www.parlemen.net
PIDATO KETUA DPR RI PADA RAPAT PARIPURNA PENUTUPAN MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2008-2009 JUM'AT, 19 DESEMBER 2008
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2008
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PIDATO KETUA DPR RI PADA RAPAT PARIPURNA PENUTUPAN MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2008-2009 JUM'AT, 19 DESEMBER 2008
Assalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati para Wakil Ketua, Yang kami hormati para Anggota Dewan,
Sidang Dewan yang terhormat, Hari ini, Dewan akan segera menutup Masa Persidangan II Tahun Sidang 20082009 yang telah dimulai sejak 24 November 2008 yang lalu. Masa Sidang II telah berjalan selama 19 hari kerja atau 26 hari kalender. Besok pagi Dewan akan segera memasuki Masa Reses sampai dengan tanggal 18 Januari 2009 yang akan datang. Pada Penutupan Masa Sidang II ini, sesuai Peraturan Tata Tertib DPR, kami akan menyampaikan pidato penutupan masa sidang yang akan menguraikan hasil kegiatan Dewan dalam melaksanakan fungsi-fungsi Dewan serta tanggapan Dewan terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia akhir-akhir ini dan berbagai peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama.
Sidang Dewan yang terhormat, Di bidang legislasi, selama Masa Sidang II ini DPR bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 14 RUU untuk menjadi Undang Undang. RUU-RUU tersebut adalah RUU tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; RUU tentang
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
Pertambangan Mineral dan Batubara; RUU tentang Penerbangan; RUU tentang Badan Hukum Pendidikan; RUU tentang Kepariwisataan; RUU tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi); RUU tentang Kesejahteraan Sosial; RUU tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang; RUU tentang Penetapan PERPU No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang; RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2006, dan tiga RUU lainnya adalah RUU pembentukan kabupaten/kota. Dengan selesainya 14 RUU tersebut, maka DPR periode sekarang sampai dengan hari ini telah menghasilkan 155 UU dari 284 yang telah ditetapkan Prolegnas. Untuk tahun 2009, Prolegnas telah menetapkan 35 RUU menjadi prioritas, di antaranya RUU tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; RUU tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam; RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; RUU tentang Administrasi Pemerintahan; RUU tentang Cyber Crime; RUU tentang Pengadilan Perdagangan; RUU tentang Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging); dan RUU tentang Pengelolaan Zakat. Upaya penguatan kinerja Dewan khususnya dalam pelaksanaan legislasi terusmenerus dilakukan, walaupun kita tahu, sorotan negatif terhadap kinerja Dewan tidak pernah berhenti. Reformasi memang telah mengubah hampir semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, TNI, Polri, birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah harus mereformasi diri. Dengan adanya reformasi, kewenangan Dewan menjadi kuat (powerfull), namun demikian kritik tajam bertubi-tubi diarahkan kepada lembaga kita ini. Sorotan ini menjadi hal yang positif artinya bahwa langkah-langkah Dewan senantiasa diawasi masyarakat. Dalam aspek pelaksanaan fungsi legislatif, tidak hanya masyarakat yang tidak puas, kalangan internal Dewan pun tidak puas karena tidak optimalnya fungsi ini. Itulah sebabnya berbagai upaya dilakukan, antara lain pengalokasian waktu bagi fungsi legislasi lebih banyak dibandingkan dengan alokasi waktu untuk pembahasan APBN dan pengawasan, dilakukan peningkatan anggaran untuk pembentukan Undang-Undang, mulai dari perencanaan sampai dengan pembahasannya dengan Pemerintah, diperkuatnya perangkat pendukung, dan lain sebagainya. Melihat kinerja di bidang legislasi yang masih belum optimal, perlu dipikirkan upaya