Rapat Konsultasi Pengembangan Cendana di Propinsi Nusa Tenggara Timur

PROSIDING Rapat Konsultasi Pengembangan Cendana di Propinsi Nusa Tenggara Timur ITTO PD 459/07 Rev.1 (F); Improving the Enabling Conditions for Sustainable Management of Sandalwood Forest Resources in East Nusa Tenggara Province

Kerjasama antara ITTO, Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam – Ditjen BPK Departemen Kehutanan Kupang, 14 Januari 2010

DAFTAR ISI Kata Pengantar Ringkasan Pertemuan konsultasi Summary (dalam Bahasa Inggris) Agenda Konsultasi Pembukaan oleh Direktur Pengembangan Hutan Alam, Direktorat Bina Produksi Kehutanan o Laporan Kordinator Proyek PD 459/07 Rev.1 (F) o Ringkasan Kajian Kebijakan Cendana di NTT oleh Field Koordinator ITTO PD 459/07 Rev.1 (F) o o o o o

Presentasi : 1. Perkembangan Kebijakan dan Pengelolaan Cendana di NTT oleh Dinas Kehutanan Propinsi NTT 2. Program Penelitian Cendana di NTT oleh Balai Penelitian Kehutanan Kupang 3. Pemberdayaan Masyarakat dengan Cendana di NTT oleh BP DAS 4. Pantauan hasil Inventarisasi Cendana di Kupang oleh BPKH Kupang 5. Aspek Sosial Budaya dalam Pengelolaan oleh Universitas Cendana Kupang 6. Startegi Perusahaan dalam Menghadapi Kelangkaan Bahan Baku oleh CV Fara Kupang 7. Analisa Kebijakan dan Insentif Ekonomi untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Upaya Pelestarian Kayu Cendana di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Proposal Penelitian) Hasil Diskusi Daftar Peserta Rapat Konsultasi

KATA PENGANTAR Cendana (Santalum Album Linn.) merupakan jenis tanaman yang tergolong sangat penting di Propinsi Nusa Tenggara Timur karena mempunyai nilai ekonomi tinggi dan merupakan species endemik yang terbaik di dunia. Sejak puluhan tahun lalu komoditi tersebut telah menjadi andalan dalam perdagangan di Propinsi Nusa Tenggara Timur serta telah memberikan kontribusi penting kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian telah terjadi eksploitasi cendana yang memanfatkan potensi pohon/tegakan alami yang kurang diikuti oleh upaya penanaman dan pemulihan potensi dan mengesampingkan upaya pelestarian. Selain itu kebijakan pengelolaan cendana yang belum sempurna dan tepat guna sehingga belum dapat memberikan manfaat optimal terhadap daerah dan masyarakatnya. Aturan dan kebijakan cendana di masa lalu banyak diidentifikasi menjadi penyebab utama menurunnya populasi tanaman cendana terutama di Pulau Timor. Aturan dan kebijakan yang menafikan masyarakat telah menciptakan kelangkaan sumber daya alam tersebut. Saat ini Departemen Kehutanan dengan bantuan ITTO (International Tropical Timber Organization) melalui Proyek PD 459/07 Rev.1 (F); “Improving the Enabling Conditions

for Sustainable Management of Sandalwood Forest Resources in East Nusa Tenggara”

mendukung upaya program pelestarian cendana di Propinsi NTT, melalui penguatan kerangka kerja kebijakan, economic insentive dan kelembagaan lokal untuk pengelolaan cendana yang lestari. Ini adalah program prioritas yang diambil untuk menanggulangi permasalahan yang terkait dengan cendana di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai langkah awal dukungan dalam pelaksanaan upaya penyempurnaan kebijakan terkait cendana di Propinsi NTT maka kami menyambut baik terselenggaranya rapat konsultasi yang diadakan pada tanggal 14 Januari 2010 di Kupang dan dihadiri oleh semua instansi terkait baik dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten (Timor Tengah Selatan, Flores Timur, Sumba Timur dan Alor). Kami ucapkan terima kasih kepada nara sumber dan konsultan dari Jakarta dan Kupang yang telah menyumbangkan pemikiran dan pengalamannya dalam pengelolaan dan pengembangan cendana di NTT. Selanjutnya apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta rapat yang dengan bersemangat mengikuti proses dan aktif berkontribusi untuk memberikan hasil akhir yang komprehensif. Mudah-mudahan prosiding rapat konsultasi ini bermanfaat. Jakarta,

Januari 2010

Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc. Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan

Ringkasan Pertemuan Konsolidasi Pengelolaan Cendana di Propinsi Nusa Tenggara Timur Kupang , 13-15 Januari 2010 Dalam rangka membantu Pemda Propinsi NTT melaksanakan Program dan Rencana Aksi upaya pengembangan dan pelestarian Cendana, maka Departemen Kehutanan melalui Proyek ITTO PD 459/07 Rev 1 (F) dengan Executing Agency Direktorat Pengembangan Hutan Alam (BPHA), Direktorat Jenderal BPK dan Collaborating Agency Dinas Kehutanan Propinsi NTT akan melakukan kegiatan pengkajian/ analisa kebijakan dan insentif ekonomi pengelolaan cendana di tingkat propinsi dan empat kabupaten di Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Flores Timur, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan dan Alor) oleh Tim Konsultan/Tenaga Ahli Nasional dan Internasional. Tim Konsultan/Tenaga ahli (Expert) yang direkrut ITTO untuk melakukan kegiatan tersebut adalah terbagi dua yaitu Tim Kebijakan diketuai oleh Ir. Dede Rohadi, MSc (Peneliti Badan Litbang Departemen Kehutanan diperbantukan di CIFOR), dengan anggota Dr. Titiek Setyawati Peneliti pada Pusat Penelitian Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam dan dibantu oleh seorang tenaga ahli lokal yaitu DR. Ir. L. Michael Riwu Kaho Msi; Dosen Universitas Nusa Cendana. Sedangkan Tim ekonomi terdiri dari konsultan Internasional dari Australia Dr. Donald Allan Gilmour, dan 2 (dua) orang peneliti dari Badan Litbang Kehutanan; yaitu Dr. Retno Maryani; Peneliti Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan; dan Ir. Palulun Boroh, Ketua Lembaga Pengembangan Sumber Daya Eden Kupang. Pendekatan metoda yang dilakukan dalam studi analisa tersebut akan dilakukan dengan Content Analysis yaitu menganalisa muatan dari kebijakan yang ada, Stakeholder Analysis atau analisa multipihak, analisa Discourse untuk mengetahui dan memahami cara berfikir semua aktor yang terlibat dalam permasalahan yang terkait kebijakan dan ekonomi pengelolaan cendana di NTT. Untuk persiapan kegiatan tersebut, pada tanggal 13-15 Januari 2010, Tim Ditjen BPHA disertai konsultan nasional yang akan ditunjuk dan difasilitasi oleh ITTO PD 459/07 Rev.1 (F) mengadakan pertemuan konsolidasi pengembangan cendana di NTT dengan para pihak terkait baik UPT Dephut di wilayah NTT maupun dengan Dishut propinsi dan Kabupaten target di Kupang. Rapat konsultasi dimulai pada tanggal 13 Januari 2010 dengan Balai Penelitian Kupang dan Balai Pengelolaan DAS Benain Noelmina Kupang di Hotel Kristal Kupang. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan kegiatan kerjasama luar negeri terkait pengelolaan cendana yang saat ini yang tengah dilakukan oleh Balai Penelitian Kehutanan Kupang dan BP DAS Benain Noelmina dengan kegiatan ITTO PD 459/07 REv.1 (F) Saat ini Balai Penelitian Kupang bekerjasama dengan ACIAR tengah melakukan program penelitian dan pengembangan konservasi genetik Cendana, selain itu juga mendiskusikan Draft Rencana Induk Cendana yang disusun Badan Litbang Kehutanan yang akan digunakan sebagai acuan oleh Propinsi dan Kabupaten dalam merumuskan program aksi pengelolaan cendana. Kerjasama luar negeri yang ada di Balai Pengelolaan DAS Benain Noelmina Kupang saat ini adalah dengan GEF terkait program pemberdayaan masyarakat berbasis pengelolaan DAS dengan tanaman unggul salah satunya Cendana dan kegiatan pengembangan model serta bantuan bibit kepada masyarakat untuk penanaman Cendana. Selanjutnya Pertemuan konsolidasi dilakukan pada tanggal 14 Januari 2010 di Hotel Kristal Kupang dipimpin Direktur BPHA Ditjen BPK dengan mengundang para nara sumber dari instansi terkait (UPT Dephut di Kupang, Dishut Propinsi dan Kabupaten di NTT, Universitas Cendana dan Pengusaha Cendana dengan Moderator Kepala Balai Besar KSDA Kupang (Agenda dan prosiding pertemuan terlampir). Presentasi yang disampaikan para sumber adalah sebagai berikut:

1) 2)

Dinas Kehutanan Propinsi NTT

Perkembangan Kebijakan dan Pengelolaan Cendana di NTT Balai Penelitian Kehutanan Kupang

Program Penelitian Cendana di NTT

3)

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Benain Noelmina Kupang

4)

Balai Pemantapa Kawasan Hutan Kupang

5)

Universitas Cendana

6)

Perwakila perusahaan (CV Fada)

7)

Pemberdayaan Masyarakat dengan Penanaman Cendana di NTT Pantauan Hasil Inventarisasi Cendana di Propinsi NTT

Aspek Sosial Budaya dalam Pengelolaan Cendana

Startegi Perusahaan dalam Menghadapi Kelangkaan Bahan Baku Tim Konsultan

Metoda Pendekatan untuk Studi Analisa Kebijakan dan Ekonomi Pengelolaan Cendana di NTT

Diskusi internal dilakukan sore harinya antara Pengelola proyek ITTO PD 459/07 Rev.1 (F), Dishut propinsi NTT dan anggota Tim Tenaga Ahli/Konsultan tentang metodologi penelitian, target capaian, rencana kegiatan konsultansi, personel, biaya operasional dan lain-lain. Tanggal 15 Januari dilakukan kunjungan Tim Dephut dan Anggota Konsultan ke Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk rapid appraisal ke calon lokasi studi/lokasi-lokasi yang akan diteliti dengan lebih intensif pada saat pengumpulan data dengan masyarakat nanti. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Desa Nenas di kaki Cagar Alam Gunung Mutis. Pelaksanaan konsultasi Tim Tenaga Ahli/Konsultan akan dimulai awal Februari 2010 selama 2 (dua) bulan. Hasilnya akan dipresentasikan di Propinsi NTT dan selanjutnya akan dikonsultasikan dengan para pemangku kebijakan dan masyarakat di empat Kabupaten target di NTT.

Consolidation Meeting on Sandalwood Management in East Nusa Tenggara Province Kupang, 13-15 January 2010 To assist the Regional Government of East Nusa Tenggara Province in promoting and sustaining Sandalwood, the Ministry of Forestry of Indonesia through ITTO PD 459/07 Rev.1 (F) analyzes policies and economic incentive of Sandalwood management at a provincial and a district levels (East Flores, East Sumba, South Timor Tengah and Alor districts). The analyses are done by a Consultancy Team which consists of the National and the International Experts. The Executing Agency is the Directorate of Natural Forest Development – the Directorate General of Production Forest Management and the collaborating agency is the Provincial Forestry Office. The Expert Team is divided into two Teams. The first Team will analyze the policies. The Team is led by Ir. Dede Rohadi, MSc (A Senior Researcher working for FORDA and assigned for CIFOR). The members are Dr. Titiek Setyawati (A Senior Researcher working for Forest Development and Natural Conservation Research Centre of FORDA) and a Local Expert who is DR. Ir. L. Michael Riwu Kaho Msi. He is working as a Lecturer for Nusa Cendana University. The second Team is an Economic Team. The team consists of an International Expert from Australia (Dr. Donald Allan Gilmour) and 2 (two) Researchers from the Forestry Research Centre (FORDA). They are Dr. Retno Maryani (A Researcher working for Socio Economic and Forestry Policies Research Centre) and Ir. Palulun Boroh (The Head of Eden Resource Development Institute, Kupang). The methodology used is Content Analysis to analyze the policies; Stakeholder Analysis; and Discourse Analyses to explore and to understand actors’ perceptions in regard to policies and economic aspect of Sandalwood management in East Nusa Tenggara. For activities preparation, from 13 to 15 January 2010, the Team from the Directorate of Natural Forest Development and the National Consultants appointed by the ITTO PD 459/07 Rev.1 (F) arranged a consolidation meeting for Sandalwood development in East Nusa Tenggara with related-stakeholders from Technical Offices of the Ministry of Forestry in East Nusa Tenggara province as well as from Provincial Forestry Office and targeted four Districts. The consultation meeting with Forestry Research office in Kupang and Technical Office for Watershed Management (BP DAS) Benain Noelmina Kupang started on 13 January 2010 at Kristal Hotel in Kupang. The meeting aimed to integrate the International partnership for Sandalwood management which is currently undertaken by Forestry Research office in Kupang and Technical Office for Watershed Management (BP DAS) Benain Noelmina through ITTO ITTO PD 459/07 Rev.1 (F) Forestry Research office in Kupang in the collaboration with ACIAR is currently developing Sandalwood genetic conservation. In addition, the Draft of Sandalwood Master Plan, which is prepared by FORDA and used as the guidelines for formulating activities for Sandalwood management at a provincial and district levels was also discussed. An International Collaboration which is currently undertaken by the Technical Office for Watershed Management (BP DAS) Benain Noelmina in Kupang is with GEF. The activities are focused on communities’ empowerment with a watershed management-basis. In that collaboration, Sandalwood is one of the outstanding tree species to be planted. The activities include a model development and Sandalwood seedling distribution to the communities. The Meeting was followed by a consolidation meeting which was held on 14 January 2010 at Kristal Hotel in Kupang. This meeting was chaired by the Director of Natural Forest Development. The resource persons from related-institutions were invited (Technical offices of the Ministry of Forestry in Kupang, Provincial Forestry Office, District Forestry Offices in East Nusa Tenggara, Cendana University, and Sandalwood Business Actors). The moderator was the Head of Natural Resource Conservation Office in Kupang (Agenda and proceeding of the meeting are attached). The presentation delivered by the resource persons are as follows:

1) Provincial Forestry Office in Kupang

Policy Progress and Sandalwood Management in East Nusa Tenggara 2) Forestry Research Office in Kupang

Sandalwood Research Programmes in East Nusa Tenggara 3) Technical Office for Watershed Management (BP DAS) Benain Noelmina in Kupang

Communities’ empowerment through Sandalwood Planting in East Nusa Tenggara 4) Technical Office for Forest Inventory (BPKH) in Kupang

The Monitoring of Sandalwood Inventory Results in East Nusa Tenggara 5) Cendana University

Socio-cultural Aspects of Sandalwood Management 6) Company Representative (CV Fada)

Company’s Strategies to Deal with Raw Material Scarcity 7) Consultancy Team

The Methodology of Analyzing Policies and Economic Aspect in Sandalwood Management in East Nusa Tenggara An internal discussion among the ITTO Project Management ITTO PD 459/07 Rev.1 (F), the Provincial Forestry Office, and the Expert Team in regard to the research methodology, research target, consultation activity planning, personnel, operational budget, and others was held in the afternoon. On 15 January 2010, the Team from the Ministry of Forestry and the Expert Team visited the proposed study sites in South Timor Tengah for rapid appraisal activities. These sites will be assessed intensively during the data collection, which involves communities. One visited site was Nenas village on the hill of Natural Reserve of Mutis Mountain. The consultation activity by the Experts will start in the beginning of February 2010 and will be undertaken for 2 (two) months. The Result will be presented in East Nusa Tenggara Province and will be consulted to the policy makers and communities in the 4 (four) targeted districts in East Nusa Tenggara.

