www.parlemen.net
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PIDATO KETUA DPR RI PADA RAPAT PARIPURNA PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2008-2009
SENIN, 13 APRIL 2009
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Yang kami hormati, Para Wakil Ketua DPR-RI, Para Anggota Dewan, dan Sidang Dewan yang terhormat,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya perlu mengajak saudarasaudara sekalian para Anggota Dewan untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya, kita semua dapat bertemu kembali dalam kondisi sehat hari ini, untuk mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 20082009. Dalam Rapat Paripurna Dewan pagi ini, tercatat ... Anggota Dewan telah menandatangani daftar hadir, terdiri dari semua unsur fraksi yang ada di lembaga ini. Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, izinkanlah kami membuka Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang merupakan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2008/2009. Dan sesuai dengan pasal 95 ayat (1) Peraturan Tata-tertib DPR-RI, Rapat Paripurna ini kami nyatakan terbuka untuk umum.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
Hari ini Dewan akan memulai masa sidangnya yang ke-IV, Tahun Sidang 2008-2009, yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 13 juli 2009. Masa Sidang IV ini akan berjalan selama 59 hari kerja atau 82 hari kalender. Alokasi waktu yang cukup panjang, dimaksudkan untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi perundang-undangan, agar berbagai RUU yang sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I dapat diselesaikan, karena kita menyadari bahwa periode Dewan yang sekarang ini tinggal memiliki dua masa sidang yaitu Masa Sidang IV dan Masa Sidang I Tahun Sidang 2009-2010 yang akan berlangsung dari tanggal 14 Agustus sampai dengan 30 September 2009. Sebelum kami melanjutkan Pidato Pembukaan ini, untuk memenuhi Peraturan Tata Tertib DPR RI, izinkanlah Pimpinan Dewan memberitahukan adanya surat-surat masuk yang telah diterima pada masa reses, yaitu 7 surat dari Presiden RI yang terdiri dari 3 surat Presiden tentang permohonan pertimbangan bagi duta besar negara-negara sahabat untuk Republik Indonesia; dua surat penyampaian RUU yaitu RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara; surat Presiden tentang Usul Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia; dan surat Presiden tentang Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013. Kemudian, Pimpinan Dewan juga telah menerima surat dari Pimpinan DPD RI perihal penyampaian keputusan DPD RI mengenai RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Usul Inisiatif DPD RI) untuk ditindaklanjuti oleh DPR RI. Selanjutnya, dua surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu surat tentang penyampaian Ikhtisar Pemeriksaan. Semester II BPK RI Tahun 2008 dan Penyerahan Hasil Pemeriksaan; dan surat pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan tujuh orang Anggota BPK, terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota dan lima anggota, yang akan berakhir masa tugasnya tanggal 19 Oktober 2009. Surat-surat tersebut, akan diproses sesuai prosedur dan mekanisme Dewan. Satu hari setelah masuknya surat BPK tentang berakhirnya masa tugas tujuh anggota BPK. kami semua sangat dikejutkan dengan berita wafatnya Wakil Ketua BPK RI Bapak H. Abdullah Zainie, SH pada tanggal 4 April 2009. Almarhum adalah mantan Ketua Panitia Anggaran DPR RI periode 1999-2004. Atas nama Dewan, kami menyampaikan belasungkawa dan duka cita yang sedalamdalamnya. Sebelumnya, juga telah wafat Anggota Dewan, Ir. H. Awal Kusuma, M.Sc, mantan Ketua Komisi XI DPR RI periode sekarang, dari Fraksi Partai Golkar pada tanggal 16 Maret 2009, dan rekan kita Dr. Sutradara Gintings, Pimpinan BKSAP dan Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan pada tanggal 22 Maret 2009. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga arwah beliau yang sangat besar jasajasanya baik bagi DPR maupun bagi bangsa dan negara dapat diterima di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Di samping itu, kami beritahukan pula bahwa pada tanggal 7 April 2009, telah mengucapkan sumpah Anggota DPR Rl pengganti antar waktu, Ir. Neny R. Marsi, M.Si., dari Partai Demokrat mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan II,
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
