RKIH akan berkoordinasi erat bersama BNPP dalam Penyusunan Pembangunan Kawasan Perbatasan Nusantarapos,- Sebagai lembaga non government yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) menjalankan program-program seperti pertanian sistem kanalisasi dan pompanisasi pada lahan pasang surut yang dapat dijadikan sebagai contoh untuk pembangunan sistem pertanian, khususnya di Kalimantan Barat, Kaltara dan Kaltim. Hal ini lebih efisein dan efektif daripada membangun bendungan atau waduk pada tanah datar seperti di Kaltara, khususnya Kabupaten Malinau dan pada lahan rawa. Bahkan RKIH sendiri dalam program di wilayah perbatasan telah melakukan inovasi yaitu Kolam Ikan Organik, dimana budi daya ikan tanpa menggunakan pakan pabrikan, 100% pakan adalah non pelet, tetapi ganggang lemna minor, dimanah ganggang tersebut mampu menekan biaya cost produksi hingga 70% sehingga menjadi keuntungan bagi petani. Kris Budiharjo menegaskan bahwa Presiden Jokowi telah akurat memimpin negeri ini dengan menjadikan pembangunan perbatasan sebagai prioritas, dan ini sejalan dengan amanah nawacita ke 3. “RKIH akan berkoordinasi erat bersama BNPP untuk menyusun roadmap pembangunan kawasan perbatasan dan mengawal implementasi kebijakan ini agar masyarakat perbatasan sejahtera dalam waktu singkat,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur yang dibuka Oleh Deputi II Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan di Kabupaten Malinau Kaltara, (20/10).
Rakor yang diikuti oleh Kementerian dan Lembaga serta SKPD Kabupaten dan Propinsi Kaltim Kaltara, dalam sambutannya, Bupati Malinau Dr. Jansen mengatakan bahwa Malinau memiliki potensi lokal dengan produk Global, artinya potensi produksinya sungguh luar biasa sebagai produk ekspor, tapi masih lemah di bidang pemasaran. Kris Budiharjo juga memaparkan bahwa perlu adanya pendampingan masyarakat dengan dukungan pemerintah daerah, maupun swasta dan organisasi masyarakat yang positif, agar mampu mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. “Karena itulah, seluruh jajaran RKIH siap untuk berdampingan dengan BNPP dalam percepatan pembangunan perbatasan,”pungkas Kris. (JOKO)
Selain Bebas Biaya, Pusdirga Juga Berikan Beasiswa Nusantarapos,-Pusdirga yang merupakan hasil peran serta kwartir nasional gerakan pramuka(Kwarnas) dan Asia Aero Technology(AAT) di bawah pimpinan Bagas Adhadirgha merupakan suatu perusahaan yang memperjuangkan nasib generasi muda dalam hal dunia penerbangan. Oleh karena itu dalam memberikan dasardasar pengetahuan tentang penerbangan, yang beralamatkan di Lapangan terbang Wiladatikta komplek Buperta Cibubur, Jakarta Timur ini bahkan sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas dalam memberikan pengajaran dan pengetahuan kedirgantaraan. Fasilitas yang dimiliki oleh Pusdirga diantaranya gedung hangar, sanggar saka dirgantara, ruang sejarah penerbangan, ruang workshop, ruang simulator, ruang perpustakaan, dan alat peraga interaktif yang berupa wind tunel, flight control,
flight simulator, serta alat peraga statis yang meliputi jet turbine, piston engine dan market bandara ini memudahkan para fasilitator untuk memberikan pengetahuan serta memberikan pengajaran materi. Dengan misi Meningkatkan kualitas generasi muda bangsa Indonesia dengan menggunakan sarana ilmu kedirgantaraan dan ilmu kepramukaan, Pusdirga yakin akan mendapatkan 2 hasil sekaligus. “Kami sangat yakin kegiatan yang kami selenggarakan di Pusdirga akan dapat mencapai 2 hasil sekaligus, yaitu kedisiplinan dan minat kedirgantaraan. Sehingga dengan tercapainya 2 tujuan tersebut kami berharap setelah selesai mengikuti kegiatan di Pusdirga, peserta dapat merasakan manfaat dari pelatihan maupun kegiatan-kegiatan di Pusdirga di dalam kehidupan sehari-hari,” kata Bayu Setianto Marketing manager Asia Aero Technology, Sabtu (22/10) Bahkan
