EXECUTIVE SUMMARY. Berdasarkan Rencana Strategis BPPK Tahun tujuan yang hendak dicapai oleh BPPK adalah sebagai berikut

EXECUTIVE SUMMARY Berdasarkan Rencana Strategis BPPK Tahun 2010-2014 tujuan yang hendak dicapai oleh BPPK adalah sebagai berikut. 1. Menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan dengan tata kelola yang baik. Sejalan dengan Renstra tersebut, sasaran yang akan dicapai oleh BPPK adalah sebagai berikut. 1. Terwujudnya pendidikan dan pelatihan berbasis penelitian dan pemutakhiran data kebutuhan diklat. 2. Terwujudnya kualitas layanan diklat yang memuaskan pemangku kepentingan. 3. Terwujudnya evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan. 4. Terwujudnya penataan organisasi BPPK yang handal dan modern. 5. Tercapainya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pendidikan dan pelatihan. 6. Penerapan manajemen pengembangan SDM dalam rangka mewujudkan SDM BPPK yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab. 7. Terwujudnya akuntabilitas sistem manajemen keuangan dan manajemen aset. 8. Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama BPPK dengan institusi di dalam maupun di luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPPK, pada tahun anggaran 2014 BPPK memiliki

1

program

dan

9

kegiatan

dengan

jumlah

anggaran

sebesar

Rp566.730.531.000,00. Rincian anggaran dan realisasi program dan kegiatan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut.

i

LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2014

Tabel 1 Realisasi Anggaran BPPK per 31 Desember 2014 (dalam ribuan rupiah) PROGRAM/KEGIATAN

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

SALDO (Rp)

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan

566.730.531

555.269.630

97.98%

11.460.901

1731

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah

110.298.448

109.441.819

99.22%

856.629

1732

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

38.749.884

38.605.239

99.63%

144.645

1733

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai

21.784.338

21.617.090

99.23%

167.248

1734

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

14.275.205

14.185.827

99.37%

89.378

1735

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

15.544.067

15.477.854

99.57%

66.213

1736

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan

35.457.991

33.609.852

94.79%

1.848.139

1737

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Departemen Keuangan

207.080.890

201.580.987

97.34%

5.499.903

015.11

ii

ANGGARAN (Rp)

EXECUTIVE SUMMARY

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

CAPAIAN (%)

REALISASI (Rp)

SALDO (Rp)

1738

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan

89.698.600

87.420.409

97.46%

2.278.191

1739

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK

33.841.108

33.330.550

98.49%

510.558

Sumber : Satuan Kerja BPPK dan Bagian Keuangan Sekretariat BPPK

Dari total 39.096 orang peserta diklat dan pendidikan tinggi selama tahun 2014, 19,54% (7.639 orang) adalah peserta Diklat Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia,

9,92%

(3.878

orang)

adalah

peserta

diklat

Pusdiklat

Anggaran

dan

Perbendaharaan, 18,80% (7.351 orang) adalah peserta diklat Pusdiklat Pajak, 4,80% (1.876 orang) peserta diklat Pusdiklat Bea dan Cukai, 5,34% (2.089 orang) adalah peserta diklat Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, 15,68% (6.131 orang) adalah peserta diklat Pusdiklat Keuangan Umum, dan 25,92% (10.132 orang) adalah mahasiswa Pendidikan Tinggi (STAN). Perbandingan dari tujuh kelompok utama diklat tersebut dapat dilihat dalam Diagram 1 berikut ini. Diagram 1 Perbandingan Peserta Diklat/Edukasi Publik Untuk Setiap Penyelenggara Diklat Sampai Dengan 31 Desember 2014

Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia

7639

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

3878

Pusdiklat Pajak Pusdiklat Bea dan Cukai Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Pusdiklat Keuangan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

7351 1876 2089 6131 10132

Sumber : Pusdiklat, STAN, dan Balai Diklat

Selain diklat reguler, BPPK juga berperan dalam Wokrshop Implementasi Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual (PPAKP) dengan total 9.048 peserta. Program tersebut diselenggarakan baik untuk peserta reguler, manajerial, maupun Training of Trainers untuk para narasumber workshop tersebut.

iii


Berkaitan dengan target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPK Triwulan I Tahun 2014, dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut ini : Tabel 2 Target dan Capaian IKU BPPK Sampai Dengan 31 Desember 2014 No (1) 1

Program (2) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan

Sasaran Strategis

1

2

3

(3) SDM Keuangan Negara Berkompetensi Tinggi Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Berkualitas Tinggi Sesuai dengan Kebutuhan Perencanaan dan Perumusan Kebijakan yang Berkualitas Tinggi

Indikator Kinerja Utama

1.a-CP

(4) Nilai Peningkatan

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

(5) 20

26,06

(6) 120,00%

90%

95,28%

105,87%

100%

100%

120,00%

100%

100%

120,00%

95%

100%

105,26%

2,4958%

3,3135%

120,00%

4

4,28

107,00%

4

4,22

105,50%

4

4,22

105,50%

95%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Kompetensi SDM

2.a-N

Persentase Lulusan Diklat dari Kemenkeu dengan Predikat min. Baik

3.a-N

Persentase Penyelesaian Pelembagaan STAN

3.b-N

Persentase Penyelesaian Standar Kompetensi untuk Kebutuhan Pengembangan Talent Kemenkeu

4

Program yang Akomodatif

4.a-N

Persentase Program Diklat yang Mendapatkan Nilai Validasi Minimal B

4.b-N

Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kemenkeu

5

Proses Pembelajaran yang Kreatif dan Efektif

5.a-N

Indeks Kepuasan Peserta Diklat atas Pengajar

5.b-N

Indeks Kepuasan Peserta Diklat atas Bahan Ajar

5.c-N

Indeks Kepuasan Peserta Diklat atas Metodologi Pembelajaran

6

Evaluasi Hasil Belajar Valid

6.a-N

Evaluasi Kebijakan yang Komprehensif

7.a-N

Tingkat Validitas Materi Evaluasi Belajar

7

iv

Persentase Program Diklat yang Berkontribusi

EXECUTIVE SUMMARY

No

Program

Sasaran Strategis


(1)

(2)

(3)

(4) terhadap

Target 2014

Realisasi 2014

(5)

Capaian 2014 (6)

Peningkatan Kompetensi 8

9

10

11

SDM yang Kompeten, Kreatif dan Memiliki Perilaku yang Tepat Organisasi yang Efisien, Efektif, dan Memiliki Budaya yang Tepat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tepat Guna Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Optimal dan Akuntabel

8.a-CP

Persentase Pejabat

97%

97%

100,00%

68

77

113,24%

95%

100%

105,26%

95%

102,70

108,11%

4

4,04

101,00%

yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan 9.a-CP

Indeks Kesehatan Organisasi

10.a-N

Level of Service Availibility

11.a-CP

Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja

11.b-N

Indeks Kepuasan Peserta Diklat atas Sarana dan Prasarana

Sumber : Bagian OTL Sekretariat Badan

v


DAFTAR ISI EXECUTIVE SUMMARY ....................................................................................................... KATA PENGANTAR ..............................................................................................................

vi

DAFTAR ISI ..............................................................................................................................

vii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................................

viii

DAFTAR TABEL ......................................................................................................................

ix

DAFTAR DIAGRAM ..............................................................................................................

x

BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................................

1

A. LATAR BELAKANG ....................................................................................

2

B. TUGAS DAN FUNGSI ...............................................................................

3

C. STRUKTUR ORGANISASI .......................................................................

3

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ................................

5

A. PENDAHULUAN ........................................................................................

6

B. VISI BPPK ......................................................................................................

7

C. MISI BPPK ....................................................................................................

7

D. TUJUAN ........................................................................................................

7

E. SASARAN .....................................................................................................

7

F. STRATEGI .....................................................................................................

8

G. KEGIATAN ....................................................................................................

10

H. PENETAPAN KINERJA .............................................................................

12

AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................

15

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2014 ...........................

16

B. REALISASI ANGGARAN BPPK TAHUN 2014 ..................................

37

PENUTUP ............................................................................................................

41

A. SIMPULAN ....................................................................................................

42

BAB II

BAB III

BAB IV

i

i

DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA BPPK TAHUN 2014 LAMPIRAN II PENGUKURAN KINERJA BPPK TAHUN 2014

DAFTAR TABEL Tabel 1

Realisasi Anggaran BPPK sampai 31 Desember 2014 .............................

ii

Tabel 2

Target dan Capaian IKU BPPK Triwulan II Tahun 2014.............................

iv

Tabel II.1

Kontrak Kinerja IKU BPPK Tahun 2014 ...........................................................

13

Tabel III.1

Realisasi Anggaran Per Program BPPK sampai 31 Desember 2014....

38


DAFTAR DIAGRAM Diagram 1 Diagram II.1

Perbandingan Peserta Diklat Untuk Setiap Penyelenggara Diklat Tahun 2014 .............................................................................................

iii

Strategy Map BPPK Tahun 2014 ..............................................................

13

iv

BAB I PENDAHULUAN


A. LATAR BELAKANG

P

enyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan harapan Bangsa Indonesia karena merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan

serta cita-cita bangsa. Salah satu asas penyelenggaraan negara yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, Pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap

Instansi

Pemerintah

sebagai

unsur

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas,

penyelenggara

negara

untuk

fungsi, dan peranannya dalam

pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistem AKIP dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi

masyarakat

terpeliharanya

dalam

kepercayaan

pelaksanaan masyarakat

pembangunan kepada

nasional;

pemerintah.

dan

Dengan

penyempurnaan tersebut, instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report). Penyusunan Laporan Kinerja BPPK Tahun 2014 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta BPPK untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi telah ditetapkan. Laporan Kinerja BPPK Tahun 2014 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja BPPK di periode yang akan datang.

2

BAB I PENDAHULUAN

B. TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, BPPK

mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan Negara. Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

tersebut

diatas,

BPPK

menyelenggarakan fungsi. 1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; 2. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; dan 4. pelaksanaan administrasi BPPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi BPPK terdiri dari 1. Sekretariat Badan; 2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan; 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak; 5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai; 6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan; 7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Bab XXIII mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 1986, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan ini tetap berlaku sebelum diubah atau disesuaikan dengan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh Pusdiklat dan Sekretariat sebagai unit pendukung merupakan perumus kebijakan dalam pendidikan dan pelatihan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang berlaku efektif sejak ditetapkan pada tanggal 1 April 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang berlaku efektif sejak ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2011, sebagai unit pelaksana teknis dalam penyelenggaraan diklat, BPPK memiliki 11 (sebelas) Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Keuangan di daerah dan 1 (satu) Balai Pendidikan dan Pelatihan

3


Kepemimpinan. penyelenggaraan berdasarkan

Balai

Diklat

pendidikan,

peraturan

Keuangan pelatihan

bertugas dan

perundang-undangan

untuk

penataran yang

melaksanakan

keuangan

berlaku.

Balai

negara Diklat

Kepemimpinan bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan. Balai Diklat Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPPK. Balai Diklat Kepemimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusdiklat Pengembangan SDM. Adapun unit pelaksana teknis yang dimiliki BPPK adalah sebagai berikut: 1. Balai Diklat Keuangan Medan; 2. Balai Diklat Keuangan Pekanbaru; 3. Balai Diklat Keuangan Palembang; 4. Balai Diklat Keuangan Cimahi 5. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta; 6. Balai Diklat Keuangan Malang; 7. Balai Diklat Keuangan Denpasar; 8. Balai Diklat Keuangan Pontianak; 9. Balai Diklat Keuangan Balikpapan; 10. Balai Diklat Keuangan Makassar; 11. Balai Diklat Keuangan Manado; 12. Balai Diklat Kepemimpinan Magelang.

4

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA


A. PENDAHULUAN

R

encana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun peran penting Renstra bagi lembaga pemerintah dan departemen

adalah sebagai berikut. 1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan lebih sulit untuk dilakukan terhadap organisasi. 2. Dokumen yang memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju di masa depan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada. Dengan adanya Renstra, tentunya stakeholders dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan ataukah telah mencapai apa yang diharapkan. 3. Merupakan dokumen pertanggungjawaban dan bukti transparansi kepada publik dari lembaga

pemerintah dan departemen

dalam rangka

pelaksanaan

pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 4. Sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan. Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014 (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tanggal 29 Januari 2010) merupakan acuan penyusunan Renstra BPPK Tahun 2010-2014. Dalam misi penguatan kelembagaan Kementerian Keuangan yang terdapat dalam Renstra Kementerian Keuangan, salah satu tujuannya adalah “Membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab”. Peran strategis tersebut kemudian diterjemahkan dalam Renstra BPPK tahun 2010-2014 yang ditetapkan melalui melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMK.012/2010 tanggal 26 Juli tentang Rencana Strategis BPPK Tahun 2010-2014. Renstra BPPK 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan BPPK dalam rangka menjadikan BPPK sebagai Pusat Pembelajaran-Learning Center bagi Kementerian Keuangan. Renstra BPPK merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi BPPK. Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.

