Berdasarkan Rencana Strategis BPPK Tahun tujuan yang hendak dicapai oleh BPPK adalah :

Executive Summary

EXECUTIVE SUMMARY Berdasarkan Rencana Strategis BPPK Tahun 2010-2014 tujuan yang hendak dicapai oleh BPPK adalah : 1. Menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan dengan tata kelola yang baik.

Sejalan dengan Renstra tersebut, sasaran yang akan dicapai oleh BPPK adalah : 1. Terwujudnya pendidikan dan pelatihan berbasis penelitian dan pemutakhiran data kebutuhan diklat. 2. Terwujudnya kualitas layanan diklat yang memuaskan pemangku kepentingan. 3. Terwujudnya evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan. 4. Terwujudnya penataan organisasi BPPK yang handal dan modern. 5. Tercapainya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pendidikan dan pelatihan. 6. Penerapan manajemen pengembangan SDM dalam rangka mewujudkan SDM BPPK yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab. 7. Terwujudnya akuntabilitas sistem manajemen keuangan dan manajemen aset. 8. Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama BPPK dengan institusi di dalam maupun di luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPPK, pada tahun anggaran 2010 BPPK menetapkan 4 program dan 50 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp447.312.821.000. Keempat program tersebut adalah : 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

i

LAKIP BPPK 2010

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur; 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 4. Program Pendidikan Tinggi; Sumber dana DIPA BPPK tahun 2010 berasal dari Rupiah Murni, PNBP, Pinjaman Luar Negeri, dan Rupiah Murni Pendamping. Adapun rincian masingmasing sumber dana dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2010 seperti pada tabel 1 dibawah ini. Tabel 1 Sumber Dana BPPK dan Realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2010 S.D. 31 DESEMBER 2010

SUMBER DANA

PAGU

1

Rupiah Murni

2

PNBP

3

Pinjaman Luar Negeri

4

Rupiah Murni Pendamping

5

Hibah Luar Negeri JUMLAH

338,122,038,000 28,690,673,000 74,833,844,000 5,666,266,000 447,312,821,000

REALISASI

%

294,007,588,105 17,113,018,776 52,576,067,837 3,557,330,913 367,254,005,631

86.95 59.65 70.26 62.78 0.00 82.10

Sumber : Bagian Keuangan

Adapun anggaran yang telah digunakan untuk membiayai program-program tersebut hingga akhir Maret tahun 2010 adalah sebesar Rp366.987.680.331 atau terealisasi 82,04%. Uraian realisasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan program dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut :

Tabel 2 Realisasi Anggaran Per Program BPPK Tahun 2010 PROGRAM 1

Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

2

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

SALDO (Rp)

80,457,236,000

69,593,737,996

86.50

10,863,498,004

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

157,810,612,000

115,032,809,328

72.89

42,777,802,672

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

111,453,000,000

99,755,594,830

89.50

11,697,405,170

4

Program Pendidikan Tinggi

97,591,973,000

82,871,863,477

84.92

14,720,109,523

447,312,821,000

367,254,005,631

82.10

80,058,815,369

JUMLAH Sumber : Bagian Keuangan

ii

Executive Summary

Diagram 1 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2010

97,59 Program Pendidikan Tinggi

82,87

111,45


99,76

157,81


115,03

80,46


69,59

0,00 ANGGARAN (Rp) REALISASI

100,00

200,00 Milyar

(Rp)


Berikut adalah rincian realisasi anggaran untuk setiap unit di lingkungan BPPK seperti terlihat pada tabel dan diagram di bawah ini :

iii

LAKIP BPPK 2010

Tabel 3 Realisasi Anggaran Per Unit BPPK Tahun 2010 MENURUT SPJ TIAP UNIT KERJA NO

UNIT

1

2

I.

Pusat

1

Sekretariat

2

Pusdiklat Pengembangan SDM

3

DIPA 3

REALISASI

% REALISASI PENCAPAIAN

4

5 = (4/3)x100

SALDO 6=3-4

259,526,577,000

205,873,267,376

79.33

53,653,309,624

48,610,405,000

38,872,130,444

79.97

9,738,274,556

103,514,559,000

73,242,900,275

70.76

30,271,658,725

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

26,654,758,000

23,642,964,189

88.70

3,011,793,811

4

Pusdiklat Pajak

29,512,458,000

24,782,141,650

83.97

4,730,316,350

5

Pusdiklat Bea dan Cukai

19,694,478,000

17,907,327,422

90.93

1,787,150,578

6

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

15,674,979,000

13,010,697,217

83.00

2,664,281,783

7

Pusdiklat Keuangan Umum

15,864,940,000

14,415,106,179

90.86

1,449,833,821

II.

STAN

97,591,973,000

82,871,863,477

84.92

14,720,109,523

III.

Daerah

90,194,271,000

78,508,874,778

87.04

11,685,396,222

1

BDK Medan

10,598,149,000

9,445,071,123

89.12

1,153,077,877

2

BDK Pekanbaru

4,225,741,000

3,096,814,526

73.28

1,128,926,474

3

BDK Palembang

4

BDK Cimahi

5

4,716,942,000

3,953,284,716

83.81

763,657,284

12,349,282,000

10,793,374,195

87.40

1,555,907,805

BDK Yogyakarta

5,586,517,000

5,088,854,236

91.09

497,662,764

6

BDK Malang

5,983,005,000

5,437,437,060

90.88

545,567,940

7

BDK Denpasar

6,196,885,000

5,071,509,243

81.84

1,125,375,757

8

BDK Pontianak

3,512,660,000

2,892,391,193

82.34

620,268,807

9

BDK Balikpapan

11,473,741,000

9,953,983,293

86.75

1,519,757,707

10

BDK Makassar

6,022,444,000

5,427,204,794

90.12

595,239,206

11

BDK Manado

6,177,116,000

5,544,866,146

89.76

632,249,854

12

Pusdiklat Pegawai Magelang

13,351,789,000

11,804,084,253

88.41

1,547,704,747

447,312,821,000

367,254,005,631

82.10

80,058,815,369

JUMLAH I + II + III Sumber : Bagian Keuangan

iv

Executive Summary

Diagram 2 Realisasi Anggaran Per Unit Tahun 2010 13,4 11,8

Pusdiklat PSDM di Magelang BDK Manado

6,2 5,5

BDK Makassar

6,0 5,4 11,5 10,0

BDK Balikpapan BDK Pontianak

3,5 2,9

BDK Denpasar

6,2 5,1

BDK Malang

6,0 5,4

BDK Yogyakarta

5,6 5,1 12,3 10,8

BDK Cimahi BDK Palembang

4,7 4,0

BDK Pekanbaru

4,2 3,1 10,6 9,4

BDK Medan STAN

82,9


15,9 14,4

Pusdiklat KNPK

15,7 13,0 19,7 17,9


29,5 24,8

Pusdiklat Pajak

26,7 23,6

Pusdiklat Angg. dan Perbend. Pusdiklat Pengembangan SDM

REALISASI (Rp)

103,5

73,2 48,6 38,9

Sekretariat ANGGARAN (Rp)

97,6

0

50

100

150 Milyar


v

LAKIP BPPK 2010

Rendahnya serapan anggaran BPPK sampai akhir tahun 2010 (31 Desember 2010) yaitu 82,04% disebabkan hal-hal sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai Adanya alokasi transito Rp5.363.318.000 dalam belanja pegawai untuk mengantisipasi penambahan belanja pegawai akibat dari penambahan pegawai atau penambahan pembayaran tunjangan (anak, istri, dsb) yang pada tahun sebelumnya dilekatkan di Sekretariat Jenderal. 2. Belanja Barang a. Adanya honorarium kegiatan yang tidak dibayarkan, karena sudah merupakan tugas dan fungsi. b. Realisasi nilai kontrak cenderung jauh dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bahkan pagu dengan nilai selisih sebesar Rp9.455.377.000 atau 3,90% dari pagu. c. Lambannya/terlambatnya pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak ada waktu untuk revisi atas sisa anggaran. d. Sisa

anggaran

karena

efisiensi

(output/sasaran

tercapai)

sebesar

Rp16.484.177.000 atau 6,80% dari pagu. e. Terdapat dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) yang tidak terserap 30,79%, yaitu sebesar Rp23.040.648.170 f.

Terdapat dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak terserap sebesar Rp6.320.800.000 (22%)

g. Realisasi peserta diklat yang tidak sesuai dengan yang direncanakan h. Proses revisi yang relatif lama 3. Belanja Modal a. Lambannya/terlambatnya

pelaksanaan

kegiatan/proyek/pengadaan

akibatnya terdapat sisa dana yang tidak memungkinkan direvisi. b. Harga kontrak cenderung jauh di bawah HPS bahkan pagu dengan nilai selisih sebesar Rp20.701.800.000,00 atau 13% dari pagu. c. Terdapat dana PNBP yang tidak terserap sebesar Rp5.256.850.000 (18%) d. Ketentuan revisi terkait dengan optimalisasi e. SDM pengadaan terbatas

vi

Executive Summary

Jika ditinjau dari sisi sumber dana : 1. Rupiah Murni Secara umum disebabkan oleh efisiensi 2. Rupiah Murni Pendamping Disebabkan PHLN tidak terealisasi. Dana ini bersifat melekat pada dana PHLN 3. PNBP Sisa dana berasal dari kegiatan USM Prodip STAN dan kerjasama dengan Pemda dengan nilai total sebesar Rp11.577.654.224. Dana ini akan dialokasikan pada TA 2011 melalui revisi saldo awal BLU. 4. Pinjaman Luar Negeri a. Selisih kurs yen antara perencanaan dan realisasi. b. Diklat Non Degree semula direncanakan diikuti 120 orang, namun terealisasi 60 orang, dua diklat Non Degree dialihkan ke 2011. c. Program S2 Dalam Negeri yang semula direncanakan diikuti 50 orang, namun terealisasi 25 orang, karena penurunan jumlah calon peserta yang mengikuti Seleksi Beasiswa Program Pascasarjana.

Terkait rendahnya penyerapan anggaran BPPK yang sampai akhir Tahun 2010 yaitu 82,10%, maka hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : a. Harmonisasi rencana kegiatan seluruh unit kerja di BPPK; b. Penekanan pada kesesuaian kegiatan dan pendanaan dengan Renstra yang telah ditetapkan sebagai acuan utama; c. Melakukan pengembangan Indeks Biaya Diklat sebagai acuan penyusunan anggaran pada Pusdiklat/STAN. Ditargetkan pada 2012, Indeks ini sudah dapat diperguna-kan. d. Melakukan pendekatan pengganggaran yang lebih akurat yaitu penganggaran berbasis kinerja yang akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan serta berusaha untuk menghubungkan antara keluaran (outputs) dengan hasil (outcomes) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan; e. Menjamin keterkaitan antara tahap perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan (Renstra, Rencana Kerja) dan tahap penganggaran yang lebih jelas dalam penuangannya ke dalam dokumen anggaran. Sehingga setiap kegiatan dan anggaran yang diusulkan oleh masing-masing unit tiap tahunnya

vii

LAKIP BPPK 2010

benar-benar merupakan tahapan proses yang mendukung pencapaian tujuan dalam dokumen Rencana Strategis BPPK; f.

Melakukan sinkronisasi antara program dan kegiatan untuk menata alur keterkaitan

antara

kegiatan

dan

program

terhadap

kebijakan

yang

melandasinya serta memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan benar-benar akan menghasilkan keluaran (outputs) yang mendukung pencapaian sasaran kinerja program, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan (Renstra); g. Berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa di BPPK, diperlukan kesinambungan proses/tahapan serta penjadwalan yang lebih akurat, sehingga pengadaan untuk tahun anggaran 2010, seharusnya sudah dimulai tahapannya di tahun 2009 dan seterusnya sehingga menjamin optimalisasi penyerapan anggaran. Perbandingan peserta diklat untuk setiap jenis diklat selama tahun 2010 dapat dilihat pada Diagram 3 di bawah ini. Diagram 3 Perbandingan Peserta Diklat untuk setiap Jenis Diklat Selama Tahun 2010 7.454

3.144

Prajabatan Diklat Dalam Jabatan Pendidikan Tinggi Kedinasan

26.829 Sumber : Pusdiklat. STAN dan Balai Diklat

Dari total 37.427 orang peserta diklat dan pendidikan tinggi pada tahun 2010 ini, 26,30% (9.844 orang) adalah peserta Diklat Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, 13,17% (4.930 orang) adalah peserta diklat Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, 15,04% (5.630 orang) adalah peserta diklat Pusdiklat Pajak, 10,98% (4.109 orang) peserta diklat Pusdiklat Bea dan Cukai, 2,53% (946 orang) adalah peserta diklat Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, 12,06% (4.514 orang) adalah peserta diklat Pusdiklat

viii

Executive Summary

Keuangan Umum, 19,92% (7.454 orang) adalah mahasiswa Pendidikan Tinggi (STAN). Perbandingan dari tujuh kelompok utama diklat tersebut dapat dilihat dalam Diagram 4 berikut ini. Diagram 4 Perbandingan Peserta Diklat Untuk Setiap Penyelenggara Diklat Selama Tahun 2010

10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

9.844 4.930

5.630

7.454 4.514

4.109 946

Sumber : Pusdiklat, STAN, dan Balai Diklat

ix

LAKIP BPPK 2010

Berkaitan dengan target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPK Tahun 2010, dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut ini : Tabel 4 Target dan Capaian IKU BPPK Tahun 2010 NO

KODE IKU

URAIAN IKU

1.

PP-1.1

Rasio Jam Pelatihan Terhadap Jam Kerja

2.

PP-1.2.

3.

TARGET 2010

CAPAIAN 2010

3,1323%

3,1003%

Persentase lulusan diklat Kementerian Keuangan dengan predikat minimal baik

75%

85,52%

PP-2.1

Capaian Kualitas Layanan Prima Dalam Pendidikan dan Pelatihan

60%

75,05%

4.

PP-3.1.

Jumlah identifikasi kebutuhan diklat

24 laporan

24 laporan

5.

PP-.4.1.

Jumlah program diklat yang dikembangkan

77 program

124 program

6.

PP-4.2.

Persentase realisasi program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan

100%

122,65%

7.

PP-5.1

Jumlah Peserta Diklat Kementerian Keuangan

19.790 peserta

21.879 peserta

8.

PP-5.2.

Jumlah Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Skala Nasional. Regional. dan Internasional

118 mitra

157 mitra

9.

PP-5.3.

Jumlah Peserta Kegiatan Edukasi Publik Tentang Keuangan Negara Melalui Program BPPK

11.115 peserta

16.272 peserta

10.

PP-6.1.

Persentase evaluasi pendidikan dan pelatihan terhadap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan

100%

112,78%

11.

PP-7.1

Persentase rekomendasi terhadap evaluasi pendidikan dan pelatihan

100%

113,22%

12.

PP-8.1.

Persentase Jam Pelatihan Pegawai Terhadap Jam Kerja BPPK

5%

5,19%

13.

PP-8.2.

Persentase Jumlah Pegawai Yang Telah Memenuhi Target Diklat

50%

55,09%

14.

PP-8.3.

Jumlah Pegawai Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang Atau Berat

2 pegawai

6 pegawai

15.

PP-8.4.

Persentase Pejabat Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

80%

82,27%

16.

PP.9.1.

Persentase Penyelesaian Penataan Organisasi

100%

100%

17.

PP-9.2.

Persentase Penyelesaian SOP Terhadap SOP Yang Harus Dibuat/Diperbarui

100%

100%

18.

PP-9.3.

Persentase penyelesaian Profil Resiko

100%

100%

19.

PP-10.1

Jumlah Aplikasi Yang Dikembangkan

18 aplikasi

20 aplikasi

20.

PP-10.2.

Persentase Komputer Yang Terhubung Dengan Jaringan

100%

87,01%

21.

PP-11.1.

Persentase Penyerapan DIPA

85,00%

82,10%

22.

PP-11.2.

Persentase capaian volume barang dan jasa dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa

100%

106,99%

Sumber : Bagian OTL

x

Executive Summary

EXECUTIVE SUMMARY Berdasarkan Rencana Strategis BPPK Tahun 2010-2014 tujuan yang hendak dicapai oleh BPPK adalah : 1. Menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan dengan tata kelola yang baik.

