EDISI I, JANUARI 2012
JURNAL BULANAN
RUU KU SAYANG, RUU KU MALANG: PENGKHIANATAN TERHADAP HAK KESEHATAN RAKYAT Rabu, 14 Desember 2012 Ketua B a d a n Legislasi (Baleg) DPR RI, Ignatius Mulyono mengetuk palu menolak RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan (PDPTK) dimasukkan ke dalam prolegnas 2012. Sungguh miris , RUU yang telah disusun sejak tahun 2005 dan masuk dalam Prolegnas 2009-2014 serta masuk dalam Prolegnas tahun 2009, 2010 dan 2011 yang sejatinya melindungi kesehatan rakyat, melindungi orang miskin dari eksploitasi adiktif rokok serta mencegah anak – anak, remaja, generasi muda dan perempuan dari kecanduan adiktif rokok, justru ditolak dan dibantah habis habisan oleh para anggota Baleg dan dikeluarkan dari PROLEGNAS 2012. DPR khianat sebagai wakil rakyat, abai terhadap perlindungan masyarakat dari bahaya rokok, ternyata DPR lebih berpihak kepada industri rokok, yang bisnisnya meninggalkan penyakit kepada masyarakat Indonesia, sedangkan keuntungannya mereka bawa ke luar negeri. Karena sebagian besar industri dan market share
rokok di Indonesia perusahaan asing.
di
kuasai
oleh
Pada saat rapat penyusunan prolegnas 2012 hanya dua fraksi yang mendukung RUU tersebut masuk kembali ke dalam prolegnas 2012, yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), yang lainnya menolak, bahkan F-PDIP terang – terangan mengintervensi ketua Baleg. Ketua Panja Prolegnas 2012, Ida Fauziyah dari FKB, ditempat terpisah mengatakan, ‘’saya sudah all out mas, Anda bisa lihat sendiri kan, bagaimana mereka menolak mati – matian, usulan perubahan judul RUU dari kaukus kesehatan juga ditolak semuanya. Hal senada juga dikatakan Arif Minardi, dari Fraksi PKS, “ susah mas, saya juga sudah memperjuangkan, namun kita kalah banyak dengan fraksi lain, hanya FPPP dan Ibu Ida Fauziyah yang mendukung,’’ Kata Arif Minardi. Ditempat terpisah pendapat senada juga disampaikan oleh anggota Baleg dari Fraksi Golkar Tetty Kadi Bawono ‘’RUU ini semenjak pembahasan juga sudah diputar – putar, jadi tidak heran’’, kata Tetty. Tekanan untuk mengeluarkan RUU ini dari PROLEGNAS 2012 tidak hanya dilakukan
oleh anggota Baleg. Tetapi intervensi dari luar untuk mempengaruhi Baleg untuk menolak RUU PDPTK juga sangat kuat sekali. Pada hari yang sama, pada pukul 10.00 WIB Baleg menerima Anggota DPRD Temanggung, DPRD Pamekasan dan DPRD Kota Semarang, pertemuan itu diterima langsung ketua Baleg DPR RI Ignatius Mulyono, mereka menolak RUU PDPTK dimasukkan ke dalam prolegnas 2012, kalau seandainya RUU ini masuk mereka menginginkan referendum. Yang tidak kalah menghebohkan pada saat itu pertemuan berlangsung hampir semua anggota DPRD daerah tersebut merokok, sudah pasti ruangan sidang penuh dengan kepulan asap. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan dengan wajah yang beringas. Baleg DPR RI tunduk dan pasrah menuruti kemauan ‘parlemen jalanan’. Kondisi ini mengingatkan kita pada kasus penghilangan paksa Pasal 113 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakakan bahwa rokok adalah zat adiktif dimana penghilangannya melibatkan anggota DPR dan penyidikan kasusnya dihentikan oleh Kepolisian. Ada apa dengan bangsa ini? ASB/HC
PERJALAN RUU PDPTK Februari 2007, Dr.
2005, RUU PDPTK di susun
Awal 2006, Dr. Hakim S.
Februari 2006, naskah
Pohan Sp.OG berhasil menda-
RUU beserta daftar tanda
patkan tanda tangan dukun-
tangan dukungan diajukan
gan dari 204 anggota DPR RI
kepada Baleg
2006, Dr. Hakim S.
