TANGGAPAN TERHADAP RUU PARTAI POLITIK

www.parlemen.net

MATRIKS SARAN/TANGGAPAN TERHADAP RUU PARTAI POLITIK HASIL KUNJUNGAN KERJA TIM KUNJUNGAN KERJA PANSUS RUU PEMILU DPR, DPD, DPRD SERTA PANSUS RUU PARTAI POLITIK KE SEJUMLAH PROVINSI

NO

POKOK MATERI

RUU

USULAN/TANGGAPAN

PENGUSUL

1

Persyaratan Pendirian Parpol

Pasal 2 ayat (1), parpol didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 250 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dengan akte notaris

Setuju adanya peningkatan persyaratan pendirian parpol, guna meningkatkan kinerja parpol

Univ.Tanjungpura Potianak, Univ Airlangga Surabaya, Univ, Udayana Bali, KPUD Singkawang. Perwakilan DPRD Prop.Kaltim, Perwakilan LSM di Sumut.

Dipertanyakan mengapa syarat pendiriannya oleh 250 orang, mengapa bukan 500 atau 1000 orang ? Sebaiknya pendirian parpol diperketat

Untan, DPD I Partai Golkar Prop. Kalimantan Barat.

Setuju dengan syarat pendirian parpol tersebut, karena kalau pendirian partai dengan jumlah pendiri yang kecil misalnya 50 orang, memungkinkan LSM dapat mengubah dirinya menjadi partai politik kemudian memanfaatkannya untuk meminta sumbangan.

Perkumpulan Seni Permainan Naga Barongsai Kalimantan Barat

Persyaratan lahirnya partai baru, sebaiknya dipermudah, mengingat masyarakat belum tentu mempunyai kesesuaian pandangan dengan partaipartai yang ada.

KPU Kota Pontianak

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

NO

2

POKOK MATERI

Kepengurusan partai

RUU

USULAN/TANGGAPAN

PENGUSUL

Partai Politik jika masuk dalam wilayah sipil liberty maka persyaratan pembentukan partai politik tidak perlu.

UGM

a

F-PAN Sulsel

Pasal 3 ayat (2) butir c; Persyaratan utnuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik harus mempunyai kantor tetap.

Seyogyanya diperketat pendirian partai baru. Karena ada partai yang hanya papan nama. Kalau menyewa tempat minimal 5 tahun. Fakta lain adalah ada sekretariat partainya tapi tidak ada orangnya.

Perwakilan KPU Maluku Tenggara, Pemprov. Papua Partai Kebudayaan Nasional (Prov. Sulsel):

Pasal 2 ayat (4) butir (2) d. : kepengurusan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah provinsi dan 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan.

Partai Politik peserta pemilu mempunyai keberadaan pengurus sebanyak 100% untuk tingkat Provinsi, 75% untuk tingkat Kabupaten/Kota, dan 75% untuk tingkat Kecamatan. Perlu adanya jaminan uang ke negara. Apabila tidak terdapat batas minimal suara dalam Pemilu uang jaminan kembali ke Negara, sehingga Parpol bukan wacana bagi-bagi kekuasaan. epengurusan partai politik harus ada pada 100 % provinsi, 75 % Kabupaten/Kota dan 50 % kecamatan/distrik dan dideklarasikan di ibu kota negara minimal 500 orang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, DPW Partai Bulan Bintang NAD,


DPRD

KPU Provinsi Papua

Prov.

www.parlemen.net

NO

POKOK MATERI

RUU

USULAN/TANGGAPAN

PENGUSUL

ruktur partai politik harus menjangkau tingkat desa, niversitas Gadjah Mada ini untuk mendekatkan diri dengan persoalan – persoalan rill masyarakat. Parpol sampai tingkat desa menjamin adanya pelaksanaan fungsi parpol yaitu memberdayakan masyarakat Terkait dengan jumlah kepengurusan Partai, artai PDK (Prov. Sulsel) diusulkan agar lebih rinci penjabarannya. Misal : “kepengurusan di tiap tingkatan (kecamatan, kabupaten, provinsi), agar dicantumkan jumlah pengurus tiap masing-masing tingkatan”. Pasal 2 ayat (2) : Akta notaries sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan ART disertai kepengurusan partai politik tingkat pusat.

