REVOLUSI MENTAL DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA
OLEH : I GEDE KANEKA SETIAWAN, SSTP, MPA
Apa itu Revolusi Mental • Revolusi mental merupakan suatu gerakan seluruh masyarakat (pemerintah & rakyat) dengan cara yang cepat untuk mengangkat kembali nilai ‐ nilai strategis yang diperlukan oleh Bangsa dan Negara untuk mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat memenangkan persaingan diera globalisasi • Revolusi Mental mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa- bangsa Lain di dunia. Revolusi Mental mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
• Revolusi Mental adalah Gerakan pembangunan moral dan etika kerja yang dilakukan secara komprhensif, integral dan holistik seluruh komponen bangsa Indonesia dengan cara penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan sebagai nilai-nilai dasar kehidupan individu dan nilai nilai dasar Pancasila sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai warga negara, untuk menciptakan kreativitas dan enovasi kerja, dalam persaingan globalisasi, kehidupan demokrasi sehingga menjadi bangsa yang sejahtera dan aman. •
(Ermaya.s 2014)
Pendapat tentang Revolusi Mental
Arti Revolusi Mental untuk Pemerintah Desa • Revolusi mental adalah perubahan fundamental, dimana aparat desa diminta tingkatkan etos kerjanya, berubah menuju lebih baik dan ujungnya demi pelayanan terbaik kepada masyarakat desa.
Nilai Revolusi Mental • Nilai dalam revolusi mental sendiri adalah integritas berupa sikap jujur, bisa dipercaya, berkarakter dan bertanggung jawab. Selanjutnya kerja keras berupa etos kerja, daya saing, optimis, inovatif dan produktif, serta gotong royong berupa sikap kerjasama, solidaritas, komunal dan berorientasi pada manfaat.
WUJUD KONKRIT REVOLUSI MENTAL DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA Tertuang dalam : - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, - Rencana Kerja Pemerintah Desa, - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, - pembentukan Badan Usaha Milik Desa, - Peraturan Desa yang mempunyai basis legalitas atau berbasiskan aturan-aturan hukum positif yang lebih tinggi dan basis legitimasi atau berbasis aspirasi masyarakat, - kerjasama antar desa; serta - Kinerja pemerintahan dengan baik sesuai asas kepastian hukum, asas akuntabilitas, asas keterbukaan dan asas profesinalitas.
l.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8 PRINSIP REVOLUSI MENTAL
Bukan proyek tapi gerakan sosial Ada tekad politik untuk menjamin kesungguhan pemerintah Harus bersifat lintas-sektoral, tidak boleh diserahkan pada kementerian tertentu Bersifat partisipatoris (kolaborasi pemerintah, masyarakat sipil, sektor privat dan akademisi) Diawali program pemicu (value attack) Desain program harus ramah pengguna (User Friendly), populer, menjadi bagian dari gaya hidup dan SistemikHolistik Nilai-nilai yang dikembangkan bertujuan mengatur kehidupan sosial (moralitas publik) Dapat diukur dampaknya. 13
Strategi Internalisasi Revolusi Mental • • • •
Melalui Jalur Birokrasi Melalui jalur Pendidikan Melalui jalur swasta/pengusaha Melalui jalur Kelompok masyarakat
Revolusi Mental melalui kelompok masyarakat, seperti : 1. 2.
3. 4. 5.
BKB (Bina Keluarga Balita), Karang Taruna, Kelompok Tani, PKK, Remaja Mesjid, Posyandu, Komunitas Seni Budaya, dll. Internalisasi nilai dilakukan melalui paket pertemuan kelompok, dipandu oleh fasilitator secara bergantian sesuai buku yang akan disiapkan bagi fasilitator) dengan berbagai metoda antara lain; diskusi kelompok, ceramah, kasus, games, bermain peran, online, dll. Konsep penjabaran nilai diserahkan menurut pendapat peserta. Fasilitator hanya menyimpulkan berdasar pedoman dan perkembangan hasil diskusi. Didalam kelompok juga harus membangun Role Model. Keteladanan oleh tokoh maupun masyarakat lainnya yang mendukung Revolusi Mental
PP 72 TH 2005 TTG DESA
UU NO. 6 TH 2014 TTG DESA
Naik Kelas Turun Ranjang
UU NO. 32 TAHUN 2004
Siuman setelah tidur panjang
PP No. 76 TAHUN 2001 UU NO. 22 TAHUN 1999
PENYUSUTAN OTONOMI DESA
EKSPANSI OTONOMI DAERAH
UU NO. 5 TAHUN 1979
UU NO. 19 TAHUN 1965
MENGAPA UNDANG-UNDANG DESA PENTING?
SEBAGIAN BESAR WILAYAH INDONESIA ADALAH PERDESAAN (72944)
SEBAGIAN BESAR PENDUDUK MASIH TINGGAL DAN BERMATAPENCAHARIAN DI DESA (54%)
PENDUDUK MISKIN (63,27%) ADA DI DESA.
