Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Review Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Badung Tahun

2014 merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Dokumen ini disusun berdasarkan pertimbangan adanya beberapa perubahan pada indikator dan target kinerja pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Badung Tahun 2014 yang dianggap perlu diubah guna perbaikan pencapaian sasaran pada RPJMD Kabupaten Badung tahun 2010 – 2015 serta disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1.2

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung

Pemerintah Kabupaten Badung bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Badung,

Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun 2014

1


dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayan yang optimal kepada masyarakat. Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008, Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 3. Bagian Hukum dan HAM b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari : 1. Bagian Administrasi Pembangunan 2. Bagian Administrasi Perekonomian c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari : 1. Bagian Keuangan 2. Bagian Umum 3. Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah 4. Bagian Humas dan Protokol 5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2.

Inspektorat Kabupaten Badung

3. Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah,

Penelitian,

dan

Pengembangan


2


4. Dinas Daerah terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 6. Dinas Kebudayaan 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Bina Marga dan Pengairan 9. Dinas Cipta Karya 10. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 11. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 12. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan 13. Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung 14. Dinas Pemadam Kebakaran 15. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 5. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari : 1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 2. Badan Lingkungan Hidup 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa 4. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


3


5. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan 6. Satuan Polisi Pamong Praja 7. Kantor Perpustakaan Daerah 8. Kantor Arsip Daerah 9. Kantor Pemberdayaan Perempuan 10. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 6. Lembaga Teknis Lain : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8. Kecamatan yang terdiri dari : 1. Kecamatan Kuta Selatan 2. Kecamatan Kuta 3. Kecamatan Kuta Utara 4. Kecamatan Mengwi 5. Kecamatan Abiansemal 6. Kecamatan Petang


4


BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Rencana Kabupaten

Pembangunan

Badung

sebagai

Jangka kerangka

Menengah perencanaan

Daerah

(RPJMD)

jangka

panjang

merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu ) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang ada. RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis daerah yang dijadikan acuan untuk penyusunan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja yang merupakan pedoman dalam pengelolaan program dan kegiatan pada kurun waktu satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh instansi pada jajaran Pemerintah Kabupaten Badung.

2.1

Visi Dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Badung secara sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Badung yang disampaikan oleh Bupati terpilih Periode 2010 – 2015 adalah sebagai berikut: “Melangkah Bersama Membangun Badung yang Shanti dan Jagadhita Berlandaskan Tri Hita Karana” Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun


5


menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana. 2. 2

Misi Untuk mewujudkan visi di atas, disusunlah 9 (Sembilan) Misi yang

harus dilaksanakan sebagai implementasi dari falsafah Tri Hita Karana, yang dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu: A.

Fungsi Parahyangan 1.

Meningkatnya Srada & Bhakti masyarakat terhadap ajaran Agama, serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di Era kekinian.

B.

Fungsi Pawongan 2.

Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Badung.

3.

Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

4.

Meningkatkan

perekonomian

masyarakat

yang

berbasis

kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan. 5.

Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman & ketertiban masyarakat.

6.

Mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance & Clean Government).

C.

Fungsi Pelemahan 7.

Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.


6


8.

Mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang sesuai fungsi wilayahnya.

9. 2.3

Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Tujuan Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pembangunan yang hendak

dicapai berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatnya pelaksanaan Srada & Bhakti.

2.

Meningkatnya pelestarian Adat dan Budaya Bali.

3.

Meningkatnya rasa Srada & Bhakti yang damai (Shanti) antar umat beragama dalam uapaya mewujudkan Ajeg Bali yang dinamis di era kekinian.

4.

Terwujudnya tuntas wajib Belajar 12 Tahun.

5.

Terwujudnya kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

6.

Terwujudnya masyarakat yang sadar akan Perilaku Hidup yang Bersih dan Sehat, ditunjang dengan pelaksanaan kesehatan prima dengan biaya yang terjangkau dan akses yang memadai melalui Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.