6


B. VISI BPPK Visi organisasi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi BPPK adalah “Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terdepan dalam menghasilkan SDM Keuangan dan Kekayaan Negara

yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan

bertanggung jawab” Visi BPPK perlu ditanamkan pada setiap unsur di BPPK sehingga menjadi visi bersama

(share

vision)

yang

pada

gilirannya

mampu

mengarahkan

dan

menggerakkan sumber daya BPPK.

C. MISI BPPK Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi tersebut dirumuskan misi BPPK yaitu sebagai berikut. - Misi Umum Melaksanakan pengembangan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara melalui pendidikan dan pelatihan. - Misi Khusus (1) Meningkatkan kegiatan penelitian di bidang pengembangan SDM serta bidang Keuangan dan Kekayaan Negara (2) Melanjutkan reformasi birokrasi BPPK (3) Mewujudkan tata kelola yang baik di BPPK

D. TUJUAN Berdasarkan misi yang telah ditentukan, maka BPPK telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut. 1. Menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan dengan tata kelola yang baik.

E. SASARAN Untuk tujuan “menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab melalui pendidikan dan pelatihan’’ sasaran strategis yang ingin dicapai ialah sebagai berikut.

7


1. Terwujudnya pendidikan dan pelatihan berbasis penelitian dan pemutakhiran data kebutuhan diklat. 2. Terwujudnya kualitas layanan diklat yang memuaskan pemangku kepentingan. 3. Terwujudnya evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk tujuan “menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan dengan tata kelola yang baik’’ sasaran strategis yang ingin dicapainya ialah sebagai berikut. 1. Terwujudnya penataan organisasi BPPK yang handal dan modern. 2. Tercapainya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pendidikan dan pelatihan. 3. Penerapan manajemen pengembangan SDM dalam rangka mewujudkan SDM BPPK yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab. 4. Terwujudnya akuntabilitas sistem manajemen keuangan dan manajemen aset. 5. Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama BPPK dengan institusi di dalam maupun di luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi.

F. STRATEGI Untuk mencapai sasaran tersebut BPPK telah menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut. Strategi untuk mencapai sasaran “terwujudnya diklat berbasis penelitian dan pemutakhiran data kebutuhan diklat” ialah 1. menumbuhkan budaya penelitian pada SDM di lingkungan BPPK; 2. melaksanakan penelitian/kajian ilmiah dalam rangka merencanakan dan mendesain diklat; 3. mewujudkan diklat melalui memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan data kebutuhan diklat yang relevan dengan kebutuhan kompetensi pemangku kepentingan; 4. penyempurnaan tata kelola penelitian/kajian ilmiah (kajian Akademis, AKD, IKD); 5. pemberian dukungan fasilitas penelitian dalam bentuk dukungan finansial dan non-finansial. Strategi untuk mencapai sasaran “terwujudnya kualitas layanan diklat yang memuaskan pemangku kepentingan” ialah 1. penyediaan tenaga pengelola diklat yang profesional; 2. penyediaan tenaga pengajar yang kompeten dan berkualitas; 3. pemberian dukungan sarana dan prasarana bagi peserta diklat secara maksimal; 4. menghasilkan lulusan diklat yang berkualitas.

8


Strategi untuk mencapai sasaran “terwujudnya evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan” ialah 1. peningkatan mutu dan teknik evaluasi penyelenggaraan diklat; 2. peningkatan mutu rekomendasi hasil evaluasi. Strategi untuk mencapai sasaran “terwujudnya penataan organisasi BPPK yang handal dan modern” ialah 1. perencanaan,

penataan,

dan

pengembangan

organisasi

sesuai

dengan

kebutuhan; 2. pengembangan sistem dan prosedur. Strategi untuk mencapai sasaran “tercapainya peningkatan pemanfaatan TIK yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan” ialah 1. pengembangan tata kelola TIK; 2. pengembangan sistem aplikasi TIK; 3. pengembangan infrastruktur TIK. Strategi untuk mencapai sasaran “penerapan manajemen pengembangan SDM dalam rangka mewujudkan SDM BPPK yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab” ialah 1. melaksanakan pengadaan pegawai (human resource planning) sesuai kebutuhan unit sehingga tercipta dukungan SDM yang cukup dari segi kualitas dan kuantitas bagi unit kerja; 2. melaksanakan assessment center guna penyediaan profil kompetensi SDM dalam rangka mendukung penugasan dalam pekerjaan di lingkungan BPPK; 3. melaksanakan penataan pegawai guna mewujudkan kesesuaian antara jumlah, komposisi, dan kompetensi pegawai dan kebutuhan organisasi; 4. mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang terintegrasi dalam rangka pengelolaan Data dan Informasi SDM; 5. menyelenggarakan penyelesaian administrasi kepegawaian secara tepat waktu 6. melaksanakan penegakan disiplin pegawai. Strategi

untuk

mencapai

sasaran

“terwujudnya

akuntabilitas

sistem

manajemen keuangan dan manajemen aset” ialah 1. peningkatan efisiensi dan akurasi pelaksanaan anggaran yang diupayakan sejalan dengan peningkatan kinerja dan sesuai dengan kerangka pengeluaran yang telah ditetapkan; 2. peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui peningkatan pembinaan Sistem Akuntansi Instansi yang berkelanjutan; 3. meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan sarana dan prasarana

9


BPPK; 4. pengamanan aset kekayaan negara. Strategi untuk mencapai sasaran “peningkatan jejaring kerjasama BPPK dengan institusi di dalam maupun di luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi” ialah Peningkatan jumlah dan mutu jejaring kerjasama dengan institusi di dalam negeri (nasional) dan luar negeri (internasional) dengan kebijakan memprioritaskan kerjasama yang memberikan posisi strategis BPPK di tingkat nasional maupun internasional.

G. KEGIATAN Pada Tahun Anggaran 2014, BPPK memperoleh alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp566.730.531.000,00 yang digunakan untuk membiayai 9 (sembilan) kegiatan dengan tiap-tiap rincian output sebagai berikut: 1.

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah; 01. Layanan Dukungan Kediklatan 02. Jumlah Peserta Diklat 03. Layanan Perkantoran 04. Kendaraan Bermotor 05. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 06. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 07. Gedung/Bangunan

2.

Pengembangan

SDM

Melalui

Penyelenggaraan

Diklat

Teknis

dan

Diklat

Teknis

dan

Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan; 01. Laporan Keuangan dan Kegiatan 02. Peralatan/Sarana Pendidikan 03. Jumlah Peserta Diklat 04. Layanan Perkantoran 05. Gedung/Bangunan 3.

Pengembangan

SDM

Melalui

Penyelenggaraan

Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai; 01. Laporan Keuangan dan Kegiatan 02. Jumlah Peserta Diklat 03. Layanan Perkantoran

10


04. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 05. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 06. Gedung/Bangunan 4.

Pengembangan

SDM

Melalui

Penyelenggaraan

Diklat

Teknis

dan

Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan; 01. Laporan Keuangan dan Kegiatan 02. Jumlah Peserta Diklat 03. Peralatan/Sarana Pendidikan 04. Layanan Perkantoran 05. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 06. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 07. Gedung/Bangunan 5.

Pengembangan

SDM

Melalui

Penyelenggaraan

Diklat

Teknis

dan

Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan; 01. Laporan Keuangan dan Kegiatan 02. Jumlah Peserta Diklat 03. Layanan Perkantoran 04. Perangkat Pengolahan Data 05. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 6.

Pengembangan

SDM

Melalui

Penyelenggaraan

Diklat

Teknis

dan

Fungsional di Bidang Perpajakan; 01. Laporan Keuangan dan Kegiatan 02. Jumlah Peserta Diklat 03. Layanan Perkantoran 04. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 05. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 06. Gedung/Bangunan 7.

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan; 01. Laporan Keuangan dan Kegiatan 02. Jumlah Peserta Diklat 03. Layanan Perkantoran 04. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 05. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 06. Gedung/Bangunan

11


8.

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan Negara; 01. Laporan Keuangan dan Kegiatan 02. Jumlah Mahasiswa 03. Layanan BLU 04. Layanan Perkantoran 05. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 06. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 07. Gedung/Bangunan

9.

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK. 01. Laporan Keuangan dan Kegiatan 02. Layanan Kepegawaian 03. Penelitian dan Pengembangan 04. Layanan Perkantoran 05. Kendaraan Bermotor 06. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 07. Gedung/Bangunan 08. Output Cadangan

H. PENETAPAN KINERJA Berikut ini adalah Strategy Map dan IKU BPPK , berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan.

12

BA AB II PERENCANA AAN DAN PENET TAPAN KINERJA

Diagram II.1 ap BPPK Tahu un 2014 Strategy Ma

T Tabel II.1 Kon ntrak Kinerja a IKU BPPK Tahun T 2014 No (1) 1

Progra am (2) Pendidikan dan d Pelatihan Aparatur n Kementerian Keuangan

Sasaran Stra ategis 1

2

3

(3) SDM Keuang gan Negara Berko ompetensi Tinggi Lulusan Pend didikan dan Pelatihan Tinggi Berkualitas T Sesuai denga an Kebutuhan Perencanaan n dan Perumusan K Kebijakan yang Berkualitas Tinggi

Indikator Kiinerja Utama 1.a-CP 1

(4 4) Nilai P Peningkatan

Target 2014 (5) 20

Komp petensi SDM 2 2.a-N

Perse entase Lulusan

90%

Diklatt dari Keme enkeu dengan Predikat min. Baik 3.a-N 3

Perse entase

100%

Penye elesaian Pelem mbagaan STAN N 3.b-N 3

Perse entase

100%

Penye elesaian Stand dar Kompetensi untukk Kebutuhan Pengembangan nt Kemenkeu Talen 4

Program yan ng Akomodatif

4.a-N 4

Perse entase Program m Diklatt yang Mend dapatkan Nilai Valida asi Minimal B

95%


No

Program

Sasaran Strategis

(1)

(2)

(3)

Indikator Kinerja Utama 4.b-N

(4) Persentase Jam

Target 2014 (5) 2,4958%

Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kemenkeu 5


5.a-N

Indeks Kepuasan

4

Peserta Diklat atas Pengajar 5.b-N

Indeks Kepuasan

4

Peserta Diklat atas Bahan Ajar 5.c-N

Indeks Kepuasan

4

Peserta Diklat atas Metodologi Pembelajaran 6 7


6.a-N


7.a-N

Tingkat Validitas

95%

Materi Evaluasi Belajar Persentase Program

100%

Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi

8

SDM yang Kompeten, Kreatif dan Memiliki Perilaku yang Tepat

8.a-CP

Organisasi yang Efisien, Efektif, dan Memiliki Budaya yang Tepat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tepat Guna Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Optimal dan Akuntabel

9.a-CP

Persentase Pejabat

97%

yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

9

10

11

Indeks Kesehatan

68

Organisasi

10.a-N

Level of Service

95%

Availibility 11.a-

Persentase

95%

Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja 11.b-N

Indeks Kepuasan

4

Peserta Diklat atas Sarana dan Prasarana Sumber: Bagian OTL

Sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

14


dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Kementerian Keuangan mendapat alokasi

penghematan

dan

pemotongan

anggaran

belanja

sebesar

Rp3.052.670.663,00. BPPK mendapatkan alokasi penghematan dan pemotongan anggaran belanja sebesar Rp109.987.857.000,00 sesuai dengan surat nomor S452/MK.1/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan APBN TA 2014. Pemotongan

tersebut

menyelenggarakan

berdampak

pendidikan

dan

terhadap pelatihan,

kemampuan sehingga

BPPK

BPPK

dalam

mengajukan

perubahan target IKU Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kemenkeu dari 3,3% menjadi 2,4958%.