menggantikan Sdr. Sarjan Tahir, SE., MM. (diminta untuk berdiri). Selamat bertugas dan bergabung dengan rekan-rekan anggota Dewan di lembaga ini. Sidang Dewan yang terhormat, Mengawali Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV ini, atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pimpinan menyampaikan rasa prihatin yang sangat mendalam dan duka cita yang sebesar-besarnya atas tragedi yang menimpa saudara-saudara kita akibat jebolnya tanggul Situ Gintung, Jum’at dini hari, 27 Maret 2009 yang baru lalu. Hampir seratus warga masyarakat setempat tewas dalam tragedi tersebut, berpuluh-puluh orang dinyatakan hilang, rumahrumah penduduk dan berbagai sarana hancur. Luapan tanggul yang amat dahsyat mengingatkan kita kepada bencana tsunami di Aceh beberapa tahun yang lalu ini, dalam skala yang Iebih kecil. Hanya berlangsung sekitar 10 menit, tragedi ini telah menyisakan duka yang sangat mendalam, tidak hanya bagi keluarga yang tertimpa musibah, tetapi juga masyarakat pada umumnya serta warga masyarakat sekitar pada khususnya. Belum sirna keterkejutan kita terhadap tragedi Situ Gintung, disusul bencana banjir bandang di Tanah Datar Sumatera Barat, yang juga cukup besar. Kerugian diperkirakan mencapai Rp.90 miliar, karena hancurnya rumah-rumah penduduk, sarana dan prasarana. Dewan mengajak kita bersama untuk mengambil pelajaran dari berbagai musibah ini, yaitu perlunya mengubah paradigma kita di dalam memandang bencana yang selalu datang silih berganti. Selama ini kita baru berkoordinasi setelah bencana terjadi, tetapi masih kurang dalam hal mengantisipasi terjadinya bencana. Dalam kasus Situ Gintung, nampaknya ada unsur lalai dari aparat yang berwenang, dan bukan semata-mata bencana alam karena tingginya curah hujan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menganut prinsip bahwa bencana ditanggulangi sebelum, saat, dan sesudah bencana perlu disosialisasikan lagi. Dewan juga telah menetapkan anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan Badan Badan ini diharapkan dapat membantu Pemerintah terutama pada saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam kasus tragedi Situ Gintung, kita menggarisbawahi langkah Pemerintah Pusat yang bertindak cepat dan menegaskan bahwa Pemerintah akan segera membangun kembali Situ Gintung agar lebih aman bagi warga sekitar, tidak akan ada relokasi besar-besaran. Masyarakat dapat membangun kembali rumahnya sesuai tata ruang. Kalangan Dewan juga meminta perhatian Pemerintah untuk memperhatikan keberadaan waduk atau situ-situ yang lain yang memiliki kondisi yang sama seperti Situ Gintung agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Berkaitan dengan berbagai musibah ini, Dewan menyampaikan duka cita yang mendalam atas tewasnya 24 orang anggota TNI-AU dalam sebuah kecelakaan jatuhnya pesawat jenis Fokker-27TS milik TNI-AU di lapangan udara Husein Sastranegara Bandung, tanggal 6 April 2009. Mereka yang tewas adalah pasukan terpilih yang terdiri dari 6 kru pesawat, 17 siswa penerjun tingkat lanjut,
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
dan satu pelatih penerjun tingkat lanjut. Diduga kecelakaan ini akibat cuaca buruk. Namun, kita juga memperkirakan bahwa usia pesawat yang dibuat tahun 1976 juga menjadi faktor penyebab kecelakaan. Oleh karena itu, kami meminta perhatian kepada Pimpinan TNI untuk melakukan peremajaan berkaitan dengan pesawatpesawat yang digunakan TNI-AU, begitu juga dengan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI lainnya. Hal ini untuk mencegah terulangnya kembali kecelakaan-kecelakan yang tidak perlu, yang membawa korban putra-putra terbaik bangsa. Sidang Dewan yang terhormat, Tahun 2003 merupakan tahun penting bagi perjalanan pembangunan demokrasi di Indonesia, karena tahun ini sebagaimana lima tahun yang lalu, Indonesia menyelenggarakan dua perhelatan pesta demokrasi, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Pemilu Legislatif), serta pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden yang lnsya Allah sesuai jadwal akan diselenggarakan pada tanggal 6 Juli 2009. Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2009 ini merupakan Pemilu yang ke-3 bagi Indonesia pasca reformasi 1998. Pengalaman negara-negara yang sedang dalam fase transisi ke demokrasi, maka Pemilu ke-3 merupakan moment yang sangat menentukan apakah negara yang bersangkutan benar-benar menuju ke demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Pembangunan demokrasi dengan segala prosesnya akan memiliki makna, apabila seluruh stakeholder, memberikan dukungan penuh, lembaga penyelenggara pemilu menanganinya dengan profesional, dan yang tidak kalah penting tidak ada pihak-pihak yang melakukan tindakan yang dapat mencederai proses,demokrasi yang sedang berjalan. Hari-hari menjelang diselenggarakannya Pemilu Legislatif, perkembangan politik di tanah air menjadi demikian dinamis. Dinamika itu berbarengan dengan munculnya kekhawatiran berbagai kalangan di masyarakat yang sangat meragukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mempersiapkan Pemilu Legislatif, mengingat masih banyaknya masalah yang perlu diselesaikan, terutama dalam hari-hari terakhir pelaksanaan Pemilu Legislatif. Permasalahan validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), dugaan manipulasi data, serta temuan-temuan DPT yang tidak valid, masalah surat-surat suara yang tertukar dan logistik lainnya, sempat membuat resah masyarakat dan partai-partai politik peserta pemilu. Kurang optimalnya KPU di dalam melaksanakan tugas selain dapat berpengaruh terhadap hasil pemilu, juga dapat memunculkan gugatan dari para calon legislatif dan partai-partai politik peserta pemilu. Kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menangani sengketa hasil pemilu diharapkan dapat bekerja secara cepat, akurat dan professional, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Kepada lembaga inilah, masyarakat menaruh harapan besar, agar keputusan-keputusan yang akan dibuat benar-benar atas dasar pertimbangan hukum yang kuat, yang tidak terintervensi
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
oleh kepentingan politik. Dengan demikian keputusan yang dihasilkan tidak menimbulkan permasalahan baru yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Sidang Dewan yang terhormat, Pemilu legislatif baru saja berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April, kecuali ada satu dua daerah yang diundur dengan alasan yang dapat diterima. Hasil pemilu legislatif telah diketahui melalui perhitungan cepat (quick count) yang dilakukan oleh beberapa lembaga survey independen. Hasil resmi oleh lembaga penyelenggara pemilu masih kita tunggu. Sebelum pemungutan suara berlangsung sebagian besar masyarakat dan partai-partai politik meragukan apakah pemilu dapat berlangsung sesuai agenda mengingat persiapan-persiapan yang belum optimal. Namun sesudah pemungutan suara dilakukan serentak di seluruh Indonesia, kecuali di beberapa daerah karena beberapa alasan, KPU dapat menyelesaikan proses pemilihan suara tersebut dengan baik, cermat dan tepat sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian satu hal yang patut dicatat, bahwa pemilu legislatif telah berlangsung dengan aman dan relatif lancar. Faktor keamanan inilah yang patut kita garis bawahi. Apresiasi patut diberikan tidak hanya kepada jajaran kepolisian RI dan TNI, tetapi juga kepada seluruh bangsa, karena sepanjang kampanye terbuka juga telah berjalan dengan baik dan aman. Beberapa permasalahan mendasar dalam Pemilu legislatif seperti DPT dan kualitas surat suara serta pendistribusiannya yang lambat diharapkan tidak terulang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden bulan Juli yang akan datang. Permasalahan krusial seperti DPT yang potensial bagi legitimasi proses pemilihan presiden, harus dapat diselesaikan. Ketidakakuratan DPT ini akan memperbesar jumlah warga negara yang kehilangan hak pilih yang pada akhirnya juga akan memperbesar jumlah golput. Demikian pula dengan surat suara agar dapat didistribusikan tepat waktu dan dengan kualitas yang baik, sehingga tidak lagi ditemukan kesalahan-kesalahan yang berdampak pada kualitas pelaksanaan pemilihan presiden mendatang. Faktor lainnya yang tidak kalah penting dalam Pemilu Pilpres mendatang adalah faktor keamanan yang harus benar-benar dapat dijaga pada bulan-bulan menjelang dan pada saat pelaksanaan Pemilu Presiden, mengingat dinamika kehidupan politik yang akan semakin memuncak karena adanya kompetisi yang akan berlangsung oleh para calon Presiden dan para pendukungnya. Kompetisi diharapkan akan berlangsung secara sehat, sebab kalau tidak, akan memunculkan potensi konflik dan dapat menimbulkan kerawanan di bidang sosial politik dan keamanan nasional. Untuk itu seluruh komponen bangsa tanpa kecuali, diminta agar dapat dan mampu menjaga, mengamankan situasi, agar tidak berkembang ke arah anarkisme
