Resensi Good e-government, Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-government. Kajian SOSIO-Ekonomi MALANG, dan KEBIJAKAN PROFITOPOLIS

Resensi Good e-Government, Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government

Kajian SOSIO-Ekonomi MALANG, dan KEBIJAKAN PROFITOPOLIS EDISI 2 TAHUN I/2007

Menu

DAFTAR ISi

1Daftar Isi 2 Redaksi Bersilaturahmi dan Berdiskusi 3 Kajian Sosio-Ekonomi Malang, dan Kebijakan Profitopolis 5 Kajian Sosio-Ekonomi Pergeseran Kebijakan Pembangunan (From State-Led To Market-Led) 7 Resensi Good e-Government, Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui eGovernment

8 Program-Program 11 Kontak KAHMI 13 Kajian Manajemen Pemeringkatan Sebagai Sumber Evaluasi Strategi 16 Dari Kampus 17 Pojok Komek 18 Ruang Rindu 19 Pesan dan kesan Alamat ‘Ketawanggede’ (Kahmi Komek Brawijaya): http://ketawanggede .blogster. com/ http://groups.yahoo.com/group/kahmi_feub/ ======================================================= Buletin ini diterbitkan untuk kalangan terbatas dan tidak diperjual belikan. Bertujuan demi kemajuan KAHMI, HMI, Masyarakat, Bangsa dan Negara, serta Islam. Dengan dana seadanya dan bentuk apa adanya. Simpati dan keinginan untuk menyumbang material akan kami gunakan untuk mendukung program berupa beasiswa KAHMI, menambah koleksi buku KOMEK FEUB, dan program pinjaman lunak Pengusaha Muda KAHMI yang berminat. Keterangan lebih lanjut hubungi Kontributor Redaksi.

1

Buletin KAHMI FEUB, Edisi 2

redaksi TIM REDAKSI

Bersilaturahmi dan Berdiskusi

Alhamdulillahirobbil ‘alamiin.... Bersyukur kita dan selalu mengingatNya karena semua ini adalah kehendak Dia Yang Maha Segalanya. Buletin ini kembali hadir mengisi hari-hari kita dengan berbagai menu. Edisi kali ini merupakan edisi dimana kebahagiaan dirasakan oleh Redaksi karena ternyata sambutan edisi pertama begitu mengesankan, sehingga disini mulai ditampilkan beberapa nama yang akan bersedia membantu kontinuitas media ini. Dari berbagai masukan, mungkin kami merasa terpaksa untuk menghilangkan sebagian rubrik dan tentu juga merasa harus menambah halaman dan juga menyesuaikan rubrik dengan kondisi yang ada. Tidak kita pungkiri, diantara kita banyak yang sudah menerjunkan diri dalam dunia tulis menulis, kondisi inilah yang semakin memacu Redaksi untuk menyediakan ruang lebih banyak bagi mereka terutama bagi pendatang baru yang masih merasa malu dan ragu-ragu terjun ke dunia itu. Silahkan dimanfaatkan dan semoga bermanfaat. Melalui media ini dan didukung oleh IT dengan media mailing list, sedikit demi sedikit kita bisa mengumpulkan saudara-saudara kita yang lama tidak berhubungan dan semoga semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang bergabung. Hal ini ternyata juga mengispirasi Saudara Jayadi untuk membuka rubrik ‘Ruang Rindu’ atau apalah namanya, yang berisi pesan kepada seseorang yang dianggap menghilang dari peredaran HMI-KAHMI. Silahkan dimulai mencari dan mengingat saudara-saudara kita itu....

REDAKSI


Nitis yuli Waskito (Kontributor Palembang) PT PLN (Persero) KITSBS Jl. Demang Lebar Daun Palembang M. Roziq (Kontributor Jakarta) PT Jasa Jejaring Wasantara 1406 Suite, Great River Plaza Jl. Rasuna Said Kav X-2 No 1 Jakarta A. Jayadi (Kontributor Jakarta) The Habibie Center (THC) Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta M. Aufa (Sirkulasi Jakarta) PT. Global Mandira Sakti Jl. Bendungan Jatiluhur II/14 Jakarta Pusat Yusuf Risanto (Kontributor Malang) The Economic Reform Institute (ECORIST) Jl. Candi Mendut Barat VI/C7 Malang KOMEK UB (Sirkulasi Malang) Jl. MT. Haryono Gg. II No. 153 Malang

