RINGKASAN EKSEKUTIF Kajian Potensi Retribusi Daerah 1 KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF Kajian Potensi Retribusi Daerah

1

KATA PENGANTAR

Dengan memohon ridha dari Allah SWT, taufik serta hidayah yang selalu dilimpahkan kepada kita semua, kami mempersembahkan Ringkasan Eksekutif “Kajian Potensi Retribusi Daerah” yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung bekerjasama dengan Tim Peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Padjadjaran. Kajian

ini

mengidentifikasi

kondisi

eksisting

retribusi

daerah,

permasalahan retribusi daerah, potensi retribusi daerah, menganalisis dasar hukum terkait retribusi daerah, menyusun strategi (solusi dan inovasi) terhadap permasalahan yang dihadapi baik dari sisi regulasi, objek retribusi, maupun SKPD terkait, menyusun road map dan action plan penyelenggaraan retribusi daerah. Dalam penyusunan Ringkasan Eksekutif ini, tim peneliti berusaha memenuhi kaidah-kaidah penelitian dan didukung dengan referensi teoretik secara tepat untuk menjamin kualitas dari isi penelitian. Demikianlah Ringkasan Eksekutif pengkajian ini kami susun semoga hasil yang diperoleh dari kegiatan pengkajian ini dapat memberikan manfaat bagi terpetakannya

kondisi

eksisting

dan

permasalahan

Retribusi

Daerah,

diperolehnya basis data potensi retribusi daerah, dan meningkatnya target PAD Kota Bandung dari Retribusi Daerah.

Bandung,

September 2015

KETUA TIM PENELITI


2

DAFTAR ISI

Halaman SUSUNAN ORGANISASI PENELITIAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI 1 Pendahuluan 1.1 1.2 1.3 1.4 2

Tinjauan Pustaka 2.1 2.2

3

Pendapatan Asli Daerah Retribusi Daerah

Gambaran Umum Wilayah Studi

3.1 3.2 4

Latar Belakang Rumusan Masalah Maksud dan Tujuan Keluaran

Gambaran Umum Kota Bandung Review RPJPD, RTRW, dan RPJMD Terkait Retribusi Daerah

Analisis dan Pembahasan 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Gambaran Kondisi Eksisting Pada 12 Jenis Retribusi Daerah Permasalahan yang dihadapi pada 12 jenis retribusi daerah Potensi Retribusi Daerah Upaya Optimalisasi Potensi Retribusi Daerah Solusi dan Inovasi bagi Sebagian Objek Potensial yang Tidak Memenuhi Syarat Objek Retribusi 4.6. Strategi Yang Harus Ditempuh Untuk Meningkatkan PAD dari Retribusi Daerah 5.

Kesimpulan dan Rekomendasi 5.1. Kesimpulan 5.2. Rekomendasi


1.

Pendahuluan

1.1

Latar Belakang

3

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, setiap daerah otonom diberikan kewenangan untuk menggali dan menggunakan sendiri sumber-sumber penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan bagi daerah tersebut diantaranya adalah retribusi daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, daerah otonom dapat menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah otonom dapat menyusunbasis data mengenai potensi objek yang dapat dikenakan retribusi sehingga diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan

dan

pembangunan

daerah,

untuk

meningkatkan

dan

memeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Adapun ciri-ciri retribusi adalah : 1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah 2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis 3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk 4. Retribusi

dikenakan

pada

setiap

orang/badan

yang

menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara. Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan-RI (2004:60), Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena

secara teoritis terutama untuk

Kabupaten/Kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi

daerah

memiliki

posisi

yang

strategis

bagi

kegiatan

pembangunan daerah. Dalam upaya mengelola urusan pemerintah daerah yang lahir sebagai konsekuensi otonomi, daerah harus mampu mengumpulkan uang


4

sebagai instrumen pembiayaan dan salah satunya melalui retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi memiliki dua prinsip yaitu sebagai sumber pendapatan (budgetary) dan sebagai pengatur (regulatory). Sebagai sumber pendapatan berarti hasil yang didapatkan dari penarikan retribusi terhadap pelayanan yang diberikan dalam suatu kota akan masuk ke dalam pendapatan daerah. Sebagai pengatur berarti retribusi memiliki fungsi mengatur suatu kegiatan dimana retribusi itu dibebankan.Dalam

hal

ini,

prinsip

keadilan

harus

diberlakukan

dalam

menetapkan jenis retribusi daerah. Di Kota Bandung terdapat 12 Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, meliputi: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (2) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (5) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (6) Retribusi

Pengendalian

Menara

Telekomunikasi;

(7)

Retribusi

Bidang

Perhubungan; (8) Retribusi Rumah Potong Hewan; (9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; (10) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (11) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian; serta (12) Retribusi Ijin Trayek. Berdasarkan LKPJ Walikota tahun 2014, total perolehan retribusi daerah sebelum diaudit BPK tidak memenuhi target yang ditentukan, realiasasinya hanya sebesar Rp. 99.192.319.387,00 (75,63%). Jenis-jenis retribusi yang belum memenuhi target, yaitu: Retribusi Pelayanan Kesehatan (97.48%); Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (80,65%); Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (79,93%); Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (56,21%); Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (10,78%); Retribusi Bidang Perhubungan (72,72%); Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (80,30%); dan Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (68,10%).


5

Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan. Adapun permasalahan utamanya adalah tingkat akurasi data dasar retribusi yang berpengaruh terhadap data wajib retribusi, sehingga perlu diupayakan

ketersediaannya

guna

mendukung

peningkatan

PAD

yang

bersumber dari retribusi.Masih terdapat potensi retribusi daerah yang belum terjaring.Hal tersebut diduga masih terdapat objek-objek yang menggunakan jasa/fasilitas pemerintah namun tidak membayar retribusi secara resmi kepada pemerintah, melainkan kepada sekelompok oknum non pemerintah sehingga menyebabkan kerugian karena pembayaran atas jasa/fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tersebut tidak masuk ke kas daerah. Selain itu, masalah kesadaran masyarakat dan masih terdapatnya objek usaha yang tidak berizin/ilegal tetapi memiliki potensi ekonomi yang luar biasa tinggi namun tidak bisa ditarik retribusinya. Permasalahan lainnya adalah secara kelembagaan, baik perundanganperundangan yang mengatur retribusi, managemen pengelolaan retribusi maupun Sumber Daya Manusianya yang masih harus dibenahi agar pengelolaan retribusi dapat

dilakukan

secara

optimal

untuk

pembangunan

kesejahteraan

masyarakat.Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap peraturan-peraturan daerah tentang pajak dan retribusi seiring dengan telah terbitnya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiscal bagi daerah otonom. Retribusi Daerah merupakansalah satu sumber pendapatan daerah yang penting gunamembiayai pelaksanaan pemerintahan

dan pembangunan daerahbagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, maka pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan potensi retribusi daerah. Meskipun demikian, penetapan tarif dan penarikan retribusi dilaksanakan berdasarkan prinsip


6

demokrasi, memperhatikan potensi daerah, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan retribusi oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah dilakukan dengan semangat dipungut oleh pemerintah kota, terdapat paksaan secara ekonomis, adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk dan retribusi ini dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan oleh pemerintah kota. Analisis potensi retribusi daerah dilakukan untuk menggali sumbersumber pembiayaan bagi daerah untuk kepentingan pembangunan sesuai semangat UU Nomor 28 tahun 2009 yang berfungsi sebagai fungsi pendapatan daerah dan fungsi pengatur.

Penggalian sumber-sumber pendapatan

bagi

daerah melalui retribusi dapat dilakukan secara intensifikasi (memperkuat sumber-sumber pendapatan dari objek retribusi yang sudah ada) dan/atau ekstensifikasi (menggali dan memperluas objek retribusi baru sebagai sumber pendapatan daerah). Namun dalam penetapan objek retribusi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan diantaranya memenuhi syarat-syarat penentuan objek retribusi dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), terkait apakah lokasi objek retribusi tersebut memang berada pada kawasan yang diberlakukan bagi pemungutan objek retribusi. Retribusi daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang terpenting dan digunakan untuk membiayai atau menutupi pengeluaran daerah. Kewenangan yang lebih luas di bidang retribusi daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat mengkompensasi hilangnya penerimaan dari beberapa jenis pungutan daerah sebagai akibat dari adanya perubahan open-list system menjadi closed-list system. Instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi dan transfer ke Daerah. Dalam hal ini, kebijakan taxing power kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Daerah kota Bandung ada 12 macam. Jenis retribusi meliputi retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan pemakaman dan pengabuan


7

mayat, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat damkar, pengendalian menara telekomunikasi, bidang perhubungan, rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olah raga, ijin mendirikan bangunan, izin gangguan/keramaian serta izin trayek. Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan. Adapun permasalahan di Kota Bandung, estimasi target kenaikan penerimaan daerah dari sumber retribusi seringkali dilakukan tanpa dasar yang kuat. Selain itu, banyak objek-objek yang sesungguhnya dapat dikenakan retribusi daerah yang tentu saja potensial menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung. Permasalahannya, objek potensial tersebut tidak dapat dijadikan objek retribusi karena tidak sesuai syarat dan ketentuan serta tidak harmonisnya aturan-aturan dengan tupoksi dari SKPD. Berdasarkan permasalahan objek retribusi diatas, perlu dilakukan suatu kajian mengenai potensi retribusi Kota Bandung. mengidentifikasi kondisi eksisting potensi dan permasalahan seluruh 12 objek retribusi daerah, kemudian

dilakukan

analisis

mendalam

dengan

fokus

pada

4

objek

retribusidaerah yang paling potensial. Sehingga hasil penelitian tersebut dapat memberikan masukan dan dasar bagi Kota Bandung untuk menetapkan target besaran retribusi daerah setiap tahunnya. Pemkot Bandung masih memerlukan kajian kritis untuk perlunya dibuat kembali suatu kajian akademis yang melihat peta eksisting retribusi daerah kota Bandung secara data historis, mengkaji secara komprehensif dari segi hukum, sistem, personel dan organisasi dengan pendekatan 7 S dari Mc Kinsey yaitu strategi, struktur, sistem, shared values,

skill, style dan staff sehingga diharapkan retribusi daerah bisa ditingkatkan lagi secara optimal termasuk masalah akurasi data mengenai wajib retribusi, potensi

retribusi

daerah

yang

belum

terjaring

dimana

menggunakan

fasilitas/jasa pemerintah namun tidak membayar secara resmi ke kas daerah termasuk aspek kesadaran warga, tata kelola lembaga baik secara peraturan dan operasional lembaga terkait dengan retribusi daerah yang membutuhkan inovasi kebijakan potensi retribusi daerah yang berbasiskan data dan kajian ilmiah.