selain
bisa
di
dapatkan
secara
gratis
tentang
pengenalan dunia penerbangan ini, lebih lanjut marketing manager Pusdirga, Pusdirga sendiri juga membantu mencarikan sponsor program beasiswa kepada para generasi muda untuk di didik dalam dunia penerbangan. “Misi kita yang utama adalah dapat membantu mewujudkan impian para generasi muda untuk menjadi seorang profesional di dunia Dirgantara,” lanjutnya. Program beasiswa ini yang lebih menarik, Pusdirga berusaha sendiri tanpa meminta bantuan dari pemerintah tetapi dengan membantu mencarikan sponsor karena mereka takut dalam mencerdaskan anak bangsa. Dengan jumlah fasilitator yang hanya terdiri dari 4 orang ini, bahkan bisa menghandel para siswa untuk memberikan pembelajaran dengan materi 1. perkembangan tekhnologi penerbangan
2. Dasar aerodinamika (struktur pesawat, alat kendali, dan engine) 3. Pengenalan jenis-jenis pesawat 4. Praktek dengan simulasi terbang 5. Merasakan terbang bersama anggota aero club. “Setiap saat jika ingin melakukan kunjungan bisa kirim surat terlabih dahulu kepada pusdirga berapa orang yang akan melakukan kunjungan, atau dengan mengikuti acara-acara yang kami selenggarakan dan kami publikasikan melalui website ataupun sosmed kami. Yang paling penting adalah kemauan dan kecintaan terhadap dunia dirgantara…itu saja syaratnya,” pungkas Bayu Setianto. (JOKO)
Pacitan Rawan Potensi Bencana, BNPB Pacitan adakan Edukasi Kepada Siswa SD Kembang Nusantarapos, Sebanyak 127 siswa kelas 1 sampai dengan 6 yang terbagi ke dalam dua kelas, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kembang Pacitan Jawa Timur, hari ini Sabtu (22/10) melaksanakan belajar edukasi bencana di sekolah. Hal ini dikarenakan daerah Pacitan merupakan daerah batu kapur dan termasuk wilayah dalam 136 kabupaten/kota dengan indeks risiko tinggi yang diprioritaskan untuk diturunkan indeks risiko bencana sesuai RPJMN 2015-2019. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan menggalakkan jargon 20-20-20. Jargon tersebut mengandung makna 20 detik, 20 menit, 20 meter. Jargon mengindikasikan bila
gempa terjadi lebih dari 20 detik, masyarakat memiliki waktu 20 menit untuk evakuasi ke tempat yang lebih tinggi lebih dari 20 meter. BPBD Pacitan dan mitra mengajak masyarakat untuk waspada dan mengingat jargon tersebut. Bukan hanya SD Kembang saja tetapi kegiatan ini dilakukan baik Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Untu sekolah yang menjadi target kegiatan edukasi bencana berdasarkan rekomendasi BPBD setempat. Berhubung SDN Kembang yang berjarak kurang 500 m dari pantai Pancer, lokasi sekolah tersebut sangat berisiko karena akses tempat tinggi terdekat terhalang sungai. Edukasi terhadap anak-anak dan guru sekolah sangat mendesak diberikan kepada mereka. “Harapan bahwa anak-anak dan guru melek bencana, minimal tanda-tanda atau langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana,” jelas Diana, fasilitator kegiatan. Bahkan fasilitator mengajak anak-anak untuk melihat film pendek tentang gempabumi dan tsunami. Fasilitator kemudian melakukan tanya jawab sambil memberikan kuis. Sementara itu, satu kelas dikhususkan bagi guru-guru untuk memdapat edukasi bencana. BNPB dan BPBD Pacitan mendampingi para guru di dalam kelas. “Melalui edukasi bencana, guru mengetahui pengetahuan tentang gempabumi dan tsunami. Mereka juga diharapkan dapat membimbing anak didik ketika terjadi bencana,” ungkap Diana. Dalam catatan sejarah gempa bumi besar Pacitan pada 1859 dengan kekuatan 7,5 SR. Gempa saat itu menyebabkan tsunami kecil. Kemudian pada 1937 gempa berkekuatan 7,2 SR terjadi dengan intensitas guncangan gempa dirasakan VII – IX MMI sehingga menimbulkan banyak kerusakan.
