www.parlemen.net
PIDATO KETUA DPR RI PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2007-2008
SENIN, 5 NOVEMBER 2007
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2007
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
PIDATO KETUA DPR RI PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2007-2008
SENIN, 5 NOVEMBER 2007
Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita sekalian.
Yang kami hormati para Wakil Ketua, Yang kami hormati para anggota Dewan, Hadirin yang berbahagia.
Pada hari ini, Dewan membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2007-2008 yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 7 Desember 2007. Dari catatan Sekretariat Jenderal, sejumlah ... Anggota Dewan telah menandatangani daftar hadir dari semua fraksi yang ada di lembaga ini. Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirahmanirrahim, izinkanlah kami membuka Rapat Paripurna dalam rangka pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2007-2008, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan terbuka untuk umum. Masih dalam suasana Idul Fitri 1428 Hijriyah, izinkanlah melalui mimbar yang terhormat ini Pimpinan Dewan menyampaikan ucapan
"Selamat Idul Fitri I Syawal 1428 H" bagi segenap anggota yang merayakannya. Minal Aidin Walfaizin, mohon maaf atas segala kesalahan, Lahir dan Batin.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Sidang Dewan yang terhormat, Sebelum kami melanjutkan pidato pembukaan ini, perlu kami informasikan kepada Sidang Dewan yang terhormat, surat-surat masuk yang datang dari Presiden. Pertama, surat Presiden RI nomor R-62/Pres/10/2007 perihal Penyampaian Nama-nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011; kedua, surat Presiden RI nomor R63/Pres/10/2007 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ILO Convention No. 185 concerning Revising the Seafarer' Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi ILO No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958). Terhadap surat-surat dimaksud, Dewan akan menindaklanjutinya melalui Badan Musyawarah dan komisi-komisi terkait, sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Tata Tertib Dewan. Selanjutnya, kiranya perlu kami informasikan bahwa atas usul Tim Peningkatan Kinerja DPR RI, Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI telah menetapkan kebijakan baru berkaitan dengan jadwal acara rapatrapat DPR RI untuk Masa Sidang II, yang pelaksanaannya didasarkan kepada fungsi-fungsi Dewan setiap minggunya. Rinciannya adalah sebagai berikut: minggu I, III dan V digunakan untuk pelaksanaan fungsi legislasi; minggu II dan IV digunakan untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran. Perubahan jadwal/agenda ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan rapatrapat DPR RI dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan DPR RI. Masa Sidang II saat ini akan berlangsung dalam rentang waktu 25 hari kerja atau 33 hari kalender. Meskipun relatif pendek, tetapi Dewan tetap berkomitmen untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan di bidang legislasi, bidang pengawasan dan bidang penetapan anggaran dengan alokasi kegiatan 60 persen untuk pelaksanaan fungsi legislasi, dan 40 persen untuk pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan dan anggaran. Oleh karena itu, alat-alat
kelengkapan
Dewan,
termasuk
pansus-pansus,
jika
memang
diperlukan, diharapkan agar melakukan kegiatan rapat-rapatnya siang dan malam.
Sidang Dewan yang terhormat, Salah satu kegiatan Dewan yang utama adalah dalam bidang legislasi atau pembentukan Undang-undang. Pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI periode 2004 - 2009 telah menyelesaikan 82 RUU dari 284 RUU yang telah Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
ditetapkan melalui PROLEGNAS. Pimpinan Dewan mengingatkan bahwa masa kerja DPR RI periode sekarang ini tinggal tersisa kurang lebih 2 tahun lagi; dan dari masa kerja 2 tahun tersebut, efektifitas pelaksanaan tugas-tugas kedewanan khususnya dalam pembahasan RUU hanya sekitar 18 - 20 bulan lagi. Karena itu diharapkan dari waktu yang tersisa itu, DPR RI dapat mengoptimalkan penyelesaian RUU yang telah ditetapkan oleh PROLEGNAS. Pada
Masa
Persidangan
II
ini,
Dewan
berkonsentrasi
untuk
menyelesaikan RUU bidang politik, khususnya RUU tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD; dan RUU tentang Partai Politik. Dalam pertemuan konsultasi beberapa hari yang lalu, semua fraksi-fraksi di DPR RI memiliki semangat yang sama untuk dapat menyelesaikan kedua RUU tersebut sebelum berakhirnya Masa Persidangan II ini. Hal ini dimaksudkan agar proses pentahapan Pemilu oleh KPU dapat dipersiapkan dengan sebaikbaiknya, sehingga Pemilu 2009 dapat dilaksanakan tepat waktu. Selain paket RUU bidang politik, perlu juga diselesaikan revisi terhadap UU No.23 Tahun 2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Pemda).