8

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun anggaran 2015 ini, Bappeda Kota Bandung akan melakukan Kajian Retribusi Daerah untuk memberikan masukan dan dasar bagi pimpinan untuk menetapkan target pendapatan dari sumber retribusi serta merumuskan inovasi kebijakan mengenai potensi pendapatan daerah dari sumber retribusi berdasarkan basis data dan hasil kajian ilmiah. 1.2

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana gambaran kondisi eksisting pada 12 jenis retribusi daerah? 2. Apa permasalahan yang dihadapi pada 12 jenis retribusi daerah? 3. Bagaimana potensi retribusi daerah berdasarkan basis data yang valid? 4. Bagaimana upaya melakukan optimalisasi potensi retribusi daerah? 5. Bagaimana solusi dan inovasi bagi sebagian objek potensial namun tidak memenuhi syarat objek retribusi daerah? 6. Bagaimana strategi yang harus ditempuh untuk meningkatkan PAD dari retribusi daerah? 1.3

Maksud dan Tujuan Maksud

dilaksanakannya

pekerjaan

ini

adalah

untuk

menyusun

rekomendasi kebijakan strategi optimalisasi potensi retribusi daerah Kota Bandung. Adapun tujuan dari kajian ini diantaranya adalah 1.

Mengidentifikasi kondisi eksisting retribusi daerah

2.

Mengidentifikasi permasalahan retribusi daerah

3.

Memetakan potensi retribusi daerah berdasarkan basis data yang

valid (hasil survey) 4.

Menganalisis dasar hukum terkait retribusi daerah

5.

Menyusun strategi (solusi dan inovasi)

terhadap permasalahan

yang dihadapi baik dari sisi regulasi, objek retribusi, maupun instansi/SKPD terkait


6.

9

Menyusun road map mekanisme penyelenggaraan retribusi daerah meliputi

Struktur, Strategi, Sistem, Skill, Style, Staff dan Shared

Value (7 S) 7. 1.4

Menyusun action plan penyelenggaraan retribusi daerah

Keluaran Produk kegiatan studi yang dihasilkan meliputi: 1) Hasil Analisis dasar hukum dan kebijakan terkait retribusi daerah 2) Hasil Survey kondisi eksisting dan permasalahan 12 objek retribusi daerah di Kota Bandung baik secara primer maupun sekunder 3) Hasil Analisis potensi retribusi daerah berdasarkan basis data yang valid (hasil survey). 4) Hasil Analisis proyeksi potensi retribusi daerah di Kota Bandung. 5) Strategi (solusi dan inovasi) terhadap permasalahan yang dihadapi baik dari sisi regulasi, objek retribusi, maupun pihak Pemkot. 6) Hasil Analisis 7 S retribusi daerah Kota Bandung yang meliputi: Struktur, Strategi, Sistem, Skill, Style, Staff dan Shared Value. 7) Road map mekanisme penyelenggaraan retribusi daerah. 8) Action plan penyelenggaraan retribusi daerah

2.

Tinjauan Pustaka

2.1 Pendapatan Asli Daerah Menurut ketentuan umum Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dari pengertian tersebut terkandung unsur-unsur dalam pengertian PAD, antara lain adalah : 1.

PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri

2.

Dipungut berdasarkan Peraturan Daerah


3.

Peraturan

Daerah

tersebut

tidak

bertentangan

dengan

10

Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi. Pengertian lain dari Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Halim, 2004). Menurut Pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : 1.

Pajak daerah

2.

Retribusi daerah

3.

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

2.2.

Retribusi Daerah Ketentuan dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor

34 Tahun

2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terbitnya UU No. 28 Tahun 2009 merupakan langkah yang sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang lebih ideal dan setidaknya memperbaiki 3 (tiga) hal pokok, yaitu: (1) penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; (2) pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Daerah di bidang perpajakan daerah; dan (3) peningkatan efektifitas pengawasan. Rumusan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga diharapkan dapat memperbaiki struktur APBD menjadi lebih baik. Selain itu, iklim investasi di daerah menjadi lebih kondusif karena Perda-Perda pungutan daerah yang membebani masyarakat secara berlebihan dapat dihindari, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Dengan


11

telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009. 1.

Objek Retribusi. Rumusan Pasal 108 UU No. 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Objek

Retribusi adalah: (a) Jasa Umum; (b) Jasa Usaha; dan (c) Perizinan Tertentu. Retribusi yang

dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud a

digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. 1. Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam menetapkan jenis retribusi ke dalam kelompok retribusi jasa umum, kriteria yang digunakan adalah : Retribusi Jasa Umum dirumusakan dalam Pasal 110 UU No. 28 Tahun 2009, meliputi: a.

Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

c.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

d.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

e.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

f.

Retribusi Pelayanan Pasar;

g.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

h.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

i.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

j.

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;


k.

Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

l.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

12

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Jenis

Retribusi

penerimaannya

kecil

di

atas

dapat

dan/atau

atas

tidak

dipungut

kebijakan

apabila

nasional/daerah

potensi untuk

memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. 2.

Retribusi Jasa Usaha Rumusan Pasal 126 UU No. 28 Tahun 2009 menyebutkan Objek Retribusi

Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: a.

pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

b.

pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 127 UU No. 28 Tahun 2009 Jenis

Retribusi Jasa Usaha adalah: a.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b.

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

c.

Retribusi Tempat Pelelangan;

d.

Retribusi Terminal;

e.

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

f.

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

g.

Retribusi Rumah Potong Hewan;

h.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

i.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

j.

Retribusi Penyeberangan di Air; dan

k.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.


3.

13

Retribusi Perizinan Tertentu Rumusan Pasal 140 UU No. 28 Tahun 2009 menyebutkan Objek Retribusi

Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Pasal 141 UU No. 28 Tahun 2009 adalah: a.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b.

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

c.

Retribusi Izin Gangguan;

d.

Retribusi Izin Trayek; dan

e.

Retribusi Izin Usaha Perikanan. Tata Cara Penghitungan Retribusi1, yaitu besarnya Retribusi yang

terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut. Tarif Retribusi yaitu nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. Tarif Retribusi

dapat

ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi2 Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

1 2

Pasal 151 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pasal 152 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi


14

Biaya penyedian jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha3 didasarkan

pada

tujuan

untuk

memperoleh

keuntungan

yang

layak.

Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi4 Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Ketentuan dalam Pasal 155 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi menyebutkan bahwa tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Rumusan dalam Pasal 409 huruf c Undang-Undang No. No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan dalam Pasal 1575, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9)6, dan 3

Pasal 153Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pasal 154Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 5 Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 4

Daerah:

(1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud. (2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud. (3) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian Rancangan


15

Pasal 1597 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3.

Gambaran Umum Wilayah Studi

3.1.

Gambaran Umum Kota Bandung Kota Bandung adalah ibukota Provinsi Jawa Barat dengan luas

16.729,65 Ha. Kota ini merupakan dataran tinggi yang terletak pada ketinggian 675-1050 meter di atas permukaan laut, yang berada pada koordinat 6o 50’ 38” -6o 58’ 50” LS dan 107o 33’ 34”-107o 43’ 50” BT. Bentuk bentangan alam Kota Bandung merupakan cekungan dengan morfologi perbukitan di bagian Utara Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundangundangan lain yang lebih tinggi. (4) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. (5) Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. (6) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan atau penolakan. (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/walikota untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. (8) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dengan disertai alas an penolakan. (9) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat langsung ditetapkan. (10) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/walikota bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota. 6

Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. 7 Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 158 ayat (1) dan ayat (6) oleh Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi. Tata cara pelaksanaan penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.


16

dan dataran di bagian Selatan. Kota Bandung termasuk dalam wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum bagian hulu. Secara nasional, DPS ini sangat penting karena merupakan pemasok utama waduk Saguling dan Cirata yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, pertanian, dan lainnya. Secara geografis, jarak Kota Bandung yang relatif dekat dengan Jakarta sebagai ibukota

Negara

dan

pusat

perdagangan,

menjadikan

Kota

Bandung

berkembang pesat di berbagai bidang kegiatan pembangunan. Secara morfologi regional, Kota Bandung terletak di bagian tengah “Cekungan Bandung”, yang mempunyai dimensi luas 233.000 Ha. Secara administratif, cekungan ini terletak di lima daerah administrasi kabupaten/kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 Kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang. Kawasan Cekungan Bandung dikelilingi oleh Gunung Tangkuban Perahu (Kabupaten Bandung Barat dan Subang) dan Gunung Manglayang (Kabupaten Sumedang) di sebelah Utara; Gunung Bukit Jarian, Gunung Mandalawangi dan Gunung Kasur (Kabupaten Sumedang) di sebelah Timur; Gunung Puntang, Gunung Malabar, Gunung Rakutak dan Gunung Bubut (Kabupaten Bandung) di sebelah Selatan, dan Bukit Kidang Pananjung, Gunung Lagadar dan Gunung Bohong (Kota Cimahi). Dilihat dari aspek geologisnya, kondisi tanah Kota Bandung sebagian besar merupakan lapisan aluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol, sedangkan di bagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis aluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Di bagian tengah dan barat tersebar jenis tanah andosol. Iklim Kota Bandung secara umum adalah sejuk dengan kelembapan tinggi karena dipengaruhi oleh iklim pegunungan di sekitarnya dan curah hujan yang masih cukup tinggi. Namun, beberapa tahun terakhir kondisi suhu ratarata udara Kota Bandung cenderung mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan sumber polutan dan dampak dari perubahan iklim serta pemanasan global (global warming).


17

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Bandung telah memiliki potensipotensi strategis. Potensi tersebut dapat dilihat, baik dalam lingkup nasional maupun regional. Dilihat melalui letak geografisnya dalam lingkup nasional, potensi strategis yang dimiliki Kota Bandung antara lain : a.

Kota Bandung ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional, sehingga Kota Bandung menjadi prioritas program pembangunan

b.