Agenda Rapat Konsultasi Pengembangan Cendana di Nusa Tenggara Timur ITTO PD 459/07 Rev.1 (F); Improving the Enabling Conditions for Sustainable Management of Sandalwood Forest Resources in East Nusa Tenggara Province Hotel Kristal, Kupang, 13 – 15 Januari 2010 Rabu, 13 Januari 2010 13.00 16.00 – 18.00 19.00 – 21.00

Tiba di Kupang Chek-in di Hotel Kristal Pertemnuan dengan BPDAS dan BPK Kupang untuk integrasi kegiatan Pertemuan awal tentang rencana kerja konsultasi

Kamis, 14 Januari 2010 09.00 – 09.15 09.15 – 10.30 10.30 – 11.00

11.00 – 13.00

Pembukaan oleh Direktur BPHA, Ditjen BPK - Dephut Arahan Kepala Badan Litbang tentang Master Plan Cendana dan Diskusi Laporan Koordinator Proyek ITTO PD 459/07 Rev.1 (F) tentang konsultasi kebijakan dan ekonomi. Kajian kebijakan pengelolaan Cendana di NTT oleh Field Koordinator ITTO PD 459/07 Rev.1 (F) Presentasi Moderator: Kepala Balai Besar KSDA NTT 1. Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur ”Perkembangan Kebijakan dan Pengelolaan Cendana di Nusa Tenggara Timur”. 2. Balai Penelitian Kehutanan Kupang ”Propgram Penelitian Cendana di Propinsi NTT”. 3. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Benain Noelmina Kupang ” Pemberdayaan Masyarakat dengan Cendana di Kupang” 4. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Kupang ”Pantauan Hasil Inventarisasi Cendana di Kupang” 5. Universitas Cendana ”Aspek Sosial Budaya dalam Pengelolaan Cendana” 6. Perwakilan Perusahaan (CV Fada) ”Strategi Perusahaan dalam Menghadapi Kelangkaan Bahan Baku” 7. Analisa Kebijakan dan Insentif Ekonomi untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Upaya Pelestarian Kayu Cendana Rapat Konsultasi Pengembangan Cendana di Propinsi Nusa Tenggara Timur ITTO PD 459/07 Rev.1 (F)

13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 17.00

di Propinsi Nusa Tenggara Timur Ishoma Diskusi Diskusi Internal Presentasi analisa Kebijakan dan Insentif Ekonomi untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Upaya Pelestarian Kayu Cendana di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Proposal Penelitian oleh Tim Konsultan) Pengelola proyek dan anggota team konsultan tentang metodologi penelitian, target capaian, rencana kegiatan konsultasi, personel, anggaran biaya.

Jum’at, 15 Januari 2010 06.00

Kunjungan ke Kabupaten Timor Timur Selatan (Rapid appraisal ke calon lokasi penelitian/lokasi-lokasi yang akan diteliti dengan lebih intensif pada saat pengumpulan data dengan masyarakat nanti)

Rapat Konsultasi Pengembangan Cendana di Propinsi Nusa Tenggara Timur ITTO PD 459/07 Rev.1 (F)

Agenda 13-15 January 2010 No 1.

Date 13 Jan

Activity Arrive in Kupang

2.

14 Jan

Consultation with District and Provincial offices regarding Sandalwood management

Detailed activities Participant from Jakarta and Districts arrived by flight 09.00 - 09.15 Opening by Executing Agency (Director of Natural Forest Production Development) 10.30 - 11.00 o Report by the Project Coordinator PD 459/07 Rev.1 F regarding policies and economic consultation o Preliminary study of policy framework of Sandalwood by field Coordinator ITTO PD 459/07 Rev.1 F

Location

Meeting room, Christal Hotel - Kupang

Coordinators

PC dan FC Project ITTO

Idem

11.00– 13.00 Presentation : 1) Provincial Forestry OfficeKupang Policies progress and Sandalwood management in East Nusa Tenggara 2) Forestry Research Office (BPK) Kupang Sandalwood research program in East Nusa Tenggara 3) Technical Office for Watershed Management (BP DAS) Kupang Communities’ empowerment in Sandalwood management in East Nusa Tenggara 4) Technical Office for Forest Inventory(BPKH) Kupang Monitoring of Sandalwood inventory results in Kupang 5) Cendana University Socio-cultural aspects in Sandalwood management 6) Company Representative Company’s strategies to deal with the scarcity of raw material 6)Consultant Team Research Design for study Analysis of policy and economic incentive framework in managing Sandalwood 13.00-14.00 Lunch 14.00-15.00 Discussion Internal Discussion

15.00 -17.00 Internal Discussion (Project management and consultancy team members on research methodology, research target, consultation activity planning, personnel, operational budget)

Meeting room Hotel Cristal

PC Project ITTO


No 1.

Date 13 Jan

Activity Arrive in Kupang

15 Jan

Field Trip

Detailed activities Participant from Jakarta and Districts arrived by flight Visits to TTS (rapid appraisal to the proposed locations/locations where research will be done intensively). Returning to Kupang in the same day.

Location

Coordinators

TTS

TTS District Forestry Office and Natural Resource Office (KSDA) Kupang


Kata Sambutan Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam Direktorat Jenderal BPK – Departemen Kehutanan

Departemen Kehutanan dan International Tropical Timber Organization (ITTO) sepakat bekerjasama mengembangkan cendana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Perjanjian proyek kerjasama tersebut telah dilakukan bulan Agustus 2009 dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan mewakili Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan (BPK) sebagai Executing Agency dan Executive Director ITTO. Proyek kerjasama selama 3 (tiga) tahun ini akan mendukung program kegiatan terkait cendana baik yang telah ada di Dinas Kehutanan Propinsi NTT yaitu review kebijakan dan peningkatan kapasitas pengelolaan cendana, juga yang tengah dilakukan oleh UPT Departemen Kehutanan di Balai Penelitian Kehutanan Kupang (khususnya mengenai kegiatan penanaman bersama masyarakat dengan bibit cendana baik secara vegetatif maupun generatif hasil penelitian), dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Benain Noelmina Kupang (khususnya penyediaan bibit generatif untuk masyarakat). Kerjasama tersebut juga akan melibatkan Universitas untuk studi analisa tentang cendana dan peningkatan masyarakat untuk mendukung pengembangan cendana di Propinsi NTT. Kerjasama yang didanai sebesar US$. 718,163.00 tersebut dilatarbelakangi oleh menurunnya potensi cendana di NTT. Keberadaan populasi cendana saat ini sangat memprihatinkan. Tidak ada lagi kontribusi penerimaan cendana terhadap PAD Propinsi NTT. Cendana (Santalum album) merupakan spesies endemik Nusa Tenggara Timur dan merupakan komoditas cendana terbaik didunia. Sejak puluhan tahun lalu komoditi tersebut telah menjadi komoditi andalan dalam perdagangan di propinsi NTT serta telah memberikan kontribusi penting kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun beberapa tahun terakhir telah terjadi eksploitasi tanaman Cendana secara besar-besaran tetapi tidak dibarengi dengan upaya rehabilitasi atau penanaman cendana kembali secara cukup seimbang dengan eksploitasinya. Selain itu kebijakan pengelolaan cendana yang belum sempurna dan efektif sehingga belum dapat memberikan manfaat optimal terhadap daerah dan masyarakatnya. Sebagai langkah awal dukungan dalam pelaksanaan upaya penyempurnaan kebijakan dan kerangka ekonomi

pengelolaan Cendana di Propinsi NTT maka kami menyambut baik

terselenggaranya rapat konsultasi yang diadakan pada tanggal 14 Januari 2010 di Kupang dan dihadiri oleh semua instansi terkait baik dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten (Timor Tengah Selatan, Flores Timur, Sumba Timur dan Alor). Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan hasil pertemuan Tim Pengarah Proyek (Tim PSC) proyek, pada tanggal 25 November 2009 bahwa dukungan kegiatan untuk analisa kebijakan dan ekonomi intensive pengelolaan Cendana di NTT kegiatannya akan segera dimulai tahun 2010 ini, maka untuk itu kami harapkan dukungan dari UP Dephut di Kupang, Pemda Propinsi baik di tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten, Pihak swasta (pengusaha Cendana) dan juga Universitas untuk lancarnya kegiatan tersebut.


Laporan Koordinator Proyek ITTO PD 459/07 Rev. 1 (F)


IMPROVING THE ENABLING CONDITIONS FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF SANDALWOOD FOREST RESOURCES IN EAST NUSA TENGGARA PROVINCE, INDONESIA

PD 459/07 (F) Rev.1

1

PD 459/07 (F) Rev.1

Latar Belakang

Keinginan dari pihak dishut NTT untuk mendapatkan bantuan international dari ITTO Proses Konsultasi yang dilakukan Dishut Provinsi di beberapa Kabupaten di provinsi NTT (January-Maret 2006) ,Seminar di Kupang, 21 Maret 2006 Pengumplan data dan informasi oleh tim project fomulator Konsultansi dengan clearing house ITTO Dephut Agustus 2006 PD 459/07 (F) Rev.1

2


4 langkah strategis yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan cendana

(1)pelestarian dan perlindungan tegakan sisa cendana, (2) pembinaan habitat cendana (3) pembuatan hutan tanaman cendana (4) penyempurnaan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan cendana. (di support kegiatan ITTO)

3

PD 459/07 (F) Rev.1

Dampak kebijakan Pengelolaan dan pemanfaatan cendana

Dampak ekonomi Dampak ekologi Dampak Sosio-Psikologis Masyarakat

PD 459/07 (F) Rev.1

4


Pemilihan key problem dalam proposal ITTO Kegagalan penanaman cendana di masa lalu terutama disebabkan Karena inkonsistensi dalam kebijakan, pemeliharaan dan pendanaan.

5

PD 459/07 (F) Rev.1

Sejarah Kebijakan Pengelolaan Cendana Peraturan Cendana Daerah Propinsi NTT, Nomor 11/PD/1996 disempurnakan melalui Perda No. 8 tahun 1968 dan selanjutnya diadakan perubahan Perda No 17 tahun 1974; pengaturan cara penjualan cendana dan penetapan harga ditentukan oleh Gubernur Tk. I NTT Perda disempurnakan melalui Perda No.7 Tahun 1980 Perda No. 16 tahun 1986 mengatur tentang penguasaan cendana, pembinaan dan pemeliharaan, eksploitasi cendana, penjualan dan pembagian hasil dan ketentuan pidana-marginalisasi masyarakat dalam pengelolaan cendana Perda No 2 tahun 1999 mencabut Perda No. 16 tahun 1986; Pelaksanaan PP No. 62 tahun 1998 ttg penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada daerah Sampai tahun 2008 ada 4 Kabupaten yang telah menetapkan kebijakan pengelolaan cendana (TTS, TTU, Sumba Timur dan Soe); Perda lebih akomodatif tapi cendana masih dikuasai oleh negara walaupun distribusi hasil sudah mengacu kepada pemilik lahan

PD 459/07 (F) Rev.1

6


Project Objective Development Objective : To contribute to the sustainable management of Sandalwood Resources in East Nusa Tenggara Province

Specific Objective : To strengthen the policy, economic incentive and local institutional framework for sustainable management of Sandalwood resource

7

PD 459/07 (F) Rev.1

Outputs 1. New effective Policies in district level for managing the resources formulated and endorsed by executive 2. Appropriate economic incentive framework to support sustainable sandalwood resources developed 3. Capacity of forestry staffs and communities leader in Planning silviculture and utilization of sustainable sandalwood resource improved 4. Raise public awareness on sustainable sandalwood management

PD 459/07 (F) Rev.1

8


Project Strategy Analyzing of regulations managed sandalwood resources Selecting for districts as pilot areas Intensive communication with local government and also local representative house Improving the capacity Improving community awareness Supporting standing stock data and information system 9

