JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPR RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2017 BESERTA NOTA KEUANGANNYA
Rapat Paripurna DPR RI, 30 Agustus 2016 REPUBLIK INDONESIA
JAWABAN PEMERINTAH TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPR-RI TENTANG NOTA KEUANGAN DAN RAPBN TAHUN ANGGARAN 2017 TANGGAL 30 AGUSTUS 2016
Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya,
kita
melaksanakan
tugas
masih
diberikan
dan
kewajiban
kesempatan kenegaraan
untuk dalam
dapat rangka
pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, beserta Nota Keuangannya. Selanjutnya,
perkenankanlah
kami
atas
nama
Pemerintah,
menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada semua fraksi di DPR-RI atas seluruh pandangan dan masukan yang konstruktif terhadap berbagai substansi RUU APBN tahun anggaran 2017 beserta Nota Keuangannya, yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2016 yang lalu. Semua pandangan dan masukan tersebut tentunya akan menjadi bahan
1
yang sangat berharga dalam pembahasan RUU tentang APBN tahun 2017 pada tahap berikutnya. Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat, RAPBN tahun 2017, sebagai pelaksanaan tahun ketiga RPJMN 2015 – 2019, mempunyai peranan yang sangat strategis, baik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015 – 2019, maupun dalam menyusun strategi percepatan pencapaian berbagai sasaran tersebut. RAPBN tahun 2017, sebagai instrumen kebijakan fiskal, bersamasama dengan berbagai instrumen kebijakan lainnya, seperti kebijakan moneter, kebijakan perdagangan, kebijakan investasi, dan kebijakan sektoral memiliki peranan yang sangat fundamental dalam pengelolaan ekonomi
yang
sehat
dan
sustainable,
sebagai
landasan
untuk
mewujudkan pelbagai tujuan dan sasaran pembangunan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara penanganan berbagai persoalan jangka pendek,
dengan
upaya
membangun
dan
memperkuat
pondasi
perekonomian jangka menengah dan jangka panjang berdasarkan efisiensi, produktivitas dan asas keadilan. APBN
harus
dikelola
secara
hati-hati,
bijaksana, kredibel,
akuntabel, dan sustainable atau berkelanjutan agar mampu menjadi jangkar dalam menciptakan stabilitas makroekonomi, dan menjadi instrumen kebijakan fiskal yang efektif dalam memberikan stimulasi pada perkembangan perekonomian nasional, memerangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Melihat pencapaian APBN dua tahun ke belakang (2014 dan 2015), serta mengevaluasi pelaksanaan APBN
2
Perubahan 2016, mengembalikan kredibilitas kebijakan fiskal dan APBN ini menjadi sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien sesuai prioritas, menciptakan kepastian dan mengembalikan kepercayaan pasar (market confidence) dari para pemangku kepentingan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri terhadap pengelolaan kebijakan ekonomi makro Indonesia yang sehat, bijaksana, hati-hati dan sustainable. Kredibilitas kebijakan fiskal dan APBN hanya dapat dibangun jika terpenuhi dua langkah strategis, sebagai berikut. Pertama, merumuskan kebijakan fiskal yang tepat, dan menyusun perencanaan APBN baik dari sisi pendapatan dan belanja secara akurat dan realistis. Kedua, menjaga disiplin fiskal dan anggaran yang ketat dalam pelaksanaan APBN, dengan mengupayakan
semaksimal
mungkin
tercapai
atau
terpenuhinya
berbagai target pendapatan yang telah ditetapkan, serta mengendalikan belanja negara agar tidak melampaui pagu, tepat sasaran, efisien, efektif dan dapat mencapai target output yang direncanakan. Perumusan kebijakan fiskal perlu dikembalikan kepada fungsi hakikinya, sebagai instrumen kebijakan meredam siklus (counter cyclical fiscal
policy),
yang
bertujuan
untuk:
(i)
menjamin
stabilitas
perekonomian (sebagai instrumen kontraktif/mengerem pada saat perekonomian sedang booming dan mengalami pemanasan, dan instrumen ekspansif/menjadi daya dorong pada saat perekonomian sedang lesu dan kontraksi); (ii) memberikan stimulus fiskal secara terukur, efektif yang lebih berkualitas dalam rangka meningkatkan daya saing
dan
produktivitas;
serta
(iii)
menjamin
terpeliharanya
kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).