7.

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana IPTEK yang tepat guna dan peningkatan daya saing SDM.

8.

Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu.


7


9.

Meningkatnya pelaksanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana menuju keluarga kecil, bahagia dan sejahtera guna menekan laju pertumbuhan penduduk menuju penduduk tumbuh seimbang tahun 2015.

10. Terwujudnya peningkatan peranan perempuan perlindungan anak dan KB serta dan kesetaraan gender. 11. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat terutama oleh masyarakat miskin, cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. 12. Meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan. 13. Meningkatnya usaha lembaga ekonomi mikro. 14. Meningkatnya

pengelolaan

sumber

daya

daerah

yang

berkelanjutan. 15. Meningkatnya

pengembangan

ekonomi

kerakyatan

menuju

ekonomi kreatif. 16. Terwujudnya supremasi hukum di semua aspek kehidupan dan kepastian hukum melalui tertib peraturan perundang-undangan dengan indikator berkurangnya jumlah peraturan perundangan yang tumpang tindih dengan aturan lain maupun di atasnya. 17. Meningkatnya

kepercayaan

masyarakat

terhadap

supremasi

hukum.


8


18. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara konsisten dan bertanggungjawab. 19. Terciptanya sistem tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta profesional. 20. Terjaminnya terwujudnya good governance and clean government. 21. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. 22. Meningkatnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. 23. Meningkatnya

pelaksanaan

akuntabilas

pelaksanaan

koordinasi

pengelola

keuangan

daerah. 24. Meningkatnya

yang

intensif

dalam

pelaksanaan otomomi daerah. 25. Terwujudnya

pembangunan

yang

selaras

dan

seimbang

antarwilayah. 26. Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah. 27. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip pelestarian lingkunan yang berkelanjutan. 28. Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup. 29. Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.


9


30. Meningkatnya

peran

serta

masyarakat

dalam

keterpaduan

pengeloaan lingkungan hidup.

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Umum Untuk mewujudkan kerangka pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis RPJMD periode 2010-2015 ditetapkan beberapa strategi pembangunan dan arah kebijakan seperti tabel 1.

Tabel 1. Strategi Dan Arah Kebijakan Kabupaten Badung Visi : Melangkah Bersama Membangun Badung Yang Shanti dan Jagadhita Berlandaskan TRI HITA KARANA Misi I : Meningkatkan Srada & Bhakti masyarakat terhadap ajaran Agama, serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di Era kekinian Tujuan 1. Meningkatnya minat masyarakat terhadap pelaksanaan Srada & Bhakti.

Sasaran 1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ajaran agama.

Strategi

Arah Kebijakan

Peningkatan pendidikan keagamaan baik formal maupun non formal guna meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan nilainilai agama dan Budaya Bali dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga tercipta kerukunan hidup beragama di Kabupaten Badung

1. Meningkatkan pemahaman , penghayatan, pengamalan dan pengembanga n nilai-nilai agama serta meningkatkan eksistensi adat dan Budaya Bali dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.


2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan 10


keagamaan di sekolah maupun dimasyarakat. 3. Meningkatkan kerukunan kehidupan antara umay beragama dan penganut aliran kepercayaan. 4. Mengembangk an lembagalembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan agar dapat berperan secara aktif dalam menciptakan kerukunan kehidupan beragama di masyarakat

2. Meningkatnya pelestarian Adat dan Budaya Bali.

2. Meningkatnya kerukunan kehidupan beragama di masyarakat Kabupaten Badung.

Peningkatan pembinaan agama guna pengembangan dan peningkatan pemahaman nilainilai ajaran Agama, adat dan budaya Bali di masyarakat.

1. Terciptanya kehidupan sosial masyarakat

Penguatan pemahaman adat dan agama


Miningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengetahuan ajaran Agama Hindu, Adat Budaya Bali dan kerukunan umat beragama dan penganut aliran kepercayaan. 1. Meningkatkan wawasan keagamaan dan Budaya Bali seluruh 11


masyarakat dan pemberdayaan nilai-nilai agama dan adat daerah

Kabupaten Badung yang dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras.