Hakim S. Pohan Sp.OG
Pohan Sp.OG 4 kali
diberi kesempatan
mengirim surat ke
untuk
Baleg menanyakan
mempresentasikan
RUU PDPTK
urgensi RUU PDPTK di Baleg DPR RI
2011, RUU PDPTK masuk prolegnas 2011, tetapi lobby Industri Rokok semakin kencang melalui jaringannya yaitu Aliansi Desember 2011, RUU PDPTK dikeluarkan dari Prolegnas 2011
Masyarakat Tembakau Indonesia semakin merangsek masuk ke Baleg
2010, RUU PDPTK masuk prolegnas 2010, dan langsung dipegang oleh Baleg, padahal RUU tersebut dilihat dari judul adalah domain Komisi IX (Kesehatan)
2008, advokasi terus 2009, RUU PDPTK di
dilakukan baik ke Ko-
Harmonisasi oleh Baleg
misi IX, Baleg dan Ke
di ujung masa jabatan
Ketua DPR RI dan
DPR periode 2004-2009
akhirnya RUU PDPTK masuk Prolegnas 2009
DARI REDAKSI REDAKSI: PENANGGUNGJAWAB: Lisda Sundari PIMPINAN REDAKSI: Hery Chariansyah REDAKTUR PELAKSANA: Rara Peni Asih, Andhika, Fadila febrianty, Indryarko EH SEKRETARIS REDAKSI: Safriani Aceh KONTRIBUTOR DAERAH: Aliansi Total Ban: Sumatera Utara Jawa Tengah Jawa Timur Bali Sulawesi Tengah
Diterbitkan oleh ALIANSI TOTAL BAN www.total-ban.org Jl. TB. Simatupang No.33 Pasar Rebo—Jakarta Timur
ALIANSI TOTAL BAN ??? Total Ban adalah pengertian dari pelarangan menyeluruh iklan, promosi dan sponsor rokok. Aliansi Total Ban adalah jaringan masyarakat yang bersifat kemitraan yang menjadi wadah bagi pergerakan dan perjuangan masyarakat sipil dalam upaya perlindungan anak dari zat adiktif rokok. Pergerakannya berlandaskan semangat dan prinsip-prinsip normatif hak anak dan hak asasi manusia serta prisnsip-prisnsip normatif pengendalian tembakau, . Aliansi total Ban bertujuan melakukan upaya advokasi pelarangan menyeluruh iklan, prosmosi dan sponsor rokok yang dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi sebagai upaya perlindungan anak dari dampak bahaya zat adiktif rokok. Aliasi Total Ban dibentuk pada tanggal 31 Oktober 2008 melalui workshop pembentukan aliansi di Hotel Bumi Wiyata Depok.
Pembentukan Aliansi Total Ban ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Aliansi Total Ban oleh perwakilanperwakilan lembaga yang hadir. Aliansi Total Ban ini terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pelajar, Organisasi Mahasiswa, Organisasi Pemuda dan Organisasi Profesi dan personal . Saat ini Aliansi Total Ban didukung oleh 253 organisasi yang tersebar di Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali. Dan secara koordinatif Aliansi Total Ban dibagi menjadi Aliansi Total Ban Nasional dan Aliansi Total Ban daerah. Disepanjang perjalanan pergerakannya, Aliansi Total Ban tetap menerima personal dan organisasi lain untuk masuk dan terlibat di dalam aliansi.