3
Sementara itu, penyusunan berbagai target penerimaan negara yang akurat dan realistis, serta pagu anggaran belanja yang tepat dan terukur sangat penting dalam mengembalikan kredibilitas APBN, terutama karena setiap unsur pendapatan negara, belanja negara, maupun defisit dan pembiayaan anggaran, masing-masing memiliki fungsi dan peranan yang sangat strategis dalam memengaruhi perekonomian. Setelah melakukan evaluasi pelaksanaan APBN dua tahun terakhir, maka urgensi utama dalam mengembalikan kredibilitas kebijakan fiskal dan APBN saat ini adalah pada ketepatan dalam penetapan target dan pencapaian realisasi penerimaan perpajakan. Hal ini, terutama karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, sehingga penetapan target penerimaan pajak yang terlalu tinggi, akan memberikan risiko yang sangat besar dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan APBN. Pertama, menyebabkan alokasi belanja negara menjadi berlebihan sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya terutama jika di tengah jalan terpaksa harus dilakukan penyesuaian ke bawah, terutama bagi proyek-proyek dan kegiatan yang telah terlanjur dikontrakkan akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan. Kedua, memberikan ketidakpastian bagi dunia usaha dan para pelaku ekonomi, terutama karena adanya beban pajak yang besar. Ketiga, menyebabkan menurunnya kepercayaan pasar dan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan kebijakan makroekonomi yang akurat dan berhatihati. Dalam rangka mengembalikan kredibilitas kebijakan fiskal dan APBN, Pemerintah telah berinisiatif untuk melakukan langkah-langkah
4
koreksi fiskal dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN Perubahan tahun 2016. Hal ini dilakukan dalam rangka mengembalikan pengelolaan kebijakan fiskal pada arah yang benar (on the right track) yaitu instrumen
yang
efektif
dan
efisien
untuk
mencapai
prioritas
pembangunan sesuai Nawacita dan sekaligus menciptakan kembali kepercayaan pasar, para pemangku kepentingan, dan pelaku ekonomi. Langkah ini perlu dilakukan, terutama karena di tengah pertumbuhan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, harga komoditi masih relatif rendah, serta perdagangan dunia yang melambat, yang telah berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik, realisasi penerimaan perpajakan hingga bulan Agustus 2016 ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016. Langkah-langkah konsolidasi fiskal dan pengamanan pelaksanaan APBN Perubahan tahun 2016 tersebut dilakukan melalui: pertama, melakukan perhitungan ulang proyeksi penerimaan perpajakan yang lebih akurat dan realistis, berdasarkan realisasi penerimaan selama dua tahun terakhir dan melihat realisasi hingga Agustus 2016 dari target yang direncanakan. Kedua, melakukan pengendalian belanja negara melalui langkah-langkah penghematan, baik terhadap belanja Kementerian Negara/Lembaga maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Penghematan dilakukan secara terukur (smart cutting), terutama pada belanja operasional dan nonprioritas, dengan tetap mempertahankan belanja infrastruktur, belanja sosial, dan program-program perlindungan sosial
yang
berbasis
pengentasan
kemiskinan
dan
pengurangan
kesenjangan. Kebijakan penyesuaian ini diharapkan akan membuat belanja negara menjadi lebih sesuai dengan prioritas kegiatan dan
5
program serta realistis, efisien dan efektif. Dengan berbagai upaya dan langkah-langkah konsolidasi fiskal dan pengamanan pelaksanaan APBN Perubahan tahun 2016 tersebut, diharapkan defisit fiskal pada proyeksi APBN Perubahan tahun 2016 tetap dapat dijaga di bawah 3,0 persen terhadap PDB, namun tetap dapat mencapai target pembangunan nasional dan daerah. Koreksi kebijakan fiskal yang dilakukan pada APBNP tahun 2016 tersebut, selanjutnya akan menjadi basis perhitungan RAPBN tahun 2017 yang lebih rasional dan kredibel, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi global dan domestik yang terjadi hingga saat ini, serta prospeknya ke depan dan dengan tetap memperbaiki upaya perbaikan penerimaan perpajakan. Selanjutnya, untuk tetap menjaga langkah-langkah konsolidasi fiskal yang sudah dibangun, strategi kebijakan fiskal tahun 2017 akan dilaksanakan melalui 3 (tiga) langkah