Sejalan dengan Renstra tersebut, sasaran yang akan dicapai oleh BPPK adalah : 1. Terwujudnya pendidikan dan pelatihan berbasis penelitian dan pemutakhiran data kebutuhan diklat. 2. Terwujudnya kualitas layanan diklat yang memuaskan pemangku kepentingan. 3. Terwujudnya evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan. 4. Terwujudnya penataan organisasi BPPK yang handal dan modern. 5. Tercapainya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pendidikan dan pelatihan. 6. Penerapan manajemen pengembangan SDM dalam rangka mewujudkan SDM BPPK yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab. 7. Terwujudnya akuntabilitas sistem manajemen keuangan dan manajemen aset. 8. Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama BPPK dengan institusi di dalam maupun di luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPPK, pada tahun anggaran 2010 BPPK menetapkan 4 program dan 50 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp447.312.821.000. Keempat program tersebut adalah : 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

i

LAKIP BPPK 2010

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur; 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 4. Program Pendidikan Tinggi; Sumber dana DIPA BPPK tahun 2010 berasal dari Rupiah Murni, PNBP, Pinjaman Luar Negeri, dan Rupiah Murni Pendamping. Adapun rincian masingmasing sumber dana dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2010 seperti pada tabel 1 dibawah ini. Tabel 1 Sumber Dana BPPK dan Realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2010 S.D. 31 DESEMBER 2010

SUMBER DANA

PAGU

1

Rupiah Murni

2

PNBP

3

Pinjaman Luar Negeri

4

Rupiah Murni Pendamping

5

Hibah Luar Negeri JUMLAH

338,122,038,000 28,690,673,000 74,833,844,000 5,666,266,000 447,312,821,000

REALISASI

%

294,007,588,105 17,113,018,776 52,576,067,837 3,557,330,913 367,254,005,631

86.95 59.65 70.26 62.78 0.00 82.10


Adapun anggaran yang telah digunakan untuk membiayai program-program tersebut hingga akhir Maret tahun 2010 adalah sebesar Rp366.987.680.331 atau terealisasi 82,04%. Uraian realisasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan program dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut :

Tabel 2 Realisasi Anggaran Per Program BPPK Tahun 2010 PROGRAM 1


2

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

SALDO (Rp)

80,457,236,000

69,593,737,996

86.50

10,863,498,004


157,810,612,000

115,032,809,328

72.89

42,777,802,672

3


111,453,000,000

99,755,594,830

89.50

11,697,405,170

4


97,591,973,000

82,871,863,477

84.92

14,720,109,523

447,312,821,000

367,254,005,631

82.10

80,058,815,369


ii

Executive Summary

Diagram 1 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2010


82,87

111,45


99,76

157,81


115,03

80,46


69,59


100,00

200,00 Milyar

(Rp)


Berikut adalah rincian realisasi anggaran untuk setiap unit di lingkungan BPPK seperti terlihat pada tabel dan diagram di bawah ini :

iii

LAKIP BPPK 2010

Tabel 3 Realisasi Anggaran Per Unit BPPK Tahun 2010 MENURUT SPJ TIAP UNIT KERJA NO

UNIT

1

2

I.

Pusat

1

Sekretariat

2


3

DIPA 3

REALISASI


4

5 = (4/3)x100

SALDO 6=3-4

259,526,577,000

205,873,267,376

79.33

53,653,309,624

48,610,405,000

38,872,130,444

79.97

9,738,274,556

103,514,559,000

73,242,900,275

70.76

30,271,658,725


26,654,758,000

23,642,964,189

88.70

3,011,793,811

4

Pusdiklat Pajak

29,512,458,000

24,782,141,650

83.97

4,730,316,350

5


19,694,478,000

17,907,327,422

90.93

1,787,150,578

6


15,674,979,000

13,010,697,217

83.00

2,664,281,783

7


15,864,940,000

14,415,106,179

90.86

1,449,833,821

II.

STAN

97,591,973,000

82,871,863,477

84.92

14,720,109,523

III.

Daerah

90,194,271,000

78,508,874,778

87.04

11,685,396,222

1

BDK Medan

10,598,149,000

9,445,071,123

89.12

1,153,077,877

2

BDK Pekanbaru

4,225,741,000

3,096,814,526

73.28

1,128,926,474

3

BDK Palembang

4

BDK Cimahi

5

4,716,942,000

3,953,284,716

83.81

763,657,284

12,349,282,000

10,793,374,195

87.40

1,555,907,805

BDK Yogyakarta

5,586,517,000

5,088,854,236

91.09

497,662,764

6

BDK Malang

5,983,005,000

5,437,437,060

90.88

545,567,940

7

BDK Denpasar

6,196,885,000

5,071,509,243

81.84

1,125,375,757

8

BDK Pontianak

3,512,660,000

2,892,391,193

82.34

620,268,807

9

BDK Balikpapan

11,473,741,000

9,953,983,293

86.75

1,519,757,707

10

BDK Makassar

6,022,444,000

5,427,204,794

90.12

595,239,206

11

BDK Manado

6,177,116,000

5,544,866,146

89.76

632,249,854

12


13,351,789,000

11,804,084,253

88.41

1,547,704,747

447,312,821,000

367,254,005,631

82.10

80,058,815,369


iv

Executive Summary

Diagram 2 Realisasi Anggaran Per Unit Tahun 2010 13,4 11,8


6,2 5,5

BDK Makassar

6,0 5,4 11,5 10,0


3,5 2,9

BDK Denpasar

6,2 5,1

BDK Malang

6,0 5,4

BDK Yogyakarta

5,6 5,1 12,3 10,8


4,7 4,0

BDK Pekanbaru

4,2 3,1 10,6 9,4

BDK Medan STAN

82,9


15,9 14,4

Pusdiklat KNPK

15,7 13,0 19,7 17,9


29,5 24,8

Pusdiklat Pajak

26,7 23,6


REALISASI (Rp)

103,5

73,2 48,6 38,9


97,6

0

50

100

150 Milyar


v

LAKIP BPPK 2010

Rendahnya serapan anggaran BPPK sampai akhir tahun 2010 (31 Desember 2010) yaitu 82,04% disebabkan hal-hal sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai Adanya alokasi transito Rp5.363.318.000 dalam belanja pegawai untuk mengantisipasi penambahan belanja pegawai akibat dari penambahan pegawai atau penambahan pembayaran tunjangan (anak, istri, dsb) yang pada tahun sebelumnya dilekatkan di Sekretariat Jenderal. 2. Belanja Barang a. Adanya honorarium kegiatan yang tidak dibayarkan, karena sudah merupakan tugas dan fungsi. b. Realisasi nilai kontrak cenderung jauh dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bahkan pagu dengan nilai selisih sebesar Rp9.455.377.000 atau 3,90% dari pagu. c. Lambannya/terlambatnya pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak ada waktu untuk revisi atas sisa anggaran. d. Sisa

anggaran

karena

efisiensi

(output/sasaran

tercapai)

sebesar

Rp16.484.177.000 atau 6,80% dari pagu. e. Terdapat dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) yang tidak terserap 30,79%, yaitu sebesar Rp23.040.648.170 f.

Terdapat dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak terserap sebesar Rp6.320.800.000 (22%)

g. Realisasi peserta diklat yang tidak sesuai dengan yang direncanakan h. Proses revisi yang relatif lama 3. Belanja Modal a. Lambannya/terlambatnya

pelaksanaan

kegiatan/proyek/pengadaan

akibatnya terdapat sisa dana yang tidak memungkinkan direvisi. b. Harga kontrak cenderung jauh di bawah HPS bahkan pagu dengan nilai selisih sebesar Rp20.701.800.000,00 atau 13% dari pagu. c. Terdapat dana PNBP yang tidak terserap sebesar Rp5.256.850.000 (18%) d. Ketentuan revisi terkait dengan optimalisasi e. SDM pengadaan terbatas

vi

Executive Summary

Jika ditinjau dari sisi sumber dana : 1. Rupiah Murni Secara umum disebabkan oleh efisiensi 2. Rupiah Murni Pendamping Disebabkan PHLN tidak terealisasi. Dana ini bersifat melekat pada dana PHLN 3. PNBP Sisa dana berasal dari kegiatan USM Prodip STAN dan kerjasama dengan Pemda dengan nilai total sebesar Rp11.577.654.224. Dana ini akan dialokasikan pada TA 2011 melalui revisi saldo awal BLU. 4. Pinjaman Luar Negeri a. Selisih kurs yen antara perencanaan dan realisasi. b. Diklat Non Degree semula direncanakan diikuti 120 orang, namun terealisasi 60 orang, dua diklat Non Degree dialihkan ke 2011. c. Program S2 Dalam Negeri yang semula direncanakan diikuti 50 orang, namun terealisasi 25 orang, karena penurunan jumlah calon peserta yang mengikuti Seleksi Beasiswa Program Pascasarjana.

Terkait rendahnya penyerapan anggaran BPPK yang sampai akhir Tahun 2010 yaitu 82,10%, maka hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : a. Harmonisasi rencana kegiatan seluruh unit kerja di BPPK; b. Penekanan pada kesesuaian kegiatan dan pendanaan dengan Renstra yang telah ditetapkan sebagai acuan utama; c. Melakukan pengembangan Indeks Biaya Diklat sebagai acuan penyusunan anggaran pada Pusdiklat/STAN. Ditargetkan pada 2012, Indeks ini sudah dapat diperguna-kan. d. Melakukan pendekatan pengganggaran yang lebih akurat yaitu penganggaran berbasis kinerja yang akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan serta berusaha untuk menghubungkan antara keluaran (outputs) dengan hasil (outcomes) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan; e. Menjamin keterkaitan antara tahap perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan (Renstra, Rencana Kerja) dan tahap penganggaran yang lebih jelas dalam penuangannya ke dalam dokumen anggaran. Sehingga setiap kegiatan dan anggaran yang diusulkan oleh masing-masing unit tiap tahunnya

vii

LAKIP BPPK 2010

benar-benar merupakan tahapan proses yang mendukung pencapaian tujuan dalam dokumen Rencana Strategis BPPK; f.

Melakukan sinkronisasi antara program dan kegiatan untuk menata alur keterkaitan

antara

kegiatan

dan

program

terhadap

kebijakan

yang

melandasinya serta memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan benar-benar akan menghasilkan keluaran (outputs) yang mendukung pencapaian sasaran kinerja program, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan (Renstra); g. Berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa di BPPK, diperlukan kesinambungan proses/tahapan serta penjadwalan yang lebih akurat, sehingga pengadaan untuk tahun anggaran 2010, seharusnya sudah dimulai tahapannya di tahun 2009 dan seterusnya sehingga menjamin optimalisasi penyerapan anggaran. Perbandingan peserta diklat untuk setiap jenis diklat selama tahun 2010 dapat dilihat pada Diagram 3 di bawah ini. Diagram 3 Perbandingan Peserta Diklat untuk setiap Jenis Diklat Selama Tahun 2010 7.454

3.144



Dari total 37.427 orang peserta diklat dan pendidikan tinggi pada tahun 2010 ini, 26,30% (9.844 orang) adalah peserta Diklat Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, 13,17% (4.930 orang) adalah peserta diklat Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, 15,04% (5.630 orang) adalah peserta diklat Pusdiklat Pajak, 10,98% (4.109 orang) peserta diklat Pusdiklat Bea dan Cukai, 2,53% (946 orang) adalah peserta diklat Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, 12,06% (4.514 orang) adalah peserta diklat Pusdiklat

viii

Executive Summary

Keuangan Umum, 19,92% (7.454 orang) adalah mahasiswa Pendidikan Tinggi (STAN). Perbandingan dari tujuh kelompok utama diklat tersebut dapat dilihat dalam Diagram 4 berikut ini. Diagram 4 Perbandingan Peserta Diklat Untuk Setiap Penyelenggara Diklat Selama Tahun 2010

10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

9.844 4.930

5.630

7.454 4.514

4.109 946

Sumber : Pusdiklat, STAN, dan Balai Diklat

ix

LAKIP BPPK 2010

Berkaitan dengan target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPK Tahun 2010, dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut ini : Tabel 4 Target dan Capaian IKU BPPK Tahun 2010 NO

KODE IKU

URAIAN IKU

1.

PP-1.1


2.

PP-1.2.

3.

TARGET 2010

CAPAIAN 2010

3,1323%

3,1003%


75%

85,52%

PP-2.1


60%

75,05%

4.

PP-3.1.


24 laporan

24 laporan

5.

PP-.4.1.


77 program

124 program

6.

PP-4.2.


100%

122,65%

7.

PP-5.1


19.790 peserta

21.879 peserta

8.

PP-5.2.


118 mitra

157 mitra

9.

PP-5.3.


11.115 peserta

16.272 peserta

10.

PP-6.1.


100%

112,78%

11.

PP-7.1


100%

113,22%

12.

PP-8.1.


5%

5,19%

13.

PP-8.2.


50%

55,09%

14.

PP-8.3.


2 pegawai

6 pegawai

15.

PP-8.4.


80%

82,27%

16.

PP.9.1.


100%

100%

17.

PP-9.2.


100%

100%

18.

PP-9.3.


100%

100%

19.

PP-10.1


18 aplikasi

20 aplikasi

20.

PP-10.2.


100%

87,01%

21.

PP-11.1.


85,00%

82,10%

22.

PP-11.2.


100%

106,99%

Sumber : Bagian OTL

x

BAB IV Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja

BAB IV AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA

A. REALISASI ANGGARAN SELAMA TAHUN 2010 Jumlah anggaran yang diperoleh BPPK tahun 2010 adalah sebesar Rp447.312.821.000. Anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Pendidikan Tinggi. Anggaran yang telah digunakan untuk membiayai program-program tersebut hingga akhir tahun 2010 (31 Desember 2010) adalah sebesar Rp367.254.005.631 atau terealisasi 82,10%. Uraian realisasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan program dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel IV.1 Realisasi Anggaran Per Program BPPK Sampai 31 Desember 2010 PROGRAM 1


2

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

SALDO (Rp)

80,457,236,000

69,593,737,996

86.50

10,863,498,004


157,810,612,000

115,032,809,328

72.89

42,777,802,672

3


111,453,000,000

99,755,594,830

89.50

11,697,405,170

4


97,591,973,000

82,871,863,477

84.92

14,720,109,523

447,312,821,000

367,254,005,631

82.10

80,058,815,369


17

LAKIP BPPK 2010

Diagram IV.1 Realisasi Anggaran Per Program Sampai 31 Desember 2010


82,87

111,45


99,76

157,81


115,03

80,46


69,59


100,00

200,00 Milyar

(Rp)


Sedangkan rincian realisasi anggaran untuk setiap unit di lingkungan BPPK dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

18


Tabel IV.2. Realisasi Anggaran Per Unit Sampai 31 Desember 2010 MENURUT SPJ TIAP UNIT KERJA NO

UNIT

DIPA

1

2

3

I.

Pusat

1

Sekretariat

2


3

REALISASI


SALDO

4

5 = (4/3)x100

6=3-4

259,526,577,000

205,873,267,376

79.33

53,653,309,624

48,610,405,000

38,872,130,444

79.97

9,738,274,556

103,514,559,000

73,242,900,275

70.76

30,271,658,725


26,654,758,000

23,642,964,189

88.70

3,011,793,811

4

Pusdiklat Pajak

29,512,458,000

24,782,141,650

83.97

4,730,316,350

5


19,694,478,000

17,907,327,422

90.93

1,787,150,578

6


15,674,979,000

13,010,697,217

83.00

2,664,281,783

7


15,864,940,000

14,415,106,179

90.86

1,449,833,821

II.

STAN

97,591,973,000

82,871,863,477

84.92

14,720,109,523

III.

