b
.
n
SALINAIV ;I lDAIlI PENGKAJIANDAN PENERAPAN TEKNOLOGT
-
(BPPTI
PERATURAN
KEPALABADAN PENGKAJIANDAN PENERAPANTEKNOLOGI NOMOR OO2 ]'AHUN 2012 TENTT.NG KERUGI.ANNEGARA TATA CARA PEI.IYELESATAN ATAS BARANG MILIK NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAI\I YANG h{AHA ESA KEPALA BADAN PENGI(AJIAN T)AN PENERAPAN TEKNOLOGI
Menimbang
: a. batrwa setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melangg;ar hukum atau kelalaian pegawai negeri, calon p,egawai negeri, pegawai honorer Badan Pengkajian dan Penerapan dilingkungan Teknologi, dan atau pihak yang terikat keq'asama dengan Badan Pr:ngkajian dan Penerapan Teknologi atas hilang/rusaknya Barang Milik Negara harus segeradiselesaikan; pelaksanaan b. bahwa dalam rangka optimalisasi Badan lingkr.lngan di penyelesaian kenrgian negara Pengk4iian dan Penerapan Teknologi, maka perlu mengatur tata ca::a penyelesa:ian kerugian negara atas Barang Milik Negara; pertimbangan sebagaimana berdasarkan perlu menetapkan pad*. h'-rrlrf a dan huru.f b, dimaksuci Peraturan Kepaler Badan Frengkqjian dan Penerapan Teknologi tentan;g Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara atas Barang Milik Negara;
c. bahwa
Mengingat
: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek, Staatsblad t847 Nomor 23); 2 . Staatsblad LgO4 Nomor 24L Jo Steatsblad 1936 Nomor 604 tentang Tuntutan dan Perhitungan Terhadap PegawaiNegeri Yang Telah Menimbulkan Kerugian Bagi Negara;
3. Und.ang-Undang...
2
3 . Undang-Undang Nomor 8 tahun lg74 tentang pokok-
pokok Kepegawa.ian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun L999 (Lembaran hlegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4 . Undang-Undang Republik 2003 tentang Keuangan Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun Negara (Lembaran Negara 2003 Nomor 47, Tartbahan Indonesia Nomor 4286);
5 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaha-raan Negara (Lembaran Negara Republik trndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a3s5);
6 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 20A6 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721 sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tarrtbatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OlO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tarrbahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5135); 8 . Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kati diubah terakhir dengan Peraturan Fresiden Nomor 64 Tahun 2005;
9. Keputusan...
3
g. Keputusan Presid.enNomor 110 tahun 2OOLtentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2OO5; 10. KeputusanPresiderrNomor I44lM Tahun 2008; ll.Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapart Teknologi No. l7O/Kp/KA/BPPTIII'I/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi; MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJI.AN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG TATA CARA PEI.IYELESAI.ANKERUGI.AN NEGARA ATAS BARANG MILIK NEGARA. BAB I KETENTUANUMUM Bagtan Kesatu Pengertiart Pasal 1
Datam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kerugian negara adalah kekurangan uang' surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian. 2. Tuntutan ganti kerugian negara yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses -negeri,pengembalian kerugian negara yang dilakukan Calon Pegawai Negeri, Pegawai Honorer di oleh pegawai lingkungan Badan Pengkqiian dan Penerapan Teknologi, dan/atau pitrat< V"ttg terikat kerjasama dengan Batlan Pengkajian dan penerapan Teknologi yang dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian negara yang nyata dan pasti telah terjadi' 3.
perbuatap melanggar hukurn adatah perbuatan salah atau melanggar hukum administrasi negara dan/atau hukum perdata, baik disengaja ataupun tidak, yang dapat menyebabkan kerugian'
4. Kelalaian...
4.
KelaJaian adatatr mengabaikan segala sesuatu yang dapat dan semestinya dilakukan dan/atau tidak menjalankan kewajiban secara hati-hati, yrrrg karenanya seharusnya dapat mencegah terjadinya kerugian nega-rasecara nyata dan pasti.
5 . Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atd.sbeban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; 6.
Pengungkapan informasi awal tentang kerugian negara adalah teridentifikasinya terjadinya perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang mengakibatkan adanya potensi kerugian nega-ra.
7.
Pihak yang bertanggung jawab adalah PegawaiNegeri, Calon Pegawai Negeri, Pegawai Eonorer dilingkungan Badan Pengkajian dan Renerapan Teknologi, dan/atau pihak yang terkait dengan hubungan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologo baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-salna tersangkut atau ikut serta dalam perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang mengakibatkan kerugian negara.