utama sebagai berikut. Pertama, melanjutkan kebijakan pemberian stimulus fiskal secara terukur yang lebih berkualitas, dengan antara lain menyediakan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, berazas pada kompetisi dan perbaikan produktivitas, dan memfokuskan pembangunan infrastruktur untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas produksi dan daya saing nasional. Kedua, meningkatkan daya tahan fiskal melalui penyediaan bantalan fiskal (fiscal buffer), meningkatkan fleksibilitas fiskal, dan mengendalikan kerentanan fiskal (fiscal vulnerability). Ketiga, menjaga keberlanjutan fiskal melalui langkah-langkah pengendalian defisit APBN, pengendalian rasio utang terhadap PDB, serta pengendalian defisit keseimbangan primer. Dengan strategi dan langkah-langkah konsolidasi fiskal tersebut, RAPBN tahun
6
anggaran 2017 dapat dirancang lebih realistis sesuai dengan batas-batas kemampuan keuangan negara, tetap bersifat ekspansif dan makin terkendali, dengan tingkat defisit sebesar 2,41 persen terhadap PDB. Sejalan dengan itu, dalam rangka memberikan daya dorong pada perekonomian, prioritas alokasi belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 difokuskan pada program-program pembangunan infrastruktur, serta program-program perlindungan sosial yang berbasis pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Perlindungan terhadap rakyat miskin dan pengurangan kesenjangan dilakukan, terutama dengan berbagai skema, seperti penerapan tarif pajak progresif, bantuan
pangan
(beras
untuk
keluarga
sejahtera/Rastra),
serta
pemberian layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan, baik infrastruktur konektivitas, infrastruktur energi, dan infrastruktur pertanian dalam mendukung kedaulatan pangan. Dengan berbagai strategi dan langkah-langkah kebijakan di atas, RAPBN tahun 2017 diharapkan
dapat
menjalankan
perannya
secara
optimal
dalam
memberikan stimulasi pada perekonomian dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal, dan mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RKP 2017 sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2015 – 2019. Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat, Selanjutnya ijinkanlah kami memberikan tanggapan atas berbagai pandangan yang telah disampaikan oleh Fraksi-fraksi di DPR-RI terhadap RAPBN Tahun Anggaran 2017 beserta Nota Keuangannya, sebagai berikut. 7
Pertama-tama kami ingin menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai
Keadilan
Sejahtera,
Fraksi
Partai
Persatuan
Pembangunan, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat mengenai target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 dan harapan agar pertumbuhan ekonomi tersebut bersifat inklusif. Pemerintah sependapat bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 harus dapat menunjukkan sisi optimisme, namun di sisi lain juga harus berlandaskan pada perhitungan yang realistis demi menjaga kredibilitas fiskal. Meskipun pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2017 diproyeksikan akan lebih baik dari kondisinya di tahun 2016, namun Pemerintah tetap mewaspadai adanya potensi risiko global yang masih akan dihadapi di tahun 2017, seperti harga komoditas yang rendah,
perlambatan
pertumbuhan
ekonomi
Tiongkok
yang
diproyeksikan masih akan berlanjut, serta ketidakpastian perekonomian global akibat dinamika kebijakan moneter di negara maju. Selain itu, perekonomian di negara-negara maju saat ini justru berada pada suatu fenomena “Secular
Stagnation”. Fenomena ini ditandai dengan
penerapan kebijakan ekonomi yang sangat ekspansif namun belum mampu menciptakan pemulihan ekonomi pada tingkat yang optimal. Tingkat suku bunga yang sangat rendah tidak mampu mendorong inflasi dan pertumbuhan ekonomi pada level yang diharapkan. Di tengah lingkungan global yang belum kondusif tersebut, Pemerintah meyakini bahwa konsumsi dan investasi akan mampu menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di tahun 2017. Pemerintah juga akan terus
8
