DESENTRALISASI KONSEP TEORI ILMU ADMINISTRASI K-5 PROGRAM S2 STIA-LAN BANDUNG -2007Endang Wirjatmi K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
1
PENGERTIAN DESENTRALISASI
Pustaka Inggris: mencakup konsep: devolution, deconcentration. Mengembalikan konsentrasi administrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Fenomena politik dalam administrasi dan pemerintahan, dimana desentralisasi diartikan sebagai pendelegasian wewenang ke tingkat hirarkhi teritorial yang lebih rendah. Pengertian desentralisasi perlu dibedakan dengan pengertian tentang pemencaran ke tingkat cabangcabang dan pendelegasian dalam arti seorang atasan mempercayakan bawahannya untuk tanggung jawab terhadap dirinya.
K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
2
PENGERTIAN DESENTRALISASI (LANJUTAN)
Dalam studi politik diartikan bahwa desentralisasi akan merujuk pada distribusi kekuasaan teritorial, sejauh mana kekuasaan dan wewenang disebarkan melalui hirarkhi geografis, institusi dan proses. Fokus perhatian desentralisasi adalah subdivisi negara kesatuan atau federalisme, dimana masing-masing mempunyai sistem pemerintah daerah internalnya sendirisendiri. Desentralisasi dalam lembaga nasional dimana kementerian/perusahaan publik mendelegasikan otoritas kepada pejabat yang menanggung jawab kegiatan tersebut, sehingga dapat diartikan bahwa desentralisasi akan melibatkan bentuk hirarkhi yang berbeda yang mengkombinasikan institusi dan fungsi yang berbeda.
K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
3
KARAKTERISITK DESENTRALISASI (Cheema dan Rondinelli: 1983)
First local units of government are autonomous, independent, and clearly perceived as separate level of government over which central authorities exercise little or not direct control. Second, the local governments have clear and legally recognized geographical boundaries within which they exercise authority and perform public functions. Third, local governments have corporate status and power to secure resources to perform their functions. Fourth, devolution implies the need to “develop local government as institution” in the sense they have some influence. Finally, devolution is an arrangement in which there are reciprocal, mutually beneficial, and coordinate relationships between central and local governments; that is, the local government has ability to interact reciprocal with other units in the system of government of which it is a part” K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
4
TYPE DESENTRALISASI
SECONCENTRATION: handling over some amount of
DELEGATION: transferring responsibility for specifically defined
administrative authority or responsibility to lower levels within the government ministries or agencies
functions to organizations that are outside the regular bureaucratic structure and are only indirectly controlled by the central government DEVOLUTION: i.e., creation and strengthening of sub-national units of the government, activities of which are substantially outside the direct control of the central government; and PRIVATIZATION: i.e., passing all responsibility for functions to non governmental organizations of privete enterprises independent of the government.
K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
5
PERTIMBANGAN DESENTRALISASI Efisiensi & calupan Lokal, memperluas cakupan pilihan konsumen EKONOMI
SOSIAL
POLITIK
Mengurangi kendala struktural demi kemajuan sosial dan ekonomi.
K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
akuntabilitas, skill politik, integrasi nas, mendekatkan pemt & masy, layanan lebih baik, mempromosikan kemerdekaan, persamaan dan kesejahteraan
6
KONSEP DESENTRALISASI DI INDONESIA
Dalam kaitannya dengan bangun negara, 2 nilai telah dicapai konsensus nasional oleh the founding fathers, yaitu Negara Kesatuan dan desentralisasi. Hal ini berarti penyelenggaraan negara bangsa dianut pemikiran sentralisasi dan desentralisasi merupakan kontinum dan tidak dikotomi. Asas sentralisasi dan dekonsentrasi untuk mencirikan negara bangsa. Desentralisasi yang dianut mengakomodasikan aspirasi kemajemukan masyarakat dan daerah serta pendemokrasian. K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
7
TUJUAN DESENTRALISASI
MERUPAKAN NILAI-NILAI DARI KOMUNITAS POLITIK YANG DAPAT BERUPA KESATUAN BANGSA (NATIONAL UNITY), PEMERINTAHAN DEMOKRASI (DEMOCRATIS GOVERNMENT) KEMANDIRIAN SEBAGAI PENJELMAAN DARI OTONOMI, EFISIENSI ADMINISTRASI, DAN PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI.
