Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 04
Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 04 . 02
Biro Pemerintahan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
BELANJA
12.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Pemerintahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan
12.000.000.000,00 1.414.233.000,00 254.537.000,00 36.820.000,00 217.717.000,00 1.159.696.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
285.240.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
874.456.000,00
Kerjasama Pembangunan Daerah
757.856.000,00
1.06 . 1.20.04 . 35 1.06 . 1.20.04 . 35 . 02
Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri
1.06 . 1.20.04 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.20.04 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.20.04 . 39 1.10 . 1.20.04 . 39 . 01
Penataan Administrasi Kependudukan
Pembinaan dan Penataan Kependudukan
1.10 . 1.20.04 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.20.04 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.20.04 . 39 . 02
Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil
1.10 . 1.20.04 . 39 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.20.04 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 1.20 . 1.20.04 . 58 . 01 1.20 . 1.20.04 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
757.856.000,00 45.470.000,00 712.386.000,00 1.399.520.950,00 851.790.000,00 58.600.000,00 793.190.000,00 547.730.950,00 15.350.000,00 532.380.950,00 7.881.085.050,00 1.000.000.000,00 25.000.000,00 Halaman 101
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 58 . 02
Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan
975.000.000,00 796.409.000,00
Kelurahan 1.20 . 1.20.04 . 58 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 03
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 04
Penegasan Batas Daerah
29.970.000,00 766.439.000,00 977.959.000,00 43.550.000,00 934.409.000,00 706.996.550,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
158.950.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
548.046.550,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 05
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten
938.298.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
150.110.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
788.188.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 06
Penataan Daerah Otonom
1.20 . 1.20.04 . 58 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 07
Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
1.20 . 1.20.04 . 58 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 08
Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan
1.20 . 1.20.04 . 58 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 09
Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada
1.20 . 1.20.04 . 58 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 45
Sosialisasi Pelaksanaan Pemilukada
1.20 . 1.20.04 . 58 . 45 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 45 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.20.04 . 72 1.23 . 1.20.04 . 72 . 02 1.23 . 1.20.04 . 72 . 02 . 5 . 2 . 1
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Pemerintahan Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
729.477.000,00 26.170.000,00 703.307.000,00 1.154.710.000,00 42.920.000,00 1.111.790.000,00 500.000.000,00 25.500.000,00 474.500.000,00 420.292.500,00 3.990.000,00 416.302.500,00 656.943.000,00 15.320.000,00 641.623.000,00 547.305.000,00 547.305.000,00 44.350.000,00
Halaman 102
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.23 . 1.20.04 . 72 . 02 . 5 . 2 . 2
502.955.000,00
Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)
(12.000.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 103
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 04
Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 04 . 03
Biro Hukum
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 04 . 5 1.20 . 1.20.04 . 01 . 04 . 5 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 04
BELANJA
7.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Hukum
7.000.000.000,00 575.000.000,00 125.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
58.310.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
66.690.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Hukum
450.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
126.510.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
323.490.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 1.20 . 1.20.04 . 68 . 01
Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
6.375.000.000,00 950.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
303.270.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
646.730.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 02
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten
600.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
393.600.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
206.400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 03
Penyusunan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Banten
1.20 . 1.20.04 . 68 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 68 . 04
Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah I
525.000.000,00 465.000.000,00 60.000.000,00 550.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
309.600.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
240.400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 05
Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
550.000.000,00 Halaman 104
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 68 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
325.850.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
224.150.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 06
Penyusunan Kajian Produk Hukum dan Penyusunan MoU/Perjanjian
450.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
303.750.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
146.250.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 07
Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum
950.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
154.750.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
795.250.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 08
Peningkatan Perlindungan Hukum & HAM
1.20 . 1.20.04 . 68 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 68 . 09
300.000.000,00 27.860.000,00 272.140.000,00
Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat /Kadarkum
950.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
106.080.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
843.920.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 10
Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
1.20 . 1.20.04 . 68 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 68 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 68 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.23 . 1.20.04 . 72 1.23 . 1.20.04 . 72 . 03
550.000.000,00 56.880.000,00 476.020.000,00 17.100.000,00 50.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Hukum
50.000.000,00
1.23 . 1.20.04 . 72 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25.270.000,00
1.23 . 1.20.04 . 72 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
24.730.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(7.000.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 105
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 04
Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 04 . 04
Biro Organisasi
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 05 . 5 1.20 . 1.20.04 . 01 . 05 . 5 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 05
BELANJA
7.600.000.000,00
BELANJA LANGSUNG Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Organisasi
7.600.000.000,00 750.427.500,00 300.427.500,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
103.340.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
197.087.500,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Organisasi
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 1.20 . 1.20.04 . 02 . 52
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Setda
1.20 . 1.20.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.04 . 02 . 53
Pelayanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai Setda
1.20 . 1.20.04 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 54 1.20 . 1.20.04 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.04 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 63 1.20 . 1.20.04 . 63 . 01 1.20 . 1.20.04 . 63 . 01 . 5 . 2 . 1
Peningkatan dan Pembinaan Budaya Kerja Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
450.000.000,00 78.050.000,00 371.950.000,00 1.044.802.000,00 287.000.000,00 44.790.000,00 225.520.000,00 16.690.000,00 403.252.000,00 58.960.000,00 344.292.000,00 354.550.000,00 24.920.000,00 329.630.000,00 5.639.770.500,00 850.000.000,00 343.110.000,00 Halaman 106
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 63 . 02
506.890.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah dan Pembinaan dan
885.044.000,00
Fasilitasi Raperda/Perda OPD Kab/Kota 1.20 . 1.20.04 . 63 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
208.690.000,00
1.20 . 1.20.04 . 63 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
676.354.000,00
1.20 . 1.20.04 . 63 . 03
Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan
1.20 . 1.20.04 . 63 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 63 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 63 . 04
545.000.000,00 81.320.000,00 463.680.000,00
Penyusunan Uraian Tugas, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah
1.029.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 63 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
182.740.000,00
1.20 . 1.20.04 . 63 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
846.260.000,00
1.20 . 1.20.04 . 63 . 05
Penyusunan Standar Kompetensi Teknis PNS
1.20 . 1.20.04 . 63 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 63 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 63 . 06
94.020.000,00 434.980.000,00
Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20 . 1.20.04 . 63 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 63 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 63 . 07
529.000.000,00
793.000.000,00 83.020.000,00 709.980.000,00
Penyusunan Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi
1.008.726.500,00
Banten 1.20 . 1.20.04 . 63 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
164.470.000,00
1.20 . 1.20.04 . 63 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
844.256.500,00
1.23 . 1.20.04 . 72 1.23 . 1.20.04 . 72 . 04
165.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Organisasi
165.000.000,00
1.23 . 1.20.04 . 72 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
71.240.000,00
1.23 . 1.20.04 . 72 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
93.760.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(7.600.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 107
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 04
Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 04 . 05
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 06
BELANJA
29.530.000.000,00
BELANJA LANGSUNG Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Ekonomi dan
29.530.000.000,00 2.650.000.000,00 550.000.000,00
Administrasi Pembangunan 1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
229.920.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
320.080.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 14
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
1.20 . 1.20.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.06 . 1.20.04 . 34 1.06 . 1.20.04 . 34 . 05
Pengendalian Pembangunan Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
1.06 . 1.20.04 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.20.04 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.04 . 34 . 05 . 5 . 2 . 3 1.06 . 1.20.04 . 34 . 06
Belanja Modal
Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD
2.100.000.000,00 248.570.000,00 1.784.630.000,00 66.800.000,00 5.704.000.000,00 2.700.000.000,00 707.070.000,00 1.968.814.500,00 24.115.500,00 854.000.000,00
1.06 . 1.20.04 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
416.380.000,00
1.06 . 1.20.04 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
437.620.000,00
1.06 . 1.20.04 . 34 . 07
Pengendalian Laporan Realisasi Barang/Jasa se-Provinsi Banten
1.150.000.000,00
1.06 . 1.20.04 . 34 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
287.020.000,00
1.06 . 1.20.04 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
862.980.000,00
1.06 . 1.20.04 . 34 . 08 1.06 . 1.20.04 . 34 . 08 . 5 . 2 . 1
Percepatan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.000.000.000,00 384.000.000,00 Halaman 108
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06 . 1.20.04 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.04 . 34 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.04 . 58 1.20 . 1.20.04 . 58 . 10
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa (SHSBJ) dan Pedoman Pelaksanaan
537.340.000,00 78.660.000,00 20.176.000.000,00 1.000.000.000,00
Pembangunan 1.20 . 1.20.04 . 58 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
350.650.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
649.350.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 11
Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UMKM
1.20 . 1.20.04 . 58 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 12
Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.04 . 58 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 13
Penataan Kebijakan di Bidang Infrastuktur Perekonomian
1.20 . 1.20.04 . 58 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 14
Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang
1.504.000.000,00 213.450.000,00 1.290.550.000,00 1.850.000.000,00 389.910.000,00 1.460.090.000,00 1.227.000.000,00 96.250.000,00 1.130.750.000,00 2.100.000.000,00
Beredar 1.20 . 1.20.04 . 58 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 15
Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi
1.20 . 1.20.04 . 58 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 16
Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama Perekonomian Investasi dan Industri
1.20 . 1.20.04 . 58 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 17
Pelayanan Penyelenggaraan LPSE Provinsi Banten
1.20 . 1.20.04 . 58 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 18
Pelayanan Penyelenggaraan ULP Provinsi Banten
1.20 . 1.20.04 . 58 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.23 . 1.20.04 . 72
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
244.020.000,00 1.855.980.000,00 1.300.000.000,00 223.050.000,00 1.076.950.000,00 1.995.000.000,00 229.220.000,00 1.765.780.000,00 4.200.000.000,00 567.280.000,00 3.632.720.000,00 5.000.000.000,00 597.220.000,00 3.906.348.000,00 496.432.000,00 1.000.000.000,00
Halaman 109
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.23 . 1.20.04 . 72 . 05
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Ekonomi dan Administrasi
1.000.000.000,00
Pembangunan 1.23 . 1.20.04 . 72 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
201.100.000,00
1.23 . 1.20.04 . 72 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
798.900.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(29.530.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 110
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 04
Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 04 . 06
Biro Kesejahteraan Rakyat
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
BELANJA
33.439.067.000,00
BELANJA LANGSUNG Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Kesejahteraan Rakyat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Kesejahteraan Rakyat
33.439.067.000,00 1.025.000.000,00 300.000.000,00 79.780.000,00 220.220.000,00 725.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
138.330.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
586.670.000,00
1.13 . 1.20.04 . 45 1.13 . 1.20.04 . 45 . 04
Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kehidupan Keagamaan
1.13 . 1.20.04 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.20.04 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.20.04 . 45 . 05
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pembinaan Lembaga Keagamaan
1.13 . 1.20.04 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.20.04 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 1.20 . 1.20.04 . 58 . 20
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Masalah Sosial
1.20 . 1.20.04 . 58 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 21
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan
25.377.226.000,00 7.967.404.000,00 62.230.000,00 7.905.174.000,00 17.409.822.000,00 124.970.000,00 17.284.852.000,00 6.036.841.000,00 225.000.000,00 11.370.000,00 213.630.000,00 300.000.000,00
Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan 1.20 . 1.20.04 . 58 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
17.880.000,00
Halaman 111
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 58 . 21 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 58 . 22
282.120.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan
300.000.000,00
Olahraga 1.20 . 1.20.04 . 58 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 23
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Penguatan Lembaga Sosial
1.20 . 1.20.04 . 58 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 24
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
375.000.000,00 41.600.000,00 333.400.000,00 375.000.000,00 36.480.000,00 338.520.000,00
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi
1.20 . 1.20.04 . 58 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 27
13.140.000,00 236.860.000,00
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Keluarga Berencana
1.20 . 1.20.04 . 58 . 25 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.04 . 58 . 26
250.000.000,00
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan
1.20 . 1.20.04 . 58 . 24 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.04 . 58 . 25
17.880.000,00 282.120.000,00
3.911.841.000,00 233.520.000,00 3.678.321.000,00
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
300.000.000,00
Anak 1.20 . 1.20.04 . 58 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.20.04 . 72 1.23 . 1.20.04 . 72 . 06
16.640.000,00 283.360.000,00 1.000.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Kesejahteraan Rakyat
1.23 . 1.20.04 . 72 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.20.04 . 72 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000,00 61.040.000,00 938.960.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(33.439.067.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 112
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 04
Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 04 . 07
Biro Umum
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
BELANJA
132.049.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
66.477.000.000,00
Belanja Pegawai
66.477.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
65.572.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Umum
2.624.947.000,00 1.000.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
268.790.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
731.210.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 16
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Umum
509.947.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
153.080.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
356.867.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 20
Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Banten
1.115.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
333.460.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
781.540.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 40 1.20 . 1.20.04 . 02 . 40 . 5 . 2 . 1
Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
62.797.053.000,00 17.950.377.000,00 654.610.000,00 17.295.767.000,00 8.470.000.000,00 51.080.000,00 8.418.920.000,00 3.319.795.140,00 466.290.000,00 Halaman 113
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 02 . 40 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 02 . 41
Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda Provinsi Banten
1.20 . 1.20.04 . 02 . 41 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 42
Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanditel
2.853.505.140,00 1.450.000.000,00 254.070.000,00 1.195.930.000,00 1.867.440.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.574.150.000,00
Pelayanan Pimpinan Daerah
1.369.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 43
293.290.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 43 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
728.200.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 43 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
640.800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 44
Pelayanan Pimpinan Sekretariat Daerah
1.288.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 44 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
477.520.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
810.480.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 45
Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Gubernur Banten
1.300.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
346.670.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
953.330.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 46
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Setda Provinsi Banten
1.20 . 1.20.04 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 47
Penyelenggaraan Pelayanan Dinas pada Setda Provinsi Banten
1.20 . 1.20.04 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 48 1.20 . 1.20.04 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.04 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 02 . 49
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Lingkungan Setda Provinsi Banten Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur
507.648.000,00 15.820.000,00 491.828.000,00 16.097.255.860,00 425.980.000,00 15.671.275.860,00 684.202.000,00 41.740.000,00 642.462.000,00 6.760.204.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.672.730.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.087.474.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 50
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Gubernur dan Wakil
1.183.131.000,00
Gubernur 1.20 . 1.20.04 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 51
Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di Lingkungan
15.600.000,00 1.167.531.000,00 550.000.000,00
Setda Provinsi Banten RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 114
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
138.670.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
411.330.000,00
1.23 . 1.20.04 . 72 1.23 . 1.20.04 . 72 . 07
150.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Umum
1.23 . 1.20.04 . 72 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.20.04 . 72 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 29.280.000,00 120.720.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(132.049.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 115
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 04
Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 04 . 08
Biro Perlengkapan dan Aset
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 09
BELANJA
133.300.000.000,00
BELANJA LANGSUNG Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Perlengkapan dan
133.300.000.000,00 1.050.000.000,00 450.000.000,00
Aset 1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perlengkapan dan Aset
79.990.000,00 370.010.000,00 600.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
225.240.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
374.760.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 1.20 . 1.20.04 . 02 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.20 . 1.20.04 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 55
Penyediaan Penunjang Ketatausahaan Biro Perlengkapan dan Aset
17.500.000.000,00 16.500.000.000,00 480.140.000,00 16.019.860.000,00 1.000.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
456.050.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
543.950.000,00
1.20 . 1.20.04 . 61 1.20 . 1.20.04 . 61 . 01
Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah
Penatausahaaan Aset Daerah
1.20 . 1.20.04 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 61 . 03 1.20 . 1.20.04 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1
Penghapusan Barang Daerah Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
114.350.000.000,00 2.721.886.000,00 522.030.000,00 2.199.856.000,00 1.710.215.500,00 599.950.000,00
Halaman 116
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 61 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Pendistribusian dan Pemanfaatan Aset Daerah
1.20 . 1.20.04 . 61 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 61 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 61 . 06
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 61 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 61 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 61 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 61 . 08
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 61 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
88.000.000.000,00 1.119.300.000,00 1.919.251.100,00 84.961.448.900,00 2.449.441.600,00 454.490.000,00 1.994.951.600,00 2.000.000.000,00 62.040.000,00 1.937.960.000,00
Perencanaan Kebutuhan Barang
1.20 . 1.20.04 . 61 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 61 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.20.04 . 72 . 08
11.199.841.360,00
Inventarisasi Aset Sekolah Dalam Rangka Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014
1.20 . 1.20.04 . 61 . 09 . 5 . 2 . 1
1.23 . 1.20.04 . 72
158.720.000,00 1.109.895.540,00
Belanja Modal
1.20 . 1.20.04 . 61 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 61 . 10
12.468.456.900,00
Pembinaan dan Pengawasan Aset Daerah
1.20 . 1.20.04 . 61 . 08 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.04 . 61 . 09
602.650.000,00 1.397.350.000,00
Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten
1.20 . 1.20.04 . 61 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.04 . 61 . 07 . 5 . 2 . 3
2.000.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten
1.20 . 1.20.04 . 61 . 06 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.04 . 61 . 07
1.110.265.500,00
3.000.000.000,00 349.300.000,00 2.650.700.000,00 400.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Perlengkapan dan Aset
1.23 . 1.20.04 . 72 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.20.04 . 72 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000,00 42.010.000,00 357.990.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(133.300.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 117
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 04
Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 04 . 09
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
BELANJA
17.959.000.000,00
BELANJA LANGSUNG Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Humas dan Protokol Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Humas dan Protokol
17.959.000.000,00 1.029.000.000,00 199.000.000,00 60.280.000,00 138.720.000,00 830.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
150.110.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
679.890.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 1.20 . 1.20.04 . 58 . 28
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
Hubungan dan Kerjasama Pers
1.20 . 1.20.04 . 58 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 29
Sarana Komunikasi
1.20 . 1.20.04 . 58 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 30
Liputan dan Pengelolaan Dokumen
1.20 . 1.20.04 . 58 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 31
Pengembangan Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga
1.20 . 1.20.04 . 58 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 32
Penerbitan Media Kehumasan dan Teknologi Informasi
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
16.600.000.000,00 5.850.000.000,00 207.230.000,00 5.642.770.000,00 1.300.000.000,00 61.090.000,00 1.238.910.000,00 1.800.000.000,00 133.440.000,00 1.666.560.000,00 750.000.000,00 20.600.000,00 729.400.000,00 1.350.000.000,00 Halaman 118
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 58 . 32 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 32 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 32 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.04 . 58 . 33
1.150.675.500,00 31.294.500,00
Aspirasi dan Pengelolaan Opini Publik
1.20 . 1.20.04 . 58 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 34
168.030.000,00
1.550.000.000,00 150.280.000,00 1.399.720.000,00
Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Publik
800.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 34 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
104.588.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 34 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
695.412.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 35 1.20 . 1.20.04 . 58 . 35 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.04 . 58 . 35 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 58 . 36
Fasilitasi Penunjang Kegiatan Keprotokolan
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Kegiatan Pimpinan
770.000.000,00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 36 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25.490.000,00 744.510.000,00
Pelayanan Tamu
1.20 . 1.20.04 . 58 . 37 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 37 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 38
35.080.000,00 729.920.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 36 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.04 . 58 . 37
765.000.000,00
Belanja Pegawai
715.000.000,00 34.140.000,00 680.860.000,00
Penguatan Kelembagaan PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
950.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 38 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
136.610.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 38 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
813.390.000,00
1.23 . 1.20.04 . 72 1.23 . 1.20.04 . 72 . 09
330.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Humas dan Protokol
1.23 . 1.20.04 . 72 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.20.04 . 72 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
330.000.000,00 64.700.000,00 265.300.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(17.959.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 119
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 08
Badan Kepegawaian Daerah
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
BELANJA
33.436.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
18.436.000.000,00
Belanja Pegawai
18.436.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
15.000.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
1.525.000.000,00 250.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
120.350.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
129.650.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 02 1.20 . 1.20.08 . 02 . 01
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.20 . 1.20.08 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.08 . 02 . 02 1.20 . 1.20.08 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.08 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 02 . 03
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.20 . 1.20.08 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.275.000.000,00 174.840.000,00 1.100.160.000,00 3.129.722.500,00 429.722.500,00 2.822.500,00 426.900.000,00 600.000.000,00 9.100.000,00 590.900.000,00 1.200.000.000,00 171.400.000,00 1.028.600.000,00 200.000.000,00 Halaman 134
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.20 . 1.20.08 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 02 . 05 1.20 . 1.20.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 64 1.20 . 1.20.08 . 64 . 01
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah
Pembinaan dan Penanganan Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten
DASAR HUKUM 4 5.610.000,00
194.390.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 10.295.277.500,00 750.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 64 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
492.852.000,00
1.20 . 1.20.08 . 64 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
257.148.000,00
1.20 . 1.20.08 . 64 . 02
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Pembinaan Mental Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 64 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 64 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 64 . 03
Penataan, Penempatan Kerja Pegawai dan Persiapan PNS Masa Purna Tugas
1.046.506.500,00 38.800.000,00 1.007.706.500,00 900.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 64 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
367.830.000,00
1.20 . 1.20.08 . 64 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
532.170.000,00
1.20 . 1.20.08 . 64 . 04
Pelayanan Kepangkatan dan Penggajian
840.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 64 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
422.450.000,00
1.20 . 1.20.08 . 64 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
417.550.000,00
1.20 . 1.20.08 . 64 . 05
Pengembangan Jabatan Fungsional dan Sidang Baperjakat
1.20 . 1.20.08 . 64 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 64 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 64 . 06
Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi Banten
1.20 . 1.20.08 . 64 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 64 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 64 . 07
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)
1.20 . 1.20.08 . 64 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 64 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 64 . 08
Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian
1.20 . 1.20.08 . 64 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 64 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 64 . 09
Peningkatan Manajemen Penatausahaan Kepegawaian
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.225.000.000,00 794.900.000,00 1.430.100.000,00 983.771.000,00 37.000.000,00 946.771.000,00 1.800.000.000,00 289.850.000,00 1.510.150.000,00 900.000.000,00 92.630.000,00 807.370.000,00 850.000.000,00 Halaman 135
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.08 . 64 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 64 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.20.08 . 72 1.23 . 1.20.08 . 72 . 01
