KEPUTUSAN KEPALA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL NOMOR: 01 Tahun 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT LAIK OPERASIONAL KAPAL PERIKANAN DI LINGKUNGAN STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang
:
a.
bahwa
setiap
menyusun,
penyelenggara
menetapkan,
pelayanan
dan
publik
menerapkan
wajib
Standar
Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan; b.
bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Stasiun;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357); 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 4. Peraturan
Presiden
Nomor
63
Tahun
2015
tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 5. Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 6. Peraturan
Menteri
PER.25/MEN/2012
Kelautan tentang
dan
Perikanan
Pembentukan
Nomor
Peraturan
Perundang-Undangan Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN KELAUTAN
KEPALA DAN
PENGAWASAN
PERIKANAN
TUAL
SUMBER
TENTANG
DAYA
STANDAR
PELAYANAN PENERBITAN SURAT LAIK OPERASIONAL KAPAL PERIKANAN
DI
LINGKUNGAN
STASIUN
PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL. KESATU
:
Menetapkan
standar
pelayanan
penerbitan
surat
laik
operasional kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini. KEDUA
:
Menetapkan
maklumat
pelayanan
penerbitan
surat
laik
operasional kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini. KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tual Pada tanggal
Januari 2016
KEPALA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL
ASEP SUPRIADI
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL,
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT LAIK OPERASIONAL KAPAL PERIKANAN DI LINGKUNGAN STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL 1.
Persyaratan
I. Kapal Penangkap Ikan 1. Persyaratan Administrasi a. SIPI asli; b. SKAT asli, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; c. SLO asal, untuk kapal penangkap ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan ; d. Kesesuaian pelabuhan pangkalan, bongkar, muat dan singgah dengan SIPI. 2. Persyaratan Teknis a. Kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/ call sign;
b. kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI; c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT. II. Kapal Pengangkut Ikan 1. Persyaratan Administrasi a. SIKPI asli; b. SKAT asli, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; c. Surat
keterangan
lalu
lintas
ikan
dan
produk
perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik untuk kapal pengangkut ikan antar daerah; d. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yng diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah, atau surah pemberitahuan ekspor barang (PEB) untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor; dan e. Sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk konsumsi manusia untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor. 2. Persyaratan Teknis
a. Kesesuaian fisik kapal pengangkut ikan dengan SIKPI, yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar dan nama panggilan/call sign; b. Kesesuaian
jumlah
ikan
yang
diangkut
dengan
kapasitas ruang penyimpanan ikan; c. Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; d. Kesesuaian pelabuhan pangkalan, bongkar, muat dan singgah dengan SIKPI. 2.
Sistem, prosedur
mekanisme,dan 1. Nakhoda
Kapal
Perikanan
mengajukan
permohonan
penerbitan SLO dengan mengajukan HPK keberangkatan dan dokumen perizinan; 2. Pengawas
perikanan
memeriksa
kelengkapam
HPK
keberangkatan dan dokumen perizinan, apabila sudah sesuai maka akan diterbitkan SLO Kapal Perikanan dan apabila berkas belum lengkap, maka akan dikembalikan ke Nakhoda Kapal Perikanan 3. Apabila persyaratan sudah sesuai, Nakhoda menerima SLO Kapal Perikanan.
3.
Jangka waktu pelayanan
90
menit
untuk
melakukan
penerbitan
HPK
(temasuk
pemeriksaan kapal perikanan dan alat tangkap) dan 16 menit untuk penerbitan SLO 4.
Biaya/tarif
Tidak dikenakan biaya
5.
Produk pelayanan
Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
6.
Penanganan pengaduan, saran Sarana Pengaduan dan masukan
1. Website : www.stasiunpsdkptual.org 2. Email
:
[email protected]
3. Kotak Pengaduan 4. SMS ke 085225941966 5. telepon: 085225941966 7.
Dasar hukum
1. Undang-Undang Perikanan,
Nomor
Sebagaimana
41
Tahun
Telah
2004
Tentang
Diubah
Dengan
Undang-Undangan Nomor 45 Tahun 2009; 2. Peraturna Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.45/MEN/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan; 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.19/DJP2SDKP/2008
tentang
Petunjuk
Pengawasan Penangkapan Ikan.
Pelaksanaan
8.
Sarana dan prasarana, dan/atau 1. Meja fasilitas
2. Kursi; 3. pendingin udara 4. Form SLO 5. Ruang Tunggu
9.
Kompetensi pelaksana
1. telah diangkat sebagai Pengawas Perikanan; 2. memahami
mengenai
peraturan-undangan
bidang
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanna; 3. memahami mengenai kapal perikanan, alat penangkap ikan, alat bantu penangkapan ikan. 10. Pengawasan internal
Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung petugas pelayanan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) KKP
11. Jumlah pelaksana
Jumlah
peutgas
piket
penerbitan
SLO
sebanyak
....
orang/hari 12. Jaminan pelayanan
Unit penyelenggara memberikan jaminan pelayanan yang profesional
13. Jaminan
keamanan
keselamatan pelayanan
dan Unit penyelenggara memberikan jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
petugas keamanan
dengan
menyediakan
....
orang
14. Evaluasi kinerja pelaksana
Pelaksanaan
evaluasi
kinerja
dilakukan
berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
KEPALA
STASIUN
SUMBER
DAYA
PERIKANAN TUAL
ASEP SUPRIADI
PENGAWASAN KELAUTAN
DAN
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL,
MAKLUMAT PELAYANAN PENERBITAN SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN DI LINGKUNGAN STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL 1. Stasiun PSKDP Tual Menjamin pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan penerbitan surat laik operasional kapal perikanan di lingkungan Stasiun PSDKP Tual; 2. Stasiun PSKDP Tual menjamin ketersediaan sumber daya dan informasi dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan surat laik operasional kapal perikanan di lingkungan Stasiun PSKDP Tual; 3. Stasiun PSKDP Tual menjamin pelaksanaan pelayanan penerbitan surat laik operasional kapal perikanan di lingkungan Stasiun PSKDP Tual, setiap stakeholder mendapat perlakukan yang sama, adil dan tidak distrimatif;
KEPALA
STASIUN
PENGAWASAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL
ASEP SUPRIADI
SUMBER
DAYA