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
kehidupan politik yang dapat merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa, dan dapat mengancam keutuhan NKRI. Pasca pemilu legislatif, partai-partai politik akan melakukan koalisi untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, apabila tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Pemilu Presiden. Semua komponen bangsa mengharapkan agar pemilu Presiden dapat melahirkan pemimpin bangsa untuk memimpin bangsa dan negara dalam lima tahun kedepan, yang akan mampu membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis, mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga stabilitas nasional dan disegani serta mampu berbicara di forum internasional. Oleh karena itu calon presiden dan wakil presiden terpilih harus memiliki integritas, kredibilitas, dan elektabilitas yang tinggi. Sidang Dewan yang terhormat, Dalam melaksanakan fungsi-fungsi DPR RI, di bidang legislasi, pada Masa Sidang ini Dewan akan melanjutkan pembahasan 39 RUU dari 66 RUU yang sedang dalam tahap pembicaraan tingkat I yang telah dilakukan oleh Dewan dengan Pemerintah. Ini adalah pekerjaan rumah yang perlu kita tangani dengan baik. Dari fungsi ini pula masyarakat menyorotinya dengan tajam. Kita perlu memberikan respons karena memang pelaksanaannya belum optimal. RUU yang harus diselesaikan secepatnya, di antaranya RUU tentang Pengadilan Tipikor. Sesuai putusan MK, RUU ini harus selesai sebelum tanggal 19 Desember 2009. Ini berarti pembahasan RUU ini harus selesai dalam periode sekarang ini, yaitu dalam Masa Sidang IV atau Masa Sidang I Tahun Sidang 2009-2010. Masyarakat meragukan apakah RUU Pengadilan Tipikor ini selesai sesuai tenggat waktu yang diputuskan MK. Dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) hanya ada beberapa masalah yang dianggap krusial yang menyangkut keberadaan/kedudukan pengadilan tipikor, komposisi hakim Pengadilan Tipikor dan rekrutmen hakim tipikor dari hakim non-karir. Saya percaya DPR yang sekarang ini mampu menyelesaikannya. Untuk itu, saya meminta kepada para pimpinan fraksi agar dapat mendorong anggotanya di dalam Pansus RUU tentang Pengadilan Tipikor untuk memberikan perhatian Iebih terhadap penyelesaian pembahasan RUU ini, yang sangat mendesak untuk dapat diundangkan, sebagaimana komitmen kita bersama terhadap pemberantasan korupsi. RUU lain yang sedang dibahas secara intensif oleh Pansus adalah RUU Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD. RUU Susduk merupakan paket UU politik sehingga dapat dipahami bahwa setiap penggantian DPR, ada keinginan untuk merevisinya, disesuaikan dengan situasi yang berkembang. Demokrasi harus berproses lebih baik dari waktu ke waktu, maka perlu diikuti dengan penguatan lembaga wakil-wakil rakyat, baik itu DPR, DPD ataupun DPRD, dan sudah tentu MPR. Semua perlu direformasi. Kapasitas dan kinerja Anggota Dewan perlu ditingkatkan. Hak dan kewenangan Dewan berikut fungsi-fungsinya juga perlu diatur lebih baik. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, perlu diwujudkan lembaga-lembaga negara MPR, DPR, DPD dan DPRD yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
aspirasi rakyat, termasuk aspirasi dan kepentingan daerah serta tuntutan pembangunan. RUU lain yang harus segera diselesaikan adalah RUU tentang Pelayanan Publik. RUU ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi kondisi dan kualitas pelayanan masyarakat yang sekarang ini dinilai tidak akuntabel dan tidak transparan. Demikian pula dengan RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang ditargetkan selesai, dalam rangka memberikan payung hukum dalam mengatasi krisis keuangan yang sedang melanda Indonesia. RUU tentang Narkotika saat ini sudah dalam tahap pembahasan di tingkat Panja. Masih mengalami kendala dalam pembahasan dengan Pemerintah, karena belum ada titik temu dalam masalah kedudukan kelembagaan yang akan menangani penyalahgunaan narkotika tersebut. Untuk itu, khusus untuk masalah ini perlu dilakukan pembahasan dalam forum yang lebih tinggi. Terkait dengan kasus dugaan penggelapan barang bukti ekstasi yang melibatkan jaksa, hal ini tentunya dapat memperburuk citra penegak hukum. Untuk itu dalam RUU Narkotika yang saat ini masih dalam pembahasan, materi yang berkaitan dengan pemusnahan barang bukti harus diatur secara jelas dan tegas tentang tenggang waktu pemusnahan