PD 459/07 (F) Rev.1

Output 1 Output 1. New effective Policies in district level for managing the resources formulated and endorsed by executive Activity 1.1 Development of study and analysis in policy framework of management of sandalwood resources in province and district level - Collecting data and information for Mapping programme and activities dealing with sandalwood policy and management in province and district level (4 districts) - Reviewing and analysis the existing policy framework of management sandalwood resources in province and district level (in 4 pilot districts such as District Alor, East Sumba, East Flores and Timor Tengah Selatan) - Analyzing the link between national and local policy (programme) framework in managing non timber forest product including sandalwood resource - Evaluating of study and analysis result in Province level - Providing recommendation in improving local government regulation to the provincial and districts level


Output 1 Activity 1.2 Facilitating the development of public dialogue to review draft of local Government regulation (PERDA) with executive and legislative at provincial and District level

-

-

Preparation of material and effective design for public dialogue in 4 districts target Facilitation of public dialogue to review draft of local Government regulation (PERDA) in 4 district target involving legislative and executive in district level Providing recommendation in reviewing the Local government related to sandalwood management

Output 2 Output 2. Appropriate economic incentive Framework to support sustainable sandalwood resources developed Activity 2.1 Development of study and analysis in economic incentive framework of management sandalwood resources in province and district level (inventory plus trees in district TTS) Activity 2.2 Formulation of economic instruments to support sustainable sandalwood resources


Output 3 Output 3. Capacity of forestry staffs and communities leader in planning, silviculture and utilization of sustainable resource improved Activity 3.1 3.1 Analysis need assessment for improving human resource capacity in managing sandalwood resources planning, silviculture and utilization Sub activities 3.1.2 Collecting data information and other material for analysis need assessment 3.1.1 Consulting with relevant institution which dealing with improving capacity of sandalwood resource in national and local level. 3.1.2 Conducting analysis by national consultant

Output 3 Activity 3.1 Formulation of training modules of sandalwood resources planning, silviculture and utilization Sub activities - Preparation and coordination among executing, collaborating and relevant stakeholders in East Nusa Tenggara - Formulation of training module by consultant - Developing discussing with relevant stakeholders in improving the training module


Progress of Implementation Project ITTO PD 459/07 -

Initial meeting in Jogjakarta (December 2008) Workshop for preparation in Jakarta (February 2009)-management structure Executing Agency (Bina pengembangan Hutan Alam) dan Collaborating Agency (Dishut provinsi ENT) Ref ITTO No. F.09-0079 on 11 March 2009 Coordination meeting (July 2009)-project coordinator, activities

Agreement between ITTO and MoF signed on 11 August 2009 Internal meeting between EA and CA on 25 September 2009-MoU, field coordinator-secretary, 4 target districts and activities

MoU between EA and CA was signed on 28 September 2009 in Kupang PSC established by decree SK 83/II-KLN/2009 ,Oct 09 First disbursement received by 6 November 2009 Discussion with one target district-District TTS (Nov 2009) 15

PD 459/07 (F) Rev.1

Project Administration progress

1.

2.

3.

4. 5.

PD 459/07 (F) Rev.1

Project office : Jakarta (ManggalaWanabhakti Block 4 floor 7 room 715 ) dan Kupang (Dishut NTT) Personel Project: NOL project coordinator (Aug 09), field coordinator/consultant (Oct 09), Finance (Oct 09)dan Secretary (Nov 09) Project Register Number : 70933301 (November 2009) –based on the Indonesian Government Regulation (PP) No. 2/2006 Project Cost standard agreed by EA Dissemination of the project info in website http://www.dephut.go.id (publikasi kehutanan 28 Oct 09) 16


Workplan Year Output / Activities

1st Year

Responsibility I

II

III

2 nd Year VI

I

II

III

3 th Year IV

I

II

III

IV

Output 1.1 New effective Policies in district level for managing the resources formulated and endorsed by executive Activity 1.1. 1 Development of study and analysis in policy framework of management sandalwood resources in province and district level

Forestry Service, Consultant, Local government

Activity 1.1. 2 Development of public dialogue to review draft local Government regulation (PERDA) with legislative and executive at provincial and District level

Forestry service And local government

Activity 1.1. 3 Development of consultation process among provincial and districts level regarding the importance and objective of local government regulation adopted in District level

Forestry service, Consultant Local government and relevant stakeholders

Activity 1.1. 4 Comparative study for decision maker to Papua New Guinea and Australia

Forestry service

17

PD 459/07 (F) Rev.1

Workplan Output 1.4 Raised community awareness on Activity 1.4.1 Development of MIS of sandalwood resources

sustainable sandalwood management practice Forestry service, Consultant

Activity 1.4.2 Analysis and development of communication strategy to disseminate new local regulation (PERDA) and relevant information in Sandalwood management for local communities

Forestry service, Local government, Consultant

Activity 1.4.3 Socializing new local regulation (PERDA) and dissemination relevant information in Sandalwood management for local communities based on this strategy

Forestry Service, local government and local NGO

PD 459/07 (F) Rev.1

18


Pelaksanaan Kegiatan 1.1 dan 1.2 •

Seleksi Konsultan untuk study dan analisa terkait kebijakan candana di Propinsi dan Kabupaten dan kerangka insentiv ekonomi termasuk mendiskusikan tugas Konsultan Surat dari CA ke EA tentang usulan Konsultan Lokal Penyusunan TOR untuk Konsultan Lokal Penyiapan kontrak untuk Pengumpulan data di tingkat Kabupaten dan Provinsi Pelaksanaan study dan analisa Sinergi hasil dengan hasil study konsultan internasional bidang ekonomi Presentase draft hasil study dan analisa di tingkat provinsi (Kupang) untuk mendapatkan input dan masukan Laporan hasil analisa oleh konsultan dengan format ITTO dalam B indonesia dan B inggris 19

PD 459/07 (F) Rev.1

Dialogue Publik

•

Konsultasi di tingkat provinsi bersamaan dengan konsultasi Master Plan Dialog dengan eksekutive di tingkat Kabupaten (4 Kabupaten target: Sumba Timur, Alor, Flores Timur dan TTS) Penyampaian rekomendasi darft kebijakan ke Provinsi dan Kabupaten Presentasi hasil study analisa di depan Tim Pengarah ITTO (November 2010)

PD 459/07 (F) Rev.1

20


Consultants

Tim Kebijakan

Ir. Dede Rohadi MS.c Dr. Titiek Setyawati Dr. Michael Riwu

Tim Ekonomi

Dr. Retno Maryani Drs Palulun Boroh Dr. Don Gilmour

TERIMA KASIH

PD 459/07 (F) Rev.1

22


KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN CENDANA DI PROPINSI NTT Oleh Elizabeth Lukas (Field Coordinator ITTO PD 459/07 Rev.1 (F))

FENOMENA SOSIAL • Adanya trauma di masyarakat karena regulasi cendana dan menimbulkan apatis masyarakat. Perda dipandang sebagai penghambat partisipasi masyarakat, selain itu daur cendana yang lama berpengaruh terhadap pengembangan cendana. • Masyarakat tidak merasa ada peningkatan pendapatan masyarakat yang bersumber dari cendana Î Tidak ada Insentif Ekonomi. • Penanaman dilahan milik hampir tidak ada, sementara cendana tumbuh alami dilahan milik kurang mendapat perhatian dalam hal pemeliharaan. o Alasan : Regulasi yang ada dengan tanggung jawab dengan sanksi hukuman, padahal insentif ekonomi dalam hal kompensasi memelihara tidak ada. • Pengawasan dan pengamanan masyarakat sebatas laporan kehilangan tanaman / pohon cendana. Tujuan laporan agar terhindar dari “ancaman

sanksi”. KEBIJAKAN DAN SILVIKULTUR • Kegagalan penanaman cendana di masa lalu terutama disebabkan oleh inkonsistensi dalam kebijakan, pemeliharaan dan pendanaan. Sebagai contoh : o Peraturan Cendana Daerah Propinsi NTT, Nomor 11/PD/1996 disempurnakan melalui Perda No. 8 tahun 1968 dan selanjutnya diadakan perubahan Perda No 17 tahun 1974; pengaturan cara penjualan cendana dan penetapan harga ditentukan oleh Gubernur Tk. I NTT o Perda ddisempurnakan melalui Perda No.7 Tahun 1980 o Perda No. 16 tahun 1986 mengatur tentang penguasaan cendana, pembinaan dan pemeliharaan, eksploitasi cendana, penjualan dan pembagian hasil dan ketentuan pidana-marginalisasi masyarakat dalam pengelolaan cendana o Perda No 2 tahun 1999 mencabut Perda No. 16 tahun 1986; Pelaksanaan PP No. 62 tahun 1998 ttg penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada daerah o Sampai tahun 2008 ada 5 Kabupaten yang telah menetapkan kebijakan pengelolaan cendana (TTS, TTU, Sumba Timur, Sumba Barat dan Belu); Perda lebih akomodatif tapi cendana masih dikuasai oleh negara walaupun distribusi hasil sudah mengacu kepada pemilik lahan Rapat Konsultasi Pengembangan Cendana di Propinsi Nusa Tenggara Timur ITTO PD 459/07 Rev.1 (F)

• •

•

•

•

•

•

Perda yang ada belum mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk menanam, memelihara, dan mengamankan cendana. Sistem kelembagaan belum mengakomodir pranata yang ada di masyarakat dengan penerapan hak dan kewajiban dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian cendana. Selama ini pengelolaan dalam hal pemanfaatan/hasil produksi hanya mengandalkan eksploitasi hutan alam, sedangkan upaya pengelolaan hutan alam belum tersentuh kecuali aspek pengawasan yang masih sangat rendah karena berbagai kendala. Hasil penelitian Litbang masih sebatas input untuk institusi-instisuti atau user (jika mau menggunakan). Seharusnya : hasil penelitian harus berfungsi sebagai rekomendasi atau syarat mutlak bagi institusi/lembaga yang akan melakukan kegiatan pengembangan cendana melalui pembuatan hutan tanaman. Tanaman inang terpilih (yang cocok dengan tempat tumbuh) bukan menjadi fokus perhatian (tanaman inang yang digunakan hanya asal syarat). Fokus perhatian hanya pada benih yang terseleksi, umur bibit di persemaian : Inang primier : alfermathera sp. Inang sekunder : Accasia villosa Cassia Siamea Tekhnik silvikultur, ekologis, ekonomis, dan institusi dalam sosila kemasyarakatan belum merupakan paket perencanaan terpadu dalam pembuatan hutan tanaman cendana. Identifikasi dan pemeliharaan pohon plus untuk dijadikan tegakan benih kurang mendapat perhatian dalam pengelolaan cendana Î Pemilihan pohon plus oleh Ditjen BPK tahun 1990 – 1995 tercatat 163 pohon di Kabupaten TTS dan 30 pohon di Kabupaten Belu Î Kondisi saat ini ? belum ada data dan informasi yang dapat diperloleh

LANGKAH / ATAU UPAYA KEDEPAN 1. Kajian regulasi cendana agar berpihak kepada masyarakat 2. Konsep pengelolaan yang ditawarkan adalah pengelolaan partisipatif yang berfokus untuk menggairahkan masyarakat dengan konsekuensi masyarakat harus mendapat nilai ekonomi (insentif ekonomi). 3. Peran aktifkan lembaga adat untuk mendorong masyarakat dalam hal : a. Pelestarian Î melindungi pohon yang masih ada b. Pengembangan Î diawali dengan sosialisasi aturan dan kebijakan dengan sasaran lokasi pada lahan masyarakat. 4. Masyarakat yang masih memiliki tanaman cendana, dipertimbangkan untuk dijadikan agen dengan bentuk kompensasi yang berdampak pada ekonomi insentip. 5. Penggalangan spirit penanaman cendana bagi pengusaha melalui kewajiban penanaman cendana Î sebagai salah satu syarat untuk mengikuti tender dalam kegiatan bidang kehutanan.


6. Program pembuatan hutan tanaman harus diencanakan secara terpadu dengan komprehensif dan memenuhi kaidah silvikultur. 7. Pembukaan lahan dengan system tumpang sari pada calon lokasi penanaman cendana dianjurkan, selain untuk kesuburan tanah juga berfungsi sebagai inang penaung 8. Penunjukan pohon plus sekaligus pemeliharaan dan pengamanan keberadaannya untuk mendukung tersedianya sumber benih termasuk pembangunan kebun benih.


MAPPING KEGIATAN DISHUT PROPINSI / KABUPATEN DAN UPT-UPT TERKAIT PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN CENDANA DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Oleh Elizabeth Lukas Field Coordinator ITTO PD 459/07 Rev.1 (F)

1. Dinas Kehutanan Propinsi : Rencana Aksi Pengelolaan Cendana a. Tahap I (2009 – 2013) i. Pengelolaan seluas : 3.500 ha ii. Pengembangan tanaman : 4.750.000 pohon iii. Review kebijakan & sosialisasi iv. Perlindungan tegakan sisa b. Kegiatan di APBD I i. Tahun 2009 : 1. Pengembangan tanaman cendana di Kab. Flores Timur seluas 20 Ha 2. Pemeliharaan tanaman cendana tahun I seluas 20 Ha dan tahun II seluas 25 Ha di kab. Alor. 3. Pemeliharaan tanaman cendana tahun II seluas 20 Ha di kab. Timor Tengah Selatan 4. Pemeliharaan tanaman cendana tahun I seluas 20 Ha di kab. Flores Timur ii. Tahun 2010 1. Pengembangan tanaman cendana di Kab. 2. Pemeliharaan Tahun I di Kab. Flores Timur seluas 20 Ha 3. Pemeliharaan Tahun II di Kab. Alor seluas 20 Ha 2. Dinas Kehutanan Kabupaten a. Kabupaten TTS (Timor Tengah Selatan) b. Kabupaten Alor Tahun 2010 : Reboisasi / Pengembangan Cendana : 100 ha (APBD II) c. Kabupaten Flores Timur d. Kabupaten Sumba Timur i. Pengembangan cendana di 3 lokasi seluas 15 ha (2009) – APBD II ii. Pengembangan cendana di 3 lokasi seluas 10 ha (2010) – APBD II 3. UPT - UPT Lingkup Kehutanan a. Balitbang NTT : Master Plan Cendana s/d tahun 2025 b. BPDAS Benain Noelmina : c. Balai Diklat Kehutanan Kupang : Pelatihan Teknik Budidaya Cendana d. BKSDA Wilayah : -


PRESENTASI


Presentasi Dinas Kehutanan Propinsi Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur


PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1

I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang a. Sejarah Perdagangan Cendana Cendana (Santalum album, L) merupakan komoditi andalan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak beberapa abad yang lalu. Dalam sejarahnya, cendana sudah mulai diperdagangkan sejak abad III, dan terus berlanjut pada jaman Portugis, VOC, sampai saat ini. Walaupun beberapa Negara, seperti Australia, Selandia Baru, Hawaii, Caledonia dan Papua Nugini juga memproduksi cendana, hanya India yang merupakan pesaing NTT karena kesamaan species cendana yang dimiliki. b. Sebaran Alami Cendana • Pulau Alor & Pantar (Kabupaten Alor) • Pulau Lomblen (Kabupaten Lembata) • Pulau Solor & Adonara (Kabupaten Flores Timur) • Pulau Timor (Kabupaten/Kota Kupang, TTS, TTU, Belu) • Pulau Sumba (Kab Smb. Timur, Smb. Barat, Smb. Tengah)


Lanjutan….

c.