K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
8
Hubungan daerah Otonom
Hubungan daerah otonom dan Pemerintah merupakan hubungan antar organsasi dan bukan hubungan intra organisasi. Pola hubungan terdapat ciri “keterpisahan (separateness) dan kemajemukan struktur dalam sistem pemerintahan secara keseluruhan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Dearah otonom subordinate dan dependent terhadap Pemerintah.
K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
9
EVOLUSI DARI KONSEP DESENTRALISASI
K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
10
Perumusan dan Penerapkan Program-program Desentralisasi.
1960a: fokus pada penggunaan intervensi untuk membantu suatu koloni memulai transisi menuju kemerdekaan, kesamaan politik, dan merespon meningkatnya permintaan barang dan jasa. 1970-1980: Para ahli pemerintah negara maju maupun negara berkembang meningkatkan tujuan dan perkembangan seperti memperbaiki bidang manajemen dan mendukung pendanaan program serta proyek, distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata, dan memfasilitasi partisipasi rakyat dalam proses perkembangan. Pertengahan 1980an:penambahan kondisionalitas struktural untuk menekan pemerintah dalam penggunaan programprogram desentralisasi administratif. Meningkatkan kemunculan masyarakat sipil, mendukung pertumbuhan lembaga demokrasi, juga memberikan respon pada permintaan masyarakat mengenai otonomi yang lebih besar
K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
11
PERTIMBANGAN DESENTRALISASI Pertimbangan diberikan untuk menyelesaikan tugas-tugas pemerintah pusat dan harus diajukan dalam proses pengembangan. Penilaian diberikan untuk keempat bentuk desentralisasi: politik, spatial, administratif, dan pasar. Perhatian diberikan pada tipe-tipe desentralisasi administratif, yaitu dekonsentrasi, devolusi dan delegasi. Pedoman dibuat untuk membantu mereka yang mendesain dan menerapkan tipe-tipe desentralisasi administratif. K-5-KTIA/S2 STIA
LAN
Endang wirjatmi
12
Agen/ORGANISASI bantuan: menekan pemerintah dan memaksa negara-negara menerima bantuan mereka dalam: (1) Meningkatkan proses dan desentralisasi demokratis; (2) Mengkhususkan tanggung jawab pemerintah ke dalam unit-unit pemerintahan yang lebih kecil; (3) Membangun Unit Pelaksanaan Proyek yang mandiri; (4) Menyerahkan sebagian proyek dan program pada LSM-LSM. K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
13
Elemen-elemen Desentralisasi
Desentralisasi mengharuskan adanya pembatasan daerah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip nilai administratif dan politik tertentu, dimana guna memenuhi kebutuhan atau kehendak komunitas dan pembatasan daerah harus mencerminkan pola pemukiman dan distribusi spasial. Pengalihan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk kekuatan politik harus dibuat peta politik yang memisahkan suatu komunitas dengan komunitas lain dan dapat dihubungkan dengan banyak faktor lain seperti sejarah, bahasa, kebudayaan dan tradisi.
K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
14
Elemen-elemen Desentralisasi (LANJUTAN)
Prinsip efisiensi dapat diberlakukan dalam pembagian daerah kekuasaan, sehingga pembatasan daerah mengandung gagasan tentang ukuran dan bentuk optimal yang ditetapkan secara teknis.
K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
15
Desentralisasi melibatkan pendelegasian wewenang yang bersifat politis maupun birokratis:
Otoritas politik didelegasikan bila kekuasaan dialihkan melalui ketentuan Legislatif kepada pemerintah daerah atau dialokasikan antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah melalui konstitusi. Disini keleluasaan pemerintah daerah terbatas karena pengaruh dan kontrol dari pemerintah nasional. Otoritas birokrasi berasal dari pendelegasian tanggung jawab dari kantor pusat sebuah organisasi kepada unit lapangan. Keleluasaan unit lapangan bergantung pada keputusan-keputusan yang siap untuk didelegasikan oleh atasannya, yang pelaksanaannya dari otoritasnya tunduk pada kontrol dan pengaruh organisasional.
