwes. Selama tahun 2011, BPPK melakukan pengembangan teknologi secara terus menerus sesuai dengan perkembangan IT dan kebutuhan organisasi. Dalam menindaklanjuti kebijakan-kebijakan yang banyak ditetapkan di Kementerian Keuangan selama tahun 2011, BPPK pun selalu melakukan sosialisasi dan penyesuaian kebijakan internal dalam menjalankan proses bisnisnya Pengembangan organisasi yang handal dan modern juga dilakukan oleh BPPK selama tahun 2011 dengan berkonsentrasi kepada pembentukan/penataan organisasi baik tingkat pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis yang efektif, efisien, responsif, transparan, dan akuntabel, right sizing, independen, one stop service, build in control, dan check and balances, sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas, tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi. BPPK merumuskan beberapa indikator untuk mengetahui ketercapaian modal ini dalam rangka menjamin kelancaran penyelengaraan diklat. Indikator-indikator tersebut adalah: a. Persentase Penyelesaian Penataan Organisasi Penyelesaian proses penataan organisasi memiliki bobot sbg berikut: Pengumpulan Data : 20% Analisis/Telaahan : 30% TOTAL : Pembahasan Internal Depkeu : 30% 100% Usulan ke Menteri Keuangan : 20% Sampai dengan 31 Desember 2011, usulan penataan organisasi BPPK telah selesai, yang ditandai dengan penyampaian Nota Dinas Kepala Badan kepada Menteri Keuangan nomor NDR-001/PP/2011 tanggal 24 Nopember 2011. Usulan melalui Nota Dinas dimaksud telah mencakup Naskah Akademik, RPMK Organisasi dan Tata Kerja, serta Roadmap Transformasi yang berisi blueprint, timeline dan budget.

b. Persentase UPR yang Menerapkan Manajemen Risiko Di tahun 2011, seluruh UPR telah menerapkan semua tahapan manajemen risiko: identifikasi risiko I, identifikasi risiko II, analisis risiko, evaluasi risiko, rencana penanganan risiko, monitoring penanganan risiko, pelaporan risiko. Selanjutnya BPPK akan menyiapkan implementasi manajemen risiko terintegrasi di seluruh proses bisnis BPPK, melalui rumusan risk-based business processes.

Teknologi Informasi dan Komunikasi Handal Modal yang tak kalah penting yang dimiliki BPPK dalam menjalankan proses bisnisnya adalah teknologi informasi dan komunikasi yang andal. IT dan komunikasi andal yang dimaksud dalam hal ini merupakan rangkaian strategi perancangan, implementasi dan pengembangan TIK yang terintegrasi dengan kebutuhan organisasi saat ini dan proyeksi pengembangan organisasi masa depan. Selama tahun 2011, BPPK telah mengukir banyak prestasi di bidang IT terkait dengan proses bisnisnya. Diantaranya adalah SIM Diklat, proyek live streaming, dan program Distance Learning Centre. SIM Diklat yang dibangun oleh BPPK bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data peserta diklat terekam dengan baik sehingga BPPK dapat memantau kemajuan karir alumni diklat setelah mengikuti diklat di BPPK. Sementara proyek live streaming dibangun untuk memfasilitasi seluruh pegawai BPPK dalam menikmati acara (seminar, workshop, pengarahan, dll) yang diadakan di suatu tempat di BPPK melalui komputer masing-masing dengan jaringan yang telah disediakan. Program terbaru yang tak kalah menarik dari BPPK adalah Distance Learning Centre, dimana pegawai BPPK dan peserta diklat dapat mengikuti diklat jarak jauh dengan metode tele-conference yang menghubungkan tempat narasumber dengan tempat peserta diklat. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan bagian tak terpisahkan yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Untuk itu, BPPK terus mengembangkan teknologi dan aplikasi dalam rangka pembangunan sistem informasi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan BPPK. Untuk mengetahui sejauh mana BPPK memiliki modal ini, BPPK juga menyusun indikator kinerja yang dapat dijabarkan sebagai berikut: l Kualitas Layanan TIK terhadap Pemenuhan Kebutuhan Organisasi - Hingga akhir tahun 2011, 98% permintaan kebutuhan organisasi terhadap ICT telah dapat difasilitasi oleh Sekretariat Badan cq. Bagian TIK selaku pengelola ICT di BPPK. - Realisasi tersebut didapat dari kegiatan pemantauan yang hasil menunjukkan bahwa TIK



23

4/13/12 11:53 PM

dapat memfasilitasi 296 kebutuhan organisasi akan ICT dari 302 permintaan akan kebutuhan yang ada.

ang ga ran kosong sehingga tidak dapat direalisasikan. 2. Mundurnya pelaksanaan beberapa agenda dan diklat yang mengakibatkan mundurnya kalender akademis yang menyebabkan beberapa pengeluaran terkait akademis dan pendukungnya tidak dapat terealisasi. 3. Efisiensi anggaran 4. Adanya penghematan dari hasil lelang 5. Realisasi jumlah peserta diklat yang kurang sesuai dengan rencana 6. Efisiensi dari pembayaran honor mengajar Widya is wara karena adanya penetapan kebijakan pembayaran honor untuk Widyaiswara setelah melampaui 192 jp dalam satu semester. 7. Adanya perubahan kebijakan pengurangan dan pe ngalihan Belanja Modal menjadi Belanja Barang, di mana APBN-P baru diterbitkan pada bulan Oktober 2011. 8. Belum terealisasinya kegiatan koordinasi terjadwal ke UAKPA/B E-1

Selanjutnya BPPK akan mengawali implementasi dan penataan IT yang terintegrasi menuju visi IT BPPK 2016.

Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Akuntabel dan Optimal Dalam menjamin kelangsungan kinerja BPPK, pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan optimal merupakan modal yang sama sekali tidak dapat dilupakan. Pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan optimal adalah pengelolaan keuangan dan aset yang memenuhi prinsipprinsip 3E (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas) sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan diklat dan perkantoran. Selama tahun 2011, BPPK membuktikan diri sebagai salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mampu mengelola keuangan dan asetnya secara akuntabel dan optimal. Hal tersebut terlihat dari baiknya perencanaan keuangan BPPK hingga di akhir tahun mampu menyerap dana yang hampir sesuai dengan prognosis diiringi dengan terlaksananya seluruh kegiatan dengan hasil yang memuaskan. Selain itu, BPPK juga melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang sangat signifikan, mulai dari gedung, ruang kelas, hingga alat peraga kegiatan belajar mengajar. Semuanya dilakukan BPPK untuk memberikan layanan prima kepada para peserta diklat sehingga mampu meningkatkan kepuasan pengguna diklat.

Sementara beberapa kendala yang dihadapi unit teknis dalam merealisasikan belanja modal adalah: 1. Proses pengadaan melalui e-proc yang telah dilaksanakan dinyatakan gagal karena tidak ada yang memasukan dokumen dan HPS terlalu rendah, sehingga proses pengadaan/lelang diulang 2. Proses pengadaaan lelang ulang yang telah dilaksanakan dinyatakan gagal karena ada sanggahan terhadap penetapan pemenang yang terbukti benar dan sanggahan diterima, sehingga proses pengadaan/lelang kembali diulang 3. Proses pengadaan lelang dimana calon penyedia yang mengajukan penawaran hanya satu maka diputuskan pemenang lelang melalui mekanisme penujukan langsung. 4. Selama masa pelaksanaan pekerjaan, penyedia melalukan kelalaian dan tidak melaksanakan pekerjaan.

Dalam rangka mengukur ketersediaan sarana dan terpenuhinya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan di BPPK, kembali dirumuskan indikator-indikator kinerja sebagai berikut: a. Persentase Penyerapan DIPA (Non Belanja Pegawai) Dengan target tahunan penyerapan DIPA 80%, capaian IKU serapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2011 adalah 89,32%.

Rincian realisasi serapan Jan-Des 2011 adalah: Beberapa kendala yang dihadapi unit teknis dalam merealisasikan belanja barang adalah: 1 Target PNBP yang tidak tercapai mengakibatkan

No

Jenis Belanja

1 2

per 31 Desember 2011 Pagu

Realisasi

%

Belanja Barang

261,398,326,000

227,819,814,052

87.15

Belanja Modal

124,716,985,000

116,943,468,764

93.77

TOTAL

386,115,311,000

344,763,282,816

89.29

b. Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Hingga akhir tahun 2011, BPPK telah merealisasikan 255 paket pengadaan dari target awal sebanyak 217 paket. Paket pengadaan yang direalisasikan menjadi jauh lebih tinggi daripada rencananya karena ada paket-paket pengadaan baru yang diperlukan di perjalanan tahun anggaran karena adanya perubahan kegiatan.

Di tahun 2012 BPPK akan menyiapkan strategi realisasi pemaketan yang dapat meminimalisasi penumpukan kegiatan di periode tertentu.n

Realisasi Serapan Anggaran (non Belanja Pegawai)

24



4/13/12 11:53 PM

PORTOFOLIO BPPK

.

2011

TINJAUAN KINERJA PENYELENGGARAAN DIKLAT

Executive Summary Pengambangan SDM (9.519) Anggaran & Perbendaharaan (5.208)

Pajak (5.798)

Bea & Cukai (2.822) STAN (9.354)

KNPK (1.650)

Keuangan Umum (6.285)

Selama tahun 2011, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) telah mendidik dan melatih 40.636 peserta yang terdiri dari pegawai di jajaran Kementerian Keuangan, instansi kementerian dan lembaga lain di luar Kementerian Keuangan, serta mahasiswa program Diploma

No

JENIS DIKLAT

I, III dan IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Adapun jumlah peserta pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPPK yang diselenggarakan oleh Pusdiklat dan STAN pada tahun 2011 tergambar dalam tabel berikut ini:

JUMLAH

PERSENTASE

1

Diklat Pengembangan Sumber Daya Manusia

9.519

23.4%

2

Diklat Anggaran dan Perbendaharaan

5.208

12.8%

3

Diklat Pajak

5.798

14.3%

4

Diklat Bea dan Cukai

2.822

6.9%

5

Diklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

1.650

4.1%

6

Diklat Keuangan Umum

6.285

15.5%

7

Pendidikan Program Diploma Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

9.354

23%

TOTAL

40.636

100%

Tabel Realisasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan BPPK

Rincian detail pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK dapat dilihat pada bagian lampiran.



25

4/13/12 11:53 PM

PORTOFOLIO BPPK

.

2011

PUSAT PENDIDIKAN dan PELATIHAN (PUSDIKLAT) 1. Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusdiklat PSDM) Sebagai pusat pendidikan dan pelatihan yang menangani pembinaan dan penyelenggaraan diklat penjenjangan pangkat dan jabatan serta administrasi pendidikan pascasarjana bagi pegawai Kementerian Keuangan, Pusdiklat PSDM memiliki unit pengguna terbanyak di Kementerian Keuangan. Untuk melayani seluruh unit pengguna itulah, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tiga lokasi yang berbeda yaitu di

Jakarta, Tangerang dan Magelang. Pada tahun 2011, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 9.519 peserta atau sekitar 87,8% dari 10.839 peserta yang direncanakan. Diklat-diklat yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan tidak hanya di Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (pusat) saja namun juga dilaksanakan di seluruh Balai Diklat Keuangan yang tampak pada grafik berikut:

Realisasi Peserta Diklat Pengembangan Sumber Daya Manusia

2. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (Pusdiklat AP) Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan berlokasi di antara kota Bogor dan Puncak. Suasana Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan sangat mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan. Hal ini didukung pula dengan fasilitas yang tersedia seperti ruang kelas, asrama peserta, wisma tamu, wisma pengajar, dan arena olahraga serta area outbound.

Dalam tahun anggaran 2011, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan anggaran dan perbendaharaan bagi 5.208 peserta atau 88.3% dari total 5.901 peserta yang direncanakan. Diklat-diklat tersebut dilaksanakan di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (pusat) dan juga di seluruh Balai Diklat Keuangan. Rencana dan realisasi peserta diklat pada Pusdiklat dan tiap-tiap Balai Diklat Keuangan tergambar dalam grafik berikut:

Realisasi Peserta Diklat Anggaran dan Perbendaharaan

26



4/13/12 11:53 PM

PSDM | Pusdikat Pengembangan Sumberdaya Manusia

PUSDIKLAT AP | Pusdikat Anggaran dan Perbendaharaan



27

4/13/12 11:53 PM

PORTOFOLIO BPPK

.

2011

PUSAT PENDIDIKAN dan PELATIHAN (PUSDIKLAT)

3. Pusdiklat Pajak Sebagai unit yang bertanggung jawab memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai di Kementerian Keuangan di bidang Pajak, Pusdiklat Pajak terus melakukan inovasi guna mewujudkan kualitas sumber daya manusia sesuai kompetensi pegawai Kementerian Keuangan di bidang pajak.

