S1 PWK UGM—TKP 1107 Proses Perencanaan—Kuliah ke 7
http://infrastructureforum.files.wordpress.com/2009/04/taru.jpg
Penyelenggaraan & Pengendalian Penataan Ruang
Bahan Kuliah--Dipakai terbatas di lingkungan sendiri
Dosen: Achmad Djunaedi Komunikasi email:
[email protected] FB: Layanan Akademik A-Djunaedi (
[email protected]) Versi 2012
Pengantar (1) Perencana PWK bertugas merencanakan tata ruang. Apa perlu memahami pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penataan ruang? Dengan memahami seluk beluk pelaksanaan hasil rencana, maka para perencana mampu membuat rencana yang dapat dilaksanakan (implementable). Perencana jangan sampai membuat rencana yang sulit dilaksanakan dan sulit dikendalikan dalam pelaksanaannya. 2
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 1
Pengantar (2) Pengendalian ruang wilayah dan kota dipayungi oleh, antara lain: UU No. 26 Thn 2007 ttg Penataan Ruang (maka kita perlu memahami UU tsb, terutama yg terkait pengendalian ruang) Dalam hal penyelenggaraan penataan ruang UU tsb dioperasionalkan melalui: PP No. 15 Thn 2010 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang. Kita perlu memahami PP tsb. Catatan: selain mata kuliah ini masih ada dua mata kuliah lain terkait pengendalian. Kita perlu mengenal sedikit ttg MK tsb. 3
Penyelenggaraan & Pengendalian Penataan Ruang
DAFTAR TOPIK 1. Pemahaman terhadap UU No. 26 Thn 2007 tentang Penataan Ruang (fokus: Pengendalian) 2. Pemahaman terhadap PP No. 15 Thn 2010 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Mata kuliah lainnya terkait Pengendalian 4
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 2
Topik 1:
UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang (fokus: Pengendalian) Tujuan: Memahami Pengendalian Ruang yang diatur dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang 5
Teori: Siklus Perencanaan & Pengendalian Proses Pelaksanaan
Laporan
Hasil Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang
Laporan
Perencanaan Tata Ruang
Masukan balik
Proses Perencanaan
Proses Pengendalian Pengendalian PemanfaatanRuang 6
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 3
UU 26/2007: Siklus Perencanaan & Pengendalian
Laporan
Hasil Pengendalian
Laporan
Masukan balik
Perencanaan Tata Ruang
Pemanfaatan Ruang dan Penyelenggaraannya
Pengendalian Pemanfaatan Ruang 7
UU 26/2007: Beberapa Pengertian Perencanaan Tata Ruang menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang (Pasal 1, btr 13)
Pemanfaatan Ruang dan Penyelenggaraan-nya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya (Psl 1, btr 14)
Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang (Psl 1, btr 15) 8
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 4
UU 26/2007: Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang (Psl 1, btr 15) Dapat dilakukan melalui:
Penetapan 1 peraturan zonasi Pasal 36
2 Perizinan Pasal 37
Pemberian 3 insentif & disinsentif
Pengenaan 4 sanksi
Pasal 38
Pasal 63, 69, 73, 74
9
Penetapan
1 peraturan zonasi
UU 26/2007 Pasal 36 Psl 36 ayat (3)
BENTUK PERATURAN ZONASI > TINGKAT NASIONAL: berupa peraturan Psl 36 ayat (2) pemerintah (PP) untuk Peraturan Zonasi arahan peraturan zonasi disusun berdasar sistem nasional. Rencana Rinci TR TINGKAT PROVINSI: berupa Peraturan peraturan daerah (Perda) Zonasi provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi Psl 36 ayat (1) Peraturan Zonasi berfungsi > TINGKAT KAB/KOTA: sebagai pedoman bagi berupa peraturan daerah pengendalian pemanfaatan kabupaten/kota untuk ruang peraturan zonasi.
Rencana Rinci Tata Ruang
10
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 5
UU 26/2007
2 Perizinan
Pasal 37 Perizinan diatur oleh Pemerintah/Pemda berdasar kewenangannya masingmasing, dan berupa:
Izin Pemanfaatan Ruang
IZIN DIBATALKAN BILA: Dikeluarkan dan/atau diperoleh dgn tdk melalui prosedur yg benar Diperoleh melalui prosedur yg benar tapi kemudian terbukti tdk sesuai dgn RTRW
Batal demi hukum
Diberi ganti rugi yg layak
Terjadi perubahan RTRW
11
Pemberian
UU 26/2007
3 Insentif &
Pasal 38
Disinsentif
Insentif/disintensif diberikan agar pemanfaatan ruang sesuai RTRW.