Pimpinan
Dewan
mengharapkan agar pembahasan RUU bidang politik dan revisi UU tentang Pemda harus dapat memperhatikan efesiensi waktu dengan sebaik-baiknva tanpa mengabaikan aspek kualitas, terutama dalam pembahasan materi-materi yang sangat krusial, seperti materi-materi dalam RUU Partai Politik antara lain syarat-syarat pendirian partai politik, azaz dan ciri partai politik, keuangan partai politik, dan keterwakilan perempuan . Untuk RUU Pemilu, electoral threshold menjadi pembahasan yang cukup alot. Perdebatan untuk menaikkan atau menurunkan electoral threshold tidak berarti menghapuskan ketentuan yang disepakati dalam UU No. 12 tahun 2003. Perdebatan yang dilakukan adalah mengenai syarat bagi parpol peserta Pemilu 2009 untuk dapat mengikuti kembali Pemilu 2014.
Sidang Dewan yang terhormat, Dalam Masa Persidangan II ini, dan dalam sidang-sidang berikutnya, ada 80 RUU yang sudah dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah, baik RUU inisiatif DPR, maupun RUU yang datang dari pemerintah. Mengenai RUU inisiatif DPR, di antaranya adalah RUU tentang Kesehatan yang saat ini sedang dalam pembahasan dengan Pemerintah diharapkan dapat diselesaikan pada tahun sidang ini menjadi undang-undang. RUU Kesehatan ini sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi
masyarakat.
Demikian
juga
dengan
RUU
Kependudukan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
dan
www.parlemen.net
Pembangunan Keluarga yang saat ini juga sedang dalam pembahasan dengan pemerintah. Judul RUU ini belum ada kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah. Padahal, judul akan menjadi muara bagi muatan materi pasal-pasal yang tertuang di dalam RUU Mengenai RUU yang datang dari pemerintah, di antaranya RUU tentang Narkotika yang saat ini sedang dalam pembahasan antara DPR dengan Pemerintah, Dewan mengingatkan agar RUU tersebut dapat segera diselesaikan mengingat kasus-kasus narkotika makin marak dengan kuantitas dan kualitas yang sangat mengkhawatirkan. Terkait dengan Komisi Yudisial, Dewan mengharapkan Badan Legislasi dapat segera menyelesaikan rancangan revisi UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, mengingat adanya kasus yang terjadi di lembaga tersebut akhir-akhir ini. Demikian pula dengan Rancangan perubahan kedua atas UU No. 14 tahun 2005 tentang Mahkamah Agung dan Rancangan RUU revisi UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kiranya dapat segera diselesaikan. Dalam pada itu, belum lama ini Ketua DPR telah menerima surat dari Ketua MK tertanggal 19 September 2007, perihal penggantian Hakim Konstitusi periode 2003-2008. sebagaimana diketahui, sesuai dengan Pasal 22 UU No. 24 Tahun 2003, masa jabatan Hakim Konstitusi periode 2003 – 2008 akan berakhir tanggal 15 Agustus 2008. Bahkan, 3 orang di antara 9 Hakim Konstitusi akan Iebih dahulu berakhir masa jabatannya, karena telah mencapai usia 67. Oleh karena itu, DPR bersama dengan MA dan Presiden diharapkan dapat mengambil langkah-langkah sesuai kewenangannya masing-masing, terkait dengan pengisian jabatan Hakim Konstitusi 2008-2013 dengan sebaik-baiknya. Tentang hal ini, Dewan akan memprosesnya sesuai dengan mekanisme Peraturan Tata Tertib DPR RI. Selanjutnya mengenai RUU-RUU tentang pemekaran wilayah, yang saat ini 12 RUU di antaranya sedang dalam proses pembahasan di DPR, Dewan akan membahasnya, dalam rangka mengakomodasi berbagai aspirasi yang berasal dari daerah-daerah, yang masuk melalui fraksi dan Komisi II DPR RI. Disadari, bahwa dalam masalah pemekaran wilayah ini, telah berkembang pendapat terutama dari kalangan Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa pemekaran wilayah justru hanya memberatkan pemerintah pusat dan tidak nyata-nyata memberikan manfaat bagi rakyat. Terkait dengan masalah ini, Dewan mendesak pemerintah agar membuat Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
rancangan besar (Grand Design) tentang jumlah daerah yang dibutuhkan berdasarkan jumlah penduduk dan potensi ekonomi daerah. Pada dasarnya, pemekaran wilayah memang harus berorientasi kepada kemakmuran rakyat, optimalisasi pelayanan masyarakat, lingkup pengawasan yang lebih efektif dan memaksimalkan sumber daya setempat bagi percepatan kemajuan daerah. Pemekaran wilayah juga jangan sampai
menimbulkan
perpecahan,
apalagi
merusak
persatuan
dan
mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sidang Dewan yang terhormat, Di bidang pengawasan, pada Masa Persidangan II ini Dewan akan melakukan penetapan Pimpinan KPK melalui mekanisme fit and proper test. Pimpinan Dewan sangat mengharapkan agar mekanisme fit and proper test atas calon-calon benar-benar dilakukan dengan penuh kecermatan, senantiasa memperhatikan unsur profesionalisme serta memperhatikan jejak rekam (track record) yang bersangkutan. Yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah masukan-masukan yang berasal dari masyarakat. Dalam fit and proper test ini Dewan akan menetapkan 5 dari 10 orang calon yang diajukan pemerintah. Masa Sidang I yang lalu, Dewan telah menetapkan dua Deputi Gubernur BI dan tujuh orang anggota KPU. Di antara 7 anggota KPU, 6 orang telah dilantik oleh Presiden dan sudah mulai bekerja sedangkan satu orang lagi, yaitu Sdr. Syamsul Bachri belum dilantik karena terkait dengan proses hukum yang sedang dijalaninya. Kepada anggota KPU yang baru, Dewan
menyampaikan
ucapan
"Selamat
Bekerja".