Daerah

90,194,271,000

78,508,874,778

87.04

11,685,396,222

1

BDK Medan

10,598,149,000

9,445,071,123

89.12

1,153,077,877

2

BDK Pekanbaru

4,225,741,000

3,096,814,526

73.28

1,128,926,474

3

BDK Palembang

4,716,942,000

3,953,284,716

83.81

763,657,284

4

BDK Cimahi

12,349,282,000

10,793,374,195

87.40

1,555,907,805

5

BDK Yogyakarta

5,586,517,000

5,088,854,236

91.09

497,662,764

6

BDK Malang

5,983,005,000

5,437,437,060

90.88

545,567,940

7

BDK Denpasar

6,196,885,000

5,071,509,243

81.84

1,125,375,757

8

BDK Pontianak

3,512,660,000

2,892,391,193

82.34

620,268,807

9

BDK Balikpapan

11,473,741,000

9,953,983,293

86.75

1,519,757,707

10

BDK Makassar

6,022,444,000

5,427,204,794

90.12

595,239,206

11

BDK Manado

6,177,116,000

5,544,866,146

89.76

632,249,854

12


13,351,789,000

11,804,084,253

88.41

1,547,704,747

447,312,821,000

367,254,005,631

82.10

80,058,815,369


19

LAKIP BPPK 2010

Diagram IV.2 Penyerapan Anggaran Per Unit Sampai 31 Desember 2010 13,4 11,8


6,2 5,5

BDK Makassar

6,0 5,4 11,5 10,0


3,5 2,9

BDK Denpasar

6,2 5,1

BDK Malang

6,0 5,4

BDK Yogyakarta

5,6 5,1 12,3 10,8


4,7 4,0

BDK Pekanbaru

4,2 3,1 10,6 9,4

BDK Medan STAN

82,9


15,9 14,4

Pusdiklat KNPK

15,7 13,0 19,7 17,9


29,5 24,8

Pusdiklat Pajak

26,7 23,6


REALISASI (Rp)


20

103,5

73,2 48,6 38,9


97,6

0

50

100

150 Milyar


B. PELAKSANAAN DAN EVALUASI KINERJA KEGIATAN SELAMA TAHUN 2010 Dalam tahun anggaran 2010 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) memperoleh DIPA sebesar Rp 447.312.821.000 yang digunakan untuk membiayai sebagian dari tugas Kementerian Keuangan. Tugas yang dilimpahkan kepada BPPK selama tahun 2010 tersebut meliputi 4 (empat) program, yaitu : 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 4. Program Pendidikan Tinggi. Berikut ini akan disajikan secara lebih rinci mengenai realisasi dan capaian dari masing-masing program yang telah dilaksanakan oleh BPPK selama tahun 2010. 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Dalam kaitannya dengan Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, sampai 31 Desember 2010, BPPK telah merealisasikan anggaran sebesar Rp69.593.737.996

atau

sekitar

86,50%

dari

rencana

anggaran

sebesar

Rp80.457.236.000. Kegiatan untuk Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik yang dilaksanakan oleh BPPK selama tahun 2010 berjumlah 10 kegiatan. Kegiatan dan realisasi keluaran (output) sampai dengan 31 Desember 2010 dapat dilihat pada tabel IV.3. Tabel IV.3 Rencana dan Realisasi Kegiatan Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik BELANJA KODE 1 01.01.0 9 0001

0002

KELUARAN

KEGIATAN 2 Program Penerapan kepemerintahan yang Baik Pengelolaan Gaji. Honorarium dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

ANGGARAN

REALISASI

%

RENC

REAL

SATUAN

%

3

4

5

6

7

8

9

80,457,236,000

69,585,622,696

86.49%

38,942,466,000

35,394,762,539

90.89%

13

13

Bulan

100.00%

27,037,956,000

22,478,123,065

83.14%

12

12

Bulan

100.00%

21

LAKIP BPPK 2010

BELANJA KODE 1

ANGGARAN

REALISASI

%

RENC

REAL

SATUAN

%

3

4

5

6

7

8

9

2

0003

0027

0029

KELUARAN

KEGIATAN

Pelayanan Publik atau Birokrasi Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Perlengkapan

1,293,986,000

1,101,500,865

85.12%

12

12

Bulan

100.00%

3,816,438,000

3,475,362,627

91.06%

12

12

Bulan

100.00%

3,200,000

3,200,000

100.00%

12

12

Bulan

100.00%

0051

Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian

3,538,469,000

3,241,685,041

91.61%

12

12

Bulan

100.00%

0065

Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi

2,410,118,000

2,024,531,997

84.00%

12

12

Bulan

100.00%

0095

Penyelenggaraan/ Peningkatan Akuntansi Pemerintah dan Kekayaan Milik Negara

333,009,000

276,831,200

83.13%

12

12

Bulan

100.00%

0102

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3,078,444,000

1,589,625,362

51.64%

12

12

Bulan

100.00%

0116

Pembinaan/ Pengembangan/ Pengelolaan Perpustakaan/Kearsipan

3,150,000

-

0.00%

12

12

Bulan

100.00%


2. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam kaitannya dengan Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, selama tahun 2010, BPPK telah merealisasikan anggaran sebesar Rp115.032.809.328

atau

sekitar

72,89%

dari

rencana

anggaran

sebesar

Rp157.810.612.000. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan dalam rangka meningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai 31 Desember 2010 yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya manusia aparatur terdapat pada tabel IV.4. Tabel IV.4 Rencana dan Realisasi Kegiatan Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur BELANJA KODE

KEGIATAN

1

2

01.01.13


22

KELUARAN

ANGGARAN

REALISASI

%

RENC

REAL

SATUAN

%

3

4

5

6

7

8

9

157,810,612,000

115,032,299,328

72.89


BELANJA KODE 1

KELUARAN

KEGIATAN 2

ANGGARAN

REALISASI

%

RENC

REAL

SATUAN

%

3

4

5

6

7

8

9

0016

Penyusunan. Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi

421,301,000

370,347,300

87.91

3

3

Kegiatan

100.00

0021

Pembinaan/Koordinasi/ Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan

936,028,000

813,363,430

86.90

14

14

Kegiatan

100.00

0035

Pembinaan/Penyusunan Program. Rencana Kerja dan Anggaran

366,825,000

326,049,625

88.88

1

1

Kegiatan

100.00

0039

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

125,115,000

51,743,000

41.36

3

2

Kegiatan

66.67

0048

Pengembangan Pendidikan Profesional dan Keahlian

540,000,000

261,097,800

48.35

3

2

Kegiatan

66.67

0049

Penyelenggaran/ Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia

1,985,850,000

1,463,179,498

73.68

12

12

Bulan

100.00

0061

Peningkatan Tatalaksana dan SDM

2,950,122,000

2,680,666,552

90.87

16

15

Kegiatan

93.75

0067

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara

60,064,463,000

46,307,220,977

77.10

25,691

21,475

Orang

83.59

0073

Perencanaan/ Penyusunan/Pengembanga n Program dan Sistem Prosedur

538,266,000

410,831,800

76.33

7

6

Kegiatan

85.71

0077

Pengembangan Kapasitas/Kualitas SDM Aparatur

85,173,922,000

59,223,037,396

69.53

32

27

Kegiatan

84.38

0090

Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/ Seminar/Workshop/ Publikasi

1,017,940,000

713,734,065

70.12

12

12

Kegiatan

100.00

0093

Penyusunan/ Penyempurnaan/ Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan

14,000,000

-

0.00

1

-

Frekuensi

0.00

0094

Pembinaan/Pembuatan/ Pengembangan Sistem. Data. Statistik dan Informasi

99,750,000

83,591,000

83.80

1

1

Kegiatan

100.00

0101

Pengembangan/ Penyelenggaraan/ Fasilitasi Standarisasi

271,767,000

118,615,000

43.65

2

1

Kegiatan

50.00

0106

Penyusunan/ Pengembangan Kurikulum/Bahan Ajar dan Model Pembelajaran

3,305,263,000

2,208,821,885

66.83

90

83

Kegiatan

92.22


23

LAKIP BPPK 2010

Kinerja kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara sampai dengan tahun 2010 masing-masing diuraikan pada paragraf berikut : a.

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Ujian Dinas, Diklat Penyesuaian Ijazah, dan Pendidikan Pasca Sarjana. Diklat ini meliputi Diklat Prajabatan, Diklat Ujian Dinas Tingkat I (UD I), Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat II (UPKP II), UPKP IV, UPKP V, UPKP VI, Diklat Pimpinan Tingkat III (Diklat PIM III), Diklat PIM IV serta penyelenggaran pendidikan Pasca Sarjana. Rincian data-data diklat tersebut beserta realisasi tingkat capaian sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel IV.5. Tabel IV.5 Diklat Karier dan Penjenjangan Pegawai Kementerian Keuangan PESERTA RENCANA

REALISASI

CAPAIAN (%)

Prajabatan Golongan II

2,744

2,912

Prajabatan Golongan III

200

232

Ujian Dinas I

4,362

Ujian Dinas II

82

UPKP II

LOKASI

BIAYA

CAPAIAN (%)

RENCANA

REALISASI

106

5,310,417,666

4,080,846,458

77

116

512,732,000

367,071,950

72

2,401

55

2,557,255,525

1,327,081,627

52

104

127

122,788,800

14,293,900

12

50

12

24

17,450,000

1,091,500

6

UPKP IV

133

484

364

50,104,500

6,535,500

13

UPKP V

868

1,517

175

474,985,000

119,424,418

25

UPKP VI

31

54

174

33,946,000

0

0

Diklat Pim III

90

131

146

3,979,591,000

302,160,000

8

Diklat Pim IV

240

272

113

0

0

Ceramah/Seminar/Diskusi/Sarasehan

100

100

100

70,075,000

24,425,000

35

Rintisan Pendidikan Gelar/S2 Reguler Luar Negeri Rintisan Pendidikan Non Gelar/Short Course Luar Negeri Administrasi/Persiapan Bantuan Teknik Luar Negeri Persiapan Beasiswa LN (Pre-Departure, Seleksi, Survey)

357

308

86

65,010,971,000

48,358,533,519

74

50

30

60

13,815,899,000

6,494,266,377

47

1

1

100

258,712,000

210,031,250

81

1,060

1,286

121

3,932,481,000

3,136,385,639

80

JUMLAH

10,368

9,844

94.95

96,147,408,491

64,442,147,138

67.02

Diklat

Sumber : Pusdiklat Pengembangan SDM dan Balai Diklat

b. Penyelenggaraan Diklat yang berkaitan dengan Anggaran dan Perbendaharaan. Diklat ini meliputi diklat teknis dan penyegaran baik yang diselenggarakan di pusat maupun yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan di daerah. Rincian data-data diklat beserta realisasi tingkat capaian untuk diklat ini adalah sebagai berikut :

24


Tabel IV.6 Diklat yang berkaitan dengan Anggaran dan Perbendaharaan PESERTA URAIAN

BIAYA CAPAIAN

CAPAIAN

RENC

REAL

RENCANA

REALISASI

DTSS Pelaksanaan Kuasa BUN

60

59

98

127,765,000

191,746,000

150

DTSS Persiapan Pelaksanaan Anggaran

60

60

100

109,115,000

163,153,000

150

126,270,000

141,180,500

112

465,272,000

184

Diselenggarakan di Pusat (Jakarta)

DTSS Pengadaan Barang dan Jasa DJPBN

60

58

97

DTSS Pengadaan Barang dan Jasa Depkeu

120

119

99

DF Bendahara Penerimaan bagi Depkeu

30

31

103

49,347,000

61,803,000

125

DF Bendahara Pengeluaran bagi Depkeu

90

87

97

256,192,000

240,876,999

94

252,540,000

DF Bendahara Pengeluaran bagi DJPBN

60

63

105

170,795,000

160,584,666

94

DF Bendahara Pengeluaran bagi Depkeu dan KL

180

195

108

189,595,925

355,663,583

188

DTSS Pengelolaan APBN bagi Depkeu

90

87

97

353,985,000

305,499,000

86

DTSS Pengelolaan Belanja PNS bagi Depkeu

60

60

100

128,845,000

120,450,000

93

DTSS Pengelolaan Belanja PNS bagi Depkeu dan KL

30

29

97

61,832,000

0

DTSS Pengelolaan Belanja PNS bagi DJPBN

30

30

100

56,907,000

56,907,000

100

DTSS Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (DJA) DTSS Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja bagi Depkeu DTSS Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja bagi Depkeu dan KL

30

25

83

37,576,000

91,603,000

244

30

32

107

36,845,000

91,603,000

249

60

59

98

72,470,000

180,106,000

249

TOT Penyegaran manajemen di alam terbuka

63

60

95

77,950,000

76,448,000

98

DTSS Penguji Tagihan bagi Depkeu

60

56

93

137,575,000

214,473,000

156

DTSS Pejabat Pembuat Komitmen bagi Depkeu

60

59

98

114,985,000

105,084,667

91

DTSS Pejabat Pembuat Komitmen bagi Depkeu dan KL

30

32

107

56,292,000

0

DTSS Pengelolaan Keuangan BLU bagi Depkeu dan KL

30

28

93

57,330,000

62,430,000

DTSS Pola Pengelolaan Keuangan BLU bagi DJPBN

60

60

100

71,440,000

62,430,000

87

Penataran/penyegaran pengadaan barang dan jasa

30

60

200

31,832,000

34,782,500

109

Diklat experiental learning

0

143

0

0

0

0

0 109

0

Penyegaran Kuasa Pengguna Anggaran

60

60

100

64,740,000

71,140,000

Penyelenggaraan ujian sertifikasi PBJ Bappenas

300

289

96

50,250,000

0

0

-

134

0

70,840,000

0

0

DTSS Pengadaan Barang dan Jasa

360

364

101

1,441,405,533

1,018,468,856

71

DTSS Bendahara Penerimaan

120

106

88

174,487,000

91,019,342

52

DTSS Bendahara Pengeluaran

573

591

103

1,524,939,300

1,242,661,723

81

DTSS Pejabat Pembuat Komitmen

60

59

98

97,214,000

79,907,400

82

DTSS Penguji Tagihan

90

78

87

119,649,500

84,189,347

70

DTSS Pengelolaan BMN

91

85

93

139,651,000

113,707,616

81

DTSS Pengelolaan APBN

90

83

92

487,411,000

294,943,170

61

DTSS Pengelolaan Belanja PNS

190

175

92

402,632,900

314,269,354

78

Penyegaran Pengadaan Barang dan Jasa

625

576

92

762,985,000

562,833,359

74

Sertifikasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa

810

690

85

146,088,000

111,528,200

76

Seminar/Diskusi widyaiswara

80

88

110

11,200,000

10,194,506

91

Workshop e-procurement

60

60

100

94,861,000

91,451,200

96

4832

4930

102,03

5,307,663,233

3,923,722,873

Seminar Pengelolaan Keuangan Negara

110

Diselenggarakan di Daerah

JUMLAH

Sumber : Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan serta Balai Diklat

25

73.93

LAKIP BPPK 2010

c. Penyelenggaraan Diklat yang berkaitan dengan Pajak Diklat ini meliputi diklat teknis, fungsional, penyegaran dan ceramah baik yang diselenggarakan di pusat maupun yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan di daerah. Rincian data-data diklat tersebut beserta realisasi tingkat capaiannya dapat dilihat pada tabel IV.7. Tabel IV.7 Diklat yang berkaitan dengan Pajak PESERTA URAIAN