Terkait dengan potensi bencana di Pacitan, beberapa waktu lalu UPN Veteran Yogyakarta, Pusat Geoteknologi LIPI serta Universitas Birgham Young, Amerika Serikat melakukan penelitian tentang endapan tsunami purba dan peramalan tsunami. Dari hasil penelitian tersebut, jargon 20-20-20 dicetuskan bersama tim peneliti dan BPBD Pacitan. Kegiatan edukasi ini juga diakhiri dengan pagelaran wayang kulit di Alun-alun Pacitan dengan mengambil tema “’Kenali Bahaya, Kurangi Risiko” sebagai konsep edutainment yang saat ini digemari warga Pacitan. (EDTR)
Mafia Tanah akan Siap-Siap Hadapi Saber Mafia Tanah dari ATR/BTN Nusantarapos – Salah satu uaya untuk pencegahan sengketa tanah yang saat ini semakin marak terutama di kota besar, serta dalam menanggulangi mafia tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera membentuk satuan kerja Saber Mafia Tanah. Tujuan dari pembentukan Satker tersebut untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. “Untuk menjamin kepastian hukum, kita harus perangi mafia tanah yang sudah meraja-lela,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam Konferensi Pers dua tahun pemerintahan Jokowi-JK di Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/10). Lebih lanjut Sofyan mengatakan bahwa pembentukan tersebut merespon dari instruksi Presiden Joko Widodo tentang
dibentuknya satuan tugas khusu untuk menangani pungli datau Saber Pungli. Bahkan ATR/BPN nantinya selain Saber Pungli, akan ada Saber mafia tanah yang bergerak khusus mengawasi masalah pertanahan. “Kami sudah bikin task force untuk mencegah dan mengejar mafia tanah. Ini segera kita atasi karena kepastian hukum sangat penting untuk kenyamanan investasi,” tambahnya. Sofyan menuturkan Kementerian ATR/BPN akan terus melakukan percepatan sertifikasi dengan target 5 juta bidang tanah di tahun 2017 dan 7 juta bidang tanah di tahun 2018 sehingga diharapkan pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia paling sedikit sudah terdaftar, sehingga diketahui luas, pemilik serta status tanahnya. Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya melakukan deregulasi termasuk merekrut juru ukur swasta berlisensi sebanyak 2500 – 3000 orang pada 2017 untuk mengatasi kekurangan tenaga juru ukur yang menghambat proses sertifikasi. Sofyan juga menjelaskan pekerjaan pengukuran selama ini membebani kantor pertanahan BPN karena tidak adanya penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Kita perkenalkan juru ukur berlisensi maka target yang ambisius bisa dikerjakan,” kata dia. Pengambilan mitra juru ukur tersebut diambil dari pihak swasta yang telah memiliki kompetensi geodesi atau pengukuran dan akan diuji untuk mendapatkan lisensi untuk membuka kantor jasa pengukuran sertifikasi pertanahan seperti layaknya kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah serta diberi kewenangan khusus oleh Kementerian ATR/BPN. “Nantinya masyarakat yang mengurus sertifikat bisa langsung ke sana,” tambah Sofyan. Dengan keterlibatan swasta maka prosedur pengumpulan data yuridis yang dibutuhkan dalam proses pembuatan sertifikat, termasuk pengukuran bidang tanah, memastikan pemilik tanah serta pengumpulan informasi tentang