Tunjukkan
profe-
sionalisme dalam menjalankan tugas-tugas bagi kepentingan bangsa dan negara sebagai lembaga yang bersifat nasional dan mandiri, untuk mempersiapkan Pemilu 2009 baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden. Sekarang ini sedang ditunggu penetapan Sekretaris Jenderal KPU yang syarat-syaratnya sudah diatur oleh UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Kalangan Dewan berharap Sekjen KPU harus benar-benar mandiri dan kredibel walaupun diambil dari kalangan PNS. Peranan Sekjen ini sangat penting karena bertugas untuk mengatur pengadaan logistik dan distribusi perlengkapan pemilu serta mengelola anggaran. Terkait dengan KPU, kalangan Dewan menilai bahwa alokasi anggaran Pemilu 2009 yang diusulkan KPU baru-baru ini sebesar Rp 47,9 Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
triliun, terlalu fantastis. KPU dinilai mengabaikan asas efisiensi. Kalangan Dewan mengharapkan agar usulan dan pembahasan mengenai anggaran untuk pemilu, lebih baik kita tunggu sampai RUU Pemilu selesai dibahas menjadi undang-undang. Dalam tugas pengawasan, sesuai dengan Pasal 166 Peraturan Tata Tertib DPR RI, dalam masa sidang ini alat-alat kelengkapan Dewan akan membahas Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun Anggaran 2007 oleh BPK RI, yang telah diserahkan oleh Ketua BPK RI dalam rapat paripurna DPR tanggal 10 Oktober 2007. Selain itu, Dewan perlu memanfaatkan hak-hak Dewan
Iainnya
permasalahan
terhadap
rakyat,
kebijakan
yang
dirasakan
pemerintah tidak
yang
tepat
menyangkut
atau
cenderung
merugikan rakyat banyak, sekaligus memanfaatkan hasil-hasil kunjungan kerja ke daerah dalam rapat-rapat kerja atau rapat-rapat dengar pendapat umum. Berkaitan dengan fungsi anggaran, dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2007-2008 ini, Dewan akan melanjutkan pembahasan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 yang sempat tertunda pembahasannya pada Masa Sidang I lalu, karena Dewan memprioritaskan pembahasan Perubahan APBN Tahun Anggaran 2007 dan RAPBN Tahun Anggaran 2008. Dewan berupaya agar pembahasan kedua rancangan undang-undang
mengenai
pertanggungjawaban
pelaksanaan
anggaran
negara tersebut dapat diselesaikan pada Masa Sidang II ini sesuai dengan siklus anggaran yang sudah disepakati.
Sidang Dewan yang terhormat, Memasuki bulan November 2007, masih banyak persoalan ekonomi yang kita hadapi antara lain masalah kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan data hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan sampai bulan Maret 2006 masih tinggi yakni berjumlah 39,30 juta jiwa. Walaupun data resmi Pemerintah menyebutkan angka kemiskinan hingga pertengahan tahun 2007 sedikit turun dibandingkan tahun 2006, namun diperkirakan sampai pada akhir tahun 2007 ini jumlah penduduk miskin meningkat di atas angka 37,17 juta. Seiring dengan peringatan Hari Anti Kemiskinan se-Dunia beberapa waktu lalu, Dewan mengingatkan Pemerintah agar terus membuat terobosan kebijakan baru guna mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah dengan berbagai kebijakannya diminta serius dalam Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
mencapai target Millennium Development Goals tahun 2015, utamanya: pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mengurangi tingkat kematian bayi, meningkatkan standar kesehatan, dan lain-lain. Kemiskinan adalah masalah negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
Sidang Dewan yang terhormat, Kenaikan harga minyak mentah dunia yang sempat mencapai tingkat di atas 90 Dolar AS per barel beberapa hari lalu sangat mengkhawatirkan, Iebih-Iebih kalau sampai menembus angka 100 Dollar AS. Apabila harga minyak tetap bertahan atau terus naik sampai akhir Desember 2007, maka akan menekan APBN-P 2007 dengan semakin meningkatnya anggaran subsidi BBM. Padahal harga patokan minyak mentah adalah sebesar 60,0 Dollar AS per barel. Indonesia saat ini sudah merupakan negara importer minyak mentah dan BBM, walaupun Indonesia mengekspor minyak mentah ke pasar dunia. Tetapi akibat konsumsi BBM dalam negeri yang terus naik, maka impor BBM juga akan meningkat. Hal ini jelas akan memberatkan
perekonomian
secara
keseluruhan.