Kota Bandung memiliki hak prioritas dalam pengembangan fungsi aksesibilitas dan daya saing Dalam skala regional, potensi-potensi strategis yang dimiliki Kota

Bandung adalah sebagai berikut : a.

Kota Bandung memiliki potensi pasar yang besar (mencapai lebih dari 20 juta penduduk dalam lingkup regional) untuk kegiatan wisata

b.

Letak Kota Bandung secara geografis dilalui poros jalan raya nasional dan memiliki dukungan akses jalan tol Cipularang dari wilayah DKI Jakarta sebagai jalur hubungan nasional

c.

Kota Bandung menjadi salah satu tujuan utama penerbangan dan wisata skala regional, nasional, dan internasional

d.

Kota Bandung memiliki jalur hubungan menuju kawasan wisata pantai di daerah selatan Dilihat dari segi perekonomian, Bandung merupakan salah satu kota

yang sangat baik kondisi perekonomiannya. Kota Bandung memiliki peran penting

dalam

peran

penting

dalam

perekonomian

Jawa

Barat,

laju

pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tergolong tinggi, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bahkan nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dari tahun 2008-2012 rata-rata sebesar 9,4%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8%. Pada tahun 2010, PDRB Kota Bandung mencapai 31,6 triliun Rupiah sedangkan pada tahun 2011 mencapai 34,4 triliun Rupiah dan pada tahun 2012 meningkat hingga mencapai 37,7 triliun Rupiah (PDRB Kota Bandung berdasarkan harga konstan).


18

Grafik 1 Pertumbuhan PDRB Kota Bandung 2013-2018 (Sumber: RPJMD Kota Bandung 2013-2018) Pertumbuhan

ekonomi

merupakan

suatu

kenaikan

PDRB

tanpa

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Pada

intinya

pertumbuhan

ekonomi

tersebut

merupakan

suatu

perkembangan dari berbagai kegiatan ekonomi. Perekonomian Kota Bandung pada tahun 2013 mampu tumbuh sebesar 8,87%. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tergolong tinggi, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bahkan nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dari tahun 2008-2013 rata-rata sebesar 8,5%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8%.


19

Persentase (%)

10

1 2008

2009 Jawa Barat

2010

2011 Nasional

2012

2013

Kota Bandung

Grafik 2 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung dengan Tingkat Jawa Barat dan Nasional 2008-2013 (Sumber: BPS Kota Bandung) Tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa Kota Bandung adalah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting di Jawa Barat maupun di Indonesia.Tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa Kota Bandung adalah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting di Jawa Barat maupun di Indonesia. Struktur ekonomi Kota Bandung selama kurun waktu 2009 - 2013 sebagian besar ditopang oleh sektor tersier (jasa-jasa).


Perdagangan, Hotel dan Restoran 42.4%

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 6.57%

20

Pengangkutan dan Komunikasi 13.31%

Jasa-jasa 8.82%

Industri Pengolahan 21.56% Pertanian 0.2% Konstruksi 4.69%

Listrik, Gas, dan Air Bersih 2.45%

Grafik 3 Struktur Ekonomi Kota Bandung (Sumber: BPS Kota Bandung) Sektor perdagangan,hotel dan restoran merupakan penopang utama perekonomian Kota Bandung, dimana pada tahun 2013 memberikan peranan sebesar 42,4%terhadap pembentukan PDRB Kota Bandung. Kemudian sektor pengangkutan dan komunikasi berperan sebesar 13,31%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan berperan sebesar 6,57% serta sektor jasa-jasa berperan sebesar 8,82% terhadap PDRB Kota Bandung. Sektor sekunder, yaitu sektor industri pengolahan berperan sebesar 21,56%, sektor Listrik, Gas, Air Bersih sebesar 2,45%, dan sektor konstruksi berperan sebesar 4,69% terhadap pembentukan PDRB Kota Bandung tahun 2013. Adapun sektor primer, yaitu sektor pertanian hanya sebesar 0,2%. Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.394.873 jiwa. Pada tahun 2013, jumlah penduduk Kota Bandung mengalami pertumbuhan sebesar 1,16 persen dibandingkan tahun 2012, yaitu sebanyak2.483.977 jiwa.


21

Tabel 1 Indikator Kependudukan Kota Bandung 2012-2013 Uraian Jumlah Penduduk (Jiwa) Laki-laki Perempuan Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Sumber:BPS Kota Bandung

2012

2013

2,455,517 1,246,122 1,209,395 0.72

2,483,977 1,260,565 1,223,412 1.16

Kota Bandung dengan jumlah penduduk yang mencapai 2.483.977 jiwa dapat dikategorikan sebagai kota sedang (mid-size city). Peningkatan jumlah penduduk Kota Bandung mencapai 0,85% setiap tahunnya.

Grafik 4. Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Bandung 2007 - 2012 dan Proyeksi Tahun 2013-2018 (Sumber: RPJMD Kota Bandung 2013-2018) Selain itu, tingkat pengangguran terbuka Kota Bandung dari waktu ke waktu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka sebesar 15,27%, pada tahun 2012 tingkat pengangguran telah berkurang secara signifikan menjadi 9,17%. Pengangguran terbuka (open unemployment) adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha,

yang

tidak

mencari

pekerjaan

karena

merasa

tidak

mungkin


22

mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan pada waktu bersamaan mereka tak bekera. Penurunan tingkat pengangguran ini selaras dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Meningkatnya

aktivitas

perekonomian

pada

beberapa

sektor

perekonomian, mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, terutama pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah daerah Kota Bandung dalam aspek ketenagakerjaan juga memberikan kontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran yang ada. 3.2.

Review RPJPD, RTRW, dan RPJMD terkait Retribusi Daerah Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota kepada kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang bersifat

pelayanan

jasa

umum,

jasa

usaha,

dan

perizinan

tertentu.

Perkembangan pendapatan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, yang bersumber dari Retribusi Daerah mencapai rata-rata realisasi sebesar 95,1 % dengan rata pertumbuhan sebesar 18,88 %8. Pencapaian retribusi dinilai masih di bawah target karena

dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu berkaitan

dengan perundang-undangan yang berlaku tentang Pajak dan retribusi daerah9, sehingga

beberapa

diantaranya

perda

perda yang

tentang

retribusi

dicabut

pemberlakuannya,

berkaitan

dengan

retribusi

ketenagakerjaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tantangan pembiayaan pembangunan ke depan, semakin berat, mengingat berbagai upaya yang sudah dilakukan saat ini, baik intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap pajak dan retribusi daerah akan mengalami titik jenuh. Oleh karena itu sebagai daerah otonom, pemerintah Kota Bandung dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif untuk menciptakan berbagai sumber pembiayaan, dan melaksanakan efisiensi belanja serta mendorong peningkatan partisipasi aktif swasta dan masyarakat untuk turut

8 9

serta

dalam

proses

pembangunan.

Strategi

dalam

peningkatan

RPJPD Kota Bandung 2005-2025 UU Nomor 34 Tahun 2000 yang kemudian diganti dengan UU Nomor 28 Tahun 2009


23

pendapatan asli daerah berdasarkan Misi 6 RPJPD Kota Bandung 2005-2025 adalah mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu. Selama periode Tahun Anggaran 2008-2013, rata-rata target retribusi daerah sebesar Rp. 85.056.970.785,00 dan realisasinya belum mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 82.347.361.711,55. Target dan realisasi Retribusi daerah tersebut disajikan pada Tabel berikut ini Tabel 2 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008-2013 Tahun Anggaran 2008 2009 2010 2011 2012 2013)* Rata-rata

Target Setelah Perubahan APBD 91,691,795,275.00 81,758,868,505.00 91,810,119,947.00 73,090,784,230.00 71,174,028,328.00 100,816,228,425.00 85,056,970,785.00

Realisasi 72,857,118,264.30 68,912,741,347.00 86,471,546,547.00 71,684,532,455.00 78,649,880,372.00 115,508,351,284.00 82,347,361,711.55

% pencapaian 79.46 84.29 94.19 98.08 110.05 114.57

Bertambah/ Berkurang (18,834,677,010.70) (12,846,127,158.00) (5,338,573,400.00) (1,406,251,775.00) 7,475,852,044.00 14,692,122,859.00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008s.d. 2012 )* Laporan Realisasi APBD TA. 2013 (unaudited).

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa kontribusi PAD Kota Bandung tahun 2008-2013 yang bersumber dari retribusi daerah hanya sekitar 21.97 persen, dengan pertumbuhan realisasi pendapatan yang cukup fluktuatif. Pertumbuhan penerimaan retribusi tersebut dapat dilihat dari grafik di bawah ini : Grafik 5. Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Retribusi Tahun 2008-2013

Pertumbuhan Penerimaan Retribusi 200 155,08

150 100 50

72,86

68,91

86,47

71,69

78,65

0 2008

2009

2010

2011

2012

Sumber : RPJMD Kota Bandung 2013-2018

2013

Series 1


24

Pada grafik diatas terlihat terdapat penurunan realisasi penerimaan retribusi di tahun 2009 yakni hanya 68,91 % dan meningkat tajam pada tahun 2013 sebesar 155.08 %. Berdasarkan hasil penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi tahun 2008-2013 tersebut diatas, maka diperlukan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain: (i) Meningkatkan

pelayanan

dan

perlindungan

masyarakat

sebagai

upaya

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; dan (ii) Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan. Sehubungan dengan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut, Pemerintah Kota Bandung membuat suatu proyeksi pendapatan daerah dari sektor retribusi. Semula pada proyeksi awal pendapatan retribusi ditargetkan memperoleh 119 miliar rupiah di akhir periode RPJMD 2013-2018. Namun setelah disesuaikan dengan APBD Tahun 2014, proyeksi pendapatan retribusi di akhir periode RPJMD 2013-2018 menjadi 146 miliar rupiah dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 1,42 %.