77.760.000,00 772.240.000,00 50.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 1.20.08 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.20.08 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 9.960.000,00 40.040.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(33.436.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 136
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi
:
1 . 19 . 01
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
BELANJA
28.000.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
6.100.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
21.900.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
6.100.000.000,00
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.330.000.000,00 180.000.000,00 56.460.000,00 123.540.000,00 1.150.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
164.450.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
985.550.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 1.19 . 1.19.01 . 02 . 01 1.19 . 1.19.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 1.19 . 1.19.01 . 02 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.19 . 1.19.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.19 . 1.19.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 02 . 04 1.19 . 1.19.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
5.760.000.000,00 1.360.000.000,00 1.360.000.000,00 1.400.000.000,00 26.000.000,00 1.374.000.000,00 1.700.000.000,00 329.040.000,00 1.370.960.000,00 500.000.000,00 12.100.000,00
Halaman 81
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.19 . 1.19.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 02 . 05 1.19 . 1.19.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 57 1.19 . 1.19.01 . 57 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik
Peningkatan Pendidikan Budaya Politik Masyarakat di Provinsi Banten
1.19 . 1.19.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 57 . 02
Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Politik
487.900.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 14.610.000.000,00 1.100.000.000,00 38.060.000,00 1.061.940.000,00 1.140.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
218.520.000,00
1.19 . 1.19.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
921.480.000,00
1.19 . 1.19.01 . 57 . 03
Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
1.19 . 1.19.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 57 . 04
Peningkatan Pembauran Kerukunan dan Kewarganegaraan
1.19 . 1.19.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 57 . 05
Peningkatan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
1.19 . 1.19.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 57 . 06
Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
1.19 . 1.19.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 57 . 07
Peningkatan Penanganan Masalah Perbatasan dan Orang Asing
1.800.000.000,00 99.560.000,00 1.700.440.000,00 1.500.000.000,00 26.820.000,00 1.473.180.000,00 2.450.000.000,00 152.510.000,00 2.297.490.000,00 3.420.000.000,00 297.480.000,00 3.122.520.000,00 1.000.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 57 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
132.970.000,00
1.19 . 1.19.01 . 57 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
867.030.000,00
1.19 . 1.19.01 . 57 . 08
Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi
1.19 . 1.19.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 57 . 09 1.19 . 1.19.01 . 57 . 09 . 5 . 2 . 1
Desk Pilkada Provinsi Banten Tahun 2016 Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.200.000.000,00 49.200.000,00 1.150.800.000,00 1.000.000.000,00 624.790.000,00 Halaman 82
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.19 . 1.19.01 . 57 . 09 . 5 . 2 . 2 1.23 . 1.19.01 . 72 1.23 . 1.19.01 . 72 . 01
375.210.000,00
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 1.19.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.19.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 71.276.000,00 128.724.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(28.000.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 83
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 21
Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Organisasi
:
1 . 21 . 01
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.21 . 1.21.01 . 01 1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
BELANJA
40.055.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
9.767.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
30.288.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 01 . 03
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan UPTB Balai Cadangan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 02 1.21 . 1.21.01 . 02 . 01 1.21 . 1.21.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 1.21 . 1.21.01 . 02 . 02 1.21 . 1.21.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 02 . 03
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 02 . 04 1.21 . 1.21.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
9.767.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.035.000.000,00 200.000.000,00 64.650.000,00 135.350.000,00 750.000.000,00 83.365.000,00 666.635.000,00 85.000.000,00 6.510.000,00 78.490.000,00 4.252.673.000,00 819.623.000,00 819.623.000,00 927.850.000,00 927.850.000,00 1.500.000.000,00 383.540.000,00 1.116.460.000,00 362.200.000,00 34.800.000,00 Halaman 152
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.21 . 1.21.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 02 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPTB Balai Cadangan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.21 . 1.21.01 . 02 . 07
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPTB Balai Cadangan Pangan
327.400.000,00 368.000.000,00 368.000.000,00 175.000.000,00 64.000.000,00 111.000.000,00 100.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
27.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
72.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 70 1.21 . 1.21.01 . 70 . 01
Ketahanan Pangan Masyarakat
Pengelolaan dan Penanganan Kerawanan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 70 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 70 . 02
Pengelolaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Akses Pangan
1.21 . 1.21.01 . 70 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 70 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 70 . 03
Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 70 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 70 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 70 . 04
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan
1.21 . 1.21.01 . 70 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 70 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 70 . 05
Pengendalian Program Bantuan Raskin
11.238.527.000,00 915.400.000,00 31.170.000,00 884.230.000,00 900.000.000,00 29.040.000,00 870.960.000,00 900.000.000,00 37.680.000,00 862.320.000,00 2.668.127.000,00 36.880.000,00 2.631.247.000,00 450.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 70 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
164.180.000,00
1.21 . 1.21.01 . 70 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
285.820.000,00
1.21 . 1.21.01 . 70 . 06
Pembinanaan, Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 70 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 70 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 70 . 07
Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
1.21 . 1.21.01 . 70 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 70 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 70 . 08
Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.500.000.000,00 66.930.000,00 1.433.070.000,00 1.590.000.000,00 34.800.000,00 1.555.200.000,00 950.000.000,00
Halaman 153
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.21 . 1.21.01 . 70 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 70 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 70 . 09
Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Cadangan Pangan Pemerintah
1.21 . 1.21.01 . 70 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 70 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 70 . 10
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 70 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.21.01 . 72 . 01
16.000.000,00 349.000.000,00 1.000.000.000,00 26.090.000,00 973.910.000,00 619.400.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 1.21.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.21.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 79
365.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)
1.21 . 1.21.01 . 70 . 10 . 5 . 2 . 1
1.23 . 1.21.01 . 72
86.670.000,00 863.330.000,00
619.400.000,00 48.830.000,00 570.570.000,00
Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian
13.142.400.000,00
dan Perkebunan 2.01 . 1.21.01 . 79 . 07
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan dan Pelaku
2.540.600.000,00
Utama 2.01 . 1.21.01 . 79 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 79 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 79 . 08
100.960.000,00 2.439.640.000,00
Pengembangan SDM Penyuluh dan SDM Pelaku Utama
2.01 . 1.21.01 . 79 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 79 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10.601.800.000,00 97.190.000,00 10.504.610.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(40.055.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 154
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 16
Urusan Wajib Penanaman Modal
Organisasi
:
1 . 16 . 01
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01
BELANJA
27.064.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
6.064.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
21.000.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 02 1.16 . 1.16.01 . 02 . 01 1.16 . 1.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 1.16 . 1.16.01 . 02 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.16 . 1.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.16 . 1.16.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1.16 . 1.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 02 . 05 1.16 . 1.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 52
6.064.000.000,00
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Iklim Investasi
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.300.000.000,00 400.000.000,00 91.690.000,00 308.310.000,00 1.900.000.000,00 103.050.000,00 1.796.950.000,00 4.900.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 1.100.000.000,00 3.900.000,00 1.096.100.000,00 1.600.000.000,00 288.700.000,00 1.311.300.000,00 850.000.000,00 95.600.000,00 754.400.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 3.250.000.000,00 Halaman 72
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.16 . 1.16.01 . 52 . 01
Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
1.16 . 1.16.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 52 . 02
1.450.000.000,00 78.200.000,00 1.371.800.000,00
Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu
1.000.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
189.310.000,00
1.16 . 1.16.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
810.690.000,00
1.16 . 1.16.01 . 52 . 03
Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal
1.16 . 1.16.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.16 . 1.16.01 . 53 1.16 . 1.16.01 . 53 . 01
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 1.23 . 1.16.01 . 72 1.23 . 1.16.01 . 72 . 01
60.000.000,00 7.350.000.000,00
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
1.16 . 1.16.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2
1.16 . 1.16.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1
64.140.000,00 675.860.000,00
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.16 . 1.16.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1
1.16 . 1.16.01 . 53 . 02
800.000.000,00
5.750.000.000,00 66.820.000,00 5.683.180.000,00
Kerjasama Investasi
1.600.000.000,00 29.160.000,00
Belanja Pegawai
1.570.840.000,00
Belanja Barang dan Jasa
3.200.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 1.16.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.16.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.16.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.200.000.000,00 142.640.000,00 2.639.010.000,00 418.350.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(27.064.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 73
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 08
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi
:
1 . 08 . 01
Badan Lingkungan Hidup Daerah
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
BELANJA
36.668.740.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.999.000.000,00
Belanja Pegawai
8.999.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
27.669.740.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
1.050.000.000,00 150.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
93.210.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
56.790.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
900.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
177.530.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
722.470.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 1.08 . 1.08.01 . 02 . 01 1.08 . 1.08.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 02 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.08 . 1.08.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.08 . 1.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1.08 . 1.08.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 02 . 05 1.08 . 1.08.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 02 . 06
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT Laboratorium
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
14.619.740.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 950.000.000,00 13.000.000,00 937.000.000,00 1.400.000.000,00 343.000.000,00 1.057.000.000,00 250.000.000,00 27.950.000,00 222.050.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 Halaman 55
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.08 . 1.08.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 02 . 07
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT Laboratorium
1.08 . 1.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 02 . 08
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada UPT Laboratorium
1.08 . 1.08.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 37 1.08 . 1.08.01 . 37 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK) Belanja Modal Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Pemantauan Kualitas Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 37 . 02 1.08 . 1.08.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1 1.08 . 1.08.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 37 . 03
Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 37 . 04
Pengkajian Dampak Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 37 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 37 . 05
Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
DASAR HUKUM 4 3.900.000,00
196.100.000,00 300.000.000,00 2.600.000,00 297.400.000,00 400.000.000,00 4.790.000,00 395.210.000,00 10.169.740.000,00 10.169.740.000,00 7.850.000.000,00 850.000.000,00 47.600.000,00 802.400.000,00 850.000.000,00 85.160.000,00 764.840.000,00 1.850.000.000,00 100.740.000,00 1.749.260.000,00 850.000.000,00 21.790.000,00 828.210.000,00 850.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 37 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
184.910.000,00
1.08 . 1.08.01 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
665.090.000,00
1.08 . 1.08.01 . 37 . 06
Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 37 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 37 . 07
Pengujian dan Analis Laboratorium Untuk Seluruh Komponen Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 37 . 08
Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 38
Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.800.000.000,00 11.760.000,00 1.788.240.000,00 500.000.000,00 12.560.000,00 487.440.000,00 300.000.000,00 15.300.000,00 284.700.000,00 3.900.000.000,00 Halaman 56
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.08 . 1.08.01 . 38 . 01
Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam
1.08 . 1.08.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 38 . 02
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.08.01 . 72 . 01
800.000.000,00 25.220.000,00 774.780.000,00
Pengendalian Perubahan Iklim
1.08 . 1.08.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 1
1.23 . 1.08.01 . 72
153.980.000,00 1.146.020.000,00
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air
1.08 . 1.08.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1
1.08 . 1.08.01 . 38 . 05
1.300.000.000,00
1.800.000.000,00 203.200.000,00 1.596.800.000,00 250.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 1.08.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.08.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00 84.250.000,00 165.750.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(36.668.740.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 57
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 11
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi
:
1 . 11 . 01
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.11 . 1.11.01 . 01 1.11 . 1.11.01 . 01 . 01
BELANJA
35.850.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.700.000.000,00
Belanja Pegawai
7.700.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
28.150.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
652.000.000,00
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
150.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
52.400.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
97.600.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
502.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
145.720.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
356.280.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 1.11 . 1.11.01 . 02 . 01 1.11 . 1.11.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 1.11 . 1.11.01 . 02 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.11 . 1.11.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.101.200.000,00 227.200.000,00 227.200.000,00 374.000.000,00 7.800.000,00 366.200.000,00 1.150.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
151.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
999.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur
100.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 04 1.11 . 1.11.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.130.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
89.870.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 05 1.11 . 1.11.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 40
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
250.000.000,00 250.000.000,00 9.261.480.500,00 Halaman 58
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.11 . 1.11.01 . 40 . 01
Peningkatan Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak
1.11 . 1.11.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 40 . 02
Penguatan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Dunia Usaha
1.11 . 1.11.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 40 . 03
Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak
1.11 . 1.11.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 40 . 04
Penguatan Organisasi Perempuan
1.11 . 1.11.01 . 40 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 40 . 05
Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender
1.11 . 1.11.01 . 40 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 40 . 06
Penguatan Kapasitas Program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat
850.000.000,00 23.200.000,00 826.800.000,00 2.020.000.000,00 154.400.000,00 1.865.600.000,00 1.908.144.000,00 174.400.000,00 1.733.744.000,00 1.450.389.000,00 145.700.000,00 1.304.689.000,00 350.052.500,00 18.940.000,00 331.112.500,00 1.104.810.000,00
Sejahtera (P2WKSS) 1.11 . 1.11.01 . 40 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
188.320.000,00
1.11 . 1.11.01 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
916.490.000,00
1.11 . 1.11.01 . 40 . 07
Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
1.11 . 1.11.01 . 40 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 40 . 08
Penguatan Kelembagaan Posyandu
1.11 . 1.11.01 . 40 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 40 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.11.01 . 41 1.12 . 1.11.01 . 41 . 01
225.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perdesaan Provinsi Banten
1.13 . 1.11.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.11.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.11.01 . 71 . 01 1.22 . 1.11.01 . 71 . 01 . 5 . 2 . 1
35.750.000,00 284.250.000,00
Peningkatan Program Keluarga Berencana
1.12 . 1.11.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.11.01 . 71
320.000.000,00
225.250.000,00
Belanja Pegawai
1.13 . 1.11.01 . 42 . 05
41.580.000,00 1.216.505.000,00
Kependudukan dan Keluarga Berencana
1.12 . 1.11.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1
1.13 . 1.11.01 . 42
1.258.085.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan
Pemberdayaan Kelembagaan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.540.000,00 220.710.000,00 2.810.000.000,00 2.810.000.000,00 96.510.000,00 2.713.490.000,00 12.900.069.500,00 1.640.000.000,00 37.620.000,00 Halaman 59
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.22 . 1.11.01 . 71 . 01 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.11.01 . 71 . 02
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan dan Pembangunan Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat
1.22 . 1.11.01 . 71 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.11.01 . 71 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.11.01 . 71 . 03
1.602.380.000,00 1.240.000.000,00 35.260.000,00 1.204.740.000,00
Penumbuhan kembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Keuangan
709.926.500,00
Mikro Perdesaan 1.22 . 1.11.01 . 71 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.11.01 . 71 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.11.01 . 71 . 04
42.570.000,00 667.356.500,00
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan Dalam Perkembangan
1.725.000.000,00
Desa/Kelurahan 1.22 . 1.11.01 . 71 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.11.01 . 71 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.11.01 . 71 . 05
Peningkatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Desa
1.22 . 1.11.01 . 71 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.11.01 . 71 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.11.01 . 72 1.23 . 1.11.01 . 72 . 01
85.080.000,00 1.639.920.000,00 7.585.143.000,00 188.830.000,00 7.396.313.000,00 200.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 1.11.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.11.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 30.680.000,00 169.320.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(35.850.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 60
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 11
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
BELANJA
39.150.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
6.200.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
32.950.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
6.200.000.000,00
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.230.000.000,00 330.000.000,00 60.340.000,00 269.660.000,00 900.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
149.060.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
750.940.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 1.20 . 1.20.11 . 02 . 01
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.20 . 1.20.11 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.11 . 02 . 02 1.20 . 1.20.11 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.11 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 03
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.20 . 1.20.11 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.268.910.000,00 327.410.000,00 4.630.000,00 322.780.000,00 800.000.000,00 13.000.000,00 787.000.000,00 2.481.500.000,00 37.630.000,00 2.443.870.000,00 210.000.000,00 Halaman 143
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.11 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 02 . 05 1.20 . 1.20.11 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 60 1.20 . 1.20.11 . 60 . 01
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa Penanggulangan Bencana
Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana
1.20 . 1.20.11 . 60 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 60 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 60 . 02
Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana
1.20 . 1.20.11 . 60 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 60 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 60 . 03
Penanganan Kedaruratan Bencana
1.20 . 1.20.11 . 60 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 60 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 60 . 04
Peningkatan Peralatan dan Logistik Kebencanaan
1.20 . 1.20.11 . 60 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 60 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 60 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.11 . 60 . 05
Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana
1.20 . 1.20.11 . 60 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 60 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 60 . 06
Pemulihan Kondisi Sarana Prasarana Lokasi Pasca bencana
1.20 . 1.20.11 . 60 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 60 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 60 . 07
Peningkatan PUSDALOPS
1.20 . 1.20.11 . 60 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 60 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 60 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.11 . 60 . 08
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
10.700.000,00 199.300.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 27.251.090.000,00 6.346.059.000,00 215.570.000,00 6.130.489.000,00 5.142.590.000,00 123.720.000,00 5.018.870.000,00 2.200.000.000,00 32.450.000,00 2.167.550.000,00 1.800.000.000,00 16.560.000,00 1.483.940.000,00 299.500.000,00 2.650.000.000,00 46.730.000,00 2.603.270.000,00 2.000.000.000,00 53.020.000,00 1.946.980.000,00 3.292.441.000,00 38.750.000,00 3.055.053.500,00 198.637.500,00 3.820.000.000,00
Halaman 144
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.11 . 60 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 60 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.23 . 1.20.11 . 72 1.23 . 1.20.11 . 72 . 01
26.200.000,00 3.793.800.000,00 200.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 1.20.11 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.20.11 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 24.310.000,00 175.690.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(39.150.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 145
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 09
Badan Pendidikan dan Pelatihan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
55.000.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
913.500.000,00
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
343.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.09 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 02 . 03
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
11.508.000.000,00 11.508.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02 . 01
22.125.000.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 02
22.125.000.000,00
66.508.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
22.125.000.000,00
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
42.140.000,00 301.360.000,00 570.000.000,00 94.780.000,00 475.220.000,00 16.310.445.000,00 5.925.537.500,00 160.900.000,00 5.764.637.500,00 4.061.938.500,00 35.100.000,00 4.026.838.500,00 4.693.064.000,00 Halaman 137
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.09 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.455.924.000,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1.129.905.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 04 1.20 . 1.20.09 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 02 . 05 1.20 . 1.20.09 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 65 1.20 . 1.20.09 . 65 . 01
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Pengembangan Program dan Kerjasama Kelembagaan
1.20 . 1.20.09 . 65 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 65 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 65 . 02
Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur
1.20 . 1.20.09 . 65 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 65 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 65 . 04
Diklat Struktural Bagi PNS Daerah
1.20 . 1.20.09 . 65 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 65 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 65 . 05
Diklat Teknis Penatausahaan Program
1.20 . 1.20.09 . 65 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 65 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 65 . 06
Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja
1.20 . 1.20.09 . 65 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 65 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 65 . 07
Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur
1.20 . 1.20.09 . 65 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 65 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 65 . 08
Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.09 . 65 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 65 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 65 . 09
Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah Se-Provinsi Banten
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
237.140.000,00
57.890.000,00 1.072.015.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 37.578.752.000,00 1.558.519.000,00 88.950.000,00 1.469.569.000,00 914.929.000,00 88.080.000,00 826.849.000,00 17.923.924.000,00 378.500.000,00 17.545.424.000,00 1.968.994.000,00 188.800.000,00 1.780.194.000,00 2.172.019.000,00 192.350.000,00 1.979.669.000,00 1.500.500.000,00 95.400.000,00 1.405.100.000,00 1.836.950.000,00 152.800.000,00 1.684.150.000,00 9.702.917.000,00 Halaman 138
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.09 . 65 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 65 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.20.09 . 72 1.23 . 1.20.09 . 72 . 01
143.840.000,00 9.559.077.000,00 197.303.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 1.20.09 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.20.09 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
197.303.000,00 12.605.000,00 184.698.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(44.383.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 139
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 12
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
BELANJA
22.800.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.000.000.000,00
Belanja Pegawai
6.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
16.800.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
2.510.000.000,00 250.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
146.660.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
103.340.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.12 . 01 . 21
Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten
1.20 . 1.20.12 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.12 . 02 1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.12 . 02 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.20 . 1.20.12 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.12 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
860.000.000,00 63.760.000,00 796.240.000,00 1.400.000.000,00 23.290.000,00 1.376.710.000,00 3.790.000.000,00 380.000.000,00 380.000.000,00 200.000.000,00 1.300.000,00 198.700.000,00 2.210.000.000,00
Halaman 146
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.12 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.12 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1.20 . 1.20.12 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 69 1.20 . 1.20.12 . 69 . 01
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK
Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
1.20 . 1.20.12 . 69 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 69 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.12 . 69 . 02
Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM
1.20 . 1.20.12 . 69 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 69 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.12 . 69 . 03
Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Bidang Sosbud
1.20 . 1.20.12 . 69 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 69 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.12 . 69 . 04
Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.12 . 69 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 69 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.12 . 69 . 05
Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna
1.20 . 1.20.12 . 69 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 69 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.12 . 69 . 06
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan
1.20 . 1.20.12 . 69 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 69 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.12 . 69 . 07
Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan
1.20 . 1.20.12 . 69 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 69 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.12 . 69 . 08
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
79.730.000,00 2.130.270.000,00 500.000.000,00 13.140.000,00 486.860.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 9.800.000.000,00 1.250.000.000,00 28.330.000,00 1.221.670.000,00 1.150.000.000,00 31.370.000,00 1.118.630.000,00 1.200.000.000,00 27.370.000,00 1.172.630.000,00 1.200.000.000,00 12.650.000,00 1.187.350.000,00 1.245.000.000,00 24.780.000,00 1.220.220.000,00 1.305.000.000,00 21.240.000,00 1.283.760.000,00 1.250.000.000,00 12.950.000,00 1.237.050.000,00 1.200.000.000,00 Halaman 147
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.12 . 69 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 69 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.20.12 . 72 1.23 . 1.20.12 . 72 . 01
25.640.000,00 1.174.360.000,00 700.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 1.20.12 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.20.12 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