konkret untuk memperkuat pelaksanaannya. Revisi terhadap Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang sekarang sedang berlangsung dapat dijadikan momentum untuk memperkuat struktur kelembagaan DPR yang lebih berorientasi pada penguatan pelaksanaan fungsi legislatif. Untuk itu, PANSUS yang sedang membahas RUU SUSDUK diharapkan dapat mendengar dan mengakomodasi berbagai masukan masyarakat. Ke depan, di dalam pembahasan suatu RUU, Anggota Dewan diharapkan bicara kepada hal-hal pokok dan substansial. Adapun redaksional, format dan masalah-masalah teknis lainnya diserahkan kepada perangkat pendukung (tenaga ahli, peneliti, legal drafter, dan lain-lain). Arahan dan masing-masing fraksi terhadap hal ini tentunya merupakan hal yang sangat diperlukan. Mari kita sempurnakan sistem dan proses dalam pembahasan RUU yang benar-benar efisien, tanpa meninggalkan esensi dan kualitas UU yang akan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
dihasilkan, melalui perubahan Peraturan Tata Tertib. Menyikapi masalah banyaknya RUU yang perlu diselesaikan sementara beberapa bukan ke depan Pemilu Legislatif sudah akan berlangsung, kita perlu teguhkan komitmen kita untuk tidak meninggalkan tugas pokok sebagai Anggota Dewan, sesuai amanah yang dipercayakan rakyat kepada kita, betapapun banyak kendala yang kita hadapi, utamanya kendala waktu. Berkaitan dengan berbagai RUU yang telah disahkan menjadi Undang-Undang, agar dapat efektif dilaksanakan, Dewan meminta Pemerintah untuk segera mempercepat pembentukan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri. Dewan mencermati masih banyak UU yang belum sepenuhnya memiliki peraturan pelaksananya, bahkan ada yang sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Sebagai contoh, UU tentang Pemerintahan Aceh yang telah diundangkan dengan UU No. 11 tahun 2006. Berkaitan dengan Hari Anti-Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember lalu, Dewan berharap pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi prioritas Prolegnas, dapat selesai tepat pada waktunya dan perlu dipacu penyelesaiannya, seiring dengan komitmen kita memberantas korupsi. Kita jelas sangat mendukung Hari Anti Korupsi 2009 yang berawal dari ditandatanganinya Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption, UNCAC) di Merida, Mexico 9 Desember 2003, dimana Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No. 7 tahun 2006. Untuk itu, Dewan memandang bahwa bukan peringatannya itu yang penting, tetapi justru langkah-langkah pemberantasannya yang harus dijadikan prioritas. Inilah salah satu pekerjaan Dewan yang ditunggu masyarakat Iuas.
Sidang Dewan yang terhormat, Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan, komisi-komisi Dewan secara intens telah melakukan rapat-rapat kerja dengan para menteri maupun rapat dengar pendapat dengan jajaran pejabat eselon I untuk membahas masalah-masalah yang berkembang. Hampir semua komisi telah memanfaatkan fungsi pengawasan ini dengan sebaik-baiknya antara lain: Komisi III telah mengundang Kapolri dan 33 Kapolda baru-baru ini berkaitan dengan kinerja Polri dan isu backing perjudian. Rapat kerja dengan Menneg BUMN juga telah dilakukan untuk membahas kesiapan BUMN dalam menghadapi krisis finansial global dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Kelangkaan pupuk bersubsidi, program dan kinerja Jamsostek, guru, haji dengan segala permasalahannya, masalah pendidikan termasuk pengangkatan guru bantu dan honorer tidak lepas dari perhatian Dewan, dan masalah-masalah lain terutama pembahasan Komisi XI berkaitan dengan masalah penanganan knsis oleh pemerintah melalui tiga perpu yang telah disampaikan. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, fokus kegiatan Panitia Anggaran adalah melakukan pembahasan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2006 dan tahun 2007, serta monitoring terhadap program pelaksanaan APBN 2009.