Proyeksi pendapatan daerah yang

bersumber retribusi tahun 2014-2018 berikut insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dari Sumber Retribusi Tahun 2014-2018 (dalam milyar Rupiah) Proyeksi Pendapatan Tahun Retribusi 2014 2015 2016 Proyeksi Awal 79 89 99 Proyeksi Setelah disesuaikan 138 140 142 dengan APBD 2014 Insentif pemungutan pajak dan 55,92 71,32 80,80 retribusi daerah Sumber : RPJMD Kota Bandung 2013-2018 (diolah)

2017 109 144

2018 119 146

91,52

103,84

Kebijakan pengelolaan keuangan dalam rangka peningkatan PAD Kota Bandung terkait retribusi daerah diatas termasuk dalam upaya mewujudkan Misi 4 RPJMD 2013-2018 yaitu membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan. Adapun strategi yang dilakukan adalah :


25

1. Intensifikasi penerimaan retribusi daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah. 2. Ekstensifikasi penerimaan retribusi melalui Potensi penerimaan pendapatan yang sah dari PKL (Pedagang Kaki Lima) dalam bentuk retribusi sesuai dengan batas-batas aturan yang berlaku. Tabel 4. Strategi kebijakan Intensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah Sasaran intensifikasi penerimaan retribusi daerah

Strategi pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah.

Satuan Milyar RP

Target Kinerja 2008 2018 78.649 146

SKPD Utama BPPT, Dinkes, Dishub, DPPK, Diskam tam

Sumber : RPJMD Kota Bandung 2013-2018 (diolah) Dalam hal intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah, Pemerintah Kota Bandung harus memperhatikan kebijakan dan Strategi Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Potensi Pengembangan penerimaan retribusi harus juga memperhatikan ketentuan yang diatur dalam RTRW Kota Bandung, yang mana ketentuan tersebut mengatur : 1.

Penyediaan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan

2.

menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

3.

mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan


4.

26

mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

5.

pengembangan sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan peningkatan cakupan pelayanan penangulangan bencana kebakaran.

6.

mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;

7.

membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;

8.

memanfaatkan

mekanisme

perizinan,

penilaian

permohonan

pembangunan, serta insentif dan disinsentif untuk mengendalikan dan/atau membatasi pembangunan yang berdampak negatif terhadap fungsi kawasan strategis. 9.

Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang merujuk pada ketentuan umum

peraturan

zonasi,

ketentuan

umum

mekanisme

perizinan

pemanfaatan ruang, ketentuan umum insentif dan disinsentif serta arahan sanksi. 10. menyusun proses pengkajian rancangan dalam proses penerbitan perizinan bagi permohonan perubahan pemanfaatan ruang dan kegiatan yang berdampak penting; 11. Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 12. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum. 13. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah. 14. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat


27

pembatalan izin dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin 15. pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan dan perumahan. 16. menyusun mekanisme dan perangkat insentif dan disinsentif untuk mendorong pengembangan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan mencegah terjadinya penyimpangan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; 17. Rencana pengembangan kawasan budidaya diarahkan pada kegiatan sebagai berikut: (a). penanganan dan pengendalian alih fungsi bangunan dan guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya khususnya di kawasan yang berfungsi lindung; (b). intensifikasi bangunan dan guna lahan yang masih memungkinkan khususnya di pusat kota; dan (c). peremajaan kawasan yang menurun kualitas fisiknya di kawasan kumuh 18. Rencana pengembangan kawasan perumahan memperhatikan perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang, perumahan kepadatan rendah. 19. Pengembangan perumahan atau bangunan secara vertikal diperkenankan pada kawasan perumahan kepadatan sedang sampai tinggi. 20. Pengendalian pengembangan secara vertikal pada persil dan kawasan yang melebihi kepadatan bangunan maksimum, KDB maksimum dan KLB maksimum, kapasitas prasarana terbatas, atau tingkat pelayanan jalan rendah. 21. Pembatasan pembangunan pada kawasan perumahan kepadatan rendah di Kawasan Bandung Utara. 22. penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum dengan uji emisi gas buang; 23. peningkatan kinerja operasional taksi dengan mengatur jumlah taksi yang beroperasi sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung sarana dan prasarana;


28

Upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui pengembangan potensi retribusi

daerah

dengan

memperhatikan

rencana

pemanfaatan

ruang

berdasarkan RTRW Kota Bandung, yaitu : 1.

Pengembangan PPK Gedebage yang dilengkapi fasilitas diantaranya kesehatan,

rumah sakit kelas A, komplek olahraga dengan gelanggang

olahraga, gedung hiburan dan rekreasi, gedung kesenian, taman kota, dan gedung seni tradisional 2.

Pengembangan terminal terpadu dan terminal kota yang terdiri atas: a.

pembangunan terminal tipe A di PPK Gedebage;

b.

optimalisasi terminal tipe B; dan

c.

pengembangan terminal tipe C di sekitar SPK.

3. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum pemadu moda (bus

line) dengan 11 jalur/trayek 4. Analisis Dan Pembahasan 4.1. Gambaran Kondisi Eksisting pada 12 Jenis Retribusi Daerah Retribusi merupakan salah satu bagian penting yang berkontribusi pada upaya perolehan PAD Kota Bandung. Terdapat 12 objek retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kota Bandung yang merupakan timbal balik atas jasa dan pemanfaatan pelayanan yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat. Tabel berikut menjelaskan kondisi eksisting penyelenggaraan retribusi daerah Kota Bandung. Tabel 5 Kondisi Eksisting Penyelengggaraan Retribusi Daerah No 1

Objek Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan

Kondisi Eksisiting -

-

2

Retribusi

Pelayanan

-

dikelola oleh Dinas Kesehatan, RSUD, RSKGM, RSKIA, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan capaian sebesar 97,84 % dari target. Kontribusi retribusi jasa pelayanan kesehatan terhadap pendapatan PAD sumber retribusi sebesar 19,5 %. Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan belum memenuhi target, namun cukup berkontribusi pada pendapatan PAD. Realisasi retribusi dinilai efektif, penerimaan selalu


No

Objek Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat

3

4

5

6

7

29

Kondisi Eksisiting

melebihi target kontribusi terhadap total penerimaan retribusi tahun 2014 sebesar 4 %. banyaknya tunggakan pembayaran retribusi perpanjangan sewa lahan makam tahun 2013 mencapai Rp. 2 miliar rupiah. Tunggakan tidak dapat ditagih karena kesulitan mencari alamat wajib retribusi atau ahli warisnya. Retribusi Pelayanan Terdapat 236 titik parkir legal Parkir di Tepi Jalan Perolehan retribusi tidak pernah mencapai target, Umum realisasi 2014 sebesar 80,65 %Tidak semua perolehan retribusi masuk ke kas daerah karena dipotong biaya operasional bagi para juru parkir Perolehan retribusi berdasarkan besar setoran yang ditetapkan, bukan berdasarkan tiket yg terjual Retribusi Pengujian Realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan Kendaraan Bermotor bermotor, hanya mencapai 79,93%. belum mencapai target. Sejak tahun 2010, sempat dihentikan terkait UU PDRD baru Tahun 2012 penyelenggaraan retribusi pengujian kendaraan bermotor digabungkan dengan retribusi ijin trayek Retribusi Capaian layanan pemeriksaan bangunan dan Pemeriksaan Alat gedung terus mengalami peningkatan. Pemadam Kebakaran Hingga tahun 2013, gedung atau bangunan yang terawasi sudah mencapai 1695 bangunan, melampaui target IKK 1400 bangunan. Tingkat pertumbuhan rata2 16,12 % Retribusi Perolehan retribusi sangat signifikan tahun 2014, Pengendalian Menara tetapi sejak digugat oleh PT. Kame Komunikasi Telekomunikasi Indonesia, dan gugatan dikabulkan MK, dengan alasan tarif 2% dari NJOP dianggap memberatkan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Tahun 2015, retribusi ini dihentikan. Retribusi Bidang Retribusi di bidang perhubungan terdiri atas retribusi Perhubungan pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi izin trayek, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir. Karena retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi izin trayek, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir dibahas pada objek tersendiri, maka retribusi bidang perhubungan yg diamati disini adalah retribusi terminal optimalisasi retribusi perhubungan dinilai tidak terlalu signifikan karena kecenderungan masyarakat dalam penggunaan transportasi beralih ke transportasi udara dan kereta cepat, sehingga perolehan retribusi terminal diperkirakan akan berkurang, kecuali pemerintah Kota Bandung segera -


No

Objek Retribusi

Kondisi Eksisiting

8

Retribusi Rumah Potong Hewan -

9

Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga -

10

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan -

11

Retribusi ijin gangguan/keamanan

12

Retribusi Ijin Trayek

-

-

4.2.

30

menginisiasi moda transporatsi baru Sejak Tahun 2012 Retribusi hanya dapat ditarik dari 2 RPH Pemerintah. Tarif retribusi RPH relatif lebih tinggi daripada RPH di daerah lain yang berdekatan, sehingga tarif RPH Kota Bandung tidak kompetitif. Kota Bandung memiliki 17 sarana rekreasi dan olahraga sendiri, belum termasuk Gor BLA. Tingkat kinerja ketercapaian target retribusi tercapai signifikan. Semula, kondisi sarana olahraga milik Kota Bandung umumnya tidak memadai, namun sejak fasilitas olahraga tersebut di renovasi, kembali digemari oleh masyarakat. Pada tahun 2013 dan sebelumnya, penerimaan retribusi IMB selalu melampaui target, Tahun 2014, perolehan retribusi mengalami penurunan karena adanya moratorium investasi sektor apartemen dan hotel, juga adanya pembatasan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) Pada tahun 2015, terjadi lonjakan penerimaan retribusi HO / IG karena Penerimaan Ho dipengaruhi oleh banyaknya IMB Usaha dari Tahun sebelumnya yaitu 2013 dan 2014 dimana setelah proses pembangunan selesai pengusaha mendaftarkan IG / HO di tahun 2015. Selama 10 tahun terakhir, realisasi retribusi ijin trayek mengalami fluktuasi yang sangat tajam. Puncak retribusi ijin trayek terjadi pada tahun 2005 dan 2010, dimana pencapaian retribusi melebihi dari target yang ditetapkan. Tahun 2013 dan 2014, perolehan retribusi lebih 100 %, karena ada penurunan target dari tahun-tahun sebelumnya, sedangkan perolehan retribusinya mengalami penurunan.

Permasalahan yang Dihadapi 12 Objek Retribusi Daerah Realisasi pendapatan dari objek retribusi daerah sebagian besar tidak

mampu mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan retribusi daerah tersebut.

Tabel berikut menjelaskan ringkasan tentang permasalahan yang

dihadapi dalam penyelenggaraan 12 jenis retribusi daerah.