barang bukti, agar tidak disalahgunakan, agar kasus yang melibatkan para penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan yang menggelapkan barang bukti tidak terulang kembali. Adapun RUU-RUU lain yang perlu penyelesaian segera adalah RUU tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; dan RUU tentang Kesehatan, serta RUU-RUU lain yang masuk prioritas. Khusus untuk RUU Kesehatan yang pada saat ini sudah memasuki pembahasan di tingkat Panja dengan Pemerintah, diharapkan alam dua periode keanggotaan DPR yakni dari periode 1999 - 2004 dan periode 2004 - 2009. Untuk itu, saya menghimbau kepada Anggota Dewan khususnya Anggota Komisi IX dan pemerintah yang terlibat dalam RUU ini untuk memberikan perhatian lebih terhadap pembahasan RUU Kesehatan ini. Beberapa Komisi dan Baleg saat ini juga tengah menyiapkan RUU Usul Inisiatif yang akan diajukan sebagal RUU Usul DPR, mengingat terbatasnya waktu DPR RI periode sekarang, maka diharapkan dapat segera menyelesaikan pembahasannya. Apabila tidak dapat diselesaikan pada periode sekarang, maka RUU-RUU tersebut tidak dapat dilanjutkan pada DPR periode yang akan datang. Sidang Dewan yang terhormat, Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Hak Angket DPR tentang kenaikan BBM yang telah berjalan beberapa bulan, kegiatannya terus berlanjut, tidak semata-mata berkaitan dengan kenaikan BBM, tetapi dimaksudkan juga untuk menelusuri dan melakukan penyelidikan berkaitan dengan permasalahan tentang pengelolaan arau miss-management minyak dan gas (migas) dari hulu sampai hilir. Manajemen di sektor ini belum transparan. Sementara itu, satu Hak Angket lagi yang akan mulai diproses yaitu Angket tentang pelaksanaan penyelenggaraan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
ibadah haji tahun 1429/2008 M. Dengan angket ini diharapkan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan lebih baik, tertib dan nyaman. Selanjutnya terkait pula dengan fungsi. pengawasan, Tim Pengawas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dibentuk oleh Dewan agar dapat untuk menyelesaikan tugasnya dengan memperhatikan masa bakti DPR RI periode yang sekarang ini. Sidang Dewan yang terhormat, Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Dewan akan segera menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007, yang harus diselesaikan pada Masa Sidang ini, Pimpinan Dewan percaya bahwa semua yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran Dewan, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dalam masa sidang ini pun, Dewan segera melakukan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2010. Dewan memiliki cukup banyak waktu dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2010, khususnya pembahasan tentang Asumsi Dasar Penyusunan Anggaran Negara. Pimpinan Dewan mengingatkan bahwa masa tugas Dewan periode 2004-2009 akan berakhir pada tanggal 30 September 2009 nanti. Oleh karena itu, Pimpinan Dewan meminta kepada seluruh Anggota Dewan untuk memberikan perhatian atas dasar alokasi waktu yang tersedia dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2010, kendati RUU APBN 2010 baru akan disampaikan oleh Presiden pada Masa Sidang berikutnya pada bulan Agustus mendatang. RAPBN 2010 merupakan anggaran negara terakhir yang akan dibahas oleh Anggota DPR periode 20042009. Sebelum masa tugas Dewan berakhir, RUU APBN 2010 diharapkan sudah dapat diselesaikan dan disetujui oleh Dewan, karena DPR hasil Pemilu 2009 baru terbentuk 1 Oktober 2009, dan Alat Kelengkapan Dewan baru efektif bekerja sekitar bulan November, sehingga sulit bagi DPR yang baru untuk dapat memenuhi ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2010, Dewan menaruh perhatian serius terhadap beberapa pokok permasalahan ekonomi, antara lain : melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia tahun 2009, permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) termasuk PHK Tenaga Kerja Indonesia di beberapa negara antara lain Malaysia, perlunya penjadwalan utang luar negeri, percepatan pelaksanaan kebijakan stimulus fiskal yang telah dialokasikan pada tahun anggaran 2009 ini, kebijakan otoritas moneter dengan penurunan BI Rate menjadi 7,5%, dan program-program kerja yang masuk di dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2010. Sidang Dewan yang terhormat, Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia sebagai dampak krisis ekonomi global, akan mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun demikian, Dewan tetap berkeinginan agar target pertumbuhan ekonomi (PDB) tahun 2009