Untuk itu, di tahun anggaran 2011, Pusdiklat Pajak telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 5.798 peserta atau sekitar 87,1% dari total 6.658 peserta yang telah direncanakan. Selain di Pusdiklat Pajak, diklat-diklat tersebut juga diselenggarakan di seluruh Balai Diklat Keuangan seperti dapat dilihat pada grafik berikut:

Realisasi Peserta Diklat di Pusdiklat Pajak

4. Pusdiklat Bea Dan Cukai (Pusdiklat BC) Sebagai unit yang berperan dalam mendidik dan melatih SDM yang berkualitas di bidang kepabeanan dan cukai, Pusdiklat Bea dan Cukai berkonsentrasi pada desain dan penyelenggaraaan program diklat untuk pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Program diklat yang diselenggarakan dirancang untuk meningkatkan kompetensi pegawai DJBC di bidang

kepabeanan dan cukai baik teknis substantive maupun keterampilan umum dan kesamaptaan. Pada tahun anggaran 2011, Pusdiklat Bea dan Cukai telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 2.822 peserta atau sekitar 100,97% dari total 2.795 peserta yang direncanakan. Diklat-diklat tersebut dilaksanakan di Pusdiklat Bea dan Cukai (pusat) dan beberapa Balai Diklat Keuangan seperti yang dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Realisasi Peserta Diklat di Pusdiklat Bea dan Cukai

28



4/13/12 11:53 PM

PUSDIKLAT PAJAK

PUSDIKLAT BC | Pusdiklat Bea dan Cukai



29

4/13/12 11:53 PM

PORTOFOLIO BPPK

.

2011

PUSAT PENDIDIKAN dan PELATIHAN (PUSDIKLAT) 5. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (Pusdiklat KNPK) Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan merupakan Pusdiklat yang memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan seiring dengan kebutuhan pegawai yang kompeten untuk mengelola kekayaan negara. Selain itu, pendidikan dan pelatihan untuk mendukung peningkatan

kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan kekayaan negara diharapkan dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Pada tahun 2011, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan menyelenggarakan diklat untuk 1.650 peserta atau sekitar 90,6% dari 1.821peserta yang direncanakan. Diklat-diklat tersebut diselenggarakan di Pusdiklat KNPK (pusat) dan beberapa Balai Diklat Keuangan yang tergambar dalam grafik berikut ini:

Realisasi Peserta Diklat di Pusdiklat KNPK

6. Pusdiklat Keuangan Umum (Pusdiklat KU) Pusdiklat Keuangan Umum merupakan unit Eselon II di BPPK yang bertugas menyelenggarakan pen di dikan dan pelatihan bagi seluruh unit Eselon I Ke men terian Keuangan selain di bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai serta Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Peng guna jasa potensial program Pusdiklat Keuangan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan antara lain Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Badan Pengawas Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, In spektorat Jenderal, dan Sekretariat Jenderal. Pada tahun 2011, Pusdiklat Keuangan Umum me nye lenggarakan diklat untuk 6.285 peserta atau sekitar 100,98% dari 6,224 peserta yang direncanakan. Diklatdiklat tersebut diselenggarakan di Pusdiklat Keuangan Umum (pusat) dan beberapa Balai Diklat Keuangan seperti yang tergambar dalam grafik berikut ini:

Realisasi Peserta Diklat di Pusdiklat Keuangan Umum

30



4/13/12 11:53 PM

PUSDIKLAT KNPK | Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

PUSDIKLAT KU | Pusdiklat Keuangan Umum



31

4/13/12 11:54 PM

PORTOFOLIO BPPK

.

2011

PUSAT PENDIDIKAN dan PELATIHAN (PUSDIKLAT) 7. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) 1. Sekilas tentang Pendidikan di STAN Sebagai institusi penyelenggara pendidikan ke di nasan di bawah naungan Kemengeterian Keuangan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara menyelenggarakan Pendidikan Program Diploma di Bidang Keuangan Negara. Pendidikan tersebut bertujuan menghasilkan tenaga di bidang keuangan dengan spesialisasi

2. Ujian Saringan Masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (USM STAN) Untuk dapat menjadi seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tidaklah mudah, dan memerlukan usaha yang cukup keras. Disamping materi yang diujikan dalam USM STAN yang relatif selektif dan berkualitas, hal ini juga didukung dengan proses USM STAN itu sendiri yang telah terstandarisasi dan memperoleh sertifikasi ISO9001:2008. Setiap tahunnya, proses USM STAN ini selalu diaudit oleh auditor independen untuk menjamin kualitas pelayanan dan penyelenggaraannya. Pada tahun 2011, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara melalui proses USM STAN 2011 menerima 1.587 mahasiswa dari 42.515 pendaftar dengan rincian penerimaan sebagai berikut: Program

Jumlah Mahasiswa

tertentu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan serta ke ahlian profesional sesyau dengan spesialisasinya da lam rangkat memenuhi kebutuhan pegawai dan mencetak kader-kader pengelola keuangan ne ga ra pada unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan.

Program Diploma III menjadi Diploma IV dengan menempuh Program Pendidikan Tugas Belajar yang rincian hasil penerimaannya pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: Program Program Pendidikan Kedinasan Prodip. I Kepabeanan dan Cukai

818

Prodip. I Perpajakan

769 Total

1.587

Selain itu, dalam rangka memenuhi tugasnya sebagai Badan Layanan Umum, STAN juga menerima mahasiwa melalui Program Pendidikan Tugas Belajar (Kerjasama BLU) yang penerimaannya pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: Program

Program Pendidikan Kedinasan

Jumlah Mahasiswa

Prodip. I Kepabeanan dan Cukai

818

Program Pendidikan Tugas Belajar (Kerjasama)


769

Prodip. I Keuangan Spesialisasi Pajak, konsentrasi:

Total

1.587

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Pengelola Keuangan Negara, STAN membuka penerimaan mahasiswa baru bagi lulusan STAN Program Diploma I yang akan meningkatkan jenjang pendidikannya menjadi Diploma III serta alumni STAN

32

Jumlah Mahasiswa

1. Penilai PBB-P2

76

2. OC PBB-P2

48

Prodip. III Akuntansi Pemerintah

35 Total

159



4/13/12 11:54 PM

3. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Pada tahun 2011, STAN menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dengan rincian sebagai berikut:

Program

4. Wisuda STAN Pada tahun 2011, STAN meluluskan 2.444 mahasiswa Program Diploma Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Mahasiswa

Program Pendidikan Kedinasan Prodip. I Kepabeanan dan Cukai

1.430


2.985

Prodip. III Perpajakan

Lulusan dengan IPK ≥ 3,00

Program Pendidikan Kedinasan

817

Prodip. III Akuntansi Pemerintahan

Jumlah Lulusan

Program

1.767

Prodip. I Kepabeanan dan Cukai

653

643

Prodip. III Akuntansi Pemerintahan

787

698

Prodip. III Perpajakan

486

452

Prodip. III Pajak Bumi dan Bangunan

255

Prodip. III Pajak Bumi dan Bangunan

120

106

Prodip. III Kebendaharaan Negara

604

Prodip. III Kebendaharaan Negara

48

43

Prodip. III Kepabeanan dan Cukai

259

Prodip. III Kepabeanan dan Cukai

70

65

Prodip. III Pengurusan Piutang dan Lelang Negara

127

Prodip. III Pengurusan Piutang dan Lelang Negara

33

30

Program Pendidikan Tugas Belajar

Program Pendidikan Tugas Belajar (non Kerjasama) Prodip. III Akuntansi Kurikulum Khusus Prodip. III Perpajakan Kurikulum Khusus Prodip. IV Akuntansi Kurikulum Khusus

183

Prodip. III Akuntansi Kurikulum Khusus

48

46

188

Prodip. III Perpajakan Kurikulum Khusus

91

81

Prodip. IV Keuangan Negara

580

Total

Program Pendidikan Tugas Belajar (Kerjasama) Prodip. I Keuangan Spesialisasi Pajak

124

Prodip. III Akuntansi Pemerintah

35

Total

9.354

108

108

2.444

2.272

Dari 2.444 mahasiswa lulusan tersebut, 2.272 (92,96%) diantaranya berhasil memperoleh predikat lulusan baik dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih dari 3,00.



33

4/13/12 11:54 PM

PORTOFOLIO BPPK

.

2011

BALAI DIKLAT KEUANGAN (BDK)

1. Balai Diklat Keuangan Medan (BDK Medan) BDK Medan merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Sumatera Barat. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Medan beserta jumlah realisasi peserta diklat dapat dilihat pada grafik berikut: Rincian pelaksanaan diklat di lingkungan BPPK dapat dilihat pada bagian lampiran. DIKLAT PSDM, 345

DIKLAT KU, 25 DIKLAT AP, 200 DIKLAT KNPK, 57 DIKLAT PAJAK, 89

DIKLAT BC, 90

Realisasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan di BDK Medan

Rincian pelaksanaan diklat di lingkungan BPPK dapat dilihat pada bagian lampiran.

2. Balai Diklat Keuangan Pekanbaru (BDK Pekanbaru) BDK Pekanbaru merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Riau, Propinsi Bengkulu, Propinsi Jambi, dan Propinsi Kepulauan Riau. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Pekanbaru beserta jumlah realisasi peserta diklat dapat dilihat pada grafik berikut: DIKLAT PSDM, 330

DIKLAT AP, 167

DIKLAT KU, 79

DIKLAT KNPK, 27

DIKLAT PAJAK, 120

DIKLAT BC, 177

Realisasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan di BDK Pekanbaru


34



4/13/12 11:54 PM

PORTOFOLIO BPPK

.

2011


3. Balai Diklat Keuangan Palembang (BDK Palembang) BDK Palembang merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Palembang beserta jumlah realisasi peserta diklat dapat dilihat pada grafik berikut: DIKLAT AP, 325 DIKLAT PSDM, 255 DIKLAT PAJAK, 108

DIKLAT BC, 58

DIKLAT KNPK, 53 DIKLAT KU, 555

Realisasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan di BDK Palembang


4. Balai Diklat Keuangan Cimahi (BDK Cimahi)

BDK Cimahi merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Cimahi beserta jumlah realisasi peserta diklat dapat dilihat pada grafik berikut: DIKLAT PSDM, 427

DIKLAT KU, 72

DIKLAT AP, 217

DIKLAT KNPK, 88

DIKLAT PAJAK, 180

DIKLAT BC, 60

Realisasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan di BDK Cimahi




35

4/13/12 11:54 PM

PORTOFOLIO BPPK

.

2011


5. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta (BDK Yogyakarta) BDK Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Yogyakarta beserta jumlah realisasi peserta diklat dapat dilihat pada grafik berikut: DIKLAT PSDM, 397

DIKLAT KU, 120

DIKLAT AP, 83

DIKLAT KNPK, 30 DIKLAT PAJAK, 149 DIKLAT BC, 89

Realisasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan di BDK Yogyakarta


6. Balai Diklat Keuangan Malang (BDK Malang) BDK Malang merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Jawa Timur. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Malang beserta jumlah realisasi peserta diklat dapat dilihat pada grafik berikut: DIKLAT PSDM, 630

DIKLAT AP, 487 DIKLAT KU, 322

DIKLAT KNPK, 58 DIKLAT PAJAK, 269

DIKLAT BC, 69

Realisasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan di BDK Malang


36



4/13/12 11:54 PM

PORTOFOLIO BPPK

.

2011


7. Balai Diklat Keuangan Denpasar (BDK Denpasar) BDK Denpasar merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Denpasar beserta jumlah realisasi peserta diklat dapat dilihat pada grafik berikut:

DIKLAT PSDM, 214

DIKLAT AP, 442

DIKLAT KU, 28

DIKLAT PAJAK, 150

Realisasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan di BDK Denpasar


8. Balai Diklat Keuangan Pontianak (BDK Pontianak) BDK Pontianak merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dan Propinsi Kalimantan Timur. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Pontianak beserta jumlah realisasi peserta diklat dapat dilihat pada grafik berikut:

DIKLAT PSDM, 125 DIKLAT AP, 589

DIKLAT KU, 78 DIKLAT PAJAK, 85

Realisasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan di BDK Pontianak




37

4/13/12 11:54 PM

PORTOFOLIO BPPK

.

2011


9. Balai Diklat Keuangan Balikpapan (BDK Balikpapan) BDK Balikpapan merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Kalimantan Timur, dan Propinsi Kalimantan Selatan. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Balikpapan beserta jumlah realisasi peserta diklat dapat dilihat pada grafik berikut: DIKLAT PSDM, 213

DIKLAT AP, 120

DIKLAT KU, 42 DIKLAT KNPK, 28 DIKLAT PAJAK, 107

DIKLAT BC, 60

Realisasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan di BDK Balikpapan


10. Balai Diklat Keuangan Makassar (BDK Makassar) BDK Makassar merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Sulawesi Barat, Propinsi Maluku, Propinsi Papua, Propinsi Papua Barat. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Makassar beserta jumlah realisasi peserta diklat dapat dilihat pada grafik berikut: DIKLAT PSDM, 289

DIKLAT AP, 123

DIKLAT KU, 118

DIKLAT PAJAK, 119

DIKLAT BC, 88

DIKLAT KNPK, 77

Realisasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan di BDK Makassar


38



4/13/12 11:54 PM

PORTOFOLIO BPPK

.

