PROSIDING
Konsultasi Publik Hasil Pengkajian Kerangka Kebijakan dan Insentif Ekonomi Pengelolaan Cendana di Nusa Tenggara Timur
ITTO PD 459/07 Rev.1 (F); Improving the Enabling Conditions for Sustainable Management of Sandalwood Forest Resources in East Nusa Tenggara Province
Kerjasama antara ITTO, Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam – Ditjen BPK Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Kupang, 22 April 2010
DAFTAR ISI
Hal Daftar isi Kerangka Acuan (TOR) Daftar Acara Laporan Koordinator Proyek ITTO PD 459/07 Rev.1 (F) Sambutan Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam Sambutan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT Presentasi : 1. Anaysis of Policies and Economic Incentives for Improving People Participation on Sustaining Sandalwood Resource Management at East Nusa Tenggara Province (Case Study at Alor District) 2. Analisa Kebijakan untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Upaya Pelestarian Kayu Cendan di Kabupaten Timor Tengah Selatan 3. Studi Kerangka Kebijakan dan Ekonomi Insentif Pengelolaan Cendana di Kabupaten Flores Timur 4. Overview from East Sumba District 5. Penyajian Hasil Inventarisasi Pohon Plus di Kabupaten Timor Tengah Selatan 6. Studi Kasus Cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan by Don Gilmour Rumusan Hasil Rapat Daftar Peserta Rapat Dokumentasi
Kerangka Acuan (TOR) Pertemuan Konsultansi Hotel Silvia, Kupang 22 April 2010 I.
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Cendana (Santalum album) merupakan spesies endemik Nusa Tenggara Timur yang sangat penting dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Cendana dari NTT merupakan komoditas cendana terbaik didunia karena mempunyai keunggulan kadar minyak dan produksi kayu teras yang tinggi. Kayu cendana menghasilkan minyak atsiri dengan aroma yang harum sehingga mempunyai nilai pasaran yang cukup baik di dunia. Nilai ekonomi yang tinggi dari cendana dihasilkan dari kandungan minyak (santalo) dalam kayu yang beraroma wangi yang khas. Minyak cendana dihasilkan dari hasil penyulingan kayu, dan digunakan sebagai bahan obat-obatan dan bahan minyak wangi (parfum). Kayunya dipergunakan sebagai bahan industri kerajinan seperti ukirukiran, patung, kipas, tasbih, dan lain-lain. Sejak puluhan tahun lalu komoditi tersebut telah menjadi andalan dalam perdagangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta memberikan kontribusi penting kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian beberapa tahun yang lalu telah terjadi eksploitasi cendana yang memanfatkan potensi pohon/tegakan alami yang kurang diikuti oleh upaya penanaman dan pemulihan potensi dan mengkesampingan upaya pelestarian. Selain itu kebijakan pengelolaan cendana yang belum sempurna dan tidak effective sehingga belum dapat memberikan manfaat optimal terhadap daerah dan masyarakatnya. Keberadaan populasi cendana saat ini sangat berkurang bahkan memprihatinkan. Tidak ada lagi kontribusi penerimaan cendana terhadap PAD Provinsi NTT bahkan populasinya pun terus mengalami penurunan dan beresiko terancam punah/ ”vulnerable”. Masyarakat di NTT terutama di Pulau Timor dan Sumba merasa trauma untuk kembali menanam cendana akibat kebijakan yang tidak effective di masa lalu. Kondisi yang demikian mendorong kepedulian banyak pihak khususnya Kementerian Kehutanan untuk melakukan upaya bersama dengan Pemerintah daerah mengembalikan NTT sebagai provinsi penghasil Cendana yang memberikan manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan secara berkesinambungan. Untuk mendukung upaya tersebut tersebut, ITTO PD 459/07 Rev.1 (F) bersama dengan Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi NTT telah melakukan study analisa kebijakan dan ekonomi insentive pengelolaan