Potensi Populasi Cendana Inventarisasi tahun 1987 menunjukkan jumlah populasi cendana sebanyak 544.952 pohon, dan tahun 1997 diinventarisasi kembali dengan jumlah 250.940 pohon. Data tersebut menunjukkan bahwa selama 10 tahun itu telah terjadi penurunan populasi Cendana sebesar 46,05 % (sangat signifikan) Sebagai upaya menekan tingkat pengurangan populasi cendana sebagaimana tersebut, telah dilakukan konservasi dan rehabilitasi cendana. Hingga kini telah dilakukan pengembangan cendana seluas 937,80 hektar dengan dukungan dana dari APBD NTT dan APBN.

Hasil inventarisasi Cendana,Tahun 1987

No

Kabupaten

Jumlah Tingkat Pohon Induk

Anakan

Jumlah

1

Kupang

10.521

17.069

27.590

2

TTS

80.655

193.365

274.020

3

TTU

42.266

85.235

107.501

4

Belu

43.507

92.334

135.841

5

Sumba Timur

5.127

107.52`

110.693

6

Sumba Barat

822

90.584

90.882

182.933

502.584

685.527

Jumlah


Hasil inventarisasi Cendana, tahun 1997

No

Kabupaten

1

Kupang

2

Jumlah Tingkat Pohon Induk

Anakan

Jumlah

2.230

10.952

13.182

TTS

16.968

95.742

112.710

3

TTU

16.090

17.988

34.078

4

Belu

16.129

74.841

90.970

Jumlah

51.417

199.523

250.940

Data Hasil Pembuatan Hutan Cendana, Tahun 2004 - 2008 No

Kabupaten

Tahun (Hektar)

Jumlah

2004

2005

2006

2007

2008

-

-

-

15

-

15

1

Kupang

2

TTS

75

-

-

10

-

85

3

TTU

-

-

-

-

-

-

4

Belu

3

2

2

2

-

9

5

Alor

20

70

88

32

40

250

6

Flotim

-

-

-

-

20

20

7

Sumba Timur

50

-

-

-

-

50

148

72

90

59

60

429

Jumlah


2. PRODUKSI CENDANA Eksploitasi/penebangan pohon Cendana tahun 1969/1970 – 1996/1997 diperkirakan sebanyak 246.201 batang dengan produksi kayu cendana sebesar 16.976.361 Kg, rinciannya : a.Tahun 1969/1970 – 1986/1987 sebanyak 102.885 pohon, dengan produksi kayu cendana sebesar 9.510.444 Kg b.Tahun 1987/1988 – 1996/1997 sebanyak 143.316 pohon , dengan produksi kayu cendana sebesar 7.465.917 Kg Untuk tahun 2001 – 2007, produksi kayu cendana sebesar 2.178.697 Kg

3. INDUSTRI KAYU CENDANA a. Industri pengolahan minyak cendana sebanyak 3 perusahaan b. Industri kerajinan (souvenir) kayu cendana sebanyak 4 perusahaan

4. KONTRIBUSI CENDANA a. Kontribusi terhadap PAD NTT sejak TA. 1989/1990 – 1999/2000 No

Tahun

PAD NTT (Rp)

Kontribusi (Rp)

Prosentase (%)

1

1989/1990

6.182.087.300

2.739.250.000

44

2

1990/1991

8.162.081.300

3.829.113.870

47

3

1991/1992

10.395.764.896

3.385.750.000

33

4

1992/1993

11.783.248.087

3.660.325.750

31

5

1993/1994

13.128.757.319

4.781.554.690

36

6

1995/1996

15.995.385.266

3.104.042.700

19

7

1996/1997

31.010.872.600

7.772.548.900

25

8

1997/1998

29.053.660.441

4.170.436.500

14

9

1998/1999

19.950.917.000

2.761.834.000

14

10

1999/2000

18.136.400.000

2.383.172.786

13


b. Kontribusi terhadap Devisa Negara sejak Tahun 1994 – 1998 No

Tahun

Jumlah (Ton)

Kontribusi ($)

1

1994

769,28

2.666.248,75

2

1995

279,97

618.146,50

3

1996

120,00

181.790,00

4

1997

0,50

52.110.00

5

1998

55,06

152.900,10

5. Kepunahan Cendana Sejak dasawarsa yang lalu, sentra produksi cendana hanya berasal dari dua pulau besar, yaitu Pulau Sumba dan Pulau Timor sedangkan dari pulau-pulau yang lainnya telah dinyatakan punah. Pada dekade 1970-an, kemampuan Pulau Sumba sebagai sentra produksi cendana sudah menurun, bahkan Sumba yang terkenal dengan sebutan “Sandalwood Island”, sejak tahun 1980-an sudah bukan menjadi sentra produksi cendana. Tragedi, kepunahan cendana kembali terulang di Pulau Timor. Eksploitasi cendana yang hanya mengandalkan potensi pohon/tegakan alami dan kurang diikuti dengan upaya penanaman cendana menyebabkan fungsi ekonomi cendana di NTT telah berakhir, walaupun secara biologis masih dapat dijumpai pohon-pohon cendana alam sisa eksploitasi.


6. Upaya Pemulihan Cendana Sejalan dengan otonomi daerah, cendana yang telah teruji keunggulannya dalam menopang pembangunan NTT dalam kurun waktu yang panjang perlu dipulihkan kembali potensinya. Upaya pemulihan potensi cendana merupakan langkah strategis bagi NTT untuk mengembalikan peran komoditi cendana sebagai kebanggaan daerah. Guna mendukung keberhasilan upaya pemulihan dan pengembangan cendana di NTT, berbagai refleksi pengalaman masa lalu perlu dilakukan untuk menggali akar permasalahan yang menyebabkan kemunduran upaya pengelolaan dan pemanfaatan cendana. Hasil-hasil dari refleksi yang dilakukan dapat dijadikan pijakan dalam penyempurnaan kebijakan dan perumusan langkah-langkah tindak lanjut. Disamping itu, juga dilakukan upaya konservasi maupun budidaya dan pengembangan cendana.

7. REGULASI PERATURAN Regulasi dan Peraturan guna mengatur pengelolaan dan pengusahaan cendana selama ini (1966-2000) sebagai berikut : a. b. c. d. e.

Pertama kali cendana diatur oleh pemerintah melalui Perda No. 11/PD/1966 Penyempurnaan Perda No. 11/PD/1966 melalui Perda No. 8 Tahun 1968 Perubahan Perda No. 8 Tahun 1968 melalui Perda No. 7 Tahun 1974 Penyempurnaan Perda No. 7 Tahun 1974 melalui Perda No. 8 Tahun 1980 Ditetapkan Perda No. 16 Tahun 1986 yang mengatur tentang penguasaan cendana, pembinaan dan pemeliharaan, eksploitasi, penjualan, pembagian hasil dan ketentuan pidana. Dalam hal ini distribusi hasil adalah 80 % untuk pemerintah daerah dan 20 % untuk masyarakat. f. Diterbitkan Perda No. 2 Tahun 1996 yang merubah Perda No. 16 Tahun 1986 terutama pada kepemilikan dan pembagian hasil cendana. Distribusi hasil cendana 60 % untuk pemerintah daerah dan 40 % untuk masyarakat. g. Diterbitkan Instruksi Gubernur NTT No. 2 Tahun 1997 tentang larangan penebangan cendana selama 5 (lima) tahun.


Lanjutan … h. Melalui Perda No. 2 Tahun 1999 dilakukan pencabutan Perda No. 16 Tahun 1986. Perda ini merupakan pelaksanaan dari PP No. 62 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang kehutanan ke daerah, sejalan dengan otonomi daerah. i.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur menerbitkan Perda No. 19 Tahun 2000 tentang pengelolaan cendana.

j.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Perda No. 25 Tahun 2001 tentang pengelolaan cendana dimana prosentase bagi hasil adalah 90 % untuk masyarakat dan 10 % untuk Pemerintah Kabupaten.

k. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Perda No. 18 Tahun 2001 tentang pengelolaan cendana. l.

Pemerintah Daerah Kabupaten Belu menerbitkan Perda No. 19 Tahun 2002 tentang pengelolaan cendana.

m. Pemerintah Daerah Kabupaten TTU menerbitkan Perda No. 2 Tahun 2004 tentang pengelolaan cendana.

5. Maksud dan Tujuan a. Maksud Mendorong dan menggerakan semua “elemen potensial masyarakat” untuk menanam dan merawat tanaman cendana sebagai upaya mengembalikan wangi cendana di bumi Flobamora.

b. Tujuan Terlaksananya pengelolaan tanaman Cendana secara lestari yang berhasil dan berdaya guna untuk memberikan kesempatan kerja dan berusaha sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, kemandirian kelompok tani, serta memperbaiki kualitas lingkungan.


6. Sasaran

Sasaran lokasi pengelolaan cendana secara lestari tahap I (tahun 20092014), adalah : lahan milik/hak, tanah adat/tanah negara bebas, dan kawasan hutan negara, terutama pada daerah-daerah endemik cendana seluas 3.500 hektar.

Sasaran kegiatan pengelolaan tanaman cendana secara lestari adalah : 9

Penyempurnaan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan cendana yang berpihak kepada masyarakat/kelompok tani melalui PERDA Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

9

Perlindungan dan pelestarian pohon/tegakan sisa cendana untuk melindungi plasma nutfah cendana yang sekaligus diarahkan sebagai sumber penghasil benih cendana berkualitas.

9

Penanaman dan pengembangan tanaman cendana sebanyak 4.750.000 anakan untuk selama 5 tahun (tahun 2009 sebanyak 750.000 anakan, dan tahun 2010 – 2013 sebanyak 1 juta anakan per tahun).

II. PERMASALAHAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN CENDANA 1. Nilai ekonomi cendana yang tinggi telah menimbulkan daya atraktif luar biasa untuk menebang/memanen cendana dengan berbagai tujuan. 2. Kedudukan dan hak-hak masyarakat belum mendapat proporsi yang seimbang sesuai dengan kepentingan masyarakat yang dilegalkan dalam bentuk PERDA. 3. Masih lemahnya lembaga sosial pada masing-masing komunitas masyarakat adat dalam menjaga kelestarian Cendana 4. Berdasarkan aspek teknis dan kontekstual ada beberapa hal: • Konflik kepentingan alokasi lahan • Sistem bertani tidak terstruktur (perladangan berpindah, tebas bakar, ternak lepas) • Kurang mantapnya dasar pertimbangan eksploitasi cendana • Adanya kepentingan sektoral • Rendahnya partisipasi masyarakat • Kurangnya perhatian terhadap upaya pembuatan hutan tanaman cendana dan keberhasilan penanaman cendana yang rendah


III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN CENDANA LESTARI VISI : Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Tanaman Cendana secara Lestari

MISI : ¾ Melakukan konservasi dan perlidungan tegakan alam Cendana yang masih tersisa ¾ Membangun hutan tanaman Cendana pola kemitraan ¾ Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penyesuaian regulasi dan implementasi kebijakan pengelolaan Cendana

IV. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1. Arah Kebijakan Berkaitan dengan keinginan mewujudkan tekad pemerintah untuk menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Cendana, maka langkah yang akan ditempuh, antara lain : 1)penyempurnaan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan cendana; 2)perlindungan dan pelestarian pohon/tegakan sisa cendana; dan 3)pembuatan dan pengembangan tanaman cendana. Sedangkan secara operasional kebijakan pembangunan hutan tanaman cendana secara lestari, yaitu : a.Menempatkan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem. Dalam hal ini, keanekaragaman hayati melibatkan masyarakat dengan segala kebudayaan dan sistem sosial ekonominya. b.Kepentingan masyarakat lokal merupakan titik awal dan kriteria dalam basis program pembangunan hutan tanaman Cendana.


Lanjutan …

c. Pengelolaan dan pemanfaatan Cendana khususnya pada kawasan hutan negara dilakukan dengan cara membagi dalam zona; •

•

• •

Zona kawasan inti perlindungan cendana; daerah ini merupakan kawasan lindung dan konservasi untuk pengawetan plasma nutfah cendana. Zona kawasan pendukung ekosistem, daerah ini merupakan wilayah yang dapat mendukung dan menyangga wilayah inti sehingga merupakan filter. Aktifitas yang dilakukan berupa pendidikan, pelatihan, ekowisata. Zona kawasan pemanfaatan terbatas, dalam kawasan ini pemanfaatan cendana dapat dilakukan secara terbatas. Zona kawasan produksi dan budidaya, dalam kawasan ini pengusahaan cendana akan lebih berorientasi pada produksi, ekonomi yang berlandaskan pengelolaan hutan lestari.