2011


11. Balai Diklat Keuangan Manado (BDK Manado) BDK Manado merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Maluku Utara. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Manado beserta jumlah realisasi peserta diklat dapat dilihat pada grafik berikut: DIKLAT PSDM, 229 DIKLAT AP, 276

DIKLAT KU, 32

DIKLAT KNPK, 31

DIKLAT PAJAK, 285

DIKLAT BC, 30

Realisasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan di BDK Manado


12. Balai Diklat Kepemimpinan Magelang (Balai Diklat Pim Magelang) Sebagai satu-satunya Balai Diklat yang dibawahi langsung oleh pusdiklat, yaitu Pusdiklat Pengembangan SDM, Balai Diklat Kepemimpinan Magelang mempunyai tugas utama dalam melaksanakan dan menyelenggarakan diklat yang berhubungan dengan kepemimpinan. Nama Balai Diklat Kepemimpinan secara resmi digunakan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/ PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan ditetapkan. Nama balai tersebut menggantikan nama Pusdiklat PSDM Magelang yang telah dipakai sebelumnya. Dalam PMK ini diatur bahwa Balai DiklatPim bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusdiklat Pengembangan SDM. Adapun jenis diklat yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Magelang adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim III) dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim IV). Rincian pelaksanaan diklat tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran.



39

4/13/12 11:54 PM

PORTOFOLIO BPPK

.

2011

TINJAUAN LAPORAN KEUANGAN BPPK

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPPK, pada tahun anggaran 2011 BPPK menetapkan 1 program dan 9 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 440.143.341.000,00. Program tersebut adalah: Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan.

Untuk membiayai program tersebut, pada tahun 2011 BPPK mempunyai sumber dana DIPA yang berasal dari Rupiah Murni, PNBP, Pinjaman Luar Negeri, dan Rupiah Murni Pendamping. Adapun rincian masing-masing sumber dana dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2011 tampak seperti tabel berikut: No

Pagu

Sumber Dana

Pagu

%

1

Rupiah Murni

374.409.879.000

338.208.463.996

2

PNBP

19.104.000.000

11.191.384.674

58.58

3

Pinjaman Luar Negeri

41.706.000.000

42.498.924.299

101.90

4

Rupiah Murni Pendamping

4.923.462.000

3.717.820.443

75.51

440.143.341.000

395.616.593.412

89.88

Jumlah

40

Realisasi

90.33



4/13/12 11:54 PM

PORTOFOLIO BPPK

.

2011

TINJAUAN LAPORAN KEUANGAN BPPK Realisasi anggaran pada pelaksanaan program BPPK hingga 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 395.616.593.412,- atau sebesar 89.88% dengan rincian realisasi untuk setiap kegiatan sebagai berikut: NO 1 2 3 4

5

6 7 8 9

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

SALDO (Rp)

81.155.451.000

71.670.712.343

88,31

9.484.738.657

25.683.734.000

23.399.037.506

91,10

2.284.696.494

23.141.487.000

21.218.232.410

91,69

1.923.254.590

26.158.693.000

25.342.396.811

96,88

816.296.189

21.205.176.000

19.913.426.874

93,91

1.291.749.126

25.282.625.000

22.778.329.027

90,09

2.504.295.973

89.389.230.000

82.426.132.466

92,21

6.963.097.534

100.778.409.000

86.793.533.562

86,12

13.984.875.438

Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pascasarjana bagi Pegawai Kementerian Keuangan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Pendididikan Program Diploma Keuangan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja Di Lingkungan BPPK Jumlah

47.348.536.000

42.074.792.413

88,86

5.273.743.587

440.143.341.000

395.616.593.412

89,88

44,526.747.588

Sedangkan rincian realisasi anggaran untuk setiap unit di lingkungan BPPK adalah: No

Unit/Satker

Pagu

Realisasi per 31 Desember 2011 Realisasi

%

I. PUSAT 1

Sekretariat Badan

47.348.536.000

42.074.792.413

88,86

2

Pusdiklat Pengembangan SDM

79.334.206.000

74.233.864.199

93,57

3

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

25.683.734.000

23.399.037.506

91,10

4

Pusdiklat Pajak

25.282.625.000

22.778.329.027

90,09

5

Pusdiklat Bea Cukai

23.141.487.000

21.218.232.410

91,69

6

Pusdiklat Kekayaan Negara & Perimbangan Keuangan

26.158.693.000

25.342.396.811

96,88

7

Pusdiklat Keuangan Umum

II. STAN

21.205.176.000

19.913.426.874

93,91

100.778.409.000

86.691.557.548

86,02

89,00

III. DAERAH 1

BDK Medan

9.936.428.000

8.843.482.727

2

BDK Pekanbaru

6.718.002.000

5.498.972.695

81,85

3

BDK Palembang

5.937.775.000

5.287.249.293

89,04

4

BDK Cimahi

6.650.153.000

5.916.690.728

88,97

5

BDK Yogyakarta

7.438.502.000

6.576.893.124

88,42

6

BDK Malang

8.762.948.000

8.188.462.380

93,44

7

BDK Denpasar

4.886.725.000

4.174.693.832

85,43

8

BDK Pontianak

9.241.339.000

7.937.881.687

85,90

9

BDK Balikpapan

8.841.442.000

8.025.231.846

90,77

10

BDK Makassar

7.879.444.000

6.749.237.202

85,66 91,96

11

BDK Manado

4.862.693.000

4.471.916.729

12

Balai Diklatpim Magelang

10.055.024.000

8.192.268.267

81,47

440.143.341.000

395.514.617.298

89.86

Total Realisasi Realisasi Anggaran per Satuan Kerja di Lingkungan BPPK

Sumber: Bagian Keuangan BPPK



41

4/13/12 11:54 PM

. TRANSFORMASI BPPK

ANNUAL REPORT BPPK


2011

4/13/12 11:54 PM

TRANSFORMASI BPPK

.

2011

PERJALANAN TRANSFORMASI BPPK

BPPK sebagai salah satu unit di bawah Kementerian Keuangan, mempunyai tanggungjawab terhadap peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Pada pemaparan Roadmap 2010-2014, Menteri Keuangan memberikan tantangan kepada BPPK untuk melakukan revitalisasi sebagai Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Diklat Keuangan Negara sehingga BPPK dapat meningkatkan layanan bagi seluruh stakeholders. Menjawab tantangan tersebut, mulai triwulan IV 2010 BPPK melakukan identifikasi terhadap kapasitas organisasi yang ada melalui focus group discussion (FGD) oleh tim Gugus Tugas Transformasi Kelembagaan yang dibentuk BPPK. Dari FGD ini didapatkan informasi awal mengenai kapasitas BPPK. Kegiatan identifikasi tersebut dilanjutkan pada 2011 dengan melaksanakan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap organisasi BPPK, khususnya kapasitas organisasi. Kepala Badan, dengan dibantu oleh profesional menetapkan penggunaan pendekatan evaluasi atas elemen organisasi dalam framework 7S McKinsey, yaitu: Strategy, Structure, Staff, Skills, Shared values, Style dan System. Kapasitas organisasi BPPK diukur dengan melakukan assessment menggunakan Capacity Assessment Grid dari Venture Philantrophy, suatu instrumen yang dirancang untuk menggali informasi terkait kapasitas organisasi. Setelah dilakukan kajian terhadap kondisi organisasi BPPK, , dapat ditarik simpulan bahwa untuk memaksimalkan fungsinya secara lebih rinci, terdapat 4 faktor utama yang menjadi alasan perlunya melakukan transformasi atas struktor organisasi BPPK, yaitu:



43

4/13/12 11:54 PM

TRANSFORMASI BPPK

.

2011


1. Kurangnya keselarasan antar elemen organisasi Hasil assessment kapasitas organisasi yang dilakukan berdasarkan elemen-elemen dalam framework 7S McKinsey menunjukkan bahwa elemen-elemen penyusun kapasitas organisasi di BPPK belum cukup selaras. Akibatnya, efektivitas organisasi secara keseluruhan menjadi tidak optimal. Hasil assessment ditunjukkan dalam Gambar di bawah ini.

Gambar. Hasil Assessment Kapasitas Organisasi 7s McKinsey

Dari Gambar di atas, terlihat bahwa terdapat ketidakselarasan antara elemen Aspiration (Style) dengan 2 (dua) elemen lain yaitu Strategy dan Structure. Dalam konteks BPPK, aspirasi merupakan arahan dari Menteri Keuangan mengenai peran BPPK dalam mendukung pengembangan kompetensi SDM Kementerian Keuangan. Inti dari arahan Menteri Keuangan ini adalah bahwa BPPK diharapkan untuk fokus kepada pendidikan dan pelatihan keuangan melalui penyelenggaraan diklat yang terintegrasi serta memiliki kualitas yang dapat disandingkan dengan training center terkemuka di dunia.

44

Sementara itu, hasil kajian menunjukkan bahwa organisasi BPPK saat ini belum siap untuk melaksanakan aspirasi tersebut. Perilaku anggota organisasi saat ini masih terpusat pada pekerjaan legacy yang telah menjadi rutinitas organisasi selama bertahun-tahun. Ketidakselarasan lain yang teridentifikasi adalah kurangnya keselarasan antara elemen Structure dengan System, Staff, dan Skill di mana kompetensi anggota organisasi sebenarnya masih sangat berpotensi untuk dikembangkan guna meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



4/13/12 11:54 PM

TRANSFORMASI BPPK

.

2011


2. Terdapat ‘silo’ antar Pusdiklat Keterbatasan lain yang teridentifikasi adalah ditemukannya ‘silo’ akibat rancangan struktur organisasi saat ini, yaitu departementalisasi dibentuk BPPK berdasarkan ‘konsumen’ diklat. Struktur organisasi BPPK saat ini dapat dilihat pada Gambar di bawah berikut. BADAN PENDIDIKAN dan PELATIHAN KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM

STAN

Gambar. Struktur Organisasi BPPK Saat Ini

Rancangan struktur organisasi saat ini menimbulkan ‘silo’ atau keterpisahan antar-Pusdiklat karena setiap Pusdiklat memiliki kewenangan atas penyelenggaraan diklatnya masing-masing. Timbulnya ‘silo’ ini setidaknya mengakibatkan tiga keterbatasan dalam organisasi BPPK saat ini: a. Terdapat perbedaan standar antar Pusdiklat dalam penyelenggaraan diklat, materi ajar, serta fasilitas dan infrastruktur. b. Dengan adanya Pusdiklat, maka relasi dengan ‘konsumen’ (terutama unit Eselon I lembaga terkait) dilakukan oleh masing-masing Pusdiklat. Pusdiklat yang memiliki hubungan baik dengan ‘konsumen’ akan lebih mudah mendapatkan update informasi yang dibutuhkan untuk memperbaharui materi ajarnya. Sehingga, kebaruan materi ajar menjadi terbatas pada Pusdiklat-pusdiklat tertentu. c. Peran Pusdiklat dalam penyelenggaraan diklat di lapangan maupun relasi dengan unit Eselon I lembaga terkait juga menimbulkan beragam sphere of influence. Sehingga, pada gilirannya pengaruh Kepala Badan dapat bersilangan dengan unit Eselon 1 lainnya di Kementerian Keuangan dalam hal kediklatan. 3. Kompetensi Staff Hasil analisis melalui assessment maupun FGD menunjukkan bahwa kompetensi staff (baik Widyaiswara maupun struktural) belum sesuai dengan standar yang diharapkan untuk melayani kebutuhan

SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. 4. Potensi aset Hasil analisis menunjukkan, masih terdapat potensi aset yang belum digunakan secara optimal (underutilized) di beberapa Pusdiklat, seperti kapasitas ruang kelas dan bangunan. Hal ini disebabkan oleh adanya keterpisahan pelaksanaan diklat pada masing-masing Pusdiklat. Dari kelemahan dan keterbatasan organisasi BPPK yang sudah teridentifikasi serta untuk menjawab tantangan dari Menteri Keuangan dan user, apa yang harus dilakukan BPPK? Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah transformasi struktur organisasi.

Mengapa harus Transformasi? Untuk menjawab pertanyaan ini maka kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang transformasi organisasi. Suatu organisasi didirikan dengan tujuan berusaha agar tetap bisa bertahan dalam jangka panjang, berkembang dalam jangka menengah dan menghasilkan output yang lebih baik dalam jangka pendek. Agar semua tujuan itu dapat terealisasi maka organisasi harus berani melakukan perubahan atau inovasi sesuai dengan perkembangan lingkungan dan menanamkan kepercayaan bahwa melakukan sesuatu yang berbeda bukan berarti melawan tatanan yang sudah ada tapi justru sebagai upaya memenuhi kebutuhan user yang senantiasa berkembang dan berubah.