BIAYA CAPAIAN

CAPAIAN

RENC

REAL

2,280

2,189

96.01

RENCANA

REALISASI

4,852,147,575

3,047,361,481

62.80

Diselenggarakan di Pusat (Jakarta) DIKLAT TEKNIS DTSD Pajak I

280

280

100.00

1,310,404,000

957,398,714

73.06

Diklat TNA Komunikator Angkatan I

60

60

100.00

52,414,000

30,229,843

57.68

Diklat TOT Perpajakan Angkatan I

60

45

75.00

52,414,000

7,310,000

13.95

Diklat Pengembangan Kompetensi dan Administrasi Perpajakan Angkatan I

30

27

90.00

48,590,000

24,659,531

50.75

Diklat Pengembangan Kompetensi dan Administrasi Perpajakan Angkatan II

30

24

80.00

48,290,000

23,926,875

49.55

Diklat OC Pajak Angkatan I

40

37

92.50

119,527,000

119,527,000

100.00

Diklat OC Pajak Angkatan II

40

37

92.50

119,527,000

75,486,931

63.15

Diklat OC Pajak Angkatan III

40

40

100.00

120,459,000

79,290,455

65.82

Diklat OC Pajak Angkatan IV

40

39

97.50

136,467,000

90,239,735

66.13

Diklat OC Pajak Angkatan IV

40

40

100.00

137,548,260

87,617,092

63.70

DTSS Juru Sita Pajak Angkatan I

60

59

98.33

168,136,000

84,912,641

50.50

DTSS Juru Sita Pajak Angkatan II

60

59

98.33

168,136,000

84,534,686

50.28

DTSS Juru Sita Pajak Angkatan III

60

60

100.00

168,920,000

86,265,234

51.07

DTSS Juru Sita Pajak Angkatan IV

60

57

95.00

162,424,000

91,661,258

56.43

DTSS Juru Sita Pajak Angkatan V

60

59

98.33

162,424,000

91,999,934

56.64

Penyegaran Juru Sita Angkatan I

60

60

100.00

96,527,000

84,912,641

87.97

Penyegaran Juru Sita Angkatan II

60

60

100.00

84,327,000

84,534,686

100.25

DTSS KUP Tingkat Dasar

140

128

91.43

186,307,500

95,130,805

51.06

DTSS KUP Tingkat Menengah

90

88

97.78

130,435,980

56,800,152

43.55

DTSS KUP Tingkat Tinggi

30

29

96.67

39,566,000

22,701,281

57.38

DTSS PPN Tingkat Dasar

140

132

94.29

176,740,260

103,492,617

58.56

DTSS PPN Tingkat Menengah

90

90

100.00

116,623,500

50,420,401

43.23

DTSS PPN Tingkat Tinggi

30

32

106.67

41,742,000

23,683,235

56.74

DTSS PPh Tingkat Dasar

140

127

90.71

181,026,000

110,167,697

60.86

DTSS PPh Tingkat Menengah

90

94

104.44

119,382,000

61,328,701

51.37

DTSS PPh Tingkat Tinggi

60

62

103.33

72,271,000

52,046,996

72.02

Diklat Dasar PBB/BPHTB

30

30

100.00

45,000,000

3,010,671

6.69

Diklat AR Angkatan I

90

79

87.78

47,295,000

22,268,650

47.08

Diklat Manajemen Pengawasan dan Konsultasi Angkatan I

90

86

95.56

151,376,000

75,643,138

49.97

Diklat Penyegaran AR Pajak Angkatan I

30

28

93.33

135,716,000

136,049,530

100.25

Diklat Penelaah Keberatan Angkatan I

60

58

96.67

97,441,000

54,339,374

55.77

Diklat Manajemen Keberatan dan Banding Angkatan I

30

25

83.33

57,022,200

22,812,592

40.01

Diklat Manajemen Keberatan dan Banding Angkatan II

30

30

100.00

55,822,200

26,317,328

47.14

DTSS Ekstensifikasi

30

28

93.33

41,846,675

26,641,055

63.66

26


PESERTA URAIAN DIKLAT FUNGSIONAL

BIAYA CAPAIAN

CAPAIAN

RENC

REAL

800

754

RENCANA

REALISASI

94.25

1,998,435,330

1,176,430,857

58.87

DF Pemeriksa Pajak Angkatan I

100

97

97.00

293,713,000

180,857,548

61.58

DF Pemeriksa Pajak Angkatan II

100

100

100.00

282,613,330

170,574,280

60.36

DF Pemeriksa Lanjutan Angkatan I

100

96

96.00

275,393,330

151,246,530

54.92

DF Pemeriksa Lanjutan Angkatan II

100

96

96.00

275,393,330

157,421,410

57.16

DF Pemeriksa Lanjutan Angkatan III

100

89

89.00

275,393,330

165,954,610

60.26

DF Pemeriksa E Commerce Angkatan I

100

90

90.00

277,899,330

148,463,400

53.42

DF Pemeriksa Cash Ekonomi Angkatan I

50

48

96.00

84,349,840

56,323,480

66.77

DF Pemeriksa Merger Akuisisi Angkatan I

50

50

100.00

84,327,840

47,256,940

56.04

DF E Audit Angkatan I

25

24

96.00

38,458,000

15,886,902

41.31

DF Penilai PBB Angkatan I

25

25

100.00

38,458,000

16,046,902

41.73

DF Penilai PBB untuk Pemda

50

39

78.00

72,436,000

66,398,855

91.67

0

105

252,736,820

DTS Perpajakan bagi Pegawai Itjen

0

25

39,803,395

24,563,554

61.71

Diklat Penyegaran Perpajakan Bagi Pegawa Itjen

0

30

30,231,095

17,295,945

57.21

DF Pemeriksa Ahli

0

50

182,702,330

90,752,530

49.67

69.07

DIKLAT TAMBAHAN

SEMINAR

132,612,029

169

650

611

94.00

170,188,000

117,542,185

Seminar Perpajakan

200

162

81.00

0

0

Seminar Widyaiswara

450

449

99.78

0

0

2,274

2,076

91.29

4,617,762,250

3,443,520,345

74.57

DTSS Juru Sita Pajak

270

240

88.89

1,324,860,000

921,772,519

69.58

DTSS Account Representative

540

464

85.93

1,333,391,600

900,665,361

67.55

Penyegaran Account Representative I

180

178

98.89

300,717,800

244,272,162

81.23

Penyegaran Account Representative II

120

111

92.50

212,073,000

147,001,673

69.32

DTSD II Pajak

197

196

99.49

583,446,500

501,016,610

85.87

DTSD Penilai PBB

287

261

90.94

348,959,250

278,362,373

79.77

Diklat Pelayanan Terpadu Workshop Keterampilan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan

150

143

95.33

183,496,200

146,891,457

80.05

30

30

100.00

31,399,500

27,075,700

86.23

60

46

76.67

79,035,000

51,470,040

65.12

230

179

77.83

124,398,700

125,756,200

101.09

30

22

73.33

43,206,700

57,955,250

134.13

180

206

114.44

52,778,000

41,281,000

78.22

6004

5735

95,52

11,638,533,155

7,784,854,868

66.89

Diselenggarakan di daerah

DF PBB dan BPHTB bagi Pemda Workshop PBB dan BPHTB bagi Pemda workkshop juru sita pajak daerah Diskusi Perpajakan JUMLAH

Sumber : Pusdiklat Pajak dan Balai Diklat

d. Penyelenggaraan Diklat yang berkaitan dengan Bea dan Cukai Diklat ini meliputi diklat teknis, fungsional, dan kesamaptaan, baik yang diselenggarakan di pusat maupun yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan di daerah. Rincian data-data diklat tersebut dapat dilihat pada tabel IV.8.

27

LAKIP BPPK 2010

Tabel IV.8 Diklat yang berkaitan dengan Bea dan Cukai PESERTA

BIAYA

URAIAN

CAPAIAN RENC

REAL

CAPAIAN RENCANA

REALISASI

Diselenggarakan di Pusat (Jakarta) DIKLAT TEKNIS DTSD Kepabeanan dan Cukai

150

149

99.33

1,852,250,200

1,627,904,205

87.89

DTSD Kepabeanan dan Cukai Khusus Lulusan Prodip I

90

60

66.67

598,682,000

575,090,325

96.06

DTSD Lanjutan Khusus Lulusan DTSD 2006-2007 Angkatan I

90

120

133.33

614,480,500

256,215,050

41.70

DTSD Lanjutan Khusus Lulusan DTSD 2006-2007 Angkatan II

30

60

200.00

503,073,000

473,657,175

94.15

DTSS Teknik Pemeriksaan

30

29

96.67

109,743,000

72,652,500

66.20

DTSS Pemeriksaan Sarana Pengangkut

30

30

100.00

48,375,000

32,928,200

68.07

DTSS Intelijen Taktis

30

30

100.00

65,925,000

55,423,800

84.07

DTSS Post Clearance Audit

60

60

100.00

466,724,000

425,767,300

91.22

DTSS Intelijen Analisis

30

30

100.00

64,234,000

56,025,800

87.22

DTSS Kepatuhan Internal

30

30

100.00

139,903,000

113,914,025

81.42

DTSS Client Coordinator

30

30

100.00

127,875,000

95,275,100

74.51

DTSS Penyidik Lanjutan

30

28

93.33

75,352,000

56,429,400

74.89

30

30

100.00

177,634,000

127,675,200

71.88

270

264

97.78

2,132,998,000

1,799,450,800

84.36

1,200

1,083

90.25

113,042,000

82,262,501

72.77

245

245

100.00

0

0

#DIV/0!

0

1,330

#DIV/0!

540,000,000

261,097,800

48.35

420

412

98.10

3,532,447,000

3,031,705,522

85.82

90

89

98.89

1,087,242,000

904,966,344

83.24

2885

4109

142,43

7,583,363,000

6,207,158,167

81.85

DIKLAT FUNGSIONAL PFPD (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen)

DIKLAT KESAMAPTAAN DTU Kesamaptaan

CERAMAH/DISKUSI/SEMINAR/SARASEHAN

KERJASAMA DIKLAT

Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan

Diselenggarakan di daerah DTU Kesamaptaan DTSD I Bea dan Cukai

JUMLAH

Sumber : Pusdiklat Bea dan Cukai dan Balai Diklat

e. Penyelenggaraan diklat yang berkaitan dengan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Rincian data-data diklat tersebut dapat dilihat pada tabel IV.9.

28


Tabel IV.9 Diklat yang berkaitan dengan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

PESERTA

BIAYA

URAIAN

CAPAIAN

CAPAIAN

RENCANA

REALISASI

DTSD Kekayaan Negara

60

59

98.33

286,445,000

194,122,300

67.77

DTSS Pengelolaan Kekayaan Negara

90

84

93.33

453,604,000

318,629,131

70.24

DTSS Pejabat Lelang

60

54

90.00

417,881,000

273,280,130

65.40

DTSS Penilaian Usaha Dasar

30

30

100.00

153,330,000

91,311,410

59.55

DTSS Penilaian Properti Dasar

60

62

103.33

435,890,000

278,575,183

63.91

DTSS Penilaian Properti Lanjutan

90

85

94.44

578,523,000

337,339,399

58.31

DTSS Jurusita Piutang Negara

30

27

90.00

182,436,000

113,225,069

62.06

DTSS Beracara di Pengadilan

30

27

90.00

157,422,000

99,183,783

63.01

DTSS Pengelolaan Barang Milik Negara

180

186

103.33

507,569,000

308,763,340

60.83

DTSS Supervisor TIK DJKN Pemula

30

30

100.00

115,059,000

83,914,140

72.93

DTSS Supervisor TIK DJKN Madya

60

56

93.33

196,010,000

146,652,851

74.82

DTSD Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

25

16

64.00

54,406,000

43,827,465

80.56

DTSS Pengelolaan Transfer Dana ke Daerah

20

21

105.00

58,788,000

50,135,205

85.28

DTSS Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

20

19

95.00

55,600,000

36,752,287

66.10

Diklat Penyegaran Pengelolaan Barang Milik Negara

60

50

83.33

83,441,000

47,511,476

56.94

Penyegaran SIMAK BMN

30

19

63.33

38,035,000

15,481,209

40.70

Penyegaran Piutang Negara dan Lelang

30

32

106.67

39,499,000

33,848,991

85.70

Penyegaran Penilaian Dasar

30

25

83.33

45,452,000

21,164,647

46.56

Workshop Pengeleloaan BMN

30

30

100.00

33,303,000

25,295,200

75.95

Seminar/Diskusi Widyaiswara

40

34

85.00

5,587,000

4,618,203

82.66

1005

946

94,13

3,898,280,000

2,523,631,419

64.74

JUMLAH

RENCANA

REALISASI

Sumber : Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

f.

Penyelenggaraan Diklat yang berkaitan dengan Keuangan Umum lainnya Diklat ini meliputi diklat teknis, fungsional, penyegaran dan placement test baik yang diselenggarakan di pusat maupun yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan di daerah. Realisasi tingkat capaian untuk diklat ini baik dari jumlah peserta maupun biaya diklat dapat dilihat pada tabel IV.10. Tabel IV.10 Diklat yang berkaitan dengan Keuangan Umum lainnya PESERTA

BIAYA

URAIAN

CAPAIAN

CAPAIAN

RENC

REAL

RENCANA

REALISASI

660

653

98.94

44,715,000

41,311,256

92.39

33

37

112.12

36,281,000

36,828,810

101.51

Diselenggarakan di Pusat (Jakarta) DIKLAT TEKNIS Placement Test TOEFL Preparation (1 frek) DTU On Project Financing and Risks

29

LAKIP BPPK 2010

PESERTA

BIAYA

URAIAN

CAPAIAN RENC

REAL

DTU Microsoft Office (Advanced)

53

55

103.77

DTU Kearsipan Elektronik

33

35

DTU Toefl Preparation (Asrama)

20

26

DTU Toefl Preparation ( Non Asrama)

50

DTU Tata Naskah Dinas DTU Legal Drafting DTU Kepegawaian

CAPAIAN RENCANA

REALISASI

65,879,000

276,927,488

420.36

106.06

31,605,000

30,532,205

96.61

130.00

115,056,000

97,502,850

84.74

59

118.00

130,922,000

83,028,115

63.42

55

65

118.18

84,362,000

74,616,177

88.45

33

34

103.03

30,019,000

29,045,655

96.76

126

130

103.17

131,197,000

99,836,635

76.10

DTU Desain Pengelolaan Database

66

64

96.97

64,236,000

49,639,210

77.28

DTU Menulis Ilmiah Populer

46

52

113.04

83,790,000

50,047,480

59.73

DTU Business English : Writting Business English

33

23

69.70

28,048,000

26,268,035

93.65

DTU Pelayanan Prima

33

33

100.00

48,233,000

46,691,080

96.80

DTU Pengelolaan Website untuk Pelaksana

35

37

105.71

37,872,000

36,623,505

96.70

DTU Pengelolaan Website untuk Pejabat

33

34

103.03

25,416,000

15,856,955

62.39

DTU Manajemen Resiko (Sertifikasi)

33

34

103.03

84,674,000

25,048,515

29.58

DTU Analisis Beban Kerja

33

32

96.97

26,354,000

19,722,335

74.84

DTU Analisis Jabatan

33

33

100.00

19,796,000

19,253,810

97.26

DTU Kearsipan (Konvensional)

66

67

101.52

47,180,000

45,273,515

95.96

DTU Balance Score Card

93

71

76.34

112,822,000

72,844,155

64.57

DTU Dasar OS dan Aplikasi Linux

33

33

100.00

41,626,000

19,457,465

46.74

33

29

87.88

64,635,000

60,383,280

93.42

DTU Legal English

33

29

87.88

38,479,000

22,592,705

58.71

DTU Penyusunan SOP

33

35

106.06

25,158,000

18,880,310

75.05

DTSS Manajemen Utang

31

32

103.23

22,105,000

21,767,240

98.47

DTSD Pengelolaan Diklat Gol. III

33

30

90.91

90,369,000

75,459,985

83.50

DTSD Pengelolaan Diklat Gol. II

33

35

106.06

76,794,000

83,204,470

108.35

DTSS Legal Drafting For Loan Agreement

33

24

72.73

46,717,000

35,219,945

75.39

DTSS TNA Desain Diklat

33

35

106.06

43,117,000

40,246,030

93.34

DTSS Penyusunan Modul

33

23

69.70

24,265,000

22,278,945

91.82

DTSS Penyusunan dan Validasi Soal

33

22

66.67

21,416,000

19,165,585

89.49

DTSS Negotiation Skill (Loan Negotiation)

33

27

81.82

40,922,000

39,703,845

97.02

DTSS Teknik Investigasi

33

20

60.61

87,684,000

65,863,620

75.11

DTSS Teknik Intelijen (Dasar)

35

27

77.14

183,128,000

146,861,645

80.20

DTSS Forensik Audit

33

24

72.73

67,729,000

48,921,125

72.23

DTSS Psikologi Audit

66

58

87.88

48,401,000

49,292,770

101.84

DTSS Risk Based Audit

36

28

77.78

35,941,000

29,592,810

82.34

DTSS Manajemen Risiko

66

73

110.61

56,458,000

47,762,360

84.60

DTSS Risk Based Audit (Lanjutan)

36

30

83.33

36,154,000

17,620,710

48.74

DTSS Perfomance Audit

33

22

66.67

76,614,000

33,878,960

44.22

DTSS Teknik Intelijen (Lanjutan)