Tulisan kirimkan ke alamat diatas atau langsung ke: [email protected] atau Nitis Yuli Waskito d/a PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Jl. Demang Lebar Daun 375 Palembang

2

KAJIAN SOSIO-EKONOMI

Oleh AHMAD IMRON ROZULI enyimak kondisi mutakhir di Kota Malang, secara sederhana mudah dijelaskan bahwa terjadi penetrasi modal secara besarbesaran terutama di sektor perdagangan. Imbas dari kebijakan ekonomi yang digulirkan dalam menarik investasi terutama kalangan pemodal kuat di sektor perdagangan mulai terasa dengan makin termarginalnya kelompok usaha ekonomi produktif lapis menengah kebawah, terutama usaha ritel dan kelontong. Ketidakmampuan bersaing dengan pemodal besar dalam waktu kedepan bisa di pastikan usaha ritel dan kelontong menengah-kebawah ini akan colaps termasuk kegiatan usaha di pasar-pasar tradisional. Dampak sosial dari desakan kebijakan eksploitasi ekonomi yang berlebihan pada sektor perdagangan, ditandai dengan menjamurnya pusatpusat perbelanjaan dalam skala besar (hypermarket) akan berkorelasi dengan perubahan perilaku (behavior) masyarakat dan lingkungan. Berubahnya pola konsumsi masyarakat dengan iming-iming harga lebih murah atau fasilitas dan kenyamanan tempat belanja telah memobilisasi konsumen untuk membelanjakan uangnya di hypermarket. Sentra-sentra perbelanjaan bisa dipastikan akan terus menggurita layaknya bangunan ruko yang sudah menguasai sebagian besar lahan di Kota Malang. Setelah Malang Town Square (Matos) dan sebentar lagi menyusul Mall Olimpiq Garden (MOG) merupakan wujud kolaborasi kelompok pemodal besar yang mampu ”mengencani” dan mempengaruhi para pengambil kebijakan (Pemkot) dalam menggulirkan kebijakan yang mengarah pada orientasi ”profitopolis” atau kota pemburu keuntungan. Hal ini sejalan dengan pendapat

3

Erani Yustika sebagaimana pernah dilansir Kompas, Sabtu 6 Mei 2006, bahwa Pemkot Malang lebih berorientasi pada pendekatan maksimalisasi keuntungan (ideologi profitopolis) untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (local revenue). Melalui kebijakan eksploitasi ekonomi yang berlebihan disektor perdagangan ini dikhawatirkan akan memicu kejenuhan aktivitas ekonomi, dan menjebak pemerintah dalam trade-off economics. Fenomena munculnya watak kebijakan ekonomi liberal sesungguhnya makin nyata terlihat, dimana regulasi pemerintah kota kentara adanya dualisme. Meski pemerintah tetap menunjukkan niat untuk melindungi dan mengutamakan kepentingan publik misalkan peruntukan ruang tersebut sebagai kawasan pendidikan, namun tekanan dari para pelaku ekonomi terlalu kuat untuk dibendung. Perilaku komersialisasi lahan dalam skala yang cukup luas, tidak lepas dari celah-celah yang ada dalam tata perundangundangan dan kebijakan akibat kurang tegasnya penegakan hukum (law enforcement) atas peraturan tersebut. Banyaknya celah hukum inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk menguasai lahan bagi kepentingan investasi. Upaya menarik investasi skala besar ini dengan harapan mampu mendorong penguatan ekonomi lokal dan mendongkrak penerimaan daerah dari pajak dan retribusi. Pola ini mirip dengan strategi trickle down effect, namun sesungguhnya yang terjadi hanya ”penghisapan” surplus ekonomi oleh kelompok pemodal kuat. Mata rantai pergerakan kegiatan ekonomi yang diharapkan muncul hanya menjadi pepesan kosong. Fakta yang mengemuka adalah bahwa terjadi pragmatisme kebijakan,


