JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPR RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2016 BESERTA NOTA KEUANGANNYA
Rapat Paripurna DPR RI, 25 Agustus 2015 REPUBLIK INDONESIA
1
Rapat Paripurna DPR RI, 25 Agustus 2015 REPUBLIK INDONESIA Bismillaahirrahmaanirrahiim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Hadirin sekalian yang berbahagia, Tidak hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada hari ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan agenda tanggapan Pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Undangundang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 beserta Nota Keuangannya. Atas nama Pemerintah, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi di DPR RI atas pandangan dan masukan yang konstruktif terhadap substansi materi Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 beserta Nota Keuangannya. Atas pandangan dan masukan tersebut dapat kami sampaikan beberapa tanggapan pada hari ini, serta akan menjadi salah satu bahan dalam pembahasan RUU APBN Tahun 2016di Badan Anggaran dan Komisi-komisi DPR. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan sebagian tanggapan dari berbagai masukan dan pandangan yang telah disampaikan oleh juru bicara masingmasing fraksi. Tanggapan lengkap Pemerintah terhadap Pemandangan Umum DPR RI disampaikan dalam lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari tanggapan yang kami bacakan ini. Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang Terhormat, Pemerintah sangat menghargai pandangan anggota Dewan yang terhormat dari Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Nasional Demokrat agar APBN diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berkualitas
2
dengan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai konstitusi, dengan didukung instrumen yang tepat agar efektif dan efisien.
amanat
Pemerintah menyadari saat ini dan ke depan masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan. Terlebih lagi ruang gerak fiskal juga belum optimal karena masih dominannya kebutuhan-kebutuhan mandatori dan wajib dipenuhi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun demikian, Pemerintah menyadari kondisi tersebut dan terus berupaya untuk mengambil langkah nyata untuk menjawab tantangan tersebut. Dalam APBN-P tahun 2015 Pemerintah telah mengambil langkah yang signifikan dalam perbaikan kualitas pembangunan dengan mengalihkan alokasi belanja yang kurang produktif dan tidak tepat sasaran dalam APBN, ke belanja yang lebih produktif, terutama untuk pembangunan infrastuktur, kedaulatan pangan, dan perikanan, serta perlindungan sosial. Kita harus sadari bahwa langkah perbaikan tersebut tidak dapat dilakukan hanya bersifat ad-hoc dan jangka pendek, tapi harus konsisten dan berkesinambungan. Untuk itu dalam RAPBN tahun 2016, langkah perbaikan yang telah dilakukan di tahun 2015 akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui beberapa kebijakan utama berikut. Pertama, meningkatkan anggaran transfer ke daerah secara signifikan, sehingga untuk pertama kalinya dalam APBN, total anggaran transfer ke daerah dan dana desa (Rp782,2 triliun) lebih besar dari anggaran Kementerian/Lembaga (Rp780,4 triliun). Hal ini dilakukan melalui pengalihan dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan di Kementerian/Lembaga ke DAK, serta peningkatan Dana Desa di tahun 2016 lebih dari 100 persen. Langkah tersebut diyakini akan mempercepat pemerataan pembangunan di daerah dan mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kedua, melanjutkan pengalihan belanja yang kurang produktif dan tidak tepat sasaran (subsidi listrik) ke belanja yang lebih produktif melalui peningkatan belanja infrastruktur, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ketiga, pemenuhan anggaran kesehatan 5 persen dari APBN, yang untuk pertama kali diwujudkan di tahun 2016 sebagai komitmen Pemerintah sesuai amanah undang-undang. Pemenuhan anggaran tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama penyediaan berbagai fasilitas kesehatan dan peningkatan cakupan pemberian Jaminan Kesehatan Nasional menjadi 92,4 juta rakyat penerima bantuan iuran.