35

32

91.43

69,224,000

74,142,705

107.11

DTSS Pengelolaan Surat Berharga Negara

35

35

100.00

28,262,000

28,183,750

99.72

DTSS Strategi Portofolio Utang dan Pengelolaan PHLN

35

35

100.00

30,532,000

30,185,105

98.86

DTSS TABK dengan ACL (Dasar)

70

69

98.57

117,269,000

117,166,260

99.91

DTSS TABK dengan ACL (Menengah)

35

36

102.86

60,967,000

60,137,605

98.64

DTSS TABK dengan ACL (Lanjutan)

35

25

71.43

55,875,000

63,633,455

113.89

DTU TNA

33

34

103.03

56,462,000

46,611,150

82.55

DTU Information Communication technology

20

20

100.00

69,314,000

56,589,170

81.64

DTU Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

30


PESERTA

BIAYA

URAIAN

CAPAIAN

CAPAIAN

RENC

REAL

RENCANA

REALISASI

112

112

100.00

167,412,000

112,145,150

66.99

20

20

100.00

31,814,000

17,864,150

56.15

33

10

30.30

5,000,000

5,285,315

105.71

DFP Pranata Komputer Ahli (1ak)

23

23

100.00

200,144,000

159,337,185

79.61

DF JFA Pembentukan Auditor Terampil (1ak)

30

22

73.33

97,287,000

67,812,770

69.70

DFP Pranata Komputer Terampil (Asrama)

30

24

80.00

213,937,000

156,941,105

73.36

DFP Pranata Komputer Terampil (Non Asrama)

30

23

76.67

151,863,000

129,305,955

85.15

Workshop Persiapan Purnabakti (1 ak)

66

76

115.15

130,660,000

110,426,310

84.51

Workshop Diplomasi Ekonomi (1 ak)

66

74

112.12

197,191,000

165,646,775

84.00

(Asrama) DTU Orientasi Pelaksanaan Tugas (bagi pegawai BPPK) DTU Information Communication technology (Non Asrama)

DIKLAT PENYEGARAN Penyegaran Pengelolaan Web Dinamis (1 ak) DIKLAT FUNGSIONAL

CERAMAH, DISKUSI, SEMINAR DAN SARASEHAN

Workshop Pengelolaan Diklat Melalui LMS (1 ak)

33

26

78.79

20,954,000

17,453,460

83.29

120

167

139.17

31,419,000

28,037,335

89.24

Workshop pengembangan kepribadian pegawai

30

30

100.00

42,503,500

35,384,500

83.25

workshop penulisan karya ilmiah

30

31

103.33

34,974,250

33,759,500

96.53

Workshop Pre-TOEFL

30

30

100.00

43,750,500

71,283,600

162.93

Workshop Pengenalan Mac OS

30

30

100.00

35,203,000

75,000

0.21

Workshop Kehumasan Seminar Menyongsong Era PSAK Konvergensi IFRS Seminar Peranan SUKUK Sebagai Alternatif Pembiayaan APBN (1 ak)

30

30

100.00

54,569,000

44,068,750

80.76

120

132

110.00

38,532,000

32,602,175

84.61

Seminar Perpajakan Pasar Modal (1 ak)

120

154

128.33

41,311,000

33,712,625

81.61

Workshop Etika Budaya Kerja (1 ak)

33

21

63.64

32,325,000

28,036,555

86.73

Workshop Financial Statistic (1ak) Seminar Menyongsong Era PSAK Konvergensi IFRS

33

28

84.85

57,709,000

56,428,945

97.78

120

132

110.00

38,532,000

32,602,175

84.61

Seminar Edukasi Publik

Diselenggarakan di daerah Penyegaran MS Office

30

30

100.00

27,083,000

16,443,636

60.72

120

122

101.67

59,996,500

44,505,635

74.18

Penyegaran Pemanfaatan Laptop dan LCD

35

19

54.29

24,015,000

3,966,000

16.51

DTU Teknisi Komputer

30

22

73.33

16,851,000

7,768,300

46.10

DTU Self Development

30

54

180.00

15,036,000

26,999,200

179.56

440

515

117.05

183,720,000

110,610,465

60.21

60

61

101.67

58,189,000

42,535,650

73.10

4481

4514

100,74

2,121,294,750

1,647,627,391

77.67

Penyegaran pengenalan internet

Seminar keuangan di daerah DTU Kepegawaian

JUMLAH

Sumber : Pusdiklat Keuangan Umum

31

LAKIP BPPK 2010

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam

tahun

anggaran

2010

BPPK

telah

menggunakan

dana

sebesar

Rp99.755.594.830 (89,50%) dari rencana anggaran Rp111,453,000,000 untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kegiatan ini meliputi peningkatan sarana dan prasarana baik di pusat maupun di daerah. Tabel IV.11 Rencana dan Realisasi Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BELANJA KODE 1 01.01.17

KELUARAN

KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

ANGGARAN

REALISASI

%

RENCANA

REALISASI

SATUAN

%

3

4

5

6

7

8

9

111,453,000,00 0

0024

Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan/ Sarana/ dan Prasarana

0076

Sistem Pengelolaan Administrasi Keuangan

0080

Pengadaan Tanah

0081

Pengadaan Kendaraan

0089

Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Gedung

28,892,521,000

0094

Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem. Data. Statistik dan Informasi

1,108,500,000

0100

Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi Gedung/Laboratorium/Perpustakaan

0107

Pengadaan/Pengiriman Buku-Buku dan Bahan Cetakan

0108

Pengadaan peralatan Laboratorium

0111

Perawatan/Pemeliharan Sarana dan Prasarana

51,232,580,000

300,000,000 12,469,500,000 606,876,000

14,045,906,000

399,595,000

1,028,537,000

1,368,985,000

99,737,654,830

89.49

46,453,785,787

90.67

33

31

Paket

93.94

164,404,000

54.80

1

1

Buah

100.00

8,831,186,730

70.82

2,672

11,835

2

442.93

606,730,000

99.98

3

4

Unit

133.33

26,990,676,832

93.42

10,212

9,798

Unit

95.95

858,598,500

77.46

7

7

Set

100.00

13,220,953,837

94.13

18,378

17,161

m

2

93.38

266,091,106

66.59

2,175

1,428

Buku

65.66

1,027,693,500

99.92

2

2

Paket

100.00

1,317,534,538

96.24

2

2

Paket

100.00

m


3. Program Pendidikan Tinggi Program ini diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp97.591.973.000 dan sampai dengan 31 Desember 2010 telah terealisasi sebesar Rp82.871.863.477 atau sebesar 84,92% yang digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan untuk program tersebut. Program pendidikan tinggi meliputi kegiatan-kegiatan seperti tersebut dalam tabel IV.12.

32


Tabel IV.12 Rencana dan Realisasi Kegiatan Program Pendidikan Tinggi BELANJA KODE

1 10.06.01

KELUARAN

KEGIATAN

2

ANGGARAN

REALISASI

%

RENCANA

REALISASI

SATUAN

%

3

4

5

6

7

8

9


97,591,973,000

82,632,103,477

84.67

0001

Pengelolaan Gaji. Honorarium dan Tunjangan

6,455,836,000

5,988,795,498

92.77

13

13

Bulan

100.00

0002

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

5,103,664,000

4,741,907,016

92.91

12

12

Bulan

100.00

0017

Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan

692,674,000

561,294,000

81.03

0021

Pembinaan/Koordinasi/ Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan

68,110,000

52,600,000

77.23

5

6

Frekuensi

120.00

0024

Pembangunan/Pengadaan/Peni ngkatan Sarana dan Prasarana

26,423,757,000

25,285,132,124

95.69

16

16

Paket

100.00

0027

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

618,150,000

285,320,300

46.16

12

12

Bulan

100.00

0039

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

551,678,000

323,021,150

58.55

1

1

Kegiatan

100.00

0048

Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

3,362,217,000

2,937,212,917

87.36

200

637

Orang

318.50

0065


1,221,742,000

1,503,418,441

123.06

12

12

Bulan

100.00

0067


7,205,035,000

4,193,295,528

58.20

1,232

1,574

Orang

127.76

0077


839,178,000

628,191,000

74.86

3

3

Kegiatan

100.00

0089

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung

13,216,935,000

9,946,227,060

75.25

1,059

2,941

Unit

277.71

0106

Penyusunan/ Pengembangan Kurikulum/Bahan Ajar dan Model Pembelajaran

384,582,000

267,696,980

69.61

1

1

Kegiatan

100.00

0107

Pengadaan/Pengiriman BukuBuku dan Bahan Cetakan

1,221,841,000

89,200,000

7.30

18,664

9,345

Buku

50.07

0110

Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan

25,056,545,000

21,660,962,974

86.45

3,362

4,972

Orang

147.89

0111

Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

5,170,029,000

4,167,828,489

80.62

2

5

Paket

250.00


33

LAKIP BPPK 2010

Penyelenggaraan

Pendidikan

dan

Pelatihan

Aparatur

Negara

meliputi,

penyelenggaraan Program Diploma III Keuangan Khusus Akuntansi, Program Diploma III Keuangan Khusus Perpajakan, serta Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi. Data-data penyelenggaraan Program Diploma III Keuangan Khusus Akuntansi dan Perpajakan serta Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi secara rinci dapat dilihat pada tabel IV.13. Tabel IV.13 Penyelenggaraan Program Diploma III Khusus dan Program Diploma IV TINGKAT

SPESIALISASI I

II

JUMLAH

BIAYA

III

DIPLOMA I KEPABEANAN & CUKAI

122

122

SUB JUMLAH (1)

122

DIPLOMA III AKUNTANSI

927

819

842

2588

PERPAJAKAN

450

492

230

1172

PENILAI/PBB

102

125

171

398

KEB. NEGARA

219

48

54

321

KEPABEANAN & CUKAI

70

74

48

192

PPLN

52

35

92

179

1890

1667

1485

5042

SUB JUMLAH (2) DIPLOMA III KHUSUS AKUNTANSI

103

59

162

PERPAJAKAN

123

104

227

SUB JUMLAH (3)

238

163

389

DIPLOMA I AKUNTANSI

MATRIKULASI

106

SEMESTER VII

90

SEMESTER VIII

108

SEMESTER IX

115

SEMESTER X SUB JUMLAH (4) JUMLAH (5)=(1)+(2)+(3)+(4)

79 498 6051

Sumber : STAN

Penyelenggaraan program ini ditujukan bagi lulusan Program Diploma I dan Program Diploma III yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di

34


lingkungan Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Realisasi tingkat capaian untuk indikator input dana sampai tahun 2009 untuk Program Diploma III Khusus dan Program Diploma IV seluruhnya mencapai 30.68 %. Selain menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara juga menyelenggarakan Pendidikan Kedinasan yang diikuti oleh mahasiswa dari lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU)/Sekolah Menengah Atas (SMA). Madrasah Aliyah. dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) semua Bidang Keahlian. Pendidikan tersebut meliputi : a.

Program Diploma I Keuangan sebanyak 122 orang

b.

Program Diploma III Keuangan sebanyak 4850 Secara lebih rinci, jumlah dan sebaran mahasiswa yang mengikuti

Pendidikan Kedinasan (Program Diploma Keuangan) untuk Tahun Akademik 2009/2010 dapat dilihat pada Tabel IV.14. Tabel IV.14 Penyelenggaraan Program Diploma I dan Program Diploma III TINGKAT

SPESIALISASI I

II

JUMLAH III

DIPLOMA I KEPABEANAN & CUKAI

724

724 724

SUB JUMLAH (1) DIPLOMA III AKUNTANSI

1299

904

793

2996

PERPAJAKAN

802

432

486

1720

PENILAI/PBB

35

99

122

256

KEB. NEGARA

347

209

48

604

KEPABEANAN & CUKAI

126

68

70

264

PPLN

45

49

33

SUB JUMLAH (2)

127 5967

DIPLOMA III KHUSUS AKUNTANSI

51

98

149

PERPAJAKAN SUB JUMLAH (3)

100

122

222

151

220

371

DIPLOMA IV AKUNTANSI

MATRIKULASI SEMESTER VII SEMESTER VIII

88 88

SEMESTER IX

100

SEMESTER X

116

SUB JUMLAH (4) JUMLAH (5)=(1)+(2)+(3)+(4)

392 7454

Sumber : STAN

35

LAKIP BPPK 2010

Realisasi tingkat capaian untuk indikator input dana sampai dengan akhir 2010 untuk Program Diploma I dan III Keuangan seluruhnya mencapai 16.48 %. Sub kegiatan lainnya untuk Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan meliputi penyelenggaraan Ujian Saringan Masuk (USM) Diploma I dan Diploma III STAN. Tabel IV.15 Penyelenggaraan Ujian Saringan Masuk Program Diploma PENDAFTAR

SPESIALISASI

RENCANA

USM D I dan D III STAN

CAPAIAN %

REALISASI 113.548

USM D III KHUSUS DAN DIV

BIAYA RENCANA

REALISASI

CAPAIAN %

7.564.932.000

0

0.00

49.667.500

0

0.00

Sumber : STAN

Perbandingan peserta diklat untuk setiap jenis diklat selama 2010 dapat dilihat pada Diagram IV.3 di bawah ini. Diagram IV.3 Perbandingan Peserta Diklat untuk setiap Jenis Diklat Selama Tahun 2010 7.454

3.144



Dari total 37.427 orang peserta diklat dan pendidikan tinggi pada tahun 2010 ini, 26,30% (9.844 orang) adalah peserta Diklat Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, 13,17% (4.930 orang) adalah peserta diklat Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, 15,04% (5.630 orang) adalah peserta diklat Pusdiklat Pajak, 10,98% (4.109 orang) peserta diklat Pusdiklat Bea dan Cukai, 2,53% (946 orang) adalah peserta diklat Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, 12,06% (4.514 orang) adalah peserta diklat Pusdiklat Keuangan Umum, 19,92%

36


(7.454 orang) adalah mahasiswa Pendidikan Tinggi (STAN). Perbandingan dari tujuh kelompok utama diklat tersebut dapat dilihat dalam Diagram IV.4 berikut ini. Diagram IV.4 Perbandingan Peserta Diklat Untuk Setiap Penyelenggara Diklat Selama Tahun 2010 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

9.844 4.930

5.630

7.454 4.514

4.109 946

Sumber : Pusdiklat dan STAN

37

LAKIP BPPK 2010

C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BPPK TAHUN 2010 Berkaitan dengan target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPK Tahun 2010, dapat disampaikan sebagaimana tersebut dalam Tabel berikut ini : Tabel IV.16 Target dan Capaian IKU BPPK Tahun 2010 CAPAIAN 2010

% CAPAIAN

3,1323%

3,1003%

118,08%


75%

85,52%

114,03%

PP-2.1

Persentase Capaian Kualitas Layanan Prima Dalam Pendidikan dan Pelatihan

60%

75,05%

125,08%

4.

PP-3.1.


24 laporan

24 laporan

100%

5.

PP-.4.1.


77 program

124 program

161,04%

6.

PP-4.2.


100%

122,65%

122,65%

7.

PP-5.1


19.790 peserta

21.879 peserta

110,56%

8.

PP-5.2.


118 mitra

157 mitra

133,05%

9.

PP-5.3.


11.115 peserta

16.272 peserta

146,40%

10.

PP-6.1.


100%

112,78%

112,78%

11.

PP-7.1


100%

113,22%

113,22%

12.

PP-8.1.


5%

5,19%

103,80%

13.

PP-8.2.


50%

55,09%

110,18%

14.

PP-8.3.


2 pegawai

6 pegawai

-100%

15.

PP-8.4.


80%

82,27%

102,84%

16.

PP.9.1.


100%

100%

100%

17.

PP-9.2.


100%

100%

100%

18.

PP-9.3.


100%

100%

100%

19.

PP-10.1


18 aplikasi

20 aplikasi

111,11%

20.

PP-10.2.


100%

87,01%

87,01%

21.

PP-11.1.


85,00%

82,10%

96,59%

22.

PP-11.2.


100%

106,99%

106,99%

NO

KODE IKU

1.

PP-1.1

Persentase Jam Pelatihan Terhadap Jam Kerja Kementerian Keuangan

2.

PP-1.2.

3.