13760
REFERENSI
FILM DOKUMENTER “SEX, LIES AND CIGARATTES” Tayangan video dari kantor berita Vanguard.com yang berjudul “Seks, Lies and Cigarattes” secara gamblang menunjukkan bagaimana agresifnya industri rokok menyasar dan menjerat anak -anak muda Indonesia untuk menjadi perokok. Film dokumenter ini dibuat oleh koresponden Christof Putzel ketika pada tahun 2010 silam ia meliput Konferensi Dunia Untuk Tembakau. Film ini menjadi salah satu episode dari serial dokumenter Vanguard season 5 yang ditayangkan oleh Current TV. Dalam film ini diceritakan bagaimana penelusuran Putzel hingga harus menyusup di Konferensi Tembakau Dunia 2010 di Indonesia dan melakukan pembicaraan dengan karyawan perusahaan tembakau. Selain itu di film ini juga dipaparkan sejumlah fakta bagaimana penetrasi yang dilakukan oleh industri dan bisnis rokok raksasa kepada masyarakat dan anak-anak Indonesia. Digambarkan bagaimana agresifnya Industri rokok menyasar anak muda Indonesia. Harga rokok yang murah di indonesia sangat terjangkau oleh anakanak sekolah. Dalam film ini Christof
Page 2
I
EDISI 1, JANUARI 2012
Putzel membuktikannya dengan mendatangi beberapa sekolah di Jakarta dan Kota lain, dan terbukti saat istirahat atau pulang sekolah anak-anak itu membeli rokok layaknya seperti membeli jajanan. Bombardir iklan luar ruang, televisi raksasa yang mempromosikan rokok di ruang publik tak henti-henti menyodorkan kenikmatan merokok bagi kaum muda. Terlihat sekali dalam film ini bahwa Indonesia adalah surga Indutri Rokok. Di banyak negara, iklan rokok dalam format apapun dilarang, tetapi di Indonesia, Industri Rokok dengan leluasa dan gencar mempromosikan bahwa citra rokok itu keren, cool dan penuh tantangan khas anak muda melalui iklan, promosi dan sponsor rokok. Masli, mantan ahli strategi periklanan di Philip Morris Indonesia dalam film ini mengakui memang agresivitas industri rokok menyasar anak muda sebagai jaminan pasar di masa depan. Logikanya, dengan berinvestasi pada anak muda, maka konsumen yang setia akan selalu mengalami regenerasi.
Dalam film ini, Anne Edwards juru bicara Philip Morris International membantah bahwa strategi pemasarannya ditujukan pada anak-anak dan menyatakan bahwa konser yang mereka danai di tujukan untuk orang dewasa.Sungguh realita yang terbalik dengan kenyataan dilapangan. Dengan banyaknya fakta plus realitas yang terungkap mengenai invasi Industri Rokok di Indonesia, tidak heran bila film yang sudah di publish di Yotube ini, (http:// www.youtube.com/watch?v=DiyWK3fzTpA) sudah di lihat 155.880 orang. Tak heran bila film ini menjadi perhatian tweeps di Indonesia dan menjadi salah satu daftar penghuni trending topic di Twitter siang (Rabu, 25 Januari 2012) ini. Film ini wajib di tonton oleh masyarakat dan pemerintah indonesia. Karena film ini menyampaikan kebenaran tentang penjajahan, penghisapan dan pembunuhan yang dilakukan Industri Rokok kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Bangkit menatap dan melawan terhadap setiap bentuk penindasan karena sejatinya tidak diajarkan bagi kita untuk duduk, diam dan tertunduk dalam penindasan. HC
RAGAM
PASAL BANCI UU PENYIARAN UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah Undang Undang yang melakukan pengaturan tentang iklan rokok di media penyiaran yaitu televisi dan radio. Pengaturan ini tercantum dalam pasal 46 ayat (3) yang bunyinya Siaran iklan niaga dilarang melakukan: a …..…; b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif; (c) Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok; d ...…; e…...; Pasal yang seyogyanya mengatur, menjadi Pasal yang menjustifikasi keberadaan
iklan, promosi dan sponsor rokok di media penyiaran.
diskriminasi adiktif.