15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BPPK TAHUN 2014 PP.1

SDM Keuangan Negara Berkompetensi Tinggi SDM yang berkompetensi tinggi adalah SDM Kementerian Keuangan yang memiliki

nilai kompetensi sama atau di atas Standar Kompetensi Jabatan Kementerian Keuangan, baik hard maupun soft competencies. SDM Keuangan Negara berkompetensi tinggi diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan efektif dan efisien sesuai target yang ditetapkan serta memiliki pengetahuan dan keahlian yang luas sesuai dengan bidangnya. IKU untuk sasaran strategis ini adalah Nilai Peningkatan Kompetensi SDM. 1.a (CP) Nilai Peningkatan Kompetensi SDM IKU Nilai Peningkatan Kompetensi SDM bertujuan mengukur keberhasilan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi peserta diklat. IKU ini dimaksudkan mengukur outcome dari program-program pengembangan SDM melalui BPPK. Selain mengukur keberhasilan program BPPK, IKU ini juga dapat membantu unit-unit pengguna untuk mengetahui peningkatan kompetensi individual para peserta pendidikan dan pelatihan. IKU ini baru mulai diukur pada tahun 2014. Unit in Charge IKU ini adalah seluruh Pusdiklat. Formula : Rata-rata (nilai kompetensi akhir – nilai kompetensi awal)

Kompetensi SDM adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. Capaian didapatkan dari rata-rata peningkatan kompetensi dari para peserta diklat yang memenuhi yang memenuhi syarat. Sampel yang akan digunakan dalam IKU ini adalah diklat/peserta diklat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Diutamakan diklat dengan peserta berasal dari eselon I yang sama (2) Spesifik (peserta sudah berada dalam jabatan) (3) Diutamakan bukan merupakan diklat penyegaran maupun diklat lanjutan (4) Diklat yang memiliki tujuan “mampu menerapkan/mengaplikasikan”, sesuai dengan kriteria C3 pada Taksonomi Bloom Adapun proses pengukuran peningkatan kompetensi adalah sebagai berikut. a. melakukan leveling kompetensi awal dengan melakukan pre-assessment kepada para peserta diklat. Assessment dilakukan baik kepada peserta diklat, maupun dengan survei kepada rekan kerja dan atasan peserta diklat. Pegawai yang akan dianalisis adalah pegawai yang memiliki nilai pre-assessment dibawah 60. b. melakukan leveling kompetensi akhir, menggunakan metode yang sama seperti proses leveling kompetensi awal. Kegiatan dilakukan secepat-cepatnya 3 bulan dan selambat-lambatnya 6 bulan setelah peserta kembali bekerja sesuai dengan kompetensi yang diperoleh dari diklat yang diikuti dengan maksud alumni diklat memiliki kesempatan mengamalkan ilmu yang didapat pada saat pendidikan.

18


c. Skala penilaian assessment adalah 1 – 10 dengan konversi ke skor 1 – 100 baik pada level kompetensi awal maupun level kompetensi akhir. d. Target tahun 2014 sebesar 20 memiliki arti alumni diklat mengalami kenaikan nilai level kompetensi sebesar 20. e. Ilustrasi misalkan peserta diklat dengan nilai kompetensi awal 6,00 dengan hasil konversi 60,00, memiliki nilai kompetensi akhir 8,00 dengan hasil konversi 80,00, sehingga peserta diklat tersebut mengalami kenaikan nilai level kompetensi sebesar 20,00. f.

Pada tahun 2014, peserta diklat di BPPK memiliki rata-rata kenaikan nilai level kompetensi sebesar 26,06. UNIT

TARGET

REALISASI

BPPK

20

26,06

Pusdiklat

20

20,96

PENJELASAN CAPAIAN

No.

Nama Diklat

Nilai

Pengembangan

1.

DKK Kretivitas dan Inovasi

29,4

SDM

2.

DKK

Motivasi

dan

41,1

Transformational

30,8

DKK Pengambilan Keputusan

14,1

Pemberdayaan Periode I 3.

DKK Leadership

4.

dan Pemecahan Masalah 5. Pusdiklat Anggaran

20

28,67

dan

-10,6 20,96

No.

Nama Diklat

Nilai

1.

Perencanaan

Perbendaharaan

Pusdiklat Pajak

DKK Coaching and Mentoring

Rata-rata dan

29,82

Penganggaran

20

20,11

2.

Penguji Tagihan

25,64

3.

PKK

30,55

Rata-rata

28,67

No.

Nama Diklat

Nilai

1.

Diklat Fungsional Pemeriksa

20,11

Menengah Akt I & Akt II Rata-rata Pusdiklat KNPK

20

25,90

20,11

No.

Nama Diklat

1.

DTSS

Pengetahuan

Nilai Lelang

27,3

(Bagi Pelaksana) 2.

DTSS Penilaian Bisnis Dasar

26,0

3.

DTSS Supervisor TIK DJKN

24,30

Tingkat Pemula Pusdiklat Bea dan Cukai

20

31,22

Rata-rata

25,9

No.

Nama Diklat

Nilai

1.

DTSS Teknik Pemeriksaan

37,10

2.

DTSS

30,7

Pemeriksa

Sarana

Pengangkut Udara 3.

DTSS Intelejen Analisis

24,65

19


UNIT

TARGET

REALISASI

PENJELASAN CAPAIAN 4.

DTU

Pemeliharaan

dan

31,18

DTSS Penggunaan Pemindai

25,94

Penggunaan Senjata Dinas DJBC 5.

Kabin dan Kargo Akt I 6. Pusdiklat

20

23,00

Keuangan Umum

DTSS LI – Contact Center

40,07

Rata-rata

31,22

No.

Nama Diklat

Nilai

1.

Diklat Evaluasi Diklat

17,18

2.

Diklat

Penyusunan

Risalah

19,10

Sengketa Banding

dan

Berita

Acara

Naskah

Dinas

Sidang Angkatan II 3.

Diklat

Tata

32,73

Angkatan II Rata-rata

23,00

Dari 21 diklat, terdapat 1 diklat yang memiliki penurunan nilai kompetensi sebesar 10,6 yaitu Diklat Kompetensi Khas Coaching and Mentoring. Penurunan tersebut dikarenakan DKK Coaching dan Mentoring adalah diklat soft competency, yang dampak terhadap pekerjaan yang bisa dinilai biasanya baru dapat diukur setelah periode waktu yang cukup lama. Dengan periode penilaian yang dimulai sejak 3 bulan setelah diklat, dampak dari diklat belum terlihat secara positif. Hal yang mendukung tercapainya target atas IKU tersebut adalah a. Program Diklat yang dinilai yang dinilai berupa diklat yang bersifat hard competency. Diklat yang bersifat hard competency dapat diukur perubahan kompetensinya secara mudah dan cepat sehingga program tersebut mendukung dalam penyelesaian pekerjaan. b. Penempatan atau pemanfaatan setelah diklat yang sesuai dengan program diklat yang diikuti. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah dilakukan a. Daftar nama peserta diklat diterima terlalu dekat dengan pelaksanaan diklat sehingga mengakibatkan tidak adanya waktu untuk melakukan survei pada tahap pre-assessment. b. Pengembalian isian kuesioner baik untuk alumni maupun rekan dan atasan kurang optimal. c. Penilaian dari atasan dan rekan kerja kurang obyektif, sehingga perlu disampaikan dalam kuesioner bahwa atasan/rekan member penilaian sesuai kondisi riil yang ada d. Belum adanya pemisahan tools pengukuran dan target antara program diklat hard competency dan soft competency.

20


e. Belum adanya standardisasi pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pedoman/produk hukum. Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut. a. BPPK secara aktif melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I untuk meminta nama peserta baik secara formal maupun informal. b. BPPK melakukan pengambilan data secara langsung mendatangi kantor-kantor para pegawai yang menjadi responden. c. Kuesioner dilengkapi dengan petunjuk pengisian kuesioner yang berisi bahwa atasan /rekan kerja diharapkan memberikan penilaian sesuai kondisi riil yang ada. d. Melampiri kuesioner post-assessment dengan nilai pre-assessment supaya responden dapat menggunakan sebagai dasar perbandingan penilaian peningkatan kompetensi e. Menentukan kriteria/pedoman penghitungan Nilai Peningkatan Kompetensi SDM agar semua Pusdiklat menggunakan tools yang sama. Kaitan pencapaian target IKU Nilai Peningkatan Kompetensi SDM Tahun 2014 dengan sasaran dalam Renstra Kementerian Keuangan tahun 2010 – 2014 yaitu mendukung ketercapaian sasaran strategis pembelajaran dan pertumbuhan dalam menunjang pencapaian tujuan strategi enam tema pokok. Dengan tercapainya target Nilai Penilaian Kompetensi SDM maka dapat mengindikasikan baiknya koordinasi antara BPPK dengan unit Eselon I di Kementerian Keuangan untuk mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang berintegritas dan berkompetensi tinggi. PP.2

Lulusan Pendidikan Dan Pelatihan Berkualitas Tinggi Sesuai Dengan Kebutuhan Lulusan pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi sesuai kebutuhan adalah lulusan

diklat yang mampu mengaplikasikan dengan baik hasil pembelajaran dalam diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi. IKU untuk sasaran strategis ini adalah Persentase Lulusan Diklat dari Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik. 2.a (N) Persentase Lulusan Diklat dari Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas proses pembelajaran selama diklat yang diselenggarakan oleh BPPK dalam rangka memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan atas SDM yang kompeten. IKU ini bermanfaat dalam memberikan umpan balik kepada BPPK dalam memperbaiki proses pembelajaran pada setiap lini. Pada tahun 2014, dari 13.743 lulusan diklat di BPPK, sebanyak 13.099 peserta lulus dengan predikat minimal baik atau 95,28% peserta diklat yang lulus ujian memiliki nilai diatas 76. Jumlah peserta diklat yang lulus ujian dengan predikat Formula =

minimal baik Jumlah peserta diklat yang lulus ujian

x 100%

21


Lulusan diklat yang dimaukkan ke dalam perhitungan IKU ini adalah diklat-diklat yang mensyaratkan hasil ujian sebagai syarat kelulusan. Lulusan dengan nilai ujian minimal 76 pada evaluasi pertama akan masuk ke dalam perhitungan IKU sebagai peserta diklat yang lulus ujian dengan predikat minimal baik. Peserta dengan predikat minimal baik tersebut akan diperbandingkan dengan pembagi berupa jumlah peserta diklat yang lulus ujian dan akan menjadi capaian IKU final setelah dikali dengan 100%. Dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta, Pusdiklat serta Balai Diklat Keuangan menggunakan panduan berupa pedoman nomor PER – 1/PP/2012 tentang Pedoman Evaluasi dan Rekomendasi Diklat di Lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun faktorfaktor pendukung dalam pencapaian IKU adalah sebagai berikut. 1. Proses pembelajaran bagi peserta telah berjalan optimal sesuai desain kurikulum yang dibuat. 2. Peserta yang dikirimkan unit pengguna sesuai dengan kualifikasi minimal peserta diklat tertentu. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU adalah pada diklat-diklat heterogen (diklat dengan peserta dari berbagai unit Eselon I), memiliki gap kompetensi awal yang berbeda. Rencana aksi BPPK untuk tahun 2015 adalah meningkatkan koordinasi dengan Unit Pengguna dalam hal permintaan peserta diklat, baik secara formal maupun informal agar diperoleh peserta diklat yang sesuai dengan syarat peserta diklat yang telah ditentukan. Persentase Lulusan Diklat dari Kemenkeu dengan Predikat Minimal Baik merupakan IKU pengukurannya selalu dilaksanakan pada tahun 2010 – 2014. Adapun capaian selama lima tahun adalah sebagai berikut TAHUN

2010

2011

2012

2013

2014

85,52%

88,90%

85,78%

87,33%

95,28%

Persentase Lulusan Diklat dari Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik

PP.3

Perencanaan dan Perumusan Kebijakan yang Berkualitas Tinggi Perencanaan dan perumusan kebijakan yang berkualitas tinggi adalah perencanaan

dan perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan pegawai Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi pegawai yang dipersyaratkan oleh Kementerian Keuangan. Sasaran strategis ini memiliki dua IKU, yaitu Persentase Penyelesaian Pelembagaan STAN serta Persentase Penyelesaian Kajian Program Pengembangan Talent Kementerian Keuangan. 3.a – N Persentase Penyelesaian Pelembagaan STAN IKU ini bertujuan untuk mengukur progress pengembangan STAN sebagai lembaga pendidikan yang lebih berkelas dunia dengan mendidik putra-putri terbaik bangsa. Unit in Charge untuk IKU ini adalah STAN dan Sekretariat Badan. Pelembagaan STAN adalah

22


penataan kelembagaan STAN sesuai dengan arah dan kebijakan Menteri Keuangan. Batasan mengenai penyelesaian pelembagaan STAN adalah penyampaian usulan mengenai penataan kelembagaan STAN yang meliputi aspek penetapan legal formal dan pengembangan proses bisnis perguruan tinggi. Pada IKU ini, penilaian berdasarkan pada leveling penyelesaian sebagai berikut. -

IKU dinilai 100% apabila usulan penataan kelembagaan disetujui dengan perbaikan minor.