Dewan
meminta
Pemerintah untuk mewaspadainya. Meningkatnya harga minyak mentah dapat mendorong inflasi akibat naiknya ongkos produksi (cost-push inflation). Untuk menghadapi gejolak harga minyak tersebut, Dewan mengingatkan Pemerintah untuk segera mengantisipasinya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan konservasi energi tidak terbarukan (non-renewable energy resources) yang bersifat komprehensif dan jangka panjang. Berbagai langkah strategis di antaranya, meningkatkan kapasitas produksi minyak nasional yang sampai saat ini masih di bawah 1 juta barrel, mengundang investor lokal dan asing untuk melakukan eksplorasi ladangladang minyak baru, dan melakukan efisiensi pemakaian BBM, serta menghimbau pemerintah agar membuat gerakan hemat energi secara nasional. Dalam dua bulan ke depan, Dewan juga mengharapkan agar Pemerintah
lebih
memfokuskan
kepada
upaya
untuk
mengejar
pencapaian target-target ekonomi makro dalam anggaran negara tahun 2007, khususnya target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 6,3%. Untuk mencapai pertumbuhan 6,0% saja sudah berat. Merupakan prestasi luar biasa apabila Pemerintah saat ini dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi di atas 6,0%. Tahun 2006 lalu ekonomi hanya tumbuh sebesar 5,48%. Peningkatan daya serap APBN merupakan salah satu upaya untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 6,3% Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
agar kita lebih fokus untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Menyikapi hal ini, Dewan prihatin terhadap minimnya daya serap anggaran negara saat ini. Dalam kesempatan ini Dewan mendesak Pemerintah bekerja lebih keras lagi agar penyerapan APBN Tahun Anggaran 2008 mendatang dapat direalisasikan. Selanjutnya, berkaitan dengan reformasi birokrasi, kalangan Dewan meminta kepada Pemerintah agar reformasi birokrasi yang sedang disempumakan dapat lebih terukur, terkait dengan alokasi anggaran belanja dari tahun ke tahun. Dengan demikian postur birokrasi dalam jangka menengah dan jangka panjang dapat diformulasikan secara tepat termasuk di dalamnya tahapan, sistem dan struktur penggajian bagi PNS, TNI, dan Polri. Dewan dapat memahami remunerasi penggajian yang berlaku saat ini jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan hidup Iayak, dan kondisi seperti ini diduga sebagai pendorong terjadinya korupsi. Selain itu struktur gaji kurang memenuhi prinsip "equity' karena gaji tidak dikaitkan dengan kompetensi dan prestasi. Untuk itu, Dewan menyambut positif upaya Pemerintah dalam melakukan perbaikan sistem renumerasi PNS, TNI dan Polri. Dewan menilai Pemerintah perlu menyiapkan dan menerapkan sistem remunerasi yang memenuhi prinsip-prinsip merit, equity, kompetitif dan menerapkan reward and punishment system guna meningkatkan profesionalisme dan memacu kinerja PNS. Dewan akan terus meningkatkan fungsi pengawasannya dalam rangka
tersusunnya
sistem
remunerasi
yang
dapat
mendorong
peningkatan profesionalisme dan kinerja PNS serta dorongan untuk tidak melakukan korupsi. Sidang Dewan yang terhormat, Sebagaimana kita ketahui bersama, akhir-akhir ini ranah politik mulai diramaikan oleh Pimpinan Parpol atau tokoh-tokoh nasional yang merasa dirinya pantas untuk menjadi calon presiden, ataupun mereka yang sibuk menjagokan kandidat presiden untuk partainya dalam Pemilu Presiden 2009 yang akan datang. Situasi ini menandakan bahwa suhu politik nasional kita mulai "memanas" menjelang pemilu 2009 yang akan datang. Aktivitas ini dapat berpengaruh kepada eskalasi politik yang memang terus bergerak naik-turun, amat fluktuatif, dan menghangatkan panggung demokrasi. Demokrasi memang penuh dengan persaingan, Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
kompetisi, dan kemampuan bermanuver untuk mencapai tujuan politik. Namun demikian demokrasi pun "mewajibkan" semua penganutnya untuk tunduk pada kesantunan demokrasi, untuk menjadikan politik sebagai domain kehidupan yang Iebih bermartabat agar demokrasi kita tumbuh dan berkualitas. Untuk itu Dewan mengharapkan, gerakan partai politik dan langkah tokoh-tokoh
lain
dalam
agenda
silaturahmi
politik
tersebut,
tidak
mengganggu agenda Pemerintah dalam menyelesaikan program dan tugasnya dalam sisa waktu 2 tahun ke depan, memakmurkan
masyarakat,
mengentaskan
khususnya
kemiskinan,
dalam
mengurangi
pengangguran, menangani dunia pendidikan, memperhatikan kesehatan masyarakat, dan menegakkan hak asasi manusia.