8 . Tim penyelesaian kerugian nega-raBadan Pengkqiian dan Penerapan
fembtogi, ymg selarrjutnya disingkat TIM TP-TGR, adalah tim yang dibentuk dalam rangka menangani penyelesaian kerugian negara di lingkungan Badan Pengk4jian dan Penerapall Teknologi.
9 . Surat keterangan tanggung jawab mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM, adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa pihak yang bertanggung jawab bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. 10. Surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara' yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat keputusan yang Aitetaptcan-oleh Kepala dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tiaaf. dapat menjamin pengembalian kerugian negara yang terjadi, yang ilitujukan pihak yang bertanggung jawab,.pengampu, atau afril waris, yang telah melakukan perbuatan merugikan negara dimaksud. 11. BPPTadalah Badan Pengkqiian dan Penerapan Teknologi. 12. Kepala adalah Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi' 13. Inspektur
adatah Inspektur
Badan Pengkajian dan
Teknologi. L4. Inspektorat adalah unit pengawas internal Penerapan Teknologi.
Penrapan
Badan Pengk4jian dart
Pasal 2
5 Pasal 2
Penyelesaian kerugian negara yang disebabkan oleh pihak yang terkait dengan hubungan keg'asama akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerj asama dan/ atau peraturan perundaag-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3 Peraturan Kepala ini mengatur mengenai tata cara penyelesaian kerugian negara atas Barang Milik Negara di lingkungan BPPTyang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian. Bagran Ketiga Tujuan Pasal 4 Tata cara penyelesaian kerugian negara ditetapkan dengan tujuan untuk: a. penegakan dan kepastian hukum dalam penyelesaian hilangnya Barang Milik Negara di lingkungan BppT; b. penjagaan atas hak dan aset negara di lingkungan BppT; c. peningkatan disiplin dan tanggung jawab dalam penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan BPPT. BAB II Bagian Kesatu Tahapan PenyelesaianKerugian Negara Pasal 5 (1) setiap kerugian nega-ra atas hilangnya Barang Milik Negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian oleh pihak yang bertanggung jawab wqiib diselesaikan dengan penggantian kerugian negara. (21 Penggantian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui tahapan penyelesaian kerugian negara. (3) Tahapan penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (21meliputi: a. pengungkapan informasi awal kerugian nega-ra; b. pembuktian kerugian negara; c. rekomendasi pengenaan pembebanan ganti kerugian negara; d. penyelesaianTGR; e. penagihan dan penyetoran; dan f. penatausahaan...
b
f. penatausahaan dan akuntansi. (41 Pelaksanaan penggantian kenrgian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh rim TP-TGRyang dibentuk oleh Kepata. (5) Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) TIM TP-TGRmelaksanahan kegiatan: a. verifikasi, klarifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan secara ' cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau kelalaian; b. perhitungan besaran jumlah kerugian negara secara nyata darr pasti; c. penetapan pihak yarg bertanggung jawab; d. penilaian terhadap harta kekayaan milik pihak yang bertanggung jawab untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; e. penyelesaian TGR atas penetapan ganti kerugian nega-ra melalui penyelesaian secara damai atau seca-rapaksa; f. penyampaian penetapan pengenaan ganti kerugian negara beserta penyelesaian TGR; g. penelitian kembali atas banding/keberatan setiap penetapan pembebanan ganti kerugian nega.ra; h. penelitian pola atau modus kerugian negara yang teq'adi untuk tindak pencegahan kerugian negara di lingkung€rn BppT; i. pengintegrasian penyelesaian TGR ke dalam kegiatan pada rencana kerja unit kerja/satuan kerja dari pihak yaxg bertanggung jawab; j. pencatatan akuntansi atas penerimaan negara dari penyetoran TGR; dan k. penatausahaan, pencocokan data perkembangal, dan pembuatan laporan perkembangar penyelesaian kerugian negara. Bagran Kedua Pengambilan Keputusan Pasal 6 ( 1 ) TIM TP-TGRmengambil keputusan untuk menetapkan rekomendasi mengenai ada atau tidaknya kerugian nega-ra. (21Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah dan harus dihadiri paling sedikit dua per tiga dari jumlah anggota TIM TP-TGR dan mendapat persetujuan dua per tiga dari jumlah pengarah TP-TGR. (3) Apabila pengambilan keputusan dengan cara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputu.san dapat dilakukan dengan suara terbanvak.