31

Tabel 6 Permasalahan Penyelengggaraan Retribusi Daerah No 1

Objek Retribusi Retribusi Kesehatan

Permasalahan

Pelayanan -

-

2

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat -

-

-

3

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -

4

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor -

Kebijakan pembangunan bidang kesehatan menekankan pelayanan yang bersifat preventif dan promotif untuk meningkatan kualitas kesehatan masyarakat, sehingga pendapatan retribusi tidak bisa ditargetkan. Sumber daya (manusia dan sarana prasarana) masih terbatas dan Image buruk puskesmas Shg kurang bersaing dg swasta. Sosialisasi program kurang menyeluruh dan pelayanan terkesan seadanya Penarikan retribusi puskesmas yang tersebar, menyulitkan petugas pemungut retribusi, laporan menjadi tidak tepat waktu lahan makam semakin terbatas Penerapan sistem makam tumpang dan daur ulang membutuhkan kesadaran masyarakat Tunggakan retribusi menjadi piutang yang dapat mengurangi penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah atau menjadi temuan BPK. Diwilayah TPU yang berada di kawasan padat, rentan terjadi pengambilalihan fungsi untuk fasilitas-fasilitas kota lainnya serta terdapat indikasi adanya bangunan liar. Belum adanya data base yang terkomputerisasi mengenai jumlah lahan yang tersedia, jumlah makam yang sudah digunakan, jumlah sewa lahan makam yang tertunggak, sehingga pendataan kondisi makam tidak sistematis. Pemungutan tarif retribusi tidak berdasarkan perda dan tidak berbatas waktu (unlimitted duration parking), banyak potensi pendapatan yang hilang Pemanfaatan parkir tdk sesuai marka yang ada menimbulkan kemacetan Banyaknya parkir ilegal potensial yang belum ada penindakan Sistem pemungutan masih manual sehingga menyulitkan petugas pemungut untuk menetapkan tarif sesuai perda maupun melakukan pengawasan. Pengalihan kewenangan parkir di wilayah pasar kepada PD pasar mengurangi potensi pendapatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. jumlah alat pengujian yang belum memenuhi kebutuhan. Sistim dokumentasi retribusi masih belum lancar Saat ini retribusi pengujian kendaraan bermotor dilakukan bersamaan dengan pengurusan ijin


No

Objek Retribusi

5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

6

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi Bidang Perhubungan

7

8

Retribusi Rumah Potong Hewan

32

Permasalahan trayek atau perpanjangan ijin trayek (dengan siklus 5 tahunan), otomatis penerimaannya mengikuti siklus ijin trayek kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan, perpanjangan ijin trayek, serta menurunnya jumlah kendaraan yang “numpang uji” di Kota Bandung. Kekurangan pegawai untuk ditempatkan sebagai petugas pemeriksa dan petugas pemungut, sebagai faktor penghambat optimalisasi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Kualitas SDM dirasa belum sesuai dengan skill kebutuhan kerja. Tidak ada insentif bagi petugas pemungut retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, gedung dan luas wilayah. Banyak perusahaan yang pailit otomatis mengurangi potensi pendapatan retribusi, dan Database objek retribusi yang tidak mutakhir. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak bisa diselenggarakan hingga Pemerintah Kota Bandung merevisi perda tentang penetapan tarif baru - Rendahnya kedisiplinan pengemudi angkutan umum yang tidak masuk terminal, tetapi menunggu penumpang di luar pintu terminal sehingga selain mengurangi pendapatan retribusi di terminal juga menimbulkan kemacetan. - Sarana dan prasarana terminal (perlengkapan) yang diberikan bagi petugas pelaksana terminal tidak mendukung, termasuk sarana atau tempat khusus untuk memudahkan pungutan kepada pengguna jasa - pengguna jasa tidak disiplin membayar retribusi, dengan alasan pelayanan yang diberikan pemerintah masih sangat kurang misalnya masalah kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kenyamanan terminal dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dinilai masih kurang. - kebanyakan penumpang tidak membayar retribusi, karena langsung naik kendaraan umum di pintu keluar terminal. - Tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar, dan kondisi di lapangan yang tidak mendukung pelaksanaan sanksi tersebut. - Banyak pengusaha ternak beralih kepada jasa pelayanan RPH Swasta atau memiliki RPH sendiri. - Tarif retribusi RPH tidak kompetitif dibandingkan RPH milik pemerintah daerah lain yang berdekatan - Perolehan Retribusi RPH belum mencakup jasa


No

9

Objek Retribusi

Retribusi Rekreasi Raga

Dan

Tempat Olah

10

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

11

Retribusi ijin gangguan/keamanan

12

Retribusi ijin trayek

33

Permasalahan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, karena menurut UU 28 Tahun 2009, pemeriksaan kesehatan bukan termasuk objek retribusi - SDM penarik retribusi masih dirangkap oleh petugas pemeriksa kesehatan daging sehingga menghamabt efisiensi pelayanan dan kualifikasi SDM dengan spesifikasi tugas masih kurang. pengelolaan tempat rekreasi dan olahraga milik Pemerintah Kota Bandung harus bersaing dengan pengelola swasta yang memberikan pelayanan dan fasilitas lebih baik. banyak pedagang bunga yang sudah merasa memiliki kios jadi tidak bisa dipunguti retribusi, sehingga masih tercatat adanya piutang SDM penarik retribusi yang ada hanya dari lulusan SD dan SMP sedangkan bendahara penerima hanya lulusan SMA, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam perhitungan keuangan dan akuntansi sebagai kendala dalam penyusunan laporan hasil retribusi serta PAD. Sarana dan prasarana untuk proses dokumentasi retribusi sering terhambat oleh alat administrasi/komputer yang tidak mendukung/memadai (sering rusak) - Penerbitan ijin pada dasarnya sebagai sarana pengendalian bukan objek pendapatan, dengan target yang tinggi membuat pemberian ijin tidak lagi memperhatikan peraturan terkait tata ruang - Pemberian ijin harusnya dievaluasi kembali, terkait dampak sosial, ekonomis, dan ekologis - Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB apabila hendak membangun, atau merubah bangunan. Belum ada mekanisme evaluasi secara kontinu atas ijin-ijin yang sudah dikeluarkan. Tidak adanya kajian ataupun kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak ijin gangguan tersebut. ijin gangguan tidak akan mudah diberikan karena ijin sebagai sarana pengendalian terhadap akibat ketidakberaturan penataan ruang. - Penetapan target retribusi ijin trayek dapat diprediksi 5 tahun sekali, berdasarkan periode perpanjangan ijin operasional trayek, - mengharapkan pendaftaran ijin trayek baru sudah tidak mungkin karena trayek angkutan umum di Kota Bandung sudah sangat padat. - tidak semua armada taksi dan angkutan karyawan mengurus perpanjangan izin operasi trayek.


4.3.

34

Potensi Retribusi Daerah Berdasarkan hasil pemetaan potensi, terlihat adanya kesenjangan antara

realisasi dan potensi retribusi daerah. Kesenjangan tersebut menunjukkan masih ada upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan pendapatan dari sumber retribusi daerah. Adapun kesenjangan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 7 Gap/Kesenjangan antara Realisasi dan Potensi Retribusi Daerah No

Objek Retribusi

1

Retribusi Pelayanan Kesehatan

2

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

3

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

4

5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

6

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

7

Target *

Realisasi*

19.815.447.500

19.316.871.000

3.071.953.500

3.952.350.000

6,855,000,000

6.837.000.000

950,000,000

5.528.338.000 5.464.529.000

533.957.100

0

1.629.159.022,00

Retribusi Bidang Perhubungan

18.003.027.650

13.584.602.800

8

Retribusi Rumah Potong Hewan

1.500.000.000

1.523.570.000

9

Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga

408.049.950

999.563.500

10

Retribusi Mendirikan Bangunan

11

Retribusi Izin Gangguan/Kramaian

12

Retribusi Trayek Total

Potensi

Gap

Keterangan

(536.288.108)

4.992.927.000

1.040.577.000

Potensial

81.551.943.500

76.023.605.500

Potensial

Bergabung dg ijin trayek (proyeksi tdk bisa dihitung)

-

792.790.000

258.832.900

Tidak ada pemungutan retribusi hingga ada penetapan tarif baru

0,00

21.840.929.838 1.620.600.000 1.181.516.762

Izin

49.218.086.494

Tidak Potensial

Potensial

Tidak potensial

Potensial

8.256.327.038

Potensial

97.030.000

Potensial

181.953.262

Ijin 61.290.026.267

Tidak Potensial

18.780.582.892

48.891.169.384

(326.917.110)

4.185.588.491

1.461.692.020

4.000.000.000

2.723.896.471

150.000.000

181.925.000

149.850.000

(32.075.000)

115.075.504.867

104.656.848.387

183.987.897.867

86.424.737.502

Potensial (tapi target jgn terlalu tinggi) Potensial (tapi target jgn terlalu tinggi) Tidak potensial

* Data Target dan realisasi yang dijadikan acuan adalah data tahun 2014, sedangkan tahun 2015 belum bisa dijadikan acuan karena masih berjalan


Berdasarkan

data

tabel

diatas

menunjukkan

bahwa

35

realisasi

penerimaan retribusi masih di bawah target, padahal potensinya berada di atas target jika dioptimalisasikan.

gap antara potensi dan realisasi sebesar Rp.