cendana di NTT. Kegiatan ini dimulai dengan mapping kegiatan terkait Cendana baik di tingkat provinsi maupun di Kabupaten. Selanjutnya dilakukan penjaringan data di empat Kabupaten target yaitu TTS, Sumba Timur, Flores Timur dan Alor. Hasil study ini telah dikonsultasikan di tingkat Pusat pada tanggal 11 April 2010 di Bogor. Hasil tersebut dan menjadi bahan masukan untuk menyempurnakan hasil yang akan di konsultasikan di tingkat provinsi. Selanjutnya akan menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan kebijakan pengelolaan cendana di tingkat Kabupaten
B. Tujuan dan Output Pertemuan Tujuan: 1) Presentasi hasil studi (sementara) di 4 Kabupaten target (Alor, Timor Tengah Selatan, Sumba Timur dan Flores Timur) di tingkat provinsi 2) Diskusi untuk menjaring input/masukan dalam penyusunan analisa kebijakan dan ekonomi insentive pengelolaan cendana di NTT di tingkat provinsi Output/luaran: 1. Draft hasil study analisa kebijakan dan ekonomi insentive pengelolaan cendana di NTT 2. Rekomendasi dari hasil konsultasi untuk bahan konsultasi publik di Kupang II. PELAKSANAAN Pertemuan A. Waktu dan Tempat Konsultasi dilaksanakan pada tanggal 22 April 2010 bertempat di Hotel Silvia Kupang. Acara konsultasi ini merupakan lanjutan acara konsultasi tingkat pusat yang telah dilaksanakan di Bogor pada tanggal 9 April 2010 A. Peserta Peserta pertemuan direncanakan berjumlah + 15 orang terdiri dari: Eselon I lingkup Departemen Kehutanan (Dirjen BPK, Dirjen RLPS dan Badan Litbang Kehutanan) yang terkait langsung dengan study kebijakan dan ekonomi insetive pengelolaan Cendana di NTT Pemda Provinsi NTT Dinas Kehutanan Provinsi NTT Dinas Kehutanan Kabupaten TTS Dinas Kehutanan Kabupaten Alor, Sumba Timur dan Flores Timur Konsultan ITTO PD 459/07 Rev.1 (F) Balai Penelitian Kehutanan Kupang Balai Diklat Kehutanan Kupang Project Coordinator/Field Coordinator Lain-lain B. Pelaksana Penyelenggaraan pertemuan dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTT (Collaborating Agency) cq. Project ITTO PD 459/07 Rev.1 (F) Metoda pelaksanaan Metoda pertemuan akan berjalan dengan alur sebagai berikut : Laporan progress kegiatan study oleh Project Coordinator Sambutan Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam Sambutan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT (Collaborating Agency) Pemaparan hasil study kebijakan dan ekonomi insentive di 4 Kabupaten target oleh Konsultan ITTO PD 459/07 Rev.1 (F) Pembahasan Perumusan hasil dan rekomendasi hasil study analisa
C. Fasilitator / Pakar Proses pertemuan dimoderatori oleh Ir. Agus Widiarto (Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan) dan Ir. Marthen Mesakh (Dinas Kehutanan Provinsi NTT). Tim Konsultan juga sebagai nara sumber. D. Biaya Biaya untuk penyelenggaraan dari Proyek ITTO PD 459/07 Rev 1 (F) E. Contact Person : Informasi lebih lanjut terhadap kegiatan ini dapat menghubungi :
Yani Septiani Proyek ITTO PD 459/07 Rev.1 (F) Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV lt 7 Ruang 715 Jl. Gatot Subroto Jakarta
Elizabeth Lukas Dinas Kehutanan Provinsi NTT Jl. Abdul Rahman Hakim No.2 Kelapa Lima-Kota Kupang
ACARA PRESENTASE HASIL STUDY dan ANALISA KEBIJAKAN dan KERANGKA INSENTIF EKONOMI TERKAIT PENGELOLAAN CENDANA PROYEK ITTO PD 459/07 Rev.1 (F)
NO 1.
WAKTU
URAIAN
09.00 – 09.15
Laporan Koordinator Proyek Sambutan Direktur BPHA, Kementerian Kehutanan Sambutan Kadishut Provinsi NTT dan Pembukaan Coffee Break Presentase Studi kebijakan dan kerangka ekonomi insentive Tim Alor, TTS, Flores Timur dan Sumba Timur
09.15 – 09.30
2.
09.30 - 09.45
3. 4.
09.45 – 10.00 10.00 – 11.00
8.
11.00 – 11.30
Penyajian Hasil Inventarisasi Pohon Plus di Kab. TTS
10.
11.30 – 13.00
Diskusi
11.
13.00 – 14.00
Istirahat / Makan Siang
12.
14.00 – 14.30
13.