Sidang Dewan yang terhormat,
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
Sampai pada akhir tahun 2008 ini, kita mencatat beberapa kemajuan yang menggembirakan dalam bidang hukum, baik dalam produk perundang-undangan maupun kemajuan yang ditunjukkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Upaya untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan langkah-langkah untuk pembangunan demokrasi itu sendiri telah dilakukan melalui produk UU bidang politik yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, dan tidak kalah penting UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Dukungan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, peranan partai-partai politik dalam pembangunan bangsa serta terbentuknya lembaga legislatif yang kredibel, sesuai harapan masyarakat. Inilah hal-hal yang akan diwujudkan melalui agenda politik tahun 2009. Undang-Undang Pemilu yang mengatur secara jelas tentang penyelenggaraan pemilu diharapkan mampu melahirkan suatu pemilihan umum yang adil, demokratis, yang akan membawa perubahan penting bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, ada korelasi positif antara penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dengan perwujudan kesejahteraan masyarakat.
Sidang Dewan yang terhormat, Pemilu 2009 sudah semakin dekat, namun demikian kalangan Dewan menilai masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dengan segera dibenahi dan dilaksanakan dengan tepat, efektif dan efisien oleh lembaga penyelenggara pemilu. Untuk itu, KPU telah diundang dalam rapat kerja dengan Komisi II dan dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR. Selanjutnya akan dilakukan rapat konsultasi yang diperluas dengan lembaga-lembaga terkait. Kalangan Dewan merasa, banyak permasalahan yang mengemuka, yang harus dituntaskan antara lain, sosialisasi tahapan dan informasi Pemilu, belum dilaksanakan dengan baik. Masalah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU termasuk pengawasan pentahapan tersebut oleh Bawaslu; Pengadaan dan pendistribusian, perlengkapan pemungutan suara termasuk pengawasannya; kerjasama KPU. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan pemerintah daerah maupun bantuan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Provinsi, koordinasi dan persiapan dalam proses penanganan perselisihan hasil pemilu; koordinasi dan persiapan dalam proses pidana pemilu; Anggaran pembiayaan pentahapan pemilu termasuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Persoalan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian yaitu masalah transparansi dana kampanye oleh parpol peserta pemilu. Dewan menyadari tugas KPU dan Panwaslu sangat berat dalam hal melakukan audit dana kampanye, untuk itu KPU perlu berkoordinasi dengan kantor akuntan publik. KPU perlu memperhatikan dengan cermat berbagai ketentuan mengenai transparansi kampanye, seperti kewajiban pembukuan khusus dana kampanye yang harus dilaporkan ke KPU, yang sudah diatur dengan jelas dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD; pengaturan kewajiban pelaporan awal dana kampanye paling lambat tujuh hari sebelum hari pertama pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum, dan berbagai peraturan Iainnya. Ini semua memerlukan kecermatan KPU dalam memahami dan melaksanakan dengan tegas berbagai UU Pemilu yang dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan KPU.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
Untuk sosialisasi Pemilu, Dewan menilai KPU perlu bergerak cepat dan efektif untuk menyebarluaskan informasi seputar Pemilu. Perlu juga diperhatikan beberapa hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang berkesimpulan bahwa masih banyak anggota masyarakat yang belum memperoleh informasi yang cukup mengenai Pemilu 2009. KPU harus mendesak pemerintah dan setiap instansi untuk ikut berperan dalam mensosialisasikan Pemilu yang tinggal beberapa bulan lagi. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dan tingkat pusat sampai daerah berikut Bawaslu diminta benarbenar bekerja dengan baik, professional, cermat dan efisien.