AD/ART yang menjadi anggaran Partai Politik untuk dapat disosialisasikan kepada masyarakat.

Perwakilan LSM Sumatera Selatan

Pasal 16 ayat (1), (2), (3) Kepengurusan Parpol tingkat pusat di ibukota negara, provinsi di ibukota provinsi, dan kabupaten/kota di ibukota kabupaten/pusat pemerintahan kota Pasal 16 ayat (5) : Kepengurusan partai politik timgkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dipilih secara demokratis melalui musyawarah partai sesuai AD dan ART.

.Parpol yang mendapatkan dukungan massa yang besar, tidak harus memiliki kepengurusan disetiap wilayah.

Univ. Airlangga Surabaya

Perumusan pasala ini ditambah menjadi “kepengurusan partai politik diberbagai tingkatan wajib menyertakan sekurang-kurangnya 30 % perempuan sebagai pengurus harian”.

F-PAN DPRD Prov. Sulsel

seharusnya pasal ini juga mengatur tentang persentase kepengurusan di tiap tingkatan

Partai Karya Peduli Bangsa (Prov. Sulsel)


www.parlemen.net

NO

POKOK MATERI

RUU

USULAN/TANGGAPAN

PENGUSUL

Pasal 17 : Kepengurusan partai oilitik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dipilih secara demokratis melalui musyawarah partai sesuai AD dan ART.

perumusannya ditambah menjadi “dipilih melalui mekanisme pemilihan internal yang demokratis, terbuka dan transparan”.

F-PAN DPRD Prov. Sul

3

Fungsi partai politik

Pasal 8 :

Perlu ditambah fungsi sosialisasi politik, karena selama ini sosialisasi hanya dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

KPU Kab. Sintang

4

Kuota perempuan dalam kepengurusan,

Pasal 16 (5) : Kepengurusan partai politik disusun dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Merubah kata “memperhatikan” menjadi “mengharuskan” agar memiliki kepastian hukum. Kata ”memperhatikan” bersifat multitafsir. Pendapat lain menyatakan bahwa besaran 30% jangan mengikat, bisa saja lebih dari 30% atau setara dengan laki-laki. Hendaknya besaran 30% tersebut sama di semua tingkatan.

Univ.Tanjungpura Potianak, Univ Airlangga Surabaya, Univ, Udayana Bali, KPUD Singkawang, KPUD Jatim, Perwakilan parpol Kaltim, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. KIP NAD, F-PDIP DPRD Prov. DIY, F-PDIP DPRD Prov. Sulsel, Perwakilan LSM Sulsel, Partai PBR (Prov. Sulsel, Wakil Walikota ParePare,

karena banyak perempuan yang takut dan SDMnya belum memenuhi. Untuk itu disarankan agar di daerah tidak harus, apabila tidak ada calonnya.

masukan tertulis KPU Kab. Bengkayang, Kab. Landak Kalbar. DPRD Provinsi Maluku, Perwakilan partai di Provinsi Bali dan NTT, Jawa Timur, Universitas Sumatera Utara,

Pasal ini tidak applicable di lapangan, karena di daerah tidak gampang mengajak perempuan berpolitik. Sebaiknya diatur sanksi bagi partai politik yang tidak mengakomodir ketentuan tentang kuota perempuan.


DPRD Provinsi Maluku, Perwakilan partai di Provinsi Bali dan NTT, Jawa Timur

www.parlemen.net

NO

POKOK MATERI

RUU

USULAN/TANGGAPAN

PENGUSUL KPU Provinsi Selatan

5

Keuangan politik

partai

Bab XIV : Keuangan

Sumatera

persentase 30% tersebut menjadikan RUU ini tidak menjalankan asas hukum yakni kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Mengapa perempuan harus ditetapkan quotanya, justru seolah-olah perempuan tidak mampu bersaing sehingga harus di tetapkan jumlahnya. Jika memang demikian, laki-laki juga harus dicantumkan persentasenya. Sebaiknya menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat di dalam menentukan hak pilihnya. Angka 30% ini penggerogotan demokrasi, juga justru membatasi gerak perempuan.