86.424.737.502. Dengan demikian, PAD Kota Bandung dari sumber retribusi dapat ditingkatkan. 4.4.

Upaya Optimalisasi Potensi Retribusi Daerah Berdasarkan pemetaan potensi, optimalisasi potensi retribusi daerah

masih dapat dilakukan, dengan upaya-upaya sebagai berikut : Tabel 8 Upaya Optimalisasi Potensi Retrbusi Daerah Aspek yang dikembangkan Penggunaan Teknologi IT

Langkah-Langkah Optimalisasi • •

•

Penegakan hokum

•

• Meningkatkan performance pelayanan

• • • •

Membangun sistem informasi dan pelaporan penyelenggaraan retribusi Menerapkan sistem pembayaran online, e-parking atau e-retribusi bekerjasama dengan Bank BPR (sebagai upaya pemberdayaan usaha daerah) Membangun sistem komunikasi dengan pengguna jasa layanan mencakup layanan informasi, pengaduan, dan informasi tunggakan retribusi. Mewajibkan kendaraan yang masuk ke Kota Bandung sudah lolos uji emisi dan kelayakan kendaraan sebagai bagian dari rencana aksi daerah penurunan gas emisi rumah kaca Pelibatan pihak kepolisian dan koordinasi instansi terkait untuk penegakan perdanya. Pemasangan papan nama yang mudah terlihat oleh masyarakat sekaligus display program layanan Meningkatkan kenyamanan , keamanan dan kebersihan di lokasi layanan Pelayanan yang ramah dan bersahabat Penyesuaian tarif dapat dilakukan dengan sistem subsidi silang, setiap tarif yang dibayarkan masyarakat mampu juga mencakup subsidi bagi masyarakat miskin


Aspek yang dikembangkan Sosialisasi Promosi

dan

Langkah-Langkah Optimalisasi 

 SDM kelembagaan

dan

• • • • •

Peningkatan Monitoring Evaluasi

dan

Peningkatan sarana prasarana

36

melakukan Kegiatan promosi, sosialisasi, penyuluhan dan program berupa kegiatan iklan layanan masyarakat untuk menarik minat masyarakat menggunakan pelayanan pemerintah dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memelihara fasilitas pemerintah yang dapat dimanfaatkan secara bersama Membangun performance kantor pelayanan yang menarik bagi masyarakat Peningkatan jumlah SDM sesuai kebutuhan Peningkatan kemampuan kompetensi dan skill SDM bidang akuntansi, komputer, dan IT Peningkatan kemamouan SDM dalam menafsirkan peraturan dan pemberian ijin maupun retribusi Koordinasi dan sinergitas kerjasama antara instansi Insentif bagi pemungut retribusi dan lembaga (dinas) yang berhasil meningkatkan kinerja perolehan retribusi

• •

Peningkatan pengawasan penyelenggaraan retribusi Mengkaji dampak sosial budaya dan dampak ekologis, dalam pemberian ijin atau pelaksanaan retribusi

•

Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan pelayanan Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana bagi pengguna jasa termasuk penyediaan fasilitas umum di lokasi layanan Keterbatasan lahan makam bagi pelayanan pemakaman, dapat diupayakan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat tentang sistem makam tumpang, penerapan sistem daur ulang secara tegas bagi masyarakat yang tidak disiplin membayar kewajiban, dan bekerjasama dengan developer untuk menyediakan lahan makam berdasarkan rasio lahan pemukiman, misalnya menyediakan atau membeli lahan seluas 5 – 10% dari total luas lahan pemukiman, untuk kemudian dikelola oleh Dinas Pemakaman, dimana developer dapat memperoleh bagi hasil retribusi atas share lahan yang disediakan.

•

•

Sumber : Analisis penelitian, 2015

4.5.

Solusi dan Inovasi bagi sebagian Objek Potensial namun tidak memenuhi syarat Objek Retribusi Daerah Disamping optimalisasi atau intensifikasi terhadap 12 objek retribusi,

Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan upaya ekstensifikasi objek retribusi.


37

Ekstensifikasi ini dapat dilakukan sepanjang Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan inovasi-inovasi keuangan daerah. Solusi dan inovasi bagi upaya ekstensifikasi sebagian objek potensial yang belum memenuhi syarat objek retribusi dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 9 Solusi dan Inovasi Sebagian Objek Potensial Retribusi yang belum memenuhi syarat sebagai Objek Retribusi Upaya Ekstensifikasi Objek Retribusi Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Retribusi Pelayanan Pendidikan

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Izin Usaha Perikanan Ekstensifikasi objek retribusi sektor PKL

4.6.

Solusi dan Inovasi Pemkot perlu membangun sarana instalasi pengolahan air limbah yang memadai, disamping berkontribusi menambah pendapatan daerah juga sebagai fungsi pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan Pemkot perlu membentuk badan diklat atau balai latihan kerja profesional yang dapat memberikan pelayanan pendidikan. Badan Diklat atau BLK ini juga nantinya dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat bagi tenaga kerja berkaitan dengan diterapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) para pekerja dituntut sudah mengikuti dan lulus uji kompetensi dan memiliki sertifikasi. Pemkot perlu melakukan penataan dan inventarisasi aset dan kekayaan daerah, sehingga kekayaan daerah tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat Pemkot dapat membentuk masyarakat wirausaha perikanan yang bertujuan selain untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, juga pendapatan bagi daerah Pemkot terlebih dahulu harus menyediakan lahan yang dapat dimanfaatkan PKL sehingga dapat ditarik retribusinya. Ekstensifikasi objek retribusi melalui PKL juga bertujuan untuk menertibkan dan menjaga keindahan kota. Penarikan retribusi bisa melalui mekanisme objek retribusi pemakaian kekayaan daerah

Strategi yang Harus Ditempuh untuk Meningkatkan PAD dari Retribusi Daerah Dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan asli daerah dari sumber

retribusi daerah, maka strategi dirumuskan dalam road map mekanisme penyelenggaraan retribusi daerah dan action plan penyelenggaraan per objek retribusi daerah sebagaimana tabel yang tercantum di bawah ini.


38

Tabel 10 Strategi Optimalisasi Penyelenggaraan Retribusi Daerah Strategi 2015

2016

Tahapan Kerja 2017

Indikator Keberhasilan 2018

Penggunaan Teknologi IT

Mempersiapkan kajian kebutuhan dan pembuatan program pemanfaatan IT

Persiapan dan Uji coba pemanfaatan IT tahap awal

Penyelenggaraan Retribusi berbasis IT tahap lanjut

Pemantapan Penyelenggaraan Retribusi berbasis IT

Terselengaranya retribusi berbasis IT

Penegakan hokum

Mengkaji peraturan2 yg kemungkinan berubah krn adanya UU Baru

Persiapan pemisahan perda ketentuan retribusi dan perda Pedoman pelaksanaan teknis dan tarif per objek retribusi

Pelaksanaan perda

Penindakan atas pelanggaran perda

Pnyelenggaraan Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku, minimalnya pelanggaran perda serta penindakan langsung atas pelanggaran perda

Meningkatkan performance pelayanan

Sosialisasi pedoman pelaksanaan pelayanan

•

Pelayanan yang aman, nyaman dan bersih

Pelayanan mutu/prima

Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat

•

Peningkatan performance display lokasi layanan Pemberian pelayanan yang ramah dan bersahabat

RINGKASAN EKSEKUTIF Kajian Potensi Retribusi Daerah Strategi 2015

2016

Tahapan Kerja 2017

39

Indikator Keberhasilan 2018

Sosialisasi dan promosi

Mensosialisasikan perda dan saranasarana yang dimiliki pemerintah

Merancang Program dan layanan program-program, menjadi trend isu di promosi dan iklan kalangan masyarakat layanan masyarakat

Masyarakat sudah mengetahui program dan layanan yang tersedia

Dikenalnya program dan produk layanan secar luas ternasuk tariff yang ditentukan

Peningkatan sarana dan prasarana

Melakukan identifikasi sarpras layanan yang perlu rehabilitasi

Membenahi sarpras secara bertahap

Sarana dan prasarana sudah dapat dimanfaatkan masyarakat

Peningkatan Sarana dan prasarana yang dianggap perlu

Sarana prasarana dalam kondisi baik

Peningkatan Monitoring dan Evaluasi

Penyiapan panitia/tim monev

Pelaksanaan monev secara berkala



Terawasi penyelenggaraan retribusi

Peningkatan Kapasitas SDM

Identifikasi kebutuhan jumlah dan peningkatan kompetensi

Penempatan aparatur sesuai kebutuhan instansi dan pelaksanaan diklat/bimtek berkala

pelaksanaan diklat/bimtek berkala

pelaksanaan diklat/bimtek berkala

Jumlah dan Kompetensi SDM sudah sesuai kebutuhan


40

Tabel 11. Rencana Aksi Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Per Objek Rteribusi Daerah) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan

Dimensi 7 S Strategi

Struktur SDM/Staff Sistem

Rencana Tindak Penetrasi pasar, dengan memperbaharui performa bangunan, display papan nama yang menarik masyarakat • Sosialisasi dan promosi produk layanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat • pengembangan Produk dengan cara meningkatkan varian layanan kesehatan sebagai upaya memperbaiki dan/atau mengembangkan produk-produk layanan kesehatan yang sudah ada. • Strategi integrasi horizontal, bekerjasama dengan BP untuk menjadi dasar rujukan/tindakan • Mengembangkan puskesmas Poned • Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kesehatan Merumuskan secara tegas kewenangan dan tidak tumpang tindih pelaksanaan tugas yang menambah beban kerja •

SKPD yang bertanggung Jawab Dinas Kesehatan (Puskesmas dan RS Daerah)

Dinas Kesehatan

Penambahan jumlah staff dan peningkatan kompetensi medis BKD dan Dinas dan non medis yang sesuai syarat pelayanan kesehatan Kesehatan Menerapkan Sistem informasi dan pelaporan kesehatan melalui Dinas Kesehatan teknologi IT


Objek Retribusi

Dimensi 7 S Skill

Memperkuat kompetensi dan keahlian profesional di bidang Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Sanitarian, Gizi, Farmasi, SKM, dan Elektromedik

Style

Pelayanan kesehatan lebih mengedepankan upaya preventif dan promotif dengan memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan sepeti posyandu, posbindu,

Shared Values Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan

Rencana Tindak

Strategi

41

SKPD yang bertanggung Jawab BKD dan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan, Lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan ormas Membangun budaya pelayanan prima, transparansi dan empati Dinas Kesehatan kepada masyarakat •

•

• •

Penyesuaian tarif dapat disesuaikan dengan pasaran Diskamtam, Distarcip harga tanah asal berlaku subsidi silang, artinya setiap warga yang mampu mensubsidi tarif untuk masyarakat miskin Melakukan sistem daur ulang bagi wajib retribusi yang sudah kadaluwarsa masa perpanjangnya, dan menerapkan sistem makam tumpang melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan keterbatasan lahan makam Menerapkan sistem rumputisasi pada makam sehingga mempermudah apabila akan dilakukan sistem tumpang atau daur ulang Peningkatan sarana infrastruktur jalan yang menunjang kelancaran penguburan jenazah


