KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR : KEP.350/DJ-PSDKP/2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGHENTIKAN, MEMERIKSA, MEMBAWA DAN MENAHAN KAPAL OLEH KAPAL PENGAWAS PERIKANAN Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal perikanan yang diduga dan/atau patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan secara efektif dan efisien, dipandang perlu adanya petunjuk teknis menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal perikanan; b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.052/DJP2SDKP/2008 tentang Petunjuk Teknis Menghentikan, Memeriksa, Membawa dan Menahan Kapal Perikanan, belum dapat memenuhi kebutuhan secara optimal pengawasan dan penegakan hukum oleh kapal pengawas perikanan sehingga perlu ditinjau kembali; c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis tentang Menghentikan, Memeriksa, Membawa dan Menahan Kapal oleh Kapal Pengawas Perikanan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009; 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2010; 4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/MEN/2002 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 ; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/MEN/2010 Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGHENTIKAN, MEMERIKSA, MEMBAWA DAN MENAHAN KAPAL OLEH KAPAL PENGAWAS PERIKANAN
PERTAMA
:
Petunjuk Teknis Menghentikan, Memeriksa, Membawa dan Menahan Kapal Oleh Kapal Pengawas Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Petunjuk Teknis Menghentikan, Memeriksa, Membawa dan Menahan Kapal Oleh Kapal Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA digunakan sebagai pedoman bagi petugas diatas kapal pengawas perikanan dalam menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
KETIGA
:
Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini, Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan PerikananNomor:KEP.52/DJ-P2SDKP/2008 Tentang Petunjuk Teknis Menghentikan, Memeriksa, Membawa dan Menahan Kapal Oleh Kapal Pengawas Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEEMPAT
:
Keputusan ini ditetapkan.
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Desember 2011 DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SYAHRIN ABDURRAHMAN, S.E
Lampiran:
Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.350/DJ-PSDKP/2011 Tentang Petunjuk Teknis Menghentikan, Memeriksa, Membawa dan Menahan Kapal oleh Kapal Pengawas Perikanan
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang a. Menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal oleh kapal pengawas perikanan merupakan bagian penting dalam proses penyidikan, sehingga perlu dilakukan penanganan dalam rangka pengamanan sampai ke pelabuhan atau pangkalan terdekat untuk proses penyidikan lebih lanjut. b. Menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal oleh kapal pengawas perikanan meliputi tata cara menghentikan kapal yang diduga dan/atau patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan, memeriksa setiap barang atau benda bergerak/tidak bergerak yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana perikanan, menahan kapal perikanan bilamana terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dan membawa kapal perikanan ke pelabuhan terdekat atau pangkalan dan/atau menunggu proses selanjutnya. c. Menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal oleh kapal pengawas perikanan harus dilakukan secara efektif dan efesien. d. Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, perlu disusun Petunjuk Teknis Menghentikan, Memeriksa, Membawa dan Menahan Kapal oleh Kapal Pengawas Perikanan.
1.2.
Maksud dan Tujuan a.
Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai pedoman bagi petugas Kapal Pengawas Perikanan dalam menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal perikanan yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
b.
1.3.
Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah untuk kesamaan pola pikir dan pola tindak dari petugas Kapal Pengawas Perikanan dalam menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal perikanan, sehingga pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dapat dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis Menghentikan, Memeriksa, Membawa Dan Menahan Kapal Oleh Kapal Pengawas Perikanan meliputi:
1.4.
1.
prosedur penanganan tindak pidana perikanan di laut.
2.
hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
3.
kelengkapan administrasi dan pelaporan.
Pengertian 1.
Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2.
Kapal adalah kapal perikanan dan kapal lain yang merupakan kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah yang digunakan untuk melakukan kegiatan perikanan.
3.
Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
4.
Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.
5.
Awak Kapal Pengawas Perikanan adalah nakhoda beserta seluruh anak buah kapal pengawas perikanan.
6.
Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
7.
Anak Buah Kapal yang selanjutnya disingkat ABK adalah awak kapal selain nakhoda atau pimpinan kapal
8.
Menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan, yang selanjutnya disebut henrikhan adalah serangkaian tindakan dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan yang meliputi upaya menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
9.
Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan kapal untuk berlayar atau tersangka apabila terdapat cukup bukti kuat guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh ketentuan peraturan perundangan.
10.
