(Saksi P dihadirkan ke persidangan)

Selasa, 11 Oktober 2011

Saksi #14: Purwanto

Hakim Ketua

: Saksi berikut Purwanto ya?

PU

: Iya Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Biar nyambung dengan yang tadi.

PU

: Saksi Purwanto. (Saksi P dihadirkan ke persidangan)

Hakim Ketua

: Saudara saksi, saudara tadi sudah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Itu artinya, saudara harus memberikan keterangan yang benar, sesuai dengan apa yang saudara ketahui, saudara alami, saudara lihat sendiri, saudara dengar sendiri, ya. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik KPK?

Saksi (P)

: Pernah.

Hakim Ketua

: Pernah. Sebelum saudara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, ya, apakah saudara membacanya terlebih dahulu?

Saksi (P)

: Membaca pak.

Hakim Ketua

: Benar keterangan saudara itu?

Saksi (P)

: Betul.

Hakim Ketua

: Tidak ada yang berubah?

Saksi (P)

: Sementara belum.

Hakim Ketua

: Belum ya. Coba, apa yang saudara ketahui mengenai CIS RISI ini?

Saksi (P)

: Hmm- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Jabatan saudara ketika itu adalah sekretaris Dewan Komisaris ya?

Saksi (P)

: Betul pak.

Hakim Ketua

: Dari tahun berapa?

Saksi (P)

: Tahun 1999.

Hakim Ketua

: Sampai dengan?

Saksi (P)

: Sampai tahun awal 2004.

MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 11 Oktober 2011

Hakim Ketua

: Awal 2004. Nah, coba saudara ceritakan apa yang saudara ketahui mengenai CIS RISI ini.

Saksi (P)

: Saya mengetahui CIS RISI pertama kali pada saat diminta mendampingi pak Sofyan Djalil, menerima pak Eddie Widiono- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Dimana?

Saksi (P)

: Di kantor Dekom, kantornya pak Sofyan. Yang pada saat itu pak Eddie menjelaskan mengenai rencana PLN untuk melakukan Roll-Out CIS RISI.

Hakim Ketua

: Terus?

Saksi (P)

: Pada saat itu pak Sofyan menjelaskan, ya kalau memang ada rencana, disampaikan saja secara formal kepada Dekom, untuk dipelajari Dekom.

Hakim Ketua

: Terus?

Saksi (P)

: Itu yang pertama. Kemudian, tanggal-, beberapa hari setelah itu, memang Dekom menerima surat dari Direksi, mengenai usulan CIS RISI tadi. Kemudian beberapa kali dipelajari di Dekom, dan sebelum Dekom mengeluarkan jawaban pada bulan September kalau tidak salah, 22 Agustus itu, saya bersama staf-staf di Dekom mengonsep surat jawaban.

Hakim Ketua

: Surat yang dikirim oleh Direksi, itu surat mengenai apa?

Saksi (P)

: Surat (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Usulan untuk itu ya?

Saksi (P)

: Iya, usulan mengenai Roll-Out CIS RISI, dengan menunjuk langsung Netway Utama (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Dalam surat tersebut sudah disebutkan untuk menunjuk langsung itu ya?

Saksi (P)

: Sudah, sudah.

Hakim Ketua

: Sudah, terus apa jawaban dari pihak Dekom?

Saksi (P)

: Jawaban dari pihak Dekom pada saat itu, Dekom belum bisa memberikan persetujuan, karena ada beberapa hal yang masih belum jelas, sehingga Dewan Komisaris (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Ada beberapa hal yang masih belum jelas?

Saksi (P)

: Ya.

Hakim Ketua

: Itu apa?


Saksi (P)

: Yang pertama, di dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa PLN, itu ‘kan ada ketentuan-ketentuan pengadaan. kalau pelelangan harus seperti apa, kalau penunjukan langsung seperti apa. Menurut Dekom, kriteria itu belum dipenuhi.

Hakim Ketua

: Yang mana yang belum terpenuhi?

Saksi (P)

: Pertama, dari informasi yang kami peroleh pada saat itu, yang mengembangkan (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Informasi yang saudara maksud dari apa?

Saksi (P)

: mengenai CIS RISI.

Hakim Ketua

: Ya, informasi dari siapa? Apakah surat yang dikirim oleh Direksi? (dipotong oleh Saksi P)

Saksi (P)

: Ya, setelah kami menerima surat dari Direksi, kami mencoba mempelajari itu (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Jadi keterangan saudara berkaitan dengan surat itu ya?

Saksi (P)

: Ya.

Hakim Ketua

: Ya, terus?

Saksi (P)

: Nah di dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa PLN itu,untuk penunjukan langsung antara lain, apabila sifatnya mendesak. Kemudian apabila sifatnya spesifik, artinya hanya satu orang yang bisa melaksanakan. Terus kalau merupakan pekerjaan lanjutan. Kami, dari data yang kami pelajari, kami tidak mengenal Netway, gitu loh. Yang kami kenal adalah Politeknik.

Hakim Ketua

: ITB.

Saksi (P)

: Politeknik ITB.

Hakim Ketua

: Saudara mengenal Politeknik ITB itu bagaimana? Kaitannya dengan PLN apa?

Saksi (P)

: Politeknik ITB, sudah pernah membikin kontrak dengan PLN, dalam hal ini PLN DKI Jaya.

Hakim Ketua

: Menyangkut?

Saksi (P)

: Untuk mengembangkan CIS RISI tadi. Sehingga pada saat itu, Dewan Komisaris tidak bisa memberikan..belum bisa memberikan persetujuan, karena menurut pendapat Dewan Komisaris, mestinya kalau misalkan penunjukan langsung, yang berhak itu kan Netway, eh maaf, Poli Teknik ITB. Gitu pak.


Hakim Ketua

: Apakah saudara pernah mengetahui, adanya hubungan kerja sama antara Politeknik ITB dengan Netway?

Saksi (P)

: Tidak mengetahui pak.

Hakim Ketua

: Tidak. Nah terus?

Saksi (P)

: Karena dari kontrak antara DKI dengan Politeknik ITB, kami tidak melihat adanya apa, keterlibatan Netway Utama di situ.

Hakim Ketua

: Itu yang merupakan masih belum bisa di-(dipotong oleh Saksi P)

Saksi (P)

: Ya.

Hakim Ketua

: Nah terus apa lagi?

Saksi (P)

: Setelah itu ada beberapa kali surat menyurat, dan beberapa kali pertemuan, sampai yang terakhir itu ada pertemuan terbatas antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Hakim Ketua

: Itu kapan?

Saksi (P)

: Kalau tidak salah November pak. November- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Tahun?

Saksi (P)

: November 2001. Saya tidak hadir pada saat itu, tapi setelah itu, beberapa hari kemudian, saya ditunjukkan pak Sofyan mengenai catatan rapatnya. Ya saya pikir catatan rapatnya seperti itu. Saya setelah itu tidak mendengar lagi kabar mengenai itu mau diapakan, gitu pak.

Hakim Ketua

: Yang saudara ditunjukan oleh saudara Sofyan Djalil kepada saudara itu apa? Notulen rapat?

Saksi (P)

: Notulen rapat.

Hakim Ketua

: Apa kesimpulannya di situ, hasil rapat tersebut?

Saksi (P)

: Di situ kalau tidak salah, Dewan Komisaris, seperti halnya dari awal, itu mendukung proyek Roll-Out CIS RISI. Tetapi untuk persetujuan mengenai penunjukan langsung dan harganya, sepertinya Dewan Komisaris dalam rapat itu juga belum siap, artinya masih minta beberapa hal diklarifikasi oleh Direksi.

Hakim Ketua

: Gitu ya. Itu yang tahun 2001 ya?

Saksi (P)

: 2001.

Hakim Ketua

: Terus setelah itu apa lagi yang terjadi?


Saksi (P)

: Setelah itu, sekitar Maret 2002, Dewan Komisaris pak Endro Utomo dan pak Sofyan Djalil cs, berganti dengan Dewan Komisaris yang baru pak. Setelah itu, dari catatan yang ada, untuk sementara CIS RISI di, apa, (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Ini sudah Dewan Komisaris yang baru ya?

Saksi (P)

: Yang baru, iya. Tahun 2002. Pada saat itu, kalau tidak salah dalam suatu rapat, karena ada beberapa apa itu, hal yang baru, yaitu adanya CIS IBP. CIS IBP itu CIS International Best Practice, maka pada saat itu Dewan Komisaris yang baru minta kepada Direksi agar masalah CIS RISI ini dikaji kembali. Setelah itu tidak ada pembicaraan sampai satu setengah tahun pak, kira-kira.

Hakim Ketua

: Terus?

Saksi (P)

: Kemudian pada 2003, terjadi pergantian lagi, Dewan Komisaris, dalam hal ini (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Dewan Komisaris yang ke berapa? Setelah era dari pak Sofyan Djalil? Apakah juga memberikan suatu persetujuan atau tidak terhadap CIS RISI ini?

Saksi (P)

: Sama sekali tidak pak.

Hakim Ketua

: Tidak.

Saksi (P)

: Diminta sementara untuk dihentikan, untuk di kaji ulang.

Hakim Ketua

: Di kaji ulang.

Saksi (P)

: Iya.

Hakim Ketua

: Ini yang kedua juga ya? Dikaji ulang ya?

Saksi (P)

: Betul.

Hakim Ketua

: Terus, ada pergantian lagi?

Saksi (P)

: Ada pergantian lagi.

Hakim Ketua

: Tahun 2002?

Saksi (P)

: 2003 kalau tidak salah. Bulan September 2003 pak. 2003, tapi tidak seluruh Dewan Komisaris, Komisaris Utama berganti dari pak Dr. Andung (almarhum), kemudian kalau tidak salah bulan Oktober Dewan Komisaris menerima usulan kembali.

Hakim Ketua

: Dari, Direksi?


Saksi (P)

: Dari Direksi, mengenai Roll-Out CIS RISI ini, tapi dibanding dengan tahun 2001, sudah agak berbeda. Kalau 2001 itu masa kontraknya 5 tahun, untuk yang 2003 ini 2 tahun pak. Nah kemudian dibicarakan 2-3 kali, kalau tidak salah, juga ada (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Antara Dewan (dipotong oleh Saksi P)

Saksi (P)

: Antara Dewan Komisaris dengan Direksi, dan juga ada korespondensi. Kemudian yang terakhir, Dewan Komisaris mengeluarkan surat, maaf saya ulangi, ini pak yang pada saat mengajukan kembali itu, dilengkapi dengan kajian hukum. Kajian hukum dari Remy & Darus, yang menyatakan bahwa penunjukan langsung kepada Netway Utama ini sah secara hukum. Pada saat itu, dalam beberapa kali pertemuan Dewan Komisaris tidak mempersoalkan masalah penunjukkan langsungnya lagi, karena- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Pembuktian tidak mempersoalkan masalah penunjukan langsungnya ini bagaimana? Apakah itu disetujui, atau bagiamana?

Saksi (P)

: Iya, tersirat begitu pak. Karena- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Tersirat?

Saksi (P)

: Iya, karena pada waktu awal-awal dulu ‘kan Dewan Komisaris minta agar Direksi bisa memberikan semacam kajian hukum, untuk menyatakan bahwa penunjukan langsung kepada Netway Utama ini bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga pada saat sudah ada kajian hukum dari Remy & Darus, Dewan Komisaris tidak dalam posisi untuk bisa menyatakan.. apa itu.. kajian ini benar atau salah, tetapi karena sudah ada yang bertanggung jawab, sehingga masih tinggal satu hal yang masih dipersoalkan, adalah harga. Karena di dalam pengadaan ini ‘kan ada aspek legal dan ada aspek harga gitu. Pada saat itu, Dewan Komisaris dari segi harga masih belum bisa menyepakati.

Hakim Ketua

: Harga yang diingingkan dari Dewan, Direksi berapa?

Saksi (P)

: Untuk usulan yang kedua ini, saya lupa persis angkanya, mungkin sekitar 150-an gitu.

Hakim Ketua

: 150 Milyar?

Saksi (P)

: Iya.

Hakim Ketua

: Untuk dua tahun ini ya?

Saksi (P)

: Untuk dua tahun.

Hakim Ketua

: Terus?


Saksi (P)

: Kemudian setelah keluar persetujuan prinsip dari Dewan Komisaris, dengan catatan agar masalah harga ini masih dikaji, dicari yang paling menguntungkan perusahaan. Pengertian Dewan Komisaris, kalau misalkan nanti Direksi membawa rekomendasi Dewan Komisaris ini kepada RUPS, kalau misalkan kemudian RUPS mengabaikan catatan Dewan Komisaris, ya Dewan Komisaris mempersilahkan kepada Direksi untuk itu.

Hakim Ketua

: Maksudnya?

Saksi P

: Jadi dalam pemahaman Dewan Komisaris mengenai aturan yang ada, untuk kontrak multi years ini, ini tidak cukup persetujuan dari Dewan Komisaris, tapi harus ke -

Hakim Ketua

: RUPS?

Saksi (P)

: Ke RUPS.

Hakim Ketua

: Ini dasarnya dari mana? Apa di Anggaran Dasar di atur seperti itu?

Saksi (P)

: Kalau tidak salah demikian pak, di Anggaran Dasar.

Hakim Ketua

: Di Anggaran Dasar di atur seperti itu.

Saksi (P)

: Ya.

Hakim Ketua

: Oh. Terus?

Saksi (P)

: Jadi di Anggaran Dasar itu ada klausul bahwa, ada tindakan-tindakan Direksi yang baru boleh dilaksanakan, apabila sudah mendapat persetujuan-

Hakim Ketua

: RUPS?

Saksi (P)

:

Hakim Ketua

: Sebentar, sebentar. RUPS atau Dewan Komisaris?

Saksi (P)

: Ya. Kadang-kadang ada yang harus cukup ke Dewan Komisaris, tapi untuk yang multi years begini harus ke RUPS.

Hakim Ketua

: Terus bagaimana? Ada tidak RUPS menyetujui perihal ini?

Saksi (P)

: Eh- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Yang harus disetujui RUPS ini adalah penunjukan langsungnya, atau proyek bisnis ini?

Saksi (P)

: Jadi pemahaman kami pak, setiap kegiatan PLN, itu harus ada di dalam Rencana Kerja dan Anggaran PLN, RKAP. Tetapi, untuk kegiatan-

RUPS atau Dewan Komisaris, tergantung- (dipotong oleh Hakim Ketua)


kegiatan tertentu, misalkan multi years, kemudian jual beli listrik, kemudian perusahaan patungan gitu, itu baru boleh dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan. Kontraknya baru boleh dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan RUPS. Hakim Ketua

: Hmm gitu ya.

Saksi (P)

: Ya.

Hakim Ketua

: Terus terhadap CIS RISI ini, RUPS ada tidak persetujuaannya?

Saksi (P)

: Kami tidak melihat pak itu.

Hakim Ketua

: Tidak melihat.

Saksi (P)

: Ya. Yang ada di dalam anggaran, ada.