14.30 – 16.00
Presentase Assesment ekonomi insentive pengelolaan cendana di Kabupaten TTS Diskusi Perumusan Hasil Konsultasi
PENYAJI MATERI
MODERATOR
Ir. Dede Rochadi Msc Dr. Michael Riwu Kaho Ir. Palulun Boroh Dr. Retno Maryani Dr. Titiek Setiawati Kepala Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. TTS
Kadishut Prov. NTT
Kabid Intag Dishut Prov. NTT Kadishut Prov. NTT
Dr. Don Gilmour
Kadishut Prov. NTT
Kabid Intag Dishut Prov. NTT
Laporan Koordinator Proyek ITTO PD 459/07 Rev. 1 (F) 1. Dalam rangka membantu Pemda Provinsi NTT melaksanakan Program dan Rencana Aksi upaya pengembangan dan pelestarian Cendana, serta mendukung Pokja Pengkajian Regulasi dan implementasi pengelolaan Cendana maka Kementerian Kehutanan melalui Proyek ITTO PD 459/07 (F) Rev 1. dengan Executing Agency Direktorat Pengembangan Hutan Alam (BPHA), Ditjen BPK dan Collaborating Agency Dishut Provinsi NTTT melakukan kegiatan pengkajian/ analisa kebijakan dan ekonomi insentive pengelolaan cendana di NTT 2. Kegiatan studi dilakukan oleh Tim Konsultan dibantu dengan petugas dari BPK dan Dishut Provinsi dan Kabupaten di NTT. Kegiatan ini dimulai dengan mapping kegiatan terkait Cendana baik di tingkat provinis maupun di Kabupaten. Selanjutnya dilakukan penjaringan data di empat Kabupaten taget yaitu TTS, Sumba Timur, Flores Timur dan Alor. 3. Untuk mengeffisienkan pekerjaan, maka pelaksanaan kegiatan pengkajian kebijakan ( Kegiatan 1.1 Development study and analysis in policy framework of management sandalwood resources in province and district level) dan ekonomi insentive (kegiatan 2.1 Development of study and analysis in economic incentive framework of management sandalwood resources in province and district level in policy framework) dilakukan pada saat bersamaan. Selain itu karena economic insentive framework merupakan bagian dari policy framework. 4. Tim Konsultan/ Tenaga ahli (Expert) yang di rekrut ITTO untuk melakukan kegiatan tersebut adalah terbagi dua yaitu Tim Kebijakan diketuai oleh Ir. Dede Rohadi, MSc( Peneliti Badan Litbang diperbantukan di CIFOR), dengan anggota Dr. Titiek Setyawati Peneliti pada Pusat Penelitian Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam dan dibantu oleh seorang tenaga ahli dari Kupang yaitu DR. Ir. L. Michael Riwu Kaho Msi ; Dosen Universitas Nusa Cendana. Sedangkan Tim ekonomi terdiri dari 2 (dua) orang ; yaitu Dr. Retno Maryani; Peneliti Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan; dan Ir. Palulun Boroh, Ketua Lembaga Pengembangan Sumber Daya Eden Kupang. Dan Internatonal expert dari Australia Dr. Don Gilmour yang membantu mengenai economic assesment di ITTS. 5. Pendekatan metoda yang dilakukan dalam study analisa tersebut akan dilakukan dengan Content Analysis yaitu menganalisa muatan dari kebijakan yang ada, Stakeholder Analysis atau analisa multipihak , analisa Discourse untuk mengetahui dan memahami cara berfikir semua aktor yang terlibat dalam permasalahan yang terkait kebijakan dan ekonomi pengelolaan cendana. 6. Sebelum study dilakukan, pada tanggal 13-15 Januari 2010 ITTO PD 459/07 dan Executing Agency mengadakan rapat konsolidasi pengelolaan cendana di Kupang NTT dengan mengundang pihak-pihak terkait di tingkat provinsi dan Kabupaten target bertujuan untuk mengkoordinasikan mengenai programme and activities yang saat ini sedang berjalan terkait pengelolaan cendana yang akan dijadikan starting point dan baselina data dalam mendesign studi selanjutny. Proceeding rapat konsolidasi tersebut bisa dilihat atau di download di website dephut.