Penahanan kapal perikanan yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan adalah dalam rangka tindakan membawa kapal ke pelabuhan terdekat atau pangkalan dan/atau menunggu proses selanjutnya yang bersifat sementara.
11.
Tertangkap tangan adalah tertangkapnya kapal atau seseorang yang sedang melakukan kegiatan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan,atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras sebagai bukti yang menunjukan bahwa ia pelakunya.
12.
Tim Pemeriksa adalah Petugas Kapal Pengawas Perikanan yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Nakhoda Kapal Pengawas yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan surat perintah untuk melakukan tugas pemeriksaan.
13.
Barang Bukti adalah setiap barang atau benda bergerak/tidak bergerak yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
14.
Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
15.
Surat Izin Kapal Pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
16.
Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.
17.
Surat Keterangan Aktivasi Transmitter yang selanjutnya disingkat SKAT adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmitter SPKP pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan.
18.
Pungutan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat PHP adalah pungutan negara dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan.
19.
Surat Persetujuan Berlayar yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syabandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.
20.
Surat Keterangan Asal Ikan yang selanjutnya disingkat SKAI adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal yang menerangkan antara lain nama jenis/varietas (nama ilmiah dan nama dagang) ikan, ukuran, jumlah, dan asal ikan (nama dan alamat produsen, lokasi budidaya serta silsilah ikan khusus ikan hasil budidaya, atau lokasi/tempat ikan ditangkap bagi ikan liyar atau ikan hasil tangkapan).
21.
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri.
BAB II FUNGSI, DAN WEWENANG KAPAL PENGAWAS PERIKANAN 2.1 Fungsi Kapal Pengawas Perikanan mempunyai fungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. 2.2 Wewenang a. Kapal Pengawas Perikanan berwenang menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ke pelabuhan atau pangkalan pengawas terdekat untuk proses hukum lebih lanjut. b. Kapal Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas didukung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan/atau Pengawas Perikanan.
BAB III PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI LAUT Prosedur penanganan tindak pidana perikanan di laut meliputi: 1. pendeteksian, pengenalan dan penilaian sasaran; 2. penghentian kapal perikanan; 3. pemeriksaan kapal perikanan; 4. hasil pemeriksaan. 3.1
Pendeteksian, pengenalan dan penilaian sasaran a.
Pendeteksian Tindakan pendeteksian dilakukan berdasarkan data, informasi dan fakta terhadap tindak pidana yang diduga atau patut diduga tentang terjadinya tindak pidana perikanan berdasarkan informasi yang diperoleh antara lain: 1) 2)
data/informasi intelijen; analisa daerah operasi;
3)
laporan/informasi dari patroli udara maritim;
4)
laporan/informasi dari masyarakat;
5)
laporan/informasi dari kapal lain.
b.
Pengenalan Berdasarkan hasil pendeteksian sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan pengenalan dengan menggunakan sarana yang ada di Kapal Pengawas Perikanan
c.
Penilaian Sasaran Sesuai hasil pendeteksian dan pengenalan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dilakukan tindakan penilaian untuk menentukan:
3.2
1)
jenis kapal;
2)
tanda pengenal kapal (nama, nomor, bendera kebangsaan, tanda selar, dan warna kapal, dan lain-lain);
3)
kegiatan yang sedang dilakukan (menarik jangkar, lego jangkar, transhipment, dan lain-lain);
4)
data lain (tanggal waktu dan posisi , haluan, kecepatan kapal, muatan kapal, dan lain-lain).
Penghentian Kapal Perikanan Prosedur penghentian kapal perikanan meliputi: a. penghentian terhadap kapal-kapal yang dicurigai dapat dilakukan apabila terdapat cukup bukti atau petunjuk kuat bahwa kapal tersebut sedang, akan atau telah melakukan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia. b. sebelum melaksanakan penghentian kapal untuk keperluan pemeriksaan, maka seluruh personel kapal pengawas harus dalam keadaan siaga sesuai dengan pos tugas masing-masing serta meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari kemungkinan bahaya yang ditimbulkan kapal terperiksa yang dapat membahayakan keselamatan personel dan material. c. Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan harus memastikan kesiapan dan kesiagaan personel kapalnya dalam melaksanakan penghentian dan pemeriksaan dengan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menghindarkan personel dan anak buah kapal dari kemungkinan bahaya yang ditimbulkan, melalui peran henrikhan. d. dimulai dengan memberikan isyarat untuk berkomunikasi dengan cara: 1)
mengibarkan bendera “K” (pada batas cuaca yang dapat dilihat);
2)
optis lampu “KKK” (pada batas cuaca yang dapat dilihat);
3)
semaphore, huruf “K” (pada batas cuaca yang dapat dilihat);
4)
radio komunikasi chanel 16.