Sidang Dewan yang terhormat, Dalam pada itu, dinamika politik lokal juga memerlukan perhatian kita semua, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada putaran kedua di Provinsi Jawa Timur pasca hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. MK telah memutuskan KPU Jatim untuk menghitung ulang surat suara di Kabupaten Pamekasan dan melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sampang dan Bangkalan paling lambat 60 hari sejak amar putusan dibacakan 2 Desember 2008. Apabila pemungutan ulang di dua kabupaten tersebut dilakukan pada menjelang pada bulan Januari 2009 sebagaimana putusan MK, maka ada pendapat bahwa hal ini berpotensi melanggar UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang melarang penyelenggaraan pilkada pada tahun 2009. Hal ini akan memberi peluang bagi pihak-pihak yang bersengketa yang tidak terpuaskan dengan hasil pemungutan suara ulang tersebut, untuk mempermasalahkannya. Selain itu, memang tidak ada payung hukum yang mengatur mengenai ketersediaan anggaran bagi pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2009. Oleh karena itu, Dewan meminta kepada semua pihak untuk dapat memahami, menerima dan menjalankan putusan MK dengan sebaikbaiknya. Untuk itu, KPU Jatim harus segera bekerja cepat, efektif dan efisien dalam merencanakan dan melaksanakan Pilkada ulangan di dua kabupaten tersebut, sehingga pelaksanaannya tidak mengganggu jadwal agenda politik nasional khususnya pelaksanaan Pemilu 2009. Aparat keamanan diminta untuk selalu meningkatkan kewaspadaannya dalam mengantisipasi gangguan keamanan yang mungkin saja timbul dari pelaksanaan Pilkada ini. Kepada dua pasangan calon, Dewan meminta untuk menunjukkan sikap yang elegan dalam berdemokrasi dan dapat menenangkan pendukungnya sehingga tidak menimbulkan kerusuhan dan konflik di tingkat akar rumput.
Sidang Dewan yang terhormat, Dalam masalah ekonomi, kita menaruh perhatian berkaitan dengan kelangkaan dan distribusi pupuk bersubsidi. Hal ini telah diangkat oleh Anggota Dewan sebagai tindak lanjut kunjungan kerja. Melalui rapat kerja komisi Dewan dan forum konsultasi dengan Pimpinan Fraksi, telah disimpulkan bahwa terjadinya kelangkaan pupuk yang terjadi pada saat ini perlu segera dilakukan Iangkah darurat dan cepat oleh pemerintah, mengingat pupuk merupakan komoditi yang sangat penting dalam proses produksi untuk dapat menghasilkan padi yang berkualitas serta pencapaian swasembada pangan. Dewan sangat prihatin, hampir setiap masa tanam tiba para petani justru kerap mengeluhkan kelangkaan pupuk. Kalaupun tersedia, harganya Iangsung meroket. Padahal dari sisi ketersediaan, sebenarnya tidak ada persoalan, mengingat pemerintah telah menghitungnya berdasarkan kebutuhan petani Dewan mensinyalir pupuk menjadi barang
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
dagangan bagi para pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan besar. Kondisi ini jelas amat menyedihkan, mengingat Indonesia merupakan negara agraris. Dan 220 juta jiwa penduduk, 40 persen di antaranya bekerja sebagai petani. Dalam forum konsultasi dengan menteri-menteri terkait, pimpinan fraksi, Komisi IV dan VI disimpulkan bahwa pemerintah diminta melakukan operasi pasar dan IangkahIangkah yang ekstra cepat melalui berbagai terobosan. Departemen Pertanian diminta mengambil posisi terdepan dalam mengatasi permasalahan ini. Komisi IV akan mengkaji secara mendalam bersama pemerintah dalam mencari mekanisme baru yang dapat memperpendek mata rantai pendistribusian pupuk agar dapat langsung sampai kepada petani serta memperkuat pengawasan terhadap para distributor pupuk, dengan memperkuat peran Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3). Rapat Bamus DPR juga memutuskan Dewan segera membentuk Tim Pengawas beranggotakan Anggota Komisi IV dan VI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korindagbang yang bertugas memantau dan mengawasi pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di daerah. Menghadapi situasi ini, Pemerintah berencana membangun enam pabrik