sejarah tanah dapat dipercepat. Sementara, untuk program Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN akan fokus mensertifikasi seluruh wilayah transmigran di seluruh Indonesia, karena menurut Sofyan masih banyak lahan transmigran yang belum memiliki kepastian hukum atas tanah yang ditinggalinya. Selain itu saat ini, masalah sertifikasi tanah juga dialami oleh desa-desa yang masuk dalam kawasan hutan. Berdasarkan Undang-undang daerah kawasan hutan tidak bisa disertifikasi maupun ditinggali padahal kenyataan di lapangan banyak masyarakat yang sudah lama tinggal di desa yang masuk dalam kawasan hutan tersebut bahkan sebelum Indonesia merdeka. “Daerah kawasan hutan harus dibereskan karena mereka juga punya hak atas tanah,” pungkasnya. (JOKO)
Menteri Yohana Yambise Luncurkan “Molin” dan “Torlin” ke 34 Provinsi Nusantarapos,- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise meluncurkan Kendaraan Operasional Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) dan Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (Torlin). “Dalam rangka perlindungan kekerasan perempuan dan anak. Mobil digunakan untuk sosialisasi dan aksi menjemput dimanapun para korban dimanapun mereka berada termasuk motor,” kata Menteri Yohana yang ditemui di Gedung Dhanapala, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
Molin sebanyak 194 buah dan 388 Torlin ini diberikan kepada Pemerintah daerah di 34 provinsi dan 160 kabupaten/kota masing-masing mendapatkan jatah 1 Molin dan 2 Torlin. Molin dan Torlin digunakan terutama untuk menjemput korban kekerasan di daerah pelosok. “Dipakai untuk tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau supaya sampai ke desa-desa. Sehingga dengan adanya bantuan mobil ini bisa memudahkan pelayanan kita mulai dari provinsi, kabupaten, desa,” jelasnya. Bantuan Molin dan Torlin tersebut dananya berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA). “Dana ini dari KemenPPA sekitar 35 Milyar,” tandasnya. (ARS)
Berperan dalam Internasional, Menolak Pungli
Perdagangan Bea Cukai
Nusantarapos,- Bea Cukai Tanjung Priok berperan besar dalam kegiatan perdagangan internasional di Indonesia dan terus meningkatkan performa kerjanya dengan memberikan pelayanan prima pada pengguna jasa. “Saat ini Bea Cukai Tanjung Priok telah memiliki 144 layanan unggulan. 31 di antaranya telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008. Sertifikasi tersebut menjadilkan layanan yang diberikan pada pengguna jasa lebih terukur dan memiliki kepastian waktu. Kami menerapkan janji layanan di tiap-tiap loket di kantor kami,” ungkap Fadjar Dony Tjahjadi, Kepala
Kantor Bea Cukai Tanjung Priok di Jakarta, Jumat (21/10/2016) seperti dikutip rilis yang diterima Nusantarapos. Kondisi pergerakan barang yang kian meningkat membuat para petugas Bea Cukai Tanjung Priok memberikan layanan selama 24 jam selama 7 hari agar kegiatan ekspor-impor berjalan lancar. Untuk mengawal kepatuhan dan kinerja petugas, Bea Cukai Tanjung Priok juga menerjunkan Unit Kepatuhan Internal yang bertugas untuk memastikan layanan yang diberikan Bea Cukai Tanjung Priok sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Bea Cukai Tanjung Priok memiliki program unggulan “Tolak Catat Laporkan” sebagai bentuk strategi pencegahan pungli di lingkungan Bea Cukai Tanjung Priok. Para pengguna jasa dapat membuat laporan dan mengirimkannya ke unit kepatuhan internal untuk ditindaklanjuti hingga tuntas. Selain itu, untuk memberikan informasi kepada pengguna jasa, Bea Cukai Tanjung Priok memiliki client coordinator yang siap membantu permasalahan ekspor-impor para pengguna jasa. Dalam kesempatan yang berbeda Wakil Presiden Direktur Jakarta International Container Terminal, Riza Erivan sangat mengapresiasi upaya Bea Cukai dalam mencegah pungli. “Kami sebagai Operator Pelabuhan Petikemas Internasional (JICT) terbesar di Tanjung Priok sangat mengapresiasi upayaupaya Bea Cukai Tanjung Priok dalam mencegah adanya pungli, dengan cara menerapkan sistem online yang terintegrasi dengan terminal, dan kerjasama di Joint In Gate JICT & KOJA, yang merupakan sistem pertama yg diterapkan di Indonesia, sehingga fungsi pengawasan dilakukan dengan manajemen kontrol and integrated data exchange,” terangnya. “Kami juga sudah menandatangani Pakta Integritas untuk berkomitmen bersama dalam memberantas pungli di pelabuhan,” pungkasnya. (*/ARS)