K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
16
Desentralisasi bukan :
pemencaran cabang-cabang kantor pusat dari ibukota, mis. bagian sebuah kementerian nasional dipindahkan ke sebuah kota propinsi pendelegasian , mis. atasan mempercayakan bawahan dengan tanggungjawab yang dipikul pendahulunya,
Tapi Desentralisasi: mencakup pendelegasian bila bawahan (individu birokrat atau perkumpulan yang dipilih) memikul sebagian tanggungjawab atau suatu daerah tertentu didalam batas wewenang organisasi atau negara bersangkutan. K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
17
FEDERAL-BASED SYSTEMS
Definisi: terdesentralisasi hanya minimal pada satu tingkat, dengan masing-masing tingkat memiliki beberapa kedaulatan terhadap tugas-tugas sektor publik dalam yurisdiksi teritorial tertentu. Federalisme dapat dipandang sebagai suatu bentuk pemerintahan yang sangat terdesentralisasi, karena seperti devolusi, daerah kekuasaan utama pemerintah diterima bukan dari pemerintah nasional melainkan dari konstitusi yang menetapkan wilayah yuridiksi dari pemerintah pusat atau pemerintah federal, sehingga kedua tingkat itu bersifat koordinatif dan independen.
K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
18
UNITARY SYSTEMS Definisi: tidak harus terdesentralisasi secara legal, namun melalui hierarki unitunit yang levelnya lebih rendah memiliki yurisdiksi geografi tertentu. Dalam sistem ini, kedaulatan terhadap sektor publik dijaga dengan mendesentralisasikannya terhadap unit-unit yang levelnya lebih rendah. K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
19
6 PENDEKATAN mengidentifikasikan
bentuk-bentuk desentralisasi:
Mengklasifikasikan bentuk berdasarkan asal sejarahnya. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Membedakan bentuk-bentuk desentralisasi berdasarkan hierarki dan fungsinya. Mengidentifikasi bentuk-bentuk desentralisasi berdasarkan masalah yang akan diselesaikan. Delapan bentuk desentralisasi: (1) devolusi; (2) devolusi fungsional; (3) organisasi interest; (4) dekonsentrasi prefektoral; (5) dekonsentrasi kementrian; (6) delegasi pada agen-agen otonomi; (7) philanthropy; (8) marketization. (Berkeley) Memfokuskan pada pola struktur administratif dan fungsi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan barang dan jasa. Berdasarkan pada pengalaman suatu negara, hal ini mengambil definisi sempit dari desentralisasi. Pola desentralisasi yang didasarkan pada klasifikasi tujuan politik, spasial, pasar dan administratif.
K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
20
Syarat Desentralisasi
Desentralisasi hanya muncul ketika unit pemerintah lokal: 1. 2. 3. 4.
5. 6.
Dibangun oleh legislasi Berada dalam batasan yurisdiksi yang jelas Dipimpin oleh perwakilan dan petugas terpilih Diberi kewenangan untuk membuat dan mondorong selesainya tugas-tugas sektor publik Diberi kewenangan untuk mengumpulkan pajak Diberi kuasa untuk mengatur anggaran mereka sendiri
K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
21
Dekonsentrasi Deconsentrasi adalah pengalihan kewenangan untuk pembuatan keputusan, keuangan dan fungsi manajemen dari arti administrasif pada tingkat yang berbeda dibawah tanggung jawab jurikdiksi dari pemerintah pusat. K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
22
Penyelenggaraan Deconsentrasi selama ini ada kecenderungan dianutnya model integrated field
administration, yang berbeda dengan fragmented field administration ( menyeragamkan batas-batas
wilayah kerja –yurisdiksi- instansi vertikal dari berbagai Departemen sesuai dengan batas-batas wilayah kerja. Penyelenggaraan di Indonesia berhimpitan: Kepala Wilayah di Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kotip dan Kecamatan, dsb (UU 5/74)
K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
23
Devolusi Muncul ketika kewenangan dialihkan dari pemerintah pusat pada unit pemerintahan lokal. Devolusi tidak berarti pembagian kekuatan dalam sistem pemerintahan federal atau konfederal.