-

IKU dinilai 80% apabila usulan penataan kelembagaan diterima dengan pembahasan rutin.

-

IKU dinilai 60% apabila usulan penataan kelembagaan diterima tetapi masih menunggu pembahasan. Pada tahun 2014, capaian untuk IKU ini adalah 100%, dengan rincian sebagai berikut.

-

Pada tanggal 12 September 2014, telah dikeluarkan surat dari Dirjen Dikti Nomor 781/MPK.E/KL/2014 ke Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan yang berisi:  Persetujuan Pendirian Politeknik Keuangan Negara “STAN” dengan 10 Program Studi  Sementara PP tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian Lain belum terbit, maka PKN-STAN berada di bawah Kemendikbud dengan pengelolaan teknis di bawah Kemenkeu

-

Telah disusun usulan mengenai penataan kelembagaan STAN dan telah disampaikan kepada Menteri Keuangan pada Kendala yang dihadapi dalam Pelembagaan STAN adalah menunggu ditetapkannya PP

mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Tingga yang Dikelola oleh Kementerian/Lembaga Lain yang diestimasikan akan terbit pada Mei 2015. Adapun arahan rencana aksi untuk tahun 2015 adalah baik koordinasi eksternal lebih lanjut dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maupun koordinasi internal dengan Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan, serta Biro Organta. Selain itu BPPK juga akan menyusun/menyelesaikan pemenuhan perangkat lainnya (dosen, statute, dll) 3.b – N Persentase Penyelesaian Kajian Program Pengembangan Talent Kemenkeu IKU ini bertujuan untuk mengukur progress perumusan Standar Kompetensi untuk Kebutuhan Pengembangan Talent Kemenkeu. Unit in Charge untuk IKU ini adalah Pusdiklat Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia.

Standar

Kompetensi

untuk

Kebutuhan

Pengembangan Talent Kemenkeu adalah rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan talent Kemenkeu. Batasan penyelesaian IKU ini adalah penyampaian usulan mengenai Standar Kompetensi untuk Kebutuhan Pengembangan Talent Kemenkeu, kepada Sekretariat Jenderal. Pada IKU ini, penilaian berdasarkan pada leveling penyelesaian sebagai berikut. -

IKU dinilai 100% apabila usulan disetujui dengan perbaikan minor.

23


-

IKU dinilai 80% apabila usulan diterima dengan pembahasan rutin.

-

IKU dinilai 60% apabila usulan diterima tetapi masih menunggu pembahasan. Talent Management adalah suatu proses manajemen SDM dalam mengelola karyawan

potensial (key talent) yang memegang peran kunci (key position) bagi keberhasilan organisasi untuk menjamin kinerja dan kesinambungan organisasi di masa yang akan datang. Manajemen talenta menjadi penting karena dilatarbelakangi oleh putting the right man on the right position pada organisasi. Manajemen talenta dapat menjadi dasar dari Kementerian Keuangan yang lebih baik. Adapun proses talent management yang diusulkan secara garis besar memiliki tahapan sebagai berikut. 1. Talent Needs Analysis, menentukan critical position yang direncanakan akan diisi oleh talent terpilih (projected vacant critical position) 2. Talent Identification, melaksanakan seleksi calon talent dan penetapan talent melalui forum pimpinan 3. Talent Development, melaksanakan pendataan talent, persiapan serta pembekalan mentor,

serta

menyusun

Individual

Development

Plan.

Adapun

Individual

Development Plan terdiri dari prose mentoring, training development¸serta nontraining development. 4. Talent Retention, merupakan tahap pembahasan yang akan dibahas lebih lanjut mengenai benefits atau privilege yang akan didapatkan oleh talent dan mentor. 5. Evaluation, merupakan tahap terakhir dimana talent dinilai hasil dari pengembangan kemampuannya. Tahap ini juga melakukan evaluasi terhadap mentor maupun proses talent management secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan talent management, Biro SDM Sekretariat Jenderal berhubungan erat dengan Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.. Pusdiklat PSDM berperan aktif dalam proses talent development, terutama dalam proses pelatihan baik untuk mentor maupun

kepada

talent.

Pada

tahun

2015,

BPPK

akan

melaksanakan

pelatihan

pengembangan talent. PP.4

Program yang Akomodatif Program yang akomodatif adalah program pendidikan dan pelatihan yang didesain

sesuai dengan kebutuhan Kementerian Keuangan dan selalu dikembangkan berdasarkan hasil kebutuhan diklat serta evaluasi hasil diklat. Sasaran strategis ini memiliki dua IKU, yaitu IKU Persentase Program Diklat yang Mendapatkan Nilai Validasi Minimal B serta IKU Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kemenkeu. 4.a – N Persentase Program Diklat yang Mendapatkan Nilai Validasi Minimal B IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas diklat yang akan diselenggarakan. Kualitas suatu diklat dapat dilihat dari tingkat efektivitas pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan peserta didik dalam menutup kesenjangan kompetensi tertentu. IKU ini bermanfaat untuk menjadi dasar dalam capacity building bagi SDM perancang diklat maupun dasar perbaikan

24


sistem dan mekanisme perancangan diklat di BPPK. Unit in Charge IKU ini adalah seluruh Pusdiklat. Jumlah Program Diklat yang Mendapat Nilai Validasi Minimal B

Formula =

Jumlah Program Diklat yang Divalidasi

x 100%

Pelaksanaan validasi program diklat di BPPK berpedoman pada peraturan nomor PER-006/PP/2011 tentang Pedoman Validasi Program Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Proses validasi melibatkan seluruh Pusdiklat beserta Sekretariat BPPK sebagai coordinator. Proses validasi dimulai dengan pengajuan program yang hendak divalidasi oleh pemilik Unit Pengusul Validasi (Pusdiklat). Unit Pengusul Validasi melampirkan dokumen yang dibutuhkan dalam proses validasi. Tim Validasi Program Diklat akan melakukan penilaian terhadap program diklat yang diajukan. Program diklat akan diberi nilai A, B, atau C sesuai dengan criteria penilaian yang ditetapkan. Program diklat yang dapat dilaksanakan adalah program diklat dengan nilai validasi A atau B. Pada tahun 2014, terdapat 79 program diklat yang diajukan untuk divalidasi. Setelah melalui proses penilaian, seluruh program tersebut mendapatkan nilai A, sehingga capaian untuk IKU ini adalah 100%. Program-program diklat yang divalidasi adalah sebagai berikut. PEMILIK PROGRAM

NAMA PROGRAM DIKLAT

Pusdiklat Keuangan

1.

Diklat Ekonometrika- Tingkat Dasar

Umum

2.

Diklat Ekonometrika-Tingkat Lanjutan (Eksplorasi Data Susenas)

3.

Diklat Kebijakan Publik Tk Lanjutan Cost Benefit Analysis

4.

Diklat Service Level Agreement Kediklatan (BDK)

5.

Diklat Finansial Modeling Tingkat Dasar

6.

Diklat Human Capital Management and Organizational Development

7.

Diklat Project Management

8.

Diklat Pengawasan

9.

iklat Anti Money Laundering & Asset Tracing Tk Lanjutan

10. Diklat Audit TIK-Tingkat Lanjutan: Audit Manajemen Operasional Perkantoran 11. Diklat Audit untuk Non PFA 12. Diklat Penyusunan Laporan yang Efektif 13. Diklat Legal Drafting (DJA) 14. Diklat Pengelolaan Kinerja 15. Diklat Call Center 16. Diklat Protokoler 17. Diklat Calon Widyaiswara 18. Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Madya 19. Debt Management Financial Analysis System (DMFAS) Debt Statistical 20. Diklat Curriculum Design 21. Diklat Kehumasan 22. Diklat Kewajiban Kontijensi 23. Diklat Manajemen Rapat Pimpinan

25


PEMILIK PROGRAM

NAMA PROGRAM DIKLAT 24. Diklat Diplomasi Ekonomi 25. Diklat Manajemen Risiko Kelas Manajerial 26. Diklat Training of Trainers

Pusdiklat Anggaran

1.

Diklat Budget Reviewer Training

dan Perbendaharaan

2.

Diklat Penganggaran PHLN

3.

Penyegaran Bendahara Penerimaan DJKN

4.

Penyegaran PNBP DJKN

5.

Diklat Perencanaan Penganggaran

6.

DTSS Perencanaan Kas

7.

DTSS RBA dan BLU

8.

DTSS Review RKAKL

9.

DTU Pembinaan Karakter

10. Diklat Bendahara Dana Kapitasi JKN Pusdiklat

1.

Diklat Kompetensi Khas Interpersonal Skill For Profesional Leaders

Pengembangan

2.

Diklat Kompetensi Khas Coaching dan Mentoring

Sumber Daya Manusia

3.

Diklat Pim IV khusus Pajak

Pusdiklat Bea dan

1.

DTSS Penyidik Kepabeanan dan Cukai

Cukai

2.

DTSS Intelijen Taktis

3.

DTSS Intelijen Analis

4.

DTSS Kepatuhan Internal

5.

DTU Pemeliharaan dan Penggunaan Senjata DJBC

6.

Workshop Crude Palm Oil

7.

Workshop Service Level Agreement for Customs Officer

1.

DTSS Ekstensifikasi

2.

DTSS Manajemen Penagihan

3.

DTSS Pemeriksaan Bukti Permulaan

4.

DTSS Penggalian Potensi Pajak

5.

DTSS Tindak Pidana Perpajakan

6.

DTSD Pajak I Administrasi Perpajakan

7.

DTSD Pajak I Akuntansi Pemerintahan

8.

DTSD Pajak I Umum

9.

DTSD Pajak II Akuntansi

Pusdiklat Pajak

10. DTSD Pajak II Non Akuntansi 11. DTSS Eksekutif Pemeriksaan 12. DTSS OC Pajak 13. DTSS Penelaah Keberatan 14. DTSS Penyegaran Juru Sita Pajak 15. DTSS Teknik Pengamatan 16. DTU Orientasi Pegawai Pajak

26


PEMILIK PROGRAM

NAMA PROGRAM DIKLAT

Pusdiklat Kekayaan

1.

DTSS Teknik Peramalan Keuangan

Negara dan

2.

DTSS Pengelolaan Piutang Negara dan Piutang Daerah

Perimbangan

3.

DTSS Pejabat Lelang

4.

DTSS Penilaian Minyak dan Gas Bumi

5.

DTSS Supervisor Teknologi Informasi dan Komunikasi DJKN Tingkat

Keuangan

Pemula 6.

DTSS Penilaian Batu Bara

7.

DTSS Penilaian Sumber Daya Hutan

8.

DTSS Studi Kelayakan Bisnis Properti

9.

DTSS Penilaian Bisnis Dasar

10. DTSS Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Tingkat Pemula 11. DTSS Legal Review 12. DTSS Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 13. Penyegaran Pejabat Lelang 14. Penyegaran Pelaksanaan Rekonsiliasi BMN bagi Pengelola Barang 15. DTSS Penatausahaan BMN Bagi Pengguna Barang 16. DTSS Perencanaan Kebutuhan BMN

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU adalah sebagai berikut. a. Usulan program diklat yang disampaikan beberapa Pusdiklat melampaui deadline yang sudah ditetapkan sehingga pelaksanaan validasi menjadi tidak sesuai dengan rencana timeline kegiatan yang sudah dibuat; b. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam proses validasi yang belum dapat diakomodir di pedoman validasi sehingga mengakibatkan munculnya kesepakatan disetiap proses pelaksanaan (penyempurnaan pedoman sedang dalam proses). Rencana aksi untuk pelaksanaan validasi di masa yang akan datang adalah sebagai berikut. a. Penyempurnaan dalam timeline proses pelaksanaan validasi. b. Hasil kesepakatan yang muncul selama proses pelaksanaan validasi sudah dituangkan dalam konsep pedoman validasi yang disempurnakan, saat ini masih dalam proses pembahasan dengan tim penyempurnaan validasi yang melibatkan perwakilan seluruh Pusdiklat. Pada tahun 2013, terdapat IKU Persentase Program Diklat yang Memenuhi Validitas Minimal B dengan capaian 98,43%. Capaian pada tahun 2014 mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 100%.