pupuk senilai Rp.49 triliun di berbagai daerah dimulai tahun 2009. Dengan revitalisasi pabrik pupuk diharapkan kapasitas produksi dapat mencapai Iebih dari 10 juta ton pertahun yang sekarang baru mencapai produksi sekitar 7,8 juta ton. Dewan juga sangat prihatin dengan Iangkanya ketersediaan gas elpiji di pasaran akhir-akhir ini, baik gas elpiji volume 3 kg maupun 12 kg. Gas elpiji 3 kg telah menjadi kebutuhan utama rakyat setelah dilakukannya konversi minyak tanah ke gas, justru sekarang ini menjadi barang Iangka. Kelangkaan ini akibat dari ketidaksiapan infrastruktur, terutama keberadaan kilang gas. Dewan meminta pemerintah untuk serius menangani kebijakan konversi ini, dengan menjamin ketersediaan gas elpiji 3 kg dan 12 kg di masyarakat, dan menertibkan manajemen pendistribusian serta mengawasinya. Perlu dipercepat dan diperbanyak pembangunan kilang gas. Rakyat harus dipermudah memperoleh elpiji dengan harga yang terjangkau. Dalam pada itu, kita perlu memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang telah menurunkan harga premium sebanyak dua kali dalam dua pekan terakhir dan penurunan harga solar yang disesuaikan dengan penurunan harga minyak mentah dunia. Sekarang, harga premium menjadi Rp. 5.000,-/liter dan harga solar Rp.4.800,-/liter. Pemerintah telah melakukan langkah konsisten, kalau waktu yang lalu menaikkan harga BBM karena naiknya harga minyak mentah dunia, sekarang menurunkan harga BBM karena turunnya harga minyak mentah dunia. Rakyat menyambut baik penurunan ini, lebihlebih tidak ada rentang waktu antara keputusan dan pelaksanaan. Penurunan harga BBM ini diharapkan juga dapat diikuti oleh penurunan harga kebutuhan pokok, termasuk penurunan tarif transportasi umum bagi masyarakat, yang pada gilirannya akan dapat memberikan sinyal positif terhadap peningkatan sektor rill. Namun di sisi lain, kita tetap waspada, mengingat krisis keuangan dunia diperkirakan masih terus berlanjut dan bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diprediksi dalam kondisi kritis. Bahkan untuk tahun 2009 diperkirakan, pertumbuhan ekonomi tidak dapat mencapai angka 5%, anggaran negara juga diperkirakan defisit sampai 3% karena pendapatan pajak belum tentu mencapai target. Sementara itu, tahun 2009 adalah tahun politik yang diperkirakan akan menambah tekanan yang berat bagi pembangunan ekonomi. Tidak ada jaminan bahwa stabilitas politik tahun 2009 akan berjalan mulus dan aman-aman saja, walaupun itu merupakan harapan dan doa kita
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
bersama. Mudah-mudahan pelaksanaan agenda politik tidak menimbulkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Sidang Dewan yang terhormat, Dalam pada itu, otoritas moneter yang ada di tangan Bank Indonesia dapat secara bijak menurunkan BI rate, yang diharapkan dapat memberikan sinyal bagi investor untuk dapat berinvestasi dalam jangka panjang di Indonesia. Dengan kebijakan penurunan BI rate dengan angka yang reasonable, diharapkan suku bunga akan turun sehingga sektor riil dapat bergerak kembali. Namun, perlu dipahami bahwa BI rate ini bukan satu-satunya instrumen yang dapat mengendalikan nilai tukar rupiah. Paling tidak, Dewan mengharapkan otoritas moneter terus memantau pergerakan nilai tukar rupiah yang sekarang ini berada di luar kelaziman. Dampak krisis keuangan global yang terkena langsung antara lain berkaitan dengan bunga redit kepemilikan rumah. Dalam beberapa bulan ini bunga KPR merangkak naik, bahkan menyentuh rata-rata 17-18%. Dewan mengkhawatirkan kondisi ini. Jelas akan sangat menyulitkan bagi para debitor untuk mengembalikan KPR. Bahkan bisa saja terjadi resiko gagal bayar. Apabila hal ini terjadi dalam volume besar dan berskala nasional, jelas akan mengganggu pertumbuhan ekonomi, dan dapat memporakporandakan bangunan ekonomi nasional. Ini masalah yang tidak dapat dipandang enteng. Masalah krisis keuangan global yang bermula dari sub-prime mortgage di AS, hendaknya jadi pelajaran berharga, akibat tumpukan kredit macet di sektor perumahan. Jadi, KPR