Sumber : Bagian OTL

38

URAIAN IKU

TARGET 2010


Penjelasan masing-masing capaian IKU PP-1.1 Persentase Jam Pelatihan Terhadap Jam Kerja 1. Hingga akhir Desember 2010, capaian IKU BPPK ini adalah sebesar 118,08%. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat komitmen Kementerian Keuangan untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya melalui pendidikan dan pelatihan. IKU ini bermanfaat dalam memberikan feedback kepada BPPK dalam memperbaiki

proses

perencanaan

kegiatan

diklat.

Beberapa

definisi

operasional dalam IKU ini adalah: -

Jam pelatihan (jamlat) adalah seluruh jam pelatihan yang diikuti oleh SDM Kementerian Keuangan dari diklat yang dilaksanakan oleh BPPK

-

Diklat adalah seluruh kegiatan pelatihan

yang dibiayai dengan DIPA

Kementerian Keuangan. -

Jam kerja adalah jam kerja per tahun dikalikan dengan jumlah potential trainees pada Kementerian Keuangan pada tahun bersangkutan.

-

Jam kerja setahun adalah jam kerja pegawai Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71/KMK.01/1996 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu sebesar 1.507 jam. Hingga akhir Desember 2010, capaian IKU BPPK adalah sebesar 118,08%.

Capaian IKU ini ditetapkan berdasarkan perhitungan menggunakan rumus polarisasi stabilize. Rumus perhitungan adalah sebagai berikut: Grafik

=

+

Keterangan:

+( −

)

I

= Indeks Capaian

In

= Indeks Capaian dibawahnya

In+1

= Indeks Capaian diatasnya

C

= Capaian

Cn

= Capaian diatasnya

Capaian 100 90

Indeks Capaian 120 100

67.5

75

45

50

22.5

25

0

0

2. Unit Kerja yang melebihi target:

39

LAKIP BPPK 2010

- Pusdiklat Anggaran dan Perbendahara-an (AP); Bea dan Cukai (BC); Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK); Keuangan Umum (KU) - STAN - BDK Palembang 3. Unit-unit yang tidak mencapai target: - Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM); Pajak; BDK Medan; Manado; Yogyakarta; Cimahi; Pekanbaru; Balikpapan; Makassar; Denpasar; Malang; dan Pontianak

PP-1.2 Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik 1. IKU ini ditargetkan sebesar 75%, dimana diharapkan sedikitnya tiga perempat peserta diklat (yang diujikan) berhasil lulus dengan nilai di atas 76. 2. Sampai dengan triwulan IV, realisasi IKU ini adalah 85,52%. Artinya, capaian IKU sampai dengan triwulan IV adalah 114,03%. 3. Capaian ini diperoleh dari realisasi peserta sebanyak 6.928 orang (yang mengikuti ujian) dimana 5.925 peserta lulus dengan predikat minimal baik. Rincian masing-masing unit adalah: - PSDM

: 1.001

dari 1.253

(79,89%)

- AP

:

775

dari

885

(87,57%)

- BC

:

782

dari

861

(90,83%)

- Pajak

: 2.290 dari 2.652

(86,35%)

- KNPK

:

593 dari

697

(85,08%)

- KU

:

186 dari

209

(89,00%)

- STAN

:

298 dari

371

(80,32%)

Dari angka tersebut, maka capaian tiap unit adalah: - BC

: 121,11%

- KU

: 118,67%

- AP

: 116,76%

- Pajak

: 115,13%

- KNPK

: 113,44%

- STAN

: 107,09%

- PSDM

: 106,52%

40


Keberhasilan capaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan BPPK dalam meningkatkan kualitas diklat baik di bidang akademis seperti desain meto- de dan pemilihan media pembelajaran, teaching skills dan knowledge update pengajar, maupun non-akademis seperti desain suasana belajar yang kondusif. PP 2.1. Capaian Kualitas Layanan Prima Dalam Pendidikan dan Pelatihan 1. Sampai dengan Desember 2010, capaian IKU adalah 75,05%. Dengan target awal 60%, maka realisasi IKU ini adalah 125,09%. Dari 9.989 responden, sebanyak 7.497 menyatakan puas dan sangat puas dengan layanan yang diberikan. Rincian untuk masing-masing satuan kerja antara lain: - KU

: 1.489

dari 1.662

(89,59%)

- Pajak

: 1.920

dari 2237

(85,83%)

- AP

: 1.522

dari 1.830

(83,17%)

- PSDM

:

755

dari 1.085

(69,59%)

- BC

:

558

dari 813

(68,63%)

- KNPK

:

421

dari 632

(66,61%)

- STAN

:

759

dari 1.719

(44,15%)

Dengan target 60%, artinya capaian masing-masing unit di atas adalah: - KU

: 149,32%

- Pajak

: 143,05%

- AP

: 138,62%

- PSDM

: 115,98%

- BC

: 114,38%

- KNPK

: 111,02%

- STAN

: 73,58%

2. Capaian yang sebagian besar melebihi target ini merupakan hasil perbaikan yang telah dilakukan BPPK, termasuk implementasi standar pelayanan BPPK. Di samping itu, kebijakan BPPK adalah menempatkan rekomendasi peserta diklat sebagai prioritas utama yang harus ditindaklanjuti. Capaian pada STAN sangat rendah. Kecilnya capaian kualitas layanan sangat mungkin karena penyebaran kuesioner dilaksanakan pada bulan Maret 2010, dimana kondisi kampus masih banyak perbaikan, sehingga responden menilai berdasarkan yang dialami pada saat itu.

41

LAKIP BPPK 2010

PP 3.1. Jumlah Identifikasi Kebutuhan Diklat Sampai dengan akhir Desember 2010 target 24 laporan identifikasi kebutuhan diklat telah selesai disusun. Identifikasi kebutuhan diklat pada triwulan IV yang ditargetkan 20 laporan telah terselesaikan 18 laporan, karena 2 dilakukan lebih awal, pada triwulan sebelumnya. PP 4.1. Jumlah Program Diklat yang Dikembangkan 1. Capaian tahun 2010 melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu terealisasi 124 pengembangan dari target 77 pengem-bangan. Hal ini disebabkan beberapa pusdiklat melakukan pengembangan yang sebelumnya tidak direncanakan yaitu pada Pusdiklat: a. AP

= target 5 realisasi 7.

b. BC


c. Pajak


d. KNPK


e. KU


Adapun Pusdiklat PSDM, sesuai target yaitu 2 program dan STAN 10 program. 2. Capaian pada triwulan IV adalah sebesar 196,67% karena banyak terdapat rancangan program baru di luar rencana awal tahun. Hal ini banyak terjadi di Pusdiklat KU yang banyak melakukan tailoring untuk unit-unit penggunanya. PP 4.2. Persentase Realisasi Program Pendidikan dan Pelatihan yang Diselenggarakan 1. Capaian IKU, baik untuk 2010 maupun pada triwulan IV saja, melebihi taget yang telah ditetapkan karena beberapa Pusdiklat melakukan optimalisasi DIPA dengan mengadakan program-program diklat baru. 2. Rincian masing-masing pusdiklat yang menambah program diklat baru adalah: -

Pusdiklat PSDM

= 12 program.

-

Pusdiklat AP

= 23 Program.

-

Pusdiklat BC

= 6 program.

-

Pusdiklat Pajak

= 2 program.

-

Pusdiklat KNPK

= 3 program.

-

Pusdiklat KU

= 7 program.

PP 5.1. Jumlah Peserta Diklat Kementerian Keuangan 1. Sampai dengan bulan Desember 2010, capaian IKU ini telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian IKU ini sebesar 110,56% karena beberapa Pusdiklat

42


melakukan kegiatan tambahan berupa sosialisasi-sosialisasi dengan durasi pendek dan peserta yang lebih massal, misalnya sosialisasi yang dilakukan: -

Pusdiklat AP

-

Pusdiklat Pajak

2. Meskipun target secara total terlampaui, namun hampir semua BDK tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, kecuali BDK Yogyakarta dan BDK Malang. Hal ini terjadi antara lain karena pada diklat-diklat yang didesain dengan peserta heterogen (tidak hanya dari Kemenkeu, tapi seluruh K/L dan Pemda), hampir semua diisi oleh peserta non Kemenkeu. Contoh: Diklat Bendahara Pengeluaran dan Diklat Pengelolaan Belanja. PP 5.2. Jumlah Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Skala Nasional, Regional, dan Internasional 1. Secara keseluruhan, IKU ini tercapai 128,81%, dimana target yang ditetapkan terlampaui sebanyak 34 kerjasama. Be-berapa unit kerja yang melewati target: - Pusdiklat PSDM

: 18, target 17 mitra

- Pusdiklat AP


- Pusdiklat BC

: 3, target

2 mitra

- Pusdiklat Pajak

: 8, target

3 mitra

- Pusdiklat KNPK

: 4, target

1 mitra

- Pusdiklat KU

: 5, target

2 mitra

- Setban

: 4, target

2 mitra

- BDK Cimahi


- BDK Palembang

: 4, target

3 mitra

- BDK Pontianak

: 4. target

1 mitra

- BDK Makassar

:

8, target 5 mitra

- BDK Pekanbaru

:

4, target 3 mitra

2. Tetapi beberapa unit tidak berhasil mencapai target karena calon mitra membatalkan kerjasama, yaitu pada: - STAN


- BDK Denpasar :

1, target 2 mitra

- BDK Malang

8, target 15 mitra

:

3. Unit-unit kerja lainnya (BDK: Medan, Manado dan Yogyakarta) sesuai target yang ditetapkan.

43

LAKIP BPPK 2010

PP 5.3. Jumlah Peserta Kegiatan Edukasi Publik Tentang

Keuangan Negara

Melalui Program BPPK 1. Capaian IKU sebesar 146,40% yang jauh melebihi target ditetapkan ini banyak dipengaruhi oleh kegiatan layanan dikat kerjasama. Tingginya capaian ini terjadi karena realisasi beberapa unit dalam layanan diklat kerjasama meningkat cukup signifikan, sebagaimana dijelaskan pada IKU Kerjasama di atas. 2. Rincian masing-masing jumlah peserta edukasi publik tersebut adalah: -

Pusdiklat AP

= 2.533 peserta

-

Pusdiklat Pajak = 3.009 peserta

-

STAN

= 6.022 peserta

-

BDK Medan

= 363 peserta

-

BDK Pekanbaru = 178 peserta

-

BDK Palembang = 508 peserta

-

BDK Cimahi

-

BDK Yogyakarta = 182 peserta

-

BDK Malang

= 477 peserta

-

BDK Denpasar

= 408 peserta

-

BDK Manado

= 432 peserta

-

BDK Makassar

= 886 peserta

-

BDK Pontianak = 155 peserta

-

BDK Balikpapan = 199 peserta

= 920 peserta

PP 6.1. Persentase Evaluasi Diklat Terhadap Diklat yang Diselenggarakan 1. Sampai dengan akhir Desember 2010, IKU ini telah mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. 2. Realisasi yang melebihi target dikarenakan beberapa unit mengadakan tambahan program diklat sebagai langkah optimalisasi DIPA. 3. Unit-unit yang melakukan penambahan program diklat tersebut adalah sebagai berikut: - PSDM

: 2 program diklat.

- AP

: 9 program diklat.

- BC

: 6 program diklat.

- Pajak

: 2 program diklat.

- KNPK

: 4 program diklat.

44


PP 7.1. Persentase Rekomendasi Terhadap Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan 1. Sampai dengan akhir Desember 2010, IKU ini telah mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. 2. Realisasi yang melebihi target karena beberapa unit mengadakan tambahan program diklat sebagai optimalisasi DIPA. Unit-unit yang menambah prog-ram telah dijelaskan di atas. PP 8.1. Persentase Jam Pelatihan Pegawai Terhadap Jam Kerja BPPK Sampai dengan 31 Desember 2010 telah terealisasi 5,19%. Sehingga capaian IKU ini di tahun 2010 adalah sebesar 103,8%. Mengingat IKU ini adalah stabilize pada 5%, kelebihan atau kekurangan sampai dengan 10% adalah masih dalam batasan ‘HIJAU’. PP 8.2. Persentase Jumlah Pegawai yang Telah Memenuhi Target Diklat Sampai dengan 31 Desember 2010, pegawai BPPK yang telah memenuhi target diklat yaitu sebanyak 568 pegawai atau sebesar 55,09 % dari total pegawai aktif BPPK sebanyak 1031 pegawai. Realisasi ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 50% dari total pegawai aktif BPPK. PP 8.3. Jumlah Pegawai BPPK yang Dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Sedang/ Berat IKU ini mengukur seberapa jauh upaya penegakan disiplin pegawai yang dilakukan oleh Subbag Kepatuhan Internal mampu memberikan dampak pada tingkat kedisiplinan

pegawai.

IKU

ini

bermanfaat

untuk

mencermati

kebutuhan

pengembangan SDM dan menempatkanya dalam program kerja BPPK secara proporsional. Definisi operasional dalam IKU ini adalah efektivitas penegakan disiplin yaitu seberapa besar upaya penegakan kode etik dan peraturan mampu untuk mempengaruhi pegawai yang terkena sanksi untuk tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan dan juga mampu mengikat komitmen pegawai yang belum pernah melanggar untuk tetap menjaga kedisiplinannya. Sampai dengan triwulan IV Tahun 2010 terdapat 6 pegawai BPPK yang dikenai hukuman berat dengan rincian sebagai berikut: -

2 kasus di Pusdiklat/STAN

-

4 kasus di BDK

Hal ini memberi status ‘MERAH’ pada IKU ini, karena capaian jauh di bawah batas 100%.

45

LAKIP BPPK 2010

Hingga akhir Desember 2010, capaian IKU BPPK adalah sebesar -100%. Capaian IKU ini ditetapkan berdasarkan perhitungan menggunakan rumus polarisasi minimize. Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:

Indeks Capaian = [1+(1-Realisasi/Target)] x 100% PP 8.4. Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi standar Kompetensi Jabatan 1. BPPK memiliki 8 pejabat eselon II, 39 pejabat eselon III, dan 117 pejabat eselon IV, sehingga total pejabat yang ada sebanyak 164. 2. Dari jumlah tersebut, 141 pejabat telah mengikuti assessment center, dengan hasil sebanyak 116 pejabat telah memenuhi JPM di atas 70%. 3. Beberapa belum mengikuti assessment center karena memasuki masa pensiun. PP 9.1. Persentase Penyelesai-an Penataan Organisasi 1. Sampai dengan 31 Desember 2010 ini telah terselesaikan penataan organisasi pusat yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 pada 4 Oktober 2010 2. Adapun penataan Unit Pelaksana Teknis masih menantikan persetujuan Kemen PAN-RB atas RPMK Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPPK. Sesuai dengan Manual IKU ini, maka bagi BPPK persentase penyelesaian penataan organisasi telah terpenuhi 100% dengan disampaikannya dokumen usulan kepada Menteri Keuangan. PP 9.2. Persentase Penyelesai-an SOP ter-hadap SOP yang harus diperbarui/ dibuat Sampai dengan 31 Desember 2010 seluruh draft SOP yang menjadi agenda 2010 telah selesai disusun dan telah melalui revisi Biro Organta Sekretariat Jenderal, dan telah disahkan. PP 9.3. Persentase unit Eselon II yang memiliki profil resiko Penyusunan profil risiko unit eselon II telah selesai dilakukan pada triwulan I, laporan implementasi manajemen risiko telah selesai dilakukan pada triwulan III, penyusunan manajemen risiko untuk Unit Pelaksana Teknis BDK telah selesai dilakukan pada triwulan IV. PP 10.1. Jumlah Aplikasi yang Dikembang-kan Sampai dengan akhir triwulan IV target 18 aplikasi telah terealisasi bahkan melebihi target yang telah direncanakan. Pada triwulan IV telah terealisasi 5 aplikasi yaitu: 1. Usulan Aplikasi Penghitungan Angka Kredit Widyaiswara (Pusdiklat BC).

