RUMUSAN RAPAT KERJA TEKNIS (RAKERNIS) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014 Bandung, 4-7 Maret 2014 Sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2014 tanggal 28-30 Januari 2014 di Jakarta, telah dilaksanakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) Tahun 2014 pada tanggal 4 s/d 7 Maret 2014 di Hotel GH Universal, Bandung, Jawa Barat. Tema Rakernis Ditjen. PSDKP Tahun 2014 yaitu: “Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Industrialisasi Dengan Pendekatan Blue Economy, sebagai Basis Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2015-2019”. Rakernis dibuka oleh Direktur Jenderal PSDKP dan dihadiri oleh sekitar 180 peserta, terdiri atas para Pejabat Eselon II, III dan IV lingkup Ditjen. PSDKP, para Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi atau yang mewakili, para Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota terpilih atau yang mewakili, para Kepala UPT Pengawasan SDKP dan para Kepala Satker Pengawasan SDKP, dengan menghadirkan para narasumber yang terdiri atas para Pejabat Eselon I lingkup KKP, Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan, Bappenas, Kementerian Keuangan, para perwakilan lintas instansi penegak hukum di laut, dan Akademisi. Memperhatikan : 1. Arahan Menteri Kelautan dan Perikanan pada pembukaan Rakernis Terpadu Eselon I lingkup KKP; 2. Arahan Direktur Jenderal PSDKP tentang Rancangan Kebijakan Pengawasan SDKP Tahun 2015-2019; 3. Materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber, yaitu: a. Sekretaris Jenderal tentang arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2015-2019. b. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang isu perikanan tangkap yang memerlukan pengawasan SDKP dan rancangan kebijakan tahun 20152019. c.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang isu perikanan budidaya yang memerlukan pengawasan SDKP dan rancangan kebijakan tahun 2015-2019;
d. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan tentang isu pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memerlukan pengawasan SDKP, kebijakan SLIN dan rancangan kebijakan tahun 20152019; 1
e. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tentang isu kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memerlukan pengawasan SDKP dan rancangan kebijakan tahun 2015-2019; f.
Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan tentang sinergi BKIPM dengan Ditjen. PSDKP;
g. Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan tentang urgensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam pengelolaan SDKP berkelanjutan; h. Prof. Dr Ari Purbayanto, M.Sc Akademisi IPB tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; i.
Prof. Dr Akhmad Fauzi, M.Sc Akademisi IPB tentang tantangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ke depan;
j.
Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam RKP/RPJMN 2015-2019
k.
Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut [ASOP KASAL] tentang kebijakan TNI AL dalam mendukung KKP menanggulangi Illegal Fishing;
l.
Sekretaris BAKORKAMLA tentang kebijakan BAKORKAMLA dalam mendukung KKP menanggulangi Illegal Fishing;
m. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus [JAMPIDSUS] Kejaksaan Agung RI tentang penanganan barang bukti tindak pidana perikanan; n. Kepala Badan Pemeliharaan Kemanan, MABES POLRI tentang Kebijakan POLRI dalam mendukung KKP menanggulangi illegal fishing; o. Inspektur II, Inspektorat Jenderal KKP Tentang pelayanan publik dan penerapan manajemen risiko; p. Direktur Anggaran I, Direktorat Jenderal Anggaran tentang arah kebijakan fiskal tahun 2014 dan base line tahun 2015-2019. q. Para Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP; serta 4. Butir-butir rumusan RAKORNAS Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2014, serta diskusi yang berkembang, dirumuskan hal-hal sebagai berikut : I.
UMUM a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PSDKP berkontribusi nyata pada pencapaian setiap target/sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. b. Kompleksitas tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PSDKP di dalam mengawal pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, memerlukan dukungan alokasi anggaran yang memadai; c. Koordinasi dan sinergi pengawasan dengan sektor terkait telah dapat dirasakan hasilnya dan perlu terus ditingkatkan secara konsisten;
2
d. Perlu diusulkan insentif bagi PNS Direktorat Jenderal PSDKP yang melaksanakan tugas dengan tingkat risiko tinggi, di daerah terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, dan/atau di daerah dengan tingkat kemahalan tertentu; e. Kempok Masyarakat Pengawas [POKMASWAS] yang selama ini dibina oleh Direktorat Jenderal PSDKP, diusulkan untuk dipertimbangkan sebagai kelompok masyarakat yang diprioritaskan dalam menerima paketpaket bantuan dalam kerangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan [PNPM-KKP] . II. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2013 Selama tahun 2013, Ditjen. PSDKP telah melaksanakan program dan kegiatan pengawasan SDKP yang menjadi salah satu prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama [IKU] sebagai berikut: NO 1.