700.000.000,00 36.770.000,00 663.230.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(22.800.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 148
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 06
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi
:
1 . 06 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
BELANJA
44.641.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.641.000.000,00
Belanja Pegawai
8.641.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
36.000.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
2.000.000.000,00 500.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
282.410.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
217.590.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 01
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.06 . 1.06.01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.500.000.000,00 128.000.000,00 1.372.000.000,00 12.750.000.000,00 3.700.000.000,00 35.625.000,00 3.664.375.000,00 2.445.000.000,00 17.800.000,00 2.427.200.000,00 4.205.000.000,00 808.200.000,00 3.396.800.000,00 800.000.000,00 Halaman 45
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 02 . 06
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
1.06 . 1.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.05 . 1.06.01 . 32 1.05 . 1.06.01 . 32 . 01
Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan
Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.05 . 1.06.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.06.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 33 1.06 . 1.06.01 . 33 . 01
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 33 . 02
Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 33 . 03
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan
38.940.000,00 761.060.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 400.000.000,00 30.100.000,00 353.100.000,00 16.800.000,00 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 196.340.000,00 1.903.660.000,00 11.900.000.000,00 2.700.000.000,00 902.260.000,00 1.797.740.000,00 1.800.000.000,00 716.550.000,00 1.083.450.000,00 1.000.000.000,00
Pariwisata 1.06 . 1.06.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
115.150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
884.850.000,00
1.06 . 1.06.01 . 33 . 04
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan dan Agribisnis
1.050.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
157.940.000,00
1.06 . 1.06.01 . 33 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
892.060.000,00
1.06 . 1.06.01 . 33 . 05
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah
1.06 . 1.06.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.400.000.000,00 96.600.000,00 1.303.400.000,00 Halaman 46
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06 . 1.06.01 . 33 . 06
Perencanaan dan Penganggaran Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban
950.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
183.910.000,00
1.06 . 1.06.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
766.090.000,00
1.06 . 1.06.01 . 33 . 07
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender
1.06 . 1.06.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 33 . 08
Perencanaan dan Penganggaran SDM, Budaya dan Keagamaan
1.06 . 1.06.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 33 . 09
Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan
1.000.000.000,00 46.706.000,00 953.294.000,00 1.000.000.000,00 60.310.000,00 939.690.000,00 1.000.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
119.630.000,00
1.06 . 1.06.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
880.370.000,00
1.06 . 1.06.01 . 34 1.06 . 1.06.01 . 34 . 01
Pengendalian Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Program APBD
1.06 . 1.06.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 34 . 02
Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya
1.06 . 1.06.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 34 . 03
Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah
4.550.000.000,00 2.600.000.000,00 830.770.000,00 1.769.230.000,00 950.000.000,00 94.440.000,00 855.560.000,00 1.000.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
127.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
872.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 35 1.06 . 1.06.01 . 35 . 01
Kerjasama Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan
1.06 . 1.06.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.06.01 . 72 1.23 . 1.06.01 . 72 . 01
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 97.290.000,00 902.710.000,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 Halaman 47
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.23 . 1.06.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.06.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
79.150.000,00 1.620.850.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(44.641.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 48
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 26
Urusan Wajib Perpustakaan
Organisasi
:
1 . 26 . 01
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01
BELANJA
29.493.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
7.493.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
22.000.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 02 1.26 . 1.26.01 . 02 . 01
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.26 . 1.26.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.26 . 1.26.01 . 02 . 02 1.26 . 1.26.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 02 . 03
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.26 . 1.26.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1.26 . 1.26.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 02 . 05
7.493.000.000,00
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.198.000.000,00 234.000.000,00 90.770.000,00 143.230.000,00 964.000.000,00 100.700.000,00 863.300.000,00 5.845.000.000,00 1.249.000.000,00 15.600.000,00 42.825.000,00 1.190.575.000,00 998.000.000,00 998.000.000,00 2.898.000.000,00 374.900.000,00 2.523.100.000,00 200.000.000,00 3.390.000,00 196.610.000,00 500.000.000,00 Halaman 157
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.26 . 1.26.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.23 . 1.26.01 . 72 1.23 . 1.26.01 . 72 . 01
Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Data Pembangunan Daerah
385.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
385.000.000,00
1.23 . 1.26.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.26.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.26.01 . 73 1.24 . 1.26.01 . 73 . 01
Pembinaan Kearsipan Daerah
Penataan, Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Daerah
1.24 . 1.26.01 . 73 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.26.01 . 73 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.26.01 . 73 . 02
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten (SIKP)
1.24 . 1.26.01 . 73 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.26.01 . 73 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.26.01 . 73 . 03
Pembinaan Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten
1.24 . 1.26.01 . 73 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.26.01 . 73 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.26.01 . 73 . 04
Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah
1.24 . 1.26.01 . 73 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.26.01 . 73 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 75 1.26 . 1.26.01 . 75 . 01
500.000.000,00
Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan
10.290.000,00 374.710.000,00 3.515.000.000,00 1.750.000.000,00 128.870.000,00 1.621.130.000,00 765.000.000,00 61.966.000,00 703.034.000,00 500.000.000,00 18.080.000,00 481.920.000,00 500.000.000,00 44.130.000,00 455.870.000,00 2.426.000.000,00 1.050.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 75 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
270.448.000,00
1.26 . 1.26.01 . 75 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
779.552.000,00
1.26 . 1.26.01 . 75 . 02
Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat
1.26 . 1.26.01 . 75 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 75 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 75 . 03
Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan
850.000.000,00 21.790.000,00 828.210.000,00 526.000.000,00
Informatika 1.26 . 1.26.01 . 75 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 75 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 76 1.26 . 1.26.01 . 76 . 01 1.26 . 1.26.01 . 76 . 01 . 5 . 2 . 1
Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Perpustakaan Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
98.114.000,00 427.886.000,00 8.631.000.000,00 760.000.000,00 11.190.000,00
Halaman 158
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.26 . 1.26.01 . 76 . 01 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 76 . 02
748.810.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pengelolaan Bahan Deposit, Otomasi Karya Cetak/Rekam dan Naskah Kuno Tentang
520.000.000,00
Banten 1.26 . 1.26.01 . 76 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 76 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 76 . 03
55.636.000,00 464.364.000,00
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan
1.26 . 1.26.01 . 76 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 76 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 76 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
7.351.000.000,00 51.500.000,00 740.800.000,00 6.558.700.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(29.493.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 159
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 03
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi
:
1 . 03 . 02
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4 1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 5 . 2 1.03 . 1.03.02 . 01 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA
670.000.000,00 670.000.000,00 670.000.000,00 921.844.796.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
14.997.000.000,00
Belanja Pegawai
14.997.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
906.847.796.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
1.400.000.000,00 500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
141.420.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
358.580.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
900.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
154.390.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
745.610.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 1.03 . 1.03.02 . 02 . 01
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.03 . 1.03.02 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.03 . 1.03.02 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 02 . 03 1.03 . 1.03.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
20.664.847.900,00 902.028.900,00 13.600.000,00 888.428.900,00 1.418.428.900,00 61.200.000,00 1.357.228.900,00 4.905.633.000,00 248.300.000,00 Halaman 39
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.02 . 02 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1.03 . 1.03.02 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 02 . 05 1.03 . 1.03.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.02 . 02 . 06
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
3.480.000,00 471.197.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00
Pembinaan Jasa Konstruksi
1.670.560.000,00
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 02 . 08
474.677.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07
4.657.333.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan
246.600.000,00 1.423.960.000,00 1.331.468.100,00 104.160.000,00 1.227.308.100,00 300.000.000,00
Jembatan Wilayah Tangerang 1.03 . 1.03.02 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.02 . 02 . 09
Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan
300.000.000,00 828.465.000,00
Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon 1.03 . 1.03.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.02 . 02 . 10 1.03 . 1.03.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.02 . 02 . 11
Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan
828.465.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 500.000.000,00
Jembatan Wilayah Tangerang 1.03 . 1.03.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 02 . 12
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan
1.300.000,00 498.700.000,00 354.100.000,00
Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon 1.03 . 1.03.02 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 02 . 13 1.03 . 1.03.02 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.02 . 02 . 14
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan
1.300.000,00 352.800.000,00 112.700.000,00 112.700.000,00 803.195.000,00
Jembatan Wilayah Tangerang 1.03 . 1.03.02 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
24.000.000,00
Halaman 40
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.02 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.02 . 02 . 15
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan
779.195.000,00 971.161.000,00
Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon 1.03 . 1.03.02 . 02 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 02 . 16
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi
1.03 . 1.03.02 . 02 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 02 . 23
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan
34.800.000,00 936.361.000,00 318.700.000,00 34.800.000,00 283.900.000,00 832.000.000,00
Jembatan Wilayah Pandeglang 1.03 . 1.03.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.02 . 02 . 24
Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan
832.000.000,00 1.374.750.000,00
Jembatan Wilayah Lebak 1.03 . 1.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.02 . 02 . 25
Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan
1.374.750.000,00 571.500.000,00
Jembatan Wilayah Pandeglang 1.03 . 1.03.02 . 02 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 02 . 26
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan
93.900.000,00 477.600.000,00 583.984.000,00
Jembatan Wilayah Lebak 1.03 . 1.03.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 02 . 27
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan
73.000.000,00 510.984.000,00 672.500.000,00
Jembatan Wilayah Pandeglang 1.03 . 1.03.02 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.02 . 02 . 28
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan
672.500.000,00 938.997.000,00
Jembatan Wilayah Lebak 1.03 . 1.03.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.02 . 28 1.03 . 1.03.02 . 28 . 01 1.03 . 1.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.02 . 28 . 02 1.03 . 1.03.02 . 28 . 02 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.02 . 28 . 03
Belanja Barang dan Jasa Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Jalan Wilayah Utara Belanja Modal
Pembangunan Jalan Wilayah Selatan Belanja Modal
Pembangunan Jembatan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
938.997.000,00 880.075.948.100,00 75.000.000.000,00 75.000.000.000,00 53.300.000.000,00 53.300.000.000,00 35.000.000.000,00
Halaman 41
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.02 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.02 . 28 . 04
Belanja Modal
Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Tangerang
1.03 . 1.03.02 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 28 . 05
Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Serang dan Cilegon
1.03 . 1.03.02 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 28 . 06
Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Pandeglang
1.03 . 1.03.02 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 28 . 07
Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Lebak
1.03 . 1.03.02 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 28 . 12
Pengadaan Lahan Kebinamargaan
35.000.000.000,00 18.435.399.400,00 206.600.000,00 18.228.799.400,00 25.069.320.000,00 241.600.000,00 24.827.720.000,00 19.563.290.000,00 293.200.000,00 19.270.090.000,00 24.297.940.400,00 296.200.000,00 24.001.740.400,00 66.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
417.300.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
488.535.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 28 . 13
Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 28 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 28 . 14
Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan
1.03 . 1.03.02 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 28 . 15
Pengadaan Alat-alat ukur Kebinamargaan dan Pengujian Kualitas Bahan
65.094.165.000,00 4.828.215.000,00 203.000.000,00 4.625.215.000,00 9.303.601.500,00 211.000.000,00 9.092.601.500,00 998.020.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
119.520.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
686.800.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
191.700.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 16
Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Tangerang
1.03 . 1.03.02 . 28 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 28 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 28 . 16 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 28 . 17
Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Pandeglang
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
3.734.545.000,00 2.600.000,00 253.000.000,00 3.478.945.000,00 11.866.000.000,00 Halaman 42
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.02 . 28 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 28 . 17 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 28 . 18 1.03 . 1.03.02 . 28 . 18 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.02 . 28 . 19
Pembangunan Jalan Prioritas Tahun Jamak Belanja Modal
Pendataan Leger Jalan
1.03 . 1.03.02 . 28 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 28 . 20
Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang Bina Marga dan Tata Ruang
2.600.000,00 11.863.400.000,00 461.996.112.800,00 461.996.112.800,00 1.799.979.000,00 171.080.000,00 1.628.899.000,00 950.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
225.050.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
724.950.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 21
Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Tangerang
1.03 . 1.03.02 . 28 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 28 . 22
Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Serang dan Cilegon
1.153.500.000,00 68.800.000,00 1.084.700.000,00 1.063.910.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
102.400.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
961.510.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 23
Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Pandeglang
1.133.100.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
147.800.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
985.300.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 24
Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Lebak
1.03 . 1.03.02 . 28 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 28 . 25 1.03 . 1.03.02 . 28 . 25 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.02 . 28 . 26
Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Serang dan Cilegon Belanja Modal
Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Lebak
1.03 . 1.03.02 . 28 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 28 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 28 . 26 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 28 . 27 1.03 . 1.03.02 . 28 . 27 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.02 . 28 . 28
Perbaikan Drainase dan TPT Wilayah Serang dan Cilegon Belanja Modal
Perbaikan Drainase dan TPT Wilayah Pandeglang
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.380.000.000,00 103.400.000,00 1.276.600.000,00 11.848.315.000,00 11.848.315.000,00 11.980.000.000,00 2.600.000,00 240.000.000,00 11.737.400.000,00 5.255.000.000,00 5.255.000.000,00 10.000.000.000,00 Halaman 43
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.02 . 28 . 28 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.02 . 28 . 29 1.03 . 1.03.02 . 28 . 29 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.02 . 28 . 30 1.03 . 1.03.02 . 28 . 30 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.02 . 28 . 31 1.03 . 1.03.02 . 28 . 31 . 5 . 2 . 3 1.05 . 1.03.02 . 32 1.05 . 1.03.02 . 32 . 02
Perbaikan Drainase dan TPT Wilayah Lebak
5.500.000.000,00 5.500.000.000,00
Belanja Modal
Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Lopang-Banten Lama (DAK)
13.119.700.000,00 13.119.700.000,00
Belanja Modal
3.857.000.000,00
Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan
Penataan dan Pemanfaatan Ruang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
2.550.000.000,00 193.090.000,00 2.356.910.000,00
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.05 . 1.03.02 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.03.02 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.03.02 . 72 . 01
5.500.000.000,00
Perbaikan Drainase dan TPT Wilayah Tangerang
1.05 . 1.03.02 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2
1.23 . 1.03.02 . 72
5.500.000.000,00
Belanja Modal
1.05 . 1.03.02 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1
1.05 . 1.03.02 . 32 . 03
10.000.000.000,00
Belanja Modal
1.307.000.000,00 204.550.000,00 1.102.450.000,00 850.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
850.000.000,00
1.23 . 1.03.02 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
137.610.000,00
1.23 . 1.03.02 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
672.390.000,00
1.23 . 1.03.02 . 72 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
40.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(921.174.796.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 44
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 17
Urusan Wajib Kebudayaan
Organisasi
:
1 . 17 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.17 . 1.17.01 . 01 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
BELANJA
32.090.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
8.590.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
23.500.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
795.349.000,00
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
195.349.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 02 1.17 . 1.17.01 . 02 . 01 1.17 . 1.17.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 1.17 . 1.17.01 . 02 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.17 . 1.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.17 . 1.17.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1.17 . 1.17.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 02 . 05 1.17 . 1.17.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 02 . 06
8.590.000.000,00
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Budaya Banten
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
30.230.000,00 165.119.000,00 600.000.000,00 70.310.000,00 529.690.000,00 5.362.773.000,00 870.400.000,00 870.400.000,00 700.000.000,00 2.600.000,00 697.400.000,00 1.300.000.000,00 181.010.000,00 1.118.990.000,00 105.590.000,00 7.560.000,00 98.030.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 420.644.000,00 Halaman 74
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.17 . 1.17.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.17 . 1.17.01 . 02 . 07 1.17 . 1.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 02 . 08
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Budaya Banten Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Balai Budaya Banten
1.17 . 1.17.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 02 . 09 1.17 . 1.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 54 1.17 . 1.17.01 . 54 . 01
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPT Balai Budaya Banten Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya
Pembinaan Kesenian Daerah
1.17 . 1.17.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 54 . 02
Fasilitasi dan Pagelaran Seni
1.17 . 1.17.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 54 . 03
Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah
1.17 . 1.17.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 54 . 04
Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan
1.17 . 1.17.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 54 . 05
Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan
1.17 . 1.17.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.23 . 1.17.01 . 72 1.23 . 1.17.01 . 72 . 01
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 1.17.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.17.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 85 2.04 . 1.17.01 . 85 . 01
Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata
Pengelolaan Destinasi Wisata
2.04 . 1.17.01 . 85 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 85 . 02 2.04 . 1.17.01 . 85 . 02 . 5 . 2 . 1
Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
DASAR HUKUM 4 9.620.000,00
411.024.000,00 206.499.000,00 206.499.000,00 1.284.640.000,00 117.600.000,00 1.167.040.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 8.122.149.500,00 1.902.149.500,00 40.740.000,00 1.861.409.500,00 950.000.000,00 25.520.000,00 924.480.000,00 1.750.000.000,00 46.700.000,00 1.703.300.000,00 1.520.000.000,00 49.190.000,00 1.470.810.000,00 2.000.000.000,00 44.580.000,00 852.520.000,00 1.102.900.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 15.510.000,00 284.490.000,00 6.600.000.000,00 1.000.000.000,00 35.490.000,00 964.510.000,00 1.000.000.000,00 23.860.000,00 Halaman 75
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.04 . 1.17.01 . 85 . 02 . 5 . 2 . 2 2.04 . 1.17.01 . 85 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Standarisasi Pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 85 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 85 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 85 . 04
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 85 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 85 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 85 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 85 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 86 . 01
76.410.000,00 1.823.590.000,00 1.500.000.000,00 62.570.000,00 1.437.430.000,00 200.000.000,00 23.690.000,00 176.310.000,00 2.319.728.500,00
Pengembangan Kemitraan Budaya dan Pariwisata Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
700.000.000,00 17.000.000,00 683.000.000,00
Penguatan Kelembagaan Pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 86 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 86 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 86 . 03
1.900.000.000,00
Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan
2.04 . 1.17.01 . 86 . 01 . 5 . 2 . 1
2.04 . 1.17.01 . 86 . 02
11.160.000,00 488.840.000,00
Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan KEK
2.04 . 1.17.01 . 85 . 07 . 5 . 2 . 1
2.04 . 1.17.01 . 86
500.000.000,00
Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi
2.04 . 1.17.01 . 85 . 06 . 5 . 2 . 1
2.04 . 1.17.01 . 85 . 07
23.850.000,00 476.150.000,00
Promosi Pariwisata dan Budaya Banten
2.04 . 1.17.01 . 85 . 05 . 5 . 2 . 1
2.04 . 1.17.01 . 85 . 06
500.000.000,00
Analisa Pasar Pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 85 . 04 . 5 . 2 . 1
2.04 . 1.17.01 . 85 . 05
976.140.000,00
619.728.500,00 17.830.000,00 601.898.500,00
Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 86 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 86 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000,00 15.590.000,00 984.410.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(32.090.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 76
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
2 . 02
Urusan Pilihan Kehutanan
Organisasi
:
2 . 02 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.02 . 2.02.01 . 01 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
BELANJA
36.483.360.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
10.916.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
25.567.360.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 02 2.02 . 2.02.01 . 02 . 01
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.02 . 2.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.02 . 2.02.01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.02 . 2.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.02 . 2.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
2.02 . 2.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 02 . 05
10.916.000.000,00
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.050.000.000,00 350.000.000,00 94.920.000,00 255.080.000,00 700.000.000,00 111.615.000,00 588.385.000,00 9.600.000.000,00 142.407.000,00 1.897.000,00 140.510.000,00 1.044.700.000,00 5.200.000,00 1.039.500.000,00 1.350.000.000,00 3.900.000,00 1.346.100.000,00 312.893.000,00 30.460.000,00 282.433.000,00 250.000.000,00 Halaman 166
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.02 . 2.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 2.02 . 2.02.01 . 02 . 06 2.02 . 2.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 2.02 . 2.02.01 . 02 . 07
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman
250.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 150.000.000,00
Kehutanan dan Perkebunan 2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 2.02 . 2.02.01 . 02 . 08
Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura Banten
2.02 . 2.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 2.02 . 2.02.01 . 02 . 10
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman
2.600.000,00 37.010.000,00 110.390.000,00 195.880.000,00 12.697.100,00 183.182.900,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Kehutanan dan Perkebunan 2.02 . 2.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 02 . 11
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura
2.02 . 2.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 02 . 12
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan
3.900.000,00 196.100.000,00 265.990.000,00 2.600.000,00 263.390.000,00 640.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
146.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
493.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 13
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman
650.000.000,00
Kehutanan dan Perkebunan 2.02 . 2.02.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 02 . 14
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Tahura
70.720.000,00 579.280.000,00 538.130.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
330.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
208.130.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 15
Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan Penyediaan
2.500.000.000,00
Sarana Pendukung (DAK) 2.02 . 2.02.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.02 . 2.02.01 . 02 . 16
Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan dan Penyediaan
102.003.000,00 2.397.997.000,00 1.000.000.000,00
Sarana Pendukung (DAK) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 167
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.02 . 2.02.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 3 1.08 . 2.02.01 . 38 1.08 . 2.02.01 . 38 . 03
Belanja Modal Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
1.000.000.000,00 4.667.360.000,00 1.000.000.000,00
1.08 . 2.02.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
124.960.000,00
1.08 . 2.02.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
875.040.000,00
1.08 . 2.02.01 . 38 . 04
Perlindungan dan Rehabilitasi Tahura Banten
1.08 . 2.02.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 2.02.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 2.02.01 . 38 . 06
Pengembangan Taman Hutan Raya (Tahura) Banten (DAK)
500.000.000,00 10.180.000,00 489.820.000,00 3.167.360.000,00
1.08 . 2.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 2.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.780.360.000,00
1.08 . 2.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.348.000.000,00
1.23 . 2.02.01 . 72 1.23 . 2.02.01 . 72 . 01
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 2.02.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 2.02.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.02.01 . 77
Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan
39.000.000,00
500.000.000,00 500.000.000,00 30.200.000,00 469.800.000,00 3.550.000.000,00
Perkebunan 2.01 . 2.02.01 . 77 . 01
Peningkatan Daya Dukung Pembangunan Perkebunan
2.01 . 2.02.01 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.02.01 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.02.01 . 77 . 02
Pengembangan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan
2.01 . 2.02.01 . 77 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.02.01 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.02.01 . 77 . 03
Perlindungan Tanaman Perkebunan
2.01 . 2.02.01 . 77 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.02.01 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.02.01 . 77 . 04
Peningkatan Proteksi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman
2.01 . 2.02.01 . 77 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.02.01 . 77 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.02.01 . 77 . 05
Pengembangan Benih Unggul Bermutu
2.01 . 2.02.01 . 77 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.02.01 . 77 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
700.000.000,00 19.500.000,00 680.500.000,00 850.000.000,00 43.310.000,00 806.690.000,00 550.000.000,00 17.850.000,00 532.150.000,00 500.000.000,00 8.130.000,00 491.870.000,00 950.000.000,00 39.540.000,00 910.460.000,00 Halaman 168
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.02 . 2.02.01 . 78
Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan,
2.600.000.000,00
Pertanian dan Perkebunan 2.02 . 2.02.01 . 78 . 01
Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan Kebun
2.02 . 2.02.01 . 78 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 78 . 02
Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan Perkebunan
2.02 . 2.02.01 . 78 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 78 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.02 . 2.02.01 . 78 . 03
Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan dan Kebun
2.02 . 2.02.01 . 78 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 78 . 03 . 5 . 2 . 3 2.02 . 2.02.01 . 78 . 04
Belanja Modal
Pembinaan Pengujian Hasil Hutan
2.02 . 2.02.01 . 78 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 78 . 05
Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