45

4/13/12 11:54 PM

TRANSFORMASI BPPK

.

2011


Organisasi yang efektif seharusnya tidak menghindari perubahan. Sebaliknya, mereka harus mengantisipasi dan menyesuaikan kegiatan operasional seharihari dalam upaya untuk menyelaraskan dengan perubahan yang sangat cepat. Ketujuh elemen dalam 7S McKinsey yang dibahas di awal, dapat mempengaruhi perilaku organisasi yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas organisasi. Pada dasarnya, perilaku organisasi merupakan variabel dependen, sedangkan ketujuh elemen 7s McKinsey dan alignment di antaranya merupakan variabel independen. Untuk mencapai perilaku yang diharapkan, organisasi perlu ditata kembali. Namun, penataan ulang masing-masing elemen menjadi sangat kompleks, terutama pada elemen-elemen yang bersifat intangible seperti style, skill, dan shared values. Oleh karena itu, penataan organisasi dalam praktiknya disimplifikasi dengan mengacu kepada pandangan fungsionalis yang dikemukakan oleh Blau (1970). Pada intinya, pandangan fungsionalis mengacu kepada prinsip organisasi rasional yang menekankan pada struktur sebagai alat utama untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga, untuk menghadapi contingency (perubahan lingkungan maupun pertumbuhan internal), organisasi akan melakukan perubahan secara rasional dengan cara perubahan struktural seperti penambahan atau pengurangan anggota organisasi. Jadi, pada praktiknya transformasi organisasi difokuskan kepada perubahan struktur organisasi (structure) dalam konteks ketujuh elemen 7S McKinsey , sehingga tidak mengabaikan pengaruh keenam elemen lainnya. Hal ini tepat dilakukan dalam konteks BPPK, di mana elemen shared values, strategy, dan style/aspiration merupakan variabel yang given. Artinya, ketiga variabel tersebut telah ada dan tidak dapat diubah karena adanya unsur legacy yang telah tertanam selama bertahun-tahun. Struktur yang ada ditata ulang dengan mengacu kepada tiga variabel given tersebut. Penataan struktur akan menimbulkan kebutuhan penyesuaian kepada elemen system, staff, dan skill sehingga akan tetap selaras dengan struktur yang ada dan menghasilkan perilaku yang diharapkan untuk mencapai efektivitas organisasi. Dalam merancang struktur organisasi, terdapat lima parameter penting yang harus dipertimbangkan, yaitu:

46

Spesialisasi Spesialisasi adalah pembagian dan alokasi pekerjaan pada individu maupun departemen. Spesialisasi dapat terjadi secara horizontal, di mana pembagian pekerjaan terjadi pada level jabatan yang sama atau secara vertikal di mana pekerjaan tertentu membutuhkan otoritas yang berbeda sehingga memunculkan level hirarki baru Integrasi Pengelompokan fungsi-fungsi yang sejenis ke dalam suatu departemen (departementalisasi) dan diikat dengan standardisasi yang dituangkan dalam standard operating procedure (SOP). Formalisasi Standard operating procedures (SOP) diwujudkan dalam dokumen tertulis yang kemudian diformalisasi menjadi suatu aturan yang baku dan mengikat bagi setiap anggota organisasi. Kewenangan Kewenangan merupakan pndistribusian otoritas dalam pelaksanaan tindakan maupun peng-gunaan sumber daya organisasi. Terkadang, lingkungan kerja yang dinamis menimbulkan kondisi di mana anggota organisasi perlu bertindak di luar SOP yang berlaku. Apabila kewenangan untuk bertindak di luar SOP semakin terkonsentrasi kepada level hirarki yang tinggi, maka organisasi tersebut semakin tersentralisasi. Namun, apabila kewenangan ini semakin terdistribusi pada level bawah hirarki, maka organisasi tersebut semakin terdesentralisasi. Pengendalian Merupakan kemampuan organisasi untuk mengoordinasikan dan memotivasi anggotanya untuk bekerja dan berperilaku sesuai dengan kepentingan organisasi. Pengendalian diwujudkan melalui penataan sistem informasi dan sistem reward & punishment. Kelima parameter tersebut akan menjadi pertimbangan utama dalam merancang struktur organisasi baru BPPK yang tepat untuk menghasilkan perilaku organisasi yang efektif. Sehingga, pada akhirnya, BPPK memiliki kapabilitas untuk mencapai tujuan organisasinya, serta pada gilirannya mampu menyediakan kebutuhan SDM dalam rangka mendukung reformasi birokrasi Kementerian Keuangan.



4/13/12 11:54 PM

TRANSFORMASI BPPK

.

2011


Konsep Struktur Organisasi Baru BPPK Dengan adanya perubahan strategi dalam spesialisasi tugas dan fungsi, maka BPPK juga perlu mengubah pengelompokan/departementalisasi tingkat Eselon II. Struktur organisasi BPPK yang diusulkan lebih menekankan kepada fungsi/proses organisasi modern, yaitu fungsi yang diperlukan dalam menjalankan keseluruhan proses bisnis BPPK, seperti penyelenggaraan dan pengembangan infrastruktur diklat, bina relasi, pengelolaan tenaga pengajar, pengawasan mutu diklat dan pengembangan program. Oleh karena itu, Pusdiklat-Pusdiklat yang sebelumnya lebih berorientasi pada ‘pasar’ menurut jenis konsumen/kebutuhannya ditrans for masi menjadi Pusat Bina Relasi, Pu sat Pengembangan Program, Pusat Pengelolaan Tenaga Pengajar, Pusat Har monisasi Penyelenggaraan Diklat, dan Pusat Pengendalian Mutu.

Fungsi dan peranan utama masing-masing Eselon II di struktur organisasi BPPK baru adalah sebagai berikut: • Sekretariat Badan Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administratif dan konsultatif kepada semua unsur di lingkungan Badan. • Pusat Bina Relasi Melakukan pengoleksian dan harmonisasi informasi training program, serta melaksanakan pengelolaan beasiswa. • Pusat Pengelolaan Tenaga Pengajar Mengelola pengadaan, pengembangan dan penugasan tenaga pengajar. • Pusat Pengembangan Program Melakukan pengembangan training program sesuai deng an kebutuhan stakeholders dan perkembangan lingkungan. • Pusat Harmonisasi Penyelenggaraan Diklat Melaksanakan harmonisasi penyelenggaraan training program, serta menginventarisasi, mengembangkan, men standardisasi, dan memelihara infrastruktur training. • Pusat Pengendalian Mutu Menilai, mengembangkan, dan mengendalikan standar kerja berbasis risiko dan standar kinerja. BADAN PENDIDIKAN dan PELATIHAN KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PUSAT BINA RELASI

SEKRETARIAT BADAN

PUSAT PENGEMBANGAN PROGRAM

PUSAT PENGELOLAAN TENAGA PENGAJAR

PUSAT HARMONISASI PENYELENGGARAAN DIKLAT

PUSAT PENGENDALIAN MUTU

Gambar. Struktur Organisasi Baru BPPK UNIT PELAKSANA TEKNIS

Perbedaan struktur organisasi saat ini dengan usulan struktur organisasi yang baru dipaparkan dalam tabel 1. Parameter

Organisasi Saat Ini

Organisasi Baru

Spesialisasi

Spesialisasi dibagi berdasarkan ‘kons-umen’ yang dilayani yaitu lembagalembaga di Kementerian Keuangan.

Spesialisasi dibagi berdasarkan fungsi untuk menjalankan keseluruhan proses bisnis BPPK.

Integrasi

• Departementalisasi dilakukan dengan membentuk pusdiklat - pusdiklat sesuai dengan ‘konsumen’ diklat. • Standardisasi yang dituangkan dalam SOP ditetapkan oleh masing-masing pusdiklat sehingga timbul perbedaan standar antarpusdiklat.

• Departementalisasi dilakukan dengan mengelompokkan fungsifungsi yang terkait. • Standardisasi yang dituangkan dalam SOP ditetapkan oleh BPPK pusat dan berlaku untuk seluruh jenis diklat bagi seluruh ‘konsumen’.

Formalisasi

Mengikuti departementalisasi dan standardisasi pada organisasi saat ini.

Mengikuti perubahan departementali-sasi dan standardisasi organisasi baru.

Kewenangan

Cenderung terdesentralisasi karena pe-nyelenggaraan fungsi diklat dilaksana-kan oleh setiap pusdiklat yang ada.

Menjadi lebih tersentralisasi dengan ada-nya standardisasi serta penyelenggaraan fungsi dilaksanakan secara terpusat.

Pengendalian

Sistem pengendalian yang dilakukan bersifat compliance individu.

Sistem pengendalian dilakukan dengan manajemen mutu, di samping compliance.

Tabel 1. Perbedaan Organisasi BPPK Saat Ini dengan Organisasi Baru



47

4/13/12 11:54 PM

TRANSFORMASI BPPK

.

2011

PERJALANAN TRANSFORMASI BPPK Keunggulan Struktur Organisasi Baru BPPK Struktur organisasi baru BPPK yang diusulkan dengan pendekatan di atas, memiliki beberapa kekuatan kunci sebagai berikut: 1. Spesialisasi fungsi untuk mendorong pengembang an kompetensi para pemangku jabatan Spesialisasi fungsi dalam organisasi baru dapat mendorong pengembangan kompetensi para pemangku jabatan karena adanya fokus dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, spesialisasi juga memudahkan para pemangku jabatan untuk mengupdate pengetahuan dan keterampilan seiring dengan perkembangan kondisi lingkungan dan tuntutan global, terutama dalam mengembangkan kapabilitas tenaga pengajar serta pemeliharaan sarana dan prasarana. 2. Perubahan departementalisasi dapat menghindar kan ‘silo’ yang terjadi pada struktur organisasi saat ini Struktur organisasi ini dapat menghindarkan terjadinya ‘silo’ yang timbul dalam struktur organisasi saat ini. Apabila ‘silo’ antar Pusdiklat dapat dihilangkan, maka sphere of influence akan

48

menjadi terpusat kepada Kepala Badan sehingga pada gilirannya Kepala Badan dapat mengawal ketunggalan komando atas para pejabat eselon II di BPPK. Hal ini akan mengoptimalkan peran Kepala Badan sekaligus memudahkan pengawasan secara keseluruhan. 3. Sentralisasi untuk memudahkan standardisasi Peningkatan sentralisasi yang juga menjadi tujuan struktur organisasi baru akan memudahkan stan dard i s asi dalam berbagai proses organisasi yang bersifat strategis. Misalnya dalam modernisasi sarana dan pra sarana kediklatan dan pengembangan tenaga peng ajar, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Tantangan Struktur Organisasi Baru BPPK BPPK menyadari bahwa selalu ada trade-off yang harus diambil dalam suatu strategi. Begitu juga dengan rancangan struktur baru, terdapat beberapa risiko yang harus dipertimbangkan. 1. Kebutuhan kompetensi dan regenerasi SDM untuk menyukseskan implementasi rancangan organisasi baru



4/13/12 11:55 PM

TRANSFORMASI BPPK

PERJALANAN TRANSFORMASI BPPK Tantangan terbesar ada pada sumber daya, khususnya sumber daya manusia. Konfigurasi SDM yang disyaratkan untuk suksesnya implementasi rancangan organisasi baru sampai saat ini belum tersedia. Sedangkan transformasi kelembagaan dan penataan organisasi di lingkungan BPPK merupakan agenda yang harus segera dilaksanakan. Dengan kata lain, mencari pejabat yang memenuhi syarat kompetensi untuk masing-masing jabatan baru dalam organisasi baru BPPK merupakan tantangan yang serius. Selain itu, terdapat tantangan lain yaitu perlunya regenerasi SDM yang membutuhkan waktu lama (minimal 2 tahun) di samping membiasakan seluruh anggota organisasi BPPK mengadopsi perilaku-

perilaku baru yang belum lazim dilaksanakan, terutama dalam hal koordinasi antar unit-unit kerja yang baru. 2. Potensi munculnya perbedaan persepsi di antara stakeholders BPPK Kebaruan rancangan organisasi baru berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi di antara para stakeholders BPPK, baik internal maupun eksternal khususnya lingkungan eselon 1 Kementerian Keuangan yang selama ini menjadi mitra BPPK. Perbedaan persepsi dapat memunculkan konflik dan menghasilkan kondisi yang tidak kondusif bagi percepatan adaptasi perilaku anggota organisasi BPPK dalam fungsi-fungsi organisasi yang baru dan fokus kepada “user”.n



.

2011

49

4/13/12 11:55 PM

ANNUAL REPORT BPPK

.

2011

KALENDER PERISTIWA

BPPK2011


4/13/12 11:55 PM

KALENDER PERISTIWA BPPK

.