Objek Retribusi

Dimensi 7 S Struktur SDM/Staff Sistem

Skill Objek Retribusi Style Shared Values Parkir Tepi

Strategi

Rencana Tindak Merumuskan secara tegas kewenangan dan tidak tumpang tindih pelaksanaan tugas yang menambah beban kerja Pemberian insentif bagi SDM dan lembaga yang berhasil mencapai kinerja perolehan retribusi Pemberlakukan sistem pembayaran sewa perpanjangan lahan secara online. pembayaran diintegrasikan dan terotorisasi melalui Bank BPR (sebagai upaya pemberdayaan usaha daerah). • Menerapkan Sistem informasi dan pelaporan pemakaman melalui teknologi IT yang mencakup kapasitas makam, jumlah makam yang masih tersedia, jumlah makam yang tertunggak, makam yang perlu di daur ulang, kedisplinan wajib restribusi dalam membayar retribusi, sehingga dapat dihitung estimasi pendapatan setiap tahun berdasarkan kapasitasnya • Membangun sistem komunikasi yg dapat memberikan informasi pelayanan, teguran terhadap keterlambatan pembayaran baik via sms gateway, HP atau e-mail Peningkatan kompetensi bidang akuntansi, komputer, IT dan arsiparis Mengedepankan pelayanan prima Mengembangkan budaya transparansi, empati dan komunikatif • Memperbaiki marka parkir baik untuk Roda 4 maupun •

42

SKPD yang bertanggung Jawab Diskamtam DPKAD, Diskamtam Diskamtam, BPR

BKD dan Diskamtam Diskamtam Diskamtam Dishub, instansi


Objek Retribusi

Dimensi 7 S

Jalan

Rencana Tindak R2 Meningkatkan kedisiplinan penempatan kendaraan sesuai dengan marka parkir dengan tujuan mengurangi kemacetan dan mempermudah pengawasan volume parkir kendaraan • Pemberlakukan sistem pembayaran elektronik (eparking) yang menjamin efektifitas retribusi mencakup ketepatan tarif pembayaran dan volume kendaraan • Sosialisasi tarif parkir tepi jalan sesuai perda • Pelibatan pihak kepolisian dan koordinasi instansi terkait untuk penegakan perdanya. Merumuskan secara tegas kewenangan dan tidak tumpang tindih pelaksanaan tugas yang menambah beban kerja

43

SKPD yang bertanggung Jawab terkait

•

Struktur SDM/ Staff

• •

Sistem

•

•

peningkatan kompetensi SDM dalam pengaturan perparkiran Insentif bagi pemungut retribusi yang bersifat progresif termasuk insentif bagi lembaga (dinas) yang berhasil meningkatkan kinerja Membangun sistem informasi dan pelaporan restribusi tepi jalan mencakup titik lokasi parkir, SRP yang tersedia, kondisi marka, durasi pemanfaatan parkir, turn over dll, sehingga akan dapat memberikan informasi kebutuhan parkir Kota Bandung Pemberlakukan sistem pembayaran elektronik (eparking) yang menjamin efektifitas retribusi mencakup

Dishub BKD, DPKAD dan Dishub

Dishub


Objek Retribusi

Dimensi 7 S

Rencana Tindak

44

SKPD yang bertanggung Jawab

ketepatan tarif pembayaran dan volume kendaraan

Skill Style

Pengujian Kendaraan Bermotor

Memperkuat kompetensi dan keahlian manajemen perparkiran dan kemampuan pengawasan Mnegedepankan aspek kepatuhan masyarakat

BKD dan Dishub Dishub

Shared Values

Membangun budaya transparansi , sadar hukum dan kepemimpinan yang efektif

Dishub

Strategi

Menetapkan suatu peraturan tentang kewajiban kendaraan bermotor yang masuk kota Bandung lulu uji emisi dan kelayakan sebagai bentuk rencana aksi daerah penurunan Emisi Gas Rumah Kaca • Pemberlakukan sistem stiker pada setiap kendaraan yang memudahkan pengawasan. • Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan • Pelibatan pihak kepolisian dan koordinasi instansi terkait untuk penegakan perdanya. Merumuskan secara tegas kewenangan dan tidak tumpang tindih pelaksanaan tugas yang menambah beban kerja

Dishub, instansi terkait

Struktur

•

Dishub


Objek Retribusi

Dimensi 7 S SDM/ Staff

Sistem

Skill Style Shared Values Pemeriksaaan Strategi Alat Pemadam Kebakaran

Struktur

Rencana Tindak peningkatan jumlah SDM pelaksana pemeriksa kendaraan • Insentif bagi pemungut retribusi yang bersifat progresif termasuk insentif bagi lembaga (dinas) yang berhasil meningkatkan kinerja • Membangun sistem informasi dan pelaporan pelayanan mencakup jumlah kendaraan yang diperiksa, banyaknya kendaraan yang ada di Kota Bandung. • Bekerjasama dengan bank untukmekanisme pembayaran sehingga mencegah kebocoran. Memperkuat kompetensi dan keahlian terkait pengujian kendaraan dan kemampuan pengawasan kendaraan Mengedepankan aspek kepatuhan masyarakat dan pelayanan prima Membangun budaya transparansi dan pelayanan yang baik •

Koordinasi dan sinergitas kerjasama antara instansi dalam penyediaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung, serta penyediaan dan pemeliharaan sumber air hydrant sebagai syarat dalam pembuatan IMB • Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana pemeriksaan alat • Menyediakan sistem pembayaran online dan melalui bank Merumuskan secara tegas kewenangan dan tidak tumpang tindih pelaksanaan tugas yang menambah beban kerja •

45

SKPD yang bertanggung Jawab BKD, DPKAD dan Dishub

Dishub

BKD dan Dishub Dishub Dishub DPPK, instansi terkait

DPPK


Objek Retribusi


Sistem

Skill Style Bidang Perhubungan

Strategi

Struktur

Rencana Tindak Peningkatan kemampuan SDM, termasuk penambahan petugas pemungut dan petugas pemeriksa • Insentif bagi lembaga (dinas) yang berhasil meningkatkan kinerja Membangun sistem informasi dan pelaporan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran mencakup jumlah gedung/bangunan yang ada, jumlah gedung/bangunan yang sudah diperiksa, kesediaan alat-alat proteksi kebakaran di tiap2 gedung/bangunan berdasarkan sebarannya. Memperkuat kompetensi dan keahlian pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan kemampuan pengawasan •

Mengedepankan aspek kepatuhan masyarakat dan memberikan pelayanan prima • Mewajibkan kendaraan trayek masuk terminal sehingga tidak menyebabkan kemacetan di Kota Bandung • Pelibatan pihak kepolisian dan koordinasi instansi terkait untuk penegakan perdanya. • Menindak tegas pelanggaran bagi masyarakat yang tidak disiplin membayar retribusi terminal • Menjamin kenyamanan, keamanan, kebersihan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas umum (toilet, mushola, ruang tunggu) yang nyaman bagi masyarakat Merumuskan secara tegas kewenangan dan tidak tumpang tindih pelaksanaan tugas yang menambah beban kerja

46

SKPD yang bertanggung Jawab BKD, DPKAD dan DPPK

DPPK

BKD dan DPPK DPPK Dishub , instansi terkait

Dishub


Objek Retribusi


Sistem

Skill Style Shared Values Rumah Potong Hewan

Strategi

Struktur SDM/ Staff

Rencana Tindak Peningkatan kemampuan SDM, termasuk penambahan petugas pemungut dan petugas pemeriksa • Insentif bagi lembaga (dinas) yang berhasil meningkatkan kinerja Membangun sistem informasi dan pelaporan pelayanan bidang perhubungan mencakup jumlah kendaraan trayek yang masuk terminal, jumlah masyarakat pengguna jasa, kondisi infrastruktur dan sarana prasarana bidang perhubungan. Memperkuat kompetensi dan keahlian pemeriksaan, IT, Komputer, Akuntansi dan kemampuan pengawasan Mengedepankan aspek kepatuhan masyarakat dan memberikan pelayanan prima Membangun budaya transparansi, sadar hukum dan pelayanan yang baik • Mewajibkan pemeriksaan Kesehatan hewan konsumsi yang masuk ke Kota Bandung dalam rangka menjaga keamanan pangan • Meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa • Penyesuaian tarif jasa pelayanan yang kompetitif melalui revisi perda Merumuskan secara tegas kewenangan dan tidak tumpang tindih pelaksanaan tugas yang menambah beban kerja • Peningkatan kemampuan SDM, termasuk penambahan petugas RPH •

47

SKPD yang bertanggung Jawab BKD, DPKAD dan Dishub

Dishub

BKD dan Dishub Dishub Dishub Distanketapa, Biro Hukum

Distanketapa BKD, DPKAD dan Distanketapa


Objek Retribusi

Dimensi 7 S

Rencana Tindak •

Sistem

Skill Style Shared Values Tempat Rekreasi Dan Olah Raga

Strategi

• • • •


Insentif bagi lembaga (dinas) yang berhasil meningkatkan kinerja

Membangun sistem informasi dan pelaporan pelayanan RPH mencakup jumlah hewan yang dilayani di RPH, kondisi kesehatan hewan, dan perolehan retribusi pelayanan. Memperkuat kompetensi dan keahlian IT, Komputer, Akuntansi dan kemampuan pemeriksaan kesehatan hewan Mengedepankan aspek keamanan pangan dan memberikan pelayanan prima Membangun budaya pelayanan yang baik •

48

Distanketapa

BKD dan Distanketapa Distanketapa Distanketapa

Meningkatan program kampanye pentingnya olahraga Dispora, instansi bagi kesehatan dan mengadakan acara-acara kompetisi terkait , swasta olahraga yang dapat mengundang banyak penonton Promosi sarana olahraga milik pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Mengundang investor untuk mengelola sarana rekreasi atau tempat olahraga Merenovasi dan menjamin sarana rekreasi dan olahraga yang nyaman, aman, bersih seperti tersedianya fasilitas-fasilitas umum (toilet, mushola, tempat duduk) yang nyaman bagi masyarakat