KAJIAN Sosio-EKONOMI sehingga akan berdampak makin rapuhnya modal sosial (social capital). Secara kasat mata telah berulang kali terjadi dimana kebijakan Pemerintah Kota Malang tunduk pada modal dengan tanpa mengajukan “harga” penawaran yang sepadan pada masyarakat. Padahal, kebijakan (publik) yang digulirkan acapkali bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak. Beberapa waktu lalu dikawasan hutan Tanjung, kawasan bekas lahan APP telah berubah fungsi peruntukannya menjadi perumahan mewah yang dampaknya dirasakan masyarakat sekitar yang kemudian sering dilanda banjir. Padahal dengan fungsi lahan sebagai hutan kota, maka kawasan tersebut dapat menjadi daerah resapan air. Maka tanpa dapat ditolak, terjadi pergeseran fungsi lahan yang membahayakan lingkungan dalam waktuwaktu kedepan dimana telah mengabaikan struktur keseimbangan. Kebijakan yang berorientasi pada ekplotasi ekonomi yang berlebihan ini, dapat ditelaah sebagai upaya meningkatkan pos pendapatan asli daerah (local revenue) melalui hasil pajak dan retribusi dari sektor perdagangan. Kawasan-kawasan publik telah dialih fungsikan menjadi kawasan komersial atau pusat bisnis yang mendatangkan keuntungan bagi pemodal dan meningkatkan penerimaan secara signifikan bagi pemerintah daerah. Maka sentra-sentra ekonomi baru ini akan menjadi pusat orientasi mobilitas penduduk sehari-hari. Pada titik tertentu, model eksploitasi ekonomi yang berlebihan ini pada sektor perdagangan ini akan mengalami titik jenuh sebagaimana yang pernah terjadi saat booming sektor properti beberapa waktu yang lalu. Disamping juga, upaya pengembangan sektor lain yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah akan tersisih. Semestinya dalam ke rangka strategi pengembangan daerah, sudah dirumuskan kebijakan sebagai upaya mengintegrasikan potensi sumberdaya, kekuatan dan peluang. Sesungguhnya jika pemerintah kota konsisten dengan rencana tata ruang yang telah dibuat, maka praktik-praktik penyimpangan atas tata kelola ruang dapat diminimalisir. Hal ini bukan tanpa sebab, jika dasar filosofis pembuatan kebijakan


rancangan tata ruang tersebut mampu memprediksi faktor arus modal dan manusia yang akan menekan. Kondisi yang turbulance dan dinamis pada kedua faktor tersebut secara historis memang yang paling sering membuat perubahan formasi ruang bila tidak ada instrumen khusus untuk menghadapinya. Apalagi dengan kondisi struktur perekonomian pemerintah kota Malang yang penopang utama pendapatan daerah adalah dari sektor perdagangan, maka peruntukan ruang akan sangat mudah berubah mengikuti kepentingan ekonomi. Nilai strategis suatu kawasan akan menjadi pilihan prioritas bagi kalangan pemodal untuk pengembangan usahanya, dengan berapapun harga yang harus dibayar termasuk tanpa kepedulian akan munculnya persoalan-persoalan sosial yang mengiring. Satu hal yang harus diantisipasi oleh warga Kota Malang jika pemerintah kota terus mempertahankan pragmatisme kebijakan ekonominya kearah ideologi profitopolis, sangat mungkin jika terealisir jalur lintas timur kota dan tol Gempol-Malang maka kawasan timur akan dibanjiri investasi untuk pertokoan, pusat-pusat perbelanjaan bahkan perumahan mewah terutama dikawasan strategis, misalkan dekat pintu tol. Asumsi ini muncul bahwa dengan pembangunan prasarana jalan tersebut bisa dipastikan muncul side effect perubahan peruntukan ruang sebagai kawasan pusat-pusat bisnis yang berpeluang mengakselerasi penerimaan daerah. Pola ini mengadopsi watak perusahaan dengan mengkomersialisasikan semua aset atau ruang yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk memperbesar sisi pendapatan (praktek rente). Sementara yang selalu terjadi adalah masyarakat lokal akan ’dipaksa” bergeser ke pinggir. Maka, masyarakat Malang akan benar-benar malang (naas) jika perilaku birokrat terus dikendalikan oleh knop-knop pemodal. Ahmad Imron Rozuli Program Ilmu Sosial Unibraw dan Peneliti di The Economics Reform Institute (Ecorist)