e. apabila komunikasi gagal, dilaksanakan dengan cara:
maka
perintah
berhenti
dapat
1)
mengibarkan bendera untuk petunjuk “L” (pada batas cuaca yang dapat dilihat),
2)
megaphone (pada batas yang dapat didengar),
3)
isyarat gauk/suling.
f. apabila permintaan untuk berkomunikasi dan perintah berhenti menurut cara-cara diatas tidak diindahkan, maka diberikan tindakan peringatan tembakan dimulai dari kaliber kecil sampai kaliber besar ke arah atas. g. jika peringatan berhenti tidak diindahkan, laksanakan tembakan ke arah laut disekitar kapal yang percikan airnya dapat dilihat dengan jelas dari kapal dicurigai. h. apabila dengan peringatan tersebut kapal juga tidak berhenti dapat diambil tindakan sebagai berikut: 1)
mengarahkan tembakan ke arah badan kapal yang diperkirakan tidak menimbulkan korban jiwa (contoh : propeller, daun kemudi dan haluan kapal).
2)
dalam hal kapal melakukan manuver yang membahayakan Kapal Pengawas Perikanan dan/atau awak kapal, dapat melakukan tindakan pembelaan diri secara proporsional dan sejauh mungkin hindari jatuhnya korban.
3)
bila tindakan pelumpuhan menyebabkan kapal terperiksa tenggelam, maka terhadap ABK tersebut harus diberikan tindakan pertolongan dengan tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan diri.
i. untuk kepentingan proses hukum, setiap tindakan penghentian terhadap kapal yang diduga melakukan tindak pidana perikanan, wajib dibuat gambar situasi penghentian kapal yang ditandatangani oleh Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan dan Nakhoda kapal yang tertangkap dengan diperkuat copy Peta Laut dengan pembubuhan tanda tangan bersama (Form-05) dan pernyataan tentang posisi pada saat terjadinya penghentian ditandatangani oleh Nakhoda kapal yang tertangkap atau cap ibu jari sebelah kiri (Form-06). j. tindakan pengejaran dilakukan apabila hasil penilaian terdapat indikasi yang cukup kuat atau mencurigakan bahwa kapal yang akan dikejar berupaya melarikan diri dari tindakan penghentian dan pemeriksaan. k. tindakan pengejaran kapal berbendera Indonesia dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
1)
pengejaran dilakukan bilamana terdapat alasan cukup kuat untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku,
2)
pengejaran dimulai terhitung sejak adanya upaya kapal untuk melarikan diri dan tidak mengindahkan tahapan panggilan atau perintah berhenti dan atasnya berlaku prosedur penghentian,
3)
selama pengejaran berlangsung Kapal Pengawas Perikanan dapat mengambil langkah-langkah efektif dan proporsional untuk menghentikan kapal dari upaya meloloskan diri dengan menggunakan senjata peluru tajam,
4)
hak pengejaran berhenti segera setelah kapal yang dikejar menunjukkan isyarat atau menunjukan tanda-tanda yang lazim sebagai isyarat berhenti.
l. tindakan pengejaran terhadap kapal perikanan berbendera asing dengan langkah langkah sebagai berikut: 1)
jika ada alasan cukup untuk mengira bahwa kapal perikanan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan,
2)
pengejaran harus dimulai pada saat kapal asing atau salah satu dari sekocinya berada dalam perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dan zona tambahan negara pengejar dan hanya boleh diteruskan di luar laut teritorial atau zona tambahan apabila pengejaran itu tidak terputus,
3)
melakukan komunikasi dengan unsur kapal pengawas/kapal patroli kawan tentang situasi pengejaran yang dilakukan,
4)
jika diperlukan bantuan maka unsur Kapal Pengawas Perikanan lainnya wajib memberikan bantuan pengejaran terhadap kapal yang dicurigai tersebut,
5)
hak pengejaran seketika berhenti segera setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorial negaranya sendiri atau negara lain.
m. untuk kepentingan proses hukum, setiap tindakan penghentian terhadap kapal yang diduga dan/atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan, wajib dibuat gambar situasi pengejaran kapal yang ditandatangani oleh Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan dan Nakhoda kapal yang tertangkap dengan diperkuat copy peta laut yang ditandatangani bersama dan pernyataan tentang posisi pada saat terjadinya pengejaran ditandatangani atau membubuhkan cap ibu jari sebelah kiri oleh Nakhoda kapal perikanan yang terperiksa (Form-06).