Sidang Dewan yang terhormat, Terkait dengan stabilitas politik, hukum dan keamanan, Dewan merasa prihatin dengan masih berlangsungnya perang antar suku yang terjadi antara Suku Dani dengan Suku Amungme di Distrik Tembagapura, Mimika, Provinsi Papua. Banyak orang mengalami luka-luka, bahkan ada beberapa orang yang akhirnya meninggal dunia sebagai korban dari perang suku tersebut. Dewan meminta Pemerintah untuk bergerak cepat dalam rangka mengatasi perang antar suku yang disinyalir terkait dengan permasalahan adat dan wilayah daerah asal. Dewan meminta kepada pihak kepolisian untuk menambah jumlah personilnya yang akan menjaga keamanan dari warga di dua daerah yang bertikai ini. Operasi intelijen juga perlu ditingkatkan dalam rangka mencari dan menangkap aktor intelektual yang menjadi provokator dan berada di belakang
kejadian
ini.
Selanjutnya dalam rangka tindakan preventif
pencegahan perang antar suku di kemudian hari, Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi masyarakat sadar hukum (kadarkum), agar sukusuku di Papua dapat Iebih mengetahui aturan-aturan hukum agar dapat lebih ditegakkan. Menyinggung tentang pelaksanaan Pilkada di Provinsi Maluku Utara, Dewan berharap agar insiden pembatalan rapat paripurna istimewa DPRD
Maluku
Utara
untuk
mendengarkan
penyampaian
visi
misi
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan Pilkada di Maluku Utara, tidak terulang lagi di kemudian hari. Pasca pelak sanaan ibadah Puasa di Bulan Ramadhan dan Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Idul Fitri, proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Maluku Utara telah berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPUD setempat. Dewan berharap seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada Maluku Utara menjaga proses pilkada sampai dengan perhitungan akhir berjalan dengan lancar. Semua pihak harus dapat mensukseskan Pilkada sebagai salah satu indikator tumbuh dan berkembangnya iklim demokratisasi di Provinsi Maluku Utara. Hari Sumpah Pemuda ke-79 telah diperingati baik di Jakarta maupun di berbagi kota besar lainnya di Indonesia. Kondisi dan situasi Indonesia dewasa ini meminta komitmen kita bersama dari semua generasi untuk sama-sama memaknai arti Sumpah Pemuda, "Satu Tanah Air Tanah Air Indonesia, Satu Bangsa Bangsa Indonesia dan Satu Bahasa Bahasa Indonesia", dalam menghadapi arus globalisasi yang sedang melanda kita semua. Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, hendaknya menjadi momentum bagi rakyat Indonesia khususnya bagi para Pemuda dan tokoh muda Indonesia untuk bangkit bersatu membangun Indonesia yang Iebih sejahtera.
Sidang Dewan yang terhormat, Beberapa hari belakangan ini, di tengah-tengah masyarakat di berbagai
daerah,
merebak
berbagai
aliran
sesat
yang
mengatasnamakan agama tertentu. Salah satu di antaranya adalah aliran AI-Qiyadah. AI-Islamiyah pimpinan Ahmad Musshadeq, yang mengklaim memiliki 41.000 pengikut di berbagai daerah. Kondisi ini tentunya sangat meresahkan, Iebih-Iebih pada saat ini masyarakat sedang membangun suasana keberagamaan yang baik dan kondusif. Untuk itu, Dewan mengharapkan agar pemerintah melalui departemen terkait bersama dengan elemen masyarakat dapat mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya. Dewan juga meminta pemerintah untuk Iebih pro-aktif untuk sedini mungkin mengambil tindakan sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku, agar masyarakat tidak terpancing ke arah emosional yang berlebihan dan mencegah adanya tindakan main hakim sendiri. Sementara itu, Bencana alam tak henti-hentinya menimpa bangsa Indonesia. Belum lagi bencana alam gempa bumi di Bengkulu dan kawasan Sumatera lainnya tertangani secara tuntas, kini kita dihadapkan pada ancaman bencana alam lainnya ketika Gunung Kelud di Jawa Timur menunjukkan aktifitas yang sangat mengkhawatirkan untuk meletus. Bahkan letusan yang akan terjadi diperkirakan jauh Iebih dahsyat dibandingkan Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
dengan letusan terakhir yang terjadi pada 10 Februari 1990. Pimpinan Dewan mengharapkan agar pemerintah segera melakukan upaya-upaya antisipasi mengingat anggaran pemerintah di bidang sosial, terutama bantuan sosial, sangat terasa manfaatnya dalam situasi seperti ini, meskipun dana untuk bencana dan bantuan sosial tersebut masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan. Untuk itu, pemerintah harus terus berupaya agar dana dimaksud dapat dialokasikan secara Iebih memadai. Selanjutnya, untuk menjaga konsistensi definisi bantuan sosial sebagai pengeluaran negara, Pimpinan dewan meminta Pemerintah dan semua lembaga terkait melakukan verifikasi anggaran yang masuk sebagai bantuan sosial agar benar-benar sesuai dengan definisi bantuan sosial itu sendiri. Di dalam RAPBN 2008, Pemerintah dan DPR telah menyepakati angka sementara anggaran bantuan sosial dalam RAPBN 2008 sebesar Rp 67,402 triliun. Bencana alam lainnya yang kiranya senantiasa perlu mendapat perhatian serius pemerintah adalah semburan lumpur panas di Sidoarjo yang hingga saat ini tidak terlihat tanda-tanda akan segera berakhir. Setelah 3