4

Kajian Sosio-Ekonomi

oleh: Roziq M. Kaelani alam membahas kegagalan pemerintah dalam sebuah kebijakan ekonomi, dasar pemikiran yang digunakan sebagai alat pendekatan oleh para scholar adalah melalui teori ekonomi regulasi. Teori ekonomi regulasi pertama kali diperkenalkan oleh Stigler (1971) dan dasar pemikiran lebih lanjut dikembangkan oleh Peltzman (1976). Sebagai dasar argumentasi yang diketengahkan adalah berdasar kepada teori kegagalan pasar (market failure theory) yang mengutamakan regulasi pada suatu proses pasar yang bergerak berdasarkan kepada komoditi yang dipasarkan dan dilaksanakan melalui system natural monopoly, yakni komoditi dari bidang-bidang prasarana publik seperti perlistrikan, air bersih dan telekomunikasi. Di dalam p a r a d i g m a kegagalan pasar, pemerintah harus m e l a k u k a n penetapan harga bagi komoditi yang dimonopoli terlepas dari adanya monopoli yang dimiliki oleh produsen tertentu, dan pemerintah dalam hal ini harus memberikan kesempatan kepada konsumen untuk ikut menikmati keuntungan dari produk yang di pasarkan melalui natural monopoly tersebut. Kondisi seperti ini dibantah oleh Stigler bahwa, regulasi tersebut adalah merupakan produk dari proses birokrasi, sehingga produsen yang memiliki hak untuk melaksanakan natural monopoly tersebut dapat melakukan pressure kepada para regulator-nya untuk dapat menaikkan harga bagi pencapaian keuntungan lebih bagi para produsen. Dalam pandangan Stigler dan Peltzman tersebut, terlihat bagaimana

5

institusi pemerintah yang berkewajiban untuk menentukan harga bagi produk barang publik yang di pasarkan melalui natural monopoly telah gagal dalam peranannya untuk menentukan harga yang menguntungkan bagi masyarakat. Sebaliknya mekanisme harga pasar-pun tidak mempunyai daya dalam menentukan harga untuk manfaat bagi konsumen, di sinilah letak kegagalan pemerintah maupun kegagalan pasar dalam penentuan harga barang publik bagi kepentingan konsumen. Pergeseran pandangan untuk merubah paradigma pembangunan ekonomi yaitu dengan melonggarkan intervensi pemerintah ini menurut Gerald Tan (1999) diawali dengan beberapa penerbitan publikasi antara lain pada awal 1970-an dengan terbitnya “Industry and Trade in Some Developing Countries” (Little, Scitovsky, and Scott - 1970) yang menunjukkan adanya hasil yang sangat tidak menguntungkan bagi kebijakan pembangunan yang sedang dilakukan, yang lebih disebabkan oleh mengemukanya peranan intervensi pemerintah terhadap kebijakan perdagangan dan industri yang di lakukan dengan orientasi ekspor pada beberapa negara berkembang. Perubahan pandangan pemikiran tentang pendekatan pembangunan tersebut, di suarakan lebih efektif oleh Bank Dunia melalui contoh empiris dengan istilah “marketfriendly” sebagai pendekatan kepada kebijakan pembangunan oleh negara-negara di Asia yang telah berhasil keluar dari kesulitan global dan telah tumbuh dengan cepat. Bank Dunia menggambarkan konsep “market-friendly” sebagai suatu strategi pembangunan ekonomi yang mengutamakan investasi jangka panjang pada human capital.


Kajian Sosio-Ekonomi Pendekatan pembangunan yang dinilai oleh Bank Dunia yang menerapkan demokrasi ekonomi dengan mengurangi keterlibatan pemerintah dalam seluruh kehidupan ekonomi di negara masing-masing, pendekatan yang berintikan kebebasan pasar untuk berpartisipasi dalam pembangunan namun masih dalam kerangka arahan dari pemerintah secara porposional disebut sebagai kebijakan pendekatan ramah pasar atau market friendly approach. Elemen pertama dari pendekatan market friendly adalah investasi di bidang sumber daya manusia, kegiatan investasi di bidang sumber daya manusia ini merupakan sektor yang harus di sediakan dan di bangun oleh pemerintah. Kegiatan investasi di bidang human capital ini akan menghasilkan tenaga kerja dengan keterampilan yang tinggi, sehingga menghasilkan produktivitas yang tinggi pula dan pertumbuhan penduduk yang relatif terkendali karena adanya dasar pendidikan yang tinggi dan tenaga kerja yang berkualitas. Situasi ini akan memberikan kontribusi yang besar pada percepatan pertumbuhan ekonomi (World Bank Report1991). Orientasi terhadap pasar yang berbentuk pasar domestik yang kompetitif merupakan elemen kedua dari pendekatan market friendly yang penting. Pasar domestik yang kompetitif di sini yang utama adalah proses harga yang terbentuk sesuai dengan mekanisme pasar, yaitu upaya-upaya yang dilakukan dengan menghilangkan distorsidistorsi yang disebabkan oleh intervensi yang akan mengganggu berjalannya sistem pasar. Elemen ketiga dari pendekatan market friendly adalah adalah outward looking for domestic economy, yang diartikan sebagai terbukanya kegiatan ekonomi bagi perdagangan internasional dan investasi. Hal ini tidak hanya berarti peningkatan efisiensi nasional dengan melibatkan perusahaan nasional dalam kompetisi internasional. Tetapi juga berarti membuat keuntungan bagi negara dengan keterlibatannya dalam perdagangan internasional dan kemampuannya dalam transfer teknologi asing yang biasanya merupakan advanced technology. Elemen terakhir adalah di perlukannya stabilitas makro ekonomi