3.3
Pemeriksaan Kapal Setelah kapal dihentikan maka dilaksanakan tindakan: a. melaksanakan peran pemeriksaan. b. atas perintah komandan, kapal yang diperiksa merapat ke Kapal Pengawas Perikanan atau sebaliknya. c. dalam keadaan tertentu dapat menggunakan sekoci untuk merapat ke kapal yang diperiksa atau sekoci kapal yang diperiksa merapat ke Kapal Pengawas Perikanan (harus melaksanakan pengawasan terhadap kapal yang dicurigai tersebut pada jarak aman). d. hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan di laut: 1)
Tim pemeriksa harus menggunakan seragam identitas yang jelas dan dilengkapi surat perintah.
2)
pemeriksaan harus disaksikan oleh Nakhoda atau anak buah kapal yang diperiksa.
3)
pemeriksaan harus dilakukan secara tertib, tegas, teliti, cepat, tidak terjadi kehilangan, kerusakan dan tidak menyalahi prosedur pemeriksaan.
4)
selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa harus selalu berkomunikasi dengan kapal pemeriksa.
e. dokumen yang harus ada di atas kapal pada saat pemeriksaan: 1)
2)
kapal penangkap ikan: a)
SIPI asli;
b)
tanda bukti pelunasan PHP asli bagi kapal perikanan berukuran di atas 30 GT;
c)
sticker barcode asli bagi kapal perikanan berukuran di atas 30 GT;
d)
SLO asli;
e)
SPB asli;
f)
SKAT asli;
kapal pengangkut ikan: a)
SIKPI asli;
b)
tanda bukti pelunasan PHP asli bagi kapal perikanan berukuran di atas 30 GT;
c)
sticker barcode asli bagi kapal perikanan berukuran di atas 30 GT;
d)
SLO asli;
e)
SPB asli;
f)
SKAT;
g)
SKAI dan/atau dokumen PEB, Sertifikat Kesehatan Untuk Konsumsi Manusia, apabila tidak dalam satu kesatuan usaha dan/atau apabila melakukan ekspor ikan.
f. pemeriksaan kapal perikanan oleh kapal pengawas perikanan meliput kesesuaian: 1)
3.4
dokumen kapal perikanan pasal 7 ayat 5 huruf (a) dan (b) maupun dokumen lainnya seperti: a)
pelayaran: SPB, daftar anak buah kelayakan kapal, sijil Awak Kapal;
b)
keimigrasian: Dasuskim, IMTA, Passport,
c)
kepabeanan: Cargo Manivest, PEB;
kapal,
sertifikat
2)
fisik kapal perikanan (ukuran kapal, volume palkah, spesifikasi mesin, kelengkapan navigasi, dan identifikasi kapal);
3)
alat tangkap yang digunakan (ukuran, bahan dan jenis alat tangkap);
4)
alat bantu penangkapan ikan (winch, line hauler, power block, squidn jigging dll);
5)
hasil tangkapan dan asal ikan (ukuran, jenis/species ikan yang dilarang, daerah operasi, dan pelabuhan muat);
6)
nakhoda dan anak buah kapal perikanan (sertifikat, daftar ABK);
7)
penerapan VMS (tanggal dan jam).