Hakim Ketua

: Di dalam anggaran ada?

Saksi (P)

: Ada.

Hakim Ketua

: Nah ini gimana ini? Di dalam anggaran ada, tapi tanpa RUPS, gimana nih?

Saksi (P)

: Bukan, jadi, seperti tadi saya sampaikan, bahwa setiap kegiatan di PLN, itu harus ada di dalam Rencana Kerja dan Anggaran PLN. Tapi pelaksanaannya, itu yang kemudian di atur lebih lanjut. Ada yang bisa langsung dilaksanakan Direksi, (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Lalu terhadap CIS RISI ini memang sudah dianggarkan ya?

Saksi (P)

: Di anggarkan. Sejak tahun 2002, kalau tidak salah sudah di anggarkan.

Hakim Ketua

: Yang menurut saudara tadi, apakah ini mendapat persetujuan RUPS atau tidak, itu yang saudara tidak tahu ya?

Saksi (P)

: Tidak.

Hakim Ketua

: Apa tidak melihat? Tidak melihat apa tidak tahu? Bagaimana pengertiannya ini?

Saksi (P)

: Ya, saya tidak melihat pak.

Hakim Ketua

: Tidak melihat.

Saksi (P)

: Tidak melihat.

Hakim Ketua

: Seingatannya, ada tidak persetujuan RUPS ini? Tahu tidak saudara?

Saksi (P)

: Tidak tahu pak.


Hakim Ketua

: Tidak tahu. Terus? Sampai dengan tahun 2004?

Saksi (P)

: Setelah Dewan Komisaris yang terakhir tadi, tanggal 21 November, kalau tidak salah, mengeluarkan izin prinsip tadi, kami tidak mengikuti lagi pak.

Hakim Ketua

: Gimana, gimana, gimana?

Saksi (P)

: Setelah keluar surat persetujuan izin prinsip tadi dari Direksi, eh dari Dewan Komisaris,

Hakim Ketua

: Apa? Gimana tu? Izin prinsip itu apa maksudnya?

Saksi (P)

: Ya karena tadi, mengenai penunjukan langsung ‘kan sudah di justifikasi oleh lembaga hukum pak ya, sehingga Dewan Komisaris dalam hal ini, aspek legal penunjukan langsungnya tidak mempersoalkan lagi. Tapi dari aspek harga, Dewan Komisaris masih belum bisa menyetujui.

Hakim Ketua

: Terus senyatanya saudara mengetahui tidak, ini dilaksanakan tidak, CIS RISI ini?

Saksi (P)

: Setelah itu, kami kurang mengikuti pak.

Hakim Ketua

: Jadi tidak tahu apakah dilaksanakan apa tidak? Tidak pernah mendengar pula?

Saksi (P)

:

Hakim Ketua

: Apa yang saudara maksud dengan pemahaman saudara ini gimana? Dasar pemahaman saudara apa?

Saksi (P)

: Iya dari segi peraturan tadi pak. Jadi dari segi peraturan, menurut pemahaman kami, untuk kontrak semacam ini, harus mendapat persetujuan RUPS sebelum Direksi- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Iya, iya. Yang menurut saudara tadi, RUPS ini, saudara tidak pernah tahu, tidak pernah lihat, ada atau tidaknya. Gitu kan?

Saksi (P)

: Betul.

Hakim Ketua

: Nah, saya tanya sekarang, senyatanya, dalam kenyataannya, CIS RISI ini dilaksanakan tidak oleh Direksi?

Saksi (P)

: Ya, kami mendengar dilaksanakan.

Hakim Ketua

: Dilaksanakan. Siapa yang me- ini, Netway yang ini?

Saksi (P)

: Iya, demikian.

Iya. Menurut pemahaman kami, setelah itu Dewan Komisaris, eh maaf, Direksi akan memproses lebih lanjut ke RUPS untuk minta persetujuan,


Hakim Anggota : Saudara saksi ya, saudara katakan tadi bahwa ini terjadi surat-menyurat ya. Saksi (P)

: Ya.

Hakim Anggota : Antara Direksi dengan Dekom ya? Saksi (P)

: Ya.

Hakim Anggota : Terakhir yang saudara katakan tadi, izin prinsip yang diberikan Dewan Komisaris itu, surat dari Dekom No. 19/2003, tanggal 21 November 2003, betul itu? Saksi (P)

: Ya.

Hakim Anggota : Yang ditanda tangani oleh Andung Nitimihardja, ya. Saksi (P)

: Iya pak.

Hakim Anggota : Apa isi izin prinsipnya pada waktu itu? Yang pada pokoknya. Saksi (P)

: Seperti tadi saya sampaikan kepada bapak, ‘kan ada proposal masuk kembali pada sekitar Oktober 2003, kemudian kalau tidak salah ada 2 kali pertemuan, antara Direksi dengan Dekom. Kemudian di dalam pertemuan itu, seperti tadi saya sampaikan, tersirat Dewan Komisaris sudah tidak mempersoalkan lagi mengenai penunjukan langsungnya, karena sudah ada kajian hukum dari Remy & Darus, hanya memberi komentar mengenai masalah harga. Kemudian dalam surat tersebut, yang dikeluarkan oleh Dekom, di tanda tangan oleh pak alm. Andung, itu intinya memberikan-, apa itu, (dipotong oleh Hakim Anggota)

Hakim Anggota : Bagaimana ini? Memberikan apa maksudnya? Ini kan izin ya? Saksi (P)

: Iya.

Hakim Anggota : Direksi minta izin. Saksi (P)

: Betul.

Hakim Anggota : Kemudian izin itu diberikan oleh Dewan Komisaris. Saksi (P)

: Iya.

Hakim Anggota : Yang ditanda tangani (dipotong oleh Saksi P) Saksi (P)

: Iya, tapi belum penuh, karena (dipotong oleh Hakim Anggota)

Hakim Anggota : Belum penuh? Saksi (P)

: Ya.


Hakim Anggota : Nah, belum penuhnya ini dimana? Saksi (P)

: Karena masalah harga masih menjadi masalah.

Hakim Anggota : Masalah harga. Saksi (P)

: Masalah harga.

Hakim Anggota : Bagaimana kalau misalnya izin diberikan, tapi belum penuh? Ada suratnya itu nanti? No. 19 ada? Saksi (P)

: Ada.

Hakim Anggota : Semua Komisaris waktu itu menandatangani? Saksi (P)

: Yang tanda tangan hanya Komut pak.

Hakim Anggota : Hanya Komut? Saksi (P)

: Ya.

Hakim Anggota : Oh hanya Komut, ya. Saksi (P)

: Selalu hanya Komut.

Hakim Anggota : Hanya Komut. Saksi (P)

: Ya.

Hakim Anggota : Tapi ini dirapatkan dulu? Yang saudara tahu? Saksi (P)

: Ya, sebelumnya ‘kan ada rapat 2 kali.

Hakim Anggota : Yang rapat 2 kali itu ya. Baik. Kemudian satu, saudara katakan ini tersirat ya? Saksi (P)

: Ya.

Hakim Anggota : Izin penunjukan langsung itu tersirat. Saksi (P)

: Iya.

Hakim Anggota : Berbentuk apa itu? Berbentuk apa yang menurut saudara tersirat itu tadi? Berbentuk surat, atau dalam- (dipotong oleh Saksi P) Saksi (P)

: Ya dalam surat. Dalam surat yang- (dipotong oleh Hakim Anggota)

Hakim Anggota : Surat nomor berapa yang saudara tahu? Saksi (P)

: Yang 21 November tadi pak ya.

Hakim Anggota : Surat 21 November.


Saksi (P)

: Ya.

Hakim Anggota : Apakah di sana secara tegas dikatakan bahwa, Dewan Komisaris tidak berkeberatan dengan penunjukan langsung terhadap PT. Netway? Ada di sana disebutkan? Saksi (P)

: Kalau tidak salah bunyinya tidak demikian.

Hakim Anggota : Tidak demikian? Saksi (P)

: Iya, tidak demikian pak.

Hakim Anggota : Apa kira-kira yang-, menurut saudara itu tersirat, yang begini-begini kan harus tegas loh mestinya. Saksi (P)

: Dewan Komisaris pada prinsipnya dapat mendukung Roll-Out CIS RISI, begitu ‘kan.

Hakim Anggota : Oh dapat mendukung CIS RISI. Saksi (P)

: Iya. Dalam hal harga, masih ada catatan.

Hakim Anggota : Artinya, waktu itu tidak ditulis lagi dalam hal penunjukan langsung, tidak ditulis lagi begitu? Saksi (P)

: Tidak ditulis lagi.

Hakim Anggota : Hanya dalam hal harga, begitu? Saksi (P)

: Soal harga.

Hakim Anggota : Ini pada zaman Komutnya siapa ini? Saksi (P)

: Pak Andung.

Hakim Anggota : Andung? Saksi (P)

: Iya.

Hakim Anggota : Ini sudah, ini yang meninggal itu ya? Saksi (P)

: Iya pak.

Hakim Anggota : Iya, cukup. Hakim Ketua

: Silahkan Penuntut Umum.

PU

: Terima kasih Yang Mulia. Izin bertanya. Saudara saksi ya, ini penegasan dari pada BAP saksi tanggal 10 Mei 2011, nomor 83 ya. Ini saudara menjelaskan ya, “surat dari Komisaris Utama kepada Direksi PT. PLN (Persero) No. 19.Pst tanggal 21 November 2003, perihal CIS RISI


tersebut belum merupakan pendapat Dekom PLN yang berisikan, menyetujui usulan Direksi PLN untuk langsung membuat kontrak dengan PT. Netway Utama, dalam pekerjaan Roll-Out CIS RISI di PLN Disjaya dan Tangerang, karena Dekom PLN masih memberikan catatan, sebagaimana tercantum dalam surat tersebut, yang harus ditindaklanjuti terlebih dahulu oleh Direksi PLN, untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada Dekom PLN. Apabila dikatakan Dekom PLN telah menyetujui usulan Direksi PLN, maka Dekom PLN tidak lagi memberikan catatan atau permintaan penjelasan dari Direksi PLN kembali, dan juga apabila usulan Direksi PLN tersebut telah disetujui oleh Dekom, maka Dekom PLN juga mengingatkan kembali akan wewenang Direksi dalam kaitannya dengan pekerjaan yang bersifat multi years, maka Direksi PLN harus memperoleh persetujuan terlebih dulu dari RUPS”. Benar ya keterangan ini? Saksi (P)

: Benar.

PU

: Baik. Kemudian juga dalam BAP saksi tanggal 10 Mei 2011 nomor 86 juga menerangkan, “sepengetahuan saya, selama saya menjabat sebagai sekretaris Dekom PLN, Dekom PLN tidak pernah membuat dan mengirimkan pendapatnya kepada RUPS, terkait persetujuan penunjukan langsung pada PT. Netway Utama, dalam pekerjaan outsourcing Roll-Out CIS RISI di PLN Disjaya dan Tangerang”. Benar ya?

Saksi (P)

: Benar.

PU

: Baik. Saudara saksi ya, tadi ada pertemuan saksi dengan terdakwa, ketika terdakwa mengunjungi atau menemui Sofyan Djalil ya, pada tanggal 10 Agustus ya.

Saksi (P)

: Iya.

PU

: Kemudian dari Dekom sendiri mengatakan bahwa, permintaan ini, yaitu permintaan penunjukan PT. Netway tadi, agar dilakukan secara tertulis ya.

Saksi (P)

: Ya.

PU

: Akhirnya-, saksi ingat kapan diajukan pengajuan tertulis oleh Terdakwa kepada Dekom?

Saksi (P)

: Dalam bulan Agustus juga pak. Dalam bulan Agustus.

PU

: Di dalam bulan?

Saksi (P)

: Agustus.


PU

: Agustus ya. Kemudian dari-, saksi ingat isi, apa ini, ini saya bacakan ya. “sebagai..” ini surat dari Terdakwa kepada Dekom no. 2117 ya, tanggal 14 Agustus 2001, yang intinya antara lain bahwa, “sebagai tindak lanjut surat GM PLN Distribusi Jaya, 31 Mei 2001, rapat Direksi”. Jadi di sini Terdakwa mengatakan ada rapat Direksi. “memutuskan untuk mengijinkan Disjaya untuk melanjutkan OSCO, dengan ketentuan sebagai berikut: implementasi outsourcing di batasi pada lingkup rencana induk sistem informasi RISI, tidak termasuk industrial bestpractice. Proses penunjukan langsung PT. Netway Utama sebagai partner dalam KSO, telah didasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku”, ya. Benar ya ini suratnya?

Saksi (P)

: Ya.

PU

: Kemudian atas surat ini, apakah dari Dekom sendiri ada membalas?

Saksi (P)

: Ya.

PU

: Apa balasannya? Apa intinya kira-kira surat tersebut?

Saksi (P)

: Ya intinya dari surat Direksi, atau proposal yang disampaikan kepada Dewan Komisaris tersebut, Dewan Komisaris belum bisa menjustifikasi mengenai setuju atau tidak setuju, karena masih banyak hal yang belum diklarifikasi pak. Masih perlu klarifikasi. Pertama, mengenai penunjukan langsung itu sendiri, dari pemahaman Dewan Komisaris, belum bisa memenuhi kriteria yang ditetapkan di dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa PLN. Kemudian, dari segi harga juga kami masih sulit untuk menjustifikasi, bahwa nilai tersebut memang harga yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada saat itu, lingkup pekerjaan selama 5 tahun, dan kalau tidak salah nilainya sekitar 700 Milyar.

PU

: Baik. Kemudian atas (dipotong oleh Saksi P)

Saksi (P)

: Sehingga Dewan Komisaris masih meminta kepada Direksi, untuk melengkapi beberapa hal, agar Dewan Komisaris bisa melakukan kajian lebih lanjut, apakah proposal tersebut bisa disetujui atau tidak.

PU

: Atas pendapat daripada Dekom, secara tertulis, apakah Terdakwa juga ada membuat balasan kembali?

Saksi (P)

: Ya, ada.

PU

: Bisa saksi ceritakan, apa yang dikemukakan Terdakwa?

Saksi (P)

: Ya intinya kalau tidak salah, dalam balasan Direksi kepada Dewan Komisaris, mencoba menjelaskan lebih lanjut alasan-alasan mengenai penunjukan langsung, dan mengenai masalah harga, yang pada saat itu kalau tidak salah me-refer ke harga sistem informasi yang ada di


perbankan pak. Dengan demikian Direksi menyatakan bahwa, harga yang diusulkan tersebut, sebetulnya sudah dinilai cukup wajar. PU

: Baik. Itu tadi tertuang di dalam surat no. 2360, saksi ingat? Tanggal 11 September 2001?

Saksi (P)

: Ya.

PU

: Baik. Kemudian, tugas saksi selaku Sekdekom, berarti ikut ini ya, secara administratif ikut apa- (dipotong oleh Saksi P)

Saksi (P)

: Ya, kami membantu Dekom, di dalam mempelajari hal-hal yang semacam tadi pak. Memberikan masukan, tapi sekretaris Dekom tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk detail menyatakan setuju atau tidak setuju.