2. 3.
4. 5.
6.
7. 8.
9.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan Jumlah draft peraturan perundangan yang diselesaikan Persentase ketaatan kemitraan UPI dan unit usaha penangkapan ikan yang sesuai ketentuan Persentase ketaatan distribusi impor ikan yang sesuai ketentuan Wilayah perairan bebas IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP Ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi Persentase pemanfaatan sumber daya perikanan yang dapat dipantau Persentase pemanfaatan sumber daya kelautan yang dapat dipantau
TARGET
REALISASI
%
10 dokumen
10 dokumen
100%
5 dokumen 30%
7 dokumen 33,28%
120% 110,93%
87,30%
88,78%
101,7%
41%
47,27%
115,3%
87,13%
94,17%
108,07%
80%
86,89%
109,86%
65%
75,63%
116,53%
75%
75%
100%
IKU Ditjen. PSDKP yang didelegasikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, berupa 1.119 POKMASWAS yang aktif membantu kegiatan pengawasan SDKP, dengan rincian sebagaimana lampiran 1. 3
III. PEMANTAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2014 A. Kegiatan dan anggaran tahun 2014 akan dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2014, di Pusat dan Daerah, dengan target sasaran sebagai berikut: NO INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 1. Jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan 2. Jumlah draft peraturan perundangan yang diselesaikan 3. Persentase ketaatan kemitraan UPI dan unit usaha penangkapan ikan yang sesuai ketentuan 4. Persentase ketaatan distribusi impor ikan yang sesuai ketentuan 5. Wilayah perairan bebas IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP 6. Ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 7. Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi 8. Persentase pemanfaatan sumber daya perikanan yang dapat dipantau 9. Persentase pemanfaatan sumber daya kelautan yang dapat dipantau
TARGET 14 dokumen 2 dokumen 80% 90% 39% 90% 80% 70% 100%
IKU Ditjen. PSDKP yang didelegasikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, berupa 1.452 POKMASWAS yang aktif membantu kegiatan pengawasan SDKP, dengan rincian sebagaimana lampiran 2. B. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan akan dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh Unit Eselon I lingkup KKP maupun instansi penegak hukum terkait : BAKORKAMLA, TNI-AL, POLRI, KEMENKUMHAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota); C. Kegiatan dan anggaran pengawasan SDKP akan dilaksanakan sesuai Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK), Petunjuk Teknis (JUKNIS) dan Prosedur Operasional Standar (POS) yang telah ditetapkan, dengan menerapkan ketentuan-ketentuan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah [SPIP]; D. Target realisasi anggaran pada Satuan Kerja lingkup Ditjen. PSDKP Pusat dan Daerah di atas 95%; 4
E. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran akan dilaksanakan secara akuntabel dan tepat waktu, serta mewujudkan tertib pengelolaan barang milik negara [BMN]; F. Pemantapan kegiatan Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2014 yaitu : 1. Pelaksanaan agenda-agenda Reformasi Birokrasi: SPIP; PIAK, PMPRB. 2. Percepatan proses pengembangan kelembagaan UPT, Satker, dan Pos PSDKP; 3. Pembinaan SDM pengawasan SDKP: Rekruitmen dan peningkatan kompetensi Pengawas Perikanan, PPNS, POLSUS, Awak Kapal Pengawas [AKP] dan percepatan pembentukan Jabatan Fungsional tertentu pengawas perikanan; 4. Penyelesaian sisa temuan BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Jenderal; 5. Penyelesaian program legislasi lingkup DJ PSDKP; 6. Pengembangan infrastruktur pengawasan SDKP [pembangunan kapal pengawas, pembangunan speedboat Pengawasan 3unit, pembangunan fasilitas perkantoran di UPT, Satker, dan Pos PSDKP, pengembangan Regional Monitoring Centre (RMC) di 5 UPT]; 7. Peningkatan operasional pemantauan kapal perikanan dan kualitas hasil pemantauan untuk ditindaklanjuti; 8. Fasilitasi implementasi sistem pengawasan terpadu (Integrated Surveillance System/ISS) dan Pertukaran Data; 9. Penerapan monitoring, control and surveillance secara konsisten dalam operasional pengawasan SDKP; 10. Operasional kapal pengawas : mandiri dan operasi bersama instansi lain: [BAKORKAMLA, TNI-AL, POLAIR, MALAYSIA, AUSTRALIA, dan SINGAPURA] 11. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di 33 Provinsi. 12. Penyelesaian tindak pidana perikanan [TPP] meliputi : penyidikan & pemberkasan perkara, penanganan awak kapal dan barang bukti dan koordinasi penanganan TPP; 13. Advokasi pemulangan nelayan Indonesia pelanggaran di bidang perikanan di luar negeri;
