RUMUSAN HASIL RAPAT PRESENTASE HASIL STUDI DAN ANALISA KERANGKA KEBIJAKAN DAN EKONOMI INSENTIF SERTA INVENTARISASI POHON PLUS Kupang, 22 April 2010 Memperhatikan : 1. Laporan co-Project ITTO PD 459/07 Rev.1 2. Sambutan Direktur BPHA Dirjen BPK Kementrian Kehutanan RI 3. Sambutan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT Masukan serta diskusi yang berkembang selama berlangsungnya rapat dengan ini peserta rapat sepakat dan merumuskan hal-hal sebagai berikut : SESI I INVETARISASI POHON PLUS DI KAB. TTS 1. Beberapa masyarakat secara sadar masih berkeinginan untuk menanam dan memelihara cendana disamping masyarakat yang memusnahkan cendana karena trauma dihukum/dipenjarakan pada saat operasi cendana. 2. Kesadaran masyarakat untuk memelihara cendana terlihat dengan adanya penetapan aturan adat dan menjaga tanaman cendana dengan berbagai cara agar tidak bisa dicuri orang. 3. Pemda TTS sangat mendukung pengembangan cendana dengan intruksi Bupati kepada seluruh masyarkat TTS untuk menanam cendana kembali. 4. Berdasarkan hasil inventarisasi potensi cendana (pohon plus) di 23 desa kab TTS ternyata masih cukup tersedia dan tersebar dengan diamater/keliling bervariasi yang tumbuh secara alami di lahan milik masyarakat maupun cendana yang telah dibudidayakan oleh masyarakat itu sendiri. 5. Hasil inventarisasi pohon cendana pada lahan milik masyarakat di 23 desa terdata sebanyak 1246 pohon dengan sebaran mulai dari tingkat anakan sampai pohon dengan diameter lebih dari 100 cm. 6. Dalam pelaksanaan inventarisasi potensi cendana agar sekaligus dilakukan pendataan kondisi habitat ekologi sekeliling pohon cendana dan pemetaan sebaran pohon cendana menggunakan GPS (titik koordinat). 7. Hasil review kebijakan tentang cendana agar disosialisasikan kepada seluruh komponen masyarakat dan semua stakeholder demi kelestarian pengelolaan cendana ke depan. 8. Pendataan kepemilikan pohon cendana oleh masyarakat dan sertifikasi pohon cendana DON GILMOUR . 1. Dukungan anggaran dan dukungan teknis (penyuluhan) untuk mengembangkan cendana agar menjadi fokus perhatian oleh pemerintah pada petani/ masyarakat. 2. Review kebijakan terkait cendana dengan mengatur hal-hal yang menghalangi masyarakat (semua stakeholder) untuk berinvestasi /mengembangkan cendana 3. Penyebaran artikel tentang manfaat dari pohon cendana dan keuntungan secara finansial 100% benefit diberikan kepada siapa yang mengembangkn cendana. 4. Perlu pendampingan secara intensif dari instansi terkait dan pemberian kompensasi (insentif ekonomi) kepada masyarakat ketika mereka menanam dan harus menunggu dalam jangka waktu selama 20 tahun ke depan.