PU

: Tidak mempunyai hak suara ya.

Saksi (P)

: Tidak mempunyai hak suara.

PU

: Tapi di dalam persuratan, ini saksi sebutkan ya, tugas pokok saksi untuk membantu kesekretariatan Dewan Komisaris mengenai hal persuratan dan administrasi.

Saksi (P)

: Ya.

PU

: Baik. Apakah saksi pernah mengkonsep surat, atau menulis surat, hasil daripada rapat Direksi no. 123 tanggal 28 September 2001?

Saksi (P)

: Maaf lupa.

PU

: Ya, baik ya. Saya bacakan isinya ya.

Saksi (P)

: Ya.

PU

: Ini isinya, jadi ada surat no. 123 tanggal 28 September 2001, yang ditanda tangani oleh pak Sofyan Djalil, ya.

Saksi (P)

: Ya.

PU

: Isinya saya langsung ke poin 5 ya.

Saksi (P)

: Iya.

PU

: “Kebijakan penunjukan langsung yang diusulkan Direksi dengan pertimbangan kebutuhan sangat mendesak, merupakan pekerjaan lanjutan, dan pekerjaan bersifat spesifik”.

Saksi (P)

: Ya.


PU

: “Menunjuk SK Direksi 038, definisi pekerjaan mendesak adalah, pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Berhubung karena terjadi bencana, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat mengancam jiwa manusia, dan menghindarkan kerugian PLN yang lebih besar. Hal ini membuktikan bahwa rencana Roll-Out CIS RISI tidak memenuhi syarat sebagai pekerjaan yang mendesak. Sedangkan pertimbangan bahwa KSO ini merupakan pekerjaan lanjutan, dan pada kenyataannya tidaklah demikian, karena peran PT. Netway Utama saat ini sangat berbeda dengan peran dalam rencana KSO. Penjelasan Direksi bahwa pekerjaan ini merupakan pekerjaan spesifik, dalam pengertian bahwa hanya PT. Netway Utama yang dapat melaksanakan pekerjaan ini, menurut hemat Dewan Komisaris kurang kuat, karena pada kenyataannya, UP Bandung Timur juga mengerjakan pekerjaan yang serupa. Di samping itu, menurut informasi dari pihak yang kompeten, bahwa program yang serupa dan sudah proven, juga mudah diperoleh di pasar. Sehingga CIS bukan merupakan produk yang spesifik.” Kemudian item 6, “mengingat pekerjaan biaya yang diperlukan produk Roll-Out CIS RISI dengan pola OSCO ini demikian besar, dan alasan penunjukan langsung yang sangat lemah, dan sulit dipertanggungjawabkan, maka Dewan Komisaris sependapat bahwa program Roll-Out CIS RISI di Disjaya sebaiknya dilaksanakan dengan pola non-OSCO, sedangkan untuk jasa konsultan dapat menunjuk Politeknik ITB, sebagaimana kontrak sebelumya.” Kemudian “akhirnya perlu diingatkan bahwa sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PLN Pasal 11 butir 9e, Direksi baru dapat melaksanakan kontrak OSCO yang melebihi 1 tahun, bilamana telah memperoleh persetujuan dari RUPS. Setelah mendengarkan pendapat dan saran dari Dewan Komisaris, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku demikian”. Benar itu?

Saksi (P)

: Ya.

PU

: Bisa saksi terangkan tidak, kenapa sampai surat ini keluar?

Saksi (P)

: Jadi, ya artinya di dalam proses pengajuan usulan mengenai Roll-Out CIS RISI ini ‘kan Dewan Komisaris belum bisa menjustifikasi setuju atau tidak setuju, tapi beberapa klarifikasi harus dilakukan oleh Direksi. Kemudian Direksi memberikan klarifikasi dengan surat yang tadi sebelumnya pak. Juga Dewan Komisaris merasa masih belum dalam posisi untuk bisa menyetujui. Kalau kami tangkap, inti perbedaannya adalah, Dewan Komisaris, dari data-data yang dikumpulkan, itu menganggap ada cara lain yang bisa lebih hemat. Yaitu, maka di situ ada istilah non-OSCO, dan OSCO. Non-Outsourcing dan Outsourcing. Dari data-data yang diterima oleh Dewan Komisaris, dari beberapa cabang di PLN, yang juga mengembangkan CIS sejenis, itu biayanya bisa lebih


hemat kalau dilakukan dengan cara non-outsourcing. Tetapi yang di usulkan Direksi, adalah cara outsourcing, yang menurut Dewan Komisaris kemudian menyebabkan harga berbeda cukup tinggi. Itu yang kemudian menyebabkan Dewan Komisaris belum bisa memberikan persetujuan, dalam arti Dewan Komisaris berbeda pendapat dengan Direksi. Bukan dalam arti Dewan Komisaris benar, Direksi salah pak, tapi Dewan Komisaris mempunyai pendapat, ada cara lain yang bisa lebih murah bisa ditempuh, gitu. Hakim Ketua

: Masih ada?

PU

: Dilanjutkan, Yang Mulia.

PU

: Saudara saksi, saksi ada pernah membuat analisa terhadap usulan penunjukan langsung pada PT. Netway, ya?

Saksi (P)

: Ya.

PU

: Untuk bahan rapat, dalam Dekom tanggal 18 Agustus 2001. Pertanyaan saya, apakah ada permintaan dalam pembuatan analisa ini?

Saksi (P)

: Jadi kewajiban atau tugas sekretariat Dekom, pada saat, setiap saat akan ada rapat intern Dewan Komisaris, kami menyiapkan agendanya, kemudian menyiapkan bahan-bahannya, kemudian bilamana perlu memberikan masukan. Dan analisa yang dibuat oleh sekretariat Dekom tersebut, termasuk salah satu yang kami kategorikan sebagai masukan kepada Dewan Komisaris, untuk digunakan di dalam pembahasan di sidang.

PU

: Masukan ini dasarnya berarti saudara melihat dari ketentuan, peraturan, dan bahan-bahan lain, begitu ya?

Saksi (P)

: Ya.

PU

: Di sini, analisa saudara, sebagaimana BAP nomor 50, ya, yang intinya ada 3, bahwa no.1 yang mampu mengembangkan CIS tidak hanya 1 perusahaan. Kemudian yang no. 2, sesuai prosedur pengadaan di PLN, prosedur pengadaan langsung dapat dilakukan bilamana: keadaan darurat sehingga waktu sangat mendesak, barang atau jasa yang sifatnya spesifik, dan pekerjaan lanjutan. Poin ketiga, CIS RISI sudah di anggap memuaskan dan ditetapkan untuk digunakan di seluruh PLN Disjaya maka perluasan di seluruh PLN tersebut dikategorikan pekerjaan lanjutan. Pada tahun 2003, tentang surat yang ditanda tangani oleh pak Andung Nitimihardja ya, yang pada pokoknya mendukung usulan kontrak pelaksanaan Roll-Out CIS RISI ke seluruh PLN UPD Jakarta Raya dan Tangerang, dengan beberapa persyaratan yang masih harus


dilakukan oleh Direksi. Pertanyaan saya, setelah ada surat ini, apakah kemudian ada di bahas dalam RUPS? Saksi (P)

: Seingat saya (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Tadi sudah dikatakan bahwa dia tidak pernah melihat, adanya RUPS.

PU

: Saudara tidak pernah melihat ya. Dan sepengetahuan saudara tidak ada permintaan kepada Dekom untuk memberi penjelasan dalam RUPS. Itu penjelasan saudara dalam BAP ya.

Hakim Ketua

: Saudara saksi, itu yang disampaikan oleh Penuntut Umum tadi itu kan analisa saudara.

Saksi (P)

: Iya pak.

Hakim Ketua

: Dasar dari pada analisis saudara ini apa?

Saksi P

: Ya, jadi kami mencoba- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Supaya kita, majelis, bisa menentukan analisa ini apakah dia merupakan bukti atau tidak. Ini makanya kami tanya, dasar saudara, ya.

Saksi (P)

: Dasar kami membuat analisa adalah, mengingat tugas kami sebagai staf, pada saat-, setiap saat ada sidang, kami menyusun agenda yang akan dibicarakan, dan melengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan.

Hakim Ketua

: Yang saudara sebutkan tadi, inilah pendapat dari pada Dewan Komisaris.

Saksi (P)

: Yang kami sampaikan tadi adalah, masukan dari- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Iya, kan masukan lalu menjadi pendapatnya, iya kan?

Saksi (P)

: Iya betul.

Hakim Ketua

: Sehingga saudara katakan tadi, ada perbedaan pendapat, lalu, antara usulan yang disampaikan oleh Direksi dengan Dewan Komisaris, yang ini?

Saksi (P)

: Ya.

Hakim Ketua

: Supaya jelas ini, posisi dari pada analisis saudara ini apa, supaya jelas gitu. Ya?

Saksi (P)

: Ya.

Hakim Ketua

: Ya, ada lagi dari Penuntut Umum apa?

PU

: Cukup majelis.


Hakim Ketua

: Cukup. Silahkan, saudara Penasehat Hukum, apa yang mau ditanyakan? Saya ingatkan kembali untuk tidak mengulang-ngulang, ya.

PH (MI)

: Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya coba mulai, tadi saudara saksi mengatakan bahwa, semua isi yang disebut dalam Berita Acara yang ditanda tangani saksi ini semuanya benar, ya. Saya ingin bandingkan Yang Mulia, ini pada BAP nomor 68, ya, yang kalau saya bandingkan dengan BAP Sofyan Djalil nomor 60.

Hakim Ketua

: Jangan dong pak.

PH (MI)

: Bukan, maksud saya, kesamaannya ini, ya, karena mereka diperiksa sama-sama, atau seperti apa gitu, Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Kualitas dari pada keterangan saksi satu dengan yang lain, biar majelis yang menilai.

PH (MI)

: Baik. Tetapi ini perlu kami sampaikan- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Iya.

PH (MI)

: Saksi ini Yang Mulia. Pertanyaan saya pak, apakah saksi ketika itu diperiksa bersama-sama dengan Sofyan Djalil?

Saksi (P)

: Tidak.

PH (MI)

: Pernah diperlihatkan hasil pemeriksaan Sofyan Djalil?

Saksi (P)

: Tidak pernah.

PH (MI)

: Pernah dicocokan hasil pemeriksaan ini?

Saksi (P)

: Tidak pernah.

PH (MI)

: Tapi Yang Mulia, perlu dipahami bahwa ini, titik koma pun sama.

Hakim Ketua

: Keberatan saudara kami catat. Panitera dicatat, keberatan daripada Penasehat Hukum.

PH (MI)

: Saya teruskan pertanyaan saya. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa, sebelum melakukan kajian, saudara-, sebelum RUPS, atau sebelum rapat Dewan Komisaris, saudara saksi melakukan kajian, ya. Kajian ini sesuai tidak dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang saudara lakukan? Tugas, sesuai dengan job deskripsi yang diberikan oleh Anggaran Dasar, atau oleh peraturan di Dewan Komisaris?

Saksi (P)

: Itu sebetulnya tidak ada di-, mengenai kesekretariatan Dewan Komisaris kan tidak diatur di dalam Anggaran Dasar. Tetapi di dalam (dipotong oleh PH MI)


PH (MI)

: Peraturan perusahaan?

Saksi (P)

: Peraturan perusahaan juga tidak ada. Hanya di dalam kebiasaan di Dewan Komisaris, setiap kali ada sidang-sidang, kami diminta untuk memberikan masukan.

PH (MI)

: Masukan. Oke. Ketika saudara saksi hendak memberikan masukan, saya lihat ada beberapa kali ini di dalam Berita Acara ini, termasuk di antaranya saksi menghubungi VVIP, VP-IT?

Saksi (P)

: VP-IT, ya.

PH (MI)

: Saudara Ashari?

Saksi (P)

: Kalau tidak salah iya.

PH (MI)

: Ketika itu, saudara saksi menghubungi VVIT ini, memang ada aturan yang mengatur bahwa ini bisa dilakukan, menghubungi langsung seperti itu?

Saksi (P)

: Sebetulnya (dipotong oleh PH MI)

PH (MI)

: Saya tidak tanya pendapat saudara saksi. Saya tanya, apakah ada aturan yang mengatur (dipotong oleh Saksi P)

Saksi (P)

: Tidak ada, tidak ada.

PH (MI)

: Tidak ada mengatur tentang itu.

Saksi (P)

: Tidak ada.

PH (MI)

: Apakah saudara saksi ketika itu memberitahukan terlebih dahulu persoalan ini kepada pihak Komisaris?

Saksi (P)

: Ya.

PH (MI)

: Kepada Dewan Komisaris atau kepada Direksi? (dipotong oleh Saksi P)

Saksi (P)

: Ya, pada saat itu, di dalam rapat intern Dewan Komisaris, karena proposal dari Direksi dinilai secara teknis masih belum lengkap, maka sekretariat Dewan Komisaris diminta untuk melakukan apa itu, eksplorasi, mencari informasi, mencari data, dan kami mencoba secara horizontal di level di bawah Direksi, kita mencoba mencari, mestinya proposal tadi ‘kan digodok juga oleh tim teknis.

PH (MI)

: Ya. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah ketika sesudah itu, saudara saksi berhubungan dengan VP-IT itu, itu dikonfirmasi kembali kepada Direksi atau tidak? Atau itu langsung menjadi pendapat dari Dewan Komisaris?


Saksi (P)

: Itu adalah, kalau tidak salah, langsung jadi pendapat Dewan Komisaris. Yang surat yang pertama dari Dewan Komisaris tadi.

PH (MI)

: Yang kedua?

Saksi (P)

: Bukan. Yang surat jawaban yang pertama dari Dewan Komisaris, kalau tidak salah, pada tanggal 29 Agustus pak.

PH (MI)

: Justru surat pertama itu tidak, hampir tidak ada masalah, saudara saksi. Justru surat kedua itulah yang menyatakan saudara saksi sudah membuat analisis, dengan membandingkan antara Bandung Timur dengan Jakarta.

Saksi (P)

: Ya, kalau itu memang aktivitas dari sekretariat Dekom. Dalam rangka memberikan masukan kepada Dewan Komisaris, kami melakukan kunjungan ke Bandung Timur, kami juga pernah melakukan kunjungan ke tempat lain, kalau tidak salah, ke Pinrang pada waktu itu, untuk melihat sistem informasi pelanggan yang dikembangkan di cabang tersebut.

PH (MI)

: Oke. Pertanyaan saya, apakah memang, ketika dibandingkan antara yang di Jakarta dengan yang di Bandung Timur itu, perbandingannya setiap item itu sama tidak yang dikerjakan?

Saksi (P)

: Kami tidak dalam posisi sebagai ahli IT. Tetapi, pada saat itu kami hanya menanyakan kepada pejabat di kedua cabang yang kami tinjau tersebut, apakah sistem informasi yang ada ini cukup memadai atau tidak. Mereka menyatakan, pada saat itu, cukup memadai.