memberikan dukungan kepada sektor industri melalui paket kebijakan ekonomi jilid I sampai dengan XIII dalam rangka memperbaiki iklim investasi dan iklim usaha. Penyederhanaan berbagai prosedur investasi dan perizinan juga terus dilakukan melalui deregulasi berbagai peraturan untuk meningkatkan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business). Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada RAPBN 2017, selain dirancang agar semakin realistis, dan lebih berkualitas, sekaligus juga akan diupayakan lebih bersifat inklusif, sehingga mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja baru dan mengurangi kemiskinan. Sementara itu, penurunan sasaran angka kemiskinan tahun 2017 pada kisaran 9,5-10,5 persen, akan diupayakan melalui perbaikan dan keberlanjutan program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, seperti program penyediaan layanan dasar publik, perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta penyempurnaan mekanisme penyaluran subsidi pangan agar lebih tepat sasaran. Selanjutnya, penurunan tingkat ketimpangan pendapatan akan dilakukan melalui perbaikan distribusi pendapatan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta peningkatan peran daerah dan atau/desa dalam pembangunan. Sementara itu, penetapan asumsi dasar ekonomi makro lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan berbagai komponen RAPBN tahun 2017, seperti tingkat inflasi 4 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp13.300, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, harga minyak mentah Indonesia US$45 per barel, serta lifting minyak 780 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1.150 ribu
9
barel setara minyak per hari, juga telah dilakukan secara realistis, dengan tetap memerhatikan risiko, baik global maupun domestik, sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh Fraksi di DPR-RI, serta mengacu pada hasil kesepakatan Pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2017. Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat, Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golongan Karya, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai target penerimaan perpajakan, dan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah semaksimal mungkin akan berupaya mengoptimalkan penerimaan perpajakan, dan meningkatkan tax ratio hingga mencapai kisaran 13 persen terhadap PDB. Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan sasaran penerimaan perpajakan yang lebih realistis dan terukur dengan memperhitungkan kondisi perekonomian nasional, regional, dan global. Upaya-upaya untuk mencapai target penerimaan perpajakan juga akan terus dilakukan melalui peningkatan pelayanan perpajakan
dengan
antara
lain
memberikan
kemudahan
dalam
pembayaran, pelaporan, dan akses informasi perpajakan; peningkatan efektifitas penagihan, pemeriksaan dan penegakan hukum perpajakan; ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan; serta peningkatan efektifitas penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
10
Sementara itu, kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang telah mulai dijalankan sejak 1 Juli 2016, diharapkan dapat menekan berbagai praktik penghindaran pajak, yang sekaligus akan meningkatkan dan memperluas basis pajak tahun 2017. Melalui pelaksanaan kebijakan tax amnesty yang baik, maka perluasan basis data perpajakan akan terjadi dengan lebih cepat. Berbagai langkah kebijakan perpajakan tersebut memerlukan dukungan dari semua pihak agar tax ratio, tax buoyancy, dan tax coverage dapat terus ditingkatkan. Selanjutnya, Pemerintah juga sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengenai pentingnya melakukan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di tengah rendahnya harga minyak dunia serta harga komoditas lainnya yang masih lemah, Pemerintah akan tetap berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari sumber daya alam (SDA) dengan antara lain menahan turunnya lifting migas, mempertahankan kemampuan produksi sumur-sumur migas yang telah ada, meningkatkan kepatuhan wajib bayar sektor pertambangan, serta menggali potensi sektor lainnya seperti kehutanan, kelautan dan perikanan, dengan tetap menjaga keberlangsungan sumber daya alam yang berkelanjutan. Disamping itu, Pemerintah juga akan terus mengoptimalkan PNBP pada berbagai Kementerian Negara/Lembaga agar kontribusinya terhadap pendapatan negara semakin meningkat, dengan antara lain melakukan penyempurnaan regulasi terkait PNBP.