2. Meningkatkan Pendidikan Sastra Agama dan Budaya Bali di sekolah dan di masyarakat.

3. Meningkatnya 1. Terwujudnya kesatuan kesatuan pemahaman pemahaman sastra Agama terhadap Hindu dan pelaksanaan Budaya Bali Sastra Agama dan Hindu yang penyebarluasa dilandasi oleh n akan nilaiBudaya Bali nilai ajaran dan nilai-nilai Agama Hindu ajaran Agama dan Sastra dan Sastra di Bali masyarakat dalam melaksanakan kehidupan beragama.

Peningkatan 1. Meningkatkan sarana dan sarana dan prasarana prasarana penunjang dalam tempat ibadah rangka pendidikan dalam rangka dan melestarikan pengembangan Budaya Bali nilai-nilai Agama di 2. Meningkatkan sekolah maupun di implementasi masyarakat nilai-nilai Agama dalam setiap aspek kehidupan.

4. Meningkatnya 1. Terwujudnya rasa Srada & kerukunan Bhakti yang kehidupan damai (Shanti) beragama dan di antara bermasyarakat sesama umat di Kabupaten beragama Badung yang dalam upaya damai (Shanti). mewujudkan Ajeg Bali di Era kekinian.

Peningkatan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dan sesama umat beragama di Kabupaten Badung


Meningkatkan keharmonisan antar pemeluk agama dalam aspek kehidupan beragama dalam upaya mengajegkan Bali

12


Misi II: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Badung. 1. Terwujudnya tuntas wajib Belajar 12 tahun.

1. Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di seluruh Kabupaten Badung.

Peningkatan 1 Meningkatkan pendidikan bagi ketersediaan masyarakat yang dan bermutu dan dapat keterjangkauan diakses seluruh layanan masyarakat pendidikan Kabupaten 2 Mewujudkan Badung pendidikan bermutu, kompetitif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat 3 Mewujudkan manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing 4 Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan masyarakat.

2. Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia dalam penyediaan tenaga terampil yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat

1. Terciptanya kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi di pasar kerja, yang ditandai dengan menurunnya angka pencari kerja, dan meningkatnya jumlah tenaga terampil usia kerja.

Peningkatan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Badung yang berdaya saing di bursa kerja


1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat yang trampil dan kompetitif 2. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat termasuk bagi penyandang cacat. 3. Meningkatkan pendidikan kewirausahaan 13


bagi masyarakat

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

4. Meningkatkan daya saing masyarakat pencari kerja di dalam maupun di luar negeri 5. Meningkatkan ketersediaan tenaga trampil, profesional dan berdaya saing dibidangnya. 2. Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut.

Peningkatan akses 1. Meningkatkan dan pemerataan mutu pendidikan usia pendidikan dini, dasar dan usia dini, dasar menengah yang dan menengah bermutu dan serta terjangkau memperluas kesempatan memperoleh pendidikan mencakup upaya untuk meningkatkan pemerataan dan efisiensi internal pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 2. Meningkatkan akses terhadap pendidikan menengah yang berkualitas dan melanjutkan ke jenjang pendidikan


14


tinggi 3. Meningkatkan keberaksaraan . 1. Terwujudnya 1. Terciptanya pelayanan sistem kesehatan pelayanan yang prima dengan prima di Rumah biaya yang Sakit, terjangkau dan Puskesmas dan akses yang layanan memadai kesehatan melalui lainnya yang Puskesmas terjangkau oleh dan Rumah masyarakat Sakit Umum Kabupaten Daerah. Badung.

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung.

Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Badung

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di Puskesmas dan RSUD. 2. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan Puskesmas dan RSUD. 3. Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, swasta dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Pemerataan dan peningkatan kualitas kesehatan dasar

1. meningkatkan status kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat. 2. Meningkatkan pengetahuan pola prilaku hidup sehat bagi masyarakat luas termasuk pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat dan gizi


15


seimbang. 2. Terwujudnya 1. Meningkatnya peningkatan penggunaan sarana dan dan penerapan prasarana IPTEK di IPTEK yang masyarakat di tepat guna dan semua sektor peningkatan lapangan usaha daya saing guna SDM. peningkatan daya saing usaha dan daya saing SDM.

Peningkatan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK bagi masyarakat.

Meningkatkan budaya penelitian, pengembanga n dan penerapan IPTEK bagi masyarakat, meningkatkan penguatan kelembagaan IPTEK di sekolah maupun bagi masyarakat.

Misi III : Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat 1. Terwujudnya 1. Terwujudnya penataan sistem data sistem kependudukan administrasi di seluruh kependudukan Kabupaten yang tertib dan Badung yang terpadu. tertib dan terpadu.

Peningkatan sistem informasi administrasi kependudukan berbasis SIAK

1. Meningkatkan tertib sistem administrasi kependudukan mulai tingkat banjar/lingkung an sampai pemerintah kabupaten 2. Menyelenggara kan sistem informasi administrasi kependudukan secara komprehensif. 3. Meningkatkan pendayagunaa n dan pemanfaatan data kependudukan berbasis SIAK di semua sektor pembangunan.


16


4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam kependudukan. 2. Meningkatnya 1. Terpenuhinya pelaksanaan pelayanan KB pembangunan yang prima kependudukan menuju dan keluarga keluarga kecil berencana bahagian dan menuju sejahtera bagi keluarga kecil, seluruh bahagia, dan masyarakat sejahtera guna Kabupaten menekan laju Badung. pertumbuhan penduduk menuju penduduk tumbuh seimbang 2015.

Peningkatan pembangunan kependudukan menuju keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera

3. Terwujudnya peningkatan peranan perempuan, perlindungan anak dan KB serta dan kesetaraan gender.

Peningkatan peranan perempuan dan kesetaraan gender di segala bidang pembangunan

1. Mewujudkan kemandirian, cakupan dan mutu peranan perempuan, perlindungan anak dan KB serta ketahanan dan pemberdayaan perempuan dan keluarga.

1. Mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. 2. Meningkatkan keseimbangan sebaran penduduk antara wilayah perdesaan dan perkotaan. 3. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.


1. Meningkatkan peranan wanita dan kesetaraan gender di bidang yang strategis antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik. 2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui perluasan akses, 17


partisipasi dan peran perempuan dalam bidang kesempatan kerja, jabatan publik dan pengambilan keputusan. 3. Meningkatkan efektivitas dan kapasitas kelembagaan PUG 4. Meningkatkan pembangunan yang responsif terhadap gender di semua bidang 5. Mewujudkan keluarga sejahtera yang beriman, sehat dan bahagia.

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat terutama oleh masyarakat miskin, cacat dan penyandang

1. Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang sosial lainnya untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber

Peningkatan sektor ekonomi kerakyatan yang kreatif termasuk sektor usaha pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan dan pengembangan usaha mikro pedesaan terutama bagi masyarakat miskin,


1. Meningkatkan dan mengembangk an sektorsektor yang memiliki dampak ekonomi keluarga seperti pasar, peningkatan produktivitas pertanian, usaha pertanian, 18


sosial lainnya.

usaha produktif secara terbuka.

penyandang cacat dan korban bencana

perkebunan, kelautan dan perikanan dan pengembanga n usaha mikro pedesaan. 2. Meningkatkan cakupan program pelayanan sosial, anak terlantar, lansia, penyandang cacat, bantuan korban bencana alam dan sosial. 3. Meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat termasuk masyarakat miskin, penyandang cacat dan sosial secara adil dan merata. 4. Penciptaan lapangan kerja yang bersifat labour intensivr (padat karya)