PH (MI)

: Menyangkut harga, kan saudara saksi menyebut-, menyambung-, bicara juga di sini mengenai soal harga, membandingkan harga satuan yang di Bandung Timur yang, kalau saya tidak keliru, 800 juta, nah sementara di sini Rp. 700 milyar. Pertanyaan saya adalah, apakah perbandingannya memang, kalau kita sebut apple-to-apple? ya, antara yang dikerjakan dengan biaya seperti itu, dengan yang di Bandung Timur dan dengan yang di Jakarta?

Saksi (P)

: Kami tidak masuk sedalam itu. Tapi itu kami sodorkan kepada Dewan Komisaris, untuk sebagai informasi. Kemudian Dewan Komisaris bisa(dipotong oleh PH MI)

PH (MI)

: Saudara saksi, tetapi itu ‘kan disebut di dalam surat ketika itu, sementara antara Direksi dan Komisaris sedang terjadi perang dingin, kalau kita mau sebut sepeti itu. Saudara beri informasi, tidak matang, dan itu terjadi seperti itu?

Saksi (P)

: Ya, memang kami tidak dalam posisi untuk membandingkan apple-toapple, tetapi ada sistem informasi di tempat lain dengan harga-, kami


juga tidak mengatakan bahwa apa yang ada di DKI sama dengan yang ada di Bandung pak. Ya. Tapi kami hanya memberikan gambaran, kepada Dewan Komisaris, bahwa ada pengembangan sistem informasi di tempat lain, yang dinilai di tempat lain itu cukup memadai, dengan biaya yang cukup murah. Maksud kami adalah, mengapa tidak kita lakukan kajian, barangkali dengan cara yang sama bisa diperoleh harga yang lebih murah juga. Jadi kami tidak dalam posisi untuk bisa tahu, bahwa sistem yang di Bandung Timur dengan sistem yang di Jakarta ini, dengan harga yang berbeda jauh tadi, itu apple-to-apple. PH (MI)

: Ada nggak persamaan atau perbedaan yang paling besar, antara yang dikembangkan di Bandung Timur dengan di Jakarta ketika itu? Saudara saksi tahu nggak?

Saksi (P)

: Setahu kami, mereka mengembangkan dengan sistem tata usaha langganan yang sama dengan yang di DKI. Itu saja.

PH (MI)

: Oh saudara saksi hanya tahu seperti itu, ini berdasarkan informasi yang diberikan-

Saksi (P)

: Dari mereka.

PH (MI)

: Tidak melakukan kajian secara khusus, seperti apa spesifikasinya yang di Bandung Timur (dipotong oleh Saksi P)

Saksi (P)

: Ya, kami tidak paham kalau harus mendalami sistem IT yang terlalu jauh pak. Kami tidak dalam posisi-, makanya tadi saya sampaikan, kami tidak dalam posisi menyatakan Direksi salah, Dewan Komisaris benar. Tetapi kami hanya menyajikan, bahwa ini ada sistem lain dengan biaya yang bisa lebih murah, kalau misalkan bisa dilakukan dengan cara yang sama, barangkali akan lebih menghemat uang.

PH (MI)

: Sesudah itu, apa yang terjadi kemudian? Menurut ingatan saudara saksi. OSCO itu ditolak, kemudian di usulkan non-OSCO?

Saksi (P)

: Ya, pada saat itu, kemudian Dewan Komisaris belum bisa menyetujui usulan Roll-Out CIS RISI dengan sistem OSCO.

PH (MI)

: Oke. Saya teruskan pertanyaan saya mengenai soal negosiasi, ya. Seingat saudara saksi, Dewan Komisaris itu meminta Direksi melakukan negosiasi harga itu sejak kapan?

Saksi (P)

: Sejak dari awal pak. Sejak dari proposal pertama, di sana sudah ada indikasi-, saya tidak ingat persis bunyinya. Tetapi, di dalam proposal Direksi tadi ‘kan ada aspek legal dan ada aspek harga. Dari aspek harga itu, Dewan Komisaris juga menyatakan, belum bisa mempertanggungjawabkan, belum bisa menyatakan persetujuan, karena


masih sulit untuk bisa menjustifikasi usulan tersebut. Karena lingkup pekerjaannnya masih belum terlihat dengan jelas, harga satuannya juga belum terlihat dengan jelas. PH (MI)

: Oke. Saya terus ke-, yang saudara saksi katakan menyangkut soal negosiasi ini tadi ya, sepengetahuan saudara saksi, ya, proposal antara 2001 dan yang 2003, ya, itu sama nggak?

Saksi (P)

: Lain.

PH (MI)

: Oh lain. Jadi proposal 2001 itu sudah dihentikan sejak kapan?

Saksi (P)

: Sejak 2002.

PH (MI)

: Oh jadi- (dipotong oleh Saksi P)

Saksi (P)

: Kalau tidak salah, pada saat pergantian Dewan Komisaris, dari pak Sofyan cs, kepada pak Luluk cs. Kemudian di situ, ada wacana mengenai CIS IBP, sehingga pada saat itu, kalau tidak salah, Dewan Komisaris meminta kepada Direksi, agar CIS RISI ini dikaji kembali. Jadi pada saat itu 1,5 tahun tidak ada pembicaraan lagi mengenai CIS RISI.

PH (MI)

: Apakah saksi mengetahui kemudian ditunjuk lagi tim-tim baru, untuk melakukan negosiasi?

Saksi (P)

: Tidak tahu.

PH (MI)

: Oh saudara saksi tidak tahu ya. Satu lagi yang saya mau tahu dari saudara saksi, apakah dalam pertemuan antara Direksi, rapat konsultasi Dekom dan Direksi tanggal 7 November tahun 2003, saudara saksi hadir?

Saksi (P)

: 7 November 2003 kalau tidak salah ada, ya.

PH (MI)

: Saudara saksi hadir?

Saksi (P)

: Ya.

PH (MI)

: Apa yang saudara saksi ingat, yang dibicarakan ketika itu?

Saksi (P)

: Kalau tidak salah, mengenai proposal yang kembali disampaikan kepada Dewan Komisaris.

PH (MI)

: Oke. Seingat saudara saksi, apa yang diputuskan, atau paling tidak disepakati, oleh Direksi dan Dewan Komisaris ketika pertemuan tanggal 7 November ini?

Saksi (P)

: Kami lupa pak.


PH (MI)

: Saudara saksi tidak ingat itu ya. Saudara saksi ingat yang membuat notulen rapat ketika itu siapa?

Saksi (P)

: Saya kira kalau notulen rapat biasanya Sekretaris Dekom.

PH (MI)

: Apakah notulen itu, kalau saya bacakan, saudara bisa-, tolong diingat ya.

Saksi (P)

: Iya, boleh.

PH (MI)

: “Pengarahan Dewan Komisaris pada CIS RISI: Dewan Komisaris meminta Direksi untuk melakukan re-negosiasi pekerjaan CIS RISI, sampai diperoleh least cost, dan hasilnya agar disampaikan kepada Dewan Komisaris.”

Saksi (P)

: Ya.

PH (MI)

: “Dewan Komisaris memberikan waktu satu minggu kepada Direksi, untuk melakukan re-negosiasi dengan PT. Netway.”

Saksi (P)

: Ya. saya ingat itu.

PH (MI)

: Ingat ya?

Saksi (P)

: Ya.

PH (MI)

: Apakah ketika itu, Andung Nitimihardja sebagai Komisaris Utama mengatakan kira-kira begini: “jadi kesimpulannya gini, jadi secara prinsip kita menyetujui harga ini, tapi kita minta pada Direksi untuk kembali menegosiasikan, sampai kepada harga yang the least cost. Kalau perlu, pakai independent consultant, setelah itu laporkan ke kita, nanti kita dukung ke sana. Kan gitu. Jadi prinsipnya kita setuju ya, kita minta kepada Direksi untuk negosiasi ulang harga itu sampai kepada least cost, dan kalau perlu pakai independent yang tadi itu. Dan sekarang terserah kawan-kawan Direksi, kalau misalnya pakai terserah, kalau tidak, kalau mau yakin, silahkan. Tapi arahan Komisaris begitu. Setelah itu, jadi, sampaikan lagi.” Saudara saksi ingat?

Saksi (P)

: Tidak ingat kalau kata-kata itu.

PH (MI)

: Ini diulang lagi kemudian.

Saksi (P)

: Itu di dalam notulen rapat atau itu?

PH (MI)

: Ini dalam rekaman rapat. Kemudian dikemukakan lagi begini, “jadi gini, kita berkesimpulan bahwa pertama, ini harus segera dilaksanakan, karena memang ini sudah far behind lah. Ketinggalan ini. Kita harus segera dilaksanakan. Tapi, sekali lagi, kita minta Direksi untuk mereview kembali negosiasi itu, harganya itu, sehingga mencapai the least cost. Kalau perlu, kita pakai independent reviewer. Nah sekarang


terserah Direksi, setelah 2 minggu, oke pak setelah itu, kami.. setelah kami ini, harga menjadi ini, setelah itu harus putus untuk lanjut ya.” Nah, kata-kata seperti ini, apakah saudara saksi ingat bahwa Komisaris, Komisaris Utama, memang menyatakan harus seperti ini? Saksi (P)

: Di dalam rapat-rapat di Dewan Komisaris, termasuk rapat konsultasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, itu biasanya kami juga membuat rekaman. Tetapi, karena pembicaraan di dalam sidang itu, kan tidak selalu apa yang dibicarakan itu menjadi kesimpulan, maka yang menjadi kesimpulan, itu yang menjadi notulen rapat. Rekaman itu biasanya kami gunakan sebagai pendukung pada saat kita membuat rekaman, tapi tidak berarti semua yang ada di dalam rekaman itu kemudian dijadikan notulen rapat.

PH (MI)

: Ya, yang jadi pertanyaan saya adalah, masalah persetujuan ini di ulang sampai 3 kali oleh Komisaris Utama, tetapi oleh saudara saksi, ketika membuat risalah rapat, masalah ini saudara saksi tidak masukan. Itu yang menjadi persoalan. Seolah-olah tidak ada persetujuan dari Dewan Komisaris.

Saksi (P)

: Kalau bapak lihat di dalam notulen rapat yang lain, kalau tidak salah sebelum keluarnya surat Dewan Komisaris, itu juga ada rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi. Intinya, seperti tadi saya sampaikan, sepanjang menyangkut penunjukan langsung, Dewan Komisaris tidak mempermasalahkan lagi. Tetapi, mengenai harga, itu masih ada catatan. Sehingga itu yang kemudian tertuang di dalam surat persetujuan prinsip dari Dewan Komisaris, yang ditanda tangani oleh pak alm. Andung.

PH (MI)

: Pertanyaan saya sekali lagi kepada saudara saksi, apakah di dalam pertemuan rapat konsultasi 7 November ini, pak Andung berkali-kali mengemukakan, menyetujui, termasuk harga? Akan tetapi, tetap harus di upayakan supaya masih bisa dikurangi, harga ini. Saudara saksi ingat itu?

Saksi (P)

: Tidak ingat. Tetapi, di dalam membuat notulen rapat, biasanya notulen itu kami edarkan ke seluruh anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris yang disetujui apa yang seperti di dalam notulen rapat.

Hakim Ketua

: Apakah Dewan Komisaris juga membubuhkan tanda tangan di dalam notulen?

Saksi (P)

: Kalau tidak salah di dalam notulen rapat kalau tidak salah ditanda tangani oleh 2 paling tidak pak. Dewan Komisaris. Tapi selalu saya edarkan, mereka kalau setuju, paraf.

PH (MI)

: Yang Mulia, kalau yang ada pada kami, risalah rapat ini tidak ditanda tangani oleh siapa pun. Nah, kalau boleh, supaya untuk menguji


kebenarannya ini, kami punya rekamannya. Pembicaraan di dalam rapat konsultasi antara Komisaris dan Direksi ini. Hakim Ketua

: Ya silahkan nanti saudara ajukan dalam lampiran pembelaan saudara.

PH(MI)

: Apa boleh kami sebut.. kita perdengarkan di ruang persidangan ini Yang Mulia? Karena ini menyangkut keputusan, ucapan, dari alm. Andung Nitimihardja, yang kita tidak mungkin konfirmasi lagi. Dimana di sini 3 kali beliau mengatakan, bahwa menyetujui soal penunjukan langsung ini dan harga. Supaya tidak menimbulkan fitnah Yang Mulia.

Hakim Ketua

:

PH (MI)

: Saya kira kalau kita percaya pada niat baik Yang Mulia, mestinya tidak ada masalah.

Nanti rekaman ini juga akan menimbulkan masalah juga, apakah benar ini suara Andung. Perlu ahli juga ini.

(Hakim Ketua tertawa) PH (MI)

: Dan ini pun bisa dikonfirmasi kepada saksi- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Kita bicara yuridis ya. Tanyakan sajalah apa yang saudara tanyakan, dia tahu tidak, bahwa saudara Andung mengemukakan, seperti bagaimana yang ditanyakan saudara Penasehat Hukum. Dalam rapat tersebut saudara hadir tidak?

Saksi (P)

: Kalau tidak salah hadir pak. Tapi saya tidak ingat satu per satu kata-kata setiap anggota Komisaris.

PH (MI)

: Oke, dilanjutkan, Yang Mulia.

PH (SFM)

: Baik, saya lanjutkan Yang Mulia. Saudara saksi, ini berkaitan dengan batas-batas kewenangan antara Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. Apakah saksi mengetahui, outsourcing Roll-Out CIS RISI itu, kewenangan siapa untuk menyetujuinya? Apakah kewenangan Dewan Komisaris? Atau harus juga memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham?

Saksi (P)

: Pemahaman Dewan Komisaris pada saat itu, karena Roll-Out CIS RISI ini menyangkut beberapa hal. Pertama, multi years, kontrak lebih dari satu tahun anggaran.

PH (SFM)

: Tidak, nanti saya lanjutkan. (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Jadi begini, ada tidak aturan yang mendasari bahwa ini harus mendapat persetujuan dari RUPS? Ada tidak aturan yang mendasari itu?


Saksi (P)

: Kalau tidak salah disebutkan di dalam salah satu surat Dewan Komisaris. Di situ tertuang dalam Anggaran Dasar pak.

Hakim Ketua

: Ada di dalam Anggaran Dasar. Oke, baik.

PH (SFM)

: Mengenai persetujuan penunjukan langsung PT. Netway itu, kewenangan Dewan Komisaris, atau juga harus sampai memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham?

Saksi (P)

: Dari yang kami pelajari, itu harus sampai ke-, mendapat persetujuan dari pemegang saham.

PH (SFM)

: Oke.

Hakim Ketua

: RUPS?

Saksi (P)

: RUPS, ya.

Hakim Ketua

: Dasarnya dimana?

Saksi (P)

: Di Anggaran Dasar.

PH (SFM)

: Di Anggaran Dasarnya. Dasarnya dimana itu?