27


4,b – N Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kemenkeu IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat komitmen Kementerian Keuangan untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya melalui pendidikan dan pelatihan. IKU ini bermanfaat dalam memberikan feedback kepada BPPK dalam memperbaiki proses perencanaan kegiatan diklat. Unit in Charge untuk IKU ini adalah seluruh Pusdiklat dan seluruh Balai Diklat Keuangan. Total Jam Pelatihan yang Diikuti SDM Kementerian Keuangan

Formula =

x 100%

Potential Trainees x 1.507 jam

Potential Trainees tahun 2014 adalah 60.000 pegawai. Jam pelatihan adalah seluruh jam pelatihan yang diikuti oleh SDM Kementerian Keuangan dari diklat atau seluruh kegiatan pelatihan yang dibiayai oleh DIPA Kementerian Keuangan, selain pendidikan/program pascasarjana, diploma, ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan sertifikasi. 1.507 jam merupakan jam kerja pegawai Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 71/KMK.01/1996 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Polarisasi IKU ini akan stabilize pada target 5%, yang setara dengan 75 jam pelatihan dalam setahun. Apabila suatu unit belum menargetkan 5%, maka polarisasi IKU ini adalah maximize. Pada tahun 2014, secara keseluruhan BPPK telah menyelenggarakan diklat sebanyak 2.977.815 jamlator. Jamlator adalah hasil kali dari jam pelatihan dengan jumlah peserta diklat. Realisasi dari IKU ini adalah 3,3135% dengan indeks capaian sebesar 132,76%. Pada tahun 2014, dilakukan addendum atas target jamlator dari 3,3% menjadi 2,4958%. Addendum dipandang perlu karena adanya pemotongan anggaran pada pertengahan tahun 2014 berdampak langsung pada anggaran Pusdiklat/Balai Diklat Keuangan dalam menyelenggarakan diklat. Pada akhir triwulan III terdapat permintaan diklat dari Unit Pengguna yang harus dilaksanakan pada tahun 2014 seperti DTSD Pajak, DTU Orientasi dan In-House Training yang diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat menyelenggarakan diklat permintaan tersebut, BPPK mengajukan dana tambahan namun target jamlator tidak dapat diubah kembali. Pada tahun 2015, BPPK akan meningkatkan koordinasi dengan Unit Pengguna dalam pemanfaatan hasil IKD sehingga pengiriman peserta diklat sesuai dengan IKD yang dilakukan. IKU Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kementerian Keuangan merupakan indikator yang telah diukur sejak tahun 2010 dengan capaian per tahun yang dapat dilihat pada tabel berikut. TAHUN

2010

2011

2012

2013

2014

3,1%

2,7808%

3,1996%

3,4951%

3,3135%

Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kementerian Keuangan

28


PP.5

Proses Pembelajaran yang Kreatif dan Efektif Proses pembelajaran yang kreatif dan efektif adalah proses pembelajaran yang

didesign dan dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta diklat untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang gerak yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta diklat. Sasaran strategis ini memiliki tiga indikator, yaitu Indeks Kepuasan Peserta Diklat atas Pengajar, Indeks Kepuasan Peserta Diklat atas Bahan Ajar, serta Indeks Kepuasan Peserta Diklat atas Metodologi Pembelajaran. Sebagai pedoman dalam pengukuran indikator-indikator tersebut, telah diterbitkan Surat Edaran nomor SE-15/MK.12/2014 tentang Mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan dan Pengajar Diklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Penilaian terhadap layanan kediklatanan maupun kualitas pengajar/widyaiswara sudah dilaksanakan sejak tahun 2011, namun indikator-indikator pada tahun 2014 merupakan pengembangan sehingga dapat dinilai secara lebih terperinci terhadap pengajar, metode pembelajaran dan bahan ajar, sehingga indikator-indikator ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. 5.a – N Indeks Kepuasan Peserta Diklat atas Pengajar IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas pengajar diklat berdasarkan persepsi peserta diklat. IKU ini bermanfaat sebagai dasar perbaikan kualitas pengajar. Pusdiklat, STAN, serta Balai Diklat Keuangan secara keseluruhan menjadi Unit in Charge yang berkontribusi secara langsung terhadap capaian IKU. IKU ini dihitung melalui penilaian dari peserta diklat melalui kuesioner yang diberikan pada akhir penyelenggaraan diklat. Peserta diklat memberikan nilai dengan skala 1-5. Kualitas pengajar yang dinilai adalah aspek penampilan pengajar dan penguasaaan materi. Penampilan mengajar meliputi kerapian dan kesopanan pakaian, kedisiplinan kehadiran, kemampuan memberikan motivasi kepada peserta diklat, kemampuan menggunakan media pembelajaran, dan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta diklat, sedangkan penguasaan materi meliputi kemampuan menyampaikan konsep/materi, kemampuan menghubungkan konsep/materi dengan praktik (pertanyaan opsional, hanya berlaku apabila dipandang perlu) serta kemampuan merespon pertanyaan. Seluruh formulir kuesioner dikumpulkan dan direkapitulasi sebagai bahan koreksi/masukan atas pengajar mata diklat. Dengan target nilai 4, pada tahun 2014 indeks kepuasan peserta diklat atas pengajar adalah 4,28, dengan indeks capaian sebesar 107,00% Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah belum meratanya kemampuan mengajar dari tenaga pengajar, terutama pengajar non Widyaiswara/tenaga pengajar dari luar BPPK. Rencana aksi untuk BPPK pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. a. Dilakukan koordinasi terutama dengan pengajar dari luar BPPK mengenai poin yang perlu mendapat perbaikan b. Pembahasan hasil evaluasi pengajar pada rapat kelulusan & rapat tindak lanjut rekomendasi untuk mempertahankan capaian

29


5.b – N Indeks Kepuasan Peserta Diklat atas Bahan Ajar IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas bahan ajar diklat berdasarkan persepsi peserta diklat dan bermanfaat sebagai dasar perbaikan kualitas bahan ajar. STAN, seluruh Pusdiklat dan seluruh Balai Diklat Keuangan. IKU ini dihitung melalui penilaian dari peserta diklat melalui kuesioner yang diberikan pada akhir penyelenggaraan diklat. Peserta diklat memberikan nilai dengan skala 1-5. Yang dimaksud dengan bahan ajar adalah modul, buku teks, bahan tayang, lembar kerja siswa, maupun bahan ajar lain yang diterima oleh peserta diklat. Penilaian meliputi kualitas bahan ajar dalam membantu proses pembelajaran peserta diklat, kesesuaian bahan ajar dengan kurikulum yang digunakan, kesesuaian materi pembelajaran dengan keadaan terkini, serta keadaan bahan ajar yang disajikan (layout, cetakan, dan kelayakan. Seluruh formulir kuesioner dikumpulkan dan direkapitulasi sebagai bahan koreksi/masukan atas bahan ajar pada suatu mata diklat. Dengan target nilai 4, pada tahun 2014 indeks kepuasan peserta diklat atas pengajar adalah 4,22, dengan indeks capaian sebesar 105,50%. Rencana aksi untuk BPPK pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. a. Menyempurnakan kualitas bahan ajar. b. Mengirim softcopy bahan ajar kepada para peserta diklat. Hal ini sudah dilakukan namun baru terbatas pada diklat di Pusdiklat KU. 5.c – N Indeks Kepuasan Peserta Diklat atas Metodologi Pembelajaran IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas metodologi pembelajaran berdasarkan persepsi peserta diklat dan bermanfaat sebagai dasar perbaikan metode pembelajaran. STAN, seluruh Pusdiklat dan seluruh Balai Diklat Keuangan. IKU ini dihitung melalui penilaian dari peserta diklat melalui kuesioner yang diberikan pada akhir penyelenggaraan diklat. Peserta diklat memberikan nilai dengan skala 1-5. Penilaian dilakukan terhadap metode pembelajaran yang digunakan dalam pengajar diklat dalam

proses

pembelajaran.

Penilaian

meliputi

kesesuaian

metode

pembelajaran.

Kemampuan pengajar dalam mengelola waktu pembelajaran, serta sistematika penyampaian materi pembelajaran. Seluruh formulir kuesioner dikumpulkan dan direkapitulasi sebagai bahan koreksi/masukan atas metode pembelajaran yang digunakan oleh pengajar pada suatu mata diklat. Dengan target nilai 4, pada tahun 2014 indeks kepuasan peserta diklat atas pengajar adalah 4,22, dengan indeks capaian sebesar 105,50% Adapun rencana aksi untuk tahun 2015 adalah pengembangan metode pembelajaran untuk diklat di lingkungan BPPK, antara lain metode blended learning dan belajar mandiri. PP.6

Evaluasi Hasil Belajar Valid Evaluasi hasil belajar yang valid adalah evaluasi yang mampu menggambarkan tingkat

keberhasilan pembelajaran atau serapan materi pembelajaran, serta diambil dari bahan yang sesuai dengan kurikulum. IKU pada sasaran strategis ini adalah Tingkat Validitas Materi Evaluasi Belajar

30


6.a – N Tingkat Validitas Materi Evaluasi Belajar IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat validitas evaluasi pembelajaran diklat melalui pemberian jaminan validitas materi evaluasi belajar yang diujikan, sehingga diyakini dapat mengukur pencapaian tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran dengan obyektif. Unit in Charge untuk IKU ini adalah seluruh Pusdiklat dan STAN.

Formula =

Jumlah Materi Evaluasi Belajar Valid Jumlah Materi Evaluasi Belajar

x 100%

Materi evaluasi belajar valid adalah naskah soal ujian atau bentuk lainnya yang dinyatakan layak untuk digunakan dalam menilai keberhasilan pembelajaran atau serapan materi pembelajaran, baik melalui ujian diklat, ujian komprehensif, atau metode evaluasi belajar lainnya. Proses validasi dilakukan oleh validator soal yang dapat terdiri dari Widyaiswara, pejabat, pegawai BPPK dan/atau pihak di luar BPPK yang memiliki kompetensi sesuai dengan soal ujian yang akan divalidasi. Metode validasi yang digunakan dalam memvalidasi soal adalah metode validasi kualitatif dengan teknik panel. Terdapat tiga aspek yang diukur. a. Aspek materi 

Soal yang disusun harus sesuai dengan indikator pembelajaran



Soal mencakup materi pembelajaran yang relevan

b. Aspek konstruksi 

Kalimat soal tidak menimbulkan multitafsir



Soal yang disusun tidak mengarahkan kepada jawaban soal



Soal yang disusun tidak bergantung pada jawaban soal yang lainnya



Kalimat soal tidak bersifat negatif ganda

c. Aspek bahasa 

Kalimat soal menggunakan kaidah bahasa yang baku



Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/local dan tabu



Tidak mengandung unsur Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA)

Validator soal dapat menambahkan kriteria pada tiap aspek sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 2014, realisasi IKU ini adalah 100% dengan indeks capaian 105,26%. Dari 1.805 paket soal yang divalidasi, seluruhnya telah dinyatakan valid. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah belum adanya acuan yang baku untuk pelaksanaan validasi materi evaluasi belajar. Rencana aksi BPPK untuk tahun 2015 adalah menetapkan konsep Pedoman Validasi Soal di lingkungan BPPK. IKU Tingkat Validitas Materi Evaluasi Belajar sudah diukur sejak tahun 2011, dengan rincian capaian per tahun sebagai berikut.

31


TAHUN Tingkat Validitas Materi Evaluasi Belajar

PP.7

2011

2012

2013

2014

96,39%

98,53%

98,62%

100%

Evaluasi Kebijakan yang Komprehensif Evaluasi

kebijakan

yang

komprehensif

menggunakan

teknik

evaluasi

yang

menggabungkan faktor kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan hasil evaluasi yang lebih obyektif. Sasaran strategis ini memiliki IKU Persentase Program Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi 7.a – N Persentase Program Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas diklat yang didesain dan diselenggarakan oleh BPPK untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Keuangan. Unit in Charge untuk IKU ini adalah seluruh Pusdiklat. Jumlah Program Pendidikan dan Pelatihan yang Berkontribusi Formula =

pada Peningkatan Kompetensi Jumlah Program Pendidikan dan Pelatihan yang Diukur

x 100%

Kontribusinya

Program yang pendidikan dan pelatihan keuangan yang berkontribusi pada peningkatan kompetensi adalah program pendidikan dan pelatihan untuk Kementerian Keuangan yang dinilai memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi pegawai setelah mengikuti program. Data diperoleh melalui evaluasi pasca diklat (epasdik) terhadap program-program diklat yang dirancang dan diselenggarakan oleh Pusdiklat. Proses epasdik dimulai dengan melakukan sampling atas program diklat yang akan di-epasdik-kan, terutama program diklat di triwulan I dan triwulan II pada tahun berjalan, serta menentukan responden dari alumni peserta diklat tersebut. Responden yang datanya digunakan untuk pengukuran kontribusi diklat adalah alumni diklat yang ditempatkan sesuai dengan diklat yang diikuti pada saat pelaksanaan evaluasi. Pengukuran Kompetensi difokuskan pada munculnya perilaku yang sesuai dengan tujuan kurikulum diklat yang dievaluasi. Perilaku tersebut dapat dirinci ke dalam bentuk perilaku yang mencerminkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap. Dasar suatu diklat dinyatakan berkontribusi pada peningkatan kompetensi adalah persentase responden yang menyatakan minimal setuju 75%. Kontribusi diukur dengan berdasarkan pendapat responden. Pada tahun 2014, terdapat 41 diklat yang dinilai kontribusinya terhadap peningkatan kompetensi.