3
Keempat, memperkuat dan memperluas program perlindungan sosial ke masyarakat yang kurang mampu, dengan menambah penerima bantuan tunai bersyaratdari sekitar 3,5 juta keluarga sangat miskin menjadi 6 juta keluarga, memperkuat Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, serta meningkatkan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Kelima, memperluas program kredit usaha rakyat (KUR) untuk mendukung kegiatan usaha menengah, kecil, dan mikro melalui peningkatan anggaran subsidi bunga, pemberian subsidi bunga yang lebih besar (8,5 persen/tahun), serta penambahan coverage kredit hingga Rp123 triliun. Melalui langkah-langkah yang sangat strategis tersebut diharapkan programprogram pembangunan di tahun 2016 benar-benar dapat optimal mencapai sasaran pembangunan dalam memacu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan nasional, serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang Terhormat, Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Nasional Demokrat, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat terkait usulan asumsi pertumbuhanekonomi yang digunakan di dalam RAPBN tahun 2016 sebesar 5,5 persen, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pada tahun 2016, kinerja perekonomian global diperkirakan akan mengalami peningkatan dari tahun 2015. Prospek membaiknya perekonomian global tersebut diperkirakan akan turut mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, antara lain dampak kenaikan tingkat suku bunga acuan Amerika Serikat, volatilitas harga komoditas yang sedang menurun, serta tren perlambatan kinerja perekonomian Tiongkok. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2016 terutama akan ditopang dari permintaan dalam negeri, antara lain masih kuatnya konsumsi dan peningkatan investasi yang cukup signifikan, melalui belanja infrastruktur Pemerintah pada sektor pertanian dan maritim, serta sektor industri pengolahan. Target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN tahun 2016 sebesar 5,5 persen berada pada batas bawah rentang pertumbuhan ekonomi,sesuai kesepakatan dalam
4
pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016 sebesar 5,5 sampai 6,0 persen. Namun demikian, Pemerintah akan tetap responsif dalam melihat perkembangan perekonomian aktual dan akomodatif dalam menampung berbagai masukan dalam proses pembahasan dengan DPR, sehingga asumsi pertumbuhan ekonomi tetap dapat merefleksikan kondisi yang realistis digabung dengan upaya yang maksimal dari Pemerintah. Selanjutnya, menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Nasional Demokrat, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat mengenai gejolak nilai tukar rupiah dapat kami sampaikan respon sebagai berikut. Pemerintah dan Bank Indonesia tidak pernah berdiam diri untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah, seperti yang dihadapi juga oleh mata uang negara lainnya terhadap dolar Amerika Serikat. Gejala global yang terjadi sejak 1-2 tahun yang lalu tersebut terkait rencana langkah lanjutan normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, yang kemudian diperparah pada beberapa waktu terakhir dengan kebijakan devaluasi Yuan Tiongkok. Kita menyadari bahwa stabilitas nilai tukar rupiah perlu dijaga agar tidak berdampak lebih luas terhadap aspek perekonomian nasional. Dalam RAPBN tahun 2016, diperkirakan rata-rata nilai tukar rupiah akan mencapai Rp13.400 per USD, yang didasarkan pada rentang nilai tukar yang paling maksimum disepakati Pemerintah dan Bank Indonesia dengan DPR pada bulan Juni 2015 yang lalu dalam pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN tahun 2016, yaitu berkisar Rp13.000 s.d Rp13.400/USD. Kondisi aktual yang terjadi saat ini di pasar mata uang nasional dan global, pasti akan diperhitungkan Pemerintah, Bank Indonesia dan DPR dalam pembahasan RAPBN tahun 2016 yang lebih dalam di Komisi XI dan Badan Anggaran DPR sampai dengan di bulan Oktober 2015 sebagai batas akhir penetapan UU APBN tahun 2016. Selain kondisi aktual tersebut, penetapan asumsi nilai tukar rupiah di tahun 2016 juga akan memperhitungkan langkah-langkah antisipatif dan perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah untuk memperkuat fundamental pasar uang nasional.
5
Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang Terhormat, Menanggapi pernyataan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Nasional Demokrat mengenai target penerimaan perpajakan RAPBN tahun 2016 yang dianggap terlalu optimis, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut. Dalam RAPBN tahun 2016, target penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.565,8 triliun atau meningkat hanya 5 persen dari target penerimaan perpajakan dalam APBN-P tahun 2015. Hal itu disebabkan rencana penerimaan perpajakan tahun 2016 diperhitungkan dari perkiraan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2015 yang masih lebih kecil dari targetnya di APBN-P tahun 2015. Dari perhitungan yang lebih realistis tersebut, target penerimaan perpajakan di tahun 2016 tumbuh sekitar 14,5 persen dari perkiraan realisasi di tahun 2015 tersebut. Pemerintah menilai target di tahun 2016 tersebut cukup wajar dengan mempertimbangkan perlambatan perekonomian di tahun 2015 dan prospek di tahun 2016, serta langkah-langkah ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan yang akan terus dilakukan Pemerintah. Upaya tersebut dilakukan karena harus disadari bahwa potensi pajak nasional masih cukup besar, kepatuhan pembayaran pajak masih perlu ditingkatkan, dan kebocoran pajak harus diminimalkan, serta upaya perbaikan distribusi pendapatan. Untuk itu Pemerintah akan terus melakukan perbaikan, diantaranya melalui perbaikan regulasi perpajakan, pembenahan manajemen dan sistem perpajakan, serta peningkatan kepatuhan dan pelayanan kepada wajib pajak. Namun demikian, sesuai dengan arahan Presiden, langkah-langkah perbaikan penerimaan perpajakan tetap akan menjaga stabilitas iklim investasi dan kegiatan dunia usaha, serta daya saing ekonomi nasional. Untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah mengharapkan dukungan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat dalam pelaksanaan reformasi perpajakan yang saat ini sedang dilaksanakan, serta upaya untuk memperbaiki kerangka regulasi, seperti ketentuan umum dan tata cara perpajakan, agar pembangunan nasional dapat ditingkatkan.