nasional, hal ini menyangkut kehati-hatian kebijakan (prudent policy) dalam fiskal dan moneter, dengan berupaya untuk mencapai angka inflasi yang rendah serta berupaya menghindari defisit anggaran. Termasuk dalam kegiatan prudent policy adalah penggunaan sistem anggaran belanja dan pembangunan pemerintah dengan mengurangi pinajaman luar negeri. Pemerintah dapat melakukan reformasi pada sistem perpajakan, guna menambah sumber pemasukan bagi pembangunan yang diakibatkan berkurangnya dana pembangunan yang berasal dari sumber pinjaman. Di dalam teori pembangunan, peranan negara dan keberadaan peranan pasar dalam satu kegiatan pambangunan ekonomi bersama-sama dalam satu sistem adalah dua hal yang sangat berlawanan dan jarang terjadi, keberadaan keduanya dalam satu sistim kebijakan dapat dimungkinkan apabila salah satunya harus dilakukan secara tidak menonjol terutama bagi peranan negara. Negara dengan seluruh perusahaan publiknya dan perusahaan swasta nasional maupun yang internasional adalah juga merupakan stake holder dari pelaksanaan kebijakan privatisasi di Indonesia termasuk di dalamnya bagi perusahaan baik publik maupun swasta yang bergerak di sektor industri telekomunikasi. State led dev elopment adalah kegiatan pembangunan yang selalu menggunakan peranan negara sebagai inisiator maupun pelaksana kebijakan pembangunan, semua diputuskan dengan berdasar atas keberadaan dan keterlibatan serta bagi kepentingan negara dalam kegiatan pembangunan ekonomi tersebut. Sedangkan peranan pasar dalam market driven development adalah penerimaan market mechanism dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, peranan negara sesuai dengan fungsinya hanya sebagai pembina dan regulator saja sedangkan pembangunan ekonomi diperankan sepenuhnya oleh pihak market mechanism melalui peranan swasta dan pasar yang sangat dalam dan menentukan.

bersambung ke halaman...9 Buletin KAHMI FEUB, Edisi 2

6

Resensi

Judul Buku

:

Penulis Penerbit Tebal Harga

: : : :

Good e-Government, Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government Nico Andrianto Bayu Media Publishing, Malang 272 Halaman Rp. 48.800,- (TB Gramedia, TB Toga Mas)

======================================================= Wacana transparansi dan akuntabilitas publik sudah sangat meluas di kalangan para penyelenggara negara, namun tidak untuk praktiknya. Masih menjadi hal yang sangat mewah bagi rakyat negeri ini untuk memperoleh pertanggungjawaban yang transparan atas pengelolaan keuangan negara dari pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelolanya. Untuk memperoleh file pertanggungjawaban penggunaan dana publik dari pemerintah sangatlah sulit, sementara mendapatkannya dari lembaga perwakilan rakyat (DPR/D) juga bukan hal yang mudah. Padahal bentuk negara Indonesia bukanlah kerajaan dan kedaulatan yang sesungguhnya ada di tangan rakyat. Dengan perkembangan teknologi informasi hal ini seharusnya bisa dipermudah dengan dimasukkan dalam internet laporan keuangan instansi pemerintahan, sehingga seluruh rakyat bisa melihat dan menilainya. Merayakan reformasi, BPK-RI melakukan terobosan besar (revolusioner) dengan mencantumkan laporan hasil pemeriksaannya di situs resminya. Jika disambut oleh segenap kekuatan masyarakat madani ( civil society), hal ini akan sangat mendorong pertanggungjawaban publik penyelenggaraan pemerintahan. Stakeholder dapat menilai kinerja keuangan pemerintahnya dan sekaligus menuntut pertanggungjawaban atas penyimpangan yang ada. Buku: Good e-Government, Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui eGovernment ini menjelaskan apa saja potensi sekaligus realitas capaian kekuatan dahsyat dunia cyber sebagai pendorong transparansi dan akuntabilitas publik pengelolaan pemerintahan. Di buku ini diulas situs-situs untuk kategori departemen, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD sebagai visualisasi mutakhir batu pijakan pengembangan good governance melalui e-government, sebagai sebuah upaya sadar dari pemerintah RI. Juga dijelaskan apa saja yang dapat dilakukan oleh kekuatan masyarakat madani untuk turut mendorongnya melalui saluran-saluran yang memungkinkan di era digital dan demokrasi saat ini. ======================================================= NB: Penulis buku ini adalah salah satu KAHMI Ekonomi Brawijaya. Apabila saudara-saudara berminat membeli buku dapat juga menghubungi HMI Komisariat Ekonomi Brawijaya. Sebagian pendapatan penjualan buku oleh HMI Komisariat Ekonomi akan digunakan sebagai kas dan mendanai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh HMI Komisariat Ekonomi Brawijaya. Kontak person: Nama: Ananda Esmas R No. HP: 0818456646 No Rek: 135-000-477-966-4 Bank Mandiri Cab. Semarang