Universitas Sriwijaya, USU, Kejati DIY, Partai Demokrasi Pembaharuan (Prov. Sulsel), Partai Karya Peduli Bangsa (Prov. Sulsel), Ketua DPRD Selayar,

Apakah keterwakilan perempuan tetap 30 % atau cukup dengan perspektif gender (dalam mengimplementasikan fungsi kedewanan).

Sekjen Papua

partai politik yang baru muncul, kecil kemungkinan akan terpenuhi. Misalnya cukup dengan suara sejumlah 15 %.

Partai HANURA Sulsel)

Perlu diatur dalam bab ini perlunya ketegasan dalam hal audit keuangan parpol hingga DPC demikian juga dengan wujud konkrit dari publikasi laporan keuangan parpol, masyarakat harus memiliki kemudahan untuk mengetahuinya.

KPU Provinsi Jawa Timur

Selain itu perlu juga ada ketegasan mengenai bentuk teguran terbuka KPU terhadap parpol yang


Partai

Republik

(Prov.

www.parlemen.net

NO

POKOK MATERI

RUU

USULAN/TANGGAPAN

PENGUSUL

melakukan pelanggaran terhadap audit dana kampanyenya. Kalau hanya ditegur tapi tidak ada sanksinya, tentunya hal ini tidak efektif. Pasal 33 ayat (1)

Pasal 33 ayat (3)

6

Sumbangan partai

untuk

Pasal 34

Harus memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas publik serta perlu kejelasan mengenai bantuan yang sah menurut hukum. Kedepan, apabila parpol menerima sumbangan yang berasal dari hasil korupsi, maka parpol yang menerima sumbangan tersebut dapat dikenakan sanksi pelanggaran UU Gratifikasi. Bantuan keuangan sebaiknya berdasarkan jumlah perolehan suara bukan perolehan kursi.

Univ. Airlangga, Univ. Tandjungpura, KPUD Jatim

Kata sumbangan tidak boleh ada. Sumber keuangan dari APBN/APBD ini bisa untuk memperkuat keuangan partai. Tugas partai harus diukur dengan aspek penganggaran. Sumbangan dari APBN/APBD dihapus saja, karena sakarang anggaran harus berbasis kinerja. Jika partai politik memiliki kegiatan, dapat mengajukan anggaran kepada Pemerintah. Partai politik dapat menggunakan saluran alternatif lain untuk mendapatkan dana kampanye seperti sumbangan dari anggota dewan yang bersangkutan. Sumbangan dari masyarakat baik individu atau kelompok, sebaiknya tidak dibatasi karena justru akan mempersulit kontrol, dan menemukan metode verifikasinya.

DPRD Provinsi Maluku

Univ. Udayana, LSM Bali Vest

Perwakilan Pekerja Sosial di Bali, Perwakilan DPRD Prov. DIY, Pemda Bone

Sumartha/Pekerja SosialBali, DPD Partai Golkar Kalimantan Barat

dana partai politik perlu diumumkan karena asas transparansi.

KPU Prop. Kalbar

Sumbangan dana dari perusahaan, bagaimana jika perusahaan yang menyumbang itu bersifat

Universitas Gadjah Mada


www.parlemen.net

NO

POKOK MATERI

RUU

USULAN/TANGGAPAN

PENGUSUL

konglomerasi, apakah yang dihitung perusahaaan induk atau juga anak perusahaan 7

8

Fungsi partai politik untuk melakukan pendidikan politik

Rekrutment politik

Bab XII : Pendidikan Politik. Pasal 31 menyatakan : (1) Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan keadaran warga negara Idonesia atas hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Partai politik melakukan pendidikan politik bagi anggota dan pengurus partai politik bertujuan untuk : a. meningkatkan solidaritas politik dalam rangka memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. b. meningkatkan pemahaman tugas, fungsi, hak dan kewajiban partai politik, dan/atau c. meningkatkan kemampuan dan kinerja anggota dan pengurus partai politik.

Bab X : Rekrutmen Politik

Partai politik diwajibkan untuk memberikan pendidikan politik, tapi dana partai untuk melakukan aktivitas pendidikan politik tidak ada, hal ini tidak adil bagi partai politik. Hampir semua partai politik tidak melakukan fungsi pendidikan politik.