2. Strategi

Review dan Revisi Aturan Pengelolaan Cendana Gerakan Penyadartahuan Pengelolaan Cendana o Meningkatkan kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat terhadap status, fungsi dan nilai penting cendana o Pemulihan trauma masyarakat terhadap pengelolaan cendana di masa lalu. o Meningkatkan koordinasi dan komunikasi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengembangan cendana. Penyelamatan dan Konservasi Sumberdaya Genetik Cendana Gerakan Peduli Cendana Pola Pengelolaan Tanaman Cendana Berdaya Guna


Lanjutan …

Secara operasional pembangunan hutan tanaman cendana secara lestari, yaitu : Perlu digalang kerjasama dalam pelestarian tegakan cendana oleh pemerintah dengan semua stakeholder, terutama dengan masyarakat pada basis-basis tegakan cendana yang masih tersisa. Pemberian insentif kepada masyarakat yang secara nyata aktif berperan dalam pelestarian cendana. Perlu dibangun program penguatan kelembagaan masyarakat dengan pengaturannya dalam tatanan hukum positif di daerah. Menyiapkan bantuan bibit Cendana kepada kelompok masyarakat. Intensifikasi pembuatan dan pengembangan hutan tanaman cendana.

V. RENCANA AKSI TAHUN 2009 - 2014 No

Deskripsi/Uraian

Tata Waktu

Pemangku Kepentingan

1

Mereview dan merevisi aturan dan kebijakan daerah 09 – 12 Eksekutif dan Legislatif Prov/ yang bertentangan dengan pola pengelolaan dan Kab/Kota pemanfaatan cendana

2

Membangun konstituen dan dukungan dalam upaya 09 – 12 Eksekutif dan Legislatif Prov/ pelestarian dan pengembangan cendana Kab/Kota

3

Meningkatkan dan mempertahankan pemahaman 09 – 12 Pemerintah, Masy, Lembaga Agama/ maupun kesadaran aparat pemerintah dan Adat, LSM masyarakat tentang status, fungsi dan nilai penting

4

Pemasyarakatan perubahan aturan dan kebijakan 09 – 13 Eksekutif dan Legislatif Prov/ pengelolaan dan pemanfaatan cendana Kab/Kota

5 6

Inventarisasi dan identifikasi potensi maupun sebaran cendana

10 – 12 Dishut Prov/Kab/ta, Masy, Aparat Desa

Membangun sarana komunikasi dan koordinasi multi 10 – 13 Para Pihak pihak maupun penguatan dan pengembangan kelembagaan


Lanjutan …

No

Tata Waktu

Deskripsi/Uraian

Pemangku Kepentingan

7

Pembuatan dan pengembangan plot konservasi 10 – 14 Dishut, Litbang tanaman cendana alami maupun buatan (endemik)

8

Penyiapan dan pembuatan bibit cendana (4.750.000)

9

Pembuatan dan pengembangan teknik budidaya 09 – 14 Para pihak cendana tepat guna – kolaboratif (3.500 Ha)

10

Membangun kerjasama kemitraan pengembangan silvikultur intensif cendana

11

Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan 12 – 14 Badan LSM dan ketrampilan aparatur pemerintah dan kelompok masyarakat petani

12

Wagub, Mendorong dan meningkatkan komitmen dan peran 09 – 14 Gub, Bupati, Walikota, pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan dana DPRD Prov/Kab/ta pengelolaan dan pemanfaatan cendana

13

Peningkatan nilai tambah dan pengaturan tata niaga 09 – 14 Sekda, Perindag, dunia usaha, LSM cendana, serta pembentukan jaringan kerjasama perdagangan

09 – 14 Dishut, masy KT

dalam 11 – 14 Para pihak Diklat/Hut,

Fokus Lokasi Pengembangan (Tahun 2009 – 2014) Lokasi terpilih untuk pengembangan cendana adalah Pulau Timor bagian Barat, Pulau Sumba, Pulau Flores Bagian Timur (Pulau Solor & Adonara), dan Pulau Alor, yang secara alami merupakan habitat tanaman cendana. Uraian lokasi selengkapnya : •

Kabupaten Kupang; Kec. Fatuleu/Desa Bokong/Desa Nunsaen/Desa Oelbiteno; Kec. Amarasi/Desa Kotabes

Sillu/Desa

•

Kabupaten Timor Tengah Selatan; Kec Mollo Selatan/Desa Biloto; Kec Mollo Tengah/Desa Pika; Kec Amanuban Barat/Desa Nulle; Kec Amanatun Selatan/Desa Kokoi; dan Kec Amanatun Utara/Desa Lilo.

•

Kabupaten Timor Tengah Utara; Kec. Biboki Selatan/Desa Tautpah/Desa Tokbesi; Kec Neomuti/Desa Seo; Kec. Miomafo Timur/Desa Fainake; Kec. Insana Barat/Desa Subun.

•

Kabupaten Belu; Kec. Lamaknen/Desa Dirun; Kec. Tasifeto Barat/Desa Derok Faturene/Desa Loonuna; Kec. Fatitamen/Desa Akmanlea; Kec. Weliman/Desa Laleten.


Lanjutan…

•

Kabupaten Alor; Kec. Alor Barat Daya/Desa Probur Utara; Kec. Alor Barat Laut/Desa Alila Selatan; Kec. Kabola/Desa Lawahing; Kec. Alor Timur/Desa Maukuru; dan Kec. Pantar Tengah/Desa Mauta.

•

Kabupaten Flores Timur; Kec. Solor Timur/Desa Lewohedo; Kec. Ulumado/ Desa Kawela; Kec. Adonara Barat/Desa Danibao; Kec. Lewolema/Desa Lewobele; Kec. Titehena/Desa Tuakepa.

•

Kabupaten Sumba Timur; Desa Kombapari, Desa Praibakul, Desa Karita, Desa Billa dan Desa Tarimbang.

VI. KELEMBAGAAN 1. Provinsi Di tingkat provinsi dibentuk kelembagaan yang terdiri dari : a. Pengarah/Penanggungjawab Provinsi: Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekertaris daerah b. Tim Pengendali Provinsi, adalah dari instansi terkait c. Sekertariat tim Pengendali Provinsi ; Dinas Kehutanan Provi NTT d. Kelompok Kerja (Pokja-pokja) terdiri dari: 1) Pokja Pengkajian Regulasi dan implementasi kebijakan • Biro Hukum Setda NTT (Koordinator) • Dinas Kehutanan • Perguruan Tinggi • Lembaga Swadaya Masyarakat


2) Pokja Konservasi dan Perlindungan : • Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (Koordinator) • Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam • Kepala Satuan Polisi Pamong Praja • Kepala Balai Besar KSDA NTT

3) Pokja Pengembangan Potensi dan Kemitraan : • Kepala Dinas Kehutanan (Koordinator) • Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan • Kepala Dinas Peternakan • Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga • Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Kepala Dinas Pekerjaan Umum •Kepala Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah • Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan • Kepala Biro Ekonomi Setda NTT • Biro Keuangan Setda NTT •Kepala UPT Dephut di Kupang (BPDAS BN, BPK Kupang, BPPK Bali – Nusra, dan BPKH Wilayah XIV)

Rincian tugas Tim Provinsi sebagai berikut : 1. Pengarah/Penanggungjawab : 9

Mengarahkan dan bertanggungjawab pengembangan cendana di Provinsi NTT.

terhadap

seluruh

kebijakan

2. Tim pengendali Provinsi : 9 Membantu Dewan Pengarah/Penanggungjawab mengendalikan dan mengkoordinasikan langkah-langkah pengelolaan kebijakan , perencanaan pelaksanaan, pelaporan kegiatan pengembangan cendana di sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi. 3. Sekretariat : Memfasilitasi pelaksanaan tugas koordinasi tim pengendali provinsi, Melaksanakan tugas kesekretariatan Menyiapkan bahan kebijakan Dewan Pengarah/Penanggungjawab, Memfasilitasi tugas pengendalian dan pembinaan ke kabupaten/kota Membantu pelaksanaan tugas memantau dan mengevaluasi penyelenggraan pengelolaan cendana oleh tim pembina kepada Dewan Pengarah/ Penanggungjawab.


4. Pokja-pokja : a. Pokja Pengkajian Regulasi dan implementasi kebijakan ¾Memfasilitasi penyusunan peraturan daerah (Perda) kabupaten/Kota tentang pengelolaan cendana ¾Melakukan sosialisasi /pemasyarakatan regulasi cendana yang berpihak kepada masyarakat. ¾Membantu tim pengendali/ sekertariat Provinsi ¾Membina tim pengendali Tingkat kabupaten/Kota ¾Memantau pelaksanaan kebijakan di Tingkat Kabupaten/Kota

b. Pokja Konservasi dan Perlindungan ¾Melakukan perlindungan dan pelestarian terhadap tegakan yang ada ¾Membantu tim pengendali/skertariat Provinsi ¾Membina tim pengendali Tingkat kabupaten/Kota ¾Monev terhadap kegiatan perlindungan dan pelestarian ¾Meningkatkan peran serta masyarakat , tokoh adat , tokoh agama dalam perlindungan dan pengamanan tegakan cendana alam yang masih ada.


c. Pokja Pengembangan Potensi dan Kemitraan : ¾ Menentukan pohon plus dan pengambilan benih ¾ Pembuatan persemaian dan distribusi bibit ¾ Pengawasan kegiatan penanaman ¾ Memberi petunjuk tentang pemeliharaan ¾ Monev penanaman ¾ Membuat laporan ¾ Membuat jadwal/Rencana operasional kegiatan lapangan ¾ Meningkatkan jumlah potensi kayu cendana sebagai bahan baku industri ¾ Mengoptimalkan penggunaan lahan melalui pengembangan komoditi HHBK dan tanaman palawija (jagung, ubi-ubian dan kacang-kacangan)

2. Kabupaten/Kota Di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk kelembagaan yang terdiri dari : a.

Pengarah/Penanggungjawab Kabupaten/Kota : Bupati, Wakil Bupati dan Sekertaris daerah

b.

Tim Pembina Kabupaten/Kota, adalah dari instansi terkait c. Sekertariat : Dinas yang membidangi kehutanan

d. Kelompok Kerja (Pokja-pokja) terdiri dari: 1) Pokja Pengkajian Regulasi dan implementasi kebijakan • Bagian Hukum Sekab/kota(Koordinator) • Dinas yang membidangi Kehutanan • Perguruan Tinggi • Lembaga Swadaya Masyarakat


2) Pokja Konservasi dan Perlindungan • Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (Koordinator) • Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam • Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

3) Pokja Pengembangan Potensi dan Kemitraan: • Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan (Koordinator) • Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan • Kepala Dinas Peternakan • Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga • Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Kepala Dinas Pekerjaan Umum •Kepala Bagian Ekonomi Setkab/Kota • Bagian Keuangan Setkab/Kota

Rincian tugas Tim Kabupaten/Kota sebagai berikut : 1. Pengarah/Penanggungjawab : 9 Mengarahkan dan bertanggungjawab terhadap seluruh pengembangan dan pengelolaan cendana di Kabupaten/Kota.

kegiatan

2. Tim Pembina Kabupaten/Kota : 9 Membantu Pengarah/Penanggungjawab Kabupaten/Kota dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan langkah-langkah pengelolaan kebijakan , perencanaan pelaksanaan, pelaporan kegiatan pengembangan cendana di sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi.


3. Sekretariat :

Membantu juga koordinasi pembinaan, pelaksanaan tim pengendali kabupaten/kota,

Melnyelenggarakan tugas kesekretariatan

Menyiapkan bahan kebijakan Pengarah/Penanggungjawab kab/kota,

Pemantauan

dan mengevaluasi serta melaporkan hasil pengendalian

penyelenggraan pengelolaan cendana kepada Tim Pembina Kab/Kota

4. Pokja-pokja : a. Pokja Pengkajian Regulasi dan Implementasi kebijakan ¾ Mereview dan menyusun rancangan peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan cendana di kab/kota ¾ Merumuskan langkah-langkah kebijakan, advokasi serta sosialisdasi pengelolaan cendana kepada masyarakat ¾ Membantu tim pengendali/ sekertariat Kab/Kota ¾ Memantau pelaksanaan kebijakan pengelolaan cendana di tingkat kabupaten/kota ¾ Memfasilitasi sosialisasi/pemasyarakat regulasi cendana yang berpihak kepada masyarakat.


b. Pokja Konservasi dan Perlindungan ¾Melakukan perlindungan dan pelestarian terhadap tegakan yang ada ¾Membantu tim pengendali/sekertariat Kab/Kota ¾Monev terhadap kegiatan perlindungan dan pelestarian c. Pokja Pengembangan potensi dan Kemitraan Tingkat Kab/Kota: ¾ Menentukan pohon plus dan pengambilan benih ¾ Pembuatan persemaian dan distribusi bibit ¾ Pengawasan kegiatan penanaman ¾ Memberi petunjuk tentang pemeliharaan ¾ Monev penanaman ¾ Membuat laporan ¾ Membuat jadwal/Rencana operasional kegiatan lapangan

3. Tim Penggerak Kecamatan Tim penggerak kecamatan dalam hal ini bertindak sebagai Tim Penggerak kecamatan terdiri dari KRPH dan instansi terkait, bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan lapangan pengelolaan cendana secara lestari di wilayahnya. Tim Penggerak Kecamatan dibantu oleh tim pelaksana KRPH dan instansi terkait dan mempunyai tugas : 9 Melaksanakan koordinasi dengan tim pembina Kabupaten/Kota dan Penggerak Desa/Lurah 9 Mengkoordinir pelaksanan kegiatan lapangan serta menyiapkan sarana yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan lapangan


Tim Pelaksana • Menyiapkan rencana lokasi sasaran kegiatan (rencana pengelolaan dan RTT) dan penyusunan rancangan. • Pengembangan kelembagaan (pengembangan kelembagaan masyarakat, penyuluhan) • Pelaksana kegiatan penanaman dan pembuatan bangunan konservasi tanah di lokasi yang bersangkutan. • Pelaksana bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. • Menugaskan Penyuluh Kehutanan Lapangan sebagai pembimbing teknis masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan cendana di lapangan.