7


Program

Program-Program Untuk mempererat Silaturahmi diantara KAHMI dan Kader HMI-KAHMI ada beberapa program yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan Saudara-saudara semua. Program-program tersebut antara lain: 1.

Program Beasiswa KAHMI Bukan bermaksud untuk menyaingi atau membuat tandingan apabila KAHMI-KAHMI lain sudah melakukan program ini, namun melihat kondisi Komisariat Ekonomi Brawijaya saat ini dimana sepertinya sudah tidak ada lagi yang bisa dibanggakan sehingga tidak ada yang bisa ditawarkan sebagai keunggulan dan sebagai penarik minat calon-calon kader untuk bergabung bersama HMI Komisariat Ekonomi Brawijaya, kami mempertimbangkan untuk membuat suatu program yang populis yang dapat menarik minat mahasiswa bergabung dengan komek brawijaya khususnya dan beramal serta meningkatkan mutu lulusan ekonomi brawijaya. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima beasiswa beberapa yang penting adalah aktif di komek dan/atau intra (terutama di komek) dan bersedia menyisihkan minimal 10% uang beasiswa untuk membeli buku serta berkewajiban meresensinya.

2.

Program Perpustakaan Komek Beberapa waktu yang lalu kami mengkoordinir kader-kader di komek untuk mengelola buku-buku yang dimiliki oleh komek. Kami berkomitmen untuk menambah koleksi buku diperpustakaan tersebut secara rutin. Selain itu kami juga berusaha untuk menyediakan database jurnal untuk melengkapi koleksi perpustakaan. Implikasi dari program ini diharapkan perpustakaan komek menjadi rujukan mahasiswa untuk memperoleh data/ buku yang dibutuhkan dalam menunjang perkuliahan, dengan begitu minat mahasiswa minimal untuk berkunjung ke komek semakin meningkat.

3.

Program Usaha KAHMI Untuk mengamalkan ilmu dan menyiapkan kader HMI menjadi entrepreneur, program ini diarahan untuk mengumpulkan modal dari alumni yang kemudian dikelola menjadi suatu badan usaha. Untuk tahap awal hanya diarahkan sebagai pinjaman lunak untuk KAHMI-KAHMI yang mempunyai usaha dan membutuhkan tambahan modal usahanya. Jangka panjang KAHMI mempunyai usaha dan kader HMI dilibatkan sebagai calon pengelola. Usaha ini bisa juga dijadikan aset untuk setiap kegiatan komek.

Untuk menjalankan program-program tersebut dibutuhkan dukungan dari Saudara-saudara semua. Tindak lanjut akan kami diskusikan bersama. Untuk program perpustakaan setidaknya sudah berjalan, meskipun belum bias dibilang rutin. Untuk 2 bulan ini kami sengaja menghentikan pengambahan buku mengingat komisariat masih melaksanakan hajatan RAK dan sampai sekarang belum selesai sehingga pengelolaan perpustakaan juga mengalami stagnasi. Semoga program-program ini dapat terealisasi dengan baik dan berakibat baik pula bagi kita semua, aamiin…