desa
masing-masing
Siring,
Jatirejo
dan
Kedungbendo
harus
ditenggelamkan untuk menampung luapan lumpur tersebut, kini dua desa lainnya yakni Renokenongo dan Risen juga harus ditenggelamkan. Walaupun sudah ada janji dari Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo
(BPLS)
untuk
berusaha
semaksimal
mungkin
mempertahankan kawasan terdampak lumpur sehingga luapan atau rembesan lumpur tak akan merendam kawasan-kawasan di sekitarnya, tetapi usaha tersebut tetap membuat resah masyarakat. Terlebih saat beberapa masyarakat menyatakan sikap keberatan atas pembuangan lumpur melalui Kali Porong. Sudah sepantasnya jika para ahli geologi, geodesi, dan geoteknik secara tuntas mencari jalan terbaik untuk mengatasinya. Saat ini para pelaku bisnis di Jawa Timur sudah sangat resah akibat ketidakjelasan kapan lumpur panas yang muncul sejak 29 Mei 2006 itu berhenti menyembur. Dewan perlu mengingatkan kembali bahwa kerugian akibat lumpur itu sudah mencapai puluhan triliun rupiah. Karena itu, Pemerintah juga perlu melakukan tindakan persuasif dengan melihat kondisi psikologis para korban. Pemerintah harus bersikap tegas untuk menyelamatkan penduduk-yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Kita juga menunggu hasil Tim Pengawas Penyelesaian Lumpur Sidoarjo (P2LS) yang dibentuk DPR dalam masa sidang yang lalu, Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
dan diberi batas tugas dalam waktu 3 bulan. Tim Pengawas telah melakukan kunjungan lapangan serta telah meminta kepada pihak Lapindo untuk segera menyelesaikan pencairan dana pembayaran jual-beli tanah dan bangunan yang baru mencapai 20%. Tim Pengawas juga telah mendorong kepada Lapindo untuk menyiapkan dana pencairan 80% yang rencananya akan dibayarkan mulai Mei 2008.
Sidang Dewan yang terhormat, Putusan Mahkamah Agung yang menolak mempailitkan PT Dirgantara Indonesia cukup melegakan. Dengan putusan tersebut berarti, PT DI tetap dapat beroperasi melaksanakan semua kontrak-kontraknya, melanjutkan misinya untuk mengembangkan industri pesawat terbang di tanah air, suatu karya yang kita banggakan. Tercatat saat ini, PT DI memiliki kontrak ratusan juta Dollar Amerika dengan beberapa perusahaan luar negeri antara lain Boeing dan Airbus, dan sedang berusaha memenuhi pesanan Helikopter Superpuma dari Perancis dan Spanyol. Dari dalam negeri, PT DI juga mendapat pesanan CN-235MPA dari TNI-AU. Jelas, perusahaan ini memiliki prospek masa depan, oleh karena itu, perlu dipertahankan. Adapun krisis manajemen yang muncul sejak reformasi yang berakibat kepada PHK beribu-ribu karyawan, perlu ditangani dengan sebaik-baiknya khususnya yang berkaitan dengan tuntutan pesangon dan jaminan hari tua. Manajemen dari PT DI harus dibenahi dan diurus secara transparan, efisien
dan
profesional.
Oleh
karena
itu,
Dewan
mengharapkan
pemerintah untuk berkomitmen membantu menyelesaikan masalah ini dalam rangka menyelamatkan industri yang sangat strategis ini.
Sidang Dewan yang terhormat, Bagi masyarakat Indonesia, Idul Fitri merupakan hari raya dengan berbagai keistimewaannya. Tidak hanya untuk mereka yang muslim, masyarakat non-muslim pun turut merasakan dinamika perayaan hari bahagia ini. Sehubungan dengan hal ini, Pimpinan Dewan sangat menghargai berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait untuk mensukseskan peringatan Idul Fitri ini demi kepentingan rakyat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Hal ini antara lain dapat terlihat dari pengaturan mudik lebaran bagi kebanyakan rakyat Indonesia yang tahun ini tampak ditangani dengan lebih baik. Koordinasi dan
persiapan
infrastruktur
telah
diupayakan
sebaik-baiknya
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
oleh
www.parlemen.net
pemerintah pusat, daerah dan instansi terkait. Namun demikian, masih perlu pemantapan dari tahun ke tahun. Terjadinya kecelakaan memilukan yang diakibatkan oleh sarana transportasi darat, laut perlu diminimalisir untuk masa mendatang. Sementara itu, kurangnya pengawasan internal dalam manajemen transportasi di Indonesia merupakan sumber terjadinya berbagai kecelakaan tersebut. Kasus kecelakaan Garuda beberapa bulan lalu di Yogyakarta yang menewaskan banyak penumpang termasuk penumpang asing karena human error/kesalahan pilot, merupakan pelajaran yang sangat berharga. Oleh karena itu, Pimpinan Dewan mendesak Pemerintah agar di masa mendatang lebih memperketat audit dan pengawasan terhadap perusahaan penyelenggara
transportasi
umum,
dan
mewajibkan.