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
sebesar 4,7% dapat dipertahankan. Pada tahun 2008 lalu perekonomian tumbuh sebesar 6,1%. Untuk tahun 2010 yang diprediksi sangat sulit dalam hal pertumbuhan, Dewan mengharapkan hal tersebut tidak mengalami penurunan yang sangat tajam, walaupun ada berbagai kendala. Untuk menanggulangi krisis keuangan global, Dewan dan Pemerintah telah menetapkan kebijakan stimulus fiskal yang telah dianggarkan sebesar Rp.73,3 triliun, di antaranya sebesar Rp.12,2 triliun untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka membantu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat luas. Penurunan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau BI Rate yang saat ini menjadi 7,5% merupakan angin segar bagi sektor riil. Penurunan ini perlu diikuti dengan penurunan suku bunga kredit perbankan, selain mendorong bergeraknya sektor riil, juga membantu perekonomian usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM), membantu perekonomian domestik dengan meningkatkan pemberian kredit kepada dunia usaha, termasuk kredit modal kerja atau kredit investasi. Diharapkan menjadi stimulus bagi bank agar terhindar dari kenaikan NonPerforming Loan (NPL). Dewan meminta pemerintah untuk segera menciptakan insentif guna mendorong ekspor non-migas, karena adanya penurunan tajam ekspor komoditas lain di tahun 2009 akibat krisis global. Kinerja ekspor non-migas diperkirakan akan jauh dibawah target sebesar 18% tahun ini. Pada tahun 2009 sampai 2010 mendatang, ekspor non-migas diperkirakan masih akan lambat. Dewan berpendapat Pemerintah perlu menjaga daya saing produk ekspor non-migas dan meningkatkan pasar di dalam negeri dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Selain itu, Pemerintah juga harus mempercepat pembentukan Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia (LPEI). Sidang Dewan yang terhormat, Persoalan utang luar negeri kembali menjadi perhatian Dewan akhir-akhir ini. Seperti diketahui stok utang luar negeri Indonesia, termasuk. utang luar negeri swasta masih cukup besar. Menurut laporan dari Departemen Keuangan, fluktuasi nilai tukar mata uang dunia telah membuat stock utang luar negeri Pemerintah melonjak sebesar USD 5,87 Miliar menjadi USD 65,45 Miliar atau setara dengan Rp.785 Triliun. Beban utang luar negeri tersebut juga bisa bertambah karena pada saat jatuh tempo kemungkinan nilai Rupiah sedang terdepresiasi terhadap Dollar AS, setidaknya dibandingkan dengan asumsi nilai tukar Rupiah yang dipakai di APBN. Jumlah utang luar negeri Indonesia selama puluhan tahun sangat mengganggu bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Untuk itu, Dewan berpendapat, bahwa penjadwalan ulang (re-scheduling) utang luar negeri Indonesia yang jatuh tempo tahun 2009 ini merupakan langkah baik, tetapi tetap tidak akan mengurangi jumlah utang luar negeri (out-standing loan) yang harus dibayar. Dan selama ini Pemerintah memang menganut prinsip "utang harus dibayar", dan apabila menunggak pembayaran utang luar negeri, akan lebih buruk Iagi karena masuk kategori default.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
Apabila negara-negara donor tidak memberikan penjadwalan kembali (rescheduling) utang luar negeri Indonesia, maka hal ini akan berdampak pada peningkatan kurs Rupiah, karena kebutuhan terhadap mata uang Dollar AS cenderung tinggi. Pemerintah perlu mengantisipasi hal tersebut di atas guna menjaga stabilitas kurs Rupiah terhadap Dolar AS yang sudah terdepresias jauh di atas patokan APBN 2009 sebesar Rp. 9.300 per Dolar AS. Sedangkan saat ini kurs berkisar sekitar Rp.12.000-Rp.12.500 per Dolar AS. Sidang Dewan yang terhormat, Di bidang Kesra, Dewan menaruh perhatian yang besar terhadap intensitas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba) yang semakin meningkat akhir-akhir ini. Indonesia telah menjadi produsen sekaligus pasar narkoba tingkat dunia, karena banyaknya narkoba impor dan lokal yang ada di pasaran berdasarkan temuan di lapangan. Transaksi narkoba semakin meluas, baik di lokasi hunian, perkantoran, maupun tempat hiburan malam. Sirkulasi narkoba kian luas dan memanfaatkan perempuan dari kelompok masyarakat miskin sebagai perantara atau kurir. Bahkan ada kecurigaan bahwa bahan kimia impor yang