4. Penggerak Kepala Desa/Lurah Penggerak tingkat Desa/kelurahan dalam hal ini diketuai oleh Kepala Desa/Lurah bertindak sebagai Tim ppenggerak pada tingkat Desa/kelurahan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan lapangan pengelolaan cendana secara lestari di wilayahnya. Tugas Penggerak/Kades/Lurah : 9Menyiapkan masyarakat 9Koordinasi dengan ltim penggerak kecamatan 9Menyiapkan lahan 9Membuat laporan pelaksanaan


Masyarakat, Lembaga Swasta, Lembaga Adat, KPH Masyarakat, Lembaga Swasta, Lembaga Adat, KPH adalah bertindak sebagai pelaksana lapangan

Tugas – tugasnya adalah : 9Melaksanakan penanaman cendana baik dalam kawasan hutan maupun luar kawasan hutan 9Melaksanakan pemeliharaan cendana 9Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanaman cendana

Struktur Kelembagaan Pengelolaan Cendana TIM PENGENDALI PROV. INSTANSI TERKAIT SEKRETARIAT / DISHUT

PENGARAH/PENANGGUNGJAWAB PROVINSI GUBERNUR, WAGUB, SEKDA

POKJA PENGKAJIAN REGULASI, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETUA BIRO HUKUM

POKJA PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEMITRAAN KETUA DISHUT

TIM PEMBINA KAB./KOTA INSTANSI TERKAIT SEKRETARIAT / DISHUT

PENGARAH/PENANGGUNGJAWAB KAB/KOTA BUPATI, WABUP, SEKDA

TIM PENGGERAK KECAMATAN INSTANSI TERKAIT

POKJA KONSERVASI DAN PERLINDUNGAN KETUA BLHD

POKJA PENGKAJIAN REGULASI, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETUA BAGIAN HUKUM

POKJA KONSERVASI DAN PERLINDUNGAN KETUA BLHD

POKJA PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEMITRAAN KETUA DISHUT

TIM PELAKSANA KRPH DAN INSTANSI TERKAIT PENGGERAK KADES/LURAH

MASYARAKAT

LEMBAGA SWASTA, SOSIAL, BUDAYA

KPH


VII. PENUTUP 1. Upaya pelestarian dan pemulihan potensi Cendana merupakan langkah kunci dalam rangka pengembalian berbagai fungsi Cendana sebagai sumber penopang perekonomian daerah, penyelamatan sumber genetik, pengembangan budaya masyarakat, dan kebanggaan daerah Nusa Tenggara Timur sebagai “IKON NUSA CENDANA”. 2. Program pengelolaan Cendana dilakukan melalui tiga tahapan besar, yaitu; Konservasi dan perlindungan tegakan Cendana alam yang masih tersisa Pembuatan (budidaya) hutan tanaman cendana Adanya regulasi setiap kabupaten/kota yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan cendana lebih berpihak kepada masyarakat.


Presentasi BPK Kupang


STRUKTUR

ORGANISASI

(PERMENHUT NO : 32/Menhut-II/2006, Tgl 2 Juni 2006)

KEPALA BALAI SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PELAYANAN DAN EVALUASI

SEKSI PROGRAM DAN ANGGARAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL L KELTI SILVIKULTUR

KELTI PELESTARIAN SDH

KELTI SOSIAL EKONOMI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Pokok : Melaksanakan penelitian dan pengembangan ekosistem hutan semi arid. Fungsi: Penyusunan rencana dan program kerja penelitian dan pengembangan ekosistem hutan semi arid Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ekosistem hutan semi arid Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan ekosistem hutan semi arid Pelaksanaan publikasi dan desiminasi hasil penelitian dan pengembangan ekosistem hutan semi arid Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

VISI DAN MISI Visi : •

Menjadi penyedia utama IPTEK rehabilitasi dan konservasi flora fauna di daerah semi arid

Misi : • Meningkatkan kualitas hasil-hasil penelitian dan pengembangan hutan di wilayah semi arid • Meningkatkan pemanfaatan IPTEK hasil litbang dalam pengelolaan sumber daya hutan di wilayah semi arid • Meningkatkan eksistensi dan kredibilitas institusi


JUMLAH DAN SEBARAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDASARKAN JABATAN

KETERANGAN

JUMLAH DAN SEBARAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDASARKAN PENDIDIKAN


RENCANA PENELITIAN TAHUN 2010 - 2014 Tahun No. A.

Kegiatan Penenelitian 2010

2011

2012

x

x

x

x

x

2013

2014

x

x

Sosial Ekonomi

1. Adaptasi teknik budidaya cendana pola pengusahaan lahan masyarakat 2. Kajian peluang pengembangan cendana dalam skema rosot karbon 3. Kajian pola sosialisasi yang optimal dalam pengelolaan cendana

x

4. Kajian mekanisme insentif bagi pelestari cendana

x

x

x x

x x

x x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12. Pola pengembangan cendana berbasis masyarakat

x

x

x

13. Model pengembangan cendana berbasis masyarakat di dalam kawasan hutan dan di lahan masyarakat

x

x

x

B Teknik Budidaya 1. Pembangunan kebun benih uji keturunan 2. Uji provenan 3. Optimasi umur bibit siap tanam 4. Stabilisasi haustoria, unsur hara dan air pada media tanam 5. Pengendalian hama dan penyakit

x

x

6. Jenis dan jarak tanam inang sekunder 7. Teknik penyiapan lahan

x

x

8. Teknik pemeliharaan

x

x

9. Pengendalian gulma, hama penyakit, pemangkasan, penjarangan. 10. Pengelolaan regenerasi tunas akar

x

x

11. Konservasi Genetik Cendana

x

x

STRATEGI DAN RENCANA AKSI No.

Strategi

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

1.

Strategi Pemantapan Kebijakan dan Peraturan

3

11

2.

Strategi Penyadartahuan dan Komunikasi Pengelolaan Cendana

6

16

3.

Strategi Konservasi Cendana

4

11

4

Strategi Budidaya Intensif Cendana

2

8

5.

Strategi Pemanfaatan Cendana

3

9

6.

Strategi Peningkatan Pemasaran dan Tertib Peredaran Cendana

2

4

7.

Strategi Pendanaan

1

4

Total

20

61


STRATEGI DAN RENCANA AKSI No. 1.

Strategi

Program

Strategi Pemantapan 1. Review Perda tentang Cendana dan Kebijakan dan kelengkapan pendukung 2. Peningkatan kompetensi aparatur Peraturan pemerintah 3. Pemasyarakatan kebijakan dan peraturan baru Strategi 1. Penguatan dukungan para pihak dalam Penyadartahuan dan upaya pelestarian dan pengembangan Komunikasi cendana Pengelolaan Cendana 2. Transparansi Pengelolaan cendana oleh pemerintah 3. Pemberian contoh konkrit tentang upaya pelestarian dan pengembangan cendana 4. Pembangunan sarana komunikasi dan koordinasi para pihak

2.

Jumlah Kegiatan 4 3 4 3

2 4 2

5. Pebentukan/penguatan kelembagaan

3

STRATEGI DAN RENCANA AKSI No. 5.

Strategi

Program

Strategi Pemanfaatan 1. Peningkatan produksi cendana Cendana berkelanjutan 2. Peningkatan nilai tambah 3. Penyempurnaan tata niaga cendana

6.

7.

Jumlah Kegiatan 5 2 2

Strategi Peningkatan 1. Pembentukan jaringan kerjasama Pemasaran dan Tertib perdagangan Peredaran Cendana 2. Pembentukan wadah koordinasi antar daerah penghasil cendana

2

Strategi Pendanaan

4

1. Peningkatan komitmen pendanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan cendana

2



Presentasi Balai Pengelolaasn Daerah Aliran Sungai Benain Noelmina Kupang


Sub DAS Besiam, DAS Noelmina

124°1'00" 124

9°28'30"

9°28'30"

Sub DAS Besiam

-10

-10

9°59'00"

9°59'00"

CA. Mutis

124 124°1'00"


Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Pemerintah, sebagai ‘agen perubahan’ dapat menerapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin dengan tiga arah tujuan, yaitu enabling, empowering, dan protecting.

Cendana merupakan salah satu spesies endemik dan komoditi terpenting di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis ini memiliki manfaat yang beraneka ragam, baik dari segi ekologi, ekonomi maupun sosial ekonomi.

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan cendana di NTT antara lain :

9 Teknologi Silvikultur : perbenihan, pembibitan, penanaman di lapangan, pemanenan dan pengolahan cendana

9 Partisipasi Masyarakat :

• Pengetahuan dan ketrampilan masyarakat terhadap pengembangan cendana yang masih sangat minim. • Beberapa jenis gangguan yang sering terjadi di lapangan adalah gangguan lingkungan, ternak dan ulah manusia. • dukungan masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman dalam pengusahaan dan pengembangan spesies cendana saat ini masih sangat lemah.


9

Peraturan-peraturan daerah tentang cendana : • • • •

Sebelum masa penjajahan Masa penjajahan Portugis dan VOC Masa penjajahan Hindia Belanda Masa pemerintahan Indonesia : a. b. c. d. e. f. g.

Terdapat berbagai pilihan untuk mengembangkan budidaya cendana yang melibatkan masyarakat, antara lain melalui : 1. 2. 3.

~

Perda Timor No. 4 tahun 1953 tentang kayu cendana Perda Propinsi NTT Nomor 11/PD/1966 tentang kayu cendana Perda Propinsi NTT Nomor 17 tahun 1974 Perda Propinsi NTT Nomor 16 tahun 1986 Keputusan Gubernur No.2 tahun 1996 Instruksi Gubernur No. 12/1997 Perda NTT No. 2 tahun 1999

Agroforestry cendana, Hutan kemasyarakatan dan Gerakan “Satu Orang Satu Pohon” (OMOT)

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan tanaman cendana, maka perlu dilakukan beberapa cara pendekatan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Sosialisasi Pelatihan Kelembagaan Pendampingan : pendamping berperan sebagai pendamping, enabler dan ahli Membangun dinamika


Pengembangan model dan bantuan bibit yang telah dilakukan Balai Pengelolaan DAS Benain Noelmina : Pada tahun 2007 • Bekerjasama dengan Pusat Studi Pengembangan Cendana Universitas Nusa Cendana (Undana) yang terletak di dalam kawasan kampus baru Undana Kecamatan Penfui, Kupang seluas 40 Ha dan Desa Tesbatan Kecamatan Amarasi, Kupang seluas 10 Ha; • Pengembangan tanaman unggul lokal (TUL) spesies cendana seluas 20 Ha di lokasi Omtel, Kelurahan Adang Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor sebanyak 8.800 batang; Pada tahun 2009, • Menteri Kehutanan MS Kaban mencanangkan Pengembangan Cendana Berbasis Masyarakat di Desa Ponain dan Desa Tesbatan, Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang sebanyak 5.450 batang. Kegiatan Ini merupakan salah satu wujud tekad Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk menjadikan NTT sebagai Propinsi Cendana. • Program “Seed for People”, membagikan bibit cendana kepada masyarakat yang terdiri atas keluarga Katholik Keusukupan Agung Kupang sebanyak 12.450 batang dan pegawai Balai Pengelolaan DAS Benain Noelmina sebanyak 1.800 batang. Bibit cendana ini dimaksudkan untuk ditanam di sekitar pekarangan, kebun atau halaman rumah. Rencana tahun 2010 • Pengembangan tanaman unggul lokal (TUL) yang meliputi antara lain tanaman cendana, kayu merah, unjiwatu dan kesambi.

TERIMA KASIH


Presentasi BPKH Kupang


PEMANTAUAN HASIL INVENTARISASI CENDANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BPKH WILAYAH XIV KUPANG HOTEL KRISTAL, 15 JANUARI 2010

Jumlah individu suatu jenis Kerapatan suatu jenis = Luas seluruh petak ukur Jumlah luas bidang dasar suatu jenis Dominasi suatu jenis = Luas seluruh petak ukur Jumlah petak ditemukan suatu jenis Frekuensi suatu jenis = Jumlah Petak Ukur INP (Indeks (Indeks Nilai Penting) Penting) = Kerapatan Relatif + Dominasi Relatif + Frekuensi Relatif


1.Inventarisasi Potensi Cendana yang pernah dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut : A.Jumlah Lokasi : 8 Lokasi B. Luas : 128.000 Ha C. Intensitas Sampling 0,2 %, lebar jalur 20 m D. Tahun Pelaksanaan : Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2000 E. Pelaksana : BPKH Wilayah VIII Denpasar

2. Rata –rata jumlah anakan berkisar antara 1, 16 batang/ Ha sampai dengan 833 batang/ Ha 3. Rata-rata jumlah pohon berkisar antara 0, 167 batang/ Ha sampai dengan 3, 065 batang/ Ha 4. Volume rata-rata pohon berkisar antara 0,008 m³/ Ha sampai dengan 0,089 m³/ Ha 5. Kerapatan Tingkat Tiang berkisar antara 0,8 batang/ Ha sampai dengan 144 batang/ Ha


6. Indeks Nilai Penting berkisar antara 4,992 % sampai dengan 19, 86 % 7. Frekuensi Tingkat Semai berkisar antara 0, 042 sampai dengan 0, 06 8. Frekuensi Tingkat Tiang berkisar antara 0, 187 sampai dengan 0, 44 9. Frekuensi Tingkat Pohon berkisar antara 0,044 sampai dengan 0,078

10. Pada umumnya sulit ditemukan Pohon Cendana yang berdiameter diatas 20 cm (yang ditemukan tinggal Tunggak) 11. Pohon Cendana yang ditemukan di lapangan ratarata berdiameter 7 cm dengan tinggi 8 m 12. Pohon Cendana yang dijumpai dalam lokasi tumbuh secara alami disemua tempat baik pada daerah datar maupun curam dengan ketinggian 400 – 1200 m dpl 13. Pohon Cendana menempati rata-rata urutan ke 5 dari 44 jenis pohon yang diketemukan dimana menandakan bahwa pohon cendana cocok tumbuh dikawasan hutan NTT


TERIMA KASIH


Presentasi Universitas Cendana


PENDAHULUAN Cendana memiliki sifat istimewa karena kayunya dapat menghasilkan minyak atsiri dengan aroma yang spesifik dengan nilai ekonomis yang tinggi. Kayu cendana dapat digunakan sebagai bahan baku kerajinan, minyak wangi, bahan kosmetik, dupa serta obat. Keharuman cendana menyebabkan cendana telah menjadi komoditi perdagangan yang penting di NTT dan mampu menarik minat para pedagang dari berbagai penjuru dunia untuk datang ke NTT. Kondisi ini menyebabkan eksploitasi tanaman cendana telah terjadi bertahun-tahun lamanya sehingga menyebabkan populasi cendana sudah sangat sedikit sehingga dikwatirkan bahwa cendana di NTT bisa punah.