2011

SEKILAS CATATAN PERJALANAN BPPK SEPANJANG TAHUN 2011 Januari 2011 10 Januari 2011

21 Januari 2011

26 Januari 2011

[Pusdiklat KU]

[BDK Cimahi]

[Sekretariat]

Orientasi Pelaksanaan Tugas Calon Pegawai BPPK. Diklat ini ditujukan untuk memper siap kan calon pegawai baru hasil rekru it men CPNS Sarjana tahun 2010 un tuk dapat bekerja secara baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seminar mengenai Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Da lam seminar ini pembicara men jelaskan Pe ra turan Presiden No.54 Tahun 2010 dan Pe raturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Ba rang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Serah Terima Jabatan Kepala BPPK. Serah terima ini dilakukan menyusul pelantikan Bapak Kamil Sjoeib sebagai Kepala BPPK yang dilakukan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, pada hari Jumat, 21 Januari 2011, menggantikan Pgs. Kepala BPPK sebelumnya, Bapak Permana Agung.

Januari 2011 27 Januari 2011

27 Januari 2011

[BDK Makassar]

[Sekretariat]

Workshop Pelayanan Prima bagi pegawai internal BDK Makassar dengan tema “Managing Moment of Truth To Get Service Experience On Customer”. Deng an diklat ini, para pegawai BDK Makassar memiliki perubahan paradigma dari perspektif dibutuhkan menjadi membutuhkan peserta, serta mampu me nerapkan strategi-strategi dalam mencapai pelayanan prima.

Seminar Nasional ‘’Strategi Perencanaan APBN dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework/ MTEF), Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi’’. Seminar dibuka oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, Dr. R.B. Permana Agung, M.Sc.

Februari2011 2 Februari 2011

8 Februari 2011

17 Februari 2011

[Pusdiklat PSDM Magelang]

[Pusdiklat KNPK]

[Sekretariat]

Diklat Public Speaking for Professional Leaders. Diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan kom petensi pegawai dalam hal berbicara di depan umum (public speaking) dan diharapkan se orang pembicara dapat menjadi sosok yang menyenangkan (be interesting).

Ceramah dan paparan Bapak Permana Agung, Staf ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam rangka membuka penyelenggaraan DTSS Pejabat Lelang Angkatan I Tahun 2011. Dalam paparannya, be liau menyampaikan Knowledge, Skill dan Talent merupakan tiga pilar utama yang harus di miliki seorang penyelenggara ne gara guna mencapai tujuan organisasi sekaligus dalam upaya mendukung pengembangan institusi.

Harmonisasi Penyelenggaraan Capacity Building bagi SDM Kementerian Keuangan untuk periode tahun 2011 dan persiapan 2012. Kegiatan ini untuk menciptakan harmonisasi penyelenggaraan diklat di BPPK sesuai kebutuhan stakeholders yang dilaksanakan pada tahun 2011 sekaligus memetakan kebutuhan capacity building stakeholders untuk 2012.



51

4/13/12 11:55 PM


.

2011

SEKILAS CATATAN PERJALANAN BPPK SEPANJANG TAHUN 2011 Februari2011 21 Februari 2011 [Pusdiklat KU]

DTU Balanced Score Card. Balanced. Score Card atau BSC merupakan tools yang dipilih oleh pimpinan dalam mengawal Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan. BSC berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja suatu organisasi apakah sesuai dengan visi dan misinya.

21 Februari 2011

22 Februari 2011

[Sekretariat]

[BDK Makassar]

Kuliah Umum Manajemen Aset dan Perimbangan Keuangan Pu sat & Daerah. Kuliah ini me ru pakan kerjasama antara BPPK dengan Fakultas Ekonomi Universitas Khairun (FE Unkhair) Ter nate. Penyelenggaraan kuliah umum be be rapa universitas di Indonesia me rupakan salah satu kegiatan edu kasi publik mengenai ke uang an negara yang dilakukan oleh BPPK.

Februari2011 22 Februari 2011

52

Workshop “Mengenal Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Guna Merespon Amanat Perpres No mor 54 Tahun 2010”. Acara ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, dengan narasumber Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan.

28 Februari 2011

[Pusdiklat PSDM]

[BDK Manado]

Diklat Persiapan ke Luar Negeri (Pre-Departure Training) oleh Kepala Pusdiklat Pengembangan SDM di gedung PHRD, yang terletak di kawasan STAN, Bintaro, Tangerang.

Diklat Penyegaran Jurusita Pajak TA 2011 dan Pemakaian Perdana Asrama Balai Diklat Keuangan Manado. Diklat ini dibuka oleh Kepala BDK Manado dan mengundang semua pejabat struktural Kementerian Keuangan Sulawesi Utara khususnya di wilayah Manado yang juga bertujuan untuk memperkenalkan fasilitas asrama baru yang dapat digunakan mulai tahun 2011.

Maret 2011 1 Maret 2011

2 Maret 2011

3 Maret 2011

[Pusdiklat KNPK]

[BDK Cimahi]

[Pusdiklat PSDM]

Kunjungan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ke Pusdiklat KNPK. Dalam kesempatan tersebut Kepala Badan mengajak brainstroming tentang peranan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang tidak hanya bertanggung jawab pada penyelenggaraan diklat namun juga dalam pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada salahsatunya melalui Capacity Building.

Rapat Scoping Study Technical Assistance dengan AIPEG. Rapat ini membahas tentang kesulitankesulitan yang dihadapi oleh Balai Diklat Keuangan Cimahi selaku instansi vertikal BPPK di daerah.

Ceramah Kepala BPPK di Hadapan Calon Karyasiswa S2 dan S3 Program Beasiswa Professional Human Resource Development Project-III (PHRDP-III).



4/13/12 11:55 PM


SEKILAS CATATAN PERJALANAN BPPK SEPANJANG TAHUN 2011 Maret 2011 8 Maret 2011

21 Maret 2011

[Sekretariat]

[BDK Makassar]

Ceramah “Teaching with Heart” oleh Prof. DR. Arif Rachman, M.Pd. Dalam ceramahnya, beliau menyampaikan bahwa pendidikan yang sukses pendidikan yang mampu mengantarkan pelajar menjadi bertakwa, berkepribadian matang, berilmu mutakhir dan berprestasi, mempunyai rasa kebangsaan dan berwawasan global.

Diklat Teknis Subtantif Dasar (DTSD) Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2011. Acara ini dihadiri oleh Kepala BDK Makassar, para pelatih dari Pasukan Khas Angkatan Udara Republik Indonesia (Paskhas AU), serta para pengajar DTSD Kepabeanan dan Cukai.

Maret 2011 21 Maret 2011

29 Maret 2011

[BDK Pontianak]

[Pusdiklat KU]

Diklat Fungsional Bendahara Pengeluaran. Diklat dibuka oleh Bapak Teddy Lukmantara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara XVI Kalimantan Barat.

April2011 4 April 2011

Lahirnya Balai Diklat Kepemimpinan yang secara resmi ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 52/PMK.01/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan. Balai Diklatpim Magelang secara resmi menggantikan nama Pusdiklat PSDM Magelang.

Seminar Persiapan Pensiun “Perspektif Psikologis dan Perencanaan Keuangan” di aula Gedung B Lantai V, BPPK Purnawarman. Seminar ini diselenggarakan oleh Pusdiklat Keuangan Umum.

7 April 2011

11 April 2011

[BDK Manado]

[Balai Diklatpim Magelang]

[Pusdiklat KNPK]

Diklat Account Representative bagi para pe ga wai Direktorat Jenderal Pajak yang akan men jadi calon Account Representative.

Ceramah Kepala BPPK di hadapan peserta Diklatpim Tk. III angkatan ke-35 dan Diklatpim Tk. IV angkatan ke138. Dalam ceramahnya, beliau menyampaikan bahwa seorang pemimpin harus dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan baik dan juga harus dapat meningkatkan kinerja dan meningkatkan integritas baik untuk dirinya sendiri maupun segenap unsur dalam organisasi.

Penandatangan kontrak Kinerja Kemkeu Three Pusdiklat KNPK. IKU Kemkeu-Three Pusdiklat KNPK merupakan IKU bagi Eselon III yang ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat dan seluruh Kepala Bidang di lingkungan Pusdiklat KNPK.



.

2011

53

4/13/12 11:55 PM


CATATAN PERJALANAN BPPK SEPANJANG TAHUN 2011 April2011 18 April 2011

20 April 2011

29 April 2011

[Sekretariat]

[Sekretariat]


Workshop Building Collaboration for Excellence Coaching. Workshop ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kemampuan soft-skills para pejabat eselon II dan III BPPK.

Kuliah umum tentang keuangan negara dengan topik Reformasi Pengelolaan APBN dari Financial Administration ke Financial Management. Kuliah ini diselenggarakan oleh BPPK di Universitas Bengkulu (UNIB) dalam rangka edukasi publik.

Pengarahan dan pencerahan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan kepada peserta Diklatpim Tk. III dan IV. Dalam pengarahannya, beliau mengingatkan para peserta agar selalu mengerjakan dan melakukan yang terbaik, dan yakin bahwa kita pasti mampu untuk melakukan setiap tugas yang diberikan.

Mei2011 3 Mei 2011 [Sekretariat]

Kuliah umum tentang kebijakan fiskal dan APBN di Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, NTT.

54

.

2011

4 Mei 2011

16 Mei 2011

[BDK Denpasar]

[BDK Yogyakarta]

Kunjungan Kerja Kepala BPPK ke BDK Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan ceramah yang menekankan pentingnya tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam era Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan dalam meningkatkan kompetensi pegawai-pegawai Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan keuangan negara

Seminar Nasional “Peran Pe me rintah dan Perbankan Dalam Me ningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas di Tingkat Na sional dan Daerah”. Seminar ini dilaksanakan di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Mei2011 23 Mei 2011

24 Mei 2011

[Sekretariat]

[Pusdiklat PSDM]

Shortcourse on curriculum design and assessment for educational innovation di Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, Netherlands. Shortcourse ini diikuti oleh beberapa Widyaiswara dan Pejabat Struktural dalam rangka peningkatan kemampuan dibidang desain kurikulum dan inovasi pembelajaran.

Diklat Berbasis Kompetensi Eselon IV Khusus Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2011.



4/13/12 11:55 PM


CATATAN PERJALANAN BPPK SEPANJANG TAHUN 2011 JUNI 2011 10 Juni 2011

10 Juni 2011

[BDK Cimahi]

[BDK Manado]

In House Training-Public Speaking bekerja sama dengan Tantowi Yahya Public Speaking School untuk para pegawai BDK Cimahi. Pelatihan ini memberi pengetahuan dan keterampilan kepada para pegawai BDK Cimahi tentang cara berbicara di depan orang banyak/publik. Kegiatan ini akan memudahkan tugas para pegawai sehari-hari , terutama dalam hal penyelenggaraan diklat.

Sosialisasi Aplikasi TIK di kantor BDK Manado. Sosialisasi ini dalam rangka implementasi penggunaan aplikasi kediklatan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

JUNI 2011 24 Juni 2011

28 Juni 2011

[BDK Makassar]

[Pusdiklat KU]

Penandatanganan Kontrak Kinerja Eselon IV untuk tahun anggaran 2011 yang disaksikan oleh seluruh pegawai BDK Makassar. Pada tahun 2011, masingmasing Eselon IV mentargetkan rata-rata 11 poin IKU dimana sebagian besar merupakan IKU yang diturunkan langsung dari IKU Eselon III, di antaranya adalah IKU yang terkait dengan rasio jam pelatihan, kualitas layanan prima, dan rekomendasi diklat.

Seminar Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan. Seminar bertajuk “Strategi Implementasi di Lingkungan Kementerian Keuangan” ini merupakan hasil kerjasama antara Pusdiklat Keuangan Umum BPPK dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Juli 2011 4 Juli 2011 [BDK Cimahi]

Serah Terima Jabatan dari Kepala BDK Cimahi sebelumnya, Bapak Dedy Rodiat, kepada Kepala BDK Cimahi yang baru yakni Ibu Sri Rahayu Tresnawati.

6 Juli 2011

20 Juli 2011

[Pusdiklat Pajak]

[Sekretariat]

Inland Revenue Board Malaysia (IRBM) melakukan studi banding ke Pusdiklat Pajak.dalam agenda kunjungannya ke Direktorat Jenderal Pajak yang bertajuk “Lawatan Sambil Belajar”.

Seminar Arah Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan. Dalam seminar tersebut, Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyampaikan “Implementasi TIK di BPPK mengikuti arah ICT blueprint BPPK yang telah disusun berdasarkan analisis dan konsep tatakelola TIK untuk menunjang kegiatan utama dalam pendidikan dan pelatihan”.



.

2011

55

4/13/12 11:56 PM


.

2011

SEKILAS CATATAN PERJALANAN BPPK SEPANJANG TAHUN 2011 JULI 2011 21 Juli 2011

22 Juli 2011

[BDK Medan]

[Pusdiklat Pajak]

Kuliah Umum Program Diploma 1 Keuangan Spesialisasi Kepabeanan & Cukai T.A. 2010/2011. Hadir sebagai pembicara dalam acara ini adalah Kepala Kanwil DJBC Provinsi Sumatera Utara, Bapak Maimun Sulaiman.