7. Selanjutnya Team konsultan dengan ITTO 459/07 mengadakan rapat internal pada tanggal 1 Februari 2010 untuk membahas methoda pengambilan data dan draft formulir questioner terkait kebijakan dan ekonomi insentive pengelolaan Cendana yang akan dibagikan kepada masyarakat pada saat dilakukan penjaringan data di empat Kabupaten target. 8. Pada tanggal 23 Februari 2010 dilakukan pertemuan untuk couching tentang methoda interview dan pengisian questioner data untuk para petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi NTT yang akan melakukan pengambilan data bersama sama dengan konsultan di empat Kabupaten target 9. Kegiatan penjaringan data di Kabupaten Alor dilakukan oleh Tim konsultan bersama dengan pendamping dari Dishut Provinsi NTT pada tanggal 24-28 Februari 2010, Tim penjaring yang ke TTS tanggal 24-28 Februari 2010, Tim Penjaring data di Sumba Timur dilakukan pada tanggal 18-22 Maret 2010 dan penjaringan data di Flores timur tanggal 19-24 April 2010. 10. Khusus untuk Kabupaten TTS , sesuai dengan rekomendasi Tim Pengarah pada rapat PSC pertama november 2009 di Kupang, maka dilakukan complimentary assesment tentang sosial ekonomi guna menjaring informasi dari masyarakat TTS terkait pengelolaan dan pemanfaatan cendana yang dilakukan oleh Internasioanl Expert Dr. Don Gilmour dari Brisbane Australia bulan April 2010 ini, yang akan berkerjasama dengan Tim konsultan nasional 11. Selain itu dukungan ITTO untuk kegiatan terkait pengembangan cendana ini adalah mendukung kegaiatan inventarisasi tegakan cendana di TTS. Kegiatan ini telah dimuali pada bulan Maret 2010 dilakukan oleh Tim Dishut Kabupaten TTS dengan penanggung jawab Sdr. Cristian koenun. Hasil awal dari kegiatan ini akan di presentasikan pada rapat pertemuan hari ini. 12. Pertemuan hari ini adalah untuk mendengarkan hasil preliminary studi analisa Tim konsultan tentang kebijakan dan ekonomi insentive pengelolaan cendana di NTT. Hasil awal study analisa ini telah di konsultasikan pada pertemuan di Bogor pada tanggal 11 April 2010. Di harapkan pada pertemuan ini kita mendapatkan masukan dan input yang lebih konstruktif dari pihak terkait yang hadir hari ini dari provinsi dan kabupaten target. Output Hasil studi akan berupa working paper yang merupakan gabungan hasil analysa semua tim dan akan dijadikan sebagai guidline untuk Pokja Pengkajian Regulasi dan implementasi pengelolaan Cendana Pemda NTT untuk selanjutnya ditindak lanjuti dengan perbaikan kebijakan pengelolaan cendana yang lestari. Demikian, akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir Wasalamualakum warahmatullohiwabarakatuh . Kupang 22 April 2010 Project Coordinator PD 457/07 Rev. (F) Yani Septiani
Kata Sambutan Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam Direktorat Jenderal BPK – Departemen Kehutanan Hotel Silvia, Kupang 22 April 2010 Cendana (Santalum Album Linn.) merupakan jenis tanaman yang tergolong sangat penting di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena mempunyai nilai ekonomi tinggi dan merupakan species endemik yang terbaik di dunia. Aturan dan kebijakan cendana di masa lalu banyak diidentifikasi menjadi penyebab utama menurunnya populasi tanaman cendana terutama di Pulau Timor. Aturan dan kebijakan yang menafikan masyarakat telah menciptakan kelangkaan sumber daya alam tersebut. Saat ini Departemen Kehutanan dengan bantuan ITTO (International Tropical Timber Organization) melalui Proyek PD 459/07 Rev.1 (F); “Improving the Enabling Conditions for Sustainable Management of Sandalwood Forest Resources in East Nusa Tenggara” mendukung upaya program pelestarian cendana di Provinsi NTT, melalui penguatan kerangka kerja kebijakan, economic insentive dan kelembagaan lokal untuk pengelolaan cendana yang lestari. Ini adalah program prioritas yang diambil untuk menanggulangi permasalahan yang terkait dengan cendana di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai langkah awal dukungan melalui ITTO, telah dilakukan study analisa kebijakan dan ekonomi insentive pengelolaan cendana di NTT yang merupakan pelaksanaan dari Rencana Aksi dan Master Plan pengelolaan