2.02 . 2.02.01 . 78 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.02.01 . 79
Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian
750.000.000,00 49.150.000,00 700.850.000,00 550.000.000,00 52.250.000,00 476.354.500,00 21.395.500,00 550.000.000,00 38.160.000,00 498.540.000,00 13.300.000,00 400.000.000,00 10.600.000,00 389.400.000,00 350.000.000,00 4.750.000,00 345.250.000,00 2.150.000.000,00
dan Perkebunan 2.01 . 2.02.01 . 79 . 03
Peningkatan Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan
2.01 . 2.02.01 . 79 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.02.01 . 79 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.02.01 . 79 . 04
Pengembangan Kelembagaan Kehutanan dan Perkebunan
2.01 . 2.02.01 . 79 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.02.01 . 79 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.02.01 . 79 . 09
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kehutanan dan Perkebunan
2.01 . 2.02.01 . 79 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.02.01 . 79 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 81 2.02 . 2.02.01 . 81 . 01 2.02 . 2.02.01 . 81 . 01 . 5 . 2 . 1
Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan
Perlindungan dan Pengamanan Hutan Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
600.000.000,00 40.370.000,00 559.630.000,00 950.000.000,00 62.150.000,00 887.850.000,00 600.000.000,00 41.880.000,00 558.120.000,00 1.450.000.000,00 550.000.000,00 49.700.000,00 Halaman 169
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.02 . 2.02.01 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 2.02 . 2.02.01 . 81 . 02
Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Hutan
2.02 . 2.02.01 . 81 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 81 . 03
500.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa
550.000.000,00 23.850.000,00 526.150.000,00
Pengembangan dan Pemanfaatan Tahura Banten
2.02 . 2.02.01 . 81 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
350.000.000,00 11.370.000,00 338.630.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(36.483.360.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 170
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
2 . 05
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi
:
2 . 05 . 01
Dinas Kelautan dan Perikanan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
42.301.090.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.05 . 2.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.05 . 2.05.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 02 . 03
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
12.062.000.000,00 12.062.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 02 . 01
379.850.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 02
379.850.000,00
54.363.090.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
379.850.000,00
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.024.108.900,00 373.368.900,00 76.320.000,00 297.048.900,00 650.740.000,00 43.550.000,00 607.190.000,00 12.773.270.100,00 1.051.660.000,00 33.782.000,00 1.017.878.000,00 1.456.800.000,00 8.500.000,00 1.448.300.000,00 1.895.298.600,00 Halaman 175
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.05 . 2.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
2.05 . 2.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 02 . 06
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 02 . 08
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Pantai
2.05 . 2.05.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 02 . 10
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 02 . 11
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar
2.05 . 2.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 02 . 12 2.05 . 2.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 02 . 13
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Pantai Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
160.000.000,00 1.735.298.600,00 350.000.000,00 21.310.000,00 328.690.000,00 383.210.000,00 383.210.000,00 350.000.000,00 17.270.000,00 332.730.000,00 2.356.051.500,00 65.790.000,00 121.311.500,00 2.168.950.000,00 477.800.000,00 8.620.000,00 469.180.000,00 100.000.000,00 3.800.000,00 96.200.000,00 250.000.000,00 1.300.000,00 248.700.000,00 460.000.000,00 19.000.000,00 441.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 425.370.000,00 Halaman 176
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.05 . 2.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 02 . 14
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 02 . 15 2.05 . 2.05.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 02 . 16 2.05 . 2.05.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 02 . 17 2.05 . 2.05.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2 1.23 . 2.05.01 . 72 1.23 . 2.05.01 . 72 . 01
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan Pantai Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 2.05.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 2.05.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 77
Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan
3.900.000,00 421.470.000,00 700.000.000,00 47.400.000,00 652.600.000,00 521.000.000,00 521.000.000,00 778.480.000,00 778.480.000,00 1.017.600.000,00 1.017.600.000,00 466.094.000,00 466.094.000,00 67.560.000,00 398.534.000,00 13.728.962.000,00
Perkebunan 2.01 . 2.05.01 . 77 . 22
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut
2.01 . 2.05.01 . 77 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 77 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 77 . 23
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau
2.01 . 2.05.01 . 77 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 77 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 77 . 23 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.05.01 . 77 . 24
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar
2.01 . 2.05.01 . 77 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 77 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 77 . 25 2.01 . 2.05.01 . 77 . 25 . 5 . 2 . 1
Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar (BBAT) Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
993.172.000,00 72.470.000,00 920.702.000,00 918.790.000,00 85.450.000,00 824.240.000,00 9.100.000,00 1.552.000.000,00 84.560.000,00 1.467.440.000,00 500.000.000,00 12.030.000,00 Halaman 177
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01 . 2.05.01 . 77 . 25 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.05.01 . 77 . 26
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar (BBAT)
487.970.000,00 650.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 77 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 77 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
487.670.000,00
2.01 . 2.05.01 . 77 . 26 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
154.200.000,00
2.01 . 2.05.01 . 77 . 27
Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Laut (BBIP)
2.01 . 2.05.01 . 77 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 77 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 77 . 28
Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut (BBIP)
2.01 . 2.05.01 . 77 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 77 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 77 . 28 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.05.01 . 77 . 29
Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Armada Perikanan
2.01 . 2.05.01 . 77 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 77 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 77 . 30
Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap
2.01 . 2.05.01 . 77 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 77 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 77 . 31
Fasilitasi Pelayanan Kepelabuhanan Perikanan Labuan
2.01 . 2.05.01 . 77 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 77 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 77 . 32
Pengembangan dan Pendayagunaan Pelabuhan Perikanan (BPPP)
8.130.000,00
600.000.000,00 3.900.000,00 596.100.000,00 325.000.000,00 2.710.000,00 275.307.000,00 46.983.000,00 650.000.000,00 13.520.000,00 636.480.000,00 1.090.000.000,00 15.560.000,00 1.074.440.000,00 285.000.000,00 12.150.000,00 272.850.000,00 330.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 77 . 32 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 77 . 32 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
174.799.000,00
2.01 . 2.05.01 . 77 . 32 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
152.521.000,00
2.01 . 2.05.01 . 77 . 35
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)
2.01 . 2.05.01 . 77 . 35 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 77 . 35 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.05.01 . 77 . 36
Pengembangan UPTD BBIP Cigorondong (DAK)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.680.000,00
3.000.000.000,00 37.333.000,00 2.962.667.000,00 1.470.000.000,00 Halaman 178
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01 . 2.05.01 . 77 . 36 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 77 . 36 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.05.01 . 77 . 37
Pengembangan UPTD BBAT Curug Barang (DAK)
2.01 . 2.05.01 . 77 . 37 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 77 . 37 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.05.01 . 78
Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan,
11.100.000,00 1.458.900.000,00 1.365.000.000,00 3.100.000,00 1.361.900.000,00 5.069.750.000,00
Pertanian dan Perkebunan 2.01 . 2.05.01 . 78 . 11
Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
2.01 . 2.05.01 . 78 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 78 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 78 . 12
Diversifikasi Produk Hasil Perikanan
2.01 . 2.05.01 . 78 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 78 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 78 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.05.01 . 78 . 13
Pengembangan Bisnis dan Investasi
2.01 . 2.05.01 . 78 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 78 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 78 . 14
Pengelolaan Kompetensi dan Pelayanan Pengujian UPTD BPMHP Banten
897.600.000,00 14.580.000,00 883.020.000,00 1.345.000.000,00 27.460.000,00 1.253.790.000,00 63.750.000,00 1.075.000.000,00 39.130.000,00 1.035.870.000,00 1.127.150.000,00
2.01 . 2.05.01 . 78 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
148.860.000,00
2.01 . 2.05.01 . 78 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
286.104.700,00
2.01 . 2.05.01 . 78 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
692.185.300,00
2.01 . 2.05.01 . 78 . 15
Pengendalian Mutu dan Perekayasaan Olahan Hasil Perikanan (BPMHP)
625.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 78 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
143.700.000,00
2.01 . 2.05.01 . 78 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
183.586.000,00
2.01 . 2.05.01 . 78 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
297.714.000,00
2.05 . 2.05.01 . 87 2.05 . 2.05.01 . 87 . 01
Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
2.05 . 2.05.01 . 87 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 87 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 87 . 02
Pengendalian Sumberdaya Kelautan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
9.238.905.000,00 1.500.000.000,00 75.410.000,00 1.424.590.000,00 797.815.000,00 Halaman 179
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.05 . 2.05.01 . 87 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 87 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 87 . 03
7.770.000,00 790.045.000,00
Pengendalian Sumberdaya Perikanan
825.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 87 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 87 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
601.060.000,00
2.05 . 2.05.01 . 87 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
209.990.000,00
2.05 . 2.05.01 . 87 . 04
Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 87 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 87 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 87 . 05
13.950.000,00
900.000.000,00 47.520.000,00 852.480.000,00
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan
4.355.000.000,00
dan Perikanan (DAK) 2.05 . 2.05.01 . 87 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 87 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 87 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 87 . 06
3.460.000,00 236.740.000,00 4.114.800.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Ruang Laut (DAK)
2.05 . 2.05.01 . 87 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 87 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
861.090.000,00 30.200.000,00 830.890.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(53.983.240.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 180
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 01
Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
122.567.790.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
13.600.000.000,00 13.600.000.000,00
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02
580.000.000,00
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 02
580.000.000,00
136.167.790.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01
580.000.000,00
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.370.078.500,00 141.980.000,00 19.990.000,00 121.990.000,00 1.228.098.500,00 81.405.000,00 1.146.693.500,00 58.629.921.500,00 39.528.201.500,00 370.480.000,00 2.220.130.900,00 36.937.590.600,00 1.300.000.000,00 3.900.000,00 1.296.100.000,00 4.201.720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.219.430.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.982.290.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 22
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 02 . 06
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 02 . 08
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Labkesda
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 02 . 13
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Labkesda
500.000.000,00 37.060.000,00 462.940.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 200.000.000,00 5.780.000,00 194.220.000,00 5.840.000.000,00 5.840.000.000,00 490.000.000,00 6.500.000,00 483.500.000,00 1.750.000.000,00 729.392.000,00 1.020.608.000,00 2.600.000.000,00 255.725.000,00 2.344.275.000,00 1.350.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
463.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
886.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 15
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Kesehatan Kerja
170.000.000,00
Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 22 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Belanja Barang dan Jasa Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Pembinaan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03
Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
170.000.000,00 2.400.000.000,00 1.000.000.000,00 13.700.000,00 986.300.000,00 700.000.000,00 17.010.000,00 682.990.000,00 700.000.000,00 Halaman 23
KODE REKENING 1 1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 23 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pelayanan Balai Laboratorium Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13
Peningkatan Pengendalian Mutu Balai Laboratorium Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 24 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 24 . 02
4
Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12
3
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11
2
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 23 . 04
DASAR HUKUM
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
JUMLAH
Pembinaan Upaya Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
URAIAN
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
17.700.000,00 682.300.000,00 13.700.000.000,00 1.800.000.000,00 37.000.000,00 1.763.000.000,00 2.900.000.000,00 28.010.000,00 2.871.990.000,00 5.000.000.000,00 29.930.000,00 4.970.070.000,00 2.200.000.000,00 61.740.000,00 2.138.260.000,00 800.000.000,00 19.210.000,00 780.790.000,00 500.000.000,00 9.320.000,00 490.680.000,00 500.000.000,00 19.000.000,00 481.000.000,00 4.800.000.000,00 800.000.000,00 24.050.000,00 775.950.000,00 850.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
694.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
139.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 03
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
16.260.000,00
650.000.000,00
Halaman 24
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 1.02 . 1.02.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 24 . 04
Pembinaan Pelaksanaan Surveilance Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan
22.780.000,00 627.220.000,00 1.200.000.000,00
Wabah 1.02 . 1.02.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 24 . 05
Penyehatan Lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Produksi dan Distribusi
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25 . 03
Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 26 1.02 . 1.02.01 . 26 . 01
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK) Belanja Modal Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
Sertifikasi, Standarisasi, dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 26 . 02
Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 26 . 03
Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 26 . 04
Peningkatan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.02 . 1.02.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
69.430.000,00 1.130.570.000,00 1.300.000.000,00 19.350.000,00 1.280.650.000,00 15.567.790.000,00 6.050.000.000,00 157.750.000,00 5.892.250.000,00 700.000.000,00 15.400.000,00 684.600.000,00 250.000.000,00 32.340.000,00 217.660.000,00 8.567.790.000,00 8.567.790.000,00 24.000.000.000,00 1.000.000.000,00 43.085.000,00 956.915.000,00 700.000.000,00 19.360.000,00 680.640.000,00 21.300.000.000,00 34.110.000,00 21.265.890.000,00 500.000.000,00 21.330.000,00 478.670.000,00 Halaman 25
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 26 . 05
Peningkatan Kesehatan Jiwa
1.02 . 1.02.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 27 1.02 . 1.02.01 . 27 . 02
16.350.000,00 483.650.000,00 1.700.000.000,00
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Survailance Kesehatan Kerja
1.02 . 1.02.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 27 . 03
500.000.000,00
800.000.000,00 26.960.000,00 773.040.000,00
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di Lingkungan
900.000.000,00
Kerja 1.02 . 1.02.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.02.01 . 72 1.23 . 1.02.01 . 72 . 01
25.860.000,00 874.140.000,00 400.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 1.02.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.02.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000,00 16.350.000,00 383.650.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(135.587.790.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 26
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 15
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi
:
1 . 15 . 01
Dinas Koperasi dan UMKM
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
BELANJA
35.317.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
6.250.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
29.067.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 01 . 03
6.250.000.000,00
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop
1.235.000.000,00 155.000.000,00 35.150.000,00 119.850.000,00 1.000.000.000,00 85.470.000,00 914.530.000,00 80.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.130.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
67.870.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 1.15 . 1.15.01 . 02 . 01
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.15 . 1.15.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.15 . 1.15.01 . 02 . 02 1.15 . 1.15.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 02 . 03
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.15 . 1.15.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 02 . 04 1.15 . 1.15.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
6.315.000.000,00 1.226.000.000,00 2.500.000,00 1.223.500.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 2.589.000.000,00 69.960.000,00 2.519.040.000,00 800.000.000,00 17.000.000,00
Halaman 69
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.15 . 1.15.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 02 . 05 1.15 . 1.15.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 02 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balatkop
1.15 . 1.15.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.15 . 1.15.01 . 02 . 07
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balatkop
1.15 . 1.15.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 02 . 08
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balatkop
783.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 2.600.000,00 3.300.000,00 194.100.000,00 200.000.000,00 2.600.000,00 197.400.000,00 300.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
120.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
180.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 49 1.15 . 1.15.01 . 49 . 01 1.15 . 1.15.01 . 49 . 01 . 5 . 2 . 1 1.15 . 1.15.01 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 49 . 02
Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM
Peningkatan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Kredit bagi K-UMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian
1.15 . 1.15.01 . 49 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 49 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 49 . 03
Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Aneka Usaha
1.15 . 1.15.01 . 49 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 49 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 50 1.15 . 1.15.01 . 50 . 01
Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM
Pengembangan Wirausaha Baru Melalui Inkubator Teknologi Bisnis
1.15 . 1.15.01 . 50 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 50 . 02
Dukungan Promosi dan Pemasaran Produk serta Peningkatan Kapasitas Kerjasama dan
4.300.000.000,00 950.000.000,00 27.240.000,00 922.760.000,00 2.500.000.000,00 46.380.000,00 2.453.620.000,00 850.000.000,00 27.550.000,00 822.450.000,00 10.350.000.000,00 1.000.000.000,00 28.850.000,00 971.150.000,00 2.350.000.000,00
Jaringan Usaha 1.15 . 1.15.01 . 50 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 50 . 03
Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi, Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan
46.030.000,00 2.303.970.000,00 2.000.000.000,00
K-UMKM 1.15 . 1.15.01 . 50 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 50 . 04
Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
28.850.000,00 1.971.150.000,00 2.500.000.000,00
Halaman 70
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.15 . 1.15.01 . 50 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 50 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 50 . 05
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 51 . 01
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 1.23 . 1.15.01 . 72 1.23 . 1.15.01 . 72 . 01
3.000.000.000,00 71.695.000,00 2.928.305.000,00 900.000.000,00 20.000.000,00 880.000.000,00
Pelatihan bagi Pengurus Koperasi dan UMKM
1.15 . 1.15.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 1
1.15 . 1.15.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 1
6.200.000.000,00
Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi
1.15 . 1.15.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 1
1.15 . 1.15.01 . 51 . 04
26.610.000,00 2.473.390.000,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi
1.15 . 1.15.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 51 . 03
2.500.000.000,00
Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM
1.15 . 1.15.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 1
1.15 . 1.15.01 . 51 . 02
2.396.120.000,00
Penyuluhan Bagi Koperasi dan UMKM
1.15 . 1.15.01 . 50 . 05 . 5 . 2 . 1
1.15 . 1.15.01 . 51
103.880.000,00
800.000.000,00 25.640.000,00 774.360.000,00
Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UMKM (DAK)
1.500.000.000,00 23.340.000,00
Belanja Pegawai
1.476.660.000,00
Belanja Barang dan Jasa
667.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 1.15.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.15.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
667.000.000,00 6.340.000,00 660.660.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(35.317.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 71
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 18
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi
:
1 . 18 . 01
Dinas Pemuda dan Olahraga
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01
BELANJA
28.444.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
7.444.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
21.000.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
945.000.000,00
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
189.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 02 1.18 . 1.18.01 . 02 . 01 1.18 . 1.18.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 1.18 . 1.18.01 . 02 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.18 . 1.18.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.18 . 1.18.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1.18 . 1.18.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 02 . 05 1.18 . 1.18.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 02 . 06
7.444.000.000,00
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
84.220.000,00 104.780.000,00 756.000.000,00 49.980.000,00 706.020.000,00 4.805.010.000,00 756.000.000,00 756.000.000,00 567.000.000,00 13.400.000,00 553.600.000,00 1.481.760.000,00 405.880.000,00 1.075.880.000,00 189.000.000,00 6.210.000,00 182.790.000,00 315.000.000,00 315.000.000,00 756.000.000,00 Halaman 77
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.18 . 1.18.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.18 . 1.18.01 . 02 . 07
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
1.18 . 1.18.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 02 . 08
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan dan
13.850.000,00 742.150.000,00 409.500.000,00 39.000.000,00 370.500.000,00 110.250.000,00
Pelatihan Olahraga 1.18 . 1.18.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 02 . 09
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan
110.250.000,00 220.500.000,00
Olahraga 1.18 . 1.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 55 1.18 . 1.18.01 . 55 . 01
Kepemudaan dan Kepramukaan
Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan
1.18 . 1.18.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 55 . 02
Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
1.18 . 1.18.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 55 . 03
Pembinaan Kepramukaan
1.18 . 1.18.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 55 . 04
Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda
1.18 . 1.18.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 55 . 05
Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda
1.18 . 1.18.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 55 . 06
Penguatan Kelembagaan Kepemudaan
1.18 . 1.18.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 55 . 07
Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan
1.18 . 1.18.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 56
Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.600.000,00 217.900.000,00 5.929.560.000,00 756.000.000,00 8.340.000,00 747.660.000,00 1.456.560.000,00 39.930.000,00 1.416.630.000,00 535.500.000,00 31.830.000,00 503.670.000,00 2.079.000.000,00 104.350.000,00 1.974.650.000,00 472.500.000,00 13.410.000,00 459.090.000,00 315.000.000,00 11.520.000,00 303.480.000,00 315.000.000,00 8.810.000,00 306.190.000,00 9.131.430.000,00
Halaman 78
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.18 . 1.18.01 . 56 . 01
Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan Penyelenggara Kejuaraan Olahraga
1.18 . 1.18.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 56 . 02
Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus
1.18 . 1.18.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 3 1.18 . 1.18.01 . 56 . 03 1.18 . 1.18.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 1 1.18 . 1.18.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 56 . 04
Belanja Modal
Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
126.000.000,00 5.530.000,00 120.470.000,00 630.000.000,00 16.830.000,00 600.170.000,00 13.000.000,00 252.000.000,00 9.400.000,00 242.600.000,00 441.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
424.680.000,00
Peningkatan SDM Keolahragaan
504.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 56 . 05 1.18 . 1.18.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 56 . 06
Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga
1.18 . 1.18.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 56 . 07
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga
16.320.000,00
16.600.000,00 487.400.000,00 3.360.000.000,00 31.050.000,00 3.328.950.000,00 888.930.000,00
1.18 . 1.18.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
472.590.000,00
1.18 . 1.18.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
400.400.000,00
1.18 . 1.18.01 . 56 . 08
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015
15.940.000,00
535.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 56 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 56 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
362.430.000,00
1.18 . 1.18.01 . 56 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
161.900.000,00
1.18 . 1.18.01 . 56 . 09
Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar
1.18 . 1.18.01 . 56 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 56 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 56 . 11
Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO
1.18 . 1.18.01 . 56 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 56 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.18.01 . 72 1.23 . 1.18.01 . 72 . 01
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
11.170.000,00
2.079.000.000,00 27.260.000,00 2.051.740.000,00 315.000.000,00 8.230.000,00 306.770.000,00 189.000.000,00 189.000.000,00 Halaman 79
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.23 . 1.18.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.18.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
49.960.000,00 139.040.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(28.444.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 80
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 06
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 2
PENDAPATAN
2.762.957.923.000,00
DANA PERIMBANGAN
2.757.557.923.000,00
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
526.279.279.000,00
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2
Dana Alokasi Umum
693.446.854.000,00
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3
Dana Alokasi Khusus
1.537.831.790.000,00
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 3 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
5.400.000.000,00 5.400.000.000,00
Pendapatan Hibah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.550.206.424.918,00
Belanja Hibah
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5
Belanja Bantuan Sosial
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa dan Partai Politik
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8
Belanja Tidak Terduga
1.847.838.600.000,00 152.040.000.000,00 1.978.572.522.200,00
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6 . 2
536.755.302.718,00 35.000.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6 . 1
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006
4.550.206.424.918,00
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6
Perpres Nomor 137 Tahun 2015
(1.787.248.501.918,00)
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
878.289.335.100,00 878.289.335.100,00 72.500.000.000,00 Halaman 129
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2
72.500.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013
805.789.335.100,00
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 130
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 05
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
5.189.100.801.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
5.189.100.801.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1
Pendapatan Pajak Daerah
4.985.941.800.000,00
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
42.425.000.000,00
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
149.102.843.582,00
Belanja Pegawai
149.102.843.582,00
BELANJA LANGSUNG
115.000.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.433.786.655,00 552.322.655,00 43.890.000,00 508.432.655,00 881.464.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
395.360.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
486.104.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 1.20 . 1.20.05 . 02 . 01 1.20 . 1.20.05 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.05 . 02 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.20 . 1.20.05 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 03
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
264.102.843.582,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
160.734.001.000,00
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
81.539.652.600,00 2.547.000.000,00 2.547.000.000,00 2.522.538.500,00 7.400.000,00 2.515.138.500,00 18.351.617.300,00 Halaman 120
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.05 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1.20 . 1.20.05 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 02 . 06 1.20 . 1.20.05 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.05 . 02 . 07 1.20 . 1.20.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.05 . 02 . 08
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciledug Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciputat Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikande
5.448.510.000,00 12.903.107.300,00 533.710.000,00 24.900.000,00 508.810.000,00 825.280.000,00 825.280.000,00 514.800.000,00 514.800.000,00 510.850.000,00 510.850.000,00 27.710.200.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
231.300.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
451.984.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.05 . 02 . 10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Pandeglang