K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
24
Syarat Devolusi Devolusi membutuhkan aturan yang : 1. Membentuk status unit lokal tertentu. 2. Membangun yuridiksi dan batasan fungsional yang jelas untuk unit tsb. 3. Menggunakan kekuatan untuk merencanakan, membuat keputusan, dan mengatur tugas-tugas publik thd unit tsb. 4. Memberikan kewenangan pada unti tersebut untuk merekrut staf mereka sendiri 5. Membangun aturan untuk interaksi unit tsb dgn unit lain dalam sistem pemerintahan. 6. Membolehkan unit tsb meningkatkan pajak 7. Memberi kewenangan unit-unit tsb untuk membangun dan mengatur anggaran mereka sendiri. K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
25
Delegasi Merupakan transfer dari pengambilan keputusan pemerintah dan kewenangan administratif untuk mendefinisikan tugas dengan jelas pada organisasi baik yang berada dalam kontrol tidak langsung maupun yang mandiri
K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
26
Fungsi-fungsi kinerja Fokus fungsional dimulai membedakan keputusankeputusan yang harus dibuat dalam tugas-tugas sektor publik. Tipe-tipe keputusan: 1. Jenis jenis barang dan jasa yg harus dihasilkan. 2. Keuangan dari barang dan jasa tertentu 3. Kualitas, kuantitas, lokasi dan distribusi barang dan jasa. 4. Proyek dan program yang dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa. 5. Aturan yang harus diterapkan jika ketentuan mengenai barang dan jasa tidak berlaku lagi. 6. Pengawasan aturan barang dan jasa. K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
27
Lima fungsi menurut Silverman Silverman mengidentifikasi lima fungsi dari ketentuan barang dan jasa yang efektif dan efisien: 1.Perencanaan. 2.Perumusan kebijakan keuangan dan pajak. 3.Pemrograman dan pengaturan pengeluaran 4.Perekrutan 5.Pelaksanaan dan pemeliharaan Fungsi tambahan dari studi lain: 1.Pelaksanaan proyek dan program 2.Informasi manajemen K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
28
Kemajuan dalam pembentukan kerangka kerja teoretis dalam desentralisasi administratif Mengidentifikasi yang membedakan keempat bentuk desentralisasi. 2. Mendefinisikan dan menganalisis ketiga tipe desentralisasi administratif 3. Mengkhususkan tugas-tugas operasional dari lembaga dan organisasi sentral, non sentral dan private yang harus dilaksanakan. 4. Merumuskan tabel-tabel yang memasangkan tipe desentralisasi K-5-KTIA/S2 STIA LAN Endang wirjatmi 29 administratif dengan tujuan-tujuan fungsional 1.
Paradigma Desentralisasi Desentralisasi dan Sentralisasi tidak dapat dipisahkan dalam suatu negara. Kecuali dalam negara yang menyerupai kota (polis, city state), misalnya Singapore. Bila dipilih desentralisasi, maka lenyaplah negara dan bangsa. Bila dipilih sentralisasi, maka membahayakan kemampuan negara dalam melaksanakan fungsifungsinya.(Fesler: 1972) Keberhasilan agenda desentralisasi memerlukan pemerintahan yang kuat dan absah (Rondeneli, Nellis dan Cheema, 1983). Sentralisasi berfungsi terciptanya keseragaman, sedangkan desentralisasi berfungsi menciptakan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan. K-5-KTIA/S2 STIA
LAN
Endang wirjatmi
30
KESEIMBANGAN DESENTRALISASI DAN SENTRALISASI Centralization and decentralization are not mutually exclusive or dichotomous arrangement for governments is to find the proper balance between centralized and decentralized arrangement and link them in ways that promote development most effectively. The optimal mix is not easily determined. It shifts as social, economic, and political condition change. (Rondeneli, Nellis dan Cheema, K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi 1983).
31
PEMERINTAH
PEMERINTAH DAERAH
K-5-KTIA/S2 STIA LAN
Endang wirjatmi
32