Permasalahannya, pengaturan iklan rokok pada pasal 46 ayat (3) UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ini sangat banci bahkan kontradiktif antara huruf (b) dan (c)
Karena melihat redaksi pasal 46 ayat (3) huruf c, promosi rokok yang dilarang adalah yang memperagakan wujud rokok, sehingga sifat adiktif rokok seakan-akan hilang karena promosinya tidak memperagakan wujud rokok. Logika yang tidak masuk akal
Rokok adalah zat yang bersifat adiktif yang masuk dalam kategori dilarang dipromosikan berdasarkan pasal 46 ayat (3) huruf b, akan tetapi dalam huruf c rokok boleh diklankan sepanjang tidak memperagakan wujud rokok. Pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan
pengaturan zat
Sesungguhnya pasal ini menunjukkan betapa gamangnya pelaksana Negara melakukan pelarangan iklan rokok dan kuatnya intervensi industry rokok dalam pembuatan kebijakan yang terkait bisnisnya. HC
KABAR DAERAH SEKDA SUMATERA UTARA HIMBAU KABUPATEN KOTA BUAT KEBIJAKAN KTR Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Sumatera Utara Nurdin Lubis menghimbau agar Walikota dan Bupati di Sumatera Utara membuat kawasan tanpa rokok. Pernyataan ini disampaikan saat menerima audiensi Pusaka Indonesia, Aliansi Total Ban Sumatera Utara, SaHDAr, AJI Medan, Dr. Juanita dan ir. Mutia yang tergabung Tim Perencanaan Pergub KTR di kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu, 25 Januari 2012. Dalam kesempatan ini, Tim Perencanaan Pergub KTR menyampaikan tentang rencana masyarakat untuk mendorong Provinsi Sumatera Utara membuat regulasi KTR. Sekda yang didampingi Kepala Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara Jalil, SH menyampaikan bahwa piPage 3
I
KONSOLIDASI ANAK INDONESIA 13 orang anak Indonesia melakukan pertemuan konsolidasi di kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak untuk membahas upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong adanya perlindungan anak dari zat adiktif rokok sebagai implementasi Suara Anak Indonesia hasil Kongres Anak Indonesia. Pertemuan yang dilakukan pada 15 Januari 2012 ini dihadiri oleh anakanak peserta Kongres Anak Indonesia yang berada di Jakarta, Bogor Depok, Tanggerang, Bekasi dan Bandung serta anak-anak Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan perlindungan anak dari zat adiktif rokok. Pertemuan yang di fasilitasi oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak ini membahas tentang perkembangan Suara Anak Indoensia khususnya poin perlindungan anak dari zat adiktif rokok dari tahun 2008—2011 serta permasalahan dan kondisi terkini anak yang terpapar zat adiktif rokok. Dalam pertemuan ini, anak –anak sepakat untuk membangun Jaringan Anak Indoensia yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang akan membantu percepatan lahirnya perlindungan anak dari zat adiktif rokok sebagai bagian dari implementasi hak partisipasi anak.
haknya saat ini sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kawasan tanpa Rokok tetapi hanya untuk kantor-kantor pemerintahan di wilayah Sumatera Utara. Edi Ikhsan sebagai koordinator program percepatan regulasi KTR di Sumatera Utara berharap agar agenda masyarakat ini dapat disenergikan dengan pemerintah,
EDISI 1, JANUARI 2012
mengingat urgensi kebutuhan masyarakat untuk hidup sehat terhindar dari asap rokok. Edi Ikhsan juga meminta sebagai langkah awal Propinsi Sumatera Utara juga dapat mendorong disahkannya Perda KTR bagi kabupaten Kota yang sudah dinyatakan sebagai Kota Layak Anak. Pusaka
Untuk menguatkan dan merealisasikan semangat ini, anak-anak sepakat untuk mengadakan pertemuan besar yang mengundang jaringan anak yang lebih luas lagi pada februari 2012. Pertemuan ini dimaksukan sebagai media membangun jaringan anak, peningkatan kapasitas terhadap isuisu perlindungan anak dari zat adiktif dan penyusunan rencana kerja jaringan anak. HC
SOSOK Dr. Hakim Sorimuda Pohan
bahkan tercatat, pernah menjadi Ketua ICMI Orwil Sumatera Selatan periode 1995-2005.
KESEHATAN
Dalam perjalan karier politiknya, Dr. Hakim pernah menjadi Anggota DPR RI 2004-2009 dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI 2004-2009.
Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dalam langkahnya sebagai anggota dewan, untuk mewujudkan mimpinya tentang kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi dan berkelanjutan, Dr. Hakim bersama Anggota Dewan dari Komisi IX mempelopori dan memperjuangkan adanya Rancangan Undang Undang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (RUU PDPTK). RUU ini sejak awal memang mendapat penolakan keras dari beberapa anggota DPR saat itu, dalam proses memperjuangkan RUU PDPTK, Dr. Hakim mengumpulkan dukungan dan dukungan tanda tangan 259 anggota dari 550 Anggota DPR RI. Setelah memperoleh dukungan, Dr. Hakim memperjuangkan RUU tersebut masuk dalam Prolegnas. Dalam upaya ini beliau bolak balik berkirim surat ke Baleg DPR RI dan mepresentasikan Urgensi RUU PDPTK di hadapan Anggota Baleg DPR RI. Perjuangan ini membuahkan hasil RUU PDPTK masuk dalam Prolegnas 2009-2014 serta masuk dalam Prolegnas tahun 2009, 2010 dan 2011.
K
esehatan adalah hak konstitusional rakyat Indonesia. Bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Setiap upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinginya dilaksanakan dengan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumberdaya manusia Indonesia serta meningkatkan ketahanan dan daya saing bangsa.
Setelah tidak lagi menjabat sebagai Anggota Dewan, Dr. Hakim juga terus memperjuangkan lahirnya RUU PDPTK. Beliau, melakukan lobi-lobi dengan Baleg DPR RI, Komisi IX dan Pimpinan DPR RI periode 2009-2014. Beliau juga aktif dalam kerja-kerja advokasi pengendalian tembakau di Indonesia. Pada tahun 2011, Industri rokok melalui kelompokkelompoknya sangat agresif masuk ke DPR RI untuk menolak RUU PDPTK. Dan akhirnya Desember 2011 Baleg DPR RI tidak lagi masuk RUU PDPTK dalam Prolegnas 2012. Melihat perjuangan ini, sesungguhnya dibutuhkan anggota DPR RI yang yang tak gentar menghadapi kelompok kontra demi memperjuangkan hak kesehatan rakyat, seperti Dr. Hakim Sorimuda Pohan, Sp.OG. HC
Sehingga setiap upaya pembangunan nasional haruslah dilandasi wawasan kesehatan dan pembangunan sumber daya insani yang prima. Berapapun hitungan income perkapita, kalau kualitas kesehatan sebagian besar rakyatnya rendah, niscaya akan menjadi beban Negara. Oleh karena itu, setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat tentu akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara. Sekilas adalah pandangan politik dan ekonomi kesehatan seorang dokter yang juga merupakan aktivis yang sangat vocal memperjuangkan hak kesehatan rakyat, yaitu Bapak Dr. Hakim Sorimuda Pohan Sp.OG.
BIODATA Nama
: Dr. Hakim Sorimuda Pohan, Sp.OG
Lahir
: Tapanuli Selatan, 3 September 1942
Beliau lahir di Tapanuli Selatan, 3 September 1942. Beliau aktif dalam pergerakan memperjuangkan hak-hak rakyat khususnya hak kesehatan rakyat sejak duduk di bangku kuliah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tercatat beliau pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa FKUI periode 1966-1967.
J. Kelamin
: Laki-Laki
Agama
: Islam
Setelah menyelesaikan pendidikannya, Dr. Hakim (beliau biasa disapa) tidak hanya menjalankan fungsi akademis menjadi dokter, beliau juga masih aktif berorganisasi,
Organisasi
Riwayat Pekerjaan Anggota DPR RI Periode 2004-2009 Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR-RI 2004-2009 Riwayat Organisasi Ketua Senat Mahasiswa FKM UI 1966-1967 Ketua ICMI Orwil Sumsel 1995-2005
Page 6
I
EDISI 1, JANUARI 2012
OPINI
NEGARA ABAI LINDUNGI ANAK DARI ZAT ADIKTIF ROKOK
P
ermasalahan merokok pada anak sudah mencapai pada taraf yang sangat memprihatinkan. 70% perokok mulai merokok pada usia remaja sebelum usianya mencapai 19 tahun (Susenas 2004). Sementara itu Global Youth Tobacco Survey menunjukkan peningkatan prevalensi perokok remaja 13-15 tahun selama kurun 3 tahun naik lebih dari 1 ½ kali lipat yaitu dari 12,6% tahun 2006 menjadi 20,3% tahun 2009: laki-laki dari 24% menjadi 41% dan perempuan dari 2.3% menjadi 3,5% pada periode sama. Padahal rokok adalah zat adiktif yang mengandung 7000 bahan kimia, 70 diantaranya bersifat karsinogenik (Surgeon General, USA.2010)dan menurut WHO Report on The Global Tobacco Epidemic merokok merupakan penyebab kematian yang utama terhadap 7 dari 8 penyebab kematian terbesar di dunia. Secara rinci Susenas 2001, 2004 dan Riskesdas 2007, 2010 memberikan gambaran tren perokok pemula remaja usia 10-14 naik hampir 2x lipat dalam waktu kurang dari 10 tahun. sementara kelompok usia 15-19 tahun naik dari 58,9% tahun 2001 menjadi 63,7% tahun 2004. Negara abai melindungi anak-anak dari bahaya adiktif rokok. Meningkatnya prevalensi merokok anak ini disebabkan tidak adanya proteksi yang jelas dalam melindungi anak-anak dari paparan adiktif rokok dan Negara membiarkan kondisi dimana akses anak terhadap rokok begitu mudah, rokok dapat dibeli dimana saja, oleh siapa saja dan orang boleh merokok dimana saja bahkan rokok dijual dengan harga yang sangat minimalis dan boleh dijual batangan.