macet harus diwaspadai, bunga KPR tidak bisa dibiarkan membumbung tinggi. Dewan juga sangat khawatir akibat dampak krisis keuangan global, konsekuensi logis akan ada sejumlah tenaga kerja yang sudah di-PHK. Hingga November 2008 angka PHK mencapai 26 ribu pekerja di seluruh Indonesia, terbanyak di Jakarta sejumlah ± 14 ribu orang, dan masih puluhan ribu Iagi yang akan dirumahkan. Dewan sangat mendukung apapun Iangkah pemerintah, termasuk pembentukan Crisis Center. Harapan Dewan tentunya lembaga ini harus benar-benar berfungsi untuk mengantisipasi berbagai Iangkah dalam menghadapi terjadinya PHK. PHK hendaknya menjadi alternatif terakhir. Harus dicari terlebih dahulu alternatif-alternatif terbaik dalam mengatasi krisis. Dewan juga meminta agar sektor riil benar-benar digalakkan, industri diberdayakan, serta pangsa pasar domestik diprioritaskan. Oleh karena itu, perlu insentif terutama di sisi regulasi. Pemetaan dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian nasional merupakan syarat penting untuk dapat merumuskan kebijakan yang dapat diimplementasikan. Masyarakat lapis bawah harus menjadi fokus penanganan utama dalam tahun 2009 melalui programprogram kredit usaha rakyat, proyek padat karya dan beberapa langkah lain termasuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dewan perlu memantau terusmenerus langkah-langkah ini. Terkait dengan SKB 4 Menteri, Dewan memandang hal tersebut tidak diperlukan, karena telah diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Dewan meminta Pemerintah mencabut SKB 4 Menteri tersebut Sedangkan permasalahan mengenai upah buruh/pekerja diserahkan kepada Dewan Pengawas Upah, sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Kita tidak ingin adanya SKB 4 Menteri ini menimbulkan gejolak di masyarakat karena maraknya demo-demo para pekerja di berbagai daerah.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
Sidang Dewan yang terhomat, Di tahun 2008 ini, bangsa kita terus diuji dengan berbagai bentuk bencana alam, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga puting beliung datang silih berganti dan terjadi secara merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dibanding tahun 2007, bencana alam yang terjadi tahun ini justru meningkat, meskipun korban jiwa menurun. Oleh sebab itu, untuk kesekian kalinya Dewan meminta Pemerintah menyiapkan langkah-langkah antisipatif menghadapi setiap kemungkinan bencana yang akan terjadi, dan solusi yang cepat dan strategis untuk menghadapinya. Langkah yang cepat dan strategis itu sejatinya harus telah kita pikirkan secara matang bahkan jauh-jauh hari sebelum terjadinya bencana sampai pada saat bencana itu telah terjadi. UU tentang Penanggulangan Bencana telah terbentuk, oleh karena itu pemerintah daerah harus segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk dapat melakukan antisipasi terjadinya bencana dan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Meningkatnya bencana alam beberapa tahun terakhir ini tidak terlepas dari pengaruh terjadinya peningkatan suhu bumi akibat pemanasan global. Pemanasan global yang telah mengakibatkan terjadinya perubahan iklim yang ekstrim sangat berdampak buruk bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Kejadian banjir baik akibat curah hujan yang terus meningkat ataupun karena permukaan air laut yang meningkat karena mencairnya es di wilayah kutub - akan terus terjadi jika kita tidak berupaya menghentikan peningkatan suhu bumi dari sekarang. Dewan mendukung perjuangan delegasi RI pada pertemuan Conference of Parties ke-14 di Poznan-Polandia, awal Desember lalu, yang mengusung kesepakatan bersama negara-negara ASEAN dalam mengatasi masalah perubahan iklim. Kesepakatan bersama ini kita perlukan agar kegagalan Clean Mechanism Development (CMD) tidak terulang lagi. Jika pemanasan global tidak kita atasi dari sekarang, maka sangat mungkin banyak negara-negara yang berbentuk kepulauantermasuk Indonesia-beberapa wilayahnya akan tenggelam. Permasalahan sosial lain yang menjadi perhatian Dewan adalah dampak