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama keluarga miskin untuk memperoleh pendapatan yang tetap,

Penguatan dan pemberdayaan UKM/IKM di Kabupaten Badung guna terciptanya UKM yang tangguh dan mandiri dan pengembangan UKM bagi masyarakat miskin


Pengembanga n jiwa kewirausahaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang dibarengi 19


mandiri dan berkelanjutan dan siap tumbuh dan berdaya saing.

maupun penyandang cacat dan sosial

3. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang kreatif berbasis unggulan lokal yang sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan ekonomi kreatif berbasis unggulan daerah

dengan pembinaan secara berkelanjutan dan dukungan permodalan. 1. Mengembangk an usaha mikro kecil dan menengah yang kreatif. 2. Meningkatkan UMKM melalui 4 akses (sumber daya, teknologi, informasi pasar dan pembiayaan)

Misi IV : Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan 1. Meningkatnya 1. Meningkatnya usaha kecil pertumbuhan dan menengah sektor UKM dan yang mampu koperasi dalam bersaing dan sistem menunjang perekonomian ekonomi masyarakat kerakyatan. Badung dan sebagai penunjang sektor ekonomi Badung.

Pemberdayaan pertanian, UMKM dan koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya.

2. Meningkatnya usaha lembaga ekonomi mikro.

Peningkatan daya 1. Meningkatkan saing sektor daya saing UMKM, pertanian industri dan dalam arti luas dan lembaga pariwisata ekonomi mikro melalui

1. Meningkatnya daya saing daerah Kabupaten Badung dengan

1. Revitalisasi sektor pertanian dalammarti luas, sektor perikanan dan kelautan, sektor UMKM dan sektor pariwisata. 2. Meningkatkan daya saing UMKM, koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya.


20


perbaikan iklim distribusi mata rantai produksi.

indikator peningkatan modal lembaga ekonomi mikro baik yang bersumber dari modal dalam negeri (daerah dan nasional) maupun asing.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah serta mengembangk an produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang mampu bersaing dalam dan luar negeri. 3. Meningkatkan IPTEK dalam sistem produksi barang dan jasa. 4. Meningkatkan pembinaan dan penataan cluster industri yang berkembang 5. Meningkatkan pengembanga n sentra-sentra industri. 6. Meningkatkan investasi PMDN maupun PMA.

3. Meningkatnya pengembanga n ekonomi kerakyatan menuju

1. Terwujudnya UMKM yang kreatif unggul dan mampu memberikan

Penguatan 1. Meningkatkan pemberdayaan sektor industri sektor industri pengolahan, menuju industri industri yang kreatif, kokoh pertanian dan


21


ekonomi yang kreatif.

kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung.

dan berdaya saing lokal, regional dan internasional

industri pariwisata yang kreatif dan berdaya saing secara lokal, regional, nasional dan internasional. 2. Mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan. 3. Peningkatan promosi pariwisata secara terpadu dan berkesinambun gan. 4. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan . 5. Peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata. 6. Diversifikasi produk wisata yang berkualitas dan berdaya saing. 7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembanga n


22


kepariwisataan . 8. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan manajemen kepariwisataan . Misi V : Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman & ketertiban masyarakat 1. Terwujudnya supremasi hukum di semua aspek kehidupan dan kepastian hukum melalui tertib peraturan perundangundangan dengan indikator berkurangnya jumlah peraturan perundangan yang tumpang tindih dengan aturan lain maupun di atasnya.

1. Meningkatnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat

2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

Peningkatan peran 1. Meningkatkan dan fungsi DPRD peran serta Badung dan dan fungsi eksekutif dalam legislatif/DPRD pengembangan Badung dan peraturan daerah eksekutif yang sesuai dalam koridor dengan kesejajaran tuntutan/kebutuha dan kemitraan n dalam hal kewenangan dan tanggung jawab. 2. Meningkatkan sosialisasi, evaluasi dan pengembanga n peraturanperaturan daerah yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan saat ini. 3. Meningkatkan SDM pada lembaga di bidang hukum. Penegakan hukum dan penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan


1. Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap 23


supremasi hukum.

mewujudkan fungsi kontrol dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta kepatuhan kepada aturan hukum yang berlaku.

berwibawa.

memperhatikan hak azasi manusia. 2. Meningkatkan penyelenggara an tata kelola pemerintahan yang transparan, jujur, akuntabel dan berkeadilan. 3. Menigkatkan budaya politik yang demokratis, bermartabat, bermoral yang berlandaskan Tri Hita Karana dan meningkatkan pendidikan politik dalam masyarakat menuju masyarakat yang damai, bermartabat, bermoral dan berbudaya

3. Meningkatnya 1. Meningkatnya kesadaran kesadaran, masyarakat ketaatan dan dalam kepatuhan menjaga hukum keamanan dan masyarakat, ketertiban dunia usaha lingkungan dan aparatur secara pemerintah. konsisten dan bertanggungja wab.

Peningkatan ketertiban dan keamanan diseluruh wilayan Kabupaten Badung


1. Meningkatkan tertib hukum dan tertib administrasi kependudukan pada masyarakat luas. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana dan operasional penegak hukum yang

24


memadai. 3. Meningkatkan pengawasan dan pemberantasa n penyakit masyarakat. 4. Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja aparat penegak hukum dan pemberian reward dan punishment untuk mendorong kinerja aparat. 5. Menjaga ketertiban dan keamanan wilayah sehingga wisatawan yang berkunjung memperoleh rasa aman dan nyaman 2. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dan meningkatnya kesadaran hukum serta perlindungan HAM dalam rangka mensejahterak

Mewujudkan 1. Meningkatkan sistem keamanan sistem dan ketertiban keamanan dan masyarakat yang ketertiban mampu melindungi masyarakat seluruh warga dari yang mampu gangguan menjamin ketentraman dan berfungsinya ketertiban sistem masyarakat sesuai keamanan dengan ketentuan swakarsa serta undang-undang sistem


25


penegakan hukum sesuai dengan nilainilai lokal serta tetap menjamin hak azasi manusia.

an masyarakat.

2. Meningkatkan sistem pengamanan wilayah dengan melibatkan semua komponen kekuatan Pemerintah Daerah, Polri dan TNI (atas permintaan) serta masyarakat lainnya dalam upaya penanggulanga n terjadinya bencana alam dan kerusuhan massa dengan tetap berpedoman pada perlindungan hak azasi manusia Misi VI : Mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance & Clean Government), 1. Terciptanya sistem tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan,

1. Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaa n pemerintahan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan


1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, bertanggung jawab, efektif dan efisien 26


dan akuntabel, serta profesional.

2. Terjaminnya terwujudnya good government and clean government.

akuntabel yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel, yang dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem dan manajemen partisipatif yang legitimate, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan yang mampu menurunkan praktek KKN; meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan akses informasi dalam

Peningkatan mutu pelayanan umum yang prima dan akuntabel


untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat berdasarkan prinsip good government melalui pemanfaatan e-government 2. Meningkatkan kinerja dan profesionalism e aparatur yang didukung oleh kelembagaan yang memadai

1. Peningkatan pelayanan publik yang prima dan bermutu kepada seluruh masyarakat dengan penerapan standar pelayanan minimal. 2. Peningkatan supremasi hukum serta mendorong partisipasi masyarakat 27


dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban.

penyelenggara an pemerintahan dan pembangunan.

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

1. Meningkatnya partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik melalui partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Badung.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat dan berwawasan pelestarian lingkungan hidup dan budaya lokal. 2. Menguatkan tatanan SDM perencana didaerah dan kesadaran masyarakat dalam partisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan publik.