1
5. Regulasi sebagai produk pemda agar mengakomodir aturan adat istiadat masayarakat dan memberikan dukungan kepada aturan adat yang ada terkait pelestarian cendana, termasuk pengamanan dan tata niaga (pemasaran) cendana. 6. Insentif yang paling cocok untuk masyarakat dalam pelestarian cendana adalah hasil penjualan cendana oleh masyarakat “ tidak dibebani kewajiban apa-apa”. SESI II KABUPATEN ALOR 1. Perda belum diterbitkan karena cendana dianggap jenis kayu lainnya dan pengurusannya sama seperti jenis-jenis kayu lainnya dan mengacu kepada aturan yang diterbitkan oleh gubernur 2. Persepsi masyarakat : a. Cendana akan memberikan kontribusi b. Aturan jelas perihal kepemilikan cendana c. Sharing benefit d. Tokoh berpengaruh berkaitan pengelolaan cendana adalah : aparat pemerintah(dishut) /instansi terkait dan masyarkat (tokoh masyarakat/LSM) e. Potensi konflik antar stakeholder : masyarakat, lsm, pemerintah 3. Insentif ekonomi dari pengelolaan cendana perlu diatur karena masa panen yang cukup panjang. 4. Klarifikasi atas hak kepemilikan lahan dan pohon cendana perlu dikaji karena jangka waktu panen yang cukup panjang. 5. Masyarakat yakin bahwa cendana akan memberikan kontribusi ekonomi untuk itu perlu sosialisasi untuk seluruh masyarakat bukan hanya pada patner-patner kerja pemerintah. TIMOR TENGAH SELATAN 1. Sejak masa lampau cendana sudah esklusif yang dikuasai oleh para elit 2. Masyarakat belum rasa memiliki walaupun cendana tumbuh di lahan masyarakat 3. Pedagang sangat mengambil untung dibandingkan petani pemilik cendana 4. Perlu sosialiasi peraturan-peraturan baru tentang cendana 5. Perlu revisi aturan pada semua level dari provinsi sampai di desa-desa 6. Kepemilikan, informasi, pendampingan, kearifan tradisional menjadi poin-poin penting untuk penyusunan regulasi ke depan 7. Dukungan investasi pusat untuk pengembangan cendana 8. Sosial forestry bisa diterapkan dalam budidaya cendana FLORES TIMUR 1. Cendana alam yang tumbuh berdasarkan data dari dinas kehutanan kab. Flores timur berjumlah 438 pohon 2. Kondisi alam yang ekstrim sebagai penghambat keberhasilan program penanaman 3. Masyarakat menyambut baik rencana pengembangan tanaman cendana 4. Pengembangan tanaman cendana agar diarahkan lebih pada sistem swakelola lebih terjamin keberhasilannnya daripada sitem kontrak 5. Pembibitan bukan merupakan masalah karena ketesediaan bibit/biji cendana lewat adanya pohon-pohon cendana penghasil biji 6. Kepemilikaan tanah dan kepemilikan pohon harus jelas dengan mengsosialisasikan kepada masyarakat 7. Informasi pemasaran cendana disebarluaskan kepada seluruh komponen masyarakat
2
SUMBA TIMUR 1. Masyarakat tidak terlalu tertarik dengan cendana karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap pohon cendana (pohon setan/hilang ketika akan diambil), masih ada penghasilan sampingan lain seperti kesambi, dan tenunan yang pemasarannya sudah cukup baik dengan harga jual bagus. 2. Pendataan variasi habitat tanaman cendana perlu dicatat untuk pengembangan cendana 3. Peraturan tentang cendana agar dibebaskan kepemilikannya kepada masyarakat seperti halnya pada tanaman kesambi. 4. Kurang memahami tentang perda yang telah ada. 5. Sistem insentif yang belum tersedia karena harus menunggu lama masa panen 6. Potensial konflik terjadi mengingat besarnya gap terkait teknologi silvikultur, penyediaan bibit unggul, scope perdagangan dan pemasaran, kebijakan yang belum berpihak kepada masyarakat. HASIL DISKUSI 1. Pembelajaran pembibitan dalam budidaya cendana penting demi keberhasilan pengembangan tanaman cendana di provinsi NTT. 2. Masalah kemiskinan dan kesehatan masyarakat agar menjadi perhatian dalam program-program pengembangan cendana ke depan 3. Modul-modul penyuluhan dan sosialiasasi kepada masyarakan agar tidak disamaratakan pada seluruh kabupaten tetapi beragam disesuaikan dengan kondisi sosial biofisik daerah masing-masing. 4. Untuk kedepan agar cendana bisa diusulkan masuk dalam silabus pelajaran muatan lokal di Provinsi NTT 5. Terkait legal draf perda agar disampaikan juga naskah akademis oleh tim konsultan kepada pemerintah daerah. 6. Berdasarkan pengalaman yang ada agar perda yang nantinya dibuat segera dilanjutkan dengan peraturan pelaksanaan operasional di lapangan. 7. Pengurusan cendana di lahan masyarakat dalam pengaturannya di perda bisa mengacu seperti pengurusan kayu rakyat lainnya seperti SKAU. 8. Insentif ekonominya pada masyarakat yang terlibat dalam budidaya cendana akan diatur dalam sistem budidaya sosial forestry seperti tumpang sari.