Page 5
I
EDISI 1, JANUARI 2012
Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa produk tembakau padat, cair dan gas bersifat adiktif.
Hery Chariansyah Kordinator Nasional Aliansi Total Ban Serta masifnya iklan, promosi dan sponsor rokok yang jelas-jelas merupakan bagian dari strategi Industri Rokok untuk menyasar anak-anak menjadi perokok juga di bolehkan. HUKUM YANG TERTULIS Perlindungan anak dari zat adiktif rokok juga merupakan bagian dari hak konstitusional anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik seperti yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 B Ayat (2). Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 dan Pasal 67 juga dengan sangat jelas menyatakan bahwa anak yang menjadi korban zat adiktif dikategorikan sebagai anak yang membutuhkan perlindungan khusus (child ini need special protection) dan pemerintah wajib bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kepada anak korban adiktif. Karena Undang Undang Republik
Selain itu, rokok adalah produk berbahaya yang di kenakan cukai seperti yang diatur oleh Undang Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 1995 tentang CUKAI pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa barang-barang yang dikenai cukai memiliki sifat atau karakteristik: a)konsumsinya perlu dikendalikan; b) peredarannya perlu diawasi; c) pemakaiannya berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup dan d) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara untuk keadilan dan keseimbangan”. KESIMPULAN Ketentuan hukum ini sudah sangat jelas menunjukkan rokok adalah produk yang berbahaya dan Negara wajib memberikan jaminan dan perlindungan bagi anak-anak dari zat adiktif rokok, sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemerintah dan DPR-RI untuk tidak melakukan langkah-langkah kebijakan perlindungan anak dari bahaya adiktif rokok, dengan melakukan pelarangan menyeluruh iklan dan promosi rokok, peringatan kesehatan bergambar di bungkus rokok, menaikkan harga rokok dan pelarang penjualan rokok secara batangan. Dan apabila Negara tidak melakukan langkah kebijakan tersebut, maka dapat disebut Negara telah inkonstitusional karena mengabaikan hak konstitusional anak untuk hidup tumbuh dan berkembang dengan baik seperti yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945.
MONITORING & KTR LAPORAN MONITORING SMOKE FREE SEA GAMES 2011 Indonesia sebagai tuan rumah Sea Games 2011 berkomitmen untuk Smoke Free Sea Games yaitu Sea Games tanpa asap, iklan, promosi dan sponsor rokok sama seperti penyelenggaraan sebelumnya di Laos 2009, Thailand 2007, Philipina 2005 dan Vitenam 2003. Bahkan INASOC sebagai panitia penyelenggara Sea Games telah membatalkan keterlibatan sponsor dari perusahaan rokok pada Sea Games 2011. Kota tempat penyelenggaraan Sea Games 2011 yaitu Jakarta dan Palembang juga Kota yang telah memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok. Oleh karena itu semua tempat pertandingan harus bebas dari asap rokok. Untuk mendukung keputusan ini, Komisi Nasional Perlindungan Anak bersama Tobacco Control Support Center (TCSC), Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI), Klub Jantung Remaja/Komnas Pengendalian Tembakau dan Forum Warga Kota Jakarta dengan melibatkan 40 orang relawan melakukan monitoring pelaksanaan Smoke Free Sea Games 2011. Monitoring dilakukan secara intensif di delapan tempat pertandingan dan secara acak di tempat pertandingan lainnya. Sebelum bertugas Tim monitoring mendapatkan pembekalan dan pendampingan dari Komnas Perlindungan Anak tentang mekanisme, dokumentasi hasil serta evaluasi monitoringi dan koordinasi dengan panitia dan pengelola tempat pertandingan.