Objek Retribusi

Dimensi 7 S Struktur SDM/ Staff Sistem

Skill

Style Shared Values

Rencana Tindak Merumuskan secara tegas kewenangan dan tidak tumpang tindih pelaksanaan tugas yang menambah beban kerja • Peningkatan kemampuan SDM • Insentif bagi lembaga (dinas) yang berhasil meningkatkan kinerja Membangun sistem informasi dan pelaporan pelayanan pemanfaatan sarana rekreasi dan olahraga yang mencakup jumlah sarana yang dimiliki, jumlah sarana yang dimanfaatkan, kondisi sarana, dan perolehan retribusi pelayanan. Memperkuat kompetensi dan keahlian IT, Komputer, Akuntansi dan kemampuan pemeriksaan kelayakan gedung/bangunan, manajemen pemasaran Mengedepankan aspek pelayanan prima dan menitikberatkan manajemen komersial Membangun budaya transparansi, entreupreunership, dan pelayanan yang baik

49

SKPD yang bertanggung Jawab Dispora BKD, DPKAD dan Dispora Dispora

BKD dan Dispora

Dispora Dispora


Objek Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Dimensi 7 S Strategi

Struktur SDM/ Staff

Rencana Tindak Menggunakan teknologi IT dalam penyelenggaraan ijin IMB yang memberikan informasi pelayanan berbasis IT kepada masyarakat • Pemberian ijin bangunan yang sesuai peraturan dan penataan ruang • Melibatkan polisi dan instansi terkait dalam penertiban bangunan liar tanpa ijin • Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah kepada masyarakat • Melakukan sosialisasi IMB • Melakukan kajian evaluasi pemberian ijin terhadap dampak sosial dan ekologis secara berkala Merumuskan secara tegas kewenangan dan tidak tumpang tindih pelaksanaan tugas yang menambah beban kerja •

• •

Sistem

•

•

Peningkatan kompetensi SDM dalam penafsiran peraturan dan fungsi IMB sebagai pengendalian ijin bangunan yang mengacu pada peraturan tata ruang Peningkatan komptensi SDM dalam hal perencanaan , kemampuan pengawasan dan evaluasi Membangun sistem informasi dan pelaporan pelayanan pemberian ijin mencakup jumlah ijin yang diberikan, jumlah bangunan yang memiliki ijin, dan jumlah bangunan tak berijin. Membangun sistem komunikasi berbasis IT yang memberikan informasi pelayanan, dan ketentuan terkait

50

SKPD yang bertanggung Jawab BPPT, instansi terkait , akademisi

BPPT BKD dan BPPT

BPPT


Objek Retribusi

Dimensi 7 S

Skill Style Shared Values Izin Gangguan/ Keramaian

Strategi

Struktur SDM/ Staff

Rencana Tindak

Skill Style


perijinan IMB Memperkuat kompetensi dan keahlian IT, Komputer, Akuntansi BKD dan BPPT dan kemampuan pengawasan ijin gedung/bangunan, hukum Mengedepankan aspek pelayanan prima dan menitikberatkan BPPT kepatuhan terhadap norma-norma hukum Membangun budaya transparansi, dan pelayanan yang baik BPPT Pemberian ijin gangguan yang sesuai peraturan BPPT, instansi terkait Melakukan kajian evaluasi pemberian ijin terhadap , akademisi dampak sosial dan ekologis Merumuskan secara tegas kewenangan dan tidak tumpang BPPT tindih pelaksanaan tugas yang menambah beban kerja • •

• •

Sistem

51

Peningkatan kompetensi SDM dalam penafsiran BKD dan BPPT peraturan dan pemberian ijin gangguan. Peningkatan komptensi SDM dalam hal perencanaan

Menggunakan teknologi IT dalam penyelenggaraan ijin BPPT gangguan yang memberikan informasi pelayanan dan komunikasi berbasis IT kepada masyarakat Memperkuat kompetensi dan keahlian IT, Komputer, Akuntansi BKD dan BPPT dan hukum Mengedepankan aspek pelayanan prima dan menitikberatkan BPPT kepatuhan terhadap norma-norma hukum


Objek Retribusi

Dimensi 7 S Shared Values

Ijin Trayek

Strategi

Struktur SDM/ Staff

Sistem

Skill Style Shared Values

52

SKPD yang bertanggung Jawab Membangun budaya transparansi, taat hukum dan pelayanan BPPT yang baik • Meningkatkan Sosialisasi kepatuhan terhadap Dishub, instansi perpanjangan ijin operasional dan kelayakan kendaraan terkait • Penindakan hukum yang tegas bagi pelanggar perda Merumuskan secara tegas kewenangan dan tidak tumpang Dishub tindih pelaksanaan tugas yang menambah beban kerja Rencana Tindak

Peningkatan kompetensi SDM dalam manajemen trasportasi. • Penambahan jumlah SDM pemungut retribusi dan pengawas ijin operasional Menggunakan teknologi IT dalam penyelenggaraan ijin trayek yang memberikan informasi pelayanan dan komunikasi berbasis IT kepada masyarakat Memperkuat kompetensi dan keahlian IT, Komputer, Akuntansi, hukum dan manajemen transportasi Mengedepankan aspek pelayanan prima, pengawasan dan menitikberatkan kepatuhan terhadap norma-norma hukum Membangun budaya transparansi, taat hukum dan pelayanan yang baik •

BKD dan Dishub

Dishub

BKD dan Dishub Dishub Dishub

RINGKASAN EKSEKUTIF Kajian Potensi Retribusi Daerah 5. 5.1.

53

Kesimpulan dan Rekomendasi Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut : -

Penyelenggaraan retribusi daerah di Kota Bandung sebagian besar belum mencapai target yang ditetapkan.

-

Ketidakberhasilan

dalam

mencapai

target

disebabkan

beberapa kendala

diantaranya : kendala regulasi yang membuat beberapa objek retribusi harus dihentikan, kendala sistem pemungutan retribusi yang masih menggunakan sistem manual sehingga menyulitkan pencatatan dan pemungutan,

kapasitas

(jumlah dan kompetensi) SDM yang belum memadai, sarana dan prasarana pemungutan retribusi yang tidak mendukung, pelayanan yang diberikan belum memenuhi keinginan publik, lemahnya pengawasan penyelenggaraan retribusi daerah dan penegakan Perda, keterbatasan lahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar retribusi sesuai pemanfaatan jasa pelayanan. -

Gap antara potensi dan realisasi retribusi sebesar Rp. 86.424.737.502. Dengan demikian PAD dari sumber retribusi masih bisa ditingkatkan. Dari 12 objek retribusi, terdapat 4 objek yang tidak potensial untuk dikembangkan (retribusi pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, ijin trayek dan retribusi perhubungan), sedangkan 8 objek sisanya berpotensi untuk dioptimalisasikan.

-

Terkait permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan retibusi maka Pemerintah Kota Bandung harus melakukan perubahan-perubahan diantaranya memperbaiki sistem pemungutan yang berbasis pada penggunaan teknologi informasi (IT), meningkatkan kapasitas SDM pelaksana, meningkatkan sarana dan prasarana dan kinerja pelayanan kepada publik, melakukan promosi dan sosialisasi, dan penegakan sanksi berdasarkan aturan Perda.

-

Diluar objek retribusi yang ditetapkan terdapat potensi dari beberapa objek retribusi yang dapat dikembangkan yaitu retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi ijin usaha perikanan, dan retribusi terhadap PKL. Namun sebelum memulai ekstensifikasi retribusi tersebut Pemerintah Kota Bandung perlu mempersiapkan legalisasi, fasilitasi pelayanan, sistem, struktur, administrasi dan aparatur pelaksana pemungutan dan pengawasan penyelenggaraan retribusi daerah.


-

54

Untuk meningkatkan pendapatan dari sumber retribusi daerah maka Pemerintah Kota Bandung perlu menyusun roadmap mekanisme penyelenggaraan retribusi daerah dan action plan yang perlu dilakukan untuk setiap objek retribusi daerah.

5.2.

Rekomendasi Dalam rangka peningkatan PAD dari sumber retribusi, Pemerintah Kota bandung dapat melakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara intensifikasi dan Ekstensifikasi retribusi daerah. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut : A. Intensifikasi Retribusi Kota Bandung (meningkatkan perolehan retribusi yang sudah ada), dapat dilakukan dengan cara : -

Membenahi sistem operasional pemungutan retribusi daerah yang berbasis IT (mencakup konten pembayaran elektronik (e-retribusi), memberikan informasi

produk

pelayanan,

komunikasi

dengan

pelanggan,

dan

pemberitahuan tunggakan). -

Meningkatkan kapasitas SDM baik dari aspek jumlah maupun kompetensi teknis terkait retribusi dan kemampuan intepretasi peraturan

-

Melakukan promosi pelayanan dan sosialisasi peraturan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi,

-

meningkatkan pengawasan terhadap pemungutan retribusi

dan evaluasi

pelaksanaan retribusi terutama yang berkaitan dengan perijinan, agar aspek pengendalian dan ketertiban tetap dilaksanakan -

Penegakan hukum yang tegas terkait penyelenggaraan retribusi

-

meningkatkan

sarana

dan

prasarana

yang

memadai

dalam

upaya

peningkatan pelayanan terkait retribusi. -

Meningkatkan kinerja atau mutu pelayanan yang proaktif, komunikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

-

Meningkatkan budaya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan retribusi, serta meningkatkan motivasi terkait retribusi.

dalam melaksanakan pelayanan


55

B. Ekstensifikasi Retribusi Kota Bandung (upaya mengembangkan objek retribusi lain di luar objek retribusi yang sudah ada), dapat dilakukan dengan cara : -

Melakukan kajian dampak ekonomi dan keberlangsungan usaha apabila suatu sektor ditetapkan sebagai objek retribusi

-

Agar objek memenuhi syarat retribusi, Pemerintah Kota Bandung perlu terlebih dahulu menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan pengguna jasa,

-

Pemerintah Kota Bandung segera menerbitkan peraturan yang melegalisasi pengembangan objek retribusi dan melakukan administrasi pencatatan transaksi.

-

Menyiapkan perangkat pendukung mulai dari menyusun struktur (pelaksana pendaftaran, pemungut retribusi dan tim pengawas penyelenggaraan retribusi)

-

Kedisiplinan pendaftaran untuk menyusun database wajib retribusi

-

Meningkatkan jumlah dan kemampuan aparatur yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan retribusi daerah

-

Menyediakan

sarana

pemungutan retribusi

dan

prasarana

khusus

untuk

mempermudah

RINGKASAN EKSEKUTIF Kajian Potensi Retribusi Daerah 1 KATA PENGANTAR

Recommend Documents