Saksi (P)

: Anggaran Dasar.

PH (SFM)

: Anggaran Dasar. Kontrak multi years, harus juga disetujui Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, mengenai harga?

Saksi (P)

: Termasuk di dalam.

PH (SFM)

: Termasuk di dalamnya. Baik. Nah, dari 4 ini, yang mana yang saksi ketahui, yang sudah disetujui oleh Dewan Komisaris, dan yang mana yang belum?

Saksi (P)

: Jadi sampai tahun 2002.

Hakim Ketua

: Tadi sudah dijelaskan ya.

Saksi (P)

: Iya.

Hakim Ketua

: Bahwa soal outsourcing sudah tidak ditunjukan lagi, itu sudah tidak dipersoalkan lagi. Yang masih dipersoalkan itu yang mengenai harga. Saya rasa sudah jelas itu.

PH (SFM)

: Baik Yang Mulia. Saya hanya ingin- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Jangan lah.


PH (SFM)

: Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui, mengapa Dewan Komisaris tidak menyampaikan permohonan persetujuannya ke Rapat Umum Pemegang Saham?

Saksi (P)

: Dari aturan yang ada, yang harus minta persetujuan adalah Direksi, dengan melampirkan rekomendasi, atau persetujuan dari Dewan Komisaris. (dipotong oleh PH MDK)

PH (SFM)

: Tunggu sebentar, sebentar. Direksi atau Komisaris? Yang minta persetujuan- (dipotong oleh Saksi P)

Saksi (P)

: Yang harus minta-, menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada RUPS, adalah Direksi.

PH (SFM)

: Direksi?

Saksi (P)

: Direksi.

PH (SFM)

: Ada ketentuannya begitu itu?

Saksi (P)

: Ya.

PH (SFM)

: Jadi bukan Komisaris- (dipotong oleh Saksi P)

Saksi (P)

: Bukan Komisaris. Komisaris hanya memberi- (dipotong oleh PH MDK)

PH (SFM)

: Dari Komisaris ke Rapat Umum Pemegang Saham- (dipotong oleh Saksi P)

Saksi (P)

: Komisaris hanya memberikan pendapat dan saran.

Hakim Ketua

: Sudah jelas keterangan dari saksi ini, yang melakukan itu adalah Direksi.

PH (SFM)

: Apakah saksi mengetahui, Roll-Out CIS RISI itu telah dilaksanakan oleh PLN Disjaya dan Tangerang?

Hakim Ketua

: Tadi ‘kan sudah dijelaskan juga oleh saksi, bahwa setelah dilaksanakan, dia tidak tahu lagi.

Saksi (P)

: Iya.

PH (SFM)

: Tidak tahu saudara saksi?

Saksi (P)

: Pelaksanaannya saya tidak tahu pak.

PH (SFM)

: Tidak tahu. Kapan dilaksanakannya tidak tahu?

Saksi (P)

: Tidak tahu.

PH (SFM)

: Baik, dilanjutkan.


PH (DA)

: Saya tambahkan sedikit. Saudara saksi, tadi bahwa proyek multi years, dan apa segala macam itu harus melalui RUPS, pertanyaan saya, di PLN itu pelaksanaan RUPS itu ada berapa macam?

Saksi (P)

: RUPS biasanya 2 kali. Kecuali ada yang luar biasa. Yang pertama itu adalah, RUPS mengenai persetujuan RKAP. Kemudian yang kedua adalah RUPS mengenai pertanggungjawaban tahunan, yang biasanya diselenggarakan pada bulan Juni tahun berikutnya pak. Kalau rapat RUPS untuk RKAP, biasanya pada awal tahun.

PH (DA)

: Sehubungan dengan proyek pelaksanaan Roll-Out CIS RISI, apakah sudah ada RUPS RKAP yang mengesahkan anggaran, dan pelaksanaannya?

Saksi (P)

: Seperti tadi saya sampaikan, kalau anggaran untuk proyek Roll-Out CIS RISI, itu kalau tidak salah sejak tahun 2002 sudah ada.

PH (DA)

: Apakah hanya- (dipotong oleh Saksi P)

Saksi (P)

: Dari anggaran, proyek Roll-Out CIS RISI.

PH (DA)

: Apakah saudara saksi hadir dalam RUPS tersebut?

Saksi (P)

: Biasanya hadir.

PH (DA)

: Biasanya hadir.

Saksi (P)

: Biasanya hadir.

PH (DA)

: Coba diingat lagi, apakah hanya anggaran saja yang muncul, atau bersamaan dengan pekerjaannya?

Saksi (P)

: Sepengetahuan saya, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang membahas RKAP, hanya membahas mengenai anggaran. Tidak membahas mengenai pelaksanaan. Pelaksanaan suatu proyek, itu nanti dibicarakan. Karena pelaksanaannya itu bisa dilakukan dengan pelelangan, bisa dilakukan dengan penunjukan langsung. Kemudian, kalau multi years, itu menyangkut, apalagi menyangkut tahun anggaran yang akan datang, itu biasanya, itu yang diperlukan persetujuan dari RUPS pak. Pelaksanaannya.

PH (DA)

: Pertanyaan saya, dari RUPS RKAP itu kan banyak sekali anggarananggaran yang disetujui. Apakah setiap anggaran yang disetujui di dalam RKAP tersebut, dilakukan kembali, RUPS untuk pelaksanaannya?

Saksi (P)

: Jadi kalau untuk persetujuan pelaksanaan, atau persetujuan kontrak, itu biasanya tidak RUPS dalam arti sidang. Tapi yang disebut RUPS sirkuler pak. Jadi cukup Direksi berkirim surat kepada pemegang saham,


melampirkan data-data pendukungnya, kemudian kalau pemegang saham itu menyetujui, itu kemudian dikeluarkan surat persetujuan. PH (DA)

: Sehubungan lagi dengan proses Roll-Out CIS RISI, apakah persetujuan seperti tersebut sudah didapatkan atau belum? Mengacu kepada persetujuan dari Komut, Andung Nitimihardja tadi pak.

Saksi (P)

: Tadi seperti yang saya sampaikan, sepengetahuan kami, belum ada.

PH (DA)

: Surat 23 November 2003

Saksi (P)

: 23 November- (dipotong oleh PH DA)

PH (DA)

: Persetujuan izin prinsip, yang ditanda tangani oleh pak Andung Nitimihardja.

Saksi (P)

:

Ya itu- (dipotong oleh PH DA)

PH (DA)

:

21 November 2003 maksud saya.

Saksi (P)

: Itu surat dari Dewan Komisaris. Itu adalah, sifatnya rekomendasi. Kemudian, itu perlu ditindaklanjuti oleh Direksi, untuk sebagai dasar minta persetujuan kepada pemegang saham.

PH (DA)

: Apakah saudara saksi, mohon berikan saya satu contoh, anggaran yang disetujui dalam RKAP, ditindaklanjuti dengan RUPS, apakah itu sirkuler ataupun dengan rapat.

Saksi (P)

: Seperti tadi saya sampaikan, bahwa di dalam Anggaran Dasar, ada(dipotong oleh PH DA)

PH (DA)

: Senyatanya pak. Bukan berdasarkan Anggaran Dasar, sudah saudara sebut berkali-kali. Senyatanya yang dilaksanakan di PLN.

Saksi (P)

: Saya tidak bisa ingat mengenai contohnya.

PH (DA)

: Bapak sekretaris Dewan Komisaris ya pak ya.

Saksi (P)

: Ya.

PH (DA)

: Tentu melalui Dewan Komisaris kalau melakukan RUPS itu pak ya. Komisarisnya hadir pak ya. Senyatanya, ada fakta nggak, apabila anggaran disetujui di RKAP, dan untuk pelaksanaan dari anggaran tersebut, kembali laksanakan RUPS untuk pelaksanaan itu?

Saksi (P)

: Seingat saya, setiap ada kontrak multi years, ya pak ya, saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik yang mana, itu sebelum ditanda tangani oleh Direksi, pelaksanaannya, itu dimintakan persetujuan kepada RUPS. Setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris.


PH (DA)

: Itu normatifnya pak. Maksud saya, yang bapak ketahui.

Saksi (P)

: Saya tidak- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Maksudnya itu tadi, seingat saksi begitu.

PH (DA)

: Seingat saksi ya. Pertanyaan saya Yang Mulia- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Secara spesifik, dia tidak ingat.

PH (DA)

: Tidak ingat ya pak ya?

Hakim Ketua

: Iya.

Saksi (P)

: Kan banyak pekerjaan yang- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Sekarang kan orang gampang lupa, saya aja pelupa kok.

PH (DA)

: Ya kita mau apple-to-apple aja, jangan CIS, Roll-Out, karena begini(dipotong oleh Saksi P)

Saksi (P)

: Barangkali sebagai contoh, kontrak IPP, kontrak jual beli listrik. Itu sebelum di tanda tangani Direksi, meskipun pembicaraan atau negosiasi atau pelelangan sudah dilakukan, sebelum ditanda tangani, itu minta persetujuan RUPS. Malah kalau IPP itu juga minta persetujuan kepada Menteri Teknis terkait.

PH(DA)

: Bagaimana dengan sewa gedung, kantor-kantor perwakilan, yang juga multi years?

Saksi (P)

: Kami tidak, saya belum punya pengalaman untuk memproses itu.

PH (DA)

: Tidak pernah punya pengalaman pak ya.

Saksi (P)

: Ya.

PH (DA)

: Kemudian, setelah OSCO dan non-OSCO, tadi proposal tahun 2001 konteksnya yang akhirnya di stop pembahasannya pada tahun 2002, ya pak ya. Proposal tahun 2001 itu OSCO, kemudian di stop, dan kemudian dirubah, ada proposal tahun 2003 yang diganti dengan non-OSCO. Pertanyaan saya, bagaimana, apa yang saudara ketahui, kapan suatu proyek itu bisa OSCO dan non-OSCO?

Saksi (P)

: Jadi pembicaraan yang agak lebih banyak dilakukan mengenai pola OSCO dan non-OSCO itu pada tahun 2001 pak. 2001 itu. Tapi pada saat proposal itu disampaikan kembali oleh Direksi kepada Dewan Komisaris pada tahun 2003, istilah itu tidak disinggung-singgung lagi. Hanya menyampaikan bahwa proposal Roll-Out CIS RISI dengan melakukan penunjukan langsung kepada Netway Utama, dengan harga kontrak


sebesar sekian. Itu yang kemudian dilengkapi dengan kajian hukum, yang menyatakan bahwa, penunjukan langsung kepada Netway Utama, sudah sah secara hukum. Atas dasar itu, kemudian Dewan Komisaris, karena Dewan Komisaris tidak dalam posisi untuk mengkaji apakah kajian hukum itu benar atau salah, Dewan Komisaris dapat menerima, sehingga tidak mempersoalkan lagi mengenai penunjukan langsungnya. Tetapi karena masih melihat ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk harga, maka Dewan Komisaris memberi catatan di situ. PH (DA)

: Harga masuk dalam catatan. Saya coba tanyakan dulu ya pak, apakah saudara saksi mengetahui, variabel apa yang mempengaruhi harga dalam pelaksanaan Roll-Out CIS RISI ini?

Saksi (P)

: Jadi kami pahami memang, pekerjaan ini utamanya masuk kategori perusahaan jasa konsultan. Di situ lingkup pekerjaannya, biasanya ada man month, banyaknya man month, itu menunjukan seberapa besar pekerjaan tersebut. Kemudian billing rate, billing rate, jadi pada masingmasing-

PH (DA)

: Karyawan

Saksi (P)

: Karyawan dan engineer nya, kemudian ada unsur biaya lagi, yang disebut direct cost. Mengenai billing rate, pada saat itu, Dewan Komisaris tidak menyatakan secara spesifik di dalam suratnya, karena Dewan Komisaris yakin, sepanjang menyangkut billing rate, itu sudah di atur oleh ketentuan Bappenas. Sehingga mestinya, kalau Direksi mengacu kepada ketentuan Bappenas, hal tersebut akan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga yang dikomentari pada saat itu, masalah direct costnya.

PH (DA)

: Bagaimana dengan software dan hardwarenya pak? Softwarenya itu, pembuatan program, penghargaan terhadap Intellectual Property Right, dan hardwarenya adalah perangkatnya pak, komputer- (dipotong oleh Saksi P)

Saksi (P)

: Justru itu yang pertama menjadi masalah antara, bukan masalah, perbedaan pendapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris, itu adalah mengenai Intellectual Property Right, atau Hak Intelektual tadi. Dewan Komisaris menganggap Hak Intelektual itu bukan pada Netway. Yang mengembangkan CIS RISI pada saat itu adalah PLN, dalam hal ini DKI dengan Politeknik ITB. Tapi setelah kemudian ada kajian hukum oleh Remy & Darus, ya, kami, Dewan Komisaris sepertinya bisa menerima hal itu.

PH (DA)

: Oke. Sehubungan dengan banyaknya variabel tadi, apakah variabelvariabel yang tadi bapak sebutkan tadi, bapak ketahui juga untuk


Bandung Timur? Sehingga hanya didapatkan berapa ratus juta untuk Bandung Timur itu? Saksi (P)

: Tidak. Kami tidak mengeksplor terlalu jauh mengenai rincian daripada harga itu. Hanya total cost untuk pengembangan CIS RISI di Bandung Timur itu sekitar 800 juta.

PH (DA)

: Apakah bisa dibandingkan apple-to-apple seperti itu?

Saksi (P)

: Seperti yang tadi saya sampaikan, membandingkan apple-to-apple.

Hakim Ketua

: Tadi sudah ditanyakan itu.

PH (DA)

: Oke, terima kasih Yang Mulia. Cukup. Lanjutkan oleh rekan kami.

PH (MR)

: Terima kasih majelis atas waktunya. Saudara saksi ya, dalam pertanyaan penyidik ya, pada nomor 86, ini BAP tanggal 10 Mei tahun 2011, ini ada pertanyaan, terkait pembahasan antara Dekom PLN dengan Direksi PLN, terkait adanya usulan Direksi PLN untuk memperoleh persetujuan Dekom, dalam hal penunjukan langsung kepada PT. Netway Utama, dalam pekerjaan Roll-Out CIS RISI pada PLN Disjaya dan Tangerang, “apakah ada pembicaraan internal Dekom yang tidak tertuang dalam surat-surat Dekom maupun rapat-rapat Dekom dalam hal tersebut? Jelaskan.” Saudara jawab dalam jawaban nomor 86, “ya, seingat saya, saudara Andung Nitimihardja selaku Komut PLN menyampaikan kepada saya yang bertempat di ruang kerja Komut PLN di lantai 2, kantor PLN, yang mana saudara Andung Nitimihardja menyampaikan agar Dekom tidak terkesan menghambat proyek tersebut, mengingat proyek sudah cukup lama di bahas, sehingga mengenai pendapat hukum itu benar atau salah, kita Dekom tidak perlu melakukan kajian lebih lanjut tentang hal tersebut, karena sudah ada penanggungjawabnya, dalam hal ini Direksi PLN, dan kantor hukum yang memberikan pendapatnya tersebut. Mengenai harga, agar Dekom tidak masuk dalam pembicaraan besaran angkanya, mengingat Dekom tidak mengetahui persis, apakah angka-angka tersebut betul-betul sudah wajar atau tidak.” Betul ya? Tapi ternyata saudara katakan tadi, Dekom menganggap bahwa masalah harga ini masih menjadi persoalan. Itu gimana itu? Tadi saudara selalu katakan seperti itu kan, bahwa PL-nya tidak pernah dipersoalkan. Kan begitu ya?