46


2. Aplikasi Evaluasi Penyelenggaraan Diklat (Pusdiklat KNPK). 3. Akuntansi Keuangan BLU (STAN). 4. Aplikasi Penjadwalan Transkrip 5. SIMPEG (SETBAN) 6. SIM DIKLAT (SETBAN). 7. Usulan Aplikasi Sistem Manajemen Kegiatan (Pusdiklat Pajak). PP 10.2. Persentase Komputer yang Terhubung dengan Jaringan Jumlah Komputer yang ada di BPPK adalah 947 komputer dan yang telah terhubung dengan jaringan adalah 824 komputer. PP 11.1. Persentase Penyerapan DIPA Dengan target tahunan 85%, maka capaian IKU serapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2010 adalah 82,10%. Penyebab ketidaktercapaian dari sisi jenis belanja: 1. Belanja Pegawai Terjadi alokasi transito Rp 5.363.318.000 untuk mengantisipasi penambahan belanja

pegawai

akibat

dari

penambahan

pegawai

atau

penambahan

pembayaran tunjangan (anak, istri, dsb) yang pada tahun sebelumnya dilekatkan di Setjen. 2. Belanja Barang: - Ada honorarium kegiatan yang tidak dibayarkan, karena merupakan TUSI - Realisasi nilai kontrak cenderung jauh dibawah HPS bahkan pagu dengan nilai selisih sebesar Rp 9.455.377. 000,00 atau 3,90% dari pagu. - Lambannya/terlambatnya pelaksana-an kegiatan, sehingga tidak ada waktu untuk revisi atas sisa anggaran. - Sisa anggaran karena efisiensi (out-put/sasaran tercapai) sebesar Rp 16. 484.177.000,00 atau 6,80% dari pagu. - Terdapat dana PHLN yang tidak ter-serap 30,79%, yaitu sebesar Rp 23.040.648.170 - Terdapat dana PNBP yang tidak ter-serap sebesar Rp 6.320.800.000 (22%) - Realisasi peserta diklat yang tidak sesuai dengan yang direncanakan - Proses revisi yang relatif lama 3. Belanja Modal - Lambannya/terlambatnya pelaksanaan kegiatan/proyek/pengadaan akibat nya terdapat sisa dana yang tidak memungkinkan direvisi.

47

LAKIP BPPK 2010

- Harga kontrak cenderung jauh di bawah HPS bahkan pagu dengan nilai selisih sebesar Rp 20.701.800.000,00 atau 13% dari pagu. - Terdapat dana PNBP yang tidak ter-serap sebesar Rp 5.256.850.000 (18%) - Ketentuan revisi terkait dengan optimalisasi - SDM pengadaan terbatas

Jika ditinjau dari sisi sumber dana: 1. Rupiah Murni Secara umum disebabkan oleh efisiensi 2. Rupiah Murni Pendamping Disebabkan PHLN tidak terealisasi. Dana ini bersifat melekat pada dana PHLN 3. PNBP Sisa dana berasal dari kegiatan USM Prodip STAN dan kerjasama dengan Pemda dengan nilai total sebesar Rp 11.577.654.224. Dana ini akan dialokasikan pada TA 2011 melalui revisi saldo awal BLU. 4. Pinjaman Luar Negeri - Selisih kurs yen antara perencanaan dan realisasi. - Diklat non-degree semula direncanakan diikuti 120 orang, namun terealisasi 60 orang, dua diklat non-degree dialihkan ke 2011. - Program S2 Dalam Negeri yang semula direncanakan diikuti 50 orang, namun terealisasi 25 orang, karena penurunan jumlah calon peserta yang mengikuti Seleksi Beasiswa Program Pascasarjana. PP 11.2. Persentase Capaian Volume Barang dan Jasa dalam Kegiatan Pengedaan Barang dan Jasa Prasarana Fisik Pada akhir triwulan IV 2010, semua paket pengadaan telah selesai dilaksanakan. Realisasi melebihi target yang telah ditetapkan dikarenakan beberapa unit melakukan revisi pemaketan pengadaan. Target yang ditetapkan di tahun 2010 adalah sebanyak 272 paket dan terealisasi 291 paket. Unit-unit yang melakukan revisi paket adalah sebagai berikut: -

PSDM

: realisasi 28 dari 25.

-

BC


-

KNPK


-

Sekretariat


-

BDK Yogyakarta : realisasi 19 dari 11.

48


D. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN

Akuntabilitas Kinerja BPPK merupakan kewajiban dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun yang merupakan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2010, disusunlah Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2010. Seluruh kegiatan yang ada dalam RKT dicatat realiassinya dalam PKK. Selanjutnya dari PKK tersebut disusunlah Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2010. Dalam PPS ini akan tampak persentase pencapaian target-target indicator pencapaian sasaran selama satu tahun anggaran. Atas dasar PPS inilah analisis laporan tahunan ini akan dibuat. Dalam RKT 2010 BPPK telah menetapkan 11 sasaran setrategis yang merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit di lingkungan BPPK. Berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagian besar indikator sasaran yang capaiannya lebih dari 50%. Namun juga ada sasaran yang capaiannya dibawah 50% yaitu pengembangan SDM secara profesional. Hal ini disebabkan karena jumlah pegawai yang dikenai sanksi sedang atau berat meningkat menjadi 6 pegawai. Analisis pencapaian sasaran diuraikan berikut ini berdasarkan untuk setiap sasaran strategis.

1. Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi melalui pendidikan dan pelatihan Dalam sasaran ini terdapat dua indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Pertama, presentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja Kementerian Keuangan. Kedua, Presentase lulusan diklat dari Kementerian Keuangan dengan predikat minimal baik. Capaian kedua indikator tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah:

49

LAKIP BPPK 2010

Tabel IV. 17 Presentase Capaian Indikator Sasaran Pembentukan SDM Yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi Melalui Pendidikan dan Pelatihan No

Indikator Kinerja Utama Persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja Kementerian Keuangan (45%)

1.

Persentase lulusan diklat dari kementerian keuangan dengan predikat minimal baik (55%)

2.

Target

Realisasi

Persentase Pencapaian Target

3,1323%

3,1003%

118,08%*)

75%

85,52%

114.03%

*) Persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja Kementerian Keuangan dihitung menggunakan rumus polarisasi stabilize dibawah ini: Grafik

=

+

Keterangan:

+( −

)

I

= Indeks Capaian

In

= Indeks Capaian dibawahnya

In+1

= Indeks Capaian diatasnya

C

= Capaian

Cn

= Capaian diatasnya

Capaian 100 90

Indeks Capaian 120 100

67.5

75

45

50

22.5

25

0

0

Indikator yang pertama memiliki bobot 45 % dan indikator kedua mempunyai bobot 55% dalam penghitungan keberhasilan pencapaian sasaran ini. Jadi pencapaian sasaran ini secara keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut: (0,45 x 118,08%) + (0,55 x 114,03%) = 115,90%

2. Kualitas layanan prima dalam pendidikan dan pelatihan Untuk sasaran kualitas prima dalam pendidikan dan pelatihan hanya terdapat satu indikator yaitu Persentase capaian kualitas layanan prima dalam pendidikan dan pelatihan. Target yang harus dicapai adalah sebesar 60%,

50


sedangkan realisasinya adalah 75,05%. Jadi capaian yang didapat dari sasaran ini adalah sebesar 125,08%.

3. Data kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang mutakhir Dalam sasaran ini terdapat satu indikator yaitu jumlah identifikasi kebutuhan diklat. Target yang harus dicapai adalah sebesar adalah 24 laporan dan realisasinya adalah 24 laporan. Jadi presentase capaian yang dicapai adalah 100%. 4. Program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan Ada dua indikator yang diukur capaiannya dalam sasaran ini, yaitu Jumlah program diklat yang di kembangkan dan realisasi program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan. Secara rinci kedua indikator tersebut dapat dilihat pada table dibawah: Tabel IV.18 Presentase Capaian Indikator Sasaran Program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan No

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi


1.

Jumlah program diklat yang di kembangkan (45%)

77 Program

124 Program

161.04%

2.

Realisasi program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan (55%)

100%

122,65%

122.65%

Indikator yang pertama memiliki bobot 45 % dan indikator kedua mempunyai bobot 55% dalam penghitungan keberhasilan pencapaian sasaran ini. Jadi pencapaian sasaran ini secara keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut: (0,45 x 161,04,08%) + (0,55 x 112,65%) = 139,97%

5. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas Dalam mengukur pencapaian sasaran diklat yang berkualitas menggunakan tiga indikator. Capaian setiap indikator dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah:

51

LAKIP BPPK 2010

Tabel IV.19 Presentase Capaian Indikator Penyelenggaraan Diklat Yang Berkualitas No


1.

Jumlah peserta diklat dari Kementerian Keuangan (33,33%)

2.

Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional (33,33%)

3

Jumlah peserta kegiatan edukasi public tentang Keuangan Negara melalui program BPPK (33,33%)

Target

Realisasi


19.790 Peserta

21.879 Peserta

110.56%

118 Mitra

157 Mitra

133.05%

11.115 peserta

16.272 peserta

146.40%

Masing-masing indikator diatas menpunya bobot 33,33% dalam penghitungan pencapaian sasaran Penyelenggaraan diklat yang berkualitas. Penghitungan capaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut: (0,3333 x 110,56%) + (0,3333 x 133,05%) + (0,3333 x 146,40%) = 122,99%

6. Evaluasi pendidikan dan pelatihan menyeluruh dan berkualitas Sasaran evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkualitas ini dilihat dari satu indikator yaitu presentase evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan. Target yang harus dicapai dalam indikator tersebut adalah 100% sedangkan realisasinya adalah 112,78%, sehingga capaian sasaran ini adalah 112,78%.

7. Rekomendasi pendidikan dan pelatihan konstruktif dan konprehensif Sasaran ini hanya diukur dari satu indikator yaitu presentase evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan. Target yang harus dicapai adalah 100% sedangkan realisasinya adalah 113,22%. Presentase capaian yang didapat adalah 113,22%.

8. Pengembangan SDM secara professional Tolok ukur pencapaian sasaran ini dilihat dari empat indikator yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah:

52


Tabel IV.20 Presentase Capaian Indikator Sasaran Pengembangan SDM Secara Profesional No


Target

Realisasi


1.

Presentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja BPPK (23,64%)

5%

5,19%

103.80%

2.

Presentase jumlah pegawai yang telah memenuhi target diklat (24,09%)

50%

55,09%

110.18%

3.

Jumlah pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin sedang dan berat (28,64%)

2 pegawai

6 pegawai

-100%*)

4.

Presentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan (23,64%)

80%

82,27%

102.84%

*) perhitungan indikator nomor 3 menggunakan rumus polarisasi minimize dibawah ini:

Indeks Capaian = [1+(1-Realisasi/Target)] x 100% Presentase capaian secara keseluruhan dari sasaran ini dapat dihitung sebagai berikut: (0,2364 x 103,80%) + (0.2409 x 110,18) + (0,2864 x -100%) + (0,2364 x 102,84%) = 46,75%

9. Penataan organisasi yang dinamis Sasaran ini diukur dari tiga indikator yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah: Tabel IV.21 Presentase Capaian Indikator Sasaran Penataan Organiasai Yang Dinamis No

1.


Presentase penyelesaian penataan organisasi (33,33%)

Target

Realisasi


100%

100%

100%

53

LAKIP BPPK 2010

No


Target

Realisasi


2.

Presentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat (33,33%)

100%

100%

100%

3

Presentase unit eselon II yang memiliki profil resiko (33,33%)

100%

100%

100%

Capaian keseluruhan sasaran ini dapat dihitung sebagai berikut: (0,3333 x 100%) + (0,3333 x 100%) + (0,3333 x 100%) = 100%

10. Teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Sasaran ini diukur dari dua indikator yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah : Tabel IV.22 Presentase Capaian Indikator Sasaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Yang Mendukung Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan No


1.

Jumlah Aplikasi yang dikembangkan (50%)

2.

Presentase komputer yang terhubung dengan jaringan (50%)

Target

Realisasi


18 Aplikasi

20 Aplikasi

111.11%

100%

87,01%

87.01%

Secara kesuluruhan capaian sasaran ini adalah: (0,5 x 111.11%) + (0,5 x 87,01%) = 99,06%

11. Keuangan yang akuntabel dan sarana yang memadai Sasaran ini diukur dari dua indikator yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah :

54


Tabel IV.23 Presentase Capaian Indikator Keuangan Yang Akuntabel dan Sarana Yang Memadai No

Target

Realisasi


86,12%

82,04%

95.26%

100%

106,99%

106.99%


1.

Presentase penyerapan DIPA (50%)

2.

Presentase capaian volume barang dan jasa dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa prasarana fisik (50%)

Secara keseluruhan capaian sasaran ini adalah: (0,5 x 95,26) + (0,5 x 106,99%) = 101,13%

Secara garis besar, pencapaian keseluruhan sasaran ini dapat dilihat pada table dibawah: Tabel IV.24 Presentase Capaian Sasaran BPPK Tahun 2010 No

Sasaran Setrategis


1.

Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi melalui pendidikan dan pelatihan

115,90%

2.

Kualitas layanan prima dalam pendidikan dan pelatihan

125,08%

3.

Data kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang mutakhir

100%

4.

Program pendidikan dan pelatihan kebutuhan pemangku kepentingan

5.

Penyelenggaraan diklat yang berkualitas

6. 7.

sesuai

dengan

Evaluasi pendidikan dan pelatihan menyeluruh dan berkualitas Rekomendasi pendidkan dan pelatihan konstruktif dan konprehensif

115,90% 139,97% 122,99% 113,22%

8.

Pengembangan SDM secara professional

9.

Penataan organisasi yang dinamis

10.

Teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

99,06%

11.

Keuangan yang akuntabel dan sarana yang memadai

101,13%

46,57% 100%

55

BAB III Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

BAB III RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. PENDAHULUAN Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun peran penting Rencana Strategis bagi lembaga pemerintah dan departemen adalah : 1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya rencana strategis, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan lebih sulit untuk dilakukan terhadap organisasi. 2. Dokumen yang memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju di masa depan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada. Dengan adanya Renstra, tentunya stakeholders dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan ataukah telah mencapai apa yang diharapkan. 3. Merupakan dokumen pertanggungjawaban dan bukti transparansi kepada publik dari lembaga pemerintah dan departemen dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 4. Sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan. Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014 (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tanggal 29 Januari 2010) merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPPK Tahun 2010-2014. Dalam misi penguatan kelembagaan Kementerian Keuangan yang terdapat dalam Renstra Kementerian

Keuangan,

salah

satu

tujuannya

adalah

“Membangun dan

mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab”. Peran strategis tersebut kemudian diterjemahkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPPK tahun 2010-2014 yang ditetapkan melalui melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMK.012/2010 tanggal 26 Juli tentang Rencana Strategis BPPK Tahun 2010-2014. Renstra BPPK 2010-2014

11

LAKIP BPPK 2010

merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan BPPK dalam rangka menjadikan BPPK sebagai Pusat Pembelajaran – Learning Center bagi Departemen Keuangan. Renstra BPPK merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi BPPK. Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi. B. VISI BPPK Visi organisasi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah “Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terdepan dalam menghasilkan

SDM

Keuangan

dan

Kekayaan

Negara

yang

amanah,

profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab” Visi BPPK perlu ditanamkan pada setiap unsur di BPPK sehingga menjadi visi bersama

(share vision) yang pada gilirannya

mampu mengarahkan dan

menggerakkan sumber daya BPPK. C. MISI BPPK Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi tersebut dirumuskan misi BPPK yaitu : Misi Umum Melaksanakan pengembangan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara melalui pendidikan dan pelatihan. Misi Khusus (1) Meningkatkan kegiatan penelitian di bidang pengembangan SDM serta bidang Keuangan dan Kekayaan Negara (2) Melanjutkan reformasi birokrasi BPPK (3) Mewujudkan tata kelola yang baik di BPPK

