SAMBUTAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PADA RAPAT KERJA PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2017 DENGAN BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
Ruang Rapat Baleg DPR RI, 17 November 2016
Yang terhormat, Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI; Pimpinan dan anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI; Serta hadirin yang saya hormati
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang, Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir untuk mengikuti acara Rapat Koordinasi Penyusunan Program Legislasi Nasional Prolegnas Prioritas Tahun 2017. Mengawali sambutan ini, ijinkan kami terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI yang telah mengundang kami pada Rapat Kerja hari ini berdasarkan surat DPR RI No. LG/19519/DPR RI/XI/2016 tanggal 16 November 2016 perihal Undangan Rapat Kerja dengan agenda utama Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017. Selanjutnya, pada kesempatan ini perkenankanlah Kami menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI dan DPD RI yang telah menyelesaikan pembahasan beberapa
1
Rancangan Undang-Undang dan tengah berupaya melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan RUU yang menjadi prioritas Prolegnas tahun 2016. Kita berharap agar Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016 terutama yang telah memasuki tahap pembahasan tingkat I di DPR dapat segera diselesaikan seiring dengan akan berakhirnya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016. Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI yang saya hormati, Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah berupaya agar RUU prioritas dalam Prolegnas Tahun 2017 didasarkan atas kebutuhan nasional. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas Undang-Undang yang akan dihasilkan dapat selaras serta mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 20152019). Untuk mempersiapkan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, maka Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016. Selanjutnya perkenankan Kami untuk menyampaikan hasil evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahun 2016, khususnya terhadap RUU yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 4/DPR RI/III/2015-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 20152019, dari 40 (empat puluh) RUU yang menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan ditambah 10 (sepuluh) Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 Perubahan, terdapat 18 (delapan belas) RUU yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, dengan rincian 13 (tiga belas) RUU Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan 5 (lima) RUU Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 Perubahan. Terhadap ke-18 judul RUU tersebut, dapat kami sampaikan hasil evaluasi pelaksanaannya, sebagai berikut: 1.
Sudah disahkan menjadi Undang-Undang
: 6 RUU
2.
Tahap pembahasan tingkat I di DPR
: 6 RUU
3.
Tahap penyusunan di internal Pemerintah
: 6 RUU
2
Hasil evaluasi ini telah menjadi bahan pertimbangan Pemerintah dalam menyusun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 di lingkungan Pemerintah, dan Pemerintah berharap hasil evaluasi ini akan dapat saling melengkapi dengan hasil evaluasi yang dillakukan oleh Baleg DPR RI. RUU usulan Pemerintah dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 mengacu pada Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2015-2019, luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, dan urgensi atau Rencana Kerja Strategis Pemerintah
(Nawacita)
dalam
penguatan
penegakan
hukum,
peningkatan
perekonomian dan daya saing sekaligus mengakomodasi kebutuhan riil dalam masyarakat, dengan tetap mempertimbangan kondisi dan kemampuan rata-rata DPR, DPD, dan Pemerintah dalam membahas RUU setiap tahunnya. Adapun daftar RUU usulan Pemerintah dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, yaitu: A.
RUU Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 Terkait dengan RUU prakarsa Pemerintah dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, apabila dalam masa sidang DPR RI tahun 2016 pembahasan RUU dimaksud belum selesai maka Pemerintah berharap agar pembahasannya diluncurkan ke tahun 2017. Adapun RUU dimaksud adalah: 1.
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3.
RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan;
4.
RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
5.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;.
6.
RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
8.
RUU tentang Bea Materai;
9.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
10.
RUU tentang Kepalangmerahan;
3
11.
RUU tentang Narkotika dan Psikotropika; dan
12.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
B.
RUU usulan Baru Adapun RUU usulan baru prakarsa Pemerintah dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, yaitu: 1.
RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Mengganti UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah);
2.
RUU tentang Perubahan Harga Rupiah;
3.
RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia;
4.
RUU tentang Pemasyarakatan;
5.
RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal;
6.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem;
7.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
8.
RUU tentang Rahasia Negara;
9.
RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan;
10. RUU tentang Desain Industri; 11. RUU tentang Bahan Kimia; 12. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi; 13. RUU tentang Pajak Penghasilan; dan 14. RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah. C.
Pengajuan Penambahan RUU dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2015-2019 Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Prolegnas Jangka Menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan, untuk itu Pemerintah mengajukan usulan RUU sebagai RUU tambahan Prolegnas Jangka Menengah Tahun 20152019, yaitu : 1.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen
4
Berakhirnya masa transisi 10 (sepuluh) tahun dalam pemenuhan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik bagi guru dan dosen yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen akan menyebabkan banyaknya jabatan guru dan dosen berakhir dan/atau dialihfungsikan ke dalam jabatan lain. Selain itu, kebijakan dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, seperti peningkatan kualifikasi akademik guru dan dosen, kebijakan sertifikasi guru, pengangkatan guru dan dosen, peningkatan profesionalitas guru melalui reformasi tunjangan profesi, beban kerja guru, hari guru, dan organisasi profesi, sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan pendidikan yang berkualitas. 2.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran Perjalanan UU No 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran selama 20 tahun, masih diliputi dengan beberapa permasalahan antara lain: belum secara
menyeluruh
mengatur
siklus
ketenaganukliran,
kebutuhan
perlindungan kepada masyarakat, dan potensi kejadian terkait keselamatan dan keamanan nuklir. Hal ini juga menindaklanjuti KTT Keamanan Nuklir di Washington Tahun 2016, yang memberikan rekomendasi mengenai tindakan keamanan dan pengamanan penggunaan bahan-bahan aktif nuklir, termasuk apabila bahan tersebut jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab (teroris dan ekstremis). 3.
RUU tentang Sanitasi. Sampai dengan saat ini pelayanan sanitasi di Indonesia belum optimal. Pelayanan yang belum optimal tersebut berdampak negatif pada perekonomian, lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan air limbah domestik dan drainase untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI serta Panitia Perancang UndangUndang DPD RI yang terhormati, Bekenaan dengan Rapat Kerja ini, Kami berharap kerja sama antara BALEG DPR-RI dan Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang UU DPD RI dalam penyusunan Prolegnas ini dapat terus ditingkatkan agar menghasilkan Prolegnas yang
5
realistis dan responsif sehingga program Reformasi Hukum yang menjadi agenda strategis Pemerintah saat ini untuk memulihkan kepercayaan publik, menciptakan keadilan, dan kepastian hukum dapat terwujud melalui penataan regulasi agar menghasilkan regulasi yang berkualitas.
Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI atas terselenggaranya Rapat Kerja ini. Semoga Rapat Kerja ini menghasilkan kebijakan dan daftar usulan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2017, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian demi kejayaan bangsa dan negara.
Wallahul Muwafiq Ila Aqwami Thoriq Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Yasonna H. Laoly
6