Saksi (P)

: Iya.

PH (MR)

: Tapi soal harga, Dekom masih concern untuk melakukan, apa, masih mempersoalkan soal harga itu, gitu kan. Nah ini, sepertinya kontradiksi ini dengan pernyataan saudara antara BAP ini di persidangan gitu loh.

saya

tidak

dalam

posisi


Saksi (P)

: Sebetulnya- (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Kalimatnya pak Andung ya, yang disampaikan oleh saksi, bukan kalimat saksi.

PH (MR)

: Nggak, tadi kan- (dipotong oleh Saksi P)

Saksi (P)

: Saya meng-quote kalimatnya Komut pak.

PH (MR)

: Iya kan, saudara meng-quote kalimatnya Dewan Komisaris, dalam hal ini pak alm. Andung. Tapi di persidangan ini, saudara juga mengatakan bahwa Dewan Komisaris masih concern, ya. Dewan Komisaris masih mempersoalkan masalah harga. Itu mana yang benar? Di sini pak Andung sendiri sudah menegaskan melalui keterangan saudara ini, bahwa harga tidak masuk dalam pembicaraan besaran angkanya, gitu loh.

Saksi (P)

: Jadi memang Dewan Komisaris tidak dalam posisi masuk terlalu dalam mengenai syarat kuantitatif. Tetapi, kalau melihat kewajaran secara umum kan bisa saja kan, oh ini masih relatif terlalu tinggi. Apa lagi ada referensi dari kontrak CIS yang lain. Gitu pak ya. Jadi, sifatnya hanya memberikan masukan kepada Direksi, bahwa masih ada yang bisa dilakukan sesuatu, gitu pak.

PH (MR)

: Baik kalau berkaitan dengan soal harga ya, ini dalam surat tanggal, nomor 19 ya, dan ini suratnya sudah berulang kali disebut dalam persidangan ini tanggal 21 November 2003, memang Dewan Komisaris menyebutkan di sini, beberapa unsur biaya seperti yang diidentifikasi dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi pada tanggal 20 Novermber 2003, antara lain, biaya sewa kendaraan, biaya kantor, biaya komunikasi, dan training aboard. Ini disebut di dalam surat 21 November 2003. Nah pertanyaan saya, berkaitan dengan surat ini, surat ini kan ditujukan kepada Direksi PLN, apakah ada tindak lanjutnya tidak, melakukan negosiasi harga?

Saksi (P)

: Maksudnya Direksi? Surat itu kan disampaikan kepada Direksi.

PH (MR)

: Direksi. Nah informasinya, kepada Dewan Komisaris, apakah sudah dilakukan permintaan Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi biaya sewa kendaraan dan lain-lain- (dipotong oleh Saksi P)

Saksi (P)

: Surat itu kami tidak mendengar lagi.

PH (MR)

: Saudara tidak mendengar?

Saksi (P)

: Tidak. Karena ada proposal kembali kepada Dewan Komisaris.

PH (MR)

: Tidak pernah ada laporan dari Direksi kepada- (dipotong oleh Saksi P)


Saksi (P)

: Tidak, tidak.

PH (MR)

: Saudara tidak minta ya? Dewan Komisaris tidak meminta?

Saksi (P)

: Dewan Komisaris tidak meminta.

PH (MR)

: Kenapa Dewan Komisaris tidak meminta?

Saksi (P)

: Saya kurang tahu pak. Karena pada saat itu, Dewan Komisaris berpendapat, meskipun ada catatan Dewan Komisaris, kalau kemudian Direksi dapat memperoleh persetujuan dari RUPS, ya itu ada organ yang lebih tinggi yang bisa dipakai sebagai dasar untuk melanjutkan kontrak.

PH (MR)

: Begini ya saudara saksi ya, saudara saksi tadi mengatakan bahwa Dewan Komisaris tidak lagi mempersoalkan PL-nya ya, penunjukan langsungnya tidak dipersoalkan. Saudara tadi sudah mengemukakan beberapa kali ya. Tapi kenapa masih harus menyebut-nyebut nama RUPS? Kenapa masih perlu mendapatkan persetujuan dari RUPS?

Saksi (P)

: Kan aturannya begitu pak.

Hakim Ketua

: Anggaran Dasarnya menentukan begitu.

Saksi (P)

: Anggaran Dasarnya begitu.

PH (MR)

: Baik. Di dalam surat-surat yang disampaikan oleh Dewan Komisaris, apakah ada instruksi kepada Direksi untuk meminta persetujuan RUPS?

Saksi (P)

: Itu memang di dalam surat Dewan Komisaris tahun 2001, itu diingatkan. Kalau tidak salah itu juga yang tadi di baca oleh pak Hakim, ada surat. Itu mengingatkan bahwa itu memerlukan persetujuan RUPS. Disebutkan pasal di dalam Anggaran Dasarnya.

PH (MR)

: Surat nomor berapa ya?

Saksi (P)

: Saya lupa tadi.

PH (MR)

: Baik, ini berkaitan dengan surat No. 123 tanggal 28 September 2001, memang ada ini perlu diingatkan bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT PLN pasal 11 dst, ini pada halaman terakhir ya. Nah pertanyaannya adalah, di surat yang terakhir, yang menjadi rujukan Direksi, ya, dalam konteksnya dengan Roll-Out CIS RISI ini, adalah surat tanggal 21 November 2003 yaitu No. 19. Pertanyaan saya, apakah ada di dalam surat-surat setelah tanggal 19, kalau tanggal 19 tidak ada, apakah ada surat-surat lain setelah tanggal 19, yang meminta, yang


menginstruksikan kepada Direksi untuk meminta persetujuan RUPS sehubungan dengan adanya proyek Roll-Out CIS RISI itu? Saksi (P)

: Dewan komisaris bukan atasan Direksi,

PH (MR)

: Bukan, ini di sini anda ada ada (dipotong oleh saksi)

Saksi (P)

: Jadi, Dewan komisaris hanya menyampaikan. Tetapi Direksi sebagai salah satu organ perseroan, yang juga harus memahami isi daripada Anggaran Dasar, sebetulnya tanpa diminta oleh Dewan Komisaris pun sebetulnya harus meminta persetujuan RUPS.

PH (MR)

: Itu kesimpulan saudara, pendapat saudara, atau bagaimana?

Saksi (P)

: Pemahaman saya terhadap peraturan yang ada.

PH (MR)

: Pemahaman saudara? Baik, ini di dalam Anggaran Dasar Perseroan ya, Anggaran Dasar PLN disebutkan, perbuatan-perbuatan dibawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS, dan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dst.nya ini, dari A s/d G. Saudara paham ini dengan adanya ketentuan Aggaran Dasar seperti ini? Paham ya?

Saksi (P)

: Paham

PH (MR)

: Kemudian juga pertanyaan saya, di dalam surat yang tadi saudara sebut tanggal 28 September 2001, ini ada instruksi kan? Ada permintaan? Akhirnya perlu diingatkan, Dekom mengingatkan kepada Direksi untuk melihat ketentuan dalam Anggaran Dasar No. 11. Tetapi kenapa di dalam surat-surat yang berkaitan dengan penunjukan langsung, persetujuan Komisaris yang berkaitan dengan penunjukan langsung terhadap Netway ini, terutama surat 21 November 2003 tidak pernah disebut adanya instruksi atau permintaan seperti ini?

Saksi (P)

: Ya barangkali Dewan Komisaris beranggapan tidak setiap saat apa itu, ketentuan Anggaran Dasar harus disebutkan di dalam surat.

PH (MR)

: Itu pendapat saudara ya?


Saksi (P)

: Ya

PH (MR)

: Tetapi faktanya tidak ada?

Saksi (P)

: Tidak ada

PH (MR)

: Baik, pertanyaan saya selanjutnya ya, berkaitan dengan surat tanggal 28 September 2001, disini saudara katakan, saudara tadi menyampaikan bahwa soal, definisi, persoalan mendesak, kemudian persoalan yang berkaitan dengan spesifik dst, Dewan Komisaris tidak menyetujui dari Direksi soal penunjukkan langsung. Nah, apakah surat ini berkaitan dengan Joint Venture atau Kerja Sama Operasi? Ataukah berkaitan dengan Non-OSCO?

Saksi (P)

: Maaf kurang jelas Pak. Bisa diulangi?

PH (MR)

: Ya. Saya bacakan aja ya, “menunjuk surat No. 2117 dst. tanggal 14 Agustus 2001 dan surat No. 2360 tanggal 11 September 2001 Direksi meminta persetujuan Dewan kKomisaris untuk melakukan KSO, dengan PT. Netway Utama dalam rangka implementasi CIS RISI di lingkungan UP Disjaya dan Tangerang, jadi konteksnya ini adalah permintaan PL dalam kaitannya dengan KSO”. Apakah surat ini, surat yang diajukan Komisaris ini bisa dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan di luar KSO? Kepentingan di luar-luar KSO?

Saksi (P)

: Eh, agak susah ya, sulit menangkapnya.

Hakim Ketua

: Kita lihat pak di perihalnya, kan di dalam situ ada tuh, perihal apa sih?

PH (MR)

: Proyek IT PLN Disjaya. Kalau ada proyek yang awalnya diusulkan oleh Direksi adalah tentang partnership atau melakukan KSO, ini balasan dari, kemudian ada yang terakhir yang tahun 2002, sehingga tahun 2003 itu berkaitan dengan non-OSCO atau Roll-Out CIS RISI, ini kan sesuatu hal yang berbeda. Nah pertanyaan saya, apakah kebijakan Direksi itu berkaitan dengan KSO ini, surat ini, ini juga bisa dipakai untuk Roll-Out CIS RISI yang tahun 2002-2003?


Saksi (P)

: Kami tidak, atau Dewan Komisaris tidak mengetahui adanya Roll Out 2002-2003. Jadi kami hanya merespon, Dewan Komisaris hanya merespon surat-surat, proposal Direksi yang tahun 2001, yang mengusulkan melakukan Roll-Out CIS RISI untuk waktu 5 tahun dengan cara Outsourcing dengan Kerja Sama Operasi dengan PT. Netway Utama. Itu sampai akhir 2001 itu tidak berlanjut. Kemudian pada akhir 2002, pada saat pergantian Dewan Komisaris, usulan tersebut tidak dilanjutkan lagi. Frozen. Jadi artinya Dewan Komisaris minta agar Direksi mengkaji ulang mengenai masalah CIS RISI ini karena ada wacana yang disebut CIS IBP.

PH (MR)

: CIS RISI maksudnya CIS RISI yang dibekukan adalah yang berkaitan dengan KSO itu ya?

Saksi (P)

: Iya. Ya itu kemudian awal 2002 sampai sekitar September 2003 tidak ada aktivitas, kemudian baru sekitar Oktober 2003 ada proposal kembali dari Direksi.

PH (MR)

: 2003 ada proposal kembali, yang kemudian akhirnya tanggal 21 November ini saya bacakan suratnya, menunjuk surat Direksi PLN nomor sekian tentang hasil re-negosiasi CIS RISI dengan ini kami sampaikan pada prinsipnya Dewan Komisaris dapat mendukung usulan kontrak pelaksanaan Roll Out CIS RISI ke seluruh PT. PLN UBD Jakarta Raya dan Tangerang. Nah pertanyaan saya berkaitan dengan CIS RISI tadi, usulan kontrak pelaksanaan yang dimakud ini yang mana? Usulan yang mana ini?

Saksi (P)

: Usulan yang disampaikan Direksi pada tahun 2003.

PH (MR)

: Apakah yang dimaksud itu adalah proposal dari Netway?

Saksi (P)

: Yang diketahui Dekom bukan proposal dari Netway tapi proposal dari Direksi karena Dewan Komisaris tidak berhubungan dengan Netway.

PH (MR)

: Apakah proposal yang berkaitan dengan Netway tadi juga disebutkan di dalam proposal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris?


Saksi (P)

: Ada. Yang dilengkapi dengan kajian hukum dari Remy Darus yang menyatakan penunjukkan langsung kepada Netway tadi telah sah secara hukum.

PH (MR)

: Cukup, Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Saudara Terdakwa ada? Silahkan.

PH (MI)

: Saudara saksi, saya mau tanya mengenai orang yang menyampaikan proposal yang dibuat oleh Direksi ini tadi siapa? Dan apakah juga ketika itu juga saudara saksi sebagai sekretaris Dekom selalu berhubungan kalau ada pertemuan-pertemuan dengan orang ini?

Saksi (P)

: Tidak Pak. Jadi setahu kami setiap proposal yang kepada Dewan Komisaris adalah proposal dari Direksi. Jadi hubungan dengan organ perseroan ini bukan hubungan antara Komut dengan Dirut dan sebaliknya tetapi Dewan Komisaris dengan Direksi.

PH (MI)

: Ok. Pertanyaan saya, dari Direksi dari anggota dewan Direksi, yang selalu cukup banyak memberikan penjelasan sejak 2003 ini ya, kepada Dewan Komisaris itu menurut pengetahuan saudara saksi siapa?

Saksi (P)

: Menurut sepengetahuan saya, selain Dirut tentunya adalah Direktur terkait.

PH (MI)

: Direktur terkait, siapa? Sunggu Aritonang?

Saksi (P)

: Ya, kalau tidak salah Sunggu Aritonang yang secara teknis menjelaskan masalah CIS RISI ini.

PH (MI)

: Saya masih sedikit berkutat di 7 November itu tadi ya, apakah saudara saksi ingat yang mewakili Direksi ketika itu adalah saudara Aritonang atau Direktur Utama yang hadir dalam rapat konsultasi Dekom-Direksi 7 November ?

Saksi (P)

: Saya kurang ingat persis tapi biasanya ada di dalam daftar hadir pak.

PH (MI)

: Kalau dari rekaman ini, saudara Direktur Utama itu tidak hadir, yang hadir Andung Nitimihardja, Yogo Pratomo, Luthfi Hamid,


Purwanto,

Sutomo

Siswowijono,

Suparwanto,

Roni

Kusumamuntoro, Ferdinand T Siagian, F. Parno Isworo, Sunggu Aritonang, Ali Herman Ibrahim, Juanda Nugraha IW, staf sekretariat Dewan Komisaris dan staf PT. PLN. Saudara ingat ya, bahwa Pak Eddie Widiono tidak hadir ketika itu? Kemudian apakah saudara saksi ingat, sesudah pertemuan ini ada satu surat yang disampaikan oleh salah seorang Direksi kepada Disjaya? Pernah tahu nggak? Saksi (P)

: Saya tidak tahu Pak, biasanya kalau surat intern PLN itu Dewan Komisaris tidak berkepentingan langsung.