seharusnya digunakan untuk kepentingan farmasi dan non-farmasi telah disalahgunakan menjadi prekursor narkoba jenis psikotropika di pabrik-pabrik narkoba yang beroperasi di Indonesia, baik dalam skala besar maupun rumahan. Semua persoalan tersebut perlu diperhatikan dan harus dapat terakomodasi dengan baik dalam Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika yang saat ini masih berada dalam proses pembahasan. Oleh karena itu, Dewan harus memiliki kehendak untuk dapat menyelesaikan RUU ini secepatnya. Sidang Dewan yang terhormat, Jumlah penduduk yang besar di satu sisi merupakan potensi pembangunan yang tidak ternilai harganya. Namun di sisi lain dapat berubah menjadi beban pembangunan, dan meningkatkan kemiskinan bila tidak ditangani dengan baik. Untuk itu Dewan meminta perhatian Pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya ledakan penduduk yang diperkirakan akan mencapai 350 juta jiwa pada tahun 2050, terutama yang berkaitan dengan penyediaan kebutuhan dasar. Dewan berpendapat, Program Keluarga Berencana yang beberapa tahun terakhir ini menurun intensitasnya perlu diefektifkan kembali. Terkait dengan hal tersebut, Dewan juga mengajak kita semua untuk segera dapat membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang termasuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi salah satu tujuan bernegara sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu Dewan tidak henti-hentinya mengingatkan Pemerintah agar alokasi dana pendidikan sebesar 20% dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi upaya untuk mencerdaskan anak bangsa. Kasus-kasus yang terjadi di beberapa daerah, seperti
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
penarikan fasilitas belajar di sejumlah Sekolah Dasar di Malang Jawa Timur, penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Provinsi Riau dan kelambatan pencairan dana BOS di sejumlah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandung hendaknya mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, agar proses belajar mengajar tetap dapat berlangsung dengan baik. Upaya untuk menjaga dan melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa harus terus menerus kita lakukan secara bersama-sama. Dalam kaitan itu, Dewan mendukung komitmen bersama yang dihasilkan dalam Konferensi Kejahatan Seksual terhadap Anak yang baru-baru ini diselenggarakan di Bali. Hal ini sangat penting, mengingat Pulau Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang rentan terhadap kasus kejahatan seksual terhadap anak (child sex tourism/CST). Hasil konferensi ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret yang dapat melindungi anak dari ancaman kejahatan seksual. Dalam hal ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan melalui deputi terkait dapat bertindak sebagai leading sector, antara lain dengan membentuk child protection home di daerah-daerah tujuan wisata. Sidang Dewan yang terhormat, Krisis ekonomi global saat ini telah mendorong negara-negara di berbagai kawasan untuk melakukan partnership secara integral untuk meningkatkan peluang pasar agar ekonomi domestik tetap tumbuh seperti yang diharapkan. Karena itu Pimpinan Dewan sangat mengharapkan agar pertemuan Forum Ekonomi Islam Dunia (The 5th World Islamic Economic Forum/WlEF), yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 1-4 Maret 2009 lalu dapat menjadi ajang sosialisasi dan promosi diantara negara-negara Islam dalam agar Indonesia dapat mengambil keuntungan dari pertemuan itu dengan menunjukkan potensi investasi dan bisnis bagi investor dari Timur Tengah. Sebab di tengah krisis finansial global saat ini, para pelaku bisnis Timur Tengah mengambil posisi yang penting dalam kancah bisnis dunia. Kalangan Dewan menyambut baik penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di London dari tanggal 1-2 April 2009, Konferensi yang merupakan pertemuan 20 negara maju dan negara berkembang ini telah menghasilkan solusi konkret atas krisis ekonomi global yang sedang melanda dunia saat ini. Walaupun berbagai kesepakatan yang dicapai dalam forum ini tidak serta-merta dapat mengatasi krisis global, tetapi setidaknya telah disepakati langkah menuju pemulihan melalui tatanan dunia baru, liberalisasi perdagangan dengan akses pasar yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Ekspansi fiskal sejumlah USD 5 triliun yang telah disepakati diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2010 di level 2.2% dari PDB. Indonesia yang hadir dalam KTT ini mengusulkan agar negara-negara di dunia terutama negara-negara maju, untuk terus berusaha agar tidak memunculkan proteksionisme, sebuah kebijakayang bertujuan untuk memperkuat perekonomian domestik. Dalam kaitan krisis keuangan global, IPU telah mengagendakan parliamentary conference on the global crisis tanggal 7-8 Mei mendatang di Geneve, Swiss, yang juga akan dihadiri
