SALAM KENAL YORHAN YOHANIS NOME. DOSEN FH UNDANA.
• • • • •
• • •
AKTIVITAS: Dewan Penasehat PSA -HAM Undana; BP KontraS Nusa Tenggara; Dewan PakarLPA NTT; Tim Advokasi Warga Binaan Lapas-Rutan Se-NTT; Mitra Kerja Biro PP, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Dinas Nakertrans NTT; Kanwil Hukum Dan HAM NTT; Dispenduk Capil Kota Kupang; Tim Pakar DPRD Kota Kupang; Konsultan Rumah Perempuan, PIAR NTT; Mitra Kerja UNICEF, Plan, Oxfam GB, Jarak Jakarta, ACILs USA, CIS Timor, dll.
INI KELUARGA SAYA
Yorhan Yohanis Nome SH.,MHum. Pusat Studi Dan Advokasi Hak Asasi Manusia Universitas Nusa Cendana CP.081339421086, 081353976555; e_mail:
[email protected];
[email protected]
TANAH ULAYAT DI NUSA TENGGARA TIMUR
Lokakarya Nasional, Realisasi Hak atas Tanah dan Rumah untuk Masyarakat di Daerah Tertinggal (Masukan dari Indonesia Timur untuk RPJMN): Proses Penyiapan Perda Tanah Ulayat, Kementerian PPN/Bappenas-UN HABITAT Jakarta, 15 Januari 2014
UUPA: Garis Start Konflik Agraria UUD NRI 1945
UUPA UU SEKTORAL
PENGAKUAN NEGARA TERHADAP KMHA: STRUKTUR, TANAH ULAYAT, HUKUM ADAT P.18: KMHA (UTUH) P.ENGKAUAN BERSYARAT: P.28i: IDENTITAS BUDAYA KMHA SEPANJANG MENURUT KENYATAAN MASIH ADA; P.33(3) HMN AGRARIA UNTUK TIDAK BERTETANGAN SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN DENGAN KEPENTINGAN RAKYAT NASIONAL MUNCUL DIKOTOMI HMN DAN HAK ULAYAT; SYARAT KMHA TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI NTT
REGULASI: Skenario Penghancuran KMHA di NTT REGULAS I KUHP
UU PEMDA
PERDA NTT NO.8/1974
SASARAN UBSTANSI KMHA: HUKUM ADAT
MODUS • HUKUM ADAT BERLAKU KALAU TIDAK
ADA PADANANA DALAM KUHP • ASAS LEGALITAS: MENUTUP RUANG HUKUM ADAT
STRUKTUR KMHA
GENERASI PERTAMA STRUKTUR PEMDA DIREKRUT DARI STRUKTUR KMHA, SELANJUTNYA DIGANTI DAN STRUKTUR KMHA DIBIARKAN HANCUR DENGAN SENDIRINYA
TANAH ULAYAT
TANAH ULAYAT DINYATAKAN TIDAK ADA, BEKAS TANAH ULAYAT DIKUASAI PEMDA CQ GUBERNUR NTT; PERAMPASAN TANAH ULAYAT TERJADI ATARA 1974 SAMPAI 2007-2008
PETA: Persebaran Masalah Tanah Ulayat di NTT (18 Kab/Kota) KAB. MANGGARAI BARAT; KAB. MANGGARAI; KAB. MANGGARAI TIMUR
KAB.NGADA; KAB.NAGEKEO
KAB.ENDE; KAB.SIKKA
KAB.FLORES TIMUR; KAB. LEMBATA
KAB.BELU; KAB.TTU; KAB. TTS
PERSEBARANPERMASALAHAN TANAH ULAYAT KAB. SUMBA BARAT; KAB. SUMBA BARAT DAYA KAB.KUPANG; KOTA KUPANG KAB. SABU RAIJUA
KAB. ROTE NDAO
BENTUK KONFLIK TANAH ULAYAT DI NTT Bentuk Konflik Konflik antar kelokpok/ komunitas
Konflik KMHA dan Pemerintah
Konflik KMHA dan Investor
Penyebab
Tempat Kejadian
Pergeseran tapal batas antar tanah ulayat akibat bencana alam. Klaim lahan atau batas oleh masyarakat adat. Perebutan lahan tanah suku/adat atau tanah ulayat. Jual-beli tanah di bawah tangan. Ketidakjelasan dalam pembagian tanah suku/adat atau tanah ulayat. Ketidakjelasan dalam penentuan tapal batas dalam penyerahan tanah ketika pembebasan hak atas tanah. Tidak dipenuhinya janji konpensasi pembebasan hak atas tanah oleh Pemerintah kepada masyarakat. Klaim masyarakat adat terhadap tanah yang telah dikuasai secara paksa oleh Pemerintah di masa lalu. Konflik tapal batas akibat pemekaran atau pembentukan wilayah administratif. Penetapan kawasan hutan lindung dalam kawasan hutan adat. Ketidakjelasan dalam gantirugi lahan. Pemanfaatan tenaga kerja lokal. Dampak negatif lingkungan hidup.
Terjadi di 14 Kabupaten/ Kota
Terjadi di 11 Kabupaten/ Kota
Terjadi di 5 Kabupaten/ Kota
LATAR SOSIAL-BUDAYA KMHA DI NTT DASAR IKATAN
SYARAT
GENEOLOGIS
TIDAK HARUS ADA TANAH ULAYAT PENGUASAAN BERSAMA
TERITORIAL
HARUS ADA TANAH ULAYAT PENGUASAAN BERSAMA
GENEOLOGISTERITORIAL
LINGKUP KECIL: GENEOLOGIS; LINGKUP LUAS: TERITORIAL
FUNGSI TANAH ULAYAT TEMPAT TINGGAL; TEMPAT HIDUP; KUBU PERTAHANAN; TEMPAT RITUAL.
KARAKTER ORANGNYA MASINGMASING MEMPUNYAI KARAKTER YANG UNIK TERGNTUNG NILAI KEUTAMAAN YANG DIRUJUK
MENUJU PERDA TANAH ULAYAT?
HARUS DIBENTUK PERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PENGUATAN KMHA SECARA UTUH: STRUKTUR KMHA; TANAH ULAYAT; DAN HUKUM ADAT.
PERDA KMHA MENJADI DASAR BAGI PEMBENTUKAN PERDA RENCANA TATA RUANG DAN TATA WILAYAH;
LANGKAH STRATEGISNYA REKONSTRUKSI KMHA DILAKUKAN PADA LEVEL NASIONAL, KABUPATEN/KOTA, DAN DESA; LEVEL NASIONAL:
AMANDEMEN UU NO.30/1999 UNTUK MEMBERI
RUANG HUKUM ADAT BAGI PENYELESAIN SENGKETA DI LUAR PNGADILAN; HARUS ADA PERINTAH BAGI KABUPATEN/KOTA MEMBENTUK PERDA KMHA;
LEVEL KABUPATEN/KOTA: IDENTIFIKASI STRUKTUR KMHA; PEMETAAN BATAS TANAH ULAYAT; IDENTIFIKASI DAN PENUANGAN HUKUM ADAT
KE DALAM BENTUK TERTULIS; FASILITASI PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KMHA;
LEVEL DESA: PELAKSANAN LEBIH TEKNIS DARI PERDA
KMHA.
TUHAN MEMBERKATI