BAB III...
7
BAB III PENGUNGKAPAN INFORMASI AWAL KERUGI.AN NEGARA Bagian Kesatu Penghimpunan Informasi Awal Kerugian Negara Pasal 7 (1) Setiap indikas! adanya kerugian negara yang terjadi di lingkungan BPPT harus ditindaklanjuti melalui penyelesaian kerugian negara. (21 Tim TP-TGR wqiib menghimpun pengungkapan informasi awal adanya indikasi kerugian negara sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dalam suatu catatan secara berkesinambungan. pengungkapan (3) Penghimpunan informasi awal sebagaimana pada (21dilakukan dimaksud ayat selambat-lambatnya 7 (tujuh) had keq'a setelah menerima: a. laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan; b. laporan hasil pengawasan dari Inspektorat; c. laporan hasil pengawasan atas tindak lanjut pemberitahuan pihak yang bertanggung jawab, atasan langsung atau masyarakat mengenai indikasi adanya kerugian nega-ra; Pasal 8 Kepala Unit Keq'a/Kepala Satuan Kerja wajib menghimpun pengungkapan informasi awal tentang indikasi kerugian nega-ra di unit keq'a yang bersangkutan ke dalam catatan kronologis mengenai indikasi kerugian negara yang berasal dari: kehilangan ba-rang milik negara yang ada dalam penguasaannya; darr a. kerusakan dan/atau tidak dapat berfungsinya barang milik nega-ra b. sebelum berakhir masa ekonomisnva. Bagran Kedua Pengklasifikasian Menurut Pihak Yang Bertanggung Jawab Pasal 9 (1) Setiap pengungkapan informasi awal mengenai indikasi kerugian negara yang telah dihimpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 wajib dilakukan analisis tindak lanjut. (2) Analisis tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah informasi awal dihimpun. (3) Anafisis tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {21 dilakukan dalam bentuk pengklasifikasian sementara terhadap pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau diduga melakukan kelalaian yang dapat merugikan negara.
(4) Pihak...
I
(41Pihak
yang diduga melakukart perbuatan melawan hukum atau yang dapat merugikan negara kelalaian diduga melakukan pada ayat (3), diklasifikasikan sebagai sebagaimana dimaksud berikut: a. pegawal negen; b. calon pegawai negeri;
'c. pegawai honorer di lingkungan BPPT; atau (s)Pengklasifikasian sementara sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) paling sedikit .memuat informasi: a. referensi nomor dan tanggal laporan terkait; b. kode referensi yang menunjukkan narna, nomor induk pegawai atau nomor pengenal resmi lainnya pihak yang bertanggung jawab, dan atasan langsung yang bersangkutan; c. uraian ringkas dugaan perbuatan melawan hukum atau dugaan kelalaian; dan d. perhitungan nilai indikasi kerugian negara yang ditaksir akan dibebankan pada pihak yang diduga bertanggung jawab atas indikasi kerugian negara yang tedadi. (6) Informasi awal kerugian negara yang tidak dapat diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (71Pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau diduga melakukan kelalaian yang dapat merugikan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (41, dilindungi kerahasiaan narna dan kedudukannva. Bagran Ketiga Penyampaian Indikasi Kerugian Negara Pasal 1O wajib menyampaikan laporan hasil penghimpunan informasi awal dan pengklasifikasian pihak yang bertanggung jawab terhadap indikasi kerugian nega-ra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 kepada Kepala. (21Laporan sebagaimana dimaksttd pada ayat (1) disampaikan paling lama setiap'tanggal 5 bulan berjalan setelah hasil penghimpunarl informasi awal.