32


PEMILIK PROGRAM DIKLAT

NAMA PROGRAM DIKLAT

Pusdiklat Keuangan Umum

Diklat Manajemen Penyelenggaraan Diklat AKSI UKI Angkatan I Diklat TABK Tingkat Dasar Diklat Financial Modeling Tk. Dasar Diklat Ms Word & Powerpoint Lanjutan Diklat Legal Drafting Diklat Kebijakan Publik Lanjutan (CBA) Diklat Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

Pusdiklat Bea dan Cukai

DTU Pemeliharaan dan Penggunaan Senjata DJBC DTSS Intelijen Analisis DTSS Layanan Informasi DTSS Pemeriksaan Sarana Pengangkut Udara DTSS Penggunaan Pemindai Kabin dan Kargo DTSS Teknik Pemeriksaan

Pusdiklat Kekayaan Negara dan

DTSS Pengetahuan Lelang Bagi Pelaksana

Perimbangan Keuangan

DTSS Pengurusan Piutang Negara Bagi Pejabat Struktural DTSS Penilaian Bisnis Dasar DTSS Studi Kelayan Bisnis Properti DTSS Supervisor TIK DJKN Tingkat Pemula DTSS Legal Review

Pusdiklat Anggaran dan

Diklat Perencanaan dan Penganggaran

Perbendaharaan Negara

Diklat Pengelolaan RKA-KL Diklat Manajemen ULP

Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya

DKK Coaching & Mentoring

Manusia

DKK Motivasi & Pemberdayaan

Pusdiklat Pajak

DTSS Penggalian Potensi DTSS Penelaah Keberatan DTSS Manajemen Penagihan Diklat Fungsional Pemeriksa Menengah DTSS Teknik Pengamatan DTSS Tindak Pidana Perpajakan DTSS Pemeriksaan atas Bukti Permulaan Diklat Fungsional Pemeriksa Dasar DTSS Manajemen Pelayanan DTSS Account Representative Dasar DTSS Manajemen Data dan Informasi DTSS Manajemen Keberatan dan Banding DTSS Tax Treaty DTSS Transfer Pricing DTSS Operator Console Pajak DTSS Juru Sita Pajak

Berdasarkan pendapat responden, seluruh diklat diatas berkontribusi positif terhadap peningkatan kompetensi. Capaian IKU ini tahun 2014 adalah 100%, atau sesuai dengan target yaitu 100% persen Pencapaian IKU ini didukung oleh penempatan pegawai setelah diklat yang sesuai dengan materi diklat yang diajarkan sehingga dapat diukur peningkatan kompetensinya.

33


Pelaksanaan IKU ini masih terdapat kekurangan, antara lain jumlah program diklat dievaluasi yang masih terbatas, dan pengamatan alumni diklat yang masih melalui kuesioner. Adapun rencana aksi untuk kegiatan ini adalah menambah jumlah program diklat di evaluasi pasca diklat, serta melakukan pengamatan secara langsung terhadap pemanfaatan kompetensi diklat oleh alumni diklat. PP.8

SDM yang Kompeten, Kreatif dan Memiliki Perilaku yang Tepat SDM yang kompeten, kreatif dan memiliki perilaku yang tepat adalah tenaga pendidik

dan kependidikan BPPK yang memiliki nilai kompetensi sama atau di atas Standar Kompetensi Jabatan BPPK, baik hard maupun soft competencies, memiliki daya kreasi yang kontekstual dengan bidang kerja masing-masing, serta memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang selaras dengan bidang dan unit kerjanya dalam koridor kode etik pegawai BPPK. IKU untuk sasaran strategis ini adalah Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan. 8.a – CP Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan IKU ini bertujuan untuk mengukur upaya BPPK dalam menempatkan pejabat sesuai kompetensinya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan diklat dan pencapaian tujuan organisasi lainnya. IKU ini bermanfaat untuk mengkoordinasikan kebutuhan pengembangan SDM BPPK dengan Sekretariat Badan melalui penempatan pejabat yang kompeten. Unit in Charge untuk IKU ini adalah seluruh unit di BPPK. Jumlah Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Formula =

x 100%

Jumlah Pejabat

Pada tahun 2014. 169 dari 175 pejabat telah memenuhi standar kompetensi jabatannya, dengan realisasi sebesar 97%. Rinciannya adalah sebagai berikut. No

Eselon

1

Pejabat

Persentase

Jml yang Terisi

Mengikuti assessment

Memenuhi SKJ

(%)

II

8

8

8

100,00%

2

III

44

44

43

98%

3

IV

123

123

118

96%

175

175

169

97%

Jumlah

Kepada pejabat terkait telah dilakukan reassessment. Apabila dari hasil reassessment masih belum memenuhi nilai minimal job person match, makan akan dilanjutkan prioritas treatment kepada yang bersangkutan dengan berfokus pada kompetensi yang dinilai kurang/sangat kurang. IKU ini telah diukur sejak tahun 2010, dengan rekapitulasi capaian sebagai berikut.

34


TAHUN

2010

2011

2012

2013

2014

82,27%

88,06%

94,12%

95,51%

97%

Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

PP.9

Organisasi yang Efisien, Efektif, dan Memiliki Budaya yang Tepat Organisasi yang efisien, efektif dan memiliki budaya yang tepat adalah organisasi BPPK

yang mampu mengelola segenap sumber daya yang dimiliki secara tepat guna dan berhasil guna serta menumbuhkembangkan budaya kerja yang kondusif sesuai nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai rencana. IKU untuk sasaran strategis ini adalah Indeks Kesehatan Organisasi. 9.a – CP Indeks Kesehatan Organisasi Indeks kesehatan organisasi atau organization health index (OHI) adalah indeks yang mengukur efektivitas operasional organisasi yang memberikan umpan balik bagi perbaikan organisasi. Elemen yang diukur pada indeks ini adalah: Tujuan, Akuntabilitas, Koordinasi & Kendali, Orientasi, Eksternal, Kepemimpinan, Inovasi & Pembelajaran, Kemampuan, Motivasi, Budaya & Iklim. Pengukuran dilakukan dengan metode survei kepada Pegawai Kementerian Keuangan Survei ini dilaksanakan pada tanggal 3 – 19 November 2014 dan dikoordinasikan oleh Biro Organta, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Indeks ini menggunakan skala 0-100. Survei ini diikuti oleh 691 pegawai BPPK, dengan responden akhir sebanyak 647 pegawai karena terdapat 44 orang pegawai yang tidak memenuhi skor minimum konsisten jawaban. Berdasarkan indeks survei MOFIN, indeks kesehatan organisasi BPPK secara keseluruhan pada akhir tahun 2014 adalah 77. Nilai ini menunjukkan bahwa 77 persen responden menyatakan BPPK telah menjalankan praktik-praktik organisasi yang mendukung kesehatan organisasinya secara keseluruhan. Walaupun pelaksanaan survei dilakukan secara online dan dapat diakses seluruh pegawai, namun jumlah keseluruhan responden masih dibawah target responden yang ditetapkan yaitu 846 pegawai. Untuk meningkatkan jumlah responden dan awareness, BPPK akan meningkatkan sosialisasi kepada seluruh pegawai BPPK tentang pelaksanaan survei indeks kesehatan organisasi. PP.10 Teknologi Informasi dan Komunikasi Tepat Guna Teknologi Informasi dan Komunikasi Tepat Guna adalah pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tepat untuk memberikan nilai lebih bagi berjalannya proses bisnis di BPPK, baik dalam proses pembelajaran maupun proses ketatalaksanan sesuai kebutuhan organisasi secara efisien. IKU untuk sasaran strategis ini adalah Level of Service Availibility.

35


10.a – N Level of Service Availibilty IKU ini bertujuan mengukur tingkat ketersediaan layanan TI untuk mendukung proses pendidikan, pelatihan dan perkantoran bagi unit-unit kerja lingkungan BPPK. Unit in Charge IKU ini adalah Sekretariat BPPK. IKU ini dinilai dengan mengukur rata-rata capaian dari empat elemen pokok teknologi informasi. Elemen tersebut adalah Server Uptime, Human Resources Readiness, Conection Availibility dan Multimedia Facilities Readiness. Pada tahun 2014, IKU ini tercapai dengan realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 105,26%. Tercapainya IKU ini didukung dengan adanya baiknya jaringan intranet Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh Pusintek Sekretariat Jenderal serta kompetensi tenaga teknologi informasi dan komunikasi yang dipandang memadai. Pada tahun 2015, BPPK akan meningkatkan kualitas jaringan, koneksi dan fasilitas multimedia untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPPK, serta terus meningkatkan kompetensi SDM terkait dengan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi. IKU ini merupakan indikator kinerja baru, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun sebelumnya. PP.11 Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Optimal dan Akuntabel Pengelolaan keuangan dan aset yang optimal dan akuntabel adalah pengelolaan keuangan dan aset secara tepat yang memenuhi prinsip-prinsip 3E (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas) sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan perkantoran serta mendukung berjalannya seluruh tata kelola BPPK. Sasaran strategis ini memiliki dua IKU, yaitu persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja, serta Indeks Kepuasan Peserta Diklat atas Sarana dan Prasarana. 11.a – CP Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja Indikator ini mengukur optimalisasi pengelolaan anggaran. IKU ini berada pada sasaran strategis “pelaksanaan anggaran yang optimal” karena bertujuan mengukur pengelolaan anggaran dari sisi penyerapan pencapaian output.

Penyerapan Anggaran =

Realisasi Nilai SP2D (Barang + Modal)

Pencapaian Output =

Pagu DIPA (Barang + Modal)

x 100%

𝒏 𝑹𝑽𝑲 𝒌𝒆 𝒊 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 𝒊 = 𝟏 𝑻𝑽𝑲 𝒌𝒆 𝒊 n

Realisasi IKU = (50% x penyerapan anggaran) + (50% x pencapaian output)

Realisasi IKU Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Kinerja didapat dari realisasi penyerapan anggaran non belanja pegawai dan realisasi pencapaian output. Realisasi penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan realisasi Belanja

36


Barang dan Belanja Modal dengan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal. Pencapaian output diukur dengan membandingkan pencapaian output dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014, BPPK memiliki realisasi penyerapan anggaran non belanja pegawai sebesar 98,00%, serta pencapaian output sebesar 107,41%, sehingga realisasi IKU ini adalah 102,70% dengan indeks capaian sebesar 108,11%. Tercapainya IKU ini didukung oleh sesuainya perencanaan anggaran dan output dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014. BPPK akan menyusun sistem kendali pelaksanaan anggaran dan meningkatkan kompetensi pengelola anggaran untuk memastikan ketercapaian penggunaan anggaran dan ketercapaian output di masa yang akan datang. IKU Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Kinerja merupakan indikator yang baru diukur pada tahun 2014, namun persentase penyerapan anggaran non belanja pegawai telah diukur sejak tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut. TAHUN

2011

2012

2013

2014

89,32%

97,20%

97,59%

98,00%

Persentase Penyerapan Anggaran non Belanja Pegawai

11.b – N Indeks Kepuasan Peserta Diklat atas Sarana dan Prasarana IKU ini digunakan untuk mengukur kualitas sarana dan prasarana berdasarkan persepsi peserta diklat. IKU ini bermanfaat sebagai dasar perbaikan sarana dan prasarana. Seluruh Pusdiklat, Balai Diklat Keuangan dan STAN adalah unit in charge untuk IKU ini. IKU ini dihitung melalui penilaian dari peserta diklat melalui kuesioner yang diberikan pada akhir penyelenggaraan diklat. Peserta diklat memberikan nilai dengan skala 1-5. Aspek yang dinilai adalah mengenai uang belajar, ruang makan dan konsumsi, sarana dan prasarana pendukung, serta asrama dan laundry. Seluruh formulir kuesioner dikumpulkan dan direkapitulasi sebagai bahan koreksi/masukan atas penyelenggaraan diklat selanjutnya. Dengan target nilai 4, pada tahun 2014 indeks kepuasan peserta diklat atas pengajar adalah 4,04, dengan indeks capaian sebesar 101,00% Adapun

kendala

yang

dihadapi

dalam

pencapaian

IKU

ini

adalah

belum

distandardisasinya kualitas sarana dan prasarana untuk diklat yang lokasi pelaksanaannya di luar BPPK. Rencana aksi untuk tahun 2015 adalah meningkatkan koordinasi dengan pengelola lokasi untuk diklat-diklat yang tempat pelaksanaannya di luar BPPK B. REALISASI ANGGARAN BPPK TAHUN 2014 Pada tahun 2014, BPPK memiliki anggaran Rp537.659.152.000,00. Sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang LangkahLangkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, BPPK juga mendapatkan alokasi penghematan anggaran belanja. Namun, sehubungan dengan adanya penambahan anggaran untuk Pusdiklat Pajak dan tambahan Pinjaman/Hibah Luar Negeri,