PH (MI)

: Saudara tidak pernah mendengar bahwa hasil pertemuan pada tanggal 7 November ini juga disosialisasikan ke Disjaya?

Saksi (P)

: Tidak tahu.

PH (MI)

: Tidak Tahu. Nah apakah saksi ingat, tetapi kalau yang saya lihat pada surat dari Sunggu Aritonang, tanggal 7 November 2003, “kepada Yth. GM Disjaya dan Tangerang, sesuai hasil rapat dengan Dekom hari ini Jumat tanggal 7 November 2003 perihal hal tersebut di atas, telah diputuskan agar dilakukan negosiasi ulang untuk mendapatkan nilai kontrak CIS RISI yang paling baik bagi PLN. Mengingat telah diadakan serah terima pada tanggal 5 November 2003 mohon hal ini dapat dilakukan oleh tim yang sebelumnya atau tim yang lama dan hasil negosiasi tersebut agar diketahui (ditandatangani) juga oleh GM Disjaya yang baru maupun yang lama. Mengingat waktu yang mendesak, mohon hal ini dilaksanakan dalam waktu 1 minggu untuk dapat diajukan kembali segera. Demikian untuk dilaksanakan dengan baik. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan. S.A. Aritonang. Tembusan Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris.

Saksi (P)

: Saya tidak ingat surat itu, dan agak nggak lazim kalau surat Direksi ditembuskan kepada secretariat Dekom.

PH (MI)

: Tapi ini faktanya seperti itu


Saksi (P)

: Ya. Tapi saya tidak tahu.

PH (MI)

: Ok. Apakah pada hari itu juga, ada satu surat yang dibuat oleh Komisaris Utama pada tanggal 7 November yang ditujukan kepada Direksi PLN mengenai implementasi Roll Out CIS RISI? Apa saksi ingat?

Saksi (P)

: Mohon bisa dibacakan?

PH (MI)

: Bunyi suratnya begini. Kepada Yth. Direksi PT PLN Jakarta. Sehubungan dengan surat Direktur Utama PT. PLN No. 00 sekian tanggal 14 Oktober dst. Dan hasil rapat Dewan Komisaris dengan Direksi PT. PLN terakhir tanggal 7 November, dengan ini disampaikan bahwa mengingat urgensi dan manfaatnya bagi perusahaan, Dewan Komisaris PT. PLN pada prinsipnya dapat menyetujui usulan Direksi PT. PLN Persero untuk melakukan Roll Out CIS RISI di PT. PLN Persero UBD Jakarta dan Tangerang. Namun terhadap hal-hal kontrak, namun terhadap harga kontrak, agar dilakukan negosiasi ulang, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. dilakukan pengurangan jumlah Man Month, dengan mengurangi jumlah personil di tiap KP. Hal tesebut mengingat pada pertengahan 2004 akan ditambah tenaga IT PT. PLN Persero yang selesai menempuh pendidikan dan telah ada transfer knowledge kepada PT. PLN Persero. Ke-2, meninjau ulang Billing Rate, personil konsultan untuk menghindarkan keresahan, karena mereka akan berinteraksi langsung dengan karyawan PT. PLN Persero. Ke-3, mengusahakan

penurunan

biaya

Non-personil

termasuk

biaya

pengadaan Hardware untuk konsultan ke tingkat yang wajar, disamping dalam kontrak akan menjadi milik PT. PLN Persero UBD Jakarta dan Tangerang. Ke-4, mengusahakan penurunan biaya sewa kcomputer untuk operasi CIS RISI ke tingkat yang wajar. Untuk melaksanakan butir 1-4 di atas, Direksi dapat meminta independent viewer, dari pihak ke-3 di samping yang sudah dilakukan untuk meneliti kewajaran harga secara lebih tajam dan spesifik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil akhirnya agar disampaikan kembali kepada Dewan Komisaris.” Saudara saksi ingat?


Saksi (P)

: Ya ya. Jadi kalau tidak salah setelah surat itu ada surat balasan dari Direksi yang menyatakan hasil re-negosiasi kalau tidak salah kemudian ada pertemuan lagi saya lupa tanggalnya persisnya, membahas surat tanggapan Direksi tersebut. Tetapi pada saat itu dewan komisaris juga masih menyatakan ada unsur-unsur biaya yang masih dinilai terlalu tinggi, sehingga kemudian surat Komisaris yang tadi disebutkan tanggal 21 November masih tetap memberi catatan mengenai yang berkaitan dengan Direct Cost. Mengenai Billing Rate, karena pada saat itu Dewan Komisaris berkeyakinan semua pihak mestinya akan mengacu pada ketentuan Bappenas, Dewan Komisaris tidak memberikan komentar lagi mengenai hal itu.

PH (MI)

: Seingat saudara saksi, apakah saudara saksi menerima satu surat karena di sini disebut dibuat tembusannya oleh direktur utama PT. PLN kepada Dewan Komisaris surat tanggal 22 Desember 2003 mengenai satu lembar CIS RISI. Itu lampirannya seperti itu, sifatnya segera. Saudara saksi ingat?

Saksi (P)

: Di dalam pemeriksaan di tim penyidik kami ditunjukkin surat tersebut.

PH (MI)

: Tapi sebelumnya, saudara saksi tidak ingat?

Saksi (P)

: Tidak ingat.

PH (MI)

: Oh saudara tidak ingat ya, ok. Mengenai hasil negosiasi ulang sesuai surat Direksi tanggal 14 November 2003, dimana didapat penurunan harga dari 142 Milyar seterusnya menjadi 137, saudara ingat?

Saksi (P)

: Itu kalau tidak salah

dalam rapat tanggal sekitar 20 begitu, 20

November dan kemudian kalau dibaca dari notulen, bisa diketahui kalau Dewan Komisaris masih membuat catatan mengenai yang berkaitan dengan Direct Cost. Dan kemudian dituangkan di dalam surat Komut pada tanggal 21 November 2003. PH (MI)

: Setelah itu apa yang saudara saksi ingat?

Saksi (P)

: Setelah itu saya tidak mengikuti lagi apa yang terjadi di lapangan.


PH (MI)

: Menjelang penandatanganan perjanjian itu dilakukan, apakah saudara saksi mengetahui?

Saksi (P)

: Sejak akhir 2003, saya sudah diberitahu oleh Komut kalau saya akan diganti, maka saya hanya diminta bantu Dewan Komisaris sampai pengganti saya yang baru datang. Sehingga pada saat itu saya sudah tidak terlalu concern lagi mengenai pelaksanaan CIS RISI tersebut.

PH (MI)

: Saya mau sedikit beralih ke surat dakwaan ya. Apakah saksi pernah diperiksa untuk menjadi saksi dalam perkara yang lain?

Saksi (P)

: Tidak pernah.

PH (MI)

: Fachmi Mochtar sebagai tersangka? Margo Santoso sebagai tersangka? atau Gani Abdul Gani?

Saksi (P)

: Tidak.

PH (MI)

: Tidak pernah?

Saksi (P)

: Tidak pernah.

PH (MI)

: Apakah saksi pernah ditanya mengenai penerimaan uang oleh Eddie Widiono sesuai dengan Business Plan?

Saksi (P)

: Tidak Pernah.

PH (MI)

: Tidak Pernah. Apakah saksi pernah mendengar bahwa Eddie Widiono memerintahkan Gani Abdul Gani untuk mendaftarkan Hak Cipta atas CIS RISI ini?

Saksi (P)

: Tidak mendengar.

PH (MI)

: Tidak pernah mendengar. Apakah saksi pernah mendengar bahwa Eddie Widiono menyetujui ada 6 kontak tahun 2001-2004 yang setiap tahun dilakukan oleh Margo Santoso dengan PT. Netway?

Saksi (P)

: Saya tidak tahu.

PH (MI)

: Tidak pernah mendengar?


Saksi (P)

: Tidak pernah mendengar itu. Karena konsesntrasi atau, mohon maaf. Karena yang menjadi perhatian Dekom hanya pekerjaan yang diusulkan kepada Dekom.

Hakim Ketua

: Silahkan saudara Terdakwa. Jangan diulang-ulang lagi ya.

Terdakwa

: Terima kasih Yang Mulia. Pak Purwanto, saudara saksi, tadi bapak menyebutkan

bahwa

masalah

penunjukkan

langsung

tidak

dipermasalahkan lagi oleh Dekom. Itu sejak kapan Pak Purwanto? Saksi (P)

: Sejak diterimanya proposal Oktober kalau tidak salah ya, yang telah melampirkan kajian hukum dari Remy & Darus. Sehingga pada saat pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Direksi, di dalam menanggapi surat tersebut, Dewan Komisaris tidak mempermasalahkan lagi.

Terdakwa

: Itu 2003 ya pak?

Saksi (P)

: 2003.

Terdakwa

: Apakah pada 2001 Dekom pada posisi menyetujui suatu bentuk penunjukkan langsung?

Saksi (P)

: Tidak. Belum pernah.

Terdakwa

: Bisa saya ingatkan surat Dekom No. 123 butir 6, dimana Dekom berpendapat bahwa mengingat perkiraan biaya yang diperlukan untuk Roll Out CIS RISI dengan pola OSCO demikian besar, dan alasan penunjukkan

langsung

yang

sangat

lemah

dan

sulit

dipertanggungjawabkan, maka Dekom berpendapat bahwa Roll Out CIS RISIdi Disjaya sebaiknya dilaksanakan dengan pola non-OSCO. Sedangakan untuk jasa konsultan dapat menunjuk Politeknik ITB sebagaimana kontrak sebelumnya. JadiSaksi (P)

: Ya jadi, yang sementara di, kami pahami dalam aturan pengadaan barang dan jasa PLN, kalau kita mau lakukan repeat order atau penunjukan ulang, itu harus kepada orang yang sama yang melakukan pekerjaan itu sebelumnya.


Terdakwa

: Maaf saya potong Pak Pur, karena kalau kita masuk kesana, masuk dalam apakah Netway ini punya kerjasama dsbnya, tapi saya batasi saja pada

persetujuan

atas

penunjukkan

langsung.

Tadi

Pak

Pur

menyampaikan bahwa perlu persetujuan dari RUPS untuk penunjukkan langsung. Dimana diatur ini? karena Anggaran Dasar setahu saya tidak mengatur masalah tesebut dan juga SK 038 tidak mengatur izin penunjukkan langsung harus ke RUPS. Saksi (P)

: Kalau tidak salah Dewan Komisaris tidak mengatakan bahwa permohonan

persetujuan

kepada

RUPS

karena

penunjukkan

langsungnya. Tetapi jenis kontrak ini karena multi years, dan kemudian Direksi mengusulkan bentuk kerja sama operasi, artinya ada merupakan akan membentuk perusahaan patungan dengan PT. Netway, maka 2 hal itu yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, harus minta persetujuan pada RUPS. Mengenai penunjukkan langsung, itu sebagai tambahan lah, gitu ya. Tetapi yang diatur di dalam Anggaran Dasar adalah bukan soal pelelangan atau penunjukkan langsungnya, tetapi mengenai jenis daripada kontraknya. Terdakwa

: Jenis multi years tadi?

Saksi (P)

: Ya.

Terdakwa

: Jadi Pak Pur, saya mau konfirmasi satu hal, pendapat Dekom mengenai suatu proses penunjukkan langsung itu sebenarnya dimungkinkan dalam Anggaran Dasar, tetapi tidak diharuskan.

Saksi (P)

: Penunjukkan langsung tidak diatur dalam Anggaran Dasar, tapi diatur di dalam prosedur pengadaan barang dan jasa PLN, bahwa di dalam mengadakan barang dan jasa, bisa dilakukan dengan cara, pelelangan, bisa dilakukan dengan cara penunjukkan langsung. Kalau dengan cara pelelangan itu biasanya sesuatu yang semua pihak agak ringan karena sifatnya kompetitif. Kalau penunjukkan langsung itu harus mengikut i kriteria-kriteria yang cukup ketat yang dipersyaratkan di dalam prosedur pengadaan barang dan jasa tersebut, antara lain pekerjaan tersebut


sifatnya spesifik, sangat mendesak, atau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan lanjutan. Terdakwa

: Baik, jadi berkait fungsi pengawasan Dekom terhadap Direksi, bukan dalam kaitan dengan masalah perizinan, karena izin penunjukkan langsung itu tidak dikenal di dalam SK 038, bahwa itu harus minta izin kepada RUPS atau kepada Dekom.

Saksi (P)

: Bukan, memang di SK 038 tidak mengatur itu harus meminta persetujuan pada Dekom maupun RUPS. Tetapi yang mengatur itu adalah Anggaran Dasar. Tetapi bukan berkaitan dengan penunjukkan langsungnya. Tetapi berkaitan dengan jenis kontraknya.

Terdakwa

: Baik. Pak Pur, oleh karena kita sudah membahas masalah ini, apabila Dekom tidak mengeluarkan suatu pendapat mengenai penunjukkan langsung yang berlangsung, apakah itu dapat diartikan Dekom tidak setuju?

Hakim Ketua

: Jangan mengenai pendapat ya.

Terdakwa

: Baik. Pak Pur, dalam RUPS RKAP 2004 Dekom menyatakan pendapatnya mengenai Roll Out CIS RISI. Apakah Pak Pur mengetahuinya?

Saksi (P)

: Lupa Pak. Kalau itu terjadi setelah saya meninggalkan Dewan Komisaris barangkali saya tidak. Itu kapan pak?

Terdakwa

: RUPS RKAP 2004 dilangsungkan 31 Desember 2003.

Saksi (P)

: Bagaimana ya? Mohon bisa dibacakan.

Terdakwa

: Sebelumnya saya ingin tanya apakah Pak Pur hadir dalam RUPS RKAP?

Saksi (P)

: Kalau saya tidak kemana-mana berarti saya hadir.

Terdakwa

: Malam tahun baru di kantor Distribusi Jaya, 31 Desember 2003.

Saksi (P)

: Di luar, bukan di kantor BUMN ya?


Terdakwa

: Bukan.

Saksi (P)

: Lupa Pak. Biasanya di absen itu ada absensi lengkap, kalau yang dimasukkan di dalam risalah RUPS biasanya hanya Dewan Komisaris dan Direksi saja.

Terdakwa

: Jadi pendapat Dewan Komisaris PT PLN Persero terhadap rencana kerja anggaran perusahaan tahun 2004, di sini dinyatakan pada butir 4, investasi, point 4.6, “untuk pelaksanaan program Roll Out CIS RISI ke seluruh UPP PT. PLN persero UBD Jakarta Raya dan Tangerang, dan pengadaan hardware secara sewa agar tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan least cost principle untuk

memperoleh

nilai

kontrak

yang

wajar

dan

dapat

dipertanggungjawabkan.” Bisa dijelaskan maksud dari catatan pendapat Dekom ini? Saksi (P)

: Jadi pendapat Dekom mengenai pembahasan anggaran, itu kan normatif seperti itu ya. Apa di dalam pelaksanaannya nanti Dewan Komisaris setuju dengan penganggaran untuk proyek Roll Out CIS RISI tadi, tetapi pelaksanaannya tetap harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Terdakwa

: Pak Pur, persetujuan anggarannya sudah diperoleh tahun 2002, jadi anggarannya sudah tersedia tahun 2002.