1.20 . 1.20.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.05 . 02 . 11 1.20 . 1.20.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.05 . 02 . 12 1.20 . 1.20.05 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.05 . 02 . 13 1.20 . 1.20.05 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.05 . 02 . 14 1.20 . 1.20.05 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.05 . 02 . 15
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Rangkasbitung Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serpong Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikokol Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cilegon Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Balaraja
1.20 . 1.20.05 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.05 . 02 . 16
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Malingping
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
27.026.916.000,00 473.876.000,00 473.876.000,00 921.600.000,00 3.500.000,00 918.100.000,00 565.200.000,00 565.200.000,00 509.500.000,00 509.500.000,00 789.096.500,00 7.813.000,00 781.283.500,00 553.900.000,00 553.900.000,00 1.602.600.000,00 9.265.000,00 1.593.335.000,00 833.299.100,00 Halaman 121
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.05 . 02 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
154.200.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
245.800.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 16 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
433.299.100,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 17
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciledug
1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 18
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciputat
1.20 . 1.20.05 . 02 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 19 1.20 . 1.20.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 02 . 20
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikande Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang
1.20 . 1.20.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 21
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Pandeglang
1.20 . 1.20.05 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Rangkasbitung
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 23
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serpong
1.20 . 1.20.05 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikokol
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 25 1.20 . 1.20.05 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 02 . 26
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cilegon Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Balaraja
1.20 . 1.20.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 27
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Malingping
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
473.090.000,00 3.900.000,00 469.190.000,00 171.096.950,00 1.300.000,00 169.796.950,00 361.310.000,00 3.900.000,00 357.410.000,00 423.012.000,00 4.200.000,00 418.812.000,00 166.992.000,00 1.300.000,00 165.692.000,00 311.815.000,00 10.400.000,00 301.415.000,00 1.506.697.000,00 18.900.000,00 1.487.797.000,00 514.949.000,00 6.500.000,00 508.449.000,00 770.676.000,00 770.676.000,00 832.192.500,00 16.900.000,00 815.292.500,00 210.344.000,00
Halaman 122
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.20 . 1.20.05 . 02 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 28
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Ciledug
1.20 . 1.20.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 29
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Ciputat
1.20 . 1.20.05 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 30
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Cikande
1.20 . 1.20.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 31
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Serang
1.20 . 1.20.05 . 02 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 32
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Pandeglang
1.20 . 1.20.05 . 02 . 32 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 33
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Rangkasbitung
1.20 . 1.20.05 . 02 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 34
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Serpong
1.20 . 1.20.05 . 02 . 34 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 34 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 35
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Cikokol
1.20 . 1.20.05 . 02 . 35 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 35 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 36
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Cilegon
1.20 . 1.20.05 . 02 . 36 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 37
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Balaraja
1.20 . 1.20.05 . 02 . 37 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 37 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 38
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Malingping
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
DASAR HUKUM 4 3.200.000,00
207.144.000,00 1.334.745.000,00 9.100.000,00 1.325.645.000,00 1.240.239.000,00 5.200.000,00 1.235.039.000,00 1.173.455.000,00 7.800.000,00 1.165.655.000,00 1.104.480.100,00 2.600.000,00 1.101.880.100,00 1.194.900.900,00 6.500.000,00 1.188.400.900,00 1.199.390.200,00 6.500.000,00 1.192.890.200,00 1.533.060.000,00 50.240.000,00 1.482.820.000,00 1.194.022.000,00 3.900.000,00 1.190.122.000,00 1.230.145.000,00 159.600.000,00 1.070.545.000,00 2.822.942.550,00 11.700.000,00 2.811.242.550,00 1.118.601.000,00
Halaman 123
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.05 . 02 . 38 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 38 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 39
Penataan Arsip di DPPKD Provinsi Banten
1.20 . 1.20.05 . 02 . 39 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 1.20 . 1.20.05 . 62 . 01
Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Intensifikasi Pajak Daerah
1.20 . 1.20.05 . 62 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 02
Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah
11.700.000,00 1.106.901.000,00 886.430.000,00 68.200.000,00 818.230.000,00 31.626.066.745,00 1.523.067.500,00 146.760.000,00 1.376.307.500,00 652.355.000,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
104.320.000,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
548.035.000,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 03 1.20 . 1.20.05 . 62 . 03 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.05 . 62 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 62 . 04
Koordinasi dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Retribusi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Ciledug
1.20 . 1.20.05 . 62 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 05
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Ciputat
1.20 . 1.20.05 . 62 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 06
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cikande
1.20 . 1.20.05 . 62 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 07
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Serang
1.20 . 1.20.05 . 62 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 08
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Pandeglang
1.20 . 1.20.05 . 62 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 09
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Rangkasbitung
1.20 . 1.20.05 . 62 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 10
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Serpong
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.646.701.000,00 219.580.000,00 1.427.121.000,00 382.210.000,00 54.720.000,00 327.490.000,00 278.265.000,00 63.690.000,00 214.575.000,00 526.858.000,00 43.010.000,00 483.848.000,00 634.401.000,00 37.830.000,00 596.571.000,00 613.089.000,00 21.360.000,00 591.729.000,00 725.310.000,00 76.080.000,00 649.230.000,00 339.395.000,00 Halaman 124
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.05 . 62 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 11
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cikokol
1.20 . 1.20.05 . 62 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 12
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cilegon
1.20 . 1.20.05 . 62 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 13
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Balaraja
1.20 . 1.20.05 . 62 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 14
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Malingping
1.20 . 1.20.05 . 62 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 15
Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota
1.20 . 1.20.05 . 62 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 16
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA 2016
1.20 . 1.20.05 . 62 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 17
Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah
32.230.000,00 307.165.000,00 482.452.250,00 13.310.000,00 469.142.250,00 535.000.000,00 44.200.000,00 490.800.000,00 884.708.000,00 33.310.000,00 851.398.000,00 352.210.000,00 21.700.000,00 330.510.000,00 373.000.000,00 67.360.000,00 305.640.000,00 851.078.000,00 52.440.000,00 798.638.000,00 490.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
197.040.000,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
292.960.000,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 18
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2015 dan Interim Tahun 2016 Provinsi
1.300.527.500,00
Banten 1.20 . 1.20.05 . 62 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
398.700.000,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
901.827.500,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 19
Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA
1.20 . 1.20.05 . 62 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 20
Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah
323.000.000,00 44.470.000,00 278.530.000,00 563.065.500,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
511.265.500,00
Penatausahaan Kas Daerah
332.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 21
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
51.800.000,00
Halaman 125
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.05 . 62 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 22
Penyusunan Pedoman Anggaran
1.20 . 1.20.05 . 62 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 23
Penyusunan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016
1.20 . 1.20.05 . 62 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 24
Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD, Verifikasi Dokumen Pelaksanaan dan
55.040.000,00 276.960.000,00 1.275.000.000,00 679.050.000,00 595.950.000,00 2.000.000.000,00 1.084.880.000,00 915.120.000,00 1.506.440.000,00
Pergeseran Anggaran 1.20 . 1.20.05 . 62 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
743.410.000,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
763.030.000,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 25
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
584.717.000,00
Kab/Kota se Provinsi Banten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 1.20 . 1.20.05 . 62 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
434.240.000,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
150.477.000,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 26
Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Raper KDH Perubahan APBD TA 2016 dan APBD TA 2017
1.251.767.000,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
883.900.000,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
367.867.000,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 27
Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah
800.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
187.810.000,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
612.190.000,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 28
Pembinaan Pengendalian Keuangan Daerah
800.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
104.220.000,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
695.780.000,00
1.20 . 1.20.05 . 62 . 29
Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan
1.20 . 1.20.05 . 62 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 30
Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan
1.20 . 1.20.05 . 62 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 31
Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 62 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.460.580.000,00 249.490.000,00 1.211.090.000,00 691.620.000,00 66.340.000,00 625.280.000,00 630.000.000,00 40.940.000,00 589.060.000,00 Halaman 126
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.05 . 62 . 32
Pembinaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 62 . 32 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 32 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 33
Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Ciledug
1.20 . 1.20.05 . 62 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 34
Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Ciputat
1.20 . 1.20.05 . 62 . 34 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 34 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 35
Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Cikande
1.20 . 1.20.05 . 62 . 35 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 35 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 36
Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Serang
1.20 . 1.20.05 . 62 . 36 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 36 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 37
Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Pandeglang
1.20 . 1.20.05 . 62 . 37 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 37 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 38
Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Rangkasbitung
1.20 . 1.20.05 . 62 . 38 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 38 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 39
Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Serpong
1.20 . 1.20.05 . 62 . 39 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 39 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 40
Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Cikokol
1.20 . 1.20.05 . 62 . 40 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 40 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 41
Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Cilegon
1.20 . 1.20.05 . 62 . 41 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 41 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 42
Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Balaraja
1.20 . 1.20.05 . 62 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 43
Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Malingping
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.598.747.095,00 287.000.000,00 1.311.747.095,00 111.211.800,00 7.350.000,00 103.861.800,00 104.096.000,00 9.960.000,00 94.136.000,00 208.483.000,00 31.700.000,00 176.783.000,00 211.838.000,00 24.660.000,00 187.178.000,00 293.555.300,00 27.170.000,00 266.385.300,00 311.252.000,00 40.950.000,00 270.302.000,00 154.409.900,00 20.960.000,00 133.449.900,00 407.688.000,00 43.520.000,00 364.168.000,00 71.069.500,00 8.200.000,00 62.869.500,00 351.344.100,00 41.210.000,00 310.134.100,00 293.555.300,00 Halaman 127
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.05 . 62 . 43 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 43 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 62 . 44
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 44 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 62 . 45 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.20.05 . 72 . 01
700.000.000,00 324.000.000,00 376.000.000,00
Penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2017
1.20 . 1.20.05 . 62 . 45 . 5 . 2 . 1
1.23 . 1.20.05 . 72
248.475.300,00
Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi TA. 2016
1.20 . 1.20.05 . 62 . 44 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.05 . 62 . 45
45.080.000,00
2.000.000.000,00 1.037.900.000,00 962.100.000,00 400.494.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 1.20.05 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.20.05 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
400.494.000,00 57.910.000,00 342.584.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
4.924.997.957.418,00
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 128
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi
:
1 . 01 . 01
Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
BELANJA
398.961.600.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
48.700.000.000,00
Belanja Pegawai
48.700.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
350.261.600.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
3.379.200.000,00 878.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
144.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
734.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.500.600.000,00 151.310.000,00 2.349.290.000,00 45.150.400.000,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 1.033.000.000,00 10.400.000,00 1.022.600.000,00 6.891.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.474.480.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.416.520.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
480.000.000,00 23.020.000,00 456.980.000,00 492.000.000,00 16.140.000,00 Halaman 16
KODE REKENING 1 1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 02 . 06
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 . 08 1.01 . 1.01.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Teknologi dan Informasi
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 . 13
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Teknologi dan Informasi
1.01 . 1.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 . 14
4
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12
3
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11
2
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10
DASAR HUKUM
Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Teknologi dan Informasi
1.01 . 1.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
JUMLAH
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
URAIAN
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus
475.860.000,00 135.000.000,00 3.850.000,00 131.150.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 607.800.000,00 607.800.000,00 9.530.600.000,00 5.200.000,00 767.801.600,00 8.757.598.400,00 208.000.000,00 1.000.000,00 207.000.000,00 915.000.000,00 5.200.000,00 909.800.000,00 956.000.000,00 5.200.000,00 950.800.000,00 337.000.000,00 7.800.000,00 329.200.000,00 10.010.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.660.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.349.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 15
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 . 16
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Teknologi dan Informasi
1.01 . 1.01.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 . 17
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada SMAN CMBBS
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.749.000.000,00 457.970.000,00 1.291.030.000,00 1.312.000.000,00 305.900.000,00 1.006.100.000,00 284.000.000,00 Halaman 17
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 1.01 . 1.01.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 02 . 18 1.01 . 1.01.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 02 . 19
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada SMAN CMBBS Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada SMAN CMBBS
1.01 . 1.01.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20
Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 . 21
Manajemen Aset dan Arsip Dinas Pendidikan Provinsi Banten
1.01 . 1.01.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02
Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan TK
37.885.000,00 246.115.000,00 994.000.000,00 994.000.000,00 6.116.000.000,00 225.200.000,00 5.890.800.000,00 1.340.000.000,00 21.400.000,00 1.318.600.000,00 210.000.000,00 9.720.000,00 200.280.000,00 7.927.337.000,00 4.375.000.000,00 30.980.000,00 4.344.020.000,00 3.552.337.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.749.877.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.759.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun
Peningkatan Mutu, Akses, dan Tata Kelola Sekolah Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02
Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu dan Tata Kelola SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Balai Pelayanan
43.160.000,00
17.046.663.000,00 7.675.000.000,00 147.160.000,00 7.527.840.000,00 4.396.663.000,00 54.340.000,00 4.342.323.000,00 4.135.000.000,00
Pendidikan Khusus 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Tata kelola Manajemen BOS Provinsi Banten Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
51.590.000,00 4.083.410.000,00 840.000.000,00 47.700.000,00 Halaman 18
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun
235.233.200.000,00
Peningkatan Mutu, Akses dan Tata Kelola SMA
108.437.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 02
792.300.000,00
Belanja Modal
Peningkatan Mutu dan Perluasan Akses Pendidikan Menengah Kejuruan
511.820.000,00 51.750.862.500,00 56.174.317.500,00 119.461.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
29.607.060.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
89.574.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
279.290.000,00
5.600.000.000,00
pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.140.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.398.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 04
Pengembangan Wawasan Kebudayaan
1.01 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18
Peningkatan Mutu, Kesejahteraan dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga
60.950.000,00
1.735.000.000,00 36.250.000,00 1.698.750.000,00 14.856.800.000,00
Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01
Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02
Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03
Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 19 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01
Pendidikan Tinggi
Peningkatan Daya Saing SDM dan Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan Melalui LPM
9.588.000.000,00 123.620.000,00 9.464.380.000,00 1.850.000.000,00 26.710.000,00 1.823.290.000,00 3.418.800.000,00 147.890.000,00 3.270.910.000,00 1.340.000.000,00 1.340.000.000,00
Perguruan Tinggi 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 20
Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
50.360.000,00 1.289.640.000,00 17.005.000.000,00 Halaman 19
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
Pengembangan Program pada BPPNF
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02
Peningkatan Sumber Daya dan Penyediaan Peralatan pada BPPNF
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03
Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04
Gerakan Pemberantasan Buta Aksara
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05
Perluasan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya
2.545.000.000,00 141.070.000,00 2.403.930.000,00 4.120.000.000,00 135.720.000,00 3.984.280.000,00 2.610.000.000,00 49.460.000,00 2.560.540.000,00 3.455.000.000,00 42.890.000,00 3.412.110.000,00 3.370.000.000,00 16.520.000,00 3.353.480.000,00 905.000.000,00
Masyarakat Pembelajar 1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 21 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01
Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan
Pengembangan Teknologi Pendidikan pada Balai Teknologi dan Informasi
1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 21 . 02
Penyelenggaraan SMAN CMBBS
1.01 . 1.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 21 . 03
Pengembangan Komunikasi dan Informasi Pendidikan pada Balai Teknologi dan Informasi
1.01 . 1.01.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 21 . 04
Banten Super Portal Internet Sehat
1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.01.01 . 72
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
18.140.000,00 886.860.000,00 5.713.000.000,00 860.000.000,00 21.290.000,00 838.710.000,00 2.003.000.000,00 39.600.000,00 1.963.400.000,00 750.000.000,00 21.620.000,00 728.380.000,00 2.100.000.000,00 14.100.000,00 2.085.900.000,00 2.610.000.000,00
Halaman 20
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.23 . 1.01.01 . 72 . 01
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 1.01.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.01.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.610.000.000,00 158.570.000,00 2.451.430.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(398.961.600.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 21
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 07
Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi
:
1 . 07 . 01
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA
BELANJA LANGSUNG
110.470.810.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
3.100.000.000,00
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
1.300.000.000,00
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.07 . 1.07.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 02 . 02
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
14.890.000.000,00 14.890.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.07 . 1.07.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
2.977.000.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 02 . 01
2.977.000.000,00
125.360.810.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
1.07 . 1.07.01 . 02
2.977.000.000,00
Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.07 . 1.07.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
282.320.000,00 1.017.680.000,00 1.800.000.000,00 213.130.000,00 1.586.870.000,00 25.870.810.000,00 3.500.810.000,00 6.400.000,00 209.240.000,00 3.285.170.000,00 2.750.000.000,00 10.400.000,00 2.739.600.000,00 Halaman 49
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07 . 1.07.01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
6.000.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.699.904.000,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1.250.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 04 1.07 . 1.07.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 02 . 06 1.07 . 1.07.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 02 . 07
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serang Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.07 . 1.07.01 . 02 . 08 1.07 . 1.07.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 02 . 10
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serang Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Serang
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 02 . 11
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Tangerang
1.07 . 1.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 02 . 12
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang Selatan
1.07 . 1.07.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.07 . 1.07.01 . 02 . 13
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Lebak - Pandeglang
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
300.096.000,00
24.720.000,00 1.225.280.000,00 870.000.000,00 870.000.000,00 489.500.000,00 489.500.000,00 500.000.000,00 29.445.000,00 470.555.000,00 395.000.000,00 395.000.000,00 400.000.000,00 1.300.000,00 398.700.000,00 2.015.500.000,00 1.042.600.000,00 972.900.000,00 1.700.000.000,00 599.200.000,00 1.100.800.000,00 500.000.000,00 2.100.000,00 497.900.000,00 800.000.000,00 Halaman 50
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07 . 1.07.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 02 . 14 1.07 . 1.07.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 02 . 15 1.07 . 1.07.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 02 . 16
Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang Selatan Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Lebak - Pandeglang Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Tangerang Selatan
800.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 215.366.000,00 215.366.000,00 2.700.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.193.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.500.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 17
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Lebak - Pandeglang
7.000.000,00
1.584.634.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
684.940.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
899.694.000,00
1.07 . 1.07.01 . 36
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan
54.950.000.000,00
Perkeretaapian 1.07 . 1.07.01 . 36 . 01
Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan
1.07 . 1.07.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 36 . 02
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
5.000.000.000,00 258.980.000,00 4.741.020.000,00 9.729.190.000,00
1.07 . 1.07.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.902.790.000,00
1.07 . 1.07.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
5.314.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 36 . 05
Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan
511.700.000,00
5.500.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.877.880.000,00
1.07 . 1.07.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.214.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 36 . 06
Penyelenggaraan Perhubungan Udara
1.07 . 1.07.01 . 36 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 36 . 07
Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
407.320.000,00
2.200.000.000,00 260.620.000,00 1.939.380.000,00 1.600.000.000,00 Halaman 51
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07 . 1.07.01 . 36 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 36 . 08
Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut
1.07 . 1.07.01 . 36 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 36 . 09
Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api
1.07 . 1.07.01 . 36 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 36 . 10
Penyelenggaraan Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi
81.100.000,00 1.518.900.000,00 1.600.000.000,00 56.660.000,00 1.543.340.000,00 1.350.000.000,00 60.080.000,00 1.289.920.000,00 8.500.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.122.910.000,00
1.07 . 1.07.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
6.255.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 36 . 11
Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang
1.07 . 1.07.01 . 36 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 36 . 14
Pelayanan Perijinan pada UPT Serang
1.07 . 1.07.01 . 36 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 36 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 36 . 15
Pelayanan Perijinan pada UPT Lebak - Pandeglang
1.07 . 1.07.01 . 36 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 36 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 36 . 16
Pelayanan Perijinan pada UPT Tangerang
1.07 . 1.07.01 . 36 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 36 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 36 . 17 1.07 . 1.07.01 . 36 . 17 . 5 . 2 . 1 1.07 . 1.07.01 . 36 . 17 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 36 . 18
Pelayanan Perijinan pada UPT Tangerang Selatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Serang
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
121.290.000,00
5.000.000.000,00 183.350.000,00 4.816.650.000,00 1.250.000.000,00 42.040.000,00 1.207.960.000,00 1.100.000.000,00 28.520.000,00 1.071.480.000,00 1.050.000.000,00 39.120.000,00 1.010.880.000,00 225.000.000,00 5.180.000,00 219.820.000,00 1.850.000.000,00
Halaman 52
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07 . 1.07.01 . 36 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 36 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 36 . 19
Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Lebak - Pandeglang
1.07 . 1.07.01 . 36 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 36 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 36 . 20
Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Tangerang
20.650.000,00 1.829.350.000,00 850.000.000,00 17.800.000,00 832.200.000,00 1.350.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 36 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
778.090.000,00
1.07 . 1.07.01 . 36 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
571.910.000,00
1.07 . 1.07.01 . 36 . 21
Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Tangerang Selatan
925.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 36 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 36 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
418.660.000,00
1.07 . 1.07.01 . 36 . 21 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
500.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 36 . 22
Angkutan Lebaran Tahun 2016, Natal Tahun 2016 dan Tahun Baru 2017
1.07 . 1.07.01 . 36 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 36 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 36 . 23 1.07 . 1.07.01 . 36 . 23 . 5 . 2 . 3 1.23 . 1.07.01 . 72 1.23 . 1.07.01 . 72 . 01
Keselamatan Transportasi Darat (DAK) Belanja Modal Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 1.07.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.07.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.07.01 . 74 1.25 . 1.07.01 . 74 . 01
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika
Pengembangan Telekomunikasi dan Telematika
1.25 . 1.07.01 . 74 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.07.01 . 74 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.07.01 . 74 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.25 . 1.07.01 . 74 . 02 1.25 . 1.07.01 . 74 . 02 . 5 . 2 . 1
Penyelenggaraan Sarana Telekomunikasi dan Desiminasi Informatika Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
6.340.000,00
2.600.000.000,00 437.420.000,00 2.162.580.000,00 3.270.810.000,00 3.270.810.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 81.160.000,00 468.840.000,00 26.000.000.000,00 6.700.000.000,00 260.210.000,00 6.243.490.000,00 196.300.000,00 10.000.000.000,00 348.560.000,00
Halaman 53
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.25 . 1.07.01 . 74 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.603.476.000,00
1.25 . 1.07.01 . 74 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
5.047.964.000,00
1.25 . 1.07.01 . 74 . 03
Penyebarluasan Informasi Publik
1.25 . 1.07.01 . 74 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.07.01 . 74 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.07.01 . 74 . 08