penyelenggara
pelayanan transportasi untuk melakukan supervisi terhadap kesiapan pilot, masinis, supir bahkan sampai ke awak pesawat dan awak jenis kendaraan lainnya yang akan bertugas, sehingga pemenuhan persyaratan keamanan dan keselamatan penumpang lebih terjamin. Terkait dengan sejumlah kasus sabotase yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab berupa pencurian bantalan rel dan kabel sinyal, pencopotan baut rel dan penambat rel, serta penggergajian rel yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini yang menyebabkan rawannya jalur transportasi kereta api, Dewan mengharapkan agar aparat kepolisian dan aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas kasus tersebut dan memberikan tuntutan hukuman yang berat bagi pelakunya. Dalam kaitannya dengan Idul Fitri dimana pemerintah menetapkan tambahan libur dengan cuti bersama selama 6 hari kerja, Pimpinan Dewan mengimbau pemerintah untuk
mengevaluasi
kebijakan
mengenai cuti
bersama. Kebijakan cuti bersama pada awalnya dimaksudkan sebagai sebuah proses yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap pariwisata dan perekonomian melaluiAistribusi belanja konsumsi di daerah atau desa, sebagai tujuan karyawan berlibur atau mudik. Namun Dewan melihat
bahwa
di
tengah-tengah
upaya
kita
untuk
meningkatkan
produktivitas nasional, kebijakan libur bersama ini sudah sepatutnya untuk ditinjau kembali. Sangat dikhawatirkan bahwa kebijakan pemerintah ini menjadi kontra-produktif apabila tidak dibarengi dengan peningkatan etos kerja pegawai. Diupayakan agar kebijakan tersebut tidak mengganggu pergerakan roda ekonomi. Ekspor dan impor yang mau tidak mau harus melalui mekanisme pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
menjadi tersendat karena libur yang cukup panjang.
Sidang Dewan yang terhormat, Di bidang pendidikan, DPR dan Pemerintah berupaya dengan sungguhsungguh meningkatkan prosentase anggaran pendidikan setiap tahunnya dalam rangka memenuhi amanat UUD 1945. Sekarang ini pencapaian sesuai dengan amanat UUD 1945 tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Dalam anggaran pendidikan ini, Panitia Anggaran dan Pemerintah sepakat atas formula perhitungan anggaran pendidikan, yaitu nilai perbandingan dalam bentuk prosentase antara alokasi anggaran fungsi pendidikan di dalam belanja negara ditambah DAU dan DAK pendidikan, tidak termasuk gaji pendidik dan pendidikan kedinasan, terhadap keseluruhan belanja negara, tidak termasuk keseluruhan gaji. Dengan anggaran pendidikan yang ada sekarang dalam APBN 2008 sebesar Rp 49,068 triliun atau 12% dari seluruh APBN, pencapaian angka 20% anggaran pendidikan dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun ke depan sulit untuk diwujudkan. Dewan perlu menegaskan bahwa kesepakatan 12 persen ini bukan merupakan hasil tawarmenawar politik legislatif dan eksekutif. Anggaran tersebut merupakan upaya maksimal yang bisa dilakukan oleh DPR. Karena itu Pimpinan Dewan mengharapkan kearifan semua pihak dalam menyikapi hal ini. Mari kita manfaatkan anggaran ini untuk bersama-sama melakukan hal yang terbaik bagi pendidikan di Indonesia.
Sidang Dewan yang terhormat, Dalam bidang luar negeri pun, para anggota Dewan secara aktif mengikuti perkembangannya. Terhadap gejolak politik yang terjadi di negara Myanmar, DPR RI telah memperlihatkan sikap keprihatinannya dengan memprakarsai lahirnya sebuah resolusi dalam Sidang IPU di Jenewa pada bulan Oktober 2007 lalu yang antara lain berisi (1) mendesak pemerintah Myanmar untuk menahan diri dan tidak bertindak anarkis terhadap rakyatnya sendiri yang ingin memperoleh hak kebebasan berpendapat; (2). meminta pemerintah Myanmar segera membebaskan anggotaanggota DPR terpilih yang masih ditahan serta semua tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi; (3) Mendesak pemerintah Myanmar untuk bekerja sama secara penuh dengan utusan PBB untuk Pemulihan Keamanan Ibrahim Gambari serta segera mendesak junta militer di Myanmar agar segera memulai proses reformasi dan demokratisasi di negaranya. Pertemuan pimpinan Oposisi Liga Nasionai Untuk Demokrasi Ang San SUU Kyi dengan Menteri Tenaga Kerja Aung Kyi yang merupakan wakil dari junta militer diikuti dengan saksama oleh masyarakat dunia, Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
namun ternyata pertemuan ini tidak mencapai terobosan apa pun dalam rangka rekonsiliasi. Kita menilai pertemuan ini sekadar upaya junta militer dalam meredam kecaman internasional atas situasi Myanmar akhir-akhir ini. Sementara
itu,
Pimpinan
Dewan
sangat
menghargai
Kunjungan
Kehormatan Presiden Palestina Mahmoud Abbas ke DPR beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan dengan kalangan DPR kembali kita menegaskan bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia senantiasa mendukung perjuangan rakyat Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka, berdaulat serta hidup berdampingan secara damai dengan negara tetangga. Pimpinan DPR mengharapkan agar kunjungan Presiden Mahmoud Abbas ke Indonesia mampu menghasilkan dukungan nyata dari Indonesia bagi persatuan bangsa Palestina. Sebab kunci bagi Palestina untuk meraih kemerdekaan adalah persatuan di antara 2 kelompok utama yang bertikai serta dukungan nyata dari negara-negara Islam. Dewan perlu telah memberikan dukungan bagi Palestina dalam konperensi internasional mengenai konflik Timur Tengah yang akan digelar di AS bulan November 2007 mendatang. Dewan mengharapkan Indonesia dapat berpartisipasi aktif karena pertemuan itu merupakan langkah yang sangat strategis untuk mengakhiri pertikaian di Timur Tengah karena merupakan salah satu upaya damai untuk mencari penyelesaian yang langgeng atas status Kota Jerusalem, masalah pengungsi Palestina, serta perbatasan dua negara.