Perwakilan Tenggara

agar pendidikan politik menjadi kewajiban tiap partai politik untuk melaksanakannya. Sehingga partai politik dapat menjadi salah satu instrumen pendidikan yang ikut bertanggung jawab dalam sektor pendidikan bagi masyarakat khususnya di bidang pendidikan

Partai Demokrasi Pembaharuan (Prov. Sulsel)

disarankan agar ada ketentuan baku/standar sampai sejauhmana kewenangan parpol memberikan pendidikan politik sehingga ada akuntabilitas publik terhadap anggaran APBD dan APBN yang diterima parpol.

Perwakilan LSM di Sumut

Dalam kerangka Rekrutmen calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, Parpol sering mematok cost politik bagi para calon. Jika cost politik ini penting, hendaknya diatur dalam UU Parpol.

KPU Provinsi Maluku


KPU

Maluku

www.parlemen.net

NO

POKOK MATERI

RUU

USULAN/TANGGAPAN

PENGUSUL

Bab ini hendaknya juga mengatur batas seseorang menjadi calon anggota DPR, mandegnya regenerasi di tubuh partai bisa terpecahkan. Jangan sampai ada kader partai yang menjadi anggota legislatif sampai 40 tahun, hal ini tidak adil bagi kader partai yang lain. 9

Peradilan Perkara Partai Politik

Bab XIII : Peradilan Perkara Partai Politik

Pasal 32 (1); ”Perkara partai politik berke naan dengan ketentuan UU ini diajukan melalui pengadilan negeri.” Ayat (2) : ”Putusan pe ngadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah putusan tingkat pertama, dan terakhir, dan hanya dapat diajukan upaya hukum banding kepada pengadilan tinggi yang putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.”

proses peradilan perkara partai politik, diharapkan agar menempuh proses yang cepat dan efektif, sehingga tidak ada kejadian perkara yang terulang kembali.

Partai Demokrasi Pembaharuan (Prov. Sulsel)

Mengenai peradilan parpol, bahwa sengketa tidak hanya terkait dengan dualisme kepengurusan, tapi pemecatan juga dapat dikategorikan sengketa. Sarannya, AD/ART mengatur mengenai sengketa parpol, baik sengketa dualisme maupun pemecatan. Sehingga model-model sengketa ada solusinya semua. Rumusan ini bersifat final, tapi kenapa dibuka lagi peluang banding ?


apa saja yang dimaksud dengan perkara politik dan perlu diperjelas masuk perdata atau pidana.

Pemda Provinsi Sumut


www.parlemen.net

NO

POKOK MATERI

partai unsur

RUU

USULAN/TANGGAPAN

PENGUSUL

Penjelasan psl 32 menyatakan bahwa; ”sepanjang tidak diatur tersendiri dalam UU ini, tata cara penyelesaian perkara partai politik dilakukan menurut hukum acara yang berlaku.”

Jika hukum acara yang dimaksud adalah hukum acara administrasi negara, maka pengadilan negeri tidak berwenang. Jika yang dimaksud adalah pengadilan negeri, maka kewenangan pengadilan negeri hanya mengadili perkara-perkara privat. Hal ini harus lebih dulu dibahas sehingga nantinya tidak mengundang polemik pada waktu pelaksanaan.


Bab VI : Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota

Perlu dipikirkan untuk bisa menjadi anggota partai politik bagi mereka dengan persyaratan tertentu, misal dengan cuti. Sebab, PNS/TNI/Polri juga memiliki sumber daya manusia yang baik.

Universitas Udayana, LSM Bali Vest

10

Keanggotaan politik dari PNS

11

Kepengurusan ganda

Pasal 21 : Pengurus dan/atau anggota partai politik yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan partainya tidak dapat membentuk kepengurusan atas partai politik yang sama dan/atau membentuk partai politik yang sama.

Bila terjadi dualisme kepengurusan parpol, maka harus merujuk pada struktur DPP parpol yang bersangkutan. Keputusan untuk menentukan masalah dualisme kepengurusan parpol di daerah ditentukan oleh DPP. Sedangkan proses pengadilan dilakukan bila terjadi dualisme di pusat saja. Untuk itu perlu legitimasi DPP di dalam memutuskan dualisme kepengurusan parpol melalui UU. Sehingga KPU tidak akan mengalami kesulitan dalam menentukan parpol mana yang berhak mengikuti pemilu.