Seminar edukasi publik Pusdiklat Pajak dengan Tema “Harmonisasi PSAK dan Dampak Perpajakannya bagi Entitas Ekonomi”. Seminar ini diselenggarakan di Universitas Atma Jaya Jakarta.

26 Juli 2011 [BDK Pekanbaru]

Pengarahan Wakil Menteri Keuangan, Ibu Anny Ratnawati kepada seluruh jajaran pegawai Kementerian Keuangan di Pekanbaru, termasuk memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran pegawai di BDK Pekanbaru.

JULI 2011 13 Juli 2011

15 Juli 2011

18 Juli 2011


[BDK Malang]

[BDK Manado]

Kunjungan Menteri Keuangan, Bapak Agus Martowardojo, di Balai Diklat Kepemimpinan Magelang usai acara mendampingi Presiden SBY di Akademi Militer Magelang.

DTU Kesamaptaan Bea dan Cukai

Ceramah Kebijakan Keuangan Negara oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Utara Bapak Iskandar para peserta DTSS Pengadaan Barang dan Jasa. Ceramah berisi mengenai reformasi birokrasi yang merubah manajamen keuangan negara berdasarkan paket Undang-undang Keuangan Negara.

AGUSTUS2011

56

2 Agustus 2011

2 Agustus 2011

2 Agustus 2011

[BDK Manado]

[Sekretariat]

[Sekretariat]

Bimbingan Teknis Manajemen Risiko oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan kepada PIC Manajemen Risiko BDK Manado.

Knowledge Sharing peserta Shortcourse on Curriculum Design and Assessment for Educational Innovation di Vrije Univesiteit (VU) Amsterdam, Netherlands kepada eselon I dan seluruh eselon II BPPK. Shortcourse ini merupakan hasil kerja sama BPPK dengan Nuffic-Neso Indonesia.

Rapat Pimpinan BPPK. Dalam rapat ini, para Kepala BDK juga ikut berpartisipasi melalui Video Confrence. Rapim ini membahas realisasi anggaran tahun anggaran 2011, progress report pelaksanaan evaluasi pasca diklat tahun anggaran 2011, dan capaian kinerja Kemenkeu-one BPPK per Juli tahun 2011.



4/13/12 11:56 PM


.

2011

SEKILAS CATATAN PERJALANAN BPPK SEPANJANG TAHUN 2011 AGUSTUS2011 3 Agustus 2011

12 Agustus 2011

[BDK Malang]

[Pusdiklat KNPK]

Pengambilan BPU dan USM STAN. BDK Malang melayani pengambilan BPU USM Prodip I Keuangan STAN Tahun 2011 bagi para calon peserta ujian yang telah lolos seleksi administrasi dengan area ujian regional Malang dan Sekitarnya.

Capacity Building hasil Study Visit ke Rijkacademie voor Financien en Economi (National Academy for Finance and Economics/NAFE), Belanda. Acara ini sebagai upaya mendeseminasi informasi hasil short course personel BPPK bekerjasama dengan Nuffic Neso Indonesia.

AGUSTUS2011 16 Agustus 2011

18 Agustus 2011

21 Agustus 2011

[BDK Manado]


[STAN]

Sosialisasi Penyusunan IKU Pelaksana seiring mulai diberlakukannya Kontrak Kinerja Pelaksana pada semester II Tahun Anggaran 2011.

Penandatanganan Kontrak Kinerja Pelaksana. Dengan dirumuskannya IKU Pelaksana dan ditandatanganinya Kontrak Kinerja oleh masingmasing pelaksana, diharapkan akan memotivasi pelaksana untuk selalu fokus terhadap tugas untuk memberikan kinerja yang terbaik bagi Balai Diklatpim pada khususnya dan BPPK pada umumnya..

Ujian Saringan Masuk bagi calon mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Tahun ini, terdapat dua program studi yang dibuka, yaitu Prodip I Perpajakan dan Prodip I Bea dan Cukai. Ujian yang diujikan pada kesempatan kali ini adalah Tes Potensi Akademik & Tes Bahasa Inggris Tes ini dilaksanakan di Jakarta dan serentak di beberapa kota besar di Indonesia. Keterangan lebih lanjut tentang USM STAN dapat diperoleh pada www.stan.ac.id.

SEPTEMBER 2011 8 September 2011

21 September 2011

22 September 2011

[Sekretariat]

[BDK Malang]

[BDK Makassar]

Pelantikan Widyaiswara baru BPPK. Para widyaiswara yang dilantik tersebut merupakan hasil penerimaan widyaiswara tahun 2010 yang telah lulus beberapa kali seleksi.

Kunjungan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Bapak Kamil Sjoeib, ke BDK Malang dalam rangka internalisasi NilaiNilai Kementerian Keuangan.

Seminar Purnabhakti berjudul “Perspektif Psikologi, Keuangan, Entrepreneurship dan Kesehatan” bagi para pegawai yang akan menyongsong masa pensiun. Narasumber pada seminar ini adalah Dra. Rieni Hutami Hasan (Psikolog), Dr. Anas Lutfi SH, SpN, MM, MKn (Dosen UI), dan Dr. Hj. Enny Farida



57

4/13/12 11:56 PM


.

2011

SEKILAS CATATAN PERJALANAN BPPK SEPANJANG TAHUN 2011 SEPTEMBER 2011 22 September 2011

23 September 2011

[BDK Manado]

[BDK Cimahi]

Sosialisasi Values Kementerian Keuangan di BDK Manado. Kegiatan ini merupakan usaha menanamkan Values Kementerian Keuangan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo kepada seluruh jajaran di Kementerian Keuangan.

Monitoring Pusdiklat Pajak Terhadap Pelaksanaan DTSS Jurusita Pajak di Balai Diklat Keuangan Cimahi. Tujuan monitoring ini adalah untuk melihat apakah diklat yang dijalankan sudah sesuai dengan harapan dari Pusdiklat Pajak atau belum.

SEPTEMBER 2011 24 September 2011

58

28 September 2011

[BDK Manado]

[STAN]

Monitoring Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern oleh Tim Inspekktorat Jenderal di BDK Manado. Dari hasil monitoring tersebut, tim berpendapat bahwa BDK Manado telah melaksanakan Pemantauan Pengendalian Intern di lingkungan kerjanya dengan baik dan sesuai dengan KMK 152.

Audit internal atas penyelenggaraan USM STAN di wilayah Jakarta. Audit ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas kelengkapan catatan mutu, mengevaluasi pelaksanaan prosedur mutu yang telah ditetapkan, menilai kesiapan audit eksternal, dan mendorong pemeliharaan dan perbaikan dari pelaksanaan prosedur mutu USM STAN serta untuk mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008 atas USM STAN yang telah diperoleh.

OKTOBER2011 3 Oktober 2011

4 Oktober 2011

[BDK Pekanbaru]

[STAN]

Diklat Patroli Laut dan Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut. Diklat ini bekerjasama dengan Kanwil Khusus Kepulauan Riau dan Pangkalan Sarana Operasi (Pangsarop)Tanjung Balai Karimun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Tes kesehatan

6 Oktober 2011 [STAN]

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Bapak Kamil Sjoeib, memberikan kuliah umum kepada seluruh mahasiswa Tingkat III Pajak, PBB dan Pajak Khusus. Salah satu materi yang beliau sampaikan adalah Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang telah dirumuskan dan dijadikan corporate values bagi seluruh jajaran di Kementerian Keuangan..



4/13/12 11:56 PM


.

2011

SEKILAS CATATAN PERJALANAN BPPK SEPANJANG TAHUN 2011 OKTOBER2011 10 Oktober 2011

7 Oktober 2011 [BDK Medan]

[BDK Manado]

Yudisium Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Kepabeanan & Cukai T.A. 2010/2011 di BDK Medan. Yudisium ini dipimpin langsung oleh Kepala BDK Medan, Bapak Sinung Prabowo.

DTU Kesamaptaan di BDK Manado. Diklat dibuka oleh Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Sulawesi Ruliyanto. Para pengajar berasal dari Pasukan Khas TNI Angkatan Udara Manado.

OKTOBER2011 12 Oktober 2011

13 Oktober 2011

19 Oktober 2011

[STAN]

[BDK Makassar]

[BDK Malang]

Wisuda Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Bertempat di Jakarta Convention Center, STAN mewisuda 2.526 orang wisudawan yang berasal dari program diploma IV dan diploma III di lingkungan STAN.

Capacity Building dalam rangka melakukan pengembangan SDM internal BDK Makassar di Malino, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan selama 2 hari. Kegiatan ini berbentuk outbound yang bertemakan “Menjadi Tim Pemenang” (To Be The Winning Team) dengan dipandu oleh event organizer Makacilo Plays Camp pimpinan Muhammad Yusuf, SH.

Seminar ilmiah dengan tema “Hubungan Penyerapan Realisasi Perjenis Belanja Modal dengan PAGU DIPA (Studi Kasus pada Wilayah Pembayaran KPPN-KPPN di Wilayah Kerja Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur)”. Paparan seminar ini didasarkan atas kajian ilmiah yang telah dilakukan oleh Widyaiswara Utama BDK Malang, Nafsi Hartoyo.

NOVEMBER2011 1 November 2011

23 November 2011

24 November 2011

[BDK Medan]

[BDK Makassar]

[Pusdiklat KNPK]

Wisuda bagi lulusan Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Kepabeanan & Cukai T.A. 2010/2011. Acara wisuda ini dihadiri oleh Kepala Badan Diklat Keuangan, Bapak Kamil Sjoeib dan Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Bapak Kusmanadji yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Senat.

Pendaftaran ulang calon mahasiswa Program Diploma I STAN yang telah dinyatakan lulus USM STAN dan akan melanjutkan pendidikan di Makassar.

Seminar “Psikologi Pendidikan” dan Workshop “Hypnoteaching”. Seminar dan workshop kali ini diselenggarakan dalam rangka upgrading kemampuan mengajar para trainer yang ada di BPPK.



59

4/13/12 11:56 PM


.

2011

SEKILAS CATATAN PERJALANAN BPPK SEPANJANG TAHUN 2011 NOVEMBER2011 25 November 2011

26 November 2011


[Pusdiklat KU]

Ceramah Kepala BPPK di depan peserta Diklat Kepemimpinan. Dalam ceramahnya, beliau memaparkan tentang membangun dan meningkatkan efektivitas tim kerja dan yang penting diingat adalah tim itu sendiri harus mengembangkan kemampuan mengidentifikasikan setiap persoalan dan sekaligus mampu untuk memecahkannya.

Seminar Kebijakan Ekonomi Makro dengan tema “Pokok-Pokok Kebijakan Ekonomi Makro APBN 2012”. Hadir sebagai pembicara Dr. Andi Megantara - Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF, Kemenkeu RI yang menyampaikan materi Pokok-pokok Kebijaan Ekonomi Makro Penyusunan APBN 2012.

NOVEMBER2011 28 November 2011

28 November 2011

29 November 2011

[Pusdiklat KU]

[Pusdiklat Pajak]

[STAN]

DTSS Penanganan Kecurangan Ujian Saringan Ma suk STAN. Diklat ini diselenggarakan un tuk menyikapi penyelenggaraan Ujian Saring an Masuk (USM) STAN yang belum se per ti yang diharapkan terkait dengan isu se perti kebocoran soal, kecurangan, dan dsb terutama dalam hal penanganan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan USM STAN.

Diklat Land and Buildin g Income Tax Training for Palestine. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Kementerian Keuangan RI, Kementerian Luar Negeri RI, JICA (JAPAN), dan Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia.

Pelatihan aplikasi Sistem Informasi Kampus (SISFOKAMPUS) STAN. Pelatihan ini dalam rangka penerapan kinerja berbasis teknologi yang akan mempermudah pengelolaan administrasi di STAN.

DESEMBER2011 1 Desember 2011

2 Desember 2011

10 Desember 2011

[Sekretariat]

[BDK Manado]

[Pusdiklat KU]

Harmonisasi Penyelenggaraan Capacity Building bagi SDM Kementerian Keuangan untuk periode 2012. Kegiatan ini untuk menciptakan harmonisasi penyelenggaraan diklat di BPPK sesuai kebutuhan stakeholders yang akan dilaksanakan pada tahun 2012.

60

Orientasi Calon Mahasiswa Baru Prodip I Pajak dalam rangka memberikan pembekalan sebelum memasuki kampus kepada Calon Mahasiswa baru Prodip I Keuangan Spesialisasi Pajak yang akan menempuh pendidikan di BDK Manado baik yang berhubungan dengan akademik maupun yang non akademik.

Outbond Character Building. Kegiatan ini bertujuan merefresh fikiran dan tenaga setelah kurang lebih 12 bulan ini digunakan untuk bekerja serta membangun kembali semangat, sinergi, dan motivasi dalam menghadapi tahun 2012 yang direncanakan akan lebih berat dari tahun 2011 ini.