Tabel 1. Keadaan Populasi Cendana di NTT Tahun Tananam induk Anakan Cendana 1965-1968 131.687 375.085 1973-1976 200.575 325.106 1983-1984 166.549 325.108 1987-1988 188.189 495.041 1989-1990 182.943 502.584 1990-1991 199.249 402.584 1992-1993 199.249 502.584 1993-1994 112.763 333.221 1996 71.396 149.918 2006 51.417 199.526 2007 51.417 199.926

Jumlah 506.772 525.681 491.657 683.230 685.527 601.833 701.833 445.984 221.314 250.943 251.343

SEJARAH PENGELOLAAN CENDANA y Eksploitasi cendana di NTT telah dimulai dilakukan sejak abad III. Menurut

berbagai y Secara taradisonal, pengelolaan cendana berkaitan dengan struktur sosial

masyarakat. y Raja sebagai penguasa tunggal dan aparat pembantunya menguasai

pemanfaatan dan pengelolaannya. Kelembagaan adat tradisional di Timor (TTS)) yang mengatur tentang cendana dikenal dengan Banu Hau Meni. Secara tradisional, cendana yang ada di Timor seluruhnya dikuasai oleh raja. Untuk mengatur dan mengawasi pengelolaannya maka Uis Pah (fetor) mengangkat fungsionaris adat yang disebut Ana’a Tobe atau Ana’amnes yang berfungsi menata lingkungan, mengawasai dan mengamankan cendana dan hasil hutan lainnya serta memimpin upacara tradiisional (ritual) yang berkaitan dengan penebangan cendana. Apabila terjadi pelanggara terhadap salah satu aturan, maka kepada pelanggar dikenakan sanksi berupa denda dan/atau hukuman badan.


y Setelah Indonesia merdeka kepemilikan cendana berubah dari pemangku adat ke pejabat pemerintah. Setelah pembentukan Provinsi Nusa tenggara Timur status pemilikan cendana beralih menjadi milik pemerintah dengan peraturan pemerintah nomor 11/FD/1966 yang dalam perkembangannya digati dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1986 tentang Cendana (Pati,1993). Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut maka pengelolaan cendana dikuasai oleh pemerintah daerah. Dalam kegiatan operasionalnya, pelaksanaan hak pengelolaan cendana diserahkan kepada Dinas Kehutanan y Pada periode ini masayarakat hanya dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam kegiatan penanaman maupun dalam penebangan cendana sekali pun hal itu dilaksanakan dilahan petani sendiri.

Era Reformasi y Pengelolaan cendana di NTT pun mengalami perubahan pada era reformasi dengan keluarnya peraturam pemerintah no 2 tahun 1999 yang mengatur kepemilIkan cendana. BerdasarkaN perda ini maka cendana yang tumbuh di lahan masyarakat menjadi milik masyarakat. Pemerintah hanya mengasai cendana yang ada dalam kawasan hutan.


Pandangan tentang cendana y Bagi masyarakat NTT cendana memiliki berbagai julukan baik berkaitan dengan perannya maupun dalam pengelolaannya. Beberapa pandangan penting antara lain y (1) cendana sebagai tanaman keramat, y (2) cendana sebagai barang ekonomis, y (3) cendana sebagai sarana perhubungan dan y (4) cendana sebagai tanaman bermasalah. y Persepsi masyarakat ini mempengaruhi pola pikir dan pola tindak mereka dalam pengelolaan cendana. y

Pranata Sosial y Secara tradisional terdapat pranata sosial yang mengatur pengelolaan cendana. Namun peranan kelembagaan sosial tersebut semakin pudar siiring dengan perubahan jaman. Walaupun demikian keberadaan pranata sosial sosial masih diakui oleh sebagian masyarakat di daerah pedesaan. y Oleh karena itu dalam kaitan dengan pengembangan pengelolaan cendana sudah selajaknya kelembagaan sosial budaya setempat perlu dipertimbangkan dan dimanfaatkan secara selektif untuk menunjang pengelolaan cendana. Di beberapa tempat sistem penagawasan secara adat terhadap pengelolaan sumberdaya alam cukup efektif.


Kepemilikan Cendana y Kepemilikan cendana selalu berubah seiring dengan perubahan zaman serta aturan yang dibuat oleh rezim yang berkuasa untuk mengusai cendana sebagai asset ekonomi yang penting. y Sebelum era reformasi semua cendana menjadi milik pemerintah sekali pun cendana itu tumbuh dilahan penduduk. y Perda No 2 tahun 1999 membawa nuansa baru dalam pengelolaan cendana di NTT. Hak pengelolaan cendan dikembalikan kemasayarakat.

KEARIFAN LOKAL y Masyarakat di NTT secara umum belum mengusai secara baik teknologi

y

y y y

budidaya tanaman cendana. Walaupun demikian masyarakat telah mengetahui cara pemeliharaan tanaman cendana. Mereka memiliki pengetahuan tentang cara membersihkan gulma, menjaga agar tanaman tidak terbakar, serta menjaga agar tanaman terhindar dari gangguang ternak Keingin melakukan pembudidayaan berbagai jenis tumbuhan termasuk cendanadilahan miliknya Mereka mengetahui cara perbanyakan cendana melalui proses membuat luka akar cendana Membukungkus cendana dengan pelepa pisang atau daun pisang supaya tidak layu kena api atau mati terbakar.


KOMPETISI PENGGUNAAN LAHAN y Lahan merupakan salah satu unsur penentu keberhasilan usaha. y Seiring dengan makin bertambahnya jumlah penduduk serta makin beragamnya kebutuhan penduduk menyebabkan alokasi lahan untuk berbagai kebutuhan menjadi makin sulit bahkan dapat menimbulkan berbagai permasalahan tata ruang penggunaan lahan yang lausnya terbatas. y

SISTEM LADANG BERPINDAH-PINDAH y Praktek pertanian dengan sistem ladang berpindah-pindah yang dikelala dengan sistem tebas sering kali menimbulkan kebakaran yang tidak terkontrol pada hamparan yang luas sehingga menyebabkan rendahnya regenerasi alam tanaman cendana. Bahkan tidak jarang banyak anakan cendana yang ditaman pun turut terbakar. y


SISTEM PENGEMBALAAN BEBAS y Sistem peternakan yang masih banyak dipraktekkan di bumi Flobamro adalah sistem pengembaaan bebas. Ternak dibiarkan berkeliaran bebas dipadang. Pengembalaan bebas ini secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan perubahan tapak lahan sehingga menimbulkan kondisi tapak lahan yang kurang menguntungkan untuk terjadinya regenasi alam cendana. Disamping itu, perusakan tanaman muda dapat terjadi akibat injakan ternak dan tanaman muda dapat dimakan oleh ternak. y Kondisi ini menuntut perlu ditata sistem koordinasi lintas sektor yang baik seiring dengan upaya Pemda untuk mengembalikan NTT sebagai propinsi Cendana dan NTT sebagai gudang ternak.

Upaya pengelolaan berbasis sosbud y Merubah Pola Pikir masyarakat tentang Cendana sebagai tanaman miliki pemerintah dan tanaman bermasalah, tanaman yang tidak memberikan kompensasi ekonomi bagi masyarakat menjadi tanaman bahagia yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. y Gerakan menanam 1 keluarga menanam 1 pohon y Pemberian pengharagaan kepada Masyarakat y Penguatan kelembagaan dan pengembangan pola kemitraan berbasis sosial budaya masyarakat


PENUTUP y Cendana merupakan tanaman khas NTT yang terncam ppunah sehingga

perlu upaya untuk melestarikan. Sejarah menunjukkan bahwa pengelolaan cendana di NTT tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat. Namun dengan adanya era reformasi memberi peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan cendana dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimiliki sehingga mereka pun bisa menikmati manfaat ekono dari pengelolaan cendana. y Untuk itu maka perlu ada upaya secara sistimatis untuk merubah pola pikir dan pola tindak masyaakat untuk menjadikan cendana sebagai tanaman yang membahagiakan dan memberikan manfaat ekonomi serta menguatkan kelembagaan dan pengembangan pola kemitraan dalam pengembangan cendana serta memberikan pengharagaan bagi yang berhasil mengembangkan cendana. y


Presentasi Perwakilan Perusahaan


Startegi perusahaan dalam menghadapi kelangkaan bahan baku cendana Oleh

Daniel Cherlin

CV FADA Kupang

Ba ha n Ba ku

Saat

ini CV Fada adalah satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang penjualan minyak cendana yang masih tersisa di NTT

Bahan

Baku untuk perusahaan saat ini didapatkan dari Timor Timur, dan Kabupaten Belu. Perusahaan berusaha mencari alternative penyediaan bahan baku cendana dari Pulau lain diantaranya dari Aceh (masih dalam explorasi)


A sp ek Ek on om i {

{

{ { { {

Saat ini dikenal dalam perdagangan dunia , India sandalwood oil, Singapore sandalwood oil and Indonesian sandalwood oil (dari NTT Dan yang mempunya nilai ekonomi dari tanaman cendana adalah minyak atsirinya. Minyak cendana mengandung zat perekat yang bisa mengikat wangi wangian lebih lama (Liquid Gold) Harga perkilo cendana saat ini Rp. 350.000 Saat ini kebutuhan minyak cendana dunia belum bisa dipenuhi (+ 15 ton per tahun) Produksi minyak cendana india hanya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri Pasar ekspor cendana dari NTT adalah terutama Perancis.

R ekom en da si pengem ba n ga n cen da n a di N T T

{

{

{

{

{

Jika pemerintah berungguh sungguh ingin mengembangkan cendana maka perlu dibentuk lembaga yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pengusaha, aparat pemerintah dll sebagai lembaga untuk urun-rembug/konsultasi masalah cendana dan teramsuk dapat memonitor kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh para pihak dalam mengembangkan cendana Pelestarian cendana untuk meningkatan bahan baku untuk industri minyak cendana maka perlu dilakukan penanaman bersama masyarakat (tanpa melibatkan masyarakat pasti akan gagal). Masyarakat yang menanam cendana di lahannya masing-masing perlu diberikan insentive berupa penggantian biaya pemeliharaan sampai 5 tahun (layak tanam) Sosialisasi Perda baru kepada masyarakat, namun jika tidak diperlukan pengaturan untuk tanaman cendana maka tidak perlu ada Perda tapi perlu sosialisasi informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan cendana yang lestari Perlu ada survei potensi tanaman cendana di pulau lain di luar NTT (dilakukan bersama antara pemerintah dan pengusaha)


Presentasi Analisa Kebijakan dan Insentif Ekonomi untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Upaya Pelestarian Kayu Cendana di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Proposal Penelitian)


Analisa Kebijakan dan Insentif Ekonomi untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Upaya Pelestarian Kayu Cendana di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Proposal Penelitian) THINKING beyond the canopy


Latarbelakang Kayu cendana pernah menjadi aset Propinsi NTT yang sangat penting dan turut menopang perekonomian daerah. Sumber daya alam kayu cendana kini menjelang kepunahan karena empat permasalahan pokok:

Kebijakan yang kurang kondusif Insentif ekonomi yang rendah bagi upaya pelestariannya Kapasitas kelembagaan yang lemah Kepedulian masyarakat yang rendah atas kelestarian kayu cendana

THINKING beyond the canopy

Source: http://4.bp.blogspot.com/. ./Cendana.jpg

Latarbelakang

Proyek ITTO (PD 459/07 (F) Rev.1) “Improving The Enabling Conditions For Sustainable Management of Sandalwood Forest Resources In East Nusa Tenggara (ENT) Indonesia” berinisiatif untuk melestarikan SDA cendana melalui:

Promosi kebijakan baru yang lebih kondusif dalam pengelolaan cendana Pengembangan kerangka insentif ekonomi yang yang lebih menarik bagi upaya pelestariannya Peningkatan kapasitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan cendana Peningkatan kepedulian masyarakat dalam upaya pelestarian kayu cendana

Proposal penelitian ini mencakup rencana penelitian untuk mendukung dua aspek pertama dari tujuan Proyek ITTO ini. THINKING beyond the canopy

Source: http://4.bp.blogspot.com/. ./Cendana.jpg


Pertanyaan Penelitian: Penelitian: •

• http://www.favourboutique.co.nz/... /sandalwood_fan.jpg

• • •

Apakah kebijakan yang berlaku dalam hal pengelolaan kayu cendana telah cukup memberikan perhatian terhadap kepentingan masyarakat lokal? Bagaimana dampak kebijakan yang berlaku terhadap kehidupan masyarakat lokal? Bagaimana persepsi masyarakat lokal terhadap kebijakan yang kini berlaku? Apakah insentif ekonomi yang tersedia bagi masyarakat lokal yang terlibat di dalam upaya penanaman atau pengelolaan kayu cendana? Intervensi kebijakan dan insentif ekonomi apa yang perlu dikembangkan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat lokal dalam upaya pelestarian kayu cendana?