5.300.000.000,00 212.990.000,00 5.087.010.000,00
Penyebarluasan Informasi Pembangunan
1.25 . 1.07.01 . 74 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.07.01 . 74 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.000.000.000,00 213.820.000,00 3.786.180.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(122.383.810.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 54
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
2 . 07
Urusan Pilihan Industri
Organisasi
:
2 . 07 . 01
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.07 . 2.07.01 . 01 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
27.500.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 2.07.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 2.07 . 2.07.01 . 02 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 2.07.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03 2.07 . 2.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
13.000.000.000,00 13.000.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 02 . 01
3.036.400.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Pegawai
2.07 . 2.07.01 . 02
3.036.400.000,00
40.500.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
3.036.400.000,00
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.681.219.000,00 575.000.000,00 91.110.000,00 483.890.000,00 1.106.219.000,00 98.850.000,00 1.007.369.000,00 10.930.576.600,00 2.093.268.000,00 2.093.268.000,00 763.930.000,00 13.000.000,00 750.930.000,00 2.347.140.000,00 488.000.000,00 Halaman 181
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 2.07 . 2.07.01 . 02 . 04 2.07 . 2.07.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 2.07 . 2.07.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 2.07 . 2.07.01 . 02 . 05 2.07 . 2.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 2.07 . 2.07.01 . 02 . 06 2.07 . 2.07.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 2.07 . 2.07.01 . 02 . 07
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Teknologi dan
1.859.140.000,00 656.380.000,00 17.740.000,00 638.640.000,00 531.300.000,00 531.300.000,00 299.650.000,00 299.650.000,00 500.000.000,00
Standarisasi Industri 2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.07 . 2.07.01 . 02 . 08
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi
2.07 . 2.07.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 2.07.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Teknologi dan
24.000.000,00 476.000.000,00 370.400.000,00 3.900.000,00 366.500.000,00 384.727.000,00
Standarisasi Industri 2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 2.07.01 . 02 . 10
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi
2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan Teknologi dan
3.900.000,00 380.827.000,00 1.384.646.000,00 178.360.000,00 1.206.286.000,00 1.599.135.600,00
Standarisasi Industri 2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 2.07.01 . 72 2.07 . 2.07.01 . 72 . 01
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
113.950.000,00 1.485.185.600,00 584.419.000,00 584.419.000,00
2.07 . 2.07.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
383.860.000,00
2.07 . 2.07.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
200.559.000,00
2.06 . 2.07.01 . 88
Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
9.449.515.500,00
Halaman 182
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.06 . 2.07.01 . 88 . 01
Pengawasan Barang Jasa Beredar dan Kebutuhan Pokok Masyarakat
2.06 . 2.07.01 . 88 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 2.07.01 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 2.07.01 . 88 . 02
Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan
2.06 . 2.07.01 . 88 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 2.07.01 . 88 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 2.07.01 . 88 . 03
Peningkatan Akses Distribusi dan Bina Sarana Pasar bagi Komoditas Andalan Daerah
2.06 . 2.07.01 . 88 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 2.07.01 . 88 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 2.07.01 . 88 . 04
Peningkatan Promosi dan Pemanfaatan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri
2.06 . 2.07.01 . 88 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 2.07.01 . 88 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 2.07.01 . 88 . 05
Peningkatan Peran dan Fasilitasi Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah
2.06 . 2.07.01 . 88 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 2.07.01 . 88 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 2.07.01 . 88 . 06
Pengembangan Sentra Pemasaran dan Lelang Produk Andalan Daerah
2.06 . 2.07.01 . 88 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 2.07.01 . 88 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 2.07.01 . 88 . 07
Pelayanan Tera dan Tera Ulang
2.06 . 2.07.01 . 88 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 2.07.01 . 88 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 2.07.01 . 88 . 08
Penerapan Teknologi Aplikasi dan Kalibrasi Alat Ukur
950.466.000,00 43.800.000,00 906.666.000,00 1.375.504.000,00 36.650.000,00 1.338.854.000,00 1.369.957.000,00 49.450.000,00 1.320.507.000,00 2.482.660.000,00 32.090.000,00 2.450.570.000,00 432.662.500,00 16.640.000,00 416.022.500,00 588.266.000,00 13.760.000,00 574.506.000,00 2.000.000.000,00 11.700.000,00 1.988.300.000,00 250.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 88 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
145.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 88 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
105.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 89 2.07 . 2.07.01 . 89 . 01
Peningkatan Daya Saing Industri
Pengembangan Industri Transportasi dan Telematika
2.07 . 2.07.01 . 89 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 2.07.01 . 89 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 2.07.01 . 89 . 02 2.07 . 2.07.01 . 89 . 02 . 5 . 2 . 1
Dukungan Pengembangan Industri TPT dan Aneka Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.854.269.900,00 673.500.000,00 29.570.000,00 643.930.000,00 466.000.000,00 20.870.000,00 Halaman 183
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.07 . 2.07.01 . 89 . 02 . 5 . 2 . 2 2.07 . 2.07.01 . 89 . 03 2.07 . 2.07.01 . 89 . 03 . 5 . 2 . 1
445.130.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Kualitas Aneka Produk IKM
650.000.000,00 7.730.000,00
Belanja Pegawai
2.07 . 2.07.01 . 89 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
431.078.000,00
2.07 . 2.07.01 . 89 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
211.192.000,00
2.07 . 2.07.01 . 89 . 04
Standarisasi dan Sertifikasi Industri
2.07 . 2.07.01 . 89 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 2.07.01 . 89 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 2.07.01 . 89 . 05
Belanja Pegawai
2.07 . 2.07.01 . 89 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
2.07 . 2.07.01 . 89 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
2.07 . 2.07.01 . 89 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
482.768.750,00 1.178.488.000,00 29.240.000,00 1.149.248.000,00 238.197.500,00 11.631.000,00 226.566.500,00
Peningkatan Dukungan Bagi Pembentukan dan Pengembangan Klaster Industri Mesin
2.07 . 2.07.01 . 89 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 2.07.01 . 89 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
494.138.750,00 11.370.000,00
Pengembangan Sektor IKM Kimia Provinsi Banten
2.07 . 2.07.01 . 89 . 07 . 5 . 2 . 1
2.07 . 2.07.01 . 89 . 08
591.140.000,00
Pengembangan Diversifikasi Produk dan Keamanan Pangan Spesifik Daerah
2.07 . 2.07.01 . 89 . 06 . 5 . 2 . 1
2.07 . 2.07.01 . 89 . 07
28.860.000,00
Pengembangan Desain dan Diversifikasi Komoditas Kerajinan Berbasis Budaya Daerah
2.07 . 2.07.01 . 89 . 05 . 5 . 2 . 1
2.07 . 2.07.01 . 89 . 06
620.000.000,00
533.945.650,00 19.220.000,00 514.725.650,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(37.463.600.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 184
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
2 . 03
Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
Organisasi
:
2 . 03 . 01
Dinas Pertambangan dan Energi
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.03 . 2.03.01 . 01 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01
BELANJA
53.293.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
9.293.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
44.000.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 02 2.03 . 2.03.01 . 02 . 01
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.03 . 2.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.03 . 2.03.01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.03 . 2.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.03 . 2.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
2.03 . 2.03.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 02 . 05
9.293.000.000,00
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.100.000.000,00 300.000.000,00 80.860.000,00 219.140.000,00 800.000.000,00 167.130.000,00 632.870.000,00 4.100.000.000,00 500.000.000,00 15.800.000,00 484.200.000,00 600.000.000,00 3.940.000,00 596.060.000,00 2.000.000.000,00 35.240.000,00 1.964.760.000,00 500.000.000,00 37.390.000,00 462.610.000,00 500.000.000,00 Halaman 171
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.03 . 2.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 2.03.01 . 72 1.23 . 2.03.01 . 72 . 01
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 2.03.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 2.03.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 2.03.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.03 . 2.03.01 . 82 2.03 . 2.03.01 . 82 . 01
Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Lebak)
2.03 . 2.03.01 . 82 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 82 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 82 . 01 . 5 . 2 . 3 2.03 . 2.03.01 . 82 . 02
Belanja Modal
Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Pandeglang)
2.03 . 2.03.01 . 82 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 82 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 82 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.03 . 2.03.01 . 82 . 03
Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP II (Kabupaten/Kota Serang dan Kota Cilegon)
2.03 . 2.03.01 . 82 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 82 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 82 . 03 . 5 . 2 . 3 2.03 . 2.03.01 . 82 . 04
Belanja Modal
Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP I (Kabupaten Tangerang )
2.490.000,00 497.510.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 39.620.000,00 684.080.000,00 26.300.000,00 30.153.000.000,00 5.583.000.000,00 50.000.000,00 838.000.000,00 4.695.000.000,00 5.583.000.000,00 50.000.000,00 838.000.000,00 4.695.000.000,00 6.450.000.000,00 50.000.000,00 985.000.000,00 5.415.000.000,00 4.700.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 82 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 82 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.039.800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 82 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.615.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 82 . 05
Perencanaan Pembangunan Listrik Perdesaan
2.03 . 2.03.01 . 82 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 82 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 82 . 06
Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan
2.03 . 2.03.01 . 82 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 82 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 82 . 07
Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten
2.03 . 2.03.01 . 82 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 82 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 82 . 08
Peningkatan Penerapan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan di Provinsi Banten
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
45.200.000,00
520.000.000,00 52.230.000,00 467.770.000,00 850.000.000,00 40.430.000,00 809.570.000,00 1.930.000.000,00 65.090.000,00 1.864.910.000,00 2.180.000.000,00 Halaman 172
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.03 . 2.03.01 . 82 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 82 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 82 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.03 . 2.03.01 . 82 . 09
Perencanaan dan Pengawasan Penerapan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan di
64.625.000,00 656.975.000,00 1.458.400.000,00 1.157.000.000,00
Provinsi Banten 2.03 . 2.03.01 . 82 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 82 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 82 . 10
Pengembangan Potensi dan Pembinaan Pengusahaan Migas
2.03 . 2.03.01 . 82 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 82 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 82 . 11
Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten
2.03 . 2.03.01 . 82 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 82 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 83
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi,
59.210.000,00 1.097.790.000,00 250.000.000,00 36.030.000,00 213.970.000,00 950.000.000,00 43.070.000,00 906.930.000,00 5.978.000.000,00
Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi 2.03 . 2.03.01 . 83 . 01
Pengembangan dan Pembinaan Teknik Pertambangan
2.03 . 2.03.01 . 83 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 83 . 02
Pemetaan dan Perencanaan Teknis Pengembangan Potensi Sumber Daya Mineral,
808.000.000,00 50.070.000,00 757.930.000,00 750.000.000,00
Batubara dan Panas Bumi di Provinsi Banten 2.03 . 2.03.01 . 83 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 83 . 03
Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertambangan
2.03 . 2.03.01 . 83 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 83 . 04
Pemantauan dan Konservasi Potensi Air Tanah di Provinsi Banten
2.03 . 2.03.01 . 83 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 83 . 05
Pengembangan Pemanfaatan Potensi Air Tanah di Provinsi Banten
2.03 . 2.03.01 . 83 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 83 . 06
Pengembangan dan Pengelolaan Data Mitigasi Geologi
2.03 . 2.03.01 . 83 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 83 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 83 . 07
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Air Tanah di Provinsi Banten
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
35.940.000,00 714.060.000,00 950.000.000,00 21.420.000,00 928.580.000,00 515.000.000,00 18.500.000,00 496.500.000,00 1.345.000.000,00 16.460.000,00 1.328.540.000,00 630.000.000,00 20.050.000,00 609.950.000,00 980.000.000,00 Halaman 173
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.03 . 2.03.01 . 83 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 83 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 84 2.03 . 2.03.01 . 84 . 01
Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi
Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Bidang Pertambangan dan Energi
2.03 . 2.03.01 . 84 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 84 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 84 . 02
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 84 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
98.060.000,00 801.940.000,00 939.000.000,00 36.010.000,00 902.990.000,00
Publikasi Data dan Informasi Bidang Pertambangan dan Energi
2.03 . 2.03.01 . 84 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.919.000.000,00 900.000.000,00
Promosi Potensi dan Produk serta Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi
2.03 . 2.03.01 . 84 . 02 . 5 . 2 . 1
2.03 . 2.03.01 . 84 . 03
39.960.000,00 940.040.000,00
80.000.000,00 4.470.000,00 75.530.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(53.293.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 174
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
:
2 . 01 . 01
Dinas Pertanian dan Peternakan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA
30.000.000,00 30.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
22.502.000.000,00
Belanja Pegawai
22.502.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
67.525.060.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.058.400.000,00 222.200.000,00 68.770.000,00 153.430.000,00 836.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
116.120.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
720.080.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 02 . 01 2.01 . 2.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 2.01 . 2.01.01 . 02 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.01 . 2.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
90.027.060.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
30.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
44.544.950.000,00 678.950.000,00 678.950.000,00 1.155.000.000,00 13.000.000,00 1.142.000.000,00 1.810.540.000,00 525.935.000,00 1.284.605.000,00 154.000.000,00 Halaman 160
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 02 . 05 2.01 . 2.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 02 . 06
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
14.100.000,00 139.900.000,00 308.000.000,00 308.000.000,00 154.000.000,00
Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01 . 2.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan
1.300.000,00 152.700.000,00 70.600.000,00
Hortikultura 2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 2.01 . 2.01.01 . 02 . 08 2.01 . 2.01.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 2.01 . 2.01.01 . 02 . 09
Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Peternakan Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan
70.600.000,00 266.400.000,00 266.400.000,00 72.200.000,00
Hortikultura 2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 2.01 . 2.01.01 . 02 . 10
Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan
72.200.000,00 100.000.000,00
Masyarakat Veteriner 2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 2.01 . 2.01.01 . 02 . 11
Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
100.000.000,00 143.800.000,00
Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01 . 2.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 02 . 12
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan
1.300.000,00 142.500.000,00 291.300.000,00
Hortikultura 2.01 . 2.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 02 . 13 2.01 . 2.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 02 . 14
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Peternakan Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan
291.300.000,00 68.300.000,00 68.300.000,00 301.800.000,00
Hortikultura 2.01 . 2.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 02 . 15
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan
5.200.000,00 296.600.000,00 402.000.000,00
Masyarakat Veteriner 2.01 . 2.01.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 02 . 16
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
402.000.000,00 596.600.000,00
Tanaman Pangan dan Hortikultura RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 161
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01 . 2.01.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 02 . 17
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan
69.600.000,00 527.000.000,00 1.303.800.000,00
Hortikultura 2.01 . 2.01.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
496.150.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
807.650.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 18
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan Peternakan
2.01 . 2.01.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 02 . 19
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan
594.400.000,00 37.800.000,00 556.600.000,00 396.600.000,00
Hortikultura 2.01 . 2.01.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 02 . 20
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan
396.600.000,00 1.306.600.000,00
Masyarakat Veteriner 2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 02 . 21
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan
232.740.000,00 1.073.860.000,00 8.861.100.000,00
Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukung BBITPH (DAK) 2.01 . 2.01.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Sertifikasi Benih Tanaman
342.805.000,00 8.518.295.000,00 4.200.000.000,00
Pangan Hortikultura dan Sarana Pendukung BPSBTPH (DAK) 2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.01.01 . 02 . 23
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Pengembangan Peternakan dan
9.600.000,00 154.800.000,00 4.035.600.000,00 9.902.473.000,00
Penyediaan Sarana Pendukung BP2 (DAK) 2.01 . 2.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner
346.448.500,00 9.556.024.500,00 5.695.925.000,00
dan Sarana Pendukung BKHMV (DAK) 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.01.01 . 02 . 25
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Pangan dan
1.300.000,00 155.204.000,00 5.539.421.000,00 5.710.562.000,00
Hortikultura dan Sarana Pendukung BPTPH (DAK) 2.01 . 2.01.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
308.404.000,00
Halaman 162
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01 . 2.01.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 3 1.23 . 2.01.01 . 72 1.23 . 2.01.01 . 72 . 01
Belanja Modal Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 2.01.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 2.01.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 77
Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan
5.402.158.000,00 408.100.000,00 408.100.000,00 28.770.000,00 379.330.000,00 16.411.560.000,00
Perkebunan 2.01 . 2.01.01 . 77 . 06
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Serealia
2.01 . 2.01.01 . 77 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 77 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 77 . 07
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Aneka Kacang dan Umbi (Akabi)
2.01 . 2.01.01 . 77 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 77 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 77 . 08
Pengendalian Mutu Benih Tanaman Hortikultura
2.01 . 2.01.01 . 77 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 77 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 77 . 09
Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Tanaman Pangan
2.01 . 2.01.01 . 77 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 77 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 77 . 10
Pengendalian Mutu Benih Tanaman Pangan
2.01 . 2.01.01 . 77 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 77 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 77 . 12
Pengembangan Ternak Besar, Kecil dan Unggas
2.01 . 2.01.01 . 77 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 77 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 77 . 13
Penanggulangan Penyakit Hewan Menular
2.01 . 2.01.01 . 77 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 77 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 77 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.01.01 . 77 . 14
Pengembangan Produksi dan Pemanfaatan Benih/Bibit Unggul Tanaman Pangan
2.01 . 2.01.01 . 77 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 77 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 77 . 15
Pengembangan Perbibitan Ternak Ruminansia
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.310.700.000,00 49.700.000,00 2.261.000.000,00 866.000.000,00 30.310.000,00 835.690.000,00 292.600.000,00 2.120.000,00 290.480.000,00 599.300.000,00 85.550.000,00 513.750.000,00 525.900.000,00 14.460.000,00 511.440.000,00 1.604.600.000,00 60.500.000,00 1.544.100.000,00 604.450.000,00 97.300.000,00 503.150.000,00 4.000.000,00 1.231.500.000,00 7.790.000,00 1.223.710.000,00 1.016.100.000,00 Halaman 163
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01 . 2.01.01 . 77 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 77 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 77 . 16
Pengembangan Perbibitan Ternak Non Ruminansia
21.200.000,00 994.900.000,00 719.950.000,00
2.01 . 2.01.01 . 77 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 77 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
564.910.000,00
2.01 . 2.01.01 . 77 . 16 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
138.150.000,00
2.01 . 2.01.01 . 77 . 17
Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular
2.01 . 2.01.01 . 77 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 77 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 77 . 18
Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pelayanan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
2.01 . 2.01.01 . 77 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 77 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 77 . 19
Peningkatan Produksi dan Pengembangan Komoditas Tanaman Buah dan Biofarmaka
2.01 . 2.01.01 . 77 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 77 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 77 . 20
Peningkatan Produksi dan Pengembangan Komoditas Tanaman Hias dan Sayuran
2.01 . 2.01.01 . 77 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 77 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 77 . 21
Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Hortikultura
2.01 . 2.01.01 . 77 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 77 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 77 . 33
Penguatan Operasional Brigade Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.01 . 2.01.01 . 77 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 77 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 77 . 34
Perbenihan Tanaman Hortikultura
2.01 . 2.01.01 . 77 . 34 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 77 . 34 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 78
Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan,
16.890.000,00
708.400.000,00 26.740.000,00 681.660.000,00 746.750.000,00 900.000,00 745.850.000,00 1.304.300.000,00 109.180.000,00 1.195.120.000,00 988.950.000,00 83.525.000,00 905.425.000,00 1.513.100.000,00 101.900.000,00 1.411.200.000,00 631.260.000,00 10.700.000,00 620.560.000,00 747.700.000,00 28.500.000,00 719.200.000,00 3.510.100.000,00
Pertanian dan Perkebunan 2.01 . 2.01.01 . 78 . 06
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
2.01 . 2.01.01 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 78 . 07
Pengembangan Kawasan Sistem Pertanian Terpadu
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
554.400.000,00 18.550.150,00 535.849.850,00 939.300.000,00
Halaman 164
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01 . 2.01.01 . 78 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 78 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
230.318.000,00
2.01 . 2.01.01 . 78 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
706.382.000,00
2.01 . 2.01.01 . 78 . 08
Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Pangan
2.01 . 2.01.01 . 78 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 78 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 78 . 09
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 78 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
44.420.000,00 771.580.000,00 607.500.000,00 68.700.000,00 538.800.000,00
Penyediaan Teknologi Pasca Panen Peternakan
2.01 . 2.01.01 . 78 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 78 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 79
816.000.000,00
Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Hortikultura
2.01 . 2.01.01 . 78 . 09 . 5 . 2 . 1
2.01 . 2.01.01 . 78 . 10
2.600.000,00
592.900.000,00 26.240.000,00 566.660.000,00
Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian
411.950.000,00
dan Perkebunan 2.01 . 2.01.01 . 79 . 01
Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Pertanian
2.01 . 2.01.01 . 79 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 80 2.01 . 2.01.01 . 80 . 01
411.950.000,00 23.650.000,00 388.300.000,00 1.180.000.000,00
Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pertanian
2.01 . 2.01.01 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.180.000.000,00 68.800.000,00 1.111.200.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(89.997.060.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 165
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
:
1 . 13 . 01
Dinas Sosial
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
BELANJA
63.073.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
10.170.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
52.903.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
10.170.000.000,00
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.050.000.000,00 250.000.000,00 86.040.000,00 163.960.000,00 800.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
115.650.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
684.350.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 1.13 . 1.13.01 . 02 . 01 1.13 . 1.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 1.13 . 1.13.01 . 02 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1.13 . 1.13.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 02 . 05 1.13 . 1.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 02 . 06
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
7.600.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 900.000.000,00 7.800.000,00 892.200.000,00 1.400.000.000,00 74.300.000,00 1.325.700.000,00 300.000.000,00 20.550.000,00 279.450.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 700.000.000,00 Halaman 61
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13 . 1.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
253.880.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
446.120.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan
400.000.000,00
Sosial 1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.13 . 1.13.01 . 02 . 08
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 02 . 09
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan
22.550.000,00 377.450.000,00 850.000.000,00 3.900.000,00 846.100.000,00 200.000.000,00
Sosial 1.13 . 1.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 02 . 10
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perlindungan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 02 . 11
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pemulihan dan Pengembangan
200.000.000,00 775.000.000,00 34.880.000,00 740.120.000,00 700.000.000,00
Sosial 1.13 . 1.13.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
266.200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
433.800.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 12 1.13 . 1.13.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 02 . 13
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Perlindungan Sosial Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pemulihan dan
75.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00
Pengembangan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 42 1.13 . 1.13.01 . 42 . 01
Belanja Barang dan Jasa Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin
1.13 . 1.13.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 42 . 02
Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan
1.13 . 1.13.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 42 . 03
Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil
1.13 . 1.13.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 43 1.13 . 1.13.01 . 43 . 01 1.13 . 1.13.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1
Rehabilitasi Sosial
Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
50.000.000,00 5.050.000.000,00 3.750.000.000,00 184.560.000,00 3.565.440.000,00 800.000.000,00 54.440.000,00 745.560.000,00 500.000.000,00 66.830.000,00 433.170.000,00 11.853.000.000,00 3.200.000.000,00 104.830.000,00 Halaman 62
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13 . 1.13.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 43 . 02
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Eks Napza
1.13 . 1.13.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 43 . 03
Rehabilitasi Sosial bagi Org dengan Kecacatan dan Eks Penyakit Kronis
1.13 . 1.13.01 . 43 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 43 . 04
Pelayanan dan Perlindungan Sosial pada Balai Perlindungan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 43 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 43 . 05
Penerimaan dan Penyaluran pada Balai Perlindungan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 43 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 43 . 06
Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan
3.095.170.000,00 1.803.000.000,00 106.660.000,00 1.696.340.000,00 1.550.000.000,00 47.410.000,00 1.502.590.000,00 1.200.000.000,00 19.160.000,00 1.180.840.000,00 800.000.000,00 43.380.000,00 756.620.000,00 1.400.000.000,00
Sosial 1.13 . 1.13.01 . 43 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 43 . 07
Penerimaan dan Penyaluran pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial
81.200.000,00 1.318.800.000,00 1.900.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 43 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.766.180.000,00
Perlindungan dan Jaminan Sosial
20.700.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 44 1.13 . 1.13.01 . 44 . 01
Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja Migran Bermasalah
1.13 . 1.13.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 44 . 02
Perlindungan Sosial Korban Bencana
1.13 . 1.13.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 44 . 03
Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 44 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 45 1.13 . 1.13.01 . 45 . 01
Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan
Peningkatan Kualitas Potensi dan Sumber Kesos Masyarakat
1.13 . 1.13.01 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 45 . 02
Peningkatan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan
133.820.000,00
1.000.000.000,00 63.300.000,00 936.700.000,00 3.700.000.000,00 174.870.000,00 3.525.130.000,00 16.000.000.000,00 183.530.000,00 15.816.470.000,00 6.350.000.000,00 4.000.000.000,00 125.190.000,00 3.874.810.000,00 750.000.000,00
(NK3) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 63
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13 . 1.13.01 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 45 . 03
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.13.01 . 72 . 01
681.810.000,00
Promosi, Publikasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1
1.23 . 1.13.01 . 72
68.190.000,00
1.600.000.000,00 92.420.000,00 1.507.580.000,00 300.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 1.13.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.13.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00 20.250.000,00 279.750.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(63.073.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 64