Sasaran monitoring adalah (1) orang yang merokok di tempat pertandingan, (2) kegitan promosi dan penjualan rokok ditempat pertandingan, (3) iklan, promosi dan sponsor rokok pada penyelenggaraan sea games 2011, (4) adanya penandaan dilarang merokok dan kawasan dilarang merokok di tempat pertandingan, (5) adanya pengumuman / announcement “dilarang merokok”. Dari hasil monitoring yang dilakukan sejak tanggal 12-21 Nevember 2011ditemukan fakta bahwa: 1. Hampir disemua tempat pertandingan ditemukan orang merokok baik penonton, petugas (Panitia, Satpol PP, Polisi), pelatih juga atlet, bahkan diruangan yang ber-AC juga ditemukan orang yang merokok. 2. Penjualan rokok di temukan di Gelora Bung Karno saat pertandingan sepak bola berlangsung. Para pedagang rokok asongan bahkan berbaur dengan penonton yang merokok. 3. Sepanjang Sea Games berlangsung tidak ditemukan iklan, promosi dan sponsor rokok yang dilakukan secara terang-terangan seperti billboard, spanduk atau bentuk lainnya. Tetapi ditemukan beberapa praktik “licik” yang memanfaatkan moment seperti pem-
bagian gratis Jurnal Tenis Meja dengan dibagian b e lakangnya satu halaman penuh memuat iklan rokok Surya Pro Mild dan penyangan iklan serta promosi Bea Siswa Djarum dan Djarum Super Soccer pada siaran langsung pertandinga sepak bola dan badminton. 4. Secara umum penandaan “Dilarang Merokok” dan Kawasan Dilarang Merokok” sudah ada disemua tempat pertandingan tetapi dengan jumlah yang sedikit. 5. Pengumuman yang disampaikan panitia kepada penonton melalui pengeras suara tentang larangan merokok hanya ditemukan pada pertandingan sepak bola di Stadion Lebak Bulus dan pertandingan basket di Sport Mall Kelapa Gading. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 1. Industri rokok tetap melakukan upaya memanfaatkan event Sea Games 2011 dalam promosi dan iklan produknya 2. Minimnya penandaan dan penginformasian kawasan tanpa rokok 3. Penonton dan petugas belum dapat mematuhi kawasan tanpa rokok. Tim Monitoring Sea Games 2011
KDM TAK PENGARUHI BISNIS HOTEL DAN RESTORAN yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tentang tingkat loyalitas kunjungan konsumen terhadap implementasi KDM di hotel dan restoran di DKI Jakarta. Dalam survey ini 50% responden mengaku terganggu dan 28% mengaku sangat terganggu kenyamanannya dengan asap rokok orang lain.
F
akta menunjukkan bahwa konsumen justru mendukung kebijakan Kawasan Dilarang Merokok (KDM) di hotel dan restoran. Fakta ini terlihat dari riset
Page 6
I
EDISI 1, JANUARI 2012
Hasil survey juga menunjukkan bahwa 94% responden menyatakan tetap mengunjungi hotel dan restoran kendati dilakukan penerapan KDM secara ketat.
Bahkan 66% responden setuju dan 14% responden sangat setuju jika pelanggaran terhadap KDM di hotel dan restoran dikenakan sanksi. Dengan Fakta konsumen seperti ini, pelaku usaha hotel dan restoran tak perlu lagi gamang dalam menerapkan KDM dan memberikan sanksi kepada pelanggar, jelas Tulus Abadi pengurus harian YLKI. Data dibanyak Negara, justru penerapan KDM memberikan nilai tambah yang signifikan bagi komoditas bisnisnya. YLKI