37


sehingga anggaran total BPPK pada tahun 2014 adalah Rp566.730.531.000,00. Rincian penggunaan anggaran di BPPK adalah sebagai berikut. Tabel III.1 Realisasi Anggaran BPPK per 31 Desember 2014 (dalam ribuan rupiah) PROGRAM/KEGIATAN 015.11

38

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

SALDO (Rp)

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan

566.730.531

555.269.630

97.98%

11.460.901

1731

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah

110.298.448

109.441.819

99.22%

856.629

1732

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

38.749.884

38.605.239

99.63%

144.645

1733

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai

21.784.338

21.617.090

99.23%

167.248

1734

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

14.275.205

14.185.827

99.37%

89.378

1735

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

15.544.067

15.477.854

99.57%

66.213

1736

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan

35.457.991

33.609.852

94.79%

1.848.139

1737

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Departemen Keuangan

207.080.890

201.580.987

97.34%

5.499.903


PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

SALDO (Rp)

1738

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan

89.698.600

87.420.409

97.46%

2.278.191

1739

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK

33.841.108

33.330.550

98.49%

510.558

39

BAB IV PENUTUP


A. SIMPULAN

B

erdasarkan hasil pemaparan sebelumnya, Laporan Kinerja BPPK Tahun 2014 menggambarkan akuntabilitas kinerja keuangan dan kinerja kegiatan BPPK hingga Tahun 2014.

1) Kinerja

keuangan

BPPK

Rp566.730.531.000,00

dengan

telah

anggaran

direalisasikan

Tahun 97,98%

2014

sebesar

atau

sebesar

Rp555.269.630.000,00. 2) Pada tahun 2014, BPPK memiliki anggaran Rp537.659.152.000,00. Sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang

Langkah-Langkah

Penghematan

dan

Pemotongan

Belanja

Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, BPPK juga mendapatkan alokasi penghematan

anggaran

belanja.

Namun,

sehubungan

dengan

adanya

penambahan anggaran untuk Pusdiklat Pajak dan tambahan Pinjaman/Hibah Luar Negeri, sehingga anggaran total BPPK pada tahun 2014 adalah Rp566.730.531.000,00. 3) Penghematan dan pemotongan belanja tersebut berdampak terhadap kapasitas BPPK dalam penyelenggaraan diklat, sehingga dilakukan perubahan target IKU IKU Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja yang semula ditargetkan 3,3% menjadi 2,4958%. Sehubungan dengan penambahan dana kembali, BPPK memiliki realisasi sebesar 3,3135%. 4) Pada tahun 2014, seluruh indikator pada IKU telah tercapai atau bahkan melebihi target. Meskipun demikian, terdapat beberapa action plan yang dapat dilakukan BPPK pada masa yang akan dating. a. Memperkuat

koordinasi

dengan

unit

pengguna

berkenaan

dengan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Koordinasi yang baik akan meningkatkan manfaat lulusan diklat di unit asalnya. b. Memperkuat komunikasi baik internal maupun eksternal berkenaan dengan organisasi/transformasi

kelembagaan.

Komunikasi

internal

akan

meningkatkan tingkat kesehatan organisasi di BPPK, sedangkan komunikasi eksternal akan bermanfaat pada transformasi kelembagaan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. c. Memperbaiki sarana dan prasarana kediklatan. Sarana prasarana berupa akomodasi, keuangan, SOP maupun pedoman-pedoman kediklatan akan menjamin atau bahkan meningkatkan kualitas diklat di BPPK.

42

LAMPIRAN II PENGUKURAN KINERJA BPPK TAHUN 2014

- 2 - PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 Unit Organisasi

: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Tahun Anggaran

: 2014 Sasaran Strategis

1 2


SDM Keuangan Negara Berkompetensi Tinggi

1.a-CP

Nilai Peningkatan Kompetensi SDM

Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Berkualitas

2.a-N

Persentase Lulusan Diklat dari Kemenkeu

Tinggi Sesuai dengan Kebutuhan 3

Perencanaan dan Perumusan Kebijakan yang

Target

Target Q1

Realisasi Q1

2013

2013

2013

20

26,06

120,00%

90%

95,28%

105,87%


100%

100%

120,00%

Persentase Penyelesaian Standar Kompetensi

100%

100%

120,00%

95%

100%

105,26%

2,4958%

3,3135%

120,00%

dengan Predikat min. Baik 3.a-N

Berkualitas Tinggi 3.b-N

untuk Kebutuhan Pengembangan Talent Kemenkeu 4


4.a-N


4.b-N


5


5.a-N


4

4,28

107,00%

5.b-N


4

4,22

105,50%

5.c-N

Indeks Kepuasan Peserta Diklat atas

4

4,22

105,50%

95%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

97%

97%

100,00%

Metodologi Pembelajaran 6


6.a-N


7


7.a-N

Persentase Program Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi

8

SDM yang Kompeten, Kreatif dan Memiliki Perilaku yang Tepat

8.a-CP

Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

- 3 - Sasaran Strategis 9

Organisasi yang Efisien, Efektif, dan Memiliki

Indikator Kinerja Utama 9.a-CP


10.a-N

11.a-CP

Target

Target Q1

2013

2013

Realisasi Q1 2013

68

77

113,24%


95%

100%

105,26%

Persentase Penyerapan Anggaran dan

95%

102,70

108,11%

4

4,04

101,00%

Budaya yang Tepat 10

Teknologi Informasi dan Komunikasi Tepat Guna

11

Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Optimal dan Akuntabel

Pencapaian Output Belanja 11.b-N


Jumlah Anggaran Program Tahun 2014 Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2014

: Rp566.730.531.000,00 : Rp555.269.630.000,00 a.n Kepala Badan Sekretaris Badan

Agus Hermanto NIP 195508241977121001

Target dan Capaian IKU BPPK Tahun 2010 TARGET

CAPAIAN

2010

2010

3,1323%

3,1003%

Persentase lulusan diklat Kementerian Keuangan dengan predikat minimal baik

75%

85,52%

PP-2.1

Capaian Kualitas Layanan Prima Dalam Pendidikan dan Pelatihan

60%

75,05%

4.

PP-3.1.

Jumlah identifikasi kebutuhan diklat

24 laporan

24 laporan

5.

PP-.4.1.

Jumlah program diklat yang dikembangkan

NO

KODE IKU

URAIAN IKU

1.

PP-1.1

Rasio Jam Pelatihan Terhadap Jam Kerja

2.

PP-1.2.

3.

6.

PP-4.2.

Persentase realisasi program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan

7.

PP-5.1

Jumlah Peserta Diklat Kementerian Keuangan

8. 9.

PP-5.2. PP-5.3.

77

124

program

program

100%

122,65%

19.790

21.879

peserta

peserta

Jumlah Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Skala Nasional. Regional. dan Internasional

118

157

mitra

mitra

Jumlah Peserta Kegiatan Edukasi Publik Tentang Keuangan Negara Melalui Program BPPK

11.115

16.272

peserta

peserta

10.

PP-6.1.

Persentase evaluasi pendidikan dan pelatihan terhadap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan

100%

112,78%

11.

PP-7.1

Persentase rekomendasi terhadap evaluasi pendidikan dan pelatihan

100%

113,22%

12.

PP-8.1.

Persentase Jam Pelatihan Pegawai Terhadap Jam Kerja BPPK

5%

5,19%

13.

PP-8.2.

Persentase Jumlah Pegawai Yang Telah Memenuhi Target Diklat

50%

55,09%

14.

PP-8.3.

Jumlah Pegawai Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang Atau Berat

2 pegawai

6 pegawai

15.

PP-8.4.

Persentase Pejabat Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

80%

82,27%

16.

PP.9.1.

Persentase Penyelesaian Penataan Organisasi

100%

100%

17.

PP-9.2.

Persentase Penyelesaian SOP Terhadap SOP Yang Harus Dibuat/Diperbarui

100%

100%

18.

PP-9.3.

Persentase penyelesaian Profil Resiko

100%

100%

19.

PP-10.1

Jumlah Aplikasi Yang Dikembangkan

18

20

aplikasi

aplikasi

100%

87,01%

85,00%

82,10%

100%

106,99%

20.

PP-10.2.

Persentase Jaringan

Komputer

Yang

Terhubung

Dengan

21.

PP-11.1.

Persentase Penyerapan DIPA

22.

PP-11.2.

Persentase capaian volume barang dan jasa dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa

Target dan Capaian IKU BPPK Tahun 2011 NO

KODE IKU

URAIAN IKU

s.d. TAHUN 2011

TARGET 2011

TARGET

CAPAIAN

% CAPAIAN

1.

PP-1.1 Persentase Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi

80%

N/A

17,54%

21,93%

2.

PP-1.2. Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kemenkeu

2%

1,6690%

1,9663%

98,32%

3.

PP-1.3 Persentase Lulusan Diklat dari Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik

80%

80%

91,24%

114,05%

4.

PP-2.1 Capaian Kualitas Layanan Prima dalam Pendidikan dan Pelatihan

70%

70%

79,39%

113,41%

5.

PP-2.2. Rasio Program Diklat Dipenuhi terhadap Program Diklat Dibutuhkan

50%

N/A

59,52%

119,04%

6.

PP-2.3 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

3,87

N/A

N/A

N/A

7.

PP-3.1 Kesesuaian Program Diklat dengan Kebutuhan Pemenuhan Kompetensi

85%

N/A

95,18%

111,98%

8.

PP-4.1. Persentase Widyaiswara/Pengajar yang Dinilai Minimal Baik

85%

85%

96,12%

113,09%

9.

PP-4.2. Jumlah Karya Tulis Widyaiswara yang Dipublikasikan

35 buah

N/A

140 karya tulis

400%

10.

PP-4.3. Rasio Unit yang Widya-iswaranya Melaksanakan Riset terhadap Jumlah Unit Kerja

70%

N/A

28,57%

40,81%

11.

PP-5.1 Tingkat Kesesuaian Sarana Diklat dengan Standar Pelayanan Minimal

70%

N/A

74,08%

105,46%

12.

PP-6.1. Tingkat Belajar

Evaluasi

80%

80%

96,21%

120,26%

13.

PP-7.1. Persentase Rekomendasi Pendidikan dan Pelatihan yang Ditindak-lanjuti

90%

90%

82,41%

91,57%

14.

PP-7.2. Jumlah Rekomendasi Strategis Hasil Evaluasi Pascadiklat kepada Unit Pengguna

6

N/A

N/A

N/A

15.

PP-8.1. Persentase Pegawai BPPK Memenuhi Target Diklat

yang

50%

45%

57,36%

114,74%

16.

PP-8.2. Persentase Memenuhi Jabatan

yang telah Kompetensi

80%

N/A

88,06%

110,08%

17.

PP-8.3. Tingkat Efektivitas Penegakan Disiplin Pegawai

80%

80%

100%

125%

18.

PP-9.1. Persentase Organisasi

Penataan

100%

N/A

80%

80%

19.

PP-9.2 Persentase UPR yang Menerapkan Manajemen Risiko

100%

100%

100%

100%

20.

PP-10.1. Kualitas Layanan TIK terhadap Pemenuhan Kebutuhan Organisasi

80%

N/A

N/A

N/A

21.

PP-11.1. Persentase Penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

80%

52,34%

54,81%

68,51%

22.

PP-11.2. Persentase Realisasi Barang dan Jasa

80%

N/A

86,33%

107,91%

Validitas

Materi

Pejabat Standar

Penyelesaian

Pengadaan

Target dan Capaian IKU BPPK Tahun 2012 NO

KODE IKU

1.

PP-1.1

2.

PP-1.2

3.

PP-1.3

4.

PP-2.1

5.

PP-2.2

6.

PP-2.3

7.

PP-3.1

8.

PP-4.1

9.

PP-4.2

10.

PP-4.3

11.

PP-5.1

12.

PP-6.1

13.

PP-7.1

14.

PP-7.2

15.

PP-7.3

16.

PP-7.4

17.