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 03
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi
:
1 . 03 . 01
Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 481.486.040.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
14.000.000.000,00
Belanja Pegawai
14.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
467.486.040.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
2.425.000.000,00 475.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
126.590.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
348.410.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 02 1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.950.000.000,00 221.850.000,00 1.728.150.000,00 13.976.557.000,00 2.150.741.500,00 5.290.000,00 129.551.500,00 2.015.900.000,00 3.138.609.000,00 3.138.609.000,00 4.162.206.500,00
Halaman 33
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1.03 . 1.03.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 02 . 18
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
146.800.000,00 4.015.406.500,00 375.000.000,00 26.620.000,00 348.380.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 950.000.000,00
Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna 1.03 . 1.03.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 02 . 19
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
26.880.000,00 923.120.000,00 200.000.000,00
Wilayah Ciujung - Cidanau 1.03 . 1.03.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
1.300.000,00 198.700.000,00 900.000.000,00
Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau 1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
25.580.000,00 874.420.000,00 1.600.000.000,00
Wilayah Sungai Cidurian - Cisadane 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 29 1.03 . 1.03.01 . 29 . 01
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air
125.080.000,00 1.303.320.000,00 171.600.000,00 219.819.999.900,00 15.000.000.000,00
Lainnya 1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02
Pengadaan Lahan Pengairan
80.500.000,00 3.456.323.500,00 11.463.176.500,00 56.706.016.400,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.615.860.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.495.698.200,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 34
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 29 . 03
Belanja Modal
Pengelolaan Kualitas Air Pada Daerah Aliran Sungai
48.594.458.200,00 982.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
119.550.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
862.450.000,00
Pengendalian Banjir
47.580.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
129.940.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10.048.017.600,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
37.402.042.400,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04
1.03 . 1.03.01 . 29 . 05
Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane
800.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
165.320.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
634.680.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 06
Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau
1.200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
164.150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
688.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
347.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 07 1.03 . 1.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1
Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08
Pengadaan Bahan Banjiran
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 29 . 09
Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 29 . 10
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.925.000.000,00 104.060.000,00 1.448.131.600,00 372.808.400,00 3.250.000.000,00 90.430.000,00 3.159.570.000,00 7.614.416.700,00 58.770.000,00 688.061.200,00 6.867.585.500,00 12.796.013.600,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.891.483.600,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
9.650.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 11
Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
254.530.000,00
5.830.000.000,00 Halaman 35
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 29 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 29 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 29 . 12
Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau
1.03 . 1.03.01 . 29 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 29 . 13
Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane
1.03 . 1.03.01 . 29 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 29 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 29 . 14
Pemberdayaan Pengelola Sumber Daya Air
1.03 . 1.03.01 . 29 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 29 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 29 . 15
Optimalisasi Pengelolaan Perizinan Bidang Sumber Daya Air
1.03 . 1.03.01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16
Perencanaan Teknis Sungai, Irigasi, Embung dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 29 . 17
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pemukiman dan SDA Terpadu
1.03 . 1.03.01 . 29 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 29 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 29 . 18
Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air
1.03 . 1.03.01 . 29 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 29 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 29 . 19
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman
1.03 . 1.03.01 . 29 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 29 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 29 . 20
Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)
1.03 . 1.03.01 . 29 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 29 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 29 . 20 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 30
Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
103.540.000,00 5.726.460.000,00 5.290.000.000,00 331.860.000,00 4.958.140.000,00 4.000.000.000,00 104.350.000,00 3.895.650.000,00 2.580.690.000,00 283.970.000,00 2.296.720.000,00 950.000.000,00 63.530.000,00 886.470.000,00 5.625.000.000,00 231.980.000,00 5.393.020.000,00 750.000.000,00 37.830.000,00 712.170.000,00 3.843.423.200,00 182.140.000,00 3.661.283.200,00 4.000.000.000,00 112.030.000,00 3.887.970.000,00 39.097.440.000,00 4.620.000,00 391.820.000,00 38.701.000.000,00 207.819.483.100,00 Halaman 36
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02
Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan
6.500.000.000,00 332.140.000,00 5.347.340.000,00 820.520.000,00 6.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.101.770.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.279.860.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03
Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 30 . 04
Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Pusat Pemerintahan
118.370.000,00
5.000.000.000,00 268.210.000,00 4.731.790.000,00 3.389.150.000,00
Provinsi Banten (KP3B) 1.03 . 1.03.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05
Pembangunan Gedung Kantor di KP3B
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 30 . 06
Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 30 . 07
Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciptakaryaan Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08
Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.03.01 . 31
Pembinaan dan Penataan Perumahan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
50.840.000,00 3.338.310.000,00 48.357.635.400,00 88.000.000,00 748.982.860,00 47.520.652.540,00 130.517.034.200,00 251.460.000,00 1.712.407.060,00 128.553.167.140,00 2.013.000.000,00 79.750.000,00 1.933.250.000,00 5.542.663.500,00 202.600.000,00 5.340.063.500,00 22.450.000.000,00
Halaman 37
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.04 . 1.03.01 . 31 . 01
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
1.04 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.03.01 . 31 . 02
Belanja Pegawai
1.04 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.03.01 . 72 . 01
126.030.000,00 21.373.970.000,00
Pembinaan dan Penataan Perumahan
1.04 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1
1.23 . 1.03.01 . 72
21.500.000.000,00
950.000.000,00 55.700.000,00 894.300.000,00 995.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
995.000.000,00
1.23 . 1.03.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
101.990.000,00
1.23 . 1.03.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
893.010.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(481.456.040.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 38
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 14
Urusan Wajib Ketenaga Kerjaan
Organisasi
:
1 . 14 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 4 1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
101.656.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 02 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.14 . 1.14.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.14 . 1.14.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 02 . 04 1.14 . 1.14.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014
12.448.000.000,00 12.448.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
1.587.500.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 02 . 01
1.587.500.000,00
114.104.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
1.14 . 1.14.01 . 02
1.587.500.000,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.931.940.000,00 331.940.000,00 71.080.000,00 260.860.000,00 1.600.000.000,00 85.670.000,00 1.514.330.000,00 65.030.563.500,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 1.620.357.000,00 14.300.000,00 1.606.057.000,00 2.193.604.500,00 261.880.000,00 1.931.724.500,00 313.505.000,00 6.440.000,00 Halaman 65
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.14 . 1.14.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 02 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
1.14 . 1.14.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 02 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Latihan Kerja Industri
307.065.000,00 297.097.000,00 297.097.000,00 54.156.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
17.409.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
36.747.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 07
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Latihan Kerja Industri
1.14 . 1.14.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 02 . 08
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Latihan Kerja Industri
1.200.000.000,00 6.500.000,00 1.193.500.000,00 750.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
142.100.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
607.900.000,00
1.14 . 1.14.01 . 46
Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga
12.500.000.000,00
Kerja 1.14 . 1.14.01 . 46 . 01
Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
1.14 . 1.14.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 46 . 02
Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
1.14 . 1.14.01 . 46 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 46 . 03
Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
1.14 . 1.14.01 . 46 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 46 . 04
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja
1.14 . 1.14.01 . 46 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 46 . 05
Penyiapan Pelaksanaan Penetapan UMP
1.14 . 1.14.01 . 46 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 46 . 06
Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
1.14 . 1.14.01 . 46 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 46 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 46 . 07
Fasilitasi Pengawas Ketenagakerjaan
1.14 . 1.14.01 . 46 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 46 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 47
Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.600.000.000,00 123.120.000,00 2.476.880.000,00 1.800.000.000,00 92.080.000,00 1.707.920.000,00 1.100.000.000,00 34.500.000,00 1.065.500.000,00 2.500.000.000,00 247.350.000,00 2.252.650.000,00 1.500.000.000,00 75.420.000,00 1.424.580.000,00 1.000.000.000,00 52.760.000,00 947.240.000,00 2.000.000.000,00 57.000.000,00 1.943.000.000,00 10.500.000.000,00
Halaman 66
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.14 . 1.14.01 . 47 . 01
Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan Tenaga Daerah
1.14 . 1.14.01 . 47 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 47 . 02
Pelatihan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri
1.14 . 1.14.01 . 47 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 47 . 03
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
1.14 . 1.14.01 . 47 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 47 . 04
Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
1.14 . 1.14.01 . 47 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 47 . 05
Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI
1.14 . 1.14.01 . 47 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 47 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 48 1.14 . 1.14.01 . 48 . 01
Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi Banten
1.14 . 1.14.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 48 . 02
Sosialisasi Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan Penempatan Hasil Pelatihan BLKI
1.14 . 1.14.01 . 48 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.14.01 . 72 1.23 . 1.14.01 . 72 . 01
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 1.14.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.14.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.08 . 1.14.01 . 90 2.08 . 1.14.01 . 90 . 01
Penyiapan, Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi
Pengerahan dan Penyiapan Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi
2.08 . 1.14.01 . 90 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.08 . 1.14.01 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.08 . 1.14.01 . 90 . 02
Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi
2.08 . 1.14.01 . 90 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.08 . 1.14.01 . 90 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.08 . 1.14.01 . 90 . 03 2.08 . 1.14.01 . 90 . 03 . 5 . 2 . 1
Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.500.000.000,00 134.830.000,00 1.365.170.000,00 1.700.000.000,00 33.330.000,00 1.666.670.000,00 3.200.000.000,00 128.800.000,00 3.071.200.000,00 1.900.000.000,00 83.580.000,00 1.816.420.000,00 2.200.000.000,00 64.070.000,00 2.135.930.000,00 6.700.000.000,00 6.000.000.000,00 245.490.000,00 5.754.510.000,00 700.000.000,00 27.660.000,00 672.340.000,00 893.496.500,00 893.496.500,00 65.020.000,00 828.476.500,00 4.100.000.000,00 1.500.000.000,00 16.540.000,00 1.483.460.000,00 1.500.000.000,00 31.300.000,00 1.468.700.000,00 1.100.000.000,00 48.460.000,00 Halaman 67
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.08 . 1.14.01 . 90 . 03 . 5 . 2 . 2
1.051.540.000,00
Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)
(112.516.500.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 68
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 01
DPRD
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
BELANJA
36.978.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
36.978.000.000,00 36.978.000.000,00
Belanja Pegawai SURPLUS / (DEFISIT)
(36.978.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 84
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 07
Inspektorat Provinsi
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
BELANJA
29.558.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
13.158.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
16.400.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
550.000.000,00
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
250.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 02 1.20 . 1.20.07 . 02 . 01
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.20 . 1.20.07 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.07 . 02 . 02 1.20 . 1.20.07 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.07 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 02 . 03
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.20 . 1.20.07 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 02 . 04
13.158.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
52.020.000,00 197.980.000,00 300.000.000,00 63.570.000,00 236.430.000,00 4.350.000.000,00 1.000.000.000,00 11.900.000,00 988.100.000,00 450.000.000,00 5.200.000,00 444.800.000,00 1.500.000.000,00 38.700.000,00 1.461.300.000,00 900.000.000,00 Halaman 131
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.07 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 02 . 05 1.20 . 1.20.07 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 66 1.20 . 1.20.07 . 66 . 01
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa
61.230.000,00 838.770.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
11.250.000.000,00
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
300.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 66 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
107.140.000,00
1.20 . 1.20.07 . 66 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
192.860.000,00
1.20 . 1.20.07 . 66 . 02
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 66 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 66 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 66 . 03
Inventarisasi Temuan Pengawasan
75.000.000,00 6.080.000,00 68.920.000,00 75.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 66 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
51.800.000,00
1.20 . 1.20.07 . 66 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
23.200.000,00
1.20 . 1.20.07 . 66 . 04
Penyelenggaraan Pengawasan yang Lebih Komprehensif
1.20 . 1.20.07 . 66 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 66 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 66 . 05
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
1.20 . 1.20.07 . 66 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 66 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 66 . 06
Penanganan Kasus-Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.07 . 66 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 66 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 66 . 07
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20 . 1.20.07 . 66 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 66 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 66 . 08
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
300.000.000,00 57.820.000,00 242.180.000,00 8.500.000.000,00 8.402.170.000,00 97.830.000,00 600.000.000,00 562.125.000,00 37.875.000,00 400.000.000,00 382.000.000,00 18.000.000,00 1.000.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 66 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
766.990.000,00
1.20 . 1.20.07 . 66 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
233.010.000,00
1.23 . 1.20.07 . 72
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
250.000.000,00 Halaman 132
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.23 . 1.20.07 . 72 . 01
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 1.20.07 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.20.07 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00 40.260.000,00 209.740.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(29.558.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 133
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 13
Kantor Penghubung
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
9.500.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
918.000.000,00
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.13 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.13 . 02 . 02 1.20 . 1.20.13 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 02 . 03 1.20 . 1.20.13 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
2.891.000.000,00 2.891.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.13 . 02 . 01
113.000.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.13 . 02
113.000.000,00
12.391.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02
113.000.000,00
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
15.200.000,00 184.800.000,00 718.000.000,00 70.520.000,00 647.480.000,00 4.012.100.000,00 1.304.400.000,00 1.304.400.000,00 302.700.000,00 302.700.000,00 1.300.000.000,00 24.820.000,00
Halaman 149
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.13 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 02 . 04 1.20 . 1.20.13 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.13 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 02 . 05 1.20 . 1.20.13 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 58
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
1.275.180.000,00 280.000.000,00 8.140.000,00 271.860.000,00 825.000.000,00 825.000.000,00 4.409.900.000,00
Pengelolaan Wisma
100.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 58 . 39 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.180.000,00
1.20 . 1.20.13 . 58 . 39 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.13 . 58 . 39
1.20 . 1.20.13 . 58 . 40
Fasilitasi Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah
1.20 . 1.20.13 . 58 . 40 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.13 . 58 . 40 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.13 . 58 . 41
Fasilitasi Pejabat Pemda dan Tamu
1.20 . 1.20.13 . 58 . 41 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.13 . 58 . 41 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.13 . 58 . 42
Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Banten
1.20 . 1.20.13 . 58 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.13 . 58 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.13 . 58 . 43
Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah
1.20 . 1.20.13 . 58 . 43 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.13 . 58 . 43 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.13 . 58 . 44 1.20 . 1.20.13 . 58 . 44 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.13 . 58 . 44 . 5 . 2 . 2 1.23 . 1.20.13 . 72 1.23 . 1.20.13 . 72 . 01
Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
97.820.000,00 720.600.000,00 42.860.000,00 677.740.000,00 900.000.000,00 16.260.000,00 883.740.000,00 706.029.000,00 42.170.000,00 663.859.000,00 903.024.000,00 29.300.000,00 873.724.000,00 1.080.247.000,00 41.530.000,00 1.038.717.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00
Halaman 150
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.23 . 1.20.13 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.20.13 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
27.200.000,00 132.800.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(12.278.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 151
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 02
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
BELANJA
7.938.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.938.000.000,00 7.938.000.000,00
Belanja Pegawai SURPLUS / (DEFISIT)
(7.938.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 85
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 02
RSU Malingping
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
BELANJA
7.350.000.000,00 7.350.000.000,00 6.750.000.000,00
40.092.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.592.000.000,00
Belanja Pegawai
12.592.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
27.500.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
504.310.500,00 504.310.500,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
106.410.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
397.900.500,00
1.02 . 1.02.02 . 02 1.02 . 1.02.02 . 02 . 01
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.02 . 1.02.02 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.02 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
600.000.000,00
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
18.244.269.812,00 6.239.277.320,00 694.987.200,00 5.544.290.120,00 852.912.000,00 8.500.000,00 844.412.000,00 10.534.890.492,00 5.073.835.000,00
Halaman 27
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 26 1.02 . 1.02.02 . 26 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Malingping
1.02 . 1.02.02 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 27 1.02 . 1.02.02 . 27 . 04 1.02 . 1.02.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 27 . 05
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Mutu Penunjang Medis RSUD Malingping Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
1.02 . 1.02.02 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 27 . 10
Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Inap RSUD Malingping
5.461.055.492,00 617.190.000,00 617.190.000,00 308.690.000,00 308.690.000,00 2.590.000,00 306.100.000,00 7.928.129.688,00 5.847.748.988,00 271.330.000,00 5.576.418.988,00 870.704.500,00 76.010.000,00 794.694.500,00 62.050.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34.950.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
27.100.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 11
Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Khusus RSUD Malingping
75.330.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
48.480.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
26.850.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 12
Peningkatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping
1.02 . 1.02.02 . 27 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 27 . 13
Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kerjasama RSUD Malingping
1.02 . 1.02.02 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.02.02 . 72
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
724.390.000,00 27.590.000,00 696.800.000,00 347.906.200,00 78.870.000,00 269.036.200,00 514.600.000,00
Halaman 28
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.23 . 1.02.02 . 72 . 01
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 1.02.02 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.02.02 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
514.600.000,00 35.400.000,00 479.200.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(32.742.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 29
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 03
RSUD Banten
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 1.02 . 1.02.03 . 01 1.02 . 1.02.03 . 01 . 01
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA
14.350.000.000,00 14.350.000.000,00 14.350.000.000,00 152.720.200.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
25.500.000.000,00
Belanja Pegawai
25.500.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
127.220.200.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
425.641.000,00
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
123.352.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
45.240.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
78.112.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
215.499.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
195.579.000,00
Perbendaharaan dan Verifikasi
86.790.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 03
19.920.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
19.840.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
66.950.000,00
1.02 . 1.02.03 . 02 1.02 . 1.02.03 . 02 . 01 1.02 . 1.02.03 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.03 . 02 . 02 1.02 . 1.02.03 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
69.660.731.550,00 15.536.100.000,00 15.536.100.000,00 5.614.480.000,00 69.800.000,00
Halaman 30
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.03 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.03 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
5.544.680.000,00 47.545.151.550,00
1.02 . 1.02.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22.652.060.000,00
1.02 . 1.02.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
24.893.091.550,00
1.02 . 1.02.03 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1.02 . 1.02.03 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.03 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.03 . 02 . 05 1.02 . 1.02.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.03 . 02 . 10 1.02 . 1.02.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.03 . 23 1.02 . 1.02.03 . 23 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Sumber Daya Manusia RSUD Banten Belanja Barang dan Jasa Pembinaan Upaya Kesehatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten
1.02 . 1.02.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.03 . 23 . 06
Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten
545.000.000,00 7.770.000,00 537.230.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 56.428.972.450,00 20.088.303.450,00 96.920.000,00 10.616.920.000,00 9.374.463.450,00 7.707.047.000,00
1.02 . 1.02.03 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.03 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.359.402.000,00
1.02 . 1.02.03 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.309.045.000,00
1.02 . 1.02.03 . 23 . 07
Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.03 . 23 . 08
Pemantauan Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.03 . 23 . 09
Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan
1.02 . 1.02.03 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.03 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.03 . 23 . 10
Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
38.600.000,00
261.630.000,00 16.360.000,00 245.270.000,00 826.792.000,00 29.160.000,00 797.632.000,00 120.000.000,00 4.360.000,00 115.640.000,00 205.000.000,00 Halaman 31
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.03 . 23 . 14 1.02 . 1.02.03 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.03 . 23 . 15
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.23 . 1.02.03 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
326.740.000,00 654.855.000,00 83.855.000,00 4.920.000,00 78.935.000,00
Penyediaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Banten
1.02 . 1.02.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2
1.23 . 1.02.03 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
19.920.000,00
Penyediaan Rekam Medis dan Pelaporan Belanja Pegawai
1.23 . 1.02.03 . 72 . 01
346.660.000,00
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1
1.23 . 1.02.03 . 72
26.873.540.000,00
Persiapan Akreditasi Rumah Sakit (DAK)
1.02 . 1.02.03 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.03 . 27 . 07
26.873.540.000,00
Belanja Modal
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.03 . 27 . 06
195.040.000,00
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)
1.02 . 1.02.03 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.03 . 27
9.960.000,00
571.000.000,00 91.000.000,00 480.000.000,00 50.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
50.000.000,00 2.490.000,00
Belanja Pegawai
47.510.000,00
Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)
(138.370.200.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 32
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 10
Satuan Polisi Pamong Praja
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
BELANJA
37.920.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
7.800.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
30.120.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
7.800.000.000,00
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.050.000.000,00 150.000.000,00 45.320.000,00 104.680.000,00 900.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
136.620.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
763.380.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 1.20 . 1.20.10 . 02 . 01
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.20 . 1.20.10 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.10 . 02 . 02 1.20 . 1.20.10 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.10 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 02 . 03
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
8.390.000.000,00 1.720.000.000,00 30.000.000,00 1.690.000.000,00 730.000.000,00 17.640.000,00 712.360.000,00 4.170.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.422.400.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.747.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
520.000.000,00 Halaman 140
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.10 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 02 . 05 1.20 . 1.20.10 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 59 1.20 . 1.20.10 . 59 . 01
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan
33.740.000,00 486.260.000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 20.500.000.000,00 3.000.000.000,00
Pemerintah Provinsi Banten 1.20 . 1.20.10 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 59 . 02
Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.20 . 1.20.10 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 59 . 03
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten
366.880.000,00 2.633.120.000,00 5.000.000.000,00 966.975.000,00 4.033.025.000,00 1.000.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 59 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
178.650.000,00
1.20 . 1.20.10 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
821.350.000,00
1.20 . 1.20.10 . 59 . 04
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.10 . 59 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 59 . 05
Pengembangan Penguatan Potensi Anggota Satuan Linmas
1.20 . 1.20.10 . 59 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 59 . 06
Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
1.20 . 1.20.10 . 59 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 59 . 07
Penyelenggaraan Teknis Fungsional Satpol PP Provinsi Banten
1.20 . 1.20.10 . 59 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 59 . 08
Pemantapan Tugas Anggota Satpol PP
1.20 . 1.20.10 . 59 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 59 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.500.000.000,00 84.380.000,00 1.415.620.000,00 4.500.000.000,00 33.360.000,00 4.466.640.000,00 1.500.000.000,00 42.950.000,00 1.457.050.000,00 1.500.000.000,00 34.690.000,00 1.465.310.000,00 1.000.000.000,00 20.640.000,00 979.360.000,00 Halaman 141
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.10 . 59 . 09
Koordinasi, Mediasi dan Komunikasi Pemberdayaan Pembinaan dan Pendayagunaan
1.500.000.000,00
Satuan Perlindungan Masyarakat 1.20 . 1.20.10 . 59 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 59 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.20.10 . 72 1.23 . 1.20.10 . 72 . 01