PENGATURAN MENGENAI DESA
DESA DAPAT DIKELOLA LEBIH KOMPREHENSIF DAN BUKAN PARSIAL
SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI UNTUK MENGATASI BERBAGAI PERMASALAHAN YANG ADA DI DESA BAIK DIBIDANG EKONOMI, POLITIK, SOSIAL- BUDAYA DAN LINGKUNGAN
SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA MEMPERCEPAT KESEJAHTERAAN UMUM DAN MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
TUJUAN PENGATURAN 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
UNDANG-UNDANG 6/2014 DAN TINDAK LANJUTNYA Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
ISU-ISU STRATEGIS UU 6/2014 DAN PP 43/2014
1. KEDUDUKAN DAN JENIS DESA; 2. PENATAAN DESA; 3. KEWENANGAN DESA; 4. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA;
5. KEUANGAN DESA; 6. PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN.
KEDUDUKAN DAN JENIS DESA Desa berkedudukan di dalam wilayah Kabupaten/Kota dan merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota. Desa yang berkedudukan di wialayah kabupaten/kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam bagian itu, desa memiliki hak pengakuan atas keberadaannya sebagai entitas otonom (rekognisi) sendiri serta memiliki hak untuk menentukan masa depan desa sendiri (subsidiaritas). Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat Dalam 1 (satu) wilayah, harus dipilih salah satu jenis Desa: Desa atau Desa Adat
PENATAAN DESA
Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa Penataan desa meliputi: pembentukan; penghapusan; penggabungan; perubahan status; dan penetapan Desa Penataan desa, termasuk pemekaran desa dan pembentukan desa baru oleh pemerintah dilingkupi oleh prasyarat teknis yang baru. Desa ditetapkan pembentukannya dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan mendapat pengesahan pemerintah Provinsi yang diakhiri dengan pemberian kode oleh Pemerintah.
KEWENANGAN DESA
Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Kewenangan lokal berskala Desa. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota diurus oleh Desa. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah disertai biaya.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA • •
• • • •
•
Tata kelola pemerintahan desa bersifat cair dan menyatu dimana tidak ada lagi dikotomi antara pemerintah dan masyarakat desa. Pemerintah desa adalah bagian dari masyarakat desa secara utuh yang mewakili masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah supra desa. Disamping pemerintah terdapat lembaga musyawarah desa, wadah dimana semua aspirasi masyarakat desa disampaiakan. Musyawarah desa digerakan oleh Badan Perwakilan Desa. Masyarakat desa, dapat berpartisipasi langsung melalui lembagalembaga masyarakat yang ada di desa. Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang bekerja hingga yang bersangkutan berusia 60 tahun. Masa jabatan dalam desa adat diatur menurut hukum adat.
KEUANGAN DESA Desa memiliki sumber-sumber keuangan yang terdiri atas pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah, ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan, bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/kota dan Provinsi, hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. Penerimaan dana desa yang bersumber dari APBN tidak kemudian menghilangkan hak desa dalam bagian pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi.Dana desa dan dana desa adat adalah sama. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kab/kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kab/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK. Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan ADD dimaksud, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa. Besaran alokasi APBN yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap, yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dgn memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis
PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN • •
•
•
• • •
Pembangunan desa dan Pembangunan kawasan perdesaan merupakan dua model pembangunan yang saling bertautan. Pembangunan desa adalah pembangunan yang dirancang oleh desa dalam musyawarah desa dan dibiayai oleh anggaran desa yang selanjutnya kita sebut desa membangun. Sementara pembangunan kawasan adalah pembangunan yang diintrodusir program pemerintah yang dipandu oleh pemerintah/sektor dengan keterlibatan masyarakat desa-desa dalam kawasan. Pembangunan semacam ini selanjutnya disebut membangun desa. Di desa disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan RPJM dan RPT/RKP Desa menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Prog pemerintah dan/atau Pemda yg berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kab/kota
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
ROAD MAP PELAKSANAAN PP 43 ATURAN PELAKSANAAN
• DISIAPKAN BEBERAPA PERMEN TURUNAN (SEGERA TERBIT PERMENDAGRI TENTANG PILKADES, PERATURAN DESA, DAN KEUANGAN DESA)
PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA
• PENYIAPAN MODUL PELATIHAN • TOT BAGI APARAT PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN
PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA
• PENYIAPAN MODUL PELATIHAN • TOT BAGI APARAT PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN
PENETAPAN STATUS DESA
• KEJELASAN STATUS DESA DAN DESA ADAT • DESA YANG BELUM TEREGISTRASI
KONSTRUKSI DESA KE DEPAN
MAJU, MANDIRI & SEJAHTERA
24
DANA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH UNTUK DESA Pemerintah Pusat : Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Pasal 95 ayat 1 PP 43/2014.
25
Pemerintah Daerah dalam PP No. 43 tahun 2014 jo. PP No 47 Tahun 2015 yakni diamanatkan seperti pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10 persen dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Adapun rumus perhitungannya adalah 60 persen dari bagian 10 persen itu dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan 40 persen sisanya dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
26
TERIMA KASIH
MARI BERSINERGI MEMBANGUN NEGERI