3
Hasil notulis 2 ANALISA KEBIJAKAN DAN EKONOMI INSENTIF TERKAIT PENGELOLAAN CENDANA DI NUSA TENGGARA TIMUR Session II. Kupang, 22 April 2010 4 (EMPAT) PERTANYAAN MENDASAR 1. APAKAH KEBIJAKAN SUDAH CUKUP MELIBATKAN PASRTISIPASI MASYARAKAT ? 2. BAGAMANAN IMPACT KEBIJAKAN YANG ADA TERKAIT KEHIDUPAN DAN PENDAPATAN MASYARAKAT ? 3. APA PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG KEBIJAKAN YANG ADA SEKARANG ? 4. BAGAIMANA INSENTIF EKONOMI YANG TERBAIK YANG DAPAT MEMBANGKITKAN ANIMO MASYARAKAT TERKAIT PENGEMBANGAN CENDANA ? DENGAN MENJAWAB 4 PERTANYAAN DIATAS DAPAT DI REKOMENDASIKAN INTERVENSI APA MELALUI KEBIJAKAN YANG BISA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT ? Lokasi riset : ALOR, FLORES TIMUR, SUMBA TIMUR, TTS I. ALOR : Masalah/temuan : 1. Tidak ada perda yang mengatur, pengaturan cendana disamakan dengan kayu rakyat lainnya 2. Masyarakat masih punya pandangan positif tentang cendana (prospektif) 3. Pihak paling berpengaruh dalam pengelolaan cendana yaitu pemerintah dan masyarakat 4. Potensi konflik antara masyarakat, swasta dan LSM dengan pemerintah 5. Insentif ekonomi belum dirasakan karena cendana masih baru, belum cukup usia panen. Rekomendasi : 1. Mempertemukan 2 pihak yang paling berpengaruh (Pemerintah dan masyarakat) 2. Pembuatan Aturan baru yang mengatur peran para pihak
II. TTS : Masalah : 1. Akar masalah sudah muncul jauh sebelum pemerintahan Indonesia ( timbul saat masa penjajahan Portugis dan Belanda) yaitu pembagian hasil yang tidak adil kepada rakyat pemilik cendana. 2. Cendana dikuasai kalangan elite sejak dahulu mulai raja-raja, Portugis, Belanda, sampai pemerintah Indonesia. 3. Peraturan dan kebijakan yang tidak berpihak masyarakat Keinginan Masyarakat : 1. Penghapusan trauma 2. Kebijakan yang mengembalikan hak penuh masyarakat atas cendana
4
Rekomendasi : 1. Revisi Kebijakan 2. Pertimbangan teknis, pendanaan, ekonomi, political 3. info pasar, 4. pendampingan 5. kearifan tradisional 6. investasi pengusaha III. FLORES TIMUR 1. Masyarakat tidak mengalami trauma seperti ditemui di tempat lain sehingga keinginan budidaya cendana cukup besar 2. Teknologi budidaya sudah dikuasai masyarakat 3. Status kepemilikan masih dipertanyakan jika tiba masa panen. 4. Berdasarkan pengalaman, Tingkat keberhasilan swakelola lebih tinggi dibanding sistem kontrak. (rekomendasi) IV. SUMBA TIMUR 1. Masyarakat belum terlalu mengetahui tentang adanya PERDA cendana 2. Pengetahuan tentang cendana hanya diketahui sedikit orang 3 Masyarakat menyambut baik adanya program pengembangan cendana. 4. Ketidakjelasan hak bagi hasil penjualan. Kekuatan 1. Cendana masuk dalam RPJMD 2. Kemauan kuat untuk budidaya oleh masyarakat 3. Masih terdapat tegakan alam di semua daerah 4. Kelembagaan adat masih kuat yang bisa mendukung di tingkat bawah Kelemahan 1. Tenure (kepastian status lahan) 2. Masa yang lama untuk panen 3. Kurang peduli masyarakat terhadap aturan 4. Partisipasi lemah Peluang 1. harga pasaran dunia yang tinggi 2. Aturan kebijakan tingkat Nasional yang bisa dikaitkan dengan cendana 3. Tokoh-tokoh panutan (agent of change) Ancaman 1. Ketakutan panen berlebihan 2. Biofisik (kondisi alam yang keras) 3. Posisi cendana dengan tanaman lain yang lebih cepat panen 4. Kebakaran Strategi 1. Kebijakan partisipatif yag lebih kondunsif terhadap masyarakat 2. Integrasi program RHL dengan pengembangan cendana (bagi hasil yang jelas) 3. Penyuluhan, fasilitas penyuluhan Usul saran 1. Sertifikasi sumber benih 2. Kebun sumber benih 3. Muatan lokal Sekolah Dasar
5
4. Peraturan Pelaksanaan PERDA 5. Pelatihan teknik budidaya cendana bagi petani dan Diklat GIS pejabat dinas Kabupaten 6. Penyusunan PERDA oleh eksekutif sejak awal hingga 80 % setelah itu diserahkan ke legislatif.