semburan Lumpur Sidoarjo yang diselesaikan melalui transaksi jual beli. Sekalipun mengalami beberapa kendala, saat ini pihak-pihak terkait telah dapat mengatasinya dengan penyelesaian alternatif yang terbaik sesuai dengan kesepakatan antar warga terdampak. Namun demikian, DPR RI meminta Pemerintah dan PT Minarak Lapindo Jaya dan pihak terkait lainnya untuk tetap konsisten melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab sesuai dengan Perpres 14/2007 dan Perpres 48/2008 serta rekomendasi DPR RI tanggal 19 Februari 2008. Begitu juga dengan permasalahan infrastruktur, terutama jalan tol, harus segera direalisasikan agar permasalahan ekonomi dapat berjalan normal kembali. Masalah lain yang masih selalu muncul dan menimbulkan keprihatinan Dewan adalah persoalan dalam pelaksanaan ibadah haji, mulai dari persoalan pemondokan, transportasi, kesehatan, makanan, dan penerbangan. Masalah tersebut sesungguhnya merupakan persoalan klasik dan muncul di hampir tiap tahun pelaksanaan ibadah haji, misalnya persoalan jauhnya jarak pemondokan dengan Masjidil Haram, buruknya fasilitas sebagian pemondokan untuk jamaah haji, layanan catering tidak sesuai dengan harapan jamaah, dan layanan kesehatan untuk jamaah yang tidak optimal, maupun layanan transportasi yang tidak terkoordinir, penipuan terhadap calon jemaah haji, sampai berbagai kasus jamaah yang terlantar di Tanah Suci. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
pemerintah adalah dana setoran awal BPIH dari calon jamaah haji. Dewan melihat dana ini perlu diawasi. Pengelola dana harus menyadari bahwa dana tersebut merupakan dana calon jamaah haji yang mereka bayarkan guna mendapatkan pelayanan yang bermutu ketika mereka akan dan sedang melaksanakan ibadah haji kelak. Buruknya penyelenggarakan ibadah haji tahun ini telah mengundang beberapa Anggota Dewan untuk menggunakan Hak Angket.
Sidang Dewan yang terhormat, Masalah-masalah internasional tidak luput dari perhatian Dewan. Kita terkejut dan berduka dengan terjadinya aksi terorisme yang menelan korban jiwa sekitar 200 orang dan melukai beratus-ratus orang di Mumbai, India, akhir November yang baru lalu. Kita mengutuk keras setiap aksi teror, dan kejadian tersebut menyadarkan kita untuk tidak pernah Iengah. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama untuk menghadapi kegiatan terorisme internasional, sikap saling curiga antara negara sebagai akibat dan terjadinya aksi terorisme hanya akan menghambat upaya perlawanan terhadap terorisme. Masalah keamanan kawasan perlu mendapat perhatian kita bersama karena pada akhirnya rakyatlah yang menjadi korban. Kita cukup prihatin dengan krisis politik di Zimbabwe yang berdampak menjadi krisis kemanusiaan, maraknya aksi pembajakan kapal laut di perairan Somalia, termasuk penyanderaan Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI). Sedangkan di kawasan Asia sendiri kita cukup prihatin dengan belum tercapainya perdamaian di Semenanjung Korea maupun tercapainya kehidupan yang demokratis di Myanmar. Dewan juga mengamati dengan saksama krisis politik yang terjadi di negara tetangga kita Thailand beberapa waktu berselang, yang cukup memprihatinkan. Dengan telah terpilihnya Y.M. Abhisit Vejjajiva sebagai Perdana Menteri Thailand yang baru oleh Parlemen dalam pekan ini, kami berharap mudah-mudahan kepemimpinan yang baru ini dapat memulihkan situasi negara Thailand menjadi lebih kondusif dan dapat terwujud rekonsiliasi nasional bagi kepentingan rakyatnya. Dalam pada itu, kita sangat menyayangkan dan prihatin atas kejadian yang menimpa lima orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang tewas di Kuching, Malaysia baru-baru ini. Kelima orang WNI ini dituding terlibat kasus perampokan dan ditembak oleh Polisi Diraja Malaysia beberapa hari yang lalu. Dewan meminta pemerintah melalui jalur diplomatik untuk segera meminta penjelasan lebih lanjut kepada pihak Pemerintah Malaysia atas peristiwa ini untuk dapat diambil langkah-langkah sesuai ketentuan, dalam rangka menjaga hubungan bilateral kedua negara.