Hasil Pemeriksaan Dokumen yang harus dibuat setelah selesai pemeriksaan adalah: a. pembuatan berita acara pemeriksaan kapal (Form-03). b. membuat surat pernyataan tertulis yang ditandatangani Nakhoda kapal perikanan yang diperiksa yang menerangkan tentang pernyataan keadaan muatan kapal (Form 03A), pernyataan hasil pemeriksaan kapal (Form 03B), dan pernyataan hasil pemeriksaan dokumen/surat-surat kapal (Form-03C) yang isinya menerangkan bahwa pemeriksaan berjalan dengan tertib tidak terjadi kekerasan, kerusakan atau kehilangan. c. membuat surat pernyataan tertulis yang ditandatangani Nakhoda kapal yang diperiksa yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan dokumen/surat-surat kapal (Form-03C) dengan menyebutkan tempat dan waktu.
d. mencatat dalam buku jurnal kapal yang diperiksa berisi: 1) kapan dan dimana posisi kapal diperiksa, 2) pendapat tentang hasil pemeriksaan secara garis besar, 3) perintah yang diberikan, 4) perwira pemeriksa menandatangani hasil pemeriksaan pada jurnal kapal dibubuhi stempel kapal pemeriksa. e. dalam hal buku jurnal kapal tidak ada, agar Nakhoda membuat surat pernyataan tentang tidak adanya buku jurnal kapal.
BAB IV TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN 4.1
Bukti atau Petunjuk a. Jika dari hasil pemeriksaan tidak terdapat bukti atau petunjuk yang kuat adanya tindak pidana, selanjutnya: 1)
kapal segera dibebaskan/diizinkan melanjutkan pelayaran.
2)
dalam buku jurnal pelayaran dicatat waktu dan posisi/koordinat pelaksanaan pemeriksaan oleh Kapal Pengawas Perikanan.
3)
meminta pernyataan tertulis dari nakhoda kapal yang diperiksa dengan dibubuhi tanda tangan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tidak terjadi tindakan kekerasan, kerusakan dan kehilangan dokumen, kerusakan dan kehilangan muatan.
b. Jika dari hasil pemeriksaan terdapat bukti atau petunjuk yang kuat telah terjadi tindak pidana, maka: 1)
Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan menyatakan kepada Nakhoda kapal terperiksa bahwa telah terjadi tindak pidana perikanan serta dijelaskan secara singkat tentang jenis tindak pidana yang dilakukan dalam bentuk Laporan Kejadian yang ditandatangani Pelapor dan Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan (Form-01) serta kapalnya tidak diizinkan melanjutkan pelayaran dan selanjutnya dibawa ke pangkalan/pelabuhan yang ditentukan.
2)
meminta kepada Nakhoda kapal perikanan terperiksa untuk membuat dan menanda tangani pernyataan tentang peta posisi/koordinat atau gambar situasi penghentian dan/atau pengejaran.
4.2
3)
Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan melakukan pelumpuhan alat navigasi dan alat komunikasi.
tindakan
4)
Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan mengeluarkan surat perintah untuk membawa kapal tangkapan ke pangkalan/pelabuhan yang telah ditentukan untuk proses pemeriksaan/penyidikan lebih lanjut.
Cara Membawa Kapal a.
b.
c.
Tindakan membawa dan menahan dilakukan dalam rangka membawa kapal ke pelabuhan atau pangkalan untuk proses lebih lanjut yang bersifat sementara dengan cara sebagai berikut: 1)
di adhock,
2)
dikawal,
3)
digandeng/ditunda.
Tindakan membawa dan menahan kapal dengan cara di adhock, sebagai berikut : 1)
Nakhoda kapal pengawas menerbitkan Surat Perintah Adhock (Form-06) kepada Nakhoda kapal tersangka, untuk membawa sendiri kapalnya ke pangkalan/pelabuhan sesuai yang diperintahkan.
2)
alat bukti surat/dokumen dan benda-benda yang mudah dipindahkan diamankan di Kapal Pengawas Perikanan.
3)
dapat ditempatkan petugas atau tanpa petugas.
4)
perintah adhock hanya diberikan terhadap kapal perikanan berbendera Indonesia yang diyakini tidak melarikan diri.
5)
surat adhock dibuat rangkap tiga, satu untuk tersangka, satu untuk instansi yang dituju, dan satu untuk arsip di Kapal Pengawas Perikanan.
Tindakan membawa dan menahan kapal dengan cara dikawal, sebagai berikut: 1)
Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan Perintah Membawa Kapal (Form-09).
menerbitkan
Surat
d.
2)
kapal tangkapan tetap dibawa oleh Nakhoda dan ABK-nya menuju pelabuhan yang telah ditetapkan.
3)
Kapal Pengawas Perikanan melakukan pengawalan pada jarak yang aman.