KPU Provinsi Jawa Timur

12

Larangan bagi partai politik

Pasal 39 ayat (1) : Partai politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan : a. bendera atau lambang negara RI b. lambang lembaga negara atau

Mestinya diatur pula larangan terhadap partai politik berkenaan dengan lambang-lambang partai yang menyerupai lambang-lambang organisasi terlarang, juga lambang simbol atau bendera organisasi yang bertentangan dengan negara kesatuan RI

Perwakilan KPU Maluku Tenggara, Pemda Prov. Papua


www.parlemen.net

NO

POKOK MATERI

RUU

USULAN/TANGGAPAN

PENGUSUL

Pasal 39 ayat (4) : Partai politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.

sebaiknya partai politik diberikan kebebasan untuk mendirikan badan usaha dan memiliki saham. Hal ini akan menjadi salah satu sumber dana bagi partai politik dalam melaksanakan aktivitasnya. Selain itu hal ini akan mencegah partai politik meminta bantuan subsidi dari pemerintah.

DPRD Prov. DIY, Wakil Bupati Luhu Timur

Pasal 39 ayat (2) butir b : Partai politik dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI.

bagaiman jika ada usul federalisme apakah partai yang mempersoalkan ini akan dihukum ?

Universitas Gadjah Mada

Pasal 39 ayat (2) butir c : Partai politik dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintahan negara dalam emmelihara persahabatan dengan negara lain dalam rangka ikut memelihara ketertiban dan perdamaian negara.

pasal ini aneh karena tugas parpol adalah mengontrol kebijakan pemerintah sehingga masyarakat mengerti mana kebijakan yang baik dan buruk.

Pasal 13

Hak recall partai politik agar tetap ada dengan proses yang lebih demokratis apalagi terdapat

lambang Pemerintah c. nama, bendera, atau lambang engara lain atau lembaga/badan internasional d. nama dan gambar seseorang, atau e. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang atau tanda gambar partai politik lain.

13

Pemberhentian keanggotaan/recall oleh partai


Prof. Yohanes, Setiadi /Udayana, Universitas Airlangga

www.parlemen.net

NO

POKOK MATERI

RUU

USULAN/TANGGAPAN

PENGUSUL

kesan anggota DPR arogan, sudah dipilih tetapi tidak berbuat Hak melakukan recall tetap ada di tangan partai politik, tetapi prosesnya lebih fair berdasarkan rekomendasi Badan Kehormatan DPR atau juga berdasarkan masukan masyarakat. 14

Pengawasan terhadap fungsi dan hak partai

15

Penggabungan partai politik

Pasal 46 : Pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi dan hak partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pasal 9. Pasal 42

Apabila Pemerintah tidak mengawasi pelaksanaan fungsi dan hak Partai Politik, lantas siapa yang mengawasi partai politik ?

KPU Propinsi Kalbar

Penggabungan partai perlu diatur secara ketat agar dapat bergabung secara permanen yang seasas dan sepandangan, bukan penggabungan sementara.

DPD Partai Golkar Kalbar

Catatan tentang RUU Partai Politik : 1. Jumlah partai yang terlalu banyak akan mempersulit penentuan prioritas di Parlemen. Usul ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan hak-hak berpolitik warga negara yang terjun di dunia politik, tetapi didasarkan pada pertimbangan bahwa sebuah kebebasan berpolitik haruslah ditetapkan langsung di dalam koridor kompetisi dan partisipasi yang rasional dan membangun demi terselenggaranya proses-proses demokratisasi yang efektif dan sehat. Penyederhanaan sistem kepartaian juga diharapkan lebih menjamin terlaksananya mekanisme checks and balances antara eksekutif dan legislatif. (masukan dari Maluku)