Kerangka Teori Analisa Kebijakan: Cara dan tindakan untuk mengatasi permasalahan tertentu melalui keputusan, strategi, rencana dan penerapannya di lapangan (Djogo et al, 2003)

Metoda analisa kebijakan mengadopsi metode Runhaar et al (2005):

Rekonstruksi kebijakan (content analysis) Analisa pemangku kepentingan (stakeholder analysis) Analisa diskursus (Discourse analysis)



Kerangka Teori Analisa Kajian atas insentif ekonomi akan dilakukan melalui pendekatan

Analisa finansial penanaman/pemeliharaan tanaman cendana Kajian atas struktur pasar kayu cendana Analisa sosial-ekonomi rumah tangga (sumber pendapatan, kontribusi pendapatan dari usaha cendana, kebutuhan rumah tangga, kapasitas individu dan sosial)


http://images.travelpod.com/.rumah_tradisional_ttsx_n tt.jpg

www.cifor.cgiar.org http://vecoindonesia.files.wordpress.com/......

Kerangka Penelitian (Oakerson, 1992) THINKING beyond the canopy


Metode Penelitian Lokasi Penelitian: Analisa kebijakan dan analisa

ekonomi (struktur pasar, manfaat ekonomis cendana): Kabupaten Alor, Sumba Timur, Flores Timur dan Timor Tengah Selatan Analisa ekonomi (analisa finansial dan ekonomi rumah tangga): Kabupaten Timor Tengah Selatan

Pengumpulan data: Wawancara Diskusi kelompok (FGD) Pengumpulan data sekunder THINKING beyond the canopy

Wawancara No.

Narasumber

1.

Pejabat atau staff di instansi pemerintahan

Tujuan Wawancara

Tema Wawancara

1. Pemahaman atas kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kayu cendana. 2. Pemahaman peran kayu cendana dalam struktur ekonomi regional.

1. Aturan main dan peraturan yang

1. Pemahaman atas kepedulian dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang berkaitan dengan sistem dan praktek pengelolaan kayu cendana. 2. Pemahaman atas persepsi masyarakat lokal terhadap manfaat ekonomis kayu cendana dalam struktur ekonomi rumah tangga. 1. Pemahaman atas persepsi perusahaan terhadap kebijakan dalam pengelolaan kayu cendana. 2. Pemahaman atas strategi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan bahan baku.

1. Hak-hak adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat atas sumber daya kayu cendana. 2. Kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian kayu cendana.

diterapkan atas kayu cendana. 2. Proses perumusan kebijakan. 3. Cadangan kayu cendana. 4. Konribusi ekonomis kayu cendana

terhadap ekonomi regional. 2.

Perwakilan masyarakat lokal

3.

Perwakilan perusahaan kayu cendana

4

Responden petani (masyarakat lokal di tingkat pedesaan)

Pemahaman atas kinerja finansial dari pengusahaan kayu cendana oleh petani atau masyarakat lokal.

1. Biaya-biaya transaksi. 2. Kapasitas produksi dan penggunaan bahan baku kayu cendana. 3. Sistem alokasi kayu cendana kepada perusahaan. 4. Standar dan kualitas kayu cendana 5. Jenis-jenis kayu alternatif untuk usaha. 6. Investasi dalam penanaman cendana. 1. Harapan masyarakat lokal. 2. Kontribusi pendapan dari kayu cendana terhadap pendapatan keluarga.



Tim Konsultan: 1. 2. 3. 4. 5.

Dede Rohadi Titiek Setyawati Retno Maryani Michael Riwu Kaho Paluluh Boroh

http://images.travelpod.com/.rumah_tradisional_ttsx_n http://www.rumahtulisan.com/.... tt.jpg

http://farm1.static.flickr.com/240/456817925_....... http://vecoindonesia.files.wordpress.com/......


www.cifor.cgiar.org



HASIL DISKUSI Dede Rohadi (Konsultan Kebijakan, Jakarta) Pertanyaaan untuk : 1. Pengusaha cendana : Saat ini untuk memenuhi supply bahan baku untuk perusahaan diambil dari mana? 2. BPKH Kupang Data inventori yang dilakukan diambil dari mana? 3. Universitas Cendana Seperti yang telah disampaikan nara sumber bahwa cendana tumbuh kebanyakan di lahan masyarakat. Di dalam salah satu Perda juga disebutkan bahwa pembagian keuntungan tanaman cendana di lahan masyarakat itu untuk masyarakat. Sementara pembuktian kepemilikan lahan berdasarkan sertifikat, saat ini masih sangat sedikit masyarakat NTT yang mengurus sertifikat. Apakah dengan kondisi yang demikian masyarakat masih mempunyai motivasi untuk menanam cendana dilihat dari apsek sosial budaya? 4. BP DAS Benain Noelmina Kupang Model penanaman masyarakat yang tadi nara sumber sebutkan dilakukan di lahan milik atau statusnya apa? Karena isu lahan kepemilikan perlu diperjelas, apakah di lahan milik atau di areal hutan kemasyarakatan? 5. Balai Penelitian Kehutanan Kupang Ingin mengetahui siapa saja peneliti di BPK Kupang yang melakukan penelitian terkait cendana. 6. Dinas Kehutanan Propinsi NTT Ingin mengetahui mengenai inti muatan dari PERDA yang dibuat oleh Pemda Propinsi, apakah hanya memuat benefit sharing, apakah pemasarannya diatur atau tidak, aspeknya apa saja yang termasuk dalam PERDA tersebut. Michael Riwu (Konsultan Kebijakan, Kupang) • Terkait dengan data yang ada di masing-masing instansi terkait di NTT, apakah bisa share dan konsultan bisa punya akses ke data tersebut dalam pelaksanaan studi analisis nanti? • Ada yang bersifat paradoks dalam program penanaman kembali cendana, yaitu semangat yang begitu besar dari masyarakat tapi ekologinya kurang mendukung. Ini yang harus menjual di perhatian kita semua. • Jika dimungkinkan konsultan minta difasilitasi bertemu dengan decision maker di tingkat propinsi untuk membicarakan pengelolaan cendana lestari. Titiek Setyawati (konsultan Kebijakan, Jakarta) • Perlu penelaahan kebijakan yang dikeluarkan dari sisi sektor lain, selain itu kebijakan yang dikeluarkan oleh PEMDA perlu mempertimbangkan masalah sosial budaya dan mainset dari masyarakat. • Perlu adanya sinergi dan pemisahan dalam isi Rencana aksi pengelolaan cendana yang dibuat oleh Dishut Propinsi dan Master Plan pengelolaan cendana yang disusun Litbang. • Jika dilihat dari hasil inventarisasi BPKH terkait cendana maka dapat dikategorikan cendana adalah tanaman yang langka bahkan punah perlu diusulkan masuk Appendic I CITES, perlu klarifikasi tentang data tersebut.


Palulun Boroh (Konsultan Ekonomi, Kupang) • Kesalahan dalam pelaksanaan program Gerhan jangan diulangi lagi. • Penanaman cendana sebaiknya dilakukan di lahan masyarakat dan bukan di hutan lindung. • Seperti diketahui musuh dalam pengelolaan cendana adalah api dan ternak, oleh karena itu juga harus diperjelas dalam kebijakan yang dibuat Pemda. Joko Riyanto (Ditjen Bina Pengembangan Hutan Alam, BPK) • Setuju, bahwa cendana belum punah karena masih dengan mudah kita temukan di NTT bahkan di luar NTT (Jogja dan Bali) • Apakah pada Perda No Perda no. 2/1999 sudah mengatur hasil? Normalinda Sembiring (Dishut propinsi NTT) • Sebagai informasi, pesan Gubernur NTT saat melakukan kunjungan kerja dan bertemu dengan masyarakat bahwa PNS harus lebih dulu melakukan penanaman cendana sebelum mengkampanyekan program penanaman cendana kepada masyarakat. • Faktor yang menjadi kendala dalam program penanaman cendana adalah tersedianya benih dengan kualitas yang baik. Bagaimana solusi terkait pengadaan benih bagi masyarakat sebelum memobilisasi masyarakat untuk menanam cendana. Elizabeth Lukas (Field Coordinator Proyek ITTO) • Perda yang dikeluarkan oleh Dishut Propinsi belum menjawab kebutuhan masyarakat, sementara samapai saat ini Kabupaten yang telah mengeluarkan Perda terkait cendana adalah 5 Kabupaten yaitu (Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu) . • Kelemahan kita selalu berulang, yaitu menerbitkan Perda tapi tidak pernah diikuti dengan aturan pelaksanaanya. • Masih banyak aparat Pemda terkait yang belum mengetahui atau mengerti muatan dari Perda pengelolaan cendana yang diterbitkan tersebut. • Eksploitasi cendana pada hutan alam di NTT yang telah dilakukan mulai tahun 1969 telah mengabaikan prinsip pengelolaan hutan alam lestari. Moderator ( Kepala Balai Besar BKSDA) Perlu di analisa lebih jauh kalau memang nanti hasilnya pengelolaan cendana lebih baik tidak diatur ya ngak perlu diatur Paulus Sau • Animo masyarakat untuk menanam cendana masih tinggi tapi perlu sosialisasi Perda yang dikeluarkan Pemda • Pengadaan bibit cendana untuk masyarakat sangat penting sebagai insentif yang diberikan kepada masyarakat yang masih punya kemauan untuk menanam Pipin Permadi (Litbang Kehutanan Jakarta) • Seperti kita ketahui cendana baru bisa dipanen setelah 40-50 tahun maka perlu peran pemerintah untuk memberikan kompensasi bagi masyarakat yang masih mau menanam • Format perjanjian dengan masyarakat perlu dikembangkan dan ini akan menjadi instrumen penting Dinas Kehutanan Kabupaten Alor Kami orang daerah mengharapkan action segera dan perlu adanya sinergitas antara program di propinsi dengan program di Kabupaten. Rapat Konsultasi Pengembangan Cendana di Propinsi Nusa Tenggara Timur ITTO PD 459/07 Rev.1 (F)

Dinas Kehutanan Timor Tengah Selatan • Sebagai informasi permintaan ijin untuk penebangan untuk 1.2 m m3 • Kebutuhan pengadaan biji cendana berkisar antara 2-3 ton perbulan • Kabupaten TTS perlu mengadakan inventarisasi pohon cendana milik masyarakat Rudi Lismono (Dinas Kehutanan Propinsi NTT) • Tentang Sharing data tentang cendana, Dinas kehutanan Propinsi NTT akan selalu mendukung dan menyediakan data yang diperlukan oleh konsultan yang akan membantu dengan analisa kebijakan dan aspek ekonomi pengelolaan cendana • Keinginan mengadakan pertemuan dengan penggagas (decision makers) yang ada di lingkungan Pemda propinsi akan difasilitasi Dishut Propinsi NTT • Saat ini ada Pokja tentang kebijakan yang dibentuk Dishut Propinsi NTT, jika perlu konsultan akan difasilitasi untuk bertemu dan berdiskusi dengan Pokja tersebut Silverius Leki (Universitas Cendana) • Dalam membuat kebijakan perlu mempertimbangkan status lahan dimana tegakan cendana tersebut ada apakah di lahan masyarakat atau kawasan? sehingga kebijakannya pun perlu dibedakan. • Perlu ada kajian tentang ekonomi dan benefit sharing penanaman cendana. CV Fada Untuk Bahan baku cendana untuk memenuhi kebutuhan perusahaan saat ini didatangkan dari Timor Timur dan Kabupaten Belu. Tapi masyarakat di Timor Barat sendiri masih menjual bahan baku untuk minyak cendana dalam jumlah kecil. Tapi selalu ada. Listya Kusumawardhani (Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam) • Terima kasih atas semua dukungan dari instansi terkait khususnya di NTT untuk mendukung pengelolaan cendana yang lestari. • Pertemuan berikutnya diusahakan dilakukan di salah satu Kabupaten target (Alor) • Hasil pertemuan ini akan dilaporkan ke Menteri Kehutanan


Daftar Peserta 1. Kepala Badan Litbang Departemen Kehutanan 2. Staf Khusus Menteri Kehutanan Bidang Sosial 3. Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam, Ditjen BPK, Departemen Kehutanan 4. Sekretaris Badan Litbang, Departemen Kehutanan 5. Kepala Balai P3HT, Balitbang, Departemen Kehutanan 6. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur 7. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Timur Selatan 8. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Alor Timur 9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sumba Timur 10. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Flores Timur 11. Wakil dari pengusaha cendana 12. Konsultan Nasional dan Lokal untuk Study Kebijakan dan Ekonomi Insentive Cendana 13. Universitas Nusa Cendana 14. Kepala Balai Penelitian Kehutanan Kupang 15. Kepala Balai Pengelolaan DAS Benain Noelmina Kupang 16. Kepala BPKH Kupang 17. Project Coordinator ITTO PD 459/07 Rev 1. (F) 18. Kepala Subdit Produksi Hutan Alam, Departemen Kehutanan 19. Kepala Kerjasama Tekhnik, Setlitbang, Departemen Kehutanan 20. Ir. Dede Rohadi (CIFOR) 21. Dr. Retno Maryani (Litbang) 22. Dr. Titiek Setiawaty (litbang) 23. Ir. Paluluh Boroh 24. Dr. Ir. Michael Riwu 25. Elizabeth Lukas, Field Coordinator ITTO PD 459/07 Rev.1 (F).


Dokumentasi






Rapat Konsultasi Pengembangan Cendana di Propinsi Nusa Tenggara Timur

Recommend Documents