Sidang Dewan yang terhormat, Dalam pada itu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah bagi terselenggaranya Asian Parliamentary Assembly (APA) di Jakarta pada tanggal 26 - 29 November yang lalu. Pertemuan tersebut diikuti 233 anggota delegasi dari 31 negara Asia. Tema yang diusung delegasi Indonesia adalah “Asia and the Need for a New Global Financial Architecture". Dari pertemuan tersebut telah lahir Jakarta Declaration on the Urgency For The Establisment of A New Global Financial Architecture, berisi seruan untuk menciptakan sistem keuangan dan perdagangan internasional yang adil yang mempertimbangkan kepentingan negara-negara berkembang berdasarkan akuntabilitas, transparansi, dan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
pengawasan. Selain itu dikembangkan kerjasama untuk menciptakan Emergency Funding yang berfungsi untuk membantu negara-negara kawasan Asia yang terkena dampak krisis. Selanjutnya akan dibentuk working group untuk dapat melahirkan rekomendasi yang diperlukan. APA juga prihatin dengan pemanasan global yang terjadi saat ini dan mencanangkan program penanaman milyaran pohon di kawasan Asia untuk mengurangi dampak pemanasan global. Terkait dengan pencanangan ini, pada kesempatan Sidang APA tersebut telah dilakukan penanaman pohon di halaman Gedung DPR RI secara simbolik oleh Presiden RI dan Ketua-ketua Delegasi. Pada sidang ini Ketua DPR RI telah terpilih menjadi Presiden APA untuk masa jabatan dua tahun ke depan.
Sidang Dewan yang terhormat, Berkaitan dengan hari-hari besar keagamaan, pada tanggal 8 Desember adalah Hari Raya Idul Adha 1429 H yang dirayakan oleh Umat Islam seluruh dunia. Peringatan Hari Raya Idul Adha ini disebut juga Hari Raya Qurban yang mengandung makna tidak semata-mata sekadar penyembelihan hewan qurban, tetapi wujud nyata dari kepedulian kepada sesama dan bentuk ketaqwaan kita kepada Yang Maha Kuasa Allah SWT. Beberapa hari lagi akan datang Hari Natal 2008. Kepada para Anggota Dewan dan masyarakat yang merayakannya, kami ucapkan "Selamat Natal 2008" dan "Selamat Tahun Baru 2009" kepada seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan sepanjang tahun 2009 dapat kita lalui dengan selamat. Amien. Demikianlah hal-hal yang perlu kami sampaikan dan menjadi pokok-pokok kegiatan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2008-2009 yang menjadi perhatian Dewan. Kami mengucapkan "Selamat Bertugas" dalam masa reses, Insya Allah kita bertemu lagi pada tanggal 19 Januari 2009. Selanjutnya, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahi Robil'alamin, maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan ditutup. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa memberikan Taufiq dan HidayahNya kepada kita semua. Amin ya Robal Alamin. Atas segala perhatian saudara-saudara, kami mengucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh. Jakarta, 19 Desember 2008
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