yang
melakukan
14. Penguatan kerjasama pengawasan SDKP di tingkat nasional, regional dan internasional.
5
IV. RANCANGAN KEBIJAKAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019 1.
Rancangan Visi, Misi dan Tujuan Visi
Misi
Tujuan
Pemanfaatan sumber daya kelautan dan Perikanan yang terawasi, lestari, dan bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan 1) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP; 2) Mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP; 3) Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP; 4) Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP yang bertanggung jawab dan berkelanjutan; 5) Memastikan kemanfaatan SDKP bagi masyarakat KP. 1) Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP; 2) Terlindunginya SDKP dari kegiatan yang illegal dan merusak; 3) Memastikan kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan yang kondusif.
2. Rancangan Kebijakan dan Strategi a. Kebijakan Meningkatkan kemampuan pengawasan SDKP guna menegakkan undang-undang bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kepatuhan pemanfaatan dan pelestarian SDKP. b. Strategi 1)
Pengembangan kelembagaan pengawasan SDKP di daerah sesuai rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi;
2)
Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan SDKP hingga dipenuhinya kebutuhan minimal;
3)
Pengembangan dan pembinaan SDM pengawasan SDKP hingga terpenuhinya jumlah minimal SDM yang kompeten;
4)
Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pertukaran data dan informasi hasil pemantauan sebagai dasar untuk mengefektifkan operasi pengawasan SDKP;
5)
Peningkatan efektivitas operasi pengawasan SDKP dalam menegakkan tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6
6)
Optimalisasi penanganan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
7)
Pengembangan teknologi informasi Pengawasan SDKP yang terintegrasi.
dan
komunikasi
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015-2019 Indikator Kinerja Utama [IKU] Direktorat Jenderal pengawasan SDKP tahun 2015-2019, yaitu: a.
Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
b.
Persentase Ketaatan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.
Persentase Cakupan WPP NRI yang diawasi dari Illegal fishing;
d.
Persentase Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu;
e.
Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi.
IKU pengawasan SDKP di tingkat Provinsi periode tahun 2015-2019, akan dirumuskan lebih lanjut pada saat Rapat Teknis Perencanaan Pengawasan SDKP Tahun 2015; 4. Prioritas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 Prioritas kegiatan dan anggaran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2015 sebagai berikut : a. Penguatan kelembagaan pengawasan pembinaan, pengembangan Sumber Pengawasan SDKP;
SDKP di daerah dan Daya Manusia [SDM]
b. Penyelesaian program legislasi dan pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Internal dan peningkatan kualitas laporan keuangan; c. Menyusun dan memantapkan peta jalan [road map] pelaksanaan monitoring, control, dan surveillance secara konsisten untuk meningkatkan ketaatan kapal perikanan mulai di darat sebelum operasi, di laut saat kegiatan penangkapan ikan, saat pendaratan hasil tangkapan, dan di darat paska pendaratan hasil tangkapan. d. Peningkatan frekuensi pengawasan di laut dalam rangka penanggulangan illegal fishing dan kegiatan yang merusak SDKP; e. Pengawasan ketataan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pengawasan kawasan konservasi; f.
Pengawasan ketaatan pelaku usaha bidang penangkapan ikan, budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan;
g. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan SDKP berdasarkan prioritas kebutuhan; 7
h. Penyelesaian penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dan fasilitasi pemulangan nelayan yang diduga melanggar batas dan melakukan tindak pidana perikanan di negara lain; i.
Pertukaran data dan informasi antar instansi dalam kerangka implementasi sistem pengawasan terpadu [integrated surveillance system];
j.
Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas [POKMASWAS] untuk aktif berpartisipasi dalam membantu pengawasan SDKP;
k. Penyelesaian Standar Petunjuk/Pedoman Teknis pengawasan SDKP;
Operasional sebagai acuan
Prosedur [SOP], dalam pelaksanaan
Pengembangan sistem komunikasi dan informasi [Information and Communications Technology/ICT] dalam pengawasan SDKP yang terintegrasi. V. SINERGI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN INSTANSI TERKAIT DI PUSAT DAN DAERAH A. Sinergi dengan Instansi Terkait 1. BAKORKAMLA, TNI-AL dan POLRI, dalam hal : a. Pengembangan dan implementasi Integrated Surveillance System (ISS) guna mengoptimalkan moda pengawasan SDKP yang dimiliki masing-masing instansi dalam rangka pengawasan di laut; b. Peningkatan operasi pengawasan bersama (joint operation); c. Pertukaran data dan informasi hasil mengoptimalkan pengawasan di laut; dan
pemantauan
untuk
d. Peningkatan kapasitas (capacity building) SDM pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Kejaksaan Agung dalam rangka penyelesaian tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu; B. Sinergi dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) Koordinasi dan sinergi dengan PEMDA, provinsi maupun kabupaten/kota, untuk meningkatkan kinerja pengawasan SDKP akan diwujudkan melalui kerjasama dalam hal : 1. Penyelenggaraan operasional pengawasan SDKP; 2. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); 3. Penanganan tindak pidana perikanan, khususnya penyelenggaraan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan; 4. Sharing data dan informasi pengawasan SDKP; 5. Pengembangan SDM dan infrastruktur pengawasan SDKP. 8
C. Sinergi dengan Lintas Eselon I Koordinasi dan sinergi dengan Eselon I lingkup KKP diwujudkan dengan memberikan dukungan sesuai tugas dan fungsi pengawasan SDKP, sebagai berikut: 1. Pengawasan Tangkap:
SDKP
mendukung
kegiatan
Ditjen.
Perikanan
a. Pengawasan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap; b. Pengawasan pendaratan ikan dalam rangka verifikasi sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI); c.
Membangun sistem pengawasan SDKP terintegrasi dengan mengoptimalkan MCS secara konsisten mulai dari tahap perencanaan, perizinan dan kuota alokasi penangkapan; dan
d. Sharing data pemantauan kapal perikanan sebagai Implementasi data sharing system (DSS) untuk pengelolaan perikanan tangkap. 2. Pengawasan Budidaya:
SDKP
mendukung
kegiatan
Ditjen.
Perikanan
a. Pengawasan penggunaan dan peredaran bahan kimia, bahan biologis, pakan dan obat ikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Pengawasan ekspor benih ikan yang dilarang; c. Pengawasan kapal pengangkut ikan hasil budidaya laut beroperasi di WPP NRI;
yang
d. Pengawasan pemanfaatan sumber daya perairan di lokasi/kawasan perikanan budidaya; e. Pengawasan pembuangan limbah dari kegiatan perikanan yang berpotensi mencemari perairan; f.
budidaya
Sharing data dan informasi pengawasan SDKP yang terkait dengan perikanan budidaya.
3. Pengawasan SDKP mendukung kegiatan Ditjen. P2HP : a. Pengawasan terhadap pengangkutan dan distribusi keluar-masuk ikan di WPP-NRI; b. Pengawasan terhadap kemitraan UPI dengan kapal penangkap ikan untuk menjamin dilaksanakannya kemitraan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap pembongkaran/pemuatan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan dan pengangkutannya ke Unit Pengolahan Ikan (UPI); c. Pengawasan implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).
9
d. Pengawasan penggunaan bahan tambahan pada produk hasil perikanan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan; e. Sharing data dan informasi pengawasan SDKP yang terkait dengan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 4. Pengawasan SDKP mendukung kegiatan Ditjen. KP3K : a. Pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar; b. Pengawasan importasi dan distribusi garam impor; c.
Pengawasan terhadap survey dan pengangkatan BMKT illegal;
5. Pengawasan SDKP mendukung kegiatan BKIPMHP : Pengawasan peredaran ikan impor setelah melalui pintu-pintu masuk importasi ikan, termasuk jenis, jumlah dan peruntukannya. Rumusan Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2014 akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2015 di Pusat dan Daerah.
Bandung, 7 Maret 2014 Tim Perumus
10
LAMPIRAN 01. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU] DEKONSENTRASI TAHUN 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
PROVINSI Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kep. Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur Bali NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat TOTAL
TARGET [KELOMPOK] 56 34 87 10 56 10 10 150 12 60 10 43 30 20 8 14 22 25 50 15 8 28 89 7 35 21 40 90 6 23 45 2 3 1.119
REALISASI [KELOMPOK] 62 30 88 10 22 30 10 156 33 60 17 60 30 86 8 38 22 25 144 15 13 70 89 123 31 21 126 118 12 23 35 8 9 1.591
11
LAMPIRAN 02. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU] DEKONSENTRASI TAHUN 2014 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
PROVINSI Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kep. Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur Bali NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat TOTAL
TARGET [KELOMPOK] 65 44 90 23 44 20 20 65 15 62 17 77 44 28 15 145 35 35 60 20 16 35 130 14 26 32 58 120 16 25 50 1 5 1.452
12