Insentif
DAPAT BERUPA: keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham
Perangkat/upaya utk memberikan imbalan thd pelaksanaan kegiatan yg sejalan dengan rencana tata ruang
pembangunan serta pengadaan infrastruktur kemudahan prosedur perizinan; dan/atau pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah
12
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 6
Pemberian 3 Insentif & Disinsentif
UU 26/2007 Pasal 38
Insentif/disintensif diberikan agar pemanfaatan ruang sesuai RTRW.
DAPAT BERUPA: pengenaan pajak yang tinggi yang perangkat untuk disesuaikan dengan besarnya biaya yang mencegah, dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang membatasi ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; pertumbuhan, atau dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan pembatasan penyediaan infrastruktur, dengan rencana pengenaan kompensasi, dan penalti tata ruang
Disinsentif
13
4
Pengenaan Sanksi
UU 26/2007 Pasal 63, 69, 73, 74
Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. SANKSI DAPAT BERUPA:
Sanksi Administratif Sanksi Pidana Sanksi Perdata 14
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 7
Pengenaan 4 Sanksi
UU 26/2007 Pasal 63, 69, 73, 74
Sanksi Administratif
15
4
Pengenaan Sanksi
UU 26/2007 Pasal 63, 69, 73, 74
Sanksi Pidana
16
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 8
17
Topik 2:
PP No. 15 Thn 2010 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang Tujuan: Memahami PP No. 15 Thn 2010 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang 18
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 9
DAFTAR TOPIK YANG DIATUR PP 15/2010 Halaman
Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI
KETENTUAN UMUM 1 PENGATURAN PENATAAN RUANG 4 PEMBINAAN PENATAAN RUANG 6 PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANG 10 PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG 60 PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 76 Bab VII PENGAWASAN PENATAAN RUANG 97 Bab VIII KETENTUAN PERALIHAN 100 Bab IX KETENTUAN PENUTUP 100 19
Bab IV:
PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANG
20
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 10
Daftar Isi Bab IV Pelaksanaan Perenc. TR Halaman
Bagian 1 B agian 2 Bagian 3 Bagian 4 Bagian 5 Bagian 6
Umum 10 Penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Tata Ruang 12 Penyusunan dan Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang 24 Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan 40 Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaaan 48 Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang 56 21
(Bab IV) RTRW-RDTR-RTBL
22
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 11
Jenis Rencana Rinci
23
Kriteria (Nilai) Kawasan Strategis (1)
24
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 12
Kriteria (Nilai) Kawasan Strategis (2)
Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan.
25
Macam Kawasan Perkotaan
26
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 13
Kriteria Kawasan Perkotaan: Kecil & Sedang
27
Kriteria Kawasan Perkotaan: Besar
28
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 14
Kriteria Kawasan Perkotaan: Metropolitan
29
Kriteria Kawasan Perkotaan: Megapolitan
30
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 15
Macam Kawasan Perdesaan
31
Kriteria Kawasan Perdesaan
32
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 16
Kriteria Kawasan Agropolitan
33
Frekuensi Peninjauan Kembali
34
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 17
Unsur Kegiatan Peninjauan Kembali
35
Proses Peninjauan Kembali
36
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 18
Hasil/Rekomendasi Peninjauan Kembali
37
Bilamana perlu revisi rencana?
38
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 19
Revisi sedikit atau banyak?
39
Bab VI:
PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
40
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 20
Beberapa cara pengendalian
41
Isi Pengaturan Zonasi
42
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 21
Topik 3:
Mata Kuliah lainnya tentang Pengendalian Tujuan: Mengenal mata kuliah lainnya di kurikulum S1 PWK UGM yang terkait dengan Pengendalian 43
Mata Kuliah Lainnya Pengendalian rencana secara lebih lengkap akan dibahas dalam dua mata kuliah berikut ini: 1. Manajemen Pembangunan: pengendalian rencana tata ruang wilayah/ RTRW 2. Evaluasi Implementasi Rencana: pengendalian rencana pembangunan daerah/ RPJMD
44
Proses Perencanaan—Kuliah 07: Pengendalian TR (A. Djunaedi, 2012)—Hal. 22