Saksi (P)

: Iya.

Terdakwa

: Ini RKAP tahun 2004?

Saksi (P)

: Iya Betul. Jadi tahun 2002 itu karena berkaitan dengan proposal pada saat itu. Kalau tidak salah saya ingat pada tahun 2002 Dewan Komisaris mempunyai pendapat, bahwa anggaran mengenai Roll Out CIS RISI pada RKAP 2002, ada diberi ear mark namanya, diberi tanda bahwa baru bisa dilaksanakan apabila hal-hal yang berkaitan dengan catatan yang diberi oleh Dewan Komisaris tadi sudah bisa dilaksanakan oleh Direksi. Itu kemudian karena tidak terjadi proyek itu pada tahun 2002,


kemudian di, apa, istilahnya digelindingkan lagi pada 2003, dan demikian juga pada 2004. Terdakwa

: Pak Pur, barangkali saya perlu mengingatkan lagi bahwa sebelum surat atau pendapat Dekom ini dikirim ke RUPS, ada serangkaian rapat yang tadi sudah kita bahas, apakah dengan menyatakan bahwa ini masalah anggaran, dan bukan masalah CIS Roll Out ini, Pak Pur menyatakan tidak ada hubungan antara yang dibahas sampai tanggal 30 November dan sebagainya dan surat-surat itu dengan pendapat Dekom ini?

Saksi (P)

: Tidak, tidak ada hubungan. Pembahasan yang selama ini menyangkut pelaksanaan kontrak. Tetapi sepanjang menyangkut anggarannya, ya itu sesuatu yang normatif bahwa anggarannya itu disediakan, tetapi nanti di dalam pelaksanannya tetap harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Karena tidak mungkin di dalam RUPS itu kita membahas detail pelaksanaan suatu pekerjaan. Itu pemahaman kami pak. Mungkin Pak Eddie bisa punya pemahaman yang lain.

Terdakwa

: Saya tahu apa yang terjadi Pak Pur. Saya ingin tahu apa yang Pak Pur ketahui dalam proses ini. Karena selanjutnya, atas mendengar pendapat saran Dekom tersebut, RUPS mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Direksi harus melakukan outsourcing.

Hakim Ketua

: Tahu saudara itu? Saudara saksi tahu?

Saksi (P)

: Tidak, Itu di dalam risalah RUPS atau?

Terdakwa

: Di dalam keputusan RUPS RKAP 2004.

Hakim Ketua

: Tahu saudara itu? Saudara seingat saya tidak pernah melihat.

Saksi (P)

: Ya saya tidak ingat mengenai itu. Tetapi apa salahnya kalau RUPS mengatakan seperti itu Pak?

Hakim Ketua

: Tidak, jangan berpendapat. Kalau memang ada kata terdakwa ada, ya bukti bahwa RUPS menyatakan seperti itu, lampirkan dalam pembelaan saudara. Kita akan pertimbangkan. Ada pertanyaan lagi?


Terdakwa

: Satu lagi Pak, bapak Hakim. Apakah saksi mengetahui bahwa dalam laporan manajemen 2004, Direksi melaporkan bahwa kontrak tersebut telah ditandatangani?

Hakim Ketua

: Tahu saudara?

Saksi (P)

: Tidak. Mungkin saya sudah meninggalkan Dewan Komisaris.

Terdakwa

: Meniggalkan Dewan Komisaris tapi masih dalam lingkungan PLN, pak Pur?

Saksi (P)

: Iya iya. Artinya saya kemudian ditugaskan oleh, saya sudah masuk masa pensiun Pak. Kemudian ditugaskan sebagai Komisaris cucu PLN.

Terdakwa

: Karena

laporan

manajemen

ini

menjadi

dasar

dari

laporan

pertanggungjawaban, apakah Pak Pur mengetahui bahwa untuk tahun 2004 Direksi mendapat pembebasan dari tanggung jawab oleh RUPS atau tidak? Saksi (P)

: Tidak tahu.

Terdakwa

: Oh tidak tahu. Pernah mendengar bahwa Direksi tidak mendapat?

Saksi (P)

: Tidak pernah mendengar.

Terdakwa

: Tidak pernah mendengar.

Hakim Ketua

: Masih ada?

Terdakwa

: Satu lagi.

Terdakwa

: Satu lagi Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Satu rangkaian maksudnya..

Terdakwa

: Ini karena (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Ya, ya, tanyalah

Terdakwa

: Pada butir satu, butir 1 pertanyaan 61 dari BAP 10 Mei 2011, Pak Pur menyatakan bahwa Direksi pernah menjelaskan bahwa PLN telah memliki IT Strategic Plan. Ini tahun 2001 Pak Pur menyatakan ini,


apakah yang dimaksud Pak Pur ITSP tersebut adalah ITSP karya Andersson Consulting? Saksi (P)

: Wah saya kalau terlalu detail lupa. Itu dalam surat Dewan Komisaris atau dalam-?

Terdakwa

: Dalam surat-surat. Surat 123 tadi pak.

Saksi (P)

: Mengatakan bahwa Direksi telah memiliki ITSP?

Terdakwa

: Ya. Surat 123 butir 1. Diperoleh keterangan bahwa PLN saat ini telah memiliki ITSP Information Technology Strategic Plan sebagai arsitektur dalam rencana pembangunan sistem informasi terpadu PLN yang diperkirakan akan dilakukan dalam kurun waktu 2 – 5 tahun mendatang. Ini yang dimaksud ITSP yang mana?

Saksi (P)

: Saya kurang tahu persis, tetapi hanya pernah membaca bahwa PLN punya suatu program atau rencana mengenai pengembangan sistem informasi. Barangkali surat Dewan Komisaris pada saat itu dikaitkan dengan kalau kita mau mengembangkan suatu sistem informasi perlu sejalan dengan rencana induk tadi. Tapi kalau rencana induk itu dikembangkan oleh siapa, saya tidak ingat.

Terdakwa

: Rencana induk ini berasal dari konsultan, apakah perlu disahkan terlebih dahulu sebagai produk hukum PLN atau langsung dilaksanakan?

Saksi (P)

: Biasanya rencana induk suatu aktivitas yang cukup besar kalau tidak salah ketentuannya dimasukkan di dalam rencana jangka panjang PLN. Dan selama ini rencana jangka panjang PLN jarang disahkan di dalam RUPS meskipun sebenarnya ketentuannya baik rencana jangka panjang maupun RKAP itu harusnya disahkan di dalam RUPS.

Terdakwa

: Tadi Pak Pur mengingat bahwa pembahasan OSCO telah di stop?

Saksi (P)

: Ya.

Terdakwa

: Desember 2002?


Saksi (P)

: Kalau tidak salah bukan Desember 2002, pada saat pergantian Dewan Komisaris, sekitar Maret 2002, kemudian beberapa hari atau 2 minggu kemudian ada rapat konsultasi Dewan Komisaris dengan Direksi, kemudian muncul mengenai wacana sistem informasi pelanggan, di situ ada wacana mengenai perlunya CIS IBP kalau tidak salah. Maka pada saat itu, Dewan Komisaris meminta kepada Direksi agar proposal atau usulan CIS RISI ini sementara dihentikan dulu, dikaji kembali.

Terdakwa

: Rapat Dewan Komisaris yang membahas itu adalah rapat konsultasi Direksi dalam rangka pengesahan ITSP. ITSPnya disahkan Desember 2002 Pak Pur, jadi sekitar itu. Jadi 2001 kita belum mempunyai ITSP (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Ya ya. Pertanyaannya apa?

Terdakwa

: Pertanyaannya adalah apakah Pak Pur mengetahui bahwa dalam ITSP tersebut ada kebijakan yang didorong agar PLN membeli paket program?

Saksi (P)

: Tidak tahu Pak.

Terdakwa

: Apakah Pak Pur mengetahui bahwa pada tahun 2000 SAP, suatu produsen paket program internasional mengajukan penawaran kepada PLN?

Saksi (P)

: Tidak tahu.

Terdakwa

: Pak Pur tidak tahu. Apakah Pak Pur mengetahui bahwa SAP mengajukan penawaran untuk distribusi Jawa Timur?

Saksi (P)

: Tidak Tahu.

Terdakwa

: Dalam BAP 10 Mei 2011, pertanyaan No. 66 saksi menyebutkan adanya proposal dari unit distribusi Jawa Timur mengenai CIS dengan menggunakan paket program SAP dengan biaya hampir 30 juta Dollar. Ini ada di dalam BAP Bapak. Saya sendiri sebagai Dirut tidak tahu ada ini. Dari mana informasi ini Bapak peroleh?


Saksi (P)

: Saya tidak ingat persis mengenai sumber informasi, tetapi pada saat itu setahu kami ada proposal tersebut, saya lupa persis masalahnya itu. Yang saya ingat adalah usulan mengenai pembelian sistem informasi yang digunakan atau diujicobakan di Cimahi.

Terdakwa

: Baik. Ya betul. Apakah Pak Pur mengetahui bahwa PLN akan mendapat pinjaman Bank Dunia 250 juta Dollar untuk merubah atau memodernisir sistem informasi PLN?

Saksi (P)

: Saya pernah baca di dalam aide memoir ABAD, bahwa ABAD bersedia membiayai pengembangan sistem informasi untuk di seluruh Jawa termasuk DKI Pak.

Terdakwa

: Apakah Pak Pur selaku Sekdekom pernah memproses atau mendapat laporan mengenai pelaksanaan pembelian paket program EAP, Enterprises Planning dari SAP di PLN?

Saksi (P)

: Kapan?

Terdakwa

: 2003.

Saksi (P)

: Tidak, tidak, sepertinya tidak tahu.

Terdakwa

: Tidak tahu?

Saksi (P)

: Tidak tahu.

Terdakwa

: Apakah Pak Pur mengetahui bahwa sampai hari ini PLN menggunakan program SAP untuk EAP?

Saksi (P)

: Sampai hari ini? Tidak tahu.

Terdakwa

: Tidak Tahu. Juga tidak tahu PLN membayar royalti kepada SAP?

Saksi (P)

: Tidak tahu.

Terdakwa

: Apakah Pak Pur mengetahui dalam program OSCO yang disampaikan itu, maaf bukan, pada kajian Roll Out CIS RISI tidak ada royalti yang dibayarkan PLN?


Saksi (P)

: Pada saat itu di dalam proposal awal kalau tidak salah ada biaya yang akan digunakan untuk membayar royalti kepada Netway karena dianggap Netway sebagai pemilik IPR.

Terdakwa

: Tahun berapa itu Pak Pur?

Saksi (P)

: 2001 kalau tidak salah.

Terdakwa

: 2002 itu diajukan kepada Direksi dan ditolak oleh Direksi. Jadi tidak ada pembayaran royalti.

Saksi (P)

: Ya. Seperti yang saya sampaikan pada tahun 2002, sama sekali tidak membahas lagi.

Terdakwa

: Kalau begitu di tahun 2003, pada waktu kita, Direksi mengajukan lagi program Roll Out, apakah ada royalti? Biaya royalti?

Saksi (P)

: Tidak disebut-sebut.

Terdakwa

: Tidak disebut?

Saksi (P)

: Tidak disebut.

Terdakwa

: Tidak ada?

Saksi (P)

: Tidak ada.

Terdakwa

: Saya kira cukup Yang Mulia. Terima kasih.

Hakim Ketua

: Untuk barang bukti bisa diajukan ke depan.

Jaksa

: Saudara saksi ya, BB 38 surat No 2117 tanggal 14 Agustus 2001 saksi tahu?

Saksi (P)

: Tahu

Jaksa

: Saksi tahu ya, terdakwa tahu ya?. Baik. BB No. 33 surat 109 saksi tahu Ya? Tahu. BB No. 34 saksi tahu?

Saksi (P)

: Tahu

Jaksa

: Baik. BB 30 saksi tahu?


Saksi (P)

: Tahu

Jaksa

: Baik. BB 204 saksi tahu?

Saksi (P)

: Ya

Jaksa

: Baik, BB 210 saksi tahu? 2971? Baik, BB 37 saksi tahu? 2924

Saksi (P)

: Ya ini pengajuan.

Jaksa

: Tahu ya? Baik. BB 431 saksi tahu?

Saksi (P)

: Ya.

Jaksa

: Baik. BB No 433 saksi tahu?

Saksi (P)

: Ya.

Jaksa

: BB no 434 No 19 Pst surat?

Saksi (P)

: Ya

Jaksa

: Baik. BB 208 analisa proyek saksi tahu ya? Kemudian BB 215 nota dinas saksi tahu?

Saksi (P)

: Ya. Baik

Jaksa

: Kemudian BB 1964 risalah rapat Dekom tanggal 25 September 2001. saksi tahu?

Saksi (P)

: Ya

Jaksa

: Saksi tahu. BB 196 risalah rapat Dekom 4 Oktober 2001 saksi tahu?

Saksi (P)

: Ya

Jaksa

: BB 220 saksi tahu?

Saksi (P)

: Ya.

Jaksa

: Baik. BB 670 ?

Saksi (P)

: Ya


Jaksa

: BB 200 saksi tahu? : Ya BB 2197 saksi tahu?

Saksi (P)

: Ya

Jaksa


Jaksa

: Saksi tidak tahu.

Jaksa

: BB 217 ?

Jaksa

: Ya. Saksi tahu. BB 183 saksi tahu? Nodis?

Saksi (P)

: Tidak.

Jaksa

: BB 188?

Saksi (P)

: Ya

Jaksa

: Baik. 1811 saksi tahu?

Saksi (P)

: Ya.

Jaksa


Saksi (P)

: Ya

Jaksa


Saksi (P)

: Ya

Jaksa

: Saksi tahu. 195 saksi tahu ?

Saksi (P)

: Ya

Jaksa

: BB 198?

Saksi (P)

: Ya

Jaksa


Saksi (P)

: Ya

Jaksa

: Baik. Cukup.


Terdakwa

: Ini BB dari putusan RUPS pendapat Dewan, kemudia keputusan RUPS nya? Direksi harus melakukan outsourcing? Ada putusannya. Ini laporan management 2004. Dokumen ini tahu Pak?

Saksi (P)

: Nggak.

Hakim Ketua

: Pendapat saudara mengenai pemeriksaan hari ini bagaimana?

Terdakwa

: Akan disampaikan dalam pembelaan.

Hakim Ketua

: Masih ada yang mau disampaikan?

Terdakwa

: Cukup.

Hakim Ketua

: Silahkan meninggalkan ruang sidang. Makasih ya. Saksi berikut!


(Saksi P dihadirkan ke persidangan)

Recommend Documents