11
Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat, Berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas belanja, Pemerintah memiliki pandangan yang sama dengan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengenai perlunya melakukan langkah-langkah efisiensi belanja negara,
tanpa
pembangunan.
mengorbankan Berdasarkan
program
hasil
reviu
prioritas
dan
memacu
terhadap
belanja
pada
pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya, mengisyaratkan masih terbukanya ruang yang cukup luas untuk meningkatkan efisiensi belanja. Berkenaan dengan itu, dalam RAPBN tahun 2017, Pemerintah akan melakukan langkah-langkah kebijakan pengendalian, baik pada belanja operasional yang tidak prioritas maupun terhadap belanja-belanja yang bersifat konsumtif. Hal ini dimaksudkan agar dapat meminimalisir inefisiensi anggaran, sehingga belanja negara dapat lebih diarahkan kepada program-program prioritas nasional. Dengan langkah-langkah kebijakan tersebut, maka peningkatan efisiensi belanja yang dilakukan tidak akan serta merta menurunkan sasaran prioritas yang diharapkan dicapai. Selanjutnya, Pemerintah juga sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Golongan Karya, dan
Fraksi
Partai
Keadilan
Sejahtera
mengenai
perlunya
pengelolaan anggaran subsidi dilakukan secara efektif, lebih tepat sasaran, serta didukung dengan basis data yang transparan, dan sistem penyaluran yang kredibel dan akuntabel.
12
Dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran penerima subsidi, Pemerintah telah dan akan terus melakukan pengalihan subsidi secara bertahap, dari sistem subsidi yang berbasis barang/harga barang ke sistem subsidi yang berbasis rumah tangga sasaran. Upaya pengalihan subsidi dimaksud telah dan akan dilakukan, melalui antara lain : (1) pilot project subsidi langsung LPG Tabung 3 kg; (2) perbaikan mekanisme penyaluran penerima subsidi listrik; (3) pembenahan basis data dan mekanisme penyaluran pupuk dan benih bersubsidi; serta (4) konversi subsidi pangan/rastra menjadi program bantuan pangan dalam bentuk nontunai (voucher) secara langsung kepada rumah tangga sasaran secara bertahap. Perbaikan efektivitas dan ketepatan sasaran penerima subsidi, serta program perlindungan sosial lainnya dilakukan Pemerintah antara lain dengan menggunakan basis data terpadu yang telah dimutakhirkan (Pemutakhiran Basis Data Terpadu/PBDT 2015). Dengan PBDT 2015 tersebut, kita akan dapat melihat dan menganalisis hingga 40 persen masyarakat termiskin di Indonesia, lengkap dengan nama, alamat, dan karakteristik rumah tangga. Di sisi lain, penggunaan teknologi yang lebih maju (kartu atau smartcard) dan terintegrasi akan terus diupayakan untuk dapat memperbaiki akurasi, efisiensi, dan efektivitas pemberian subsidi. Kebijakan ini juga akan didukung dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada rumah tangga sasaran penerima subsidi. Koordinasi dan kerjasama dari semua pihak terkait, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan masyakat juga akan terus dilakukan. Berkaitan dengan langkah-langkah percepatan penyerapan belanja sebagaimana dikemukakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera,
13
Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai
Kebangkitan
Bangsa,
Fraksi
Partai
Persatuan
Pembangunan, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, dapat disampaikan kiranya tanggapan sebagai berikut. Sejak tahun yang lalu, Pemerintah telah dan akan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah dalam mendorong percepatan penyerapan anggaran. Langkah ini dilakukan antara lain melalui kebijakan: (1) percepatan proses lelang yang dapat dilakukan mulai bulan November untuk proses pekerjaan fisik yang dilaksanakan pada awal tahun anggaran baru; (2) penyelesaian DIPA APBN pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan; serta (3) pencairan anggaran dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran. Berbagai upaya yang sudah dilakukan tersebut telah membuahkan hasil yang cukup signifikan. Penyerapan anggaran belanja K/L, terutama untuk K/L yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan infrastruktur dalam Semester I tahun 2016 telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan kinerja penyerapan anggarannya pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun demikian,
percepatan
penyerapan
anggaran
tersebut juga tetap harus diimbangi dengan upaya menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran.
Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat, Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Amanat
Nasional,
Fraksi
Partai
Demokrasi
Indonesia
Perjuangan, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai
14
perlunya Pemerintah memperketat pengawasan sistem reward dan punishment dalam penyerapan belanja APBD dan pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan dan akuntabel, sehingga dapat mengurangi dana Transfer ke Daerah yang disimpan di perbankan, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah telah dan akan terus melakukan berbagai upaya perbaikan dalam pengelolaan APBD, mulai dari tahapan penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Upaya itu antara lain dilakukan dengan: pertama, mendorong penetapan APBD tepat waktu, diantaranya melalui percepatan penetapan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Perpres tentang Rincian APBN yang akan digunakan untuk penyusunan RAPBD; kedua, penerapan
punishment
kepada
daerah
yang
terlambat
dalam
menetapkan dan menyampaikan Perda APBD, dengan menunda penyaluran DAK dan sebagian DAU. Sementara itu, upaya pengendalian pelaksanaan APBD dilakukan dengan antara lain mewajibkan daerah untuk menyampaikan laporan realisasi anggaran dan posisi kas daerah setiap bulan kepada pemerintah pusat. Melalui laporan realisasi anggaran daerah tersebut, pemerintah dapat:
(i)
melakukan
pengendalian
pelaksanaan
APBD
agar
penyerapannya lebih optimal; (ii) melakukan penundaan penyaluran sebagian DAU dan/atau DBH sebagai hukuman bagi daerah yang tidak menyampaikan laporan; dan (iii) menjatuhkan sanksi berupa konversi penyaluran DAU dan/atau DBH dalam bentuk nontunai kepada daerah yang mempunyai posisi kas yang tidak wajar. Dengan penerapan punishment tersebut, diharapkan daerah dapat lebih mengoptimalkan
15
penyerapan APBD dan mengurangi uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah yang tidak wajar, sehingga dapat mempercepat pemanfaatan dana Transfer ke Daerah untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik yang dapat memberikan dampak multiplikasi (multiplier effect) yang optimal bagi masyarakat di wilayahnya. Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan APBD, telah dilakukan langkah-langkah kebijakan: pertama, penyaluran DAK
berdasarkan
kinerja
penyerapan
dana;
kedua,
pemberian
penghargaan bagi daerah-daerah yang mempunyai kinerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah, berupa Dana Insentif Daerah (DID). Kebijakan pemberian DID ini diharapkan dapat mendorong daerah untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik, serta ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat Selanjutnya, menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat mengenai
kebijakan
defisit
dan
pembiayaan
anggaran,
dapat
disampaikan tanggapan sebagai berikut. Pemerintah sependapat mengenai pentingnya langkah-langkah mengedepankan kehati-hatian dalam pengelolaan defisit anggaran agar
16
tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu sebesar 3 persen terhadap PDB. Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal, terutama pada saat Pemerintah menempuh kebijakan fiskal yang ekspansif untuk memberikan stimulus fiskal secara terukur guna mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan
kerja,
kesenjangan
mengatasi
antarkelompok
kemiskinan, pendapatan,
serta maupun
mempersempit ketimpangan
antardaerah. Pengelolaan defisit anggaran tersebut juga harus disertai dengan langkah-langkah pengendalian pembiayaan anggaran, terutama yang bersumber dari utang dalam batas yang terkendali, dengan mengarahkan pemanfaatannya untuk berbagai kegiatan produktif, serta mengendalikan keseimbangan primer melalui pengendalian kerentanan fiskal. Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat, Demikianlah jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat berkenaan dengan RUU tentang APBN Tahun Anggaran
2017
beserta
Nota
Keuangannya.
Tanggapan
atas
Pemandangan Umum yang lengkap dan terinci kami sampaikan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisah dari jawaban yang telah kami sampaikan ini. Akhirnya atas nama Pemerintah, kami menyambut baik ajakan Dewan yang terhormat untuk bersama-sama membahas RUU APBN tahun 2017 beserta Nota Keuangannya secara lebih mendalam dan cermat pada tahap selanjutnya, atas dasar prinsip kemitraan dan 17
tanggung jawab bersama dalam mengemban amanat rakyat, sehingga kewajiban mulia yang terbentang di pundak Pemerintah dan Dewan dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sekian dan terima kasih Wassalamu’alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, 30 Agustus 2016 A.N. PEMERINTAH MENTERI KEUANGAN
SRI MULYANI INDRAWATI
18