( 1 ) Inspektorat
BAB IV PEMBUKTIANKERUGIANNEGARA Pasal 11 TIM TP-TGRwajib melakukan verifikasi, klarifikasi, dan pengumpulan bukti dan laporan informasi tambahan paling lama 5 (limaf trari t
9
Pasal 12 tambahan sebagaimana verifikasi, klarifikasi, dan pengumpulan bukti memperoleh kepastian dimaksud dalam Pasal 1i AiUtutcan untuk mengenai: a . a d a a t a u t i d a k n y a s u a t u p e r b u a t a n m e l a n g g a rnegara h u k u m ayang tau kerugian indikasi dari t<ew4iban *"rrruil."tt diungkapkan dalam dugaan sementara; yallg nyata dan pasti jika b. jumlah atau. besarnya kerugian n9gar1 perbuatan melanggar terdapat Uut
10
Tingkat I dengan pembanding harga pasar atau biaya perbaikan dalam hal teq'adi kerusakein barang. c. Barang peralatan mesln kantor, Jumlah kerugian negara pasa-r dengan harga standar berdasarkan ditetapkan fisik kondisi barang. memperhatikan d . Berbagai jenis obat dan Peralatan Medis, jumlah kerugian
negara ditetapkan berdasarkan standar harga oleh Direktorat Jenderal POM Departemen Kesehatan dan Pedagang Besar Farmasi setempat pada saat kejadian atau biaya perbaikart dalam'hal terjadi kerusakzuebarang. e . Bangunan, jumlah kerugian nega-ra ditetapkan berdasarkan perkiraan nilai perhitungan barang (bangunan) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dikurangi penyusutan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu : o/o per 1) Bangunan Permanen sebesar tahun. Vo 2) Bangunan Semi Permanen sebesar tahun. per 10 Yo 3) Bangunan Darurat sebesar tahun. Untuk ll, 21, dan 3) diatas, penyusutan tidak boleh melebihi batas tertinggi sebesar 80 Vo.
f. Tanah, jumlah kerugian berdasarkan nilai jual talah berpedoman pada Nilai JuaI Objek Pajak TNJOP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pqjak, juga memperhatikan pedoman harga tanah dari Pemerintah Daerah setempat pada tahun bersangkutaa. BAB VI REKOMENDASIPENGENAANGANTI KERUGIANNEGARA Pasal 14 ( 1 ) TIM TP-TGR wajib menyampaikan rekomendasi kepada Kepala melalui
Sekretaris Utama terhadap hasil verifikasi dan klarifikasi untuk mendapatkan penetapan pembebaran ganti kerugian negara. (21 Besaran pembebanan ganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala berdasarkan pertimbangaa TIM TP-TGR. (3) Penetapan pembebanan ganti kerugian negara ditandatangani oleh: a. Sekretaris Utama atas nama Kepala untuk kerugian negara dengan nilai sampai dengan sampai dengan Rp.1O0.0OO.O0O,(seratusjuta rupiah); dan (seratus juta b. Kepala dengan nilai di atas Rp.1OO.0OO.OO0,rupiah).
Pasal 15...
11 Pasal 15 TIM TP-TGR dapat mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan tidak terdapat kerugian negara apabila tidak terdapit cukup- bukti untuk menyatakan telah terjadi perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban oleh pihak yang diduga bertanggung jawab. Pasal 16 Telhadap perbuatan melanggar hukum yang mempunyai indikasi tindak -kepada pidana, rekomendasi TIM TP-TGR disampaikan pejabat yang berwenang menangani tindak pidana slsuai p"r.turur,' perundangundangan.
BAB VII PENYELESAIANTUNTUTANGANTI RUGI <
Bagrcn Kesatu Pasal 17 Penyelescig TGR yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab dan telah ditetapkan besarnya pembebanan lebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) oleh pejabat yang berwenang, dapat dilaksanakan dengan ca-ra: a. penyelesaian secara damai; b. penyelesaian secara paksa; dan c. penyelesaianlainnya. Pasal 18
-+
Dalam ra.ngka penyelesaian TGR sebagaimana dimaksud dalam pasal 1T TIM TP-TGR dapat 'berkoordinasi dengan atasan langsung pihak yang bertanggung jawab, pengampu, ahli waris, atau aparit pettegak hukum untuk melakukan upaya penyelesaian tuntutan ganti kerugian tieg".a. Bagran Kedua PenyelesaianSecara Damai Pasal 19 (1) Penyelesaian TGR secara damai sebagaimana dimaksud dalam pasal L7 huruf a sedapat mungkin dilakukan dengan pihak yang bertanggung jawab, pengarnpu, atau ahli waris, bajli secara tunai dan seketika maupun mengangsur.
(2) Penyelesaian...