28


Misi VII : Memantapkan pelaksanan Otonomi Daerah 1. Meningkatnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

1. Terwujudnya penyelenggara an urusan pemerintahan daerah skala kabupaten/kota melalui ketatalaksanaa n pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel, yang dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem dan manajemen partisipatif yang legitimate, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan

Peningkatan SDM aparatur penyelenggara pemerintahan


1. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan terhadap tupoksi masing-masing melalui kegiatan loka karya, pelatihan dan seminar tentang otonomi daerah 2. Meningkatkan penguasaan terhadap sistem tata kelola pemerintahan dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan masingmasing satuan unit kerja Pemkab. Badung

29


pengawasan. 2. Meningkatnya pelaksanaan akuntabiltas pengelolaan keuangan daerah.

Peningkatan tata 1. Terwujudnya kelola keuangan tata kelola daerah keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.

1. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Meningkatnya pelaksanaan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan otonomi daerah.

1. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggara an urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien,

Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah

1. Meningkatkan koordinasi antar SKPD baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.


2. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan sumbersumber pendapatan asli daerah yang transparan, jujur, akuntabel dan berkeadilan.

2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam

30


melaksanakan pembangunan terintegrasi

transparan, profesional, responsif dan akuntabel.

Misi VIII : Mewujudkan pembangunan yang selaras & seimbang sesuai fungsi wilayahnya 1. Terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang antar wilayah.

2. Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah.

1. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.

Peningkatan pembangunan yang seimbang antar wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung

1. Peningkatan 1. Terwujudnya pembangunan manajemen infrastruktur penataan ruang berdasarkan yang efektif, RTRW guna Kabupaten meningkatnya Badung percepatan 2. Pembangunan pembangunan yang seimbang


1. Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar sektor dan antar wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat (berwawasan kondisi lokal masyarakat) 1. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan. 31


di wilayah pertumbuhan; terkendalinya pertumbuhan wilayah perkotaan; pemanfaatan tanah yang efisien dan efektif.

antar wilayah 3. Peningkatan pengendalian pembangunan wilayah

2. Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambun gan 3. Mengembangk an jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (Green Infrastructure)

2. Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, berkelanjutan, dan sinergistas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan. 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya akan fungsi strategis lingkungan sebagai upaya konservasi


32


hutan dan rehabilitasi lahan; pengendalian dan penanggulanga n pencemaran lingkungan; dan penegakan hukum lingkungan untuk mengurangi perusakan dan pencemaran lingkungan.

Misi IX : Melestarikan sumber daya alam & lingkungan hidup. 1. Meningkatnya 1. Terwujudnya pemanfaatan penataan sumber daya sumber daya alam yang dan alam sesuai dengan lingkungan prinsip yang didasari oleh konsep Tri pelestarian Hita Karana, lingkungan yang dalam berkelanjutan. pengaturan ruang, tata letak, bentuk, serta penggunaan lahan, berpedoman pada pemikiran, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan

Peningkatan 1. Meningkatkan pemanfaatan SDA pemanfaatan yang berkelanjutan sumber daya dan berwawasan alam yang lingkungan sesuai dengan prinsip pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.


2. Meningkatkan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang menagcu pada pola tata ruang dan kaedahkaedah pemanfaatan ruang.

33


manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungannya guna terwujudnya lingkungan pemukiman yang bersih, aman, indah dan lestari.

2. Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Mewujudkan 1. Meningkatnya pelestarian kualitas lingkungan hidup pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.

3. Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.

1. Terwujudnya penegakan hukum yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.

Peningkatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan SDA


1. Melindungi serta melestarikan kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air hujan. 2. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam aksi penyelamatan lingkungan 1. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana. 2. Mengendalikan pencemaran lingkungan dengan mengurangi penggunaan 34


bahan-bahan yang berpotensi menimbulkan degradasi kualitas lingkungan 4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup.

1. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan, pada wilayah kabupaten.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan, pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup.