8

Kajian Sosio-Ekonomi sambungan dari halaman...6 Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Charles Wolf, Jr dalam bukunya “Markets or Government” (1994) telah mengkoreksi dan menyatakan bahwa pernyataan dari seorang ekonom Inggris satu abad yang lalu yakni Henry Sidgwick masih dapat diperbaiki, ia mengatakan bahwa: “It does not follow that whenever laissez-faire falls short Government interference is expedient; since the inevitable drawbacks of the latter may, in any particular case, be worse than the shortcomings of private enterprise” Menurutnya, pada hakekatnya formulasi kebijakan publik menuntut terdeteksinya kelemahan-kelemahan yang sudah diketahui dari hasil luaran sistem pasar sebagai dasar formulasi kebjakan, dan di bandingkan dengan kelemahan-kelemahan yang dapat diperkirakan dari upaya kebijakan non-pasar untuk mempersiapkan remedy seperlunya. Penyebab-penyebab yang utama dari kelemahan pasar atau kegagalan pasar hanyalah akan memberikan sedikit pertolongan yang terbatas pada penyiapan therapi untuk suksesnya sistem publik yang mengutamakan peranan negara. Charles Wolf Jr selanjutnya mengemukakan bahwa terdapat dua konsep yang luas diajukan sebagai alat penilai dari bekerjanya pasar yakni sebagai suatu kegagalan atau sebaliknya sebagai suatu keberhasilan yakni dapat dinilai dari dua hal: Efisiensi dan distribusi Equity. Pasar dapat dikatakan efisien apabila “keuntungan” yang didapat dapat dihasilkan dengan biaya yang lebih rendah atau alternatifnya adalah apabila “keuntungan” yang lebih besar tidak dapat dicapai pada tingkat biaya yang sama. Atau pada sisi yang sama paling tidak keseluruhan jumlah “keuntungan” harus melebihi jumlah dari keseluruhan biaya kalau proses pasar tersebut ingin diklasifikasikan mencapai tingkat efisien. Patut pula dicatat adalah analisis dari David N. Hyman dalam pernyataannya yang dikemukakannya dalam buku Public Finance – A Contemporary Application of Theory to Policy” (The Dryden Press-1996),

9

“We cannot rely on markets to provide all goods in efficient amounts. Market failure to make goods and services available in cases for which the marginal social benefits of the goods outweight the marginal social costs of those goods or services often results in demands for government action.” David N. Hyman memberikan suatu daftar contoh kegiatan ekonomi yang dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi untuk adanya keterlibatan/intervensi unsur publik ke dalam sistim pasar. 1. Monopoly power in Markets: Apabila dalam satu pasar di dominasi oleh hanya ada beberapa perusahaan atau lebih-lebih oleh satu perusahaan saja, maka perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya tanpa rasa takut tersaingi oleh perusahaan lain. Pemerintah dalam hal ini harus melakukan intervensi dengan melakukan regulasi harga pasar terhadap perusahaan yang melakukan monopoli antara lain terhadap barang-barang kepentingan publik seperti pada industri listrik, gas dan air minum dan telekomunikasi. 2. Effects on Market Transaction on Third Parties Other Than Buyers and Sellers: Ketika hasil transaksi dalam suatu pasar memberikan dampak yang mempunyai sifat merugikan pihak ketiga yang tidak ikut dalam transaksi tersebut, hasilnya adalah inefficiency. Situasi ini mengarahkan keterlibatan negara dalam mengurangi dampak kerugian kepada sistim pasar yang sedang berjalan, terutama bagi pihak ketiga yang tidak ikut bergiat dalam transaksi pasar yang menyebabkan kerugian tersebut. 3. Lack of a Market for a Good with a Marginal Social Benefit that Exceeds its Marginal Social Cost. Dalam beberapa hal barang dan jasa yang berguna bagi kepentingan masyarakat tidak dapat di produksi secara efisien melalui pasar karena hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan atau sulit untuk menjual barang tersebut per unit. Keuntungan yang didapat masyarakat atas barang-barang tersebut yang didapat dengan secara bersama-sama menjadi pemanfaat.


Kajian Sosio-Ekonomi 4.

5.

Incomplete Information. Masyarakat pada suatu waktu akan mengharapkan keterlibatan pemerintah karena masyarakat kurang tahu adanya resiko terhadap penggunaan suatu produk. Pemerintah diharapkan turun tangan untuk melakukan pengaturan atas suatu produk ataupun resiko suatu pekerjaan. Economic Stabilization. Pasar yang tidak sempurna dapat langsung memberikan dampak atas keterlibatan dan intervensi

privatisasi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Sequencing kebijakan pemerintah dalam pengelolaan BUMN sangat dipengaruhi oleh orientasi dan positioning BUMN serta peran yang diambil oleh pemerintah dalam melakukan intervensi. Selain itu itu juga terkait dengan political system yang dijalankan oleh pemrintah dalam melakukan kebijakan pengelolaan BUMN. Secara garis

pemerintah. Sebagai contoh adalah kebijakan mengenai upah pekerja yang relatif rendah akan mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Sedangkan pemerintah berke wajiban menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang stabil, untuk melakukan koreksi atas kegagalan pasar.