Sidang Dewan yang terhormat, Tragedi peledakan bom bunuh diri dengan sasaran mantan Perdana Menteri Benazir Butto yang telah menewaskan 139 orang dan melukai ratusan orang, dikutuk oleh masyarakat dunia. Para pemimpin dunia mengecam tragedi ini dan mendorong tindakan terpadu melawan teroris. Di Pakistan sendiri, sedang muncul persoalan tarik menarik kepentingan kekuasaan menjelang Pemilu sementara Pakistan termasuk salah satu negara di dunia yang rawan menjadi negara kiprahnya kaum teroris dukungan Taliban dan Al-Qaidah. Tragedi ini jelas akan berpengaruh dalam upaya negara tersebut mendorong proses transisi menuju demokrasi: Dalam kaitan dengan hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Malaysia, Dewan sangat terganggu dengan arogansi sikap rakyat Malaysia terhadap warga negara Indonesia, khususnya para TKI/TKW, yang berada di sana. Generalisasi yang mereka lakukan dengan mempersepsikan Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
bahwa orang Indonesia yang berada di negeri itu sebagai tenaga kerja illegal, sangat kita sesalkan. Dalam hubungan ini, Dewan meminta pemerintah mengambil
sikap
tegas
dalam
hubungannya
dengan
Malaysia
serta
meluruskan persepsi dan pemahaman konsep "satu rumpun melayu" dalam rangka memelihara hubungan dan kerjasama yang lebih bermartabat, saling pengertian dan sating menguntungkan. Dewan juga meminta kepada Pemerintah untuk mengantisipasi kebijakan Pemerintah Malaysia yang akan mengubah status kepemilikan Surat Akuan Pengenalan (SAP) menjadi my permanent residence. Akibat dari perubahan kebijakan ini, maka dikhawatirkan WNI kita yang berjumlah sekitar 70 ribu terancam akan dideportasi. Kita semua mengharapkan hal itu jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, diperlukan tindakan cepat pemerintah untuk mengatasinya.
Sidang Dewan yang terhormat, Sebelum kami menutup Sidang Dewan hari ini, kiranya kami perlu menanggapi atas isu-isu yang berkembang belakangan ini, terutama berkaitan dengan isu percaloan dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) pertahanan negara. Pimpinan Dewan menyatakan sangat prihatin apabila percaloan ini benar-benar ada, sebagaimana isu yang dilontarkan. Namun, Pimpinan Dewan juga sangat menyesalkan apabila isu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya tersebut, berkembang di masyarakat dan merusak citra Dewan sebagai lembaga negara. Ke depan, kiranya semua pihak dapat mengambil hikmah dari apa yang telah kita hadapi bersama, se hingga kita semua dapat membangun hubungan antar-lembaga yang lebih baik, yang lebih bersinergis, tanpa perlu membuat kecurigaan di masyarakat. Demikianlah hal-hal yang perlu kami sampaikan dan menjadi pokok-pokok kegiatan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2007-2008 yang menjadi perhatian Dewan dalam rangka pelaksanaan tiga fungsi Dewan. Selanjutnya, dengan mengucapkan syukur Alhamdullilahi Robil'alamin, maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan ditutup. Pimpinan Dewan mengucapkan selamat bertugas. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan Taufiq dan HidayahNya kepada kita semua. Amin ya Robbal'Alamin.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Atas segala perhatian saudara-saudara, kami mengucapkan terima kasih. Sekian.
Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.
DISCLAIMER: Informasi dalam dokumen ini merupakan hasil catatan pemantauan tim pemantau www.parlemen.net terhadap pembahasan suatu rancangan undang-undang yang dilakukan dalam rapat terbuka, dengan tujuan mendorong kebebasan memperoleh informasi dan partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang. PSHK maupun tim pemantau www.parlemen.net tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan dokumen ini di luar tujuan tersebut. Segala informasi yang terkandung dalam dokumen ini memerlukan konfirmasi ulang dan penelitian lebih lanjut. Dokumen ini bukanlah notulensi resmi dari Pemerintah ataupun DPR-RI.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