4)
dapat ditempatkan petugas atau tanpa petugas di atas kapal tangkapan.
5)
alat bukti surat/dokumen dan benda-benda yang mudah dipindahkan diamankan di Kapal Pengawas Perikanan.
6)
sebagian ABK dari kapal yang dikawal dapat dipindahkan ke Kapal Pengawas Perikanan.
Tindakan membawa dan menahan digandeng/ditunda, sebagai berikut:
kapal
dengan
cara
1)
dalam hal kapal perikanan yang diperiksa mengalami kerusakan/tidak bisa jalan dengan kekuatan sendiri dapat digandeng/ditunda/ditarik oleh Kapal Pengawas Perikanan.
2)
sebagian ABK kapal tangkapan dapat dipindahkan ke Kapal Pengawas Perikanan dan menempatkan petugas di atas kapal yang dikawal.
3)
apabila kapal mengalami kerusakan berat dan kemungkinan besar akan tenggelam serta upaya penyelamatan kapal tidak memungkinkan, maka seluruh ABK yang dikawal dipindahkan ke Kapal Pengawas Perikanan sebagai upaya pertolongan.
e.
Surat perintah dan berita acara membawa kapal atau adhock ke pelabuhan/pangkalan, bilamana diperlukan dapat dibuat dalam dua bahasa (dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris untuk kapal berbendera asing).
f.
Hal-hal khusus 1)
dalam hal kapal tangkapan mengalami kerusakan berat dan cuaca buruk dan atau menimbulkan bahaya bagi tersangka (Nakhoda, ABK dan tim) sehingga kapal tersebut tidak memungkinkan untuk ditunda, maka kapal dapat ditenggelamkan.
2)
membuat berita acara penenggelaman dengan menyebutkan alasan serta posisi tenggelamnya.
3)
4.3
memindahkan seluruh tersangka dari kapal tangkapan ke kapal pengawas dan ditempatkan di ruangan khusus serta menempatkan petugas jaga. Tersangka dilarang membawa barang-barang/bungkusan, kecuali pakaian yang dipakai.
Pelaporan Hasil Pemeriksaan Setiap Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan wajib segera melaporkan kepada Direktur Jenderal PSDKP c.q. Direktur Kapal Pengawas melalui Pusat Pengendali Operasi (Pusdal) menggunakan perangkat komunikasi yang tercepat pada kesempatan pertama atas hasil henrikhan terhadap kapal perikanan yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan dengan mengacu pada Form 17.
BAB V KELENGKAPAN ADMINISTRASI 5.1
Kelengkapan administrasi pemberkasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
awal
hasil
Henrikhan
a. Laporan Kejadian (Form 01). b. Surat Perintah Pemeriksaan Kapal (Form 02). c. Berita Acara Pemeriksaan Kapal (Form 03) Saksi dari Kapal Pengawas Minimal 2 (dua) orang. d. Pernyataan Keadaan Muatan Kapal (Form 03A). e. Pernyataan Keadaan Hasil Pemeriksaan Kapal (Form 03B). f. Pernyataan Hasil Pemeriksaan Dokumen/Surat-Surat Kapal (Form 03B). g. Gambar Situasi Pengejaran dan Penghentian (Form 04). h. Pernyataan Tentang Posisi Pada Saat Terjadinya Pengejaran dan Penghentian (Form 05). i. Surat Perintah Adhock (Form 06). j. Surat Perintah Penangkapan (Form 07). k. Berita Acara Penangkapan (Form 08). l. Surat Perintah Membawa Kapal (Form 09). m. Berita Acara Tentang Tindakan Membawa Kapal (Form 10). n. Daftar Adanya Tersangka dan ABK Non Justitia (Form (11). o. Daftar Adanya Barang Bukti (Form 12).
p. Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti (Form 13). q. Tanda Terima Pelumpuhan Alat Navigasi dan Komunikasi (Form 14). 5.2
Setelah pemeriksaan selesai, maka dilakukan serah terima tersangka dan/atau barang bukti kepada PPNS Perikanan di tempat tujuan kawal atau adhock atau digandeng, dengan membuat surat pengantar penyerahan barang bukti dan tersangka.
BAB VII PENUTUP Petunjuk Teknis ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan sesuai perkembangan dan kebutuhan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Desember 2011 DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SYAHRIN ABDURRAHMAN