L2
(2) penyelesaian TGR secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksasakan dengan pernyataan bersedia bertanggung jawab berupa SKTJM kepada pitrat< yang beri.apggun,q jawab yang sekurangkurangnya memuat : a. pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian jawabnya dan bersedia mengganti; 4egara menjadi tanggung b. jumlah kerugian negara yang harus dibayar; c . ca-ra penggantian tunai dan seketika atau mengargsur; d . jangka waktu pembaYaran; e . pernyataan penyerahan barang jaminan i f. tempat dan tanggal surat; dan g. tanda tangan pifrat yang bertanggung jawab, pengampu, atau ahli waris dan dik-etahui oleh Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja
dan/atau pejabat Yang terkait. (3) Pada saat penandatanganan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (21 pihak yang bertanggung jawab wajib menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. daftar barang jaminan; b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang diiaminkan; dan jumlah atas di menjual, untuk c. surat kuasa untuk dalam juta rupiah) yang dituangkan Rp100.000,000,00 (seratus negara. beban akta notarial atas (4) penyelesaian TGR secara damai yang dilakukan tunai dan seketika sebagaimanadimaksud pada ayat (1), jangka waktu pelunasan tunai dan ieketika selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatanga:ri, akan tetapi tidak dapat melebihi batas masa pensiun pihak yang bertanggung jawab. (s) Penyelesaian TGR secara damai yang dilakukan dengan mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, jangka waktu pelunasan seca-ra sejak SKTJM selambat-lambatnya 5 (lima) tahun bulanan ditandatangani dengan memperhatikan kemampuan pihak yang bertanggung jawab, akan tetapi tidak dapat melebihi batas masa pensiun pihak yang bertanggung jawab. (6) Apabila pihak .yang bertanggung jawab lalai melakukan angsuran berturut-turut 4 (empat) kali atau melewati batas pelunasan tunai seketika maka dapat segera dilakukan penjualan jaminan melalui prosedur lelang negara yang ditetapkan peraturan perundangundangan. Bagran Ketiga PenyelesaianSecara Paksa Pasal 20
(U
penyelesaian TGR secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, yang selanjutnya disingkat SKP2KS. (2) Penerbitan...
13
(2) Penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diqjukan oleh TIM TP-TGR apabila upaya penyelesaian secara damai dengan SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak memberikan jaminan pengembalian kerugian negara. (3) Penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. sekretaris utama atas kerugian negara dengan nilai sampai dengan RP.100.000.000,-(seratusjuta rupiah); b. Kepala dengan nilai di atas Rp.100.000.000,-(seratusjuta rupiah). (4) Dalam penerbitan SKP2KS ssfagaimana dimaksud pada ayat (1) Bppr dapat meminta pertimbangan ahli hukum mengenai penyelesaian TGR secara paksa yaJxgakan dilakukan. Pasal 2 1 (1) Pihak yang bertanggung jawab, pengampu, atau ahli waris, dapat mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis kepada Kepala terhadap SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) paling lama L4 (empat belas) had keq'a sejak menerima sKp2KS disertai dengan bukti-bukti yang sah mendukung keberatan / pembelaannya. menerbitkan surat keputusan mengenai peninjauan kembali apabila keberatan/pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dapat diterima. (3) TIM TP-TGR melalui surat memerintahkan pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan pemotongan gaji/tunjangan/penerimaan lainnya dari pihak yang bertanggung jawab, apabila jangka waktu mengqjukan keberatan telah terlewati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau keberatan/pembelaan ditolak, dengan tembusan disampaikan kepada pihak yang bertangung jawab dan atasan langsungnya minimal Eselon III. (4) TIM TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta bantuan secara tertulis kepada pimpinan instansi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian TGR secara paksa apabila pihak yang bertanggung jawab telah bekerja di luar Bppr. (s) Dalam hal penyelesaian TGR secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak terpenuhi maka kewajiban pihak yang bertanggung jawab dilakukan melalui proses piutang nega.ra oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(21 Kepala
Bagran Keempat Penyeiesaian Lainnya Pasal 22 ( 1 ) Penyelesaian TGR lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal lT huruf c, dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Pembebasan oleh Kepala secara kolektif yang menyatakan bahwa penyelesaian TGR tidak dapat ditindaklanjuti secara tr.Lntas. (2) Penerbitan...