1. Meningkatkan peran banjar, desa maupun masyarakat secara luas terhadap pengawasan pemanfaatan lingkungan hidup terutama di wilayah masing-masing 2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup.

35


BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

3.1

Sasaran Strategis Sasaran Pemerintah Kabupaten Badung yang telah mengalami revisi

sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah dan berdasarkan hasil evaluasi akuntabilis kinerja instansi pemerintah tahun 2014 oleh Tim Kementrian PAN dan RB adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan seni masyarakat berdasarkan adat dan budaya bali.

2.

Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung yang damai (Shanti).

3.

Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di sekolah Kabupaten Badung.

4.

Meningkatnya

ketercapaian

dan

keterjangkauan

memperoleh

layanan pendidikan di Kabupaten Badung. 5.

Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif di Kabupaten Badung.

6.

Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi pada tingkat provinsi, nasional dan regional.

7.

Terwujudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja.

8.

Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

9.

Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit, Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung.


36


10. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung. 11. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dan efisien. 12. Terwujudnya system data kependudukan diseluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu. 13. Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung. 14. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung sadar ber KB. 15. Meningkatnya peranan perempuan. 16. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. 17. Menurunnya

kesenjangan

pencapaian

pembangunan

antara

perempuan dan laki-laki. 18. Meningkatnya ekomomi masyarakat miskin, cacat dan penyandang sosial lainnya. 19. Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam system perekonomian masyarakat Badung dan sebagai penunjang sector ekonomi Badung. 20. Pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi. 21. Tercapainya target produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan. 22. Tercapainya target pemasaran. 23. Peningkatan

populasi

ternak

dan

produksi

daging

dalam

pemenuhan kebutuhan protein hewani.


37


24. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan. 25. Peningkatan

produksi

pengolahan

dan

pemasaran

komoditi

perikanan. 26. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat. 27. Terwujudnya opini positif terhadap pemerintahan daerah. 28. Meningkatkan kualitas lembaga ekonomi pedesaan. 29. Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

daerah

yang

efisien

berorientasi pada kepentingan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 30. Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD. 31. Peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terpadu. 32. Meningkatkan sistem pengendalian intern. 33. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akuntabilias instansi Pemerintah Kabupaten Badung. 34. Meningkatkan pendapatan asli daerah. 35. Meningkatnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan. 36. Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana pengairan yang berkondisi baik. 37. Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif dan efisien 38. Meningkatnya

kualitas

dan

kuantitas

sarana

prasarana

perhubungan. 39. Meningkatnya pelayan umum dibidang perhubungan.


38


40. Meningkatkan kualitas dan kuantitas objek dan daya tarik wisata serta sarana pariwisata yang nyaman dan aman. 41. Meningkatkan kunjungan wisatawan. 42. Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik. 43. Terwujudnya pelestarian dan kualitas lingkungan hidup. 44. Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Badung.

3.2

Indikator Kinerja Indikator kinerja yang dimaksud adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan review dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini, Pemerintah Kabupaten Badung telah merencanakan 82 indikator kinerja (16 indikator mengalami penyesuaian) yang tercakup dalam 44 sasaran strategis. Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung di tahun 2014 berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2014 oleh Tim Kementrian PAN dan RB secara rinci dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen ini.


39


BAB IV PENUTUP

Review Dokumen Rencana Kinerja Tahunan merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government). Dokumen ini

diharapkan

dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan oleh masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Dokumen ini memberikan gambaran rencana kinerja Pemerintah Kabupaten Badung kepada semua pihak baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah berpartisipasi aktif membangun Kabupaten Badung untuk bersama sama “Melangkah Bersama Membangun Badung yang Shanti dan Jagadhita Berdasarkan TRI HITA KARANA” Demikian review rencana kinerja tahunan Kabupaten Badung dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BADUNG

ANAK AGUNG GDE AGUNG


40

Review Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten BadungTahun

Recommend Documents