4/13/12 11:56 PM


.

2011

SEKILAS CATATAN PERJALANAN BPPK SEPANJANG TAHUN 2011 DESEMBER2011 12 Desember 2011

13 Desember 2011

14 Desember 2011

[BDK Malang]

[BDK Makassar]

[BDK Denpasar]

Workshop dengan tema “Pemberdayaan Diri dan Penguatan Komitmen Dalam Meningkatkan Motiviasi Kerja”. Workshop diiuti oleh seluruh pegawai BDK Malang, Mulai dari pejabat Eselon III, Eselon IV, pelaksana, satpam, sampai dengan pegawai honorer.

Seminar Pengelolaan Kewajiban Pajak Bendahara di Aula BDK Makassar. Narasumber dalam seminar ini, adalah Kabid Duktekkon Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Setelah mengikuti seminar ini, para peserta diharapkan dapat lebih memahami mengenai kewajiban pajak bendahara.

Workshop dengan tema “Peran Strategis Bendahara Pengeluaran dalam Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia”. Berkesempatan pada acara ini dibuka oleh Pak Zulfikar Tahar (Kepala Kanwil DJP Bali) yang didampingi Pak Harmonis Siregar (Kepala BDK Denpasar).

16 Desember 2011

17 Desember 2011

20 Desember 2011

[BDK Pekanbaru]


[BDK Pontianak]

Workshop The Exellent Leader di Hotel Pangeran Pekanbaru Tahun 2011. Workshop dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak Wilayah Pekanbaru dan Kepulauan Riau.

Workshop outbound training bertajuk “Synergizing Team Performance” yang khusus diselenggarakan untuk lebih meningkatkan sinergisitas tim Balai Diklatpim Magelang.

Kunjungan Kerja Direktur STAN Ke BDK Pontianak untuk memberikan pengarahan kepada mahasiswa Program Diploma I Keuangan yang menempuh pendidikan di BDK Pontianak sekaligus berkoordinasi dengan para dosennya untuk menyamakan persepsi tentang sistem perkuliahan, pedoman penilaian, dan kelulusan.

20 Desember 2011

27 Desember 2011

28 Desember 2011

[STAN]

[Pusdiklat Pajak]

[Sekretariat]

Kuliah Umum Motivasi bagi Siswa Diploma I Pajak. Kuliah ini didesain khusus untuk membekali siswa agar termotivasi untuk terus belajar dengan giat dan disiplin selama menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Seminar Nasional bertemakan “Dampak Perpajakan Penerapan IFRS bagi Entitas Ekonomi”. Seminar ini diselenggarakan di Fakultas Ekonomi Universitas Al Azhar Jakarta.

Pra-Raker BPPK: Menuju Transformasi BPPK. Penyelenggaraan pra-raker ini dilakukan dalam rangka evaluasi kegiatan di tahun 2011 serta mempersiapkan BPPK di tahun 2012 terutama persiapan proses transformasi BPPK di tahun 2012..

DESEMBER2011

DESEMBER2011



61

4/13/12 11:56 PM

. LAMPIRAN

ANNUAL REPORT BPPK

2011

REALISASI DIKLAT DAN JUMLAH PESERTA DIKLAT DI BPPK


4/13/12 11:56 PM

LAMPIRAN ANNUAL REPORT BPPK

.

2011

Realisasi Diklat dan Jumlah Peserta Diklat di BPPK Realisasi Peserta Diklat Terkait PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pontianak

59

69

119

30

30

89

115

120

58

Ujian Dinas I

195

75

72

36

62

44

51

Manado

Denpasar

60

40

JML

Makassar

Malang

30

93

Balikpapan

Yogya

72

851

Cimahi

Palembang

825

Medan

Prajabatan Golongan II Prajabatan Golongan III

Program Diklat Terkait Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pusdiklat PSDM

Pekanbaru

Balai Diklat Keuangan

72

40

1.406

32

1.466

66

1.059

68

68

DIKLAT

56

28

40

67

143

192

Ujian Dinas II UPKP II

1

1

24

472

UPKP IV

356

40

4

8

17

7

16

UPKP V

572

65

40

62

57

57

96

UPKP VI

34

34

406

406

Diklat Pim III Diklat Kompetensi Khusus

1.666

Diklat Berbasis Kompetensi

567

Ceramah/Seminar/Diskusi/Sarasehan

26

30

23

117

1.028

1.783 567

32

144

100

290

102

668

Rintisan Pendidikan Gelar/S2 Reguler Luar Negeri

281

281

Administrasi/Persiapan

140

140

Persiapan Beasiswa LN

140

140

(PreDeparture. Seleksi. Survey)

Jumlah

6.065

345

330

255

427

397

630

214

125

213

289

229

9.519

Realisasi Peserta Diklat Terkait ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

Manado

Makassar

Balikpapan

Pontianak

Denpasar

Malang

Yogya

Cimahi

Palembang

Pekanbaru

Medan

Program Diklat Terkait Anggaran dan Perbendaharaan

Pusdiklat AP

Balai Diklat Keuangan JML

DISELENGGARAKAN DI PUSAT (JAKARTA) DTSS Pengadaan Barang dan Jasa Depkeu dan KL DF Bendahara Penerimaan bagi Depkeu DF Bendahara Pengeluaran bagi Depkeu dan KL DTSS Pengelolaan Belanja PNS bagi Depkeu dan KL DTSS Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja bagi Depkeu DTSS Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja bagi Depkeu dan KL DTSS Penguji Tagihan bagi Depkeu DTSS Pejabat Pembuat Komitmen bagi Depkeu dan KL DTSS Pengelolaan Keuangan BLU bagi Depkeu dan KL DTSS Penyegaran Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengelolaan Perbendaharaan Penataran/penyegaran pengadaan barang dan jasa Penyegaran Kuasa Pengguna Anggaran DTSS Kuasa Pengguna Anggaran DTSS Pengelolaan Keuangan SKPP DTSD Perbendaharaan DTSD Anggaran TOT Pengadaan Barang dan Jasa MOT Pengadaan Barang dan Jasa Workshop Petugas Penyuluh Perbendaharaan Seminarseminar

147 25 177 86 155 19

70 54 39 138 26 86 47 47 171 232 90 32 28 30 499

147 25 177 86 155 19 70 54 39 138 26 86 47 47 171 232 90 32 28 30 499



63

4/13/12 11:57 PM

Realisasi Peserta Diklat Terkait ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

24

84

60

48

Manado

29

30

Makassar

86

Balikpapan

59

Pontianak

59

Denpasar

107

Malang

Cimahi

57 24

Yogya

Palembang

57 24

Pekanbaru

Medan

Program Diklat Terkait Anggaran dan Perbendaharaan

Pusdiklat AP


Diselenggarakan di Daerah Diselenggarakan di Daerah DTSS Pengadaan Barang dan Jasa

88

DTSS Bendahara Penerimaan DTSS Bendahara Pengeluaran

27

48

64

DTSS Pengelolaan BMN DF Bendahara Pengeluaran

21

25

30

61

25

30

55

Penyegaran Pengadaan Barang dan Jasa

23 64

108

20

130

23 31

87

27

30

201

30

59

376

66

30

346

96

792

276

5.208

29

87

Workshop EProc

28 61

46

29

18

57

29

141

83

186

276

442

589

DF Bendahara Penerimaan Sertifikasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa

24

54

27

DTSS Pengelolaan Belanja PNS

49

47

83

83

Jumlah

2.179

200

167

325

561

231

DTSS Pejabat Pembuat Komitmen DTSS Penguji Tagihan

30

217

83

487

120

123

Realisasi Peserta Diklat Terkait KEPABEANAN DAN CUKAI

Makassar

30

29

Manado

Balikpapan

Pontianak

Denpasar

Malang

Yogya

Cimahi

Palembang

Pekanbaru

Pusdiklat BC

Program Diklat Terkait Bea dan Cukai

Medan


DISELENGGARAKAN DI PUSAT (JAKARTA) DIKLAT TEKNIS DTSD Kepabeanan dan Cukai DTSD Kepabeanan dan Cukai Khusus Lulusan Prodip I DTSD Lanjutan Khusus Lulusan DTSD 20062007 Angkatan I DTSS Teknik Pemeriksaan DTSS Patroli Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut DTSS Intelijen Taktis DTSS Post Clearance Audit DTSS Intelijen Analisis DTSS Kepatuhan Internal DTSS Client Coordinator DTSS Penyidik Kepabeanan dan Cukai DTSS Ketrampilan XRay Cabin dan Cargo DTSS Ketrampilan HICO Scan XRay Container System

DTSS Ketrampilan Gamma Ray Container Scanner DTSS Ketrampilan Pemeliharaan Senjata DTSS Pemeriksaan Pengangkut Udara DTSS Juru Sita DIKLAT FUNGSIONAL PFPD (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen)

60 90 57 30 29 120 50 29 29 29 28 30 30 30 57 30 30

60

179 180 84 30 59 120 50 29 29 29 28 30 30

90 27 30

30 57 30 30

118

118

359

359

875

875

DIKLAT KESAMAPTAAN DTU Kesamaptaan

CERAMAH/DISKUSI/SEMINAR/SARASEHAN Seminar

CERAMAH/DISKUSI/SEMINAR/SARASEHAN DTU Kesamaptaan

60

28

30

DTSD I Bea dan Cukai

60

30

30

177

58

60

Jumlah

64

2.110

90

29

30

30

59

30

296

60

88

30

2.822

30 89

60

150



4/13/12 11:57 PM

Realisasi Peserta Diklat Terkait

PERPAJAKAN

Manado

Makassar

Balikpapan

Pontianak

Denpasar

Malang

Yogya

Cimahi

Palembang

Pekanbaru

Pusdiklat Pajak

Program Diklat Terkait Pajak

Medan


DISELENGGARAKAN DI PUSAT (JAKARTA) DIKLAT TEKNIS 613 563 57 27

DTSD Pajak I DTSD Pajak II Diklat OC Pajak 2 Angkatan Diklat OC Pajak Lanjutan DTSS KUP Tingkat Dasar DTSS KUP Tingkat Menengah DTSS KUP Tingkat Tinggi DTSS PPN Tingkat Dasar DTSS PPN Tingkat Menengah DTSS PPN Tingkat Tinggi DTSS PPh Tingkat Dasar DTSS PPh Tingkat Menengah DTSS PPh Tingkat Tinggi DTSS PBB Untuk Palestina Diklat AR Pajak 6 Angkatan Diklat Manajemen Ekstensifikasi Pajak Diklat Penyegaran Juru Sita Pajak Diklat Manajemen Pengawasan dan Konsultasi Diklat Manajemen Data dan Informasi Diklat Manajemen Pemeriksaan Diklat Manajemen Tata Usaha dan Umum

29 30 8 406 30 25 28 29 28 30

613 563 57 27 60 30 29 59 33 28 30 29 30 8 406 30 25 28 29 28 30

56 36 31

56 36 31

93 93 95 89 56 93 98 98 139 78 79

93 93 95 89 56 93 98 98 139 78 79

30

30

30

29

30 29 33 28 30

DISELENGGARAKAN DI PUSAT (JAKARTA) Diklat Penyegaran Fungsional Penilai PBB TOT Persiapan Diklat Perpajakan dalam Bahasa Inggris Workshop Transaksi Syariah Perpajakan

DIKLAT TEKNIS DF Pemeriksa Menengah Pajak Angkatan I DF Pemeriksa Menengah Pajak Angkatan II DF Pemeriksa Menengah Pajak Angkatan III DF Pemeriksa Menengah Pajak Angkatan IV DF Pemeriksa Menengah Pajak Angkatan V DF Pemeriksa Tinggi Angkatan I DF Pemeriksa Tinggi Angkatan II DF Pemeriksa Tinggi Angkatan III DF Pemeriksa Ahli Angkatan I DF Pemeriksa Ahli Angkatan II DF Pemeriksaan Ahli Angkatan III

SEMINAR DISELENGGARAKAN DI DAERAH DTSS Account Representative DTSS Operating Console Pajak Penyegaran Account Representative I Penyegaran Account Representative II

59

60

54

30

120

DTU TOT DTU Manajemen Pelayanan Terpadu Diklat Pelayanan Terpadu Penyegaran Pejabat Sita Pajak Jumlah

4.137

89

120

149

108

30 180

29 30 30

30 30 30

30 30

30

149

269

60 20 27 30

60

29 30

30 150

85

107

119

30 30 30

441 79 327 120

25 25 28 285

30 55 115 58 5.798



65

4/13/12 11:57 PM

Realisasi Peserta Diklat Terkait KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