6
Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang Terhormat, Pemerintah pada dasarnya memiliki semangat yang sama dengan masukanFraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai alokasi dan sasaran pembangunan infrastruktur. Kita menyadari bahwa alokasi anggaran bidang infrastruktur harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga memiliki multiplier effect yang besar, serta mendorong penciptaan kesempatan kerja, maupun mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Untuk itu, pembangunan di bidang infrastruktur akan diarahkan tidak hanya di bidang pembangunan konektivitas dan energi, namun juga infrastruktur yang dapat menyentuh ekonomi kerakyatan, seperti infrastruktur pertanian, perumahan, air minum dan sanitasi. Dalam tahun 2016, direncanakan akan dibangun antara lain 375,9 km jalan, 6.283,9 m jembatan, perbaikan jaringan irigasi dan optimasi air seluas 500.000 ha, selain pembangunan insfrastuktur lainnya secara menyeluruh. Untuk menjamin pencapaian berbagai sasaran yang telah direncanakan, pembangunan infrastruktur nasional juga akan melibatkan Pemerintah Daerah melalui pengalokasian dana alokasi khusus di bidang infrastruktur dan dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di perdesaan, serta BUMN melalui berbagai bentuk investasi Pemerintah (seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan), maupun PMN kepada beberapa BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur. Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang Terhormat, Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Demokrat,Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Nasional Demokrat, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat terkait kinerja penyerapan anggaran belanja negara yang cenderung lambat pada tahun 2015, dapat disampaikan sebagai berikut. Bila dibandingkan dari kinerja di tahun yang lalu, realisasi belanja yang masih lebih lambat terutama pada belanja pemerintah pusat, sedangkan untuk transfer ke daerah sudah lebih baik dari kinerja di tahun lalu. Perlambatan belanja pemerintah pusat terutama berasal dari belanja Kementerian/Lembaga karena pada awal tahun 2015 dilakukan perubahan pagunya secara signifikan di APBN-P yang dipercepat, serta penyesuaian nomenklatur Kementerian/Lembaga. Hal itulah yang menyebabkan sampai dengan semester I tahun 2015 penyerapan belanja Kementerian/Lembaga masih belum seperti yang kita harapkan.
7
Namun demikian, Pemerintah terus melakukan langkah-langkah koordinasi dan upaya maksimal untuk memperbaiki hal itu, yang telah mulai menunjukan perbaikan di semester II tahun 2015, dimana pada pertengahan Agustus tahun 2015, realisasi belanja Kementerian/Lembaga telah mencapai Rp297,9 triliun, yang berarti sudah lebih besar dari realisasi belanja di periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp260,3 triliun. Diperkirakan pada bulan-bulan berikutnya realisasi belanja Kementerian/Lembaga akan semakin meningkat lagi, didorong pemantauan langsung oleh Presiden di sidang kabinet, serta tim pemantauan realisasi anggaran oleh lintas kementerian. Untuk pelaksanaan di tahun 2016, diharapkan realisasi penyerapan belanja pemerintah akan dapat lebih optimal, karena sudah tidak ada isu lagi mengenai perubahan nomenklatur, perencanaan anggaran sudah dipersiapkan lebih awal, serta langkah percepatan lelang kegiatan dan proyek lebih awal di triwulan IV 2015. Mengenai eksekusi belanja APBD yang juga masih terkendala di tahun 2015 ini, Pemerintah akan mengkoordinasikan dengan Pemerintah Daerah untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut. Bila diperlukan untuk tahun 2016, Pemerintah dapat mempersiapkan regulasi reward dan punishment dalam pengelolaan dana transfer ke daerah untuk bisa mengefektifkan belanja APBD di tahun 2016 agar benar-benar optimal mendukung pembangunan di daerah.
Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang Terhormat, Mengenai anggaran subsidi yang harus dikelola secara efisien, lebih tepat sasaran, guna mendorong pembangunan nasional, Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Nasional Demokrat. Dalam upaya pengendalian subsidi yang lebih tepat sasaran, Pemerintah secara bertahap melakukan penataan ulang penyaluran subsidi kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya melalui sistem seleksi yang ketat dan basis data yang transparan, baik untuk subsidi energi maupun subsidi non energi. Penataan tersebut antara lain dengan melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG Tabung 3 kg, perbaikan mekanisme pemberian subsidi listrik, terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin, pelanggan 450 VA dan sebagian 900 VA, sertasubsidi pangan melalui pengaturan kembali jumlah Rumah Tangga Sasaran berdasarkan
8
basis data terpadu yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang Terhormat, Menanggapi pernyataan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, mengenai dana transfer ke daerah dan dana desa yang masih terfokus pada alokasi khusus di kementerian, kiranya dapat ditanggapi bahwa pengelolaan DAK merupakan bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai desentralisasi fiskal. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mendukung pelaksanaan Nawa Cita. Dana tersebut merupakan bagian dari penerimaan APBD dan dibelanjakan serta dipertanggungjawabkan sesuai prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu, perubahan fundamental dalam penganggaran DAK adalah sifatnya yang semula bersifat top down menjadi bottom up. Melalui mekanisme bottom up berupa usulan daerah diharapkan alokasi DAK bisa mencerminkan kebutuhan teknis dari masing-masing daerah sesuai dengan bidang yang ditentukan. Dapat kami sampaikan bahwa, di tahun 2016 akan dilakukan perubahan kebijakan yang sangat progresif dengan meningkatkan anggaran DAK fisik yang sangat signifikan, dari sebesar Rp58,8 triliun di tahun 2015 menjadi sebesar Rp91,8 triliun di tahun 2016. Peningkatan anggaran hingga Rp33 triliun tersebut selain dari realokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Kementerian/Lembaga ke DAK, juga dari komitmen Pemerintah untuk lebih nyata mendorong pembangunan yang lebih mandiri ke Daerah. Perlu dipahami bahwa, dana DAK tersebut akan dikelola dalam APBD yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam hal itu, Pemerintah pusat lebih berperan untuk mengkomunikasikan pemanfaatan dana tersebut agar tetap sejalan dengan prioritas pembangunan nasional secara keseluruhan. Di samping itu, dalam tahun 2016 bidang DAK juga lebih dipertajam menjadi hanya 10 bidang serta tidak lagi mempersyaratkan keharusan dana pendamping dari daerah untuk melaksanakan kegiatan DAK tersebut. Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang Terhormat, Menanggapi pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai rencana peningkatan penarikan utang, terutama utang luar negeri dapat dijelaskan sebagai berikut. Setelah beberapa periode berjalan, mulai tahun 2016 penarikan pinjaman luar negeri neto di APBN direncanakan kembali positif.
9
Perbaikan kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi beban biaya penarikan utang (cost of borrowing) secara keseluruhan, mengurangi risiko pasar dari pengelolaan SBN, serta diversifikasi portofolio utang pemerintah. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, Pemerintah tetapmengupayakan pinjaman bilateral dan multilateral yang tidak mengikat, digunakan untuk kegiatan yang produktif, serta menjaga rasio utang pemerintah terhadap PDB pada tingkat yang aman (sekitar 26 persen). Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPR RI, Demikianlah tanggapan Pemerintah atas Pemandangan Umum DPR RI berkenaan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 beserta nota keuangannya. Selanjutnya, atas nama Pemerintah, kami menyambut baik persetujuan Anggota Dewan yang terhormat untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 beserta nota keuangannya dalam tahap selanjutnya. Kami yakin bahwa kewajiban konstitusional yang diamanatkan kepada Pemerintah dan Dewan ini dapat diselesaikan secara tepat waktu untuk kelangsungan pembangunan nasional ke depan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, agar dapat mewujudkan APBN yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemandirianpembangunan nasional. Demikian kami sampaikan dan terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 25 Agustus 2015 A.N. PEMERINTAH MENTERI KEUANGAN
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
10