29.790.000,00 1.470.210.000,00 180.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.23 . 1.20.10 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.20.10 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
180.000.000,00 62.496.000,00 117.504.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(37.920.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 142
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 04
Sekretariat Daerah
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03
BELANJA
372.877.067.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
66.477.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
306.400.067.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Pemerintahan
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 01 . 04
66.477.000.000,00
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Hukum
11.118.607.500,00 254.537.000,00 36.820.000,00 217.717.000,00 125.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
58.310.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
66.690.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 05
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Organisasi
300.427.500,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
103.340.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
197.087.500,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Ekonomi dan
550.000.000,00
Administrasi Pembangunan 1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
229.920.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
320.080.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Kesejahteraan Rakyat
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Umum
300.000.000,00 79.780.000,00 220.220.000,00 1.000.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
268.790.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
731.210.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 09
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Perlengkapan dan
450.000.000,00
Aset RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 89
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Humas dan Protokol
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan
79.990.000,00 370.010.000,00 199.000.000,00 60.280.000,00 138.720.000,00 1.159.696.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
285.240.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
874.456.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Hukum
450.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
126.510.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
323.490.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Organisasi
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 01 . 14
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
1.20 . 1.20.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Kesejahteraan Rakyat
450.000.000,00 78.050.000,00 371.950.000,00 2.100.000.000,00 248.570.000,00 1.784.630.000,00 66.800.000,00 725.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
138.330.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
586.670.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 16
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Umum
509.947.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
153.080.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
356.867.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perlengkapan dan Aset
600.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
225.240.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
374.760.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Humas dan Protokol
830.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
150.110.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
679.890.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 20
Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Banten
1.115.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
333.460.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
781.540.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
81.341.855.000,00 Halaman 90
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.20 . 1.20.04 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 40
Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten
1.20 . 1.20.04 . 02 . 40 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 40 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 41
Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda Provinsi Banten
1.20 . 1.20.04 . 02 . 41 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 42
Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanditel
16.500.000.000,00 480.140.000,00 16.019.860.000,00 17.950.377.000,00 654.610.000,00 17.295.767.000,00 8.470.000.000,00 51.080.000,00 8.418.920.000,00 3.319.795.140,00 466.290.000,00 2.853.505.140,00 1.450.000.000,00 254.070.000,00 1.195.930.000,00 1.867.440.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.574.150.000,00
Pelayanan Pimpinan Daerah
1.369.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 43
293.290.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 43 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
728.200.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 43 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
640.800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 44
Pelayanan Pimpinan Sekretariat Daerah
1.288.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 44 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
477.520.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
810.480.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 45
Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Gubernur Banten
1.300.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
346.670.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
953.330.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 46
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Setda Provinsi Banten
1.20 . 1.20.04 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 47
Penyelenggaraan Pelayanan Dinas pada Setda Provinsi Banten
1.20 . 1.20.04 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 48
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Lingkungan Setda Provinsi Banten
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
507.648.000,00 15.820.000,00 491.828.000,00 16.097.255.860,00 425.980.000,00 15.671.275.860,00 684.202.000,00 Halaman 91
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 49
Penyelenggaraan Kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur
41.740.000,00 642.462.000,00 6.760.204.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.672.730.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.087.474.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 50
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Gubernur dan Wakil
1.183.131.000,00
Gubernur 1.20 . 1.20.04 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 51
Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di Lingkungan
15.600.000,00 1.167.531.000,00 550.000.000,00
Setda Provinsi Banten 1.20 . 1.20.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 02 . 52
Belanja Pegawai
138.670.000,00
Belanja Barang dan Jasa
411.330.000,00
Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Setda
1.20 . 1.20.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.04 . 02 . 53
Pelayanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai Setda
1.20 . 1.20.04 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 54
Peningkatan dan Pembinaan Budaya Kerja Aparatur
1.20 . 1.20.04 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 55
Penyediaan Penunjang Ketatausahaan Biro Perlengkapan dan Aset
287.000.000,00 44.790.000,00 225.520.000,00 16.690.000,00 403.252.000,00 58.960.000,00 344.292.000,00 354.550.000,00 24.920.000,00 329.630.000,00 1.000.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
456.050.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
543.950.000,00
1.06 . 1.20.04 . 34 1.06 . 1.20.04 . 34 . 05
Pengendalian Pembangunan Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
1.06 . 1.20.04 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.20.04 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.04 . 34 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.06 . 1.20.04 . 34 . 06
Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD
5.704.000.000,00 2.700.000.000,00 707.070.000,00 1.968.814.500,00 24.115.500,00 854.000.000,00
1.06 . 1.20.04 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
416.380.000,00
1.06 . 1.20.04 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
437.620.000,00
1.06 . 1.20.04 . 34 . 07
Pengendalian Laporan Realisasi Barang/Jasa se-Provinsi Banten
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.150.000.000,00 Halaman 92
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06 . 1.20.04 . 34 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
287.020.000,00
1.06 . 1.20.04 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
862.980.000,00
1.06 . 1.20.04 . 34 . 08
Percepatan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran
1.000.000.000,00
1.06 . 1.20.04 . 34 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
384.000.000,00
1.06 . 1.20.04 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
537.340.000,00
1.06 . 1.20.04 . 34 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.06 . 1.20.04 . 35 1.06 . 1.20.04 . 35 . 02
Kerjasama Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri
1.06 . 1.20.04 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.20.04 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.20.04 . 39 1.10 . 1.20.04 . 39 . 01
Penataan Administrasi Kependudukan
Pembinaan dan Penataan Kependudukan
1.10 . 1.20.04 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.20.04 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.20.04 . 39 . 02
Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil
1.10 . 1.20.04 . 39 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.20.04 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.20.04 . 45 1.13 . 1.20.04 . 45 . 04
Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kehidupan Keagamaan
1.13 . 1.20.04 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.20.04 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.20.04 . 45 . 05
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pembinaan Lembaga Keagamaan
1.13 . 1.20.04 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.20.04 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 1.20 . 1.20.04 . 58 . 01
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
1.20 . 1.20.04 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 02
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan
78.660.000,00 757.856.000,00 757.856.000,00 45.470.000,00 712.386.000,00 1.399.520.950,00 851.790.000,00 58.600.000,00 793.190.000,00 547.730.950,00 15.350.000,00 532.380.950,00 25.377.226.000,00 7.967.404.000,00 62.230.000,00 7.905.174.000,00 17.409.822.000,00 124.970.000,00 17.284.852.000,00 50.693.926.050,00 1.000.000.000,00 25.000.000,00 975.000.000,00 796.409.000,00
Kelurahan 1.20 . 1.20.04 . 58 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 03
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
29.970.000,00 766.439.000,00 977.959.000,00
Halaman 93
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 58 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 04
Penegasan Batas Daerah
43.550.000,00 934.409.000,00 706.996.550,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
158.950.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
548.046.550,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 05
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten
938.298.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
150.110.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
788.188.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 06
Penataan Daerah Otonom
1.20 . 1.20.04 . 58 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 07
Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
1.20 . 1.20.04 . 58 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 08
Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan
1.20 . 1.20.04 . 58 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 09
Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada
1.20 . 1.20.04 . 58 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 10
Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa (SHSBJ) dan Pedoman Pelaksanaan
729.477.000,00 26.170.000,00 703.307.000,00 1.154.710.000,00 42.920.000,00 1.111.790.000,00 500.000.000,00 25.500.000,00 474.500.000,00 420.292.500,00 3.990.000,00 416.302.500,00 1.000.000.000,00
Pembangunan 1.20 . 1.20.04 . 58 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
350.650.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
649.350.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 11
Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UMKM
1.20 . 1.20.04 . 58 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 12
Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.04 . 58 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 13
Penataan Kebijakan di Bidang Infrastuktur Perekonomian
1.20 . 1.20.04 . 58 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 14
Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang
1.504.000.000,00 213.450.000,00 1.290.550.000,00 1.850.000.000,00 389.910.000,00 1.460.090.000,00 1.227.000.000,00 96.250.000,00 1.130.750.000,00 2.100.000.000,00
Beredar RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 94
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 58 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 15
Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi
1.20 . 1.20.04 . 58 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 16
Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama Perekonomian Investasi dan Industri
1.20 . 1.20.04 . 58 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 17
Pelayanan Penyelenggaraan LPSE Provinsi Banten
1.20 . 1.20.04 . 58 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 18
Pelayanan Penyelenggaraan ULP Provinsi Banten
1.20 . 1.20.04 . 58 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.04 . 58 . 20
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Masalah Sosial
1.20 . 1.20.04 . 58 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 21
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan
244.020.000,00 1.855.980.000,00 1.300.000.000,00 223.050.000,00 1.076.950.000,00 1.995.000.000,00 229.220.000,00 1.765.780.000,00 4.200.000.000,00 567.280.000,00 3.632.720.000,00 5.000.000.000,00 597.220.000,00 3.906.348.000,00 496.432.000,00 225.000.000,00 11.370.000,00 213.630.000,00 300.000.000,00
Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan 1.20 . 1.20.04 . 58 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 22
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan
17.880.000,00 282.120.000,00 300.000.000,00
Olahraga 1.20 . 1.20.04 . 58 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 23
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Penguatan Lembaga Sosial
1.20 . 1.20.04 . 58 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 24
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan
1.20 . 1.20.04 . 58 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 25
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Keluarga Berencana
1.20 . 1.20.04 . 58 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
17.880.000,00 282.120.000,00 250.000.000,00 13.140.000,00 236.860.000,00 375.000.000,00 41.600.000,00 333.400.000,00 375.000.000,00 36.480.000,00 338.520.000,00 Halaman 95
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 58 . 26
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi
1.20 . 1.20.04 . 58 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 27
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
3.911.841.000,00 233.520.000,00 3.678.321.000,00 300.000.000,00
Anak 1.20 . 1.20.04 . 58 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 28 1.20 . 1.20.04 . 58 . 28 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.04 . 58 . 28 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 58 . 29
Hubungan dan Kerjasama Pers Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Sarana Komunikasi
1.20 . 1.20.04 . 58 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 30
Liputan dan Pengelolaan Dokumen
1.20 . 1.20.04 . 58 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 31
Pengembangan Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga
1.20 . 1.20.04 . 58 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 32
Penerbitan Media Kehumasan dan Teknologi Informasi
1.20 . 1.20.04 . 58 . 32 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 32 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 32 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.04 . 58 . 33
Aspirasi dan Pengelolaan Opini Publik
1.20 . 1.20.04 . 58 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 34
Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Publik
16.640.000,00 283.360.000,00 5.850.000.000,00 207.230.000,00 5.642.770.000,00 1.300.000.000,00 61.090.000,00 1.238.910.000,00 1.800.000.000,00 133.440.000,00 1.666.560.000,00 750.000.000,00 20.600.000,00 729.400.000,00 1.350.000.000,00 168.030.000,00 1.150.675.500,00 31.294.500,00 1.550.000.000,00 150.280.000,00 1.399.720.000,00 800.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 34 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
104.588.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 34 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
695.412.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 35
Fasilitasi Penunjang Kegiatan Keprotokolan
765.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 35 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 35 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
729.920.000,00
Fasilitasi Kegiatan Pimpinan
770.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 36 1.20 . 1.20.04 . 58 . 36 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
35.080.000,00
25.490.000,00 Halaman 96
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 58 . 36 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 58 . 37
Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan Tamu
1.20 . 1.20.04 . 58 . 37 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 37 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 58 . 38
Penguatan Kelembagaan PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
744.510.000,00 715.000.000,00 34.140.000,00 680.860.000,00 950.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 38 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
136.610.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 38 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
813.390.000,00
1.20 . 1.20.04 . 58 . 45
Sosialisasi Pelaksanaan Pemilukada
1.20 . 1.20.04 . 58 . 45 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 58 . 45 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 61 1.20 . 1.20.04 . 61 . 01
Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah
Penatausahaaan Aset Daerah
1.20 . 1.20.04 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 61 . 03
Penghapusan Barang Daerah
1.20 . 1.20.04 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 61 . 04
Pendistribusian dan Pemanfaatan Aset Daerah
1.20 . 1.20.04 . 61 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 61 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 61 . 06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten
1.20 . 1.20.04 . 61 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 61 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 61 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.04 . 61 . 07
Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten
1.20 . 1.20.04 . 61 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 61 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 61 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.04 . 61 . 08
Pembinaan dan Pengawasan Aset Daerah
1.20 . 1.20.04 . 61 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 61 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 61 . 09 1.20 . 1.20.04 . 61 . 09 . 5 . 2 . 1
Inventarisasi Aset Sekolah Dalam Rangka Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
656.943.000,00 15.320.000,00 641.623.000,00 114.350.000.000,00 2.721.886.000,00 522.030.000,00 2.199.856.000,00 1.710.215.500,00 599.950.000,00 1.110.265.500,00 2.000.000.000,00 602.650.000,00 1.397.350.000,00 12.468.456.900,00 158.720.000,00 1.109.895.540,00 11.199.841.360,00 88.000.000.000,00 1.119.300.000,00 1.919.251.100,00 84.961.448.900,00 2.449.441.600,00 454.490.000,00 1.994.951.600,00 2.000.000.000,00 62.040.000,00 Halaman 97
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 61 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 61 . 10
Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan Kebutuhan Barang
1.20 . 1.20.04 . 61 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 61 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 63 1.20 . 1.20.04 . 63 . 01
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
1.937.960.000,00 3.000.000.000,00 349.300.000,00 2.650.700.000,00 5.639.770.500,00 850.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 63 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
343.110.000,00
1.20 . 1.20.04 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
506.890.000,00
1.20 . 1.20.04 . 63 . 02
Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah dan Pembinaan dan
885.044.000,00
Fasilitasi Raperda/Perda OPD Kab/Kota 1.20 . 1.20.04 . 63 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
208.690.000,00
1.20 . 1.20.04 . 63 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
676.354.000,00
1.20 . 1.20.04 . 63 . 03
Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan
1.20 . 1.20.04 . 63 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 63 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 63 . 04
Penyusunan Uraian Tugas, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah
545.000.000,00 81.320.000,00 463.680.000,00 1.029.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 63 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
182.740.000,00
1.20 . 1.20.04 . 63 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
846.260.000,00
1.20 . 1.20.04 . 63 . 05
Penyusunan Standar Kompetensi Teknis PNS
1.20 . 1.20.04 . 63 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 63 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 63 . 06 1.20 . 1.20.04 . 63 . 06 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.04 . 63 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 63 . 07
Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi
529.000.000,00 94.020.000,00 434.980.000,00 793.000.000,00 83.020.000,00 709.980.000,00 1.008.726.500,00
Banten 1.20 . 1.20.04 . 63 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
164.470.000,00
1.20 . 1.20.04 . 63 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
844.256.500,00
1.20 . 1.20.04 . 68 1.20 . 1.20.04 . 68 . 01
Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
6.375.000.000,00 950.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
303.270.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
646.730.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 02 1.20 . 1.20.04 . 68 . 02 . 5 . 2 . 1
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
600.000.000,00 393.600.000,00 Halaman 98
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 68 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Banten
1.20 . 1.20.04 . 68 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 68 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 68 . 04
Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah I
206.400.000,00 525.000.000,00 465.000.000,00 60.000.000,00 550.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
309.600.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
240.400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 05
Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II
550.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
325.850.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
224.150.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 06
Penyusunan Kajian Produk Hukum dan Penyusunan MoU/Perjanjian
450.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
303.750.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
146.250.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 07
Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum
950.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
154.750.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
795.250.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 08
Peningkatan Perlindungan Hukum & HAM
1.20 . 1.20.04 . 68 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 68 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 68 . 09
Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat /Kadarkum
300.000.000,00 27.860.000,00 272.140.000,00 950.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
106.080.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
843.920.000,00
1.20 . 1.20.04 . 68 . 10 1.20 . 1.20.04 . 68 . 10 . 5 . 2 . 1
Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 68 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 68 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.23 . 1.20.04 . 72 1.23 . 1.20.04 . 72 . 02
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Pemerintahan
1.23 . 1.20.04 . 72 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.20.04 . 72 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.20.04 . 72 . 03
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Hukum
550.000.000,00 56.880.000,00 476.020.000,00 17.100.000,00 3.642.305.000,00 547.305.000,00 44.350.000,00 502.955.000,00 50.000.000,00
1.23 . 1.20.04 . 72 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25.270.000,00
1.23 . 1.20.04 . 72 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
24.730.000,00
1.23 . 1.20.04 . 72 . 04
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Organisasi
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
165.000.000,00 Halaman 99
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.23 . 1.20.04 . 72 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
71.240.000,00
1.23 . 1.20.04 . 72 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
93.760.000,00
1.23 . 1.20.04 . 72 . 05
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Ekonomi dan Administrasi
1.000.000.000,00
Pembangunan 1.23 . 1.20.04 . 72 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
201.100.000,00
1.23 . 1.20.04 . 72 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
798.900.000,00
1.23 . 1.20.04 . 72 . 06
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Kesejahteraan Rakyat
1.23 . 1.20.04 . 72 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.20.04 . 72 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.20.04 . 72 . 07
Belanja Pegawai
1.23 . 1.20.04 . 72 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 29.280.000,00 120.720.000,00
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Perlengkapan dan Aset
1.23 . 1.20.04 . 72 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.20.04 . 72 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.20.04 . 72 . 09
61.040.000,00 938.960.000,00
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Umum
1.23 . 1.20.04 . 72 . 07 . 5 . 2 . 1
1.23 . 1.20.04 . 72 . 08
1.000.000.000,00
400.000.000,00 42.010.000,00 357.990.000,00
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Humas dan Protokol
1.23 . 1.20.04 . 72 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.20.04 . 72 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
330.000.000,00 64.700.000,00 265.300.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(372.877.067.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 100
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 03
Sekretariat DPRD
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
BELANJA
284.069.987.600,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
11.280.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
272.789.987.600,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
6.786.853.600,00
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
2.786.853.600,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
Pengelolaan Verifikasi dan Pembukuan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 02 . 01 1.20 . 1.20.03 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 02 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
11.280.000.000,00
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
128.805.000,00 2.658.048.600,00 2.000.000.000,00 391.260.000,00 1.608.740.000,00 2.000.000.000,00 56.510.000,00 1.943.490.000,00 46.612.096.000,00 12.700.000.000,00 12.700.000.000,00 18.119.496.000,00 414.790.000,00 17.704.706.000,00 11.992.600.000,00 808.900.000,00
Halaman 86
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 04
Belanja Barang dan Jasa
11.183.700.000,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur
3.800.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 67 1.20 . 1.20.03 . 67 . 01
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Pengkajian Produk Hukum
1.20 . 1.20.03 . 67 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 67 . 02
Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan
34.700.000,00 3.765.300.000,00 219.260.010.000,00 37.602.110.000,00 268.540.000,00 37.333.570.000,00 63.398.750.000,00
DPRD Provinsi Banten 1.20 . 1.20.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 67 . 03
Pelayanan Informasi Hukum dan Perpustakaan DPRD Provinsi Banten
1.20 . 1.20.03 . 67 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 67 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 67 . 04
Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten
1.20 . 1.20.03 . 67 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 67 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 67 . 05
Konsultasi dan Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD
266.000.000,00 63.132.750.000,00 3.458.000.000,00 86.320.000,00 3.371.680.000,00 12.281.000.000,00 463.680.000,00 11.817.320.000,00 60.925.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 67 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 67 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60.856.680.000,00
Risalah DPRD Provinsi Banten
4.700.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 67 . 06 1.20 . 1.20.03 . 67 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 67 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 67 . 07
Protokoler DPRD Provinsi Banten
1.20 . 1.20.03 . 67 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 67 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 67 . 08
Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi Banten
1.20 . 1.20.03 . 67 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 67 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 67 . 09
Aspirasi Masyarakat
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
69.070.000,00
416.370.000,00 4.283.630.000,00 2.500.000.000,00 90.620.000,00 2.409.380.000,00 17.894.400.000,00 81.088.000,00 17.813.312.000,00 16.500.000.000,00 Halaman 87
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.03 . 67 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 67 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.20.03 . 72 1.23 . 1.20.03 . 72 . 01
166.420.000,00 16.333.580.000,00 131.028.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
131.028.000,00
1.23 . 1.20.03 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
66.420.000,00
1.23 . 1.20.03 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
64.608.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(284.069.987.600,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 88
Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
4 Tahun 2015
Tanggal
:
28 Desember 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 25
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
Organisasi
:
1 . 25 . 01
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.25 . 1.25.01 . 01 1.25 . 1.25.01 . 01 . 01
BELANJA
7.042.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.042.000.000,00
Belanja Pegawai
2.042.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
5.000.000.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
380.000.000,00
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
80.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20.640.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
59.360.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 02 1.25 . 1.25.01 . 02 . 01
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.25 . 1.25.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.25 . 1.25.01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.25 . 1.25.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.25 . 1.25.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 02 . 04 1.25 . 1.25.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
300.000.000,00 57.490.000,00 242.510.000,00 2.740.000.000,00 350.000.000,00 6.920.000,00 3.825.000,00 339.255.000,00 170.000.000,00 4.250.000,00 165.750.000,00 1.399.867.800,00 139.400.000,00 1.260.467.800,00 400.132.200,00 55.790.000,00 Halaman 155
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.25 . 1.25.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 1.25 . 1.25.01 . 02 . 05 1.25 . 1.25.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 1.23 . 1.25.01 . 72 1.23 . 1.25.01 . 72 . 01
344.342.200,00
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
420.000.000,00 420.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
120.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
120.000.000,00
1.23 . 1.25.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
31.040.000,00
1.23 . 1.25.01 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
88.960.000,00
1.25 . 1.25.01 . 74 1.25 . 1.25.01 . 74 . 04
Penyelenggaraan Perizinan dan Penyiaran
1.25 . 1.25.01 . 74 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 74 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 74 . 05
520.000.000,00 27.390.000,00 492.610.000,00
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyiaran
1.25 . 1.25.01 . 74 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 74 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 74 . 06
1.760.000.000,00
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika
650.000.000,00 15.970.000,00 634.030.000,00
Fasilitasi Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi
1.25 . 1.25.01 . 74 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 74 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
590.000.000,00 34.030.000,00 555.970.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(7.042.000.000,00)
Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN
RANO KARNO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 156