t4
{21 Penerbitan Surat Keputusan Pembebasan oleh Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh TIM TP-TGRapabila: a. penyelesaian TGR di luar upaya damai telah melewati batas waktu kadaluarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; atau b. terdapat pertimbangan yang dapat dipertanggung jawaLkan secara hukum yang menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab, pengampu, atau ahli waris tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk menyelcsaikan TGR tanpa mengganggu kelangsungan hidupnya. BAB VIII PENAGIHAN DAN PEIVYETORAN Pasal 23 ( 1 ) TIM TP-TGR menyampaikan penetapan besaran pembebanan ganti kerugian negara oleh Kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (21kepada pejabat eselon II dan/atau atasan langsung pihak yang bertanggung jawab dilampiri dengan tembusan SKTJM atau sKp2KS. (21 Pejabat eselon II dan/atau atasan langsung pihak yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung j-awab menjalankan upaya penagihan penyelesaian TGR yang diintegrasikan dalam kegiatan pada rencana kerja tahunan unit kerja/satuan kerja. BAB IX PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI Pasal 24 ( 1 ) TIM TP-TGR wqiib menyelenggarakan penatausatraan dan menyimpan bukti berkenaan dengan proses penyelesaian TGR. (21 Pejabat eselon II dan atasan langsung pihak yang bertanggung jawab wajib menyelenggarakan penatausahaan dan menyimpan bukti berkenaan dengan penagihan dan penyetoran.
Pasal 25 Setiap SKTJM, SKP2KS, Surat Keputusan Pembebasan, serta lampiran bukti setor wqiib dicatat dalam daftar kerugian negara dan dalam sistem akuntansi instansi da-ri satuan keq'a sebagai piutang TGR. BAB X PEMANTAUANDAN PELAFORAN Bagian Kesatu Pemantauan Pasal 26...
15 Pasal 26 (1)
Inspektorat wajib melakukan pemantauan perkembangan indikasi kerugian nega.ra yang diserahkan kepada TIM TP-TGR. (21 Dalam pelaksanaan pemantauan perkembangan indikasi kerugian negara yang diserahkan kepada TIM TP-TGR, Inspektur *eiiu memerintahkan aparaturnya untuk memantau pelaksanaan penyelesaian TGR di tingkat unit kerja/satuan kerja. (3) Setiap tiga bulan sekali, Inspektorat melakukan rekonsiliasi data kerugian negara dengan TIM TP-TGR. Pasal 27 Inspektorat wajib melakukan klarifikasi aktif terhadap setiap keterlambatan penetapan kepastian ada/tidaknya kerugian negara oleh rIM TP-TGR. Pasal 28
TIM-TP-TGRw4iib melakukan pemantauan perkembangan penyelesaian TGR yang diserahkan kepada pimpinan unit eselonII aanTatau pimpinan unit kerjalsatuan keda dan melakukan klarifikasi aktif ierhadip setiap keterlambatan
penagifisp
dan penyetoran.
Bagran Kedua Pelaporan Pasal 29 {1) TIM TP-TGR wajib menyarnpaikan laporan perkembangan hasil penyelesaian kerugian nega.ra setiap bulan kepada Kepala melalui Sekretaris Utama dengan tembusan kepada Inspektur dan pejabat eselonI terkait;" (21 !3noryn perkembangan hasil penyelesaian TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan daftar ferugian nega.ra. BAB XI PEMBINAAN Pasal 30 ( 1 ) Kepala melakukan pembinaan pelaksanaan penyelesaian TGR. (21 Pembinaan sebegaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Utama dan pembinaan teknis dilakukan oleh Inspektur.
Pasal31...
1.6 Pasal 3 1
1,1
!, t;i: Sri F:: & ffii &. rui-
( 1 ) Dalam rangka pembinaan TIM TP-TGR dapat menyampaikan masukan kepada Kepala mengenai modus operandi terjadinya kerugian negara atas Barang Milik Negara sebagai bahan pembuatan kebijakan inisiatif dan pembinaan sistem pengendalian internal pemerintah. (2) Modus operandi terjadinya kerugi€m negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang teridentifikasi didesiminasikan kepada seluruh unit kerja dan satuan keq'a bekerja sama dengan Inspektorat.
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN
ffii
Pasal 32
G.
H ffii
ffii & ''*
fli:
t. ljj:
ii
(1) Peraturan Kepala ini digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan saldo indikasi kerugian negara yang masih terbuka pada saat Peraturan Kepala ini berlaku. (2) Pada saat berlakunya Peraturan Kepala ini, semua ketentuan yang mengatur tentang TGR di lingkungan BppT tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala ini.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal O1 April 2Ol2 KEPALA BADAN PENGAKAJIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI, Salinansesuaidenganaslinya KepalaBiro Umum dan Humas,
t.t.d.
0Oanr Drs.I Gst.KetutAstana,MM. 7/<
MARZAN AZIZ ISKANDAR