www.parlemen.net

2. Tentang kelengkapan administrasi, yakni surat kesediaan mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, hal ni supaya ada kejelasan yang konkrit, sebaba bisa saja surat itu dibuat kalau senadainya nanti terpilih, maka mengundurkan diri. Hal ini sering membingungkan akademisi di lembaga pendidikan. Padahal ada penghalang bagi PNS dan anggota TNI – Polri untuk aktif berpolitik. Perlu ada ketegasan dalam rumusan mengenai hal ini. Masalah lain menyangkut ijazah. Selain ada praktek ijazah palsu, maka masalah yang dihadapi Maluku adalah terbakarnya ijazah waktu terjadi kerusuhan dengan pembakaran rumah-rumah penduduk. Mohon dipertimbangkan fakta ini. (masukan dari Maluku) 3. Terkait dengan tugas dan tanggung jawab Parpol. Kalau nomor urut tidak digunakan, hal ini akan memperlemah partai. Hal ini dikhawatirkan orang enggan berjuang melalui partai. (masukan dari Maluku) 4. Pasal 8 : Partai politik berfungsi sebagai sarana : a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsimelakukan pendidikan politik ini di Maluku belum jalan. (masukan dari Maluku) 5. Terkait dengan badan pengurus ganda. Di Maluku juga mengalami praktek itu, ada figur-figur di partai yang memberikan SK pada orang-orang tertentu unuk menduduki pos-pos tertentu. (masukan dari Maluku) 6. Munculnya ijazah palsu dari caleg, maka terpulang kepada partai, karena partai yang menyeleksi. (masukan dari Maluku) 7. Kepengurusan Parpol Ganda. Pengalaman selama berlangsungnya Pilkada, maka ada Parpol yang memiliki kepengurusan ganda. Masing-maisng pengurus mengklaim sebagai pengurus syah dan dan legal. Hal ini karena kurangnya konsistensi pengurus tingkat tinggi dalam membuat keputusan sehingga muncul konflik internal partai. (masukan dari Maluku) 8. PNS belum diatur dalam UU Politik ini. Mestinya ada azas keseimbangan dan persamaan dengan mengaturnya di RUU Politik. (masukan dari Maluku) 9. sebaiknya partai politik tidak perlu memiliki badan usaha (PNI Marhaenisme, Bali Vest)


www.parlemen.net

10. Terdapat pandangan agar partai politik melakukan pertanggungjawaban publik baik keuangan maupun kegiatannya. Seperti halnya dalam pencalonan seseorang untuk menjadi calon kepala daerah agar disampaikan kepada masyarakat tentang alasanalasannya (Lanang Purbawa/KPU Bali). 11. Harus ada deposit bagi parpol peserta pemilu yang mencapai ET, sehingga tidak semua orang bisa secara mudah mendirikan partai dan mendaftarkan diri ikut dalam pemilu. 12. Untuk PNS dan TNI/Polri sebaiknya masih tetap seperti sekarang, sebab apabila PNS dibiarkan untuk berpolitik dan menjadi pengurus partai, maka yang repot adalah Gubernur atau bupati/walikotanya. (Masukan dari Kalbar 13. harus ada pengawasan atau sanksi yang diatur dalam UU Partai Politik sehingga UU ini bisa berjalan (USU) 14. Rencana UU Partai Politik kiranya dapat mengakomodir keberadaan partai politik lokal di Papua karena didalam draft UU Otonomi khusus bagi Papua mengamanatkan keberadaan partai Lokal di Papua didalam UU khusus bagi Papua mengamanatkan tambahan 11 kursi DPRP kehadiran sebelas kursi tersebutsebenarnya lahir karena keberadaan partai lokal di Papua 15. Apakah didalam RUU ini sudah terakomodir Partai Politik Lokal yang perlu diatur sampai dimana Partai Politk Nasional dan sampai dimana batasan partai politik Lokal. (ICS LSM Papua) 16. Persyaratan pendirian partai politik agar dilonggarkan, tetapi ketika ikut Pemilu harus diperketat.(Universitas Cendrawasih) 17. Dalam RUU Paket bidang politik, setiap kata-kata yang tercantum “dapat” atau “harus memperhatikan keterwakilan bakal calon perempuan” diharapkan diganti menjadi kata-kata “wajib”. Dengan demikian keterwakilan perempuan betul-betul mendapat posisi yang berpeluang


TANGGAPAN TERHADAP RUU PARTAI POLITIK

Recommend Documents