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
oleh Delegasi DPR RI. Konferensi ini sebagai tindak lanjut resolusi sidang IPU ke199 Oktober 2008. Kita sangat prihatin terhadap rencana Pemerintah Malaysia untuk memulangkan sekitar 100 ribu tenaga kerja Indonesia pada tahun ini. Pemulangan tenaga kerja semacam ini memang telah sering terjadi dengan alasan yang beragam. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi dengan mencari jalan ke luar dan menempatkan para TKI yang dipulangkan tersebut dalam program Pemerintah terkait kebijakan stimulus fiskal melalui program padat karya. Kendati demikian kita tetap perlu berkoordinasi mempersiapkan langkah-langkah antisipasi yang perlu ditangani dengan cermat oleh KBRI kita di Malaysia, mulai dari identifikasi kelengkapan dokumen-dokumen tenaga 'kerja sampai dengan sarana transportasi yang diperlukan. Dalam pada itu, telah terjadi pergantian pimpinan pemerintahan di negara tetangga kita Malaysia. Wakil Perdana Menteri Najib Tun Abdul Razak telah mengucapkan sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru, menggantikan Abdullah Badawi yang telah mengundurkan diri. Mudah-mudahan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia ke depan akan dapat lebih ditingkatkan. Sidang Dewan yang terhormat, Menyangkut masalah internal kedewanan, DPR kembali menjadi sorotan publik dengan adanya penangkapan Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi Djamal oleh KPK. Diduga yang bersangkutan menerima suap stimulus proyek pengembangan fasilitas laut dan udara di wilayah Indonesia Timur. Kasus ini masih terus dikembangkan. Telah 9 orang Anggota Dewan ditangkap oleh KPK, beberapa di antaranya telah dijatuhi hukuman. Karena perilaku koruptif beberapa anggota, kewenangan besar yang dimiliki Dewan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya ternyata berakibat buruk dan menjatuhkan nama baik lembaga. Peran Badan Kehormatan dalam menegakkan etika dan citra DPR dalam menangani kasus atau perilaku Anggota Dewan yang tidak terpuji, eksistensinya masih dipertanyakan oleh masyarakat. Untuk itu, langkah-langkah Badan Kehormatan yang cepat dan responsif dalam menangani berbagai kasus yang melibatkan Anggota Dewan, sangat ditunggu oleh masyarakat. Berkaitan dengan masih banyaknya tugas-tugas konstitusional Dewan yang harus diselesaikan oleh DPR yang sekarang ini, saya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan anggota Dewan, baik yang terpilih menjadi anggota legislatif yang akan datang dan terutama yang tidak akan lagi duduk sebagai anggota Dewan, untuk bertekad menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya sampai akhir masa bakti kita. Dalam kesempatan rapat paripurna ini, Pimpinan Dewan mengingatkan aturan Peraturan Tata Tertib DPR RI yaitu pasal 37 ayat (7), bahwa pada akhir masa keanggotaan DPR, komisi-komisi DPR dan alat kelengkapan DPR lainnya membuat lnventarisasi Masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dipergunakan sebagai bahan oleh komisi-komisi/alat
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
kelengkapan Dewan pada masa keanggotaan berikutnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya Inventarisasi Masalah tersebut mulai disiapkan pada masa sidang yang sekarang ini. Kepada jajaran Sekretariat Jenderal, saya minta untuk mulai mempersiapkan semua pengurusan yang berkaitan dengan pergantian anggota Dewan, terutama dari segi administrasi. Penyelesaian administrasi terkait dengan pensiun anggota Dewan harus dapat ditangani secara dini. Juga semua hal yang berkaitan dengan keanggotaan DPR baru untuk periode 2009-2014, perlu ditangani secara cermat, tertib, dan profesional. Demikianlah pokok-pokok rencana kegiatan dan pandangan Dewan terhadap permasalahan aktual yang terjasi selama masa reses. Selanjutnya, Pimpinan Dewan mengucapkan selamat bertugas, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahittaufiq Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