DTSD Kekayaan Negara I DTSD Kekayaan Negara II DTSS Pejabat Lelang DTSS Penilaian Properti Lanjutan DTSS Jurusita Piutang Negara DTSS Beracara di Pengadilan DTSS Pengelolaan Barang Milik Negara DTSS Supervisor TIK DJKN Pemula DTSS Supervisor TIK DJKN Madya DTSD Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah DTSS Pengelolaan Transfer Dana ke Daerah DTSS Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DTSS Pengelolaan BMN. Kekayaan Negara LainLain. Kekayaan Negara I DTSS Pengelolaan BMN. Kekayaan Negara LainLain. Kekayaan Negara II DTSS Pemeriksa Piutang Negara DTSS Lelang (Bagi Pegawai Struktural DJKN) DTSS Penggunaan dan Pemanfaatan BMN Diklat Pengelolaan Pembiayaan Kapasitas daerah Diklat Penyegaran Pengelolaan Barang Milik Negara Penyegaran SIMAK BMN Penyegaran Penilaian Dasar DTSD Kekayaan Negara I

118 90 84 66 75 55 27 58 19 60 59 59 31 27 59 30

57

27

53

45

30

34

28

Manado 31

23

24 59

19

64 30 118

30 24

24

JML

118 90 84 66 75 55 332 58 19 60 59 59 54 27 59 30 24 59 30 131 30 118

DTSD Kekayaan Negara II

90

90

DTSS Pejabat Lelang

84

84

DTSS Penilaian Properti Lanjutan

66

66

DTSS Jurusita Piutang Negara

75

75

DTSS Beracara di Pengadilan

55

55

DTSS Pengelolaan Barang Milik Negara

27

DTSS Supervisor TIK DJKN Pemula

58

DTSS Supervisor TIK DJKN Madya

19

19

DTSD Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

60

60

DTSS Pengelolaan Transfer Dana ke Daerah

59

59

DTSS Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

59

DTSS Pengelolaan BMN. Kekayaan Negara LainLain. Kekayaan Negara I

31

57

27

53

45

30

34

28

31

332 58

59 23

54

DTSS Pengelolaan BMN. Kekayaan Negara LainLain. Kekayaan Negara II

27

27

DTSS Pemeriksa Piutang Negara

59

59

DTSS Lelang (Bagi Pegawai Struktural DJKN)

30

30

DTSS Penggunaan dan Pemanfaatan BMN Diklat Pengelolaan Pembiayaan Kapasitas daerah

24

24 59

59

Diklat Penyegaran Pengelolaan Barang Milik Negara

30 19

24

30

24

131

Penyegaran SIMAK BMN

64

Penyegaran Penilaian Dasar

30

30

Penyegaran Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan terkait Aksi Kor-

30

30

Penyegaran Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan terkait divestasi

33

33

Seminar Penilaian BMN (Non Tanah dan Bangunan)

23

23

21

21

porasi

Pelatihan Teknik dan Model Keuangan dalam Pencpta Nilai (Studi Kasus) Project Financing Workshop Jumlah

66

Makassar

Balikpapan

Pontianak

Denpasar

Malang

Yogya

Cimahi

Palembang

Pekanbaru

Medan

Pusdiklat KNPK

Balai Diklat Keuangan Program Diklat Terkait Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

24 1.201

57

27

53

88

30

58

28

77

31

24 1.650



4/13/12 11:57 PM


DIKLAT KEUANGAN UMUM

Manado

Makassar

Balikpapan

Pontianak

Denpasar

Malang

Yogya

Cimahi

Palembang

Pekanbaru

Medan

Program Diklat Terkait Keuangan Umum

Pusdiklat KU


DIKLAT TEKNIS Placement Test TOEFL Preparation (1 frek) DTU Microsoft Office Menengah DTU Microsoft Office Lanjutan DTU Microsoft Excel dan Power Point Advance (Ms Office) DTSS Free Open Source DTSS Administrasi Jaringan Komputer DTSS Desain Multimedia DTSS Desain Web Dinamis DTU Kearsipan Elektronik DTU Kearsipan Dinamis DTU Toefl iBTPreparation DTU Toefl PBT Preparation DTU Tata Naskah Dinas DTU Legal Drafting

573 67 46 126 35 47 23 43 52 47 76 83 94 113

DTU Kepegawaian

64

DTU Desain Pengelolaan Database

63

44

30

30

DTU Manajemen Resiko

41

32 28

573 173 46 156 35 47 23 43 52 47 76 83 197 141 64 63

DTU Pelayanan Prima DTU Pengelolaan Website untuk Pelaksana

62

30

28

58

57

57

156

156

DTU Analisis Beban Kerja

77

77

DTU Analisis Jabatan

23

23

DTU Balance Score Card

167

DTU General English

95

33 20

200 28

Workshop IT

143 88

Seminar-Seminar

451

88 451

DTU Penyusunan SOP

74

74

DTU Orientasi Pelaksanaan Tugas Calon Pegawai BPPK

92

92

DTSD Orientasi Pegawai BKF

30

30

DTSD Pengelolaan Diklat Gol. III

95

95

DTSD Pengelolaan Diklat Gol. II

28

28

DTSS TNA Desain Diklat

26

26

DTSS Teknik Investigasi

28

28

DTSS Teknik Intelijen (Dasar)

22

22

DTSS Teknik Intelejen (Lanjutan)

19

19

DTSS Psikologi Audit

20

20

DTSS Risk Based Audit

20

20

DTSS Manajemen Risiko

156

156

DTSS Risk Based Audit

20

20

DTSS Pengelolaan Surat Berharga Negara

33

33

DTSS Strategi Portofolio Utang dan Pengelolaan PHLN

29

29

DTSS Manajemen Utang

26

26

DTSS TABK dengan ACL (Dasar)

52

52

DTSS TABK dengan ACL (Lanjutan)

17

17

DTSS Implementasi BSC Untuk Fungsi audit Internal

20

20

DTSS Sistem Pengendalian Manajemen (COSCO.COBIT.ITIL. SPIP)

37

37

DTSS Evaluasi Grading (remuneration Technique)

31

31

DTSS Control Self Assesment

30

30

DTSS Pemograman Web dengan ASP

35

35

DTU Pengenalan TIK

55

55

DTU Knowledge Management untuk Organisasi

37

37



67

4/13/12 11:57 PM


DIKLAT KEUANGAN UMUM

Manado

Makassar

Balikpapan

Pontianak

Denpasar

Malang

Yogya

Cimahi

Palembang

Pekanbaru

Pusdiklat KU

Program Diklat Terkait Keuangan Umum

Medan

Balai Diklat Keuangan

88

JML

Workshop IT Seminar-Seminar DTU Penyusunan SOP DTU Orientasi Pelaksanaan Tugas Calon Pegawai BPPK DTSD Orientasi Pegawai BKF DTSD Pengelolaan Diklat Gol. III DTSD Pengelolaan Diklat Gol. II DTSS TNA Desain Diklat DTSS Teknik Investigasi DTSS Teknik Intelijen (Dasar) DTSS Teknik Intelejen (Lanjutan) DTSS Psikologi Audit DTSS Risk Based Audit DTSS Manajemen Risiko DTSS Risk Based Audit DTSS Pengelolaan Surat Berharga Negara DTSS Strategi Portofolio Utang dan Pengelolaan PHLN DTSS Manajemen Utang DTSS TABK dengan ACL (Dasar) DTSS TABK dengan ACL (Lanjutan) DTSS Implementasi BSC Untuk Fungsi audit Internal DTSS Sistem Pengendalian Manajemen (COSCO.COBIT.ITIL.SPIP) DTSS Evaluasi Grading (remuneration Technique) DTSS Control Self Assesment DTSS Pemograman Web dengan ASP DTU Pengenalan TIK DTU Knowledge Management untuk Organisasi

74 92 30 95 28 26 28 22 19 20 20 156 20 33 29 26 52 17 20 37 31 30 35 55 37

88 451 74 92 30 95 28 26 28 22 19 20 20 156 20 33 29 26 52 17 20 37 31 30 35 55 37

DTU Tata Kelola TIK/IT Governance

24

24

DTU Metodologi Penelitian

33

33

DTU IFRS

41

41

DTU Akuntansi Keuangan Syariah

31

31

DTU Sekretaris Pimpinan

33

33 28

451

DTU Audit TIK

28

DTSS TOT

23

23

DTSS Pengenalan Kecurangan USM STAN

26

26

DTU Pemerikasaan Pelanggaran Disiplin

22

22

DTU Compentency Profiling

26

26

DTU Self motivation and developing high performance teams

27

27

DTU Pengelolaan Website Dinamis (ELearning)

70

70

23

23

DF JFA Pengendali Teknis

26

26

DF Calon Widyaiswara (program umum/ 1 ak)

62

62

DIKLAT FUNGSIONAL DF JFA Pembentukan Auditor Ahli DF JFA Pembentukan Auditor Terampil

CERAMAH. DISKUSI. SEMINAR DAN SARASEHAN 305

Workshop Persiapan Purnabakti (1 ak)

20

325

Workshop Financial Statistic

30

30

Workshop Penulisan Buku Teks ISBN

36

36

Workshop Menulis Ilmiah Populer

75

75

194

194

Seminar Prespektif Pensiun Seminar Pengendalian Internal Pemerintah

192

192

Seminar Kebijakan Ekonomi Makro

156

156

Workshop Pelayanan Prima

41

57

30

128

88

88

28

Workshop Power Point (advance)

28

Workshop IT Seminar-Seminar

451

451

DISELENGGARAKAN DI PUSAT (JAKARTA) Penyegaran pengenalan internet

25

25

Diklat Public Speaking For Professional Leader

24

24

DTU Kepegawaian

25

58

DTSS TOEFL Preparation

30

27

DF Pranata Komputer Terampil

20

Workshop Communication dan Negotiation Skill

20

60

DTU Master Of Ceremony

60

29

29

DTU Test DTU TOEFL Preparation

27 Jumlah

68

113

27

4.814

25

79

555

72

120

322

22 28

78

42

49 118

32

6.285



4/13/12 11:57 PM


4/13/12 11:57 PM

. LAMPIRAN

ANNUAL REPORT BPPK

2011

GLOSSARY


4/13/12 11:57 PM

Glossary

DAFTAR ISTILAH ISTILAH

DEFINISI

AIPEG

Australia Indonesia Partnership for Economic Governance

Balai Diklatpim Magelang

Balai Diklat Kepemimpinan Magelang Balai ini sebelumnya bernama Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Magelang. Namun setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, nama Pusdiklat Pengembangan SDM Magelang berubah menjadi Balai Diklat Kepemimpinan.

BDK

Balai Diklat Keuangan Merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam hal melaksanakan pendidikan dan pelatihan di daerah (di luar Jakarta) yang mempunyai daerah/wilayah kerja yang diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 66/ PMK.01/2009.

BPU

Bukti Peserta Ujian

DBK

Diklat Berbasis Kompetensi

DKK

Diklat Kompetensi Khas

DTSD

Diklat Teknis Substantif Dasar

DTSS

Diklat Teknis Substantif Spesialisasi

DTU

Diklat Teknis Umum

IFRS

International Financial Reporting Standard

IKU

Indikator Kinerja Utama

JICA

Japan International Cooperation Agency

Kemkeu-Five

Merupakan IKU untuk pelaksana dan staff di lingkungan Kementerian Keuangan

Kemkeu-Four

Merupakan IKU untuk pejabat Eselon IV (setingkat Kepala Subbagian/Subbidang/Seksi) di lingkungan Kementerian Keuangan

Kemkeu-One

Merupakan IKU untuk pejabat Eselon I (setingkat Kepala Badan/Direktur Jenderal/Sekretaris Jenderal)

Kemkeu-Three

Merupakan IKU untuk pejabat Eselon III (setingkat Kepala Bagian/Bidang) di lingkungan Kementerian Keuangan

Kemkeu-Two

Merupakan IKU untuk pejabat Eselon II (setingkat Kepala Pusat/Direktur) di lingkungan Kementerian Keuangan

KMK

Keputusan Menteri Keuangan

NESO

Netherlands Education Support Offices

OC PBB-P2

Operator Console Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan

PBB-P2

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan

PHRD

Professional Human Resource Development

PMK

Peraturan Menteri Keuangan

PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak

PSAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Pusdiklat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Merupakan Unit Eselon II yang bertanggung jawab kepada Kepala BPPK yang bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan spesialisasinya masing-masing.

Pusdiklat AP

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Pusdiklat BC

Pusdiklat Bea dan Cukai

Pusdiklat KNPK

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Pusdiklat KU

Pusdiklat Keuangan Umum

Pusdiklat PSDM

Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia

STAN

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

TBI

Tes Bahasa Inggris

TIK

Teknologi Informasi dan Komunkasi

TPA

Tes Potensi Akademik

UPKP

Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

UPT

Unit Pelaksana Teknis

USM STAN

Ujian Saringan Masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara



71

4/13/12 11:57 PM


4/13/12 11:57 PM

SAMBUTAN KEPALA BPPK 4 PROFIL BPPK. Milestone Arah Kebijakan Pengembangan SDM Kementerian Keuangan RI Visi Misi BPPK Struktur Organisasi BPPK

Recommend Documents