Sylviana Penuhi Undangan KPJ untuk Dialog dengan Warga Kramat Lontar Nusantarapos,- Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari pasangan Agus-Sylviana memenuhi undangan dari Komunitas Pemuda Jakarta (KPJ) untuk melakukan temu warga dan dialog dengan warga di Jalan Kramat Lontar Raya Jakarta Pusat, Jumat (14/10/16). Kedatangan Sylviana ini dihadiri oleh sekitar kurang lebih 100 orang warga Kramat Lontar. Mereka ingin melihat langsung sosok calon wakil Gubernur yang dipasangkan dengan Agus Yudhoyono putra mantan Presiden RI yang ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sambutannya, Sylviana mengatakan bahwa dirinya ketika menjabat sebagai walikota Jakarta Pusat ini selalu taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku sehingga saat ini dipercaya untuk mendampingi Agus Yudhoyono untuk berkolaborasi dalam memimpin DKI Jakarta di tahun 2017 mendatang. “Setiap langkah saya apapun,” kata Sylvi.
selalu
bersinergi
dalam
mengambil
Di sisi Lain, Sekjen KPJ DKI, Edot menegaskan bawa timnya akan berusaha untuk memenangkan pasangan Agus-Sylvi sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Kami akan memenangkan pasangan Agus Sylvi untuk menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kami yakin bahwa nanti Agus-Sylvi akan terjadi satu putaran dalam pencoblosan, karena kami sendiri sudah mengumpulkan suara di Jakarta Pusat dan ternyata sudah siap untuk pemenangan Agus-Sylvi,”terang Edot.
Lebih lanjut, Sekjen PKJ ini menegaskan bahwa demo yang menyangkut dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh petahana lepas dari politik. “Kalau masalah Pak Gubernur Ahok itu terlepas dari politik. Biarkan nanti pihak yang berwajib mengurusnya sampai tuntas. Yang terpenting kita adalah bagaimana nantinya bisa memenangkan pasangan Agus-Sylvi di pemilukada dalam pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta,’” pungkasnya.(JOKO)
Warga Binaan Hari Minggu Bisa Dikunjungi Keluarga Nusantarapos,- Dirjen Pemasyarakatan bersama dengan Menteri Ham memberikan kesempatan bagi para warga binaan di seluruh Indonesia untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya. Acara ini merupakan untuk memberikan hak kepada para warga binaan agar lebih dekat pada keluarganya.Walaupun hanya satu hari hal ini menjadikan momen yang paling penting bagi warga binaan. Dalam sambutannya, Dirjen Pemasyarakatan, I Wayan K. Dusak saat acara memperingati hari Dharma Karya Dika, di Rumah Tahanan Klas I Cipinang Jl. Raya Bekasi Timur No. 170 B Jakarta Timur, Minggu (9/10) mengatakan, “Peran serta keluarga mutlak diperlukan untuk memberi dukungan agar nantinya bisa di terima dalam masyarakat. Program layanan kunjangan merupakan suatu bentuk binaan yang positif.” Lebih lanjut I wayan mengatakan bahwa para warga binaan yang sudah menjalani masa binaannya di Lapas diharapkan akan lebih disiplin dan taat hukum . Selain itu dengan diadakan acara tersebut para petugas nantinya juga memperbaiki pelayanan yang lebih baik lagi.