6
Daftar Peserta Rapat Presentasi Hasil Study dan Analisa Kebijakan dan Ekonomi Insentif serta Penyajian Hasil Inventarisasi Pohon Plus di Kabupaten TTS Hotel Sylvia, Kupang, 22 April 2010 No
Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Agus Wibowo Agus Widyanto Ayub F Adu Bambang Dwi N Bertho Dasilva Bony Moke C.Ch.Ratri S Chris Adutae Christian L. E. Koenunu D. Nikolaus Dede Rohadi Deetje E Kiuk Denny H Don Gilmour Eko Budi S Elisabeth Lukas Erick Mustika Esther Martha Fatmawati Fransiskus M Imanuel Ndun Iwan Wurwanto Joko Riyanto Kenan Tandipuang L. Michael Riwu Kaho M.D. Jalla M.R. Pabisangan Marthen Mesakh Mirkan Elyani Nandang Oteng A Palulun Boroh Retno Maryani Rufinus Purba S Agung Sri Rahardjo S.S. Demoor Siswadi Smarthenrich L. Manao Tedjo Purwoto Titiek Setiawati Yani Septiani Yoseph D Diaz Z.M.M. Faah
Institusi Kabid Hutan, Menko Perekonomian, Jakarta Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan Staff, Biro Hukum NTT Kasi PEHP, BP2HP IX Denpasar, Bali ITTO Staff SDM Kupang Kepala Seksi Dinas Kehutanan Provinsi NTT Kasie, Dishut Propinsi NTT National Consultant ITTO PD 459/07 Rev.1 (F) Kasie PPHH, Dishut Sumba Timur CIFOR - Bogor Staff, Dishut Provinsi NTT Staff, Menko Perekonomian, Jakarta International Consultant / Australia Kasubbag PA, Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan Field Coordinator ITTO PD 459/07 Rev. 1(F) Staff Intag, Dishut Provinsi NTT ITTO PD 459/07 Rev..1 (F) Widyaswara, Balai Diklat Kehutanan Kupang Staff, Biro Perekonomian Staff, Balai BKSDA NTT Staf, BPTH Bali Nustra Kasubdit Produksi Hutan Alam, Ditjen BPK, Kementerian Kehutanan Widyaswara, Balai Diklat Kehutanan Kupang National Consultant ITTO PD 459/07 Rev.1 (F) Kasubag, Biro Hukum Kabid Intag, Dinas Kehutanan Provinsi NTT Kasie Evaluasi BPDAS Benain Noelmina Kasie ISDH, BPKH XIV RF, UNDP Staf, Ditjen BPK, Kementerian Kehutanan National Consultant ITTO PD 459/07 Rev.1 (F) National Consultant ITTO PD 459/07 Rev.1 (F) Kepala Dinas Dishutbun TTS Peneliti, BPK Kupang Kasie, Dishutbun Flores Timur Peneliti, BPK Kupang Staff Dinas Kehutanan Provinsi NTT Kasie, Dit BUPS National Consultant ITTO PD 459/07 Rev.1 (F) Project Coordinator ITTO PD 459/07 Rev.1 (F) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT Staff, Dinas Kehutanan Provinsi NTT 7
Photo
8
9
10
11