PP-8.1

18.

PP-8.2

19.

PP-8.3

Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Persentase Pegawai BPPK yang Memenuhi Target Diklat Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Tingkat Efektivitas Penegakan Disiplin Pegawai

20.

PP-8.4

Persentase Akurasi Data SIMPEG

21.

PP-9.1

Persentase Penyelesaian Penataan Organisasi

22.

PP-9.2

Indeks Reformasi Birokrasi

Persentase Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kementerian Keuangan Persentase Lulusan Diklat dari Kemenkeu dengan Predikat Minimal Baik Capaian Kualitas Layanan Prima dalam Pendidikan dan Pelatihan Rasio Program Diklat Dipenuhi terhadap Program Diklat Dibutuhkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesesuaian Program Diklat dengan Kebutuhan Pemenuhan Kompetensi Persentase Widyaiswara/Pengajar yang Dinilai Minimal Baik Jumlah Karya Tulis Widyaiswara yang Dipublikasikan Rasio Unit yang WI-nya Melaksanakan Riset terhadap Jumlah Unit Kerja Tingkat Kesesuaian Sarana Diklat dengan Standar Pelayanan Minimal Tingkat Validitas Materi Evaluasi Belajar Persentase Rekomendasi Pendidikan dan Pelatihan yang Ditindaklanjuti Jumlah Rekomendasi Strategis Hasil Evaluasi Pascadiklat ke Unit Pengguna Indeks Kepuasan Pegawai

Persentase Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan PP-10.1 Kualitas Layanan TIK terhadap Pemenuhan 24. Kebutuhan Organisasi PP-11.1 Persentase Penyerapan DIPA (Non Belanja 25. Pegawai) PP-11.2 Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan 26. Jasa Sumber : Bagian OTL 23.

PP-9.3

URAIAN IKU

TARGET 2012

TARGET TAHUN REALISASI 2012 TAHUN 2012

85.00%

100.00%

117.65%

2.50%

3.1996%

120.00%

85.00%

85.78%

100.92%

75.00%

87.38%

116.51%

55.00%

71.88%

120.00%

3.87

4

103.36%

95.00%

98.00%

103.16%

95%

99.15%

104.37%

165

298

120.00%

100.00%

100.00%

100.00%

70.00%

95.60%

120.00%

85.00%

98.53%

115.92%

90.00%

97.61%

108.46%

6

6

100.00%

3

3.33

111.00%

85.00%

100.00%

117.65%

60.00%

80.52%

120.00%

87.00%

94.12%

108.18%

85.00%

100.00%

117.65%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

92

92.52

101%

70.00%

87.36%

120%

80.00%

100.00%

120%

95.00%

97.20%

102.32%

85.00%

99.49%

117.05%

i

Target dan Capaian IKU BPPK Tahun 2013 TARGET 2013

NO

KODE IKU

URAIAN IKU

1.

PP-1.1

Persentase Program Diklat Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi * (65,28%)

90%

98.31%

109.23%

2.

PP-1.2

Rasio Program Diklat Dipenuhi terhadap Program Diklat Dibutuhkan (34,62%)

70%

92.15%

120.00%

3.

PP-2.1

Capaian Kualitas Layanan Prima dalam Pendidikan dan Pelatihan (43,33%)

83%

92.57%

111.53%

4.

PP-2.2

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan * (56,67%)

3,94

3.98

101.02%

5.

PP-3.1

Persentase Program Diklat yang Memenuhi Validitas Minimal B(35,48%)

95%

98.43%

103.61%

6.

PP-3.2

Persentase Jamlat Pegawai terhadap Jam Kerja Kemenkeu (29,03%)

3%

3.4951%

116.50%

7.

PP-3.3

Persentase Lulusan Diklat dari Kemenkeu dengan Predikat min. Baik (35,48%)

85%

87.33%

102.74%

8.

PP-4.1

Persentase Widyaiswara/Pengajar Dinilai Minimal Baik (33,33%)

yang

95%

99.82%

105.07%

9.

PP-4.2

Jumlah Karya Tulis Widyaiswara yang Dipublikasikan (33,33%)

81 KT

329 KT

120.00%

10.

PP-4.3

Rasio Unit yang WI-nya Melaksanakan Riset terhadap Jml Unit Kerja (33,33%)

100%

100%

120%

11.

PP-5.1

Tingkat Kesesuaian Sarana Diklat dengan Standar SarPras (100%)

90%

94.17%

104.63%

12.

PP-6.1

Persentase Materi Evaluasi Belajar yang Valid (100%)

93%

98.62%

106.04%

13.

PP-7.1

Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Inpres* (43,33%)

80

N/A

N/A

14.

PP-7.2

Persentase Rekomendasi Ditindaklanjuti (56,67%)

yang

90%

95.91%

106.57%

15.

PP-8.1

Persentase Pegawai BPPK yang Memenuhi Standar Jamlat * (25%)

50%

80.94%

120.00%

16.

PP-8.2

Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (25%)

87%

95.51%

109.78%

17.

PP-8.3

Tingkat Efektivitas Penegakan Disiplin Pegawai (25%)

85%

100%

117.65%

18.

PP-8.4

100%

100%

100%

19.

PP-9.1

92

94.39

102.60%

20.

PP-9.2

Tingkat Kematangan Implementasi Manajemen Risiko* (31,43%)

55

57.8

105.09%

21.

PP-9.3

Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan Ditindaklanjuti* (31,43%)

90%

90%

100%

22.

PP-10.1

95%

100%

105.26%

23.

PP-10.2

Persentase Penyelesaian Pembangunan SI Mendukung Proses Bisnis (31,71%)

80%

80%

100%

24.

PP-11.1

Persentase Penyerapan DIPA Non Belanja Pegawai (29,73%)

95%

97.59%

102.73%

25.

PP-11.2

Persentase Penyelesaian Kegiatan Belanja Modal dalam DIPA * (35,14%)

98%

98.47%

100.48%

26.

PP-11.3

Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa (35,14%)

90%

100%

111.11%

Diklat

Persentase Akurasi Data SIMPEG * (25%) Nilai Reformasi Birokrasi* (37,14%)

Server Uptime (26,83%)

REALISASI 2013

NILAI

ii

Target dan Capaian IKU BPPK Tahun 2014 No (1) 1

Program (2) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan

Sasaran Strategis

1

2

3

(3) SDM Keuangan Negara Berkompetensi Tinggi Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Berkualitas Tinggi Sesuai dengan Kebutuhan Perencanaan dan Perumusan Kebijakan yang Berkualitas Tinggi


1.a-CP

(4) Nilai Peningkatan

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian 2014

(5) 20

26,06

(6) 120,00%

90%

95,28%

105,87%

100%

100%

120,00%

100%

100%

120,00%

95%

100%

105,26%

2,4958%

3,3135%

120,00%

4

4,28

107,00%

4

4,22

105,50%

4

4,22

105,50%

95%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

97%

97%

100,00%

Kompetensi SDM

2.a-N

Persentase Lulusan Diklat dari Kemenkeu dengan Predikat min. Baik

3.a-N


3.b-N

Persentase Penyelesaian Standar Kompetensi untuk Kebutuhan Pengembangan Talent Kemenkeu

4


4.a-N


4.b-N


5


5.a-N


5.b-N


5.c-N


6


6.a-N


7.a-N


7


8

SDM yang Kompeten, Kreatif dan Memiliki Perilaku yang

8.a-CP

Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

iii

No

Program

(1)

(2)

Sasaran Strategis

9

10

11

(3) Tepat Organisasi yang Efisien, Efektif, dan Memiliki Budaya yang Tepat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tepat Guna Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Optimal dan Akuntabel


Target 2014

(4)

(5)

9.a-CP

Indeks Kesehatan

Realisasi 2014

Capaian 2014 (6)

68

77

113,24%

95%

100%

105,26%

95%

102,70

108,11%

4

4,04

101,00%

Organisasi

10.a-N


11.a-CP

Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja

11.b-N


Sumber : Bagian OTL Sekretariat Badan

iv

PENETAPAN KINERJA BPPK TAHUN 2014 Instansi Visi

No.

: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan : Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terdepan dalam menghasilkan SDM Keuangan dan Kekayaan Negara yang amanah, professional, berintergritas tinggi dan bertanggung jawab

Program

(1)

(2)

1

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan

Sasaran Strategis

Realisasi Tahun 2013

Target 2014

(4)

(5)

(6)

(7)


N/A

20

Stakeholder Perspective

87,33%

90%

Customer Perspective Internal Process Perspective


(3) PP-1


PP-2

Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Berkualitas Tinggi Sesuai dengan Kebutuhan

2a-N


PP-3

Perencanaan dan Perumusan Kebijakan yang Berkualitas Tinggi

3a-N


N/A

100%

3b-N

Persentase Penyelesaian Standar Kompetensi untuk Kebutuhan Pengembangan Talent Kementerian Keuangan

N/A

100%


4a-N

Persentase Program Diklat yang MendapatkanNilai Validasi Minimal B

98,43%

95%

4b-N


3,4951%

3,3%

PP-4

PP-5


1a-CP

5a-N


N/A

4

5b-N


N/A

4

5c-N


N/A

4

Ket

Internal Process Perspective


PP-6

Evaluasi hasil Belajar Valid

6a-N


95,91%

95%


PP-7


7a-N


98,13%

100%


No.

Program

(1)

(2)

Sasaran Strategis

Realisasi Tahun 2013


(3)

(4)

Target 2014

Ket

(5)

(6)

(7)

95,51%

97%

Learning and Growth Perspective


N/A

68


10a-N


N/A

95%


11a-N

Persentase Penyerapan Anggaran Pencapaian Output Belanja

dan

N/A

95%

11b-N


N/A

4


PP-8

SDM yang Kompeten, Kreatif dan memiliki perilaku yang tepat

8a-N

Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

PP-9

Organisasi yang Efisien, Efektif dan Memiliki Budaya yang Tepat

9a-N

PP-10


PP-11


a.n

Kepala Badan Sekretaris Badan,

ttd. Agus Hermanto NIP 195508241977121001

RENCANA KINERJA TAHUNAN BPPK TAHUN 2014

Instansi Visi

: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan : Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terdepan dalam menghasilkan SDM Keuangan dan Kekayaan Negara yang amanah, professional, berintergritas tinggi dan bertanggung jawab

A. RENCANA KINERJA No.

Program

Sasaran Strategis


Target 2014

Ket

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

1



20

Stakeholder Perspective Customer Perspective

PP-1


PP-2

Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Berkualitas Tinggi Sesuai dengan Kebutuhan

2a-N


90%

PP-3

Perencanaan dan Perumusan Kebijakan yang Berkualitas Tinggi

3a-N


100%

3b-N

Persentase Penyelesaian Standar Kompetensi untuk Kebutuhan Pengembangan Talent Kementerian Keuangan

100%

4a-N

Persentase Program Diklat yang MendapatkanNilai Validasi Minimal B

95%

4b-N


3,3%

5a-N


4

5b-N


4

5c-N


4

6a-N


PP-4

PP-5

PP-6



Evaluasi hasil Belajar Valid

1a-CP

95%




Internal Process

No.

Program

Sasaran Strategis


Target 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

Ket (7) Perspective

PP-7


7a-N


100%


PP-8

SDM yang Kompeten, Kreatif dan memiliki perilaku yang tepat

8a-N

Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

97%


PP-9

Organisasi yang Efisien, Efektif dan Memiliki Budaya yang Tepat

9a-N


68


PP-10


10a-N


95%


PP-11


11a-N

Persentase Penyerapan Anggaran Pencapaian Output Belanja

11b-N

dan

95%


4

B. RENCANA OUTPUT

Program

Output

Target

Ket

(1)

(2)

(3)

(4)


1

Layanan Perkantoran

108

-

2

Laporan Keuangan dan Kegiatan

117

-


Program

Output

Target

Ket

(1)

(2)

(3)

(4)

3

Jumlah Peserta Diklat

33.677

-

4

Jumlah Mahasiswa

5.799

-

5

Layanan Dukungan Kediklatan

5

-

6

Layanan BLU

4

-

7

Peralatan/Sarana Pendidikan

27

-

8

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1.983

-

9

Kendaraan Bermotor

6

-

10

Gedung/Bangunan

23.911

-

11

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

324

-

12

Penelitian dan Pengembangan

9

-

13

Layanan Kepegawaian

380

-

14

Output Cadangan

1

-

a.n

Kepala Badan Sekretaris Badan,

ttd.

Agus Hermanto NIP 195508241977121001

EXECUTIVE SUMMARY. Berdasarkan Rencana Strategis BPPK Tahun tujuan yang hendak dicapai oleh BPPK adalah sebagai berikut

Recommend Documents