Dilain Sisi, menteri Hukum dan Ham Yoshana H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. mengatakan, “Dengan kegiatan ini kami berharap dapat member makna yang lebih dari pada yang lain. Kami memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk dikunjungi.” Bahkan Letjen TNI Agus Sutomo, S.E, juga berpesan agar para warga binaan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk berkumpul bersama keluarga keluarga untuk melakukan instropeksi diri sehingga nantinya keluar dari tempat ini bisa lebih baik. “Ini semua berpulang pada masing-masing. Kita sebagai warga negara yang baik kita harus taat hukum. Kita sebagai rakyat harus bisa melakukan terobosan-terobosan, sehingga sila ke 5 Pancasila bisa terwujud. Mari program bapak Presiden tentang revolusi mental kita dukung,” pungkasnya. (JOKO)
Beredar Istri Djan Faridz Ipar Ahok, Ini tanggapan Wasekjen PPP Nusantarapos,- Dukungan Partai Persatuan Pembanguna (PPP) yang saat ini terpecah menjadi 2, Baik dari kubu Djan Faridz yang saat ini mendukung Ahok dan dari kubu Romy yang tetap setia ke pasangan Agus-Sylviana menjadikan tanda tanya. Pasalnya ada yang mengatakan bahwa Djan Faridz masih bersaudara dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahkan dari yang dikirimkan ke redaksi nusantarapos.co.id, Jumat (7/10) mengatakan bahwa Istri Djan Faridz, Nini Widjaja merupakan ipar dari Ahok. Akhirnya pihak redaksi mengkonfirmasi kiriman tersebut kepada
wasekjen PPP Sudarto lewat gadget dan wasekjen mengatakan,” Tdk benar, pertimbangan PPP mundukung Ahok justru untuk kepentingan ummat Islam yang lebih besar.” Bahkan di lain sisi, Djan Faridz mengatakan bahwa menyatakan secara tegas untuk mendukung Ahok-Djarot dengan pertimbangan Negara yang ber Pancasila. “Itulah kita tidak menghendaki perpecahan karena PPP untuk kepentingan umat,” pungkas Djan Faridz. (JOKO)
“Alasan PT. Kebangkrutan”
DI
Diambang
Nusantarapos,- Alasan PT. Dirgantara Indonesia memohon pengunduran pembayaran tanggungan karena denda yang harus dibayar oleh PT.DI sebesar Rp. 3.357.999.942. Hal ini menyebabkan Negara rugi sebesar kurang lebih Rp. 8 Milyar. Kerugian tersebut menurut dari garudamiliter.blogspot.co.id yang diposting pada (3/10) menerangkan bahwa Center for Budget Analysis (CBA) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengevaluasi dan merekomendasikan agar Direktur PT. Dirgantara Indonesia, Agus Santoso untuk mengundurkan diri. “Pada audit BPK tahun 2015 ditemukan denda keterlambatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa di TNI AL (Angkatan Laut). Denda yang harus dibayar oleh PT. DI sebesar Rp 3.357.999.942,” jelasnya Uchok. Uchok juga menambahkan, tanda-tanda kebangkrutan lain, misalnya, pada tahun 2011, TNI AL memberikan pekerjaan pengadaan Helikopter Bell 412EF tahap II dengan nilai Rp 220
Miliar oleh PT. Dirgantara Indonesia. Dalam pekerjaan ini, PT. Dirgantara sudah dibayar Rp 212.415.954.199 atau 96 persen. Tetapi pekerjaan atau kemajuan fisik baru 20 persen. “Uang negara mereka embat atau terima, tapi seperti malesmalesan menyelesaikan pekerjaan tersebut,” ketusnya. CBA pun juga mencatat kerugian lain ketika TNI AU memesan helikopter Super Puma untuk memenuhi rencana strategis (renstra) pertahanan tahun 2009-2014. Tetapi realisasinya, TNI AU baru menerima sembilan dari 16 unit helikopter Super Puma yang dipesan. Sedangkan yang 7 belum terealisasikan. “Dari kasus-kasus diatas memperlihatkan bahwa manajemen PT. Dirgantara Indonesia kacau balau, atau amburadul. PT.Di bukan lagi perusahaan plat merah yang dipersiapkan sebagai perusahaan yang unggul pertahanan,” ketusnya.
untuk
menyediakan
alat-alat
Dari info yang di dapat, Uchok juga akan melaporkan kasus PT. DI ke Bareskrim Mabes Polri, Jumat (7/10). (RED)
