"'
.-y-.1.o'.'
BUPATI BURU PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 09 TAIIUN 2OL4 TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI KIOS PADA WILAYAH PERTAMBANGAN
DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
Menimbang
:
BUPATI BURU, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal L 10 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dengan dikeluarkan Keputusan
Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor
4OO2
tentang Penetapan WilaYah Kl30 /ME,M/2013 Pertambangan Kepulauan Maluku, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Kios Pada Wilayah Pertambangan;
b. bahwa Tarif sebagaimana di atur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 18 Tahun 2OLl tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan Tarif
c.
Retribusi Kios Pada Wilayah Pertambangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Kios Pada wilayah Pertambangan;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentrrkan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahrrn 2OAO tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a4l; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9l; 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a959); 7. tJndang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1,7 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 3330); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20A6 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); lo.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; ll.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungl awaban Bendahara Serta Penyampaiannya; l3.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangar: Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2AO8 Nomor 05); l4.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Ta}a:un 2OOB tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 42); l5.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 18 Tahun 2oll tentang Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2O1l Nomor 18); l6.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2Ol3 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2Ol4 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2Al3 Nomor 09); l7.Peraturan Bupati Buru Nomor 68 Tahun 2Ol3 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2OL4 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 67); MEMUTUSI(AN
:
MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI KIOS PADA WILAYAH PERTAMBANGAN
BAB I KETENTUAN UMUIII Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
:
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru; Bupati adalah Bupati Buru; Dewan Perwakilan Ralryat Daerah adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Buru; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru; Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru; Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru;
9.
10.
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Persoroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana
Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk
11.
t2. 13.
L4.
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bnetuk usaha tetap; Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman f peralatan, bangunan berbentuk los dan bentuk lainnya yarrg dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang; Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan; Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang; Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah Wilayah yang memiliki potensi mineral danf atau batubara dan tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari renca"na tata ruang Nasional; BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Dengan nama Retribusi Kios pada Wilayah Pertambangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Wilayah Pertambangan. Pasal 3
(1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa (2)
halaman f peralatan, los dan atau kios yang khusus disediakan di Wilayah Pertambangan; Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta, Perusahaan Daerah dan BUMN;
Pasal 4 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas kios
(1) (2) (3)
Pasal 5 Struktur dan besarnya Tarif terdiri atas Kios. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan Kios pada Wilayah Pertambangan di Kabupaten Buru. Lokasi Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;
(4)
Struktur dan besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut No.
JENIS RBTRIBUSI
1.
KIOS
:
TARIF Rp. 10.000/Hari
BAB
III
PENGAIITASAIY
Pasal 6
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru dan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini. BAB IV KETENTUAI{ PENUTUP
Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.
Ditetapkan di Namlea pade tanggal
lf$ebruari 2Al4 *
Diundangkan di Namlea pada tanggal O3 Februan 2014 4lsEKRETARrs DAERAH/ I(ABUPATEN BURU, I
-nh;,
ngdul
---- SOULISA ADJID
BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2A1,4 NOMOR 09