cendana di NTT yang di inisiasi oleh Badan Litbang Kehutanan. Kegiatan studi dilakukan oleh Tim Konsultan dibantu dengan petugas dari BPK dan Dishut Provinsi dan Kabupaten di NTT. Kegiatan ini dimulai dengan mapping kegiatan terkait Cendana baik di tingkat provinis maupun di Kabupaten. Selanjutnya dilakukan penjaringan data di empat Kabupaten taget yaitu TTS, Sumba Timur, Flores Timur dan Alor. Pertemuan hari ini adalah untuk mendengarkan preliminary hasil studi analisa Tim konsultan tentang kebijakan dan ekonomi insentive pengelolaan cendana di NTT. Dan kami harapkan masukan input dari pihak terkait terutama peserta pertemuan yang hadir hari ini supaya hasil studi ini menghasilkan output berupa working paper yang merupakan gabungan hasil analysa semua tim dan nantinya dijadikan sebgai guidline untuk penyempurnaan pengelolaan cendana yang lestari di NTT. Kupang, 22 April 2010,
Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc
POINT-POINT SAMBUTAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1. Pengurusan cendana selama ini diatur diatur dengan Perda Provinsi NTT yang intinya bahwa cendana yang tumbuh alami atau hasil budidaya baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan termasuk di lahan milik dikuasai oleh Pemda. Dengan Perda no. 2 Tahun 1996, baru mulai diatur kepemilikannya yaitu cendana yang tumbuh dan ditanam di lahan milik adalah milik perorangan dengan pembagian penghasilan 60% untuk pemilik dan 40% disetor ke Pemda. 2. Tercatat dari hasil penjualan cendana pernah memberikan kontribusi bagi PAD Provinsi NTT dan menopang pembangunan NTT namun saat ini terancam punah. 3. Cendana merupakan tanaman endemik Provinsi NTT dengan kualitas terbaik maka harus ada upaya pemulihan kembali potensinya dan harus ada langkah-langkah strategis. 4. Arah kebijakan strategis pengembangan cendana yaitu : a. Penyempurnaan kebijakan b. Perlindungan dan pelestarian tegakan cendana sisa c. Pembuatan dan pengembangan tanaman cendana 5. Gubernur NTT dengan salah satu program adalah menjadikan NTT Provinsi Cendana haruslah disambut baik oleh semua komponen masyarakat sebagai upaya mengembalikan harumnya cendana di bumi Flobamora ini. 6. Salah satu arah kebijakan adalah penyempurnaan kebijakan yang diarahkan pada upaya untuk memberi peluang secara wajar dan berkeadilan kepada semua pihak untuk berkontribusi. 7. Untuk mendukung upaya tersebut maka salah satu lembaga internasional yang telah mulai melakukan kegiatan terkait pengelolaan cendana adalah ITTO dengan judul
kegiatan
adalah
Perbaikan
Kondisi
Pemungkin
Untuk
Mendukung
Pengelolaan Cendana Lestari di Provinsi NTT. Kehadirannya adalah untuk mendukung Pemda, dalam pengembangan cendana. 8. Beberapa output yang merupakan target yang harus dicapai oleh ITTO adalah review kerangka kebijakan dan ekonomi innsentif, peningkatan kapasitas staf dan kelompok masyarakat/kelembagaan lokal merupakan langkah strategis dalam mendukung program Pemda NTT terkait cendana. 9. Sub kegiatan yang sementara dilaksanakan ITTO saat ini adalah kegiatan Inventarisasi Pohon Plus, studi dan analisa terkait kebijakan dan ekonomi insentif patut diberikan support karena proses penjaringan informasi di lapangan benar-
benar memberi ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman dan pengetahuan lokal mereka terkait masalah cendana. 10. Diharapkan semua pihak yang mendukung kegiatan pembangunan di NTT khususnya cendana (ITTO, CSIRO, GEF) hendaknya melibatkan masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat. 11. Hari ini ITTO dengan kegiatan presentasi draf hasil studi dan analisa kerangka kebijakan dan ekonomi insentif, hasil inventarisasi pohon plus oleh para konsultan, diharapkan
mendapat
masukan/sharing
dari
peserta
yang
hadir
untuk
penyempurnaan draf hasil studi dan analisa tersebut. 12. Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan resmi saya membuka kegiatan presentase hasil studi dan analisa kerangka kebijakan dan ekonomi insentif serta inventarisasi pohon plus di kabupaten TTS.
Kupang, 22 April 2010 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT
Drs. YOSEPH DAUD DIAZ