12


D. TUJUAN Berdasarkan misi yang telah ditentukan, maka BPPK telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu : 1. Menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan dengan tata kelola yang baik. E. SASARAN Untuk tujuan “menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab melalui pendidikan dan pelatihan’’ sasaran strategis yang ingin dicapai ialah: 1. Terwujudnya pendidikan dan pelatihan berbasis penelitian dan pemutakhiran data kebutuhan diklat. 2. Terwujudnya kualitas layanan diklat yang memuaskan pemangku kepentingan. 3. Terwujudnya evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk tujuan “menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan dengan tata kelola yang baik’’ sasaran strategis yang ingin dicapainya ialah: 1. Terwujudnya penataan organisasi BPPK yang handal dan modern. 2. Tercapainya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pendidikan dan pelatihan. 3. Penerapan manajemen pengembangan SDM dalam rangka mewujudkan SDM BPPK yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab. 4. Terwujudnya akuntabilitas sistem manajemen keuangan dan manajemen aset. 5. Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama BPPK dengan institusi di dalam maupun di luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi. F. STRATEGI Untuk mencapai sasaran tersebut BPPK telah menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut : Strategi untuk mencapai sasaran “terwujudnya diklat berbasis penelitian dan pemutakhiran data kebutuhan diklat” ialah: 1. menumbuhkan budaya penelitian pada SDM di lingkungan BPPK 2. melaksanakan penelitian/kajian ilmiah dalam rangka merencanakan dan

13

LAKIP BPPK 2010

mendesain diklat 3. mewujudkan diklat melalui memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan data kebutuhan diklat yang relevan dengan kebutuhan kompetensi pemangku kepentingan 4. penyempurnaan tata kelola penelitian/kajian ilmiah (kajian Akademis, AKD, IKD) 5. pemberian dukungan fasilitas penelitian dalam bentuk dukungan finansial dan non-finansial. Strategi untuk mencapai sasaran “terwujudnya kualitas layanan diklat yang memuaskan pemangku kepentingan” ialah: 1. penyediaan tenaga pengelola diklat yang profesional. 2. penyediaan tenaga pengajar yang kompeten dan berkualitas. 3. pemberian dukungan sarana dan prasarana bagi peserta diklat secara maksimal 4. menghasilkan lulusan diklat yang berkualitas Strategi untuk mencapai sasaran “terwujudnya evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan” ialah: 1. peningkatan mutu dan teknik evaluasi penyelenggaraan diklat. 2. peningkatan mutu rekomendasi hasil evaluasi Strategi untuk mencapai sasaran “terwujudnya penataan organisasi BPPK yang handal dan modern” 1. perencanaan, penataan, dan pengembangan organisasi sesuai dengan kebutuhan. 2. Pengembangan sistem dan prosedur. Strategi untuk mencapai sasaran “tercapainya peningkatan pemanfaatan TIK yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan” ialah: 1. pengembangan tata kelola TIK 2. pengembangan sistem aplikasi TIK 3. pengembangan infrastruktur TIK Strategi untuk mencapai sasaran “penerapan manajemen pengembangan SDM dalam rangka mewujudkan SDM BPPK yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab” ialah: 1. melaksanakan

14

pengadaan

pegawai

(human

resource

planning)

sesuai


kebutuhan unit sehingga tercipta dukungan SDM yang cukup dari segi kualitas dan kuantitas bagi unit kerja. 2. melaksanakan assessment center guna penyediaan profil kompetensi SDM dalam rangka mendukung penugasan dalam pekerjaan di lingkungan BPPK. 3. melaksanakan penataan pegawai guna mewujudkan kesesuaian antara jumlah, komposisi, dan kompetensi pegawai dan kebutuhan organisasi. 4. mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang terintegrasi dalam rangka pengelolaan Data dan Informasi SDM. 5. menyelenggarakan penyelesaian administrasi kepegawaian secara tepat waktu 6. melaksanakan penegakan disiplin pegawai. Strategi

untuk

mencapai

sasaran

“terwujudnya

akuntabilitas

sistem

manajemen keuangan dan manajemen aset” ialah: 1. Peningkatan efisiensi dan akurasi pelaksanaan anggaran yang diupayakan sejalan dengan peningkatan kinerja dan sesuai dengan kerangka pengeluaran yang telah ditetapkan 2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui peningkatan pembinaan Sistem Akuntansi Instansi yang berkelanjutan. 3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan sarana dan prasarana BPPK. 4. Pengamanan aset kekayaan negara.

Strategi untuk mencapai sasaran “peningkatan jejaring kerjasama BPPK dengan institusi di dalam maupun di luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi” ialah: Peningkatan jumlah dan mutu jejaring kerjasama dengan institusi di dalam negeri

(nasional)

dan

luar

negeri

(internasional)

dengan

kebijakan

memprioritaskan kerjasama yang memberikan posisi strategis BPPK di tingkat nasional maupun internasional.

15

LAKIP BPPK 2010

Berkaitan dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPK Tahun 2010, dapat disampaikan sebagaimana tersebut dalam Tabel berikut ini : Tabel III.1 Target dan Capaian IKU BPPK Tahun 2010 KODE IKU

1.

PP-1.1


2.

PP-1.2.


75%

3.

PP-2.1


60%

4.

PP-3.1.


5.

PP-.4.1.


6.

PP-4.2.


100%

7.

PP-5.1


19.790 peserta

8.

PP-5.2.


9.

PP-5.3.


10.

PP-6.1.


100%

11.

PP-7.1


100%

12.

PP-8.1.


13.

PP-8.2.


14.

PP-8.3.


15.

PP-8.4.


80%

16.

PP.9.1.


100%

17.

PP-9.2.


100%

18.

PP-9.3.


100%

19.

PP-10.1


18 aplikasi

20.

PP-10.2.


21.

PP-11.1.


22.

PP-11.2.


Sumber : Bagian OTL

16

URAIAN IKU

TARGET 2010

NO

3,1323%

24 laporan 77 program

118 mitra 11.115 peserta

5% 50% 2 pegawai

100% 85,00% 100%

BAB II Kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan

BAB II KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A. UMUM Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memeliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan Negara dan pembangunan di bidang keuangan Negara. Sedangkan untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memeliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan Negara, semangat kesatuan dan persatuan, pengembangan wawasan pegawai negeri sipil di lingkugan kementerian keuangan melalui pendidikan dan pelatihan jabatan yang mengacu pada kompetensi jabatan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan yang menyeluruh. B. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan strategi Kementerian Keuangan di bidang Pengembangan SDM yaitu: (i) tersedianya data kebutuhan pendidikan dan latihan yang mutakhir; (ii) terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan; (iii) terbukanya kesempatan pengembangan kompetensi diri (hard skill maupun soft skill) bagi seluruh SDM Kementerian Keuangan dan Non Kementerian Keuangan dengan program yang tersedia di unit penyelenggara diklat Kementerian Keuangan; (iv) terwujudnya kualitas pelayanan prima dalam pendidikan dan pelatihan; (v) terselenggaranya evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan; dan (vi) tersedianya rekomendasi pendidikan dan pelatihan yang konstruktif dan komprehensif.

C. JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/KMK.01/2001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Pola

5

LAKIP BPPK 2010

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan serta keputusan Kepala BPPK, jenis dan jenjang diklat yang diselenggarakan oleh BPPK adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Diklat Prajabatan). Diklat Prajabatan adalah pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan peranannya sebagai pelayan masyarakat. Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan calon PNS menjadi PNS; 2. Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan Diklat dalam Jabatan adalah pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugastugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Diklat Dalam Jabatan terdiri atas : a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur negara yang sesuai dengan jabatan struktural tertentu yang dilaksanakan secara berjenjang untuk memberikan penanaman kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan, pengetahuan yang komprehensif serta semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan prima dan pengembangan partisipasi masyarakat; b. Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing secara berjenjang untuk memberikan pengetahuan keahlian dan atau keterampilan fungsional tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan; c. Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS serta dapat dilakukan secara berjenjang yang ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan; d. Diklat Ujian Dinas (DUD) adalah suatu pendidikan dan pelatihan yang memberikan kompetensi dalam rangka kenaikan pangkat dalam golongan yang lebih tinggi sebagaimana ditentukan dalam peraturan kepegawaian yang berlaku;

6


e. Diklat Penyesuaian Ijazah adalah suatu pendidikan dan pelatihan yang memberikan kompetensi dalam rangka kenaikan pangkat sesuai ijazah pendidikan formal yang dimilikinya. Diklat Penyesuaian Ijazah kemudian diubah menjadi Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 411/KMK.01/2002 tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS di lingkungan Departemen Keuangan; f.

Diklat Penyegaran dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan

pegawai

sehubungan

dengan

perkembangan

kebijaksanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Pendidikan Tinggi Kedinasan. Pendidikan Tinggi Kedinasan merupakan akademi, politeknik, dan sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang kualifikasinya belum dapat dipenuhi oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Pendidikan Tinggi Kedinasan terdiri dari Pendidikan Program Diploma Keuangan, Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana Selain jenis diklat tersebut di atas, diklat-diklat yang diselenggarakan oleh BPPK dapat pula dikelompokkan berdasarkan biaya penyelenggaraan diklat yakni :

1. Diklat

Reguler,

yaitu

semua

jenis

diklat

yang

program

dan

jenis

pembiayaannya ditanggung seluruhnya oleh BPPK/Kementerian Keuangan; 2. Diklat Kerjasama, yaitu diklat-diklat yang diselenggarakan karena adanya permintaan dari instansi-instansi lain di luar lingkungan Kementerian Keuangan yang pembiayaannya menjadi beban instansi yang bersangkutan, sedangkan materi dan pelaksanaan diklatnya dari BPPK. D. PROGRAM DAN KEGIATAN Progran dan kegiatan BPPK pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik a. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran c. Pelayanan Publik atau Birokrasi d. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

7

LAKIP BPPK 2010

e. Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Pengelolaan Perlengkapan f.

Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian

g. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi h. Penyelenggaraan/Peningkatan Akuntansi Pemerintah dan Kekayaan Milik Negara i.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

j.

Pembinaan/Pengembangan/Pengelolaan Perpustakaan/Kearsipan

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur a. Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data Informasi b. Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan c. Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran d. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan e. Pengembangan Pendidikan Profesional dan Keahlian f.

Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia

g. Peningkatan Tatalaksana dan SDM h. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara i.

Perencanaan/Penyusunan/Pengembangan Program dan Sistem Prosedur

j.


k. Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Publikasi l.

Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan

m. Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan

Sistem,

Data,

Statistik

dan

Informasi n. Pengembangan/Penyelenggaraan/Fasilitasi Standarisasi o. Penyusunan/Pengembangan

Kurikulum/Bahan

Ajar

dan

Model

Pembelajaran 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana a. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana b. Sistem Pengelolaan Administrasi Keuangan c. Pengadaan Tanah d. Pengadaan Kendaraan e. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung f.

Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan

Sistem,

Data,

Statistik

Informasi g. Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi Gedung/Laboratorium/Perpustakaan

8

dan


h. Pengadaan/Pengiriman Buku-Buku dan Bahan Cetakan i.

Pengadaan Peralatan Laboratorium

j.

Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

4. Program Pendidikan Tinggi a. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran c. Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan d. Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan e. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana f.

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

g. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan h. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur i.


j.


k. Pengembangan Kapasitas/Kualitas SDM Aparatur l.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung

m. Penyusunan/Pengembangan

Kurikulum/Bahan

Ajar

dan

Model

Pembelajaran n. Pengadaan/Pengiriman Buku-Buku dan Bahan Cetakan o. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan p. Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

9

BAB I Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Untuk mewujudkan aparatur Negara yang professional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap

Instansi

Pemerintah

sebagai

unsur

penyelenggara

negara

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajeman berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini disebabkan dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut setiap instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan),

Penetapan

Kinerja

(Performance

Agreement)

serta

Laporan

Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPPK Tahun

2010

dimaksudkan

sebagai

perwujudan

kewajiban

BPPK

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja

1

LAKIP BPPK 2010

Tahunan dan Penetapan Kerja Tahun 2010 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja BPPK di tahun yang akan dating.

B. TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang disingkat BPPK, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan Negara. Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

tersebut

diatas,

BPPK

menyelenggarakan fungsi: 1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; 2. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; dan 4. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. C. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi BPPK terdiri dari: 1. Kepala Badan 2. Sekretariat Badan; 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pengembangan Sumber Daya Manusia; 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Anggaran dan Perbendaharaan; 5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pajak; 6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bea dan Cukai; 7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan; 8. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Keuangan Umum. Secara rinci struktur organisasi BPPK terdapat pada Lampiran I. Seluruh Pusdiklat dan Sekretariat sebagai unit pendukung merupakan perumus kebijakan dalam pendidikan dan pelatihan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang berlaku efektif sejak ditetapkan pada tanggal 1 April 2009, sebagai unit pelaksana teknis dalam penyelenggaraan diklat, BPPK memiliki

2

BAB I Pendahuluan

11 (sebelas) Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Keuangan di daerah. Balai Diklat bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Diklat berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPPK. Kesebelas balai tersebut adalah sebagai berikut :

1. Balai Diklat Keuangan Medan; 2. Balai Diklat Keuangan Pekanbaru; 3. Balai Diklat Keuangan Palembang; 4. Balai Diklat Keuangan Cimahi 5. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta; 6. Balai Diklat Keuangan Malang; 7. Balai Diklat Keuangan Denpasar; 8. Balai Diklat Keuangan Pontianak; 9. Balai Diklat Keuangan Balikpapan; 10. Balai Diklat Keuangan Makassar; 11. Balai Diklat Keuangan Manado. D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP BPPK tahun 2010 ini disusun dengan menggunakan sistematika penyajian sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BAB III

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB V

PENUTUP

3

BAB V Penutup

BAB V PENUTUP A. SIMPULAN Berdasarkan hasil

analisis

akuntabilitas

kinerja

keuangan

dan

kinerja

kegiatanBPPK pada tahun 2010 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pada tahun 2010 BPPK mempunyai 4 program dengan jumlah

anggaran

sebesar Rp419.209.283.000. Realisasi anggaran/ serapan anggarannya sebesar Rp367.254.005.631 (82,10%). Rincian serapan anggaran masingmasing program adalah : -

Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik dengan anggaran sebesar Rp80,457,236,000 dan anggaran yang terserap adalah Rp69.593.737.996 (86,50%)

-

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur dengan anggaran sebesar

Rp157.810.612.000

dan

anggaran

yang

terserap

adalah

Rp115.032.809.328 (72,89%) -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar

Rp111.453.000.000

dan

anggaran

yang

terserap

adalah

Rp99.755.594.830 (89,50%) -

Program Pendidikan Tinggi dengan anggaran sebesar Rp97.591.973.000 dan anggaran yang terserap adalah Rp82,871,863,477 (84,92%) Realisasi serapan anggaran BPPK pada tahun 2010 (82.10%) masih dibawah target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama

(IKU)

BPPK sebesar 85%. 2. Berdasarkan evaluasi Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dengan indikator output yang dihasilkan (perbandingan antara realisasi dan rencana kegiatan), dari 50 kegiatan rata-rata tingkat capaian adalah 147,99% 3. Berdasarkan evaluasi

Pengukuran Pencapaian Sasaran

(PPS) dengan

indicator pencapaian sasaran yang diukur dengan membandingkan antara realisasi dan rencana dari setiap indicator sasaran, rata-rata tingkat capaian adalah 107,26%

57

LAKIP BPPK 2010

4. Dari 22 Iindikator Kinerja Utama (IKU) BPPK Tahun 2010, ada beberapa IKU yang tidak tercapai,yaitu: -

Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dengan target 2 pegawai dan capaian 6 pegawai (-100%).

-

Persentase komputer yang terhubung dengan internet, dengan target 100% dan capaian 87,10% (87,10%).

-

Persentase penyerapan DIPA, dengan target 85% dan capaian 82,41% (96,59%).

5. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BPPK selama tahun 2010 telah sesuai dengan Rencana Setrategis (Renstra BPPK)Tahun 2010-2014, dimana IKU BPPK tahun 2010 ditetapkan telah sesuai dengan sasaran setrategis yang ada dalam Renstra BPPK Tahun 2010-2014.

B. SARAN Dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi BPPK, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIP tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikatorindikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga BPPK dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional. Untuk menjaga kinerja BPPK yang sudah cukup baik dan untuk lebih meningkatkan kinerja BPPK maka diperlukan: 1. Dalam menyusun anggaran dan rencana kegiatan diperlukan perencanaan yang matang dan harus mengacu pada Renstra BPPK Tahun 2010-2014 2. Mengoptimalkan mekanisme koordinasi, monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan 3. Lebih meningkatkan kinerja untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

58

Berdasarkan Rencana Strategis BPPK Tahun tujuan yang hendak dicapai oleh BPPK adalah :

Recommend Documents