besar kebijakan pemerintah dalam melakukan kebijakan pengelolaan BUMN dapat ditarik kedalam dua kutub besar “Nasionalisasi dan Privatisasi”, yang keduanya diposisikan vice-versa terkait dengan kutub ideologi besar dunia sosialisme dan liberalisme. Secara lebih ringkas hal itu dapat dijelaskan pada Tabel 1: Sequencing1 Kebijakan Publik Pengelolaan BUMN.

Pergeseran peran pemerintah dalam interv ensi dan dominasinya dalam perekonomian (from state-led to market-led) mendorong terjadinya privatisasi beberapa BUMN di Indonesia. Selain itu perubahan dari posisi monopoli menuju pasar persaingan sebagai konsekuensi logis perubahan peran pemerintah juga mendorong proses privatisasi di Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa


Footnote 1 Sequencing kebijakan publik yang diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan nasional disarikan dari berbagai sumber. Dalam konteks pengeloaan BUMN, praktik nasionalisasi di Indonesia dilakukan pada masa Orde Lama dan kebijakan privatisasi dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dan Orde Reformasi. Bahkan dalam masa pemerintah Megawati, pemerintah melakukan fast-track privatization

10

KONTAK KAHMI DAFTAR ALAMAT KAHMI FE UNIBRAW Data alamat KAHMI FE UNIBRAW akan dimuat secara bersambung. Bagi yang mempunyai informasi mohon memberi informasi. ==============================================

SENGAJA DIKOSONGKAN UNTUK MENGHINDARI PENGGUNAAN ALAMAT SECARA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB BILA MEMERLUKAN, SILAHKAN HUBUNGI REDAKSI

11


KONTAK KAHMI

SENGAJA DIKOSONGKAN UNTUK MENGHINDARI PENGGUNAAN ALAMAT SECARA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB BILA MEMERLUKAN, SILAHKAN HUBUNGI REDAKSI

========================================================

Kesalahan atau penambahan alamat mohon menghubungi email [email protected] atau posting di milist [email protected] atau sms. Buletin KAHMI FEUB, Edisi 2

12

Kajian Manajemen

PEMERINGKATAN SEBAGAI SUMBER EVALUASI STRATEGI Oleh: Yusuf Risanto inas Perhubungan (Dishub) akhirnya melakukan langkah berani dengan mengumumkan peringkat maskapai penerbangan di Indonesia. Dikatakan langkah berani karena selama ini pihak Dishub terkesan tidak bisa berbuat banyak terkait dengan berbagai musibah yang dialami maskapai penerbangan Indonesia. Pihak Dishub seakan berdiam diri dengan argumen-argumen yang cenderung defensif ketika beberapa kalangan menuding Dishub ikut bertanggung jawab atas berbagai peristiwa kecelakaan yang menimpa beberapa maskapai akhir-akhir i n i . Ka r e n a n ya kemudian D i s h u b sendiri juga terlihat lelah dan putus a s a . U n t u n g nya D i s h u b s e g e r a bertindak d a l a m menyikapi kelesuan yang melanda. Dan pemeringkatan yang dilakukan Dishub merupakan respon yang cukup bagus sebagai langkah awal untuk menata kembali benang kusut yang ada di bisnis penerbangan ini. Dalam memberikan penilaian terhadap maskapai penerbangan Dishub mendasarkan pada Civil Aviation Safety Regulation (CA SR) 4121, dimana pemeringkatan tersebut dibagi dalam tiga kategori. Kategori I mengindikasikan bahwa maskapai yang masuk dalam kategori ini merupakan maskpai yang benar-benar telah memenuhi tingkat keselamatan penumpang. Sedangkan kategori II mengindikasikan

13

maskapai telah memenuhi persyaratan minimal keselamatan penerbangan, akan tetapi masih terdapat beberapa persyaratan yang belum dilaksanakan, dan kategori III mengindikasikan bahwa maskapai telah memenuhi persyaratan minimal keselamatan penerbangan dan masih terdapat beberapap persyaratan yang belum dilaksanakan serta dapat mengurangi tingkat keselamatan penerbangan. Hasil Pemeringkatan yang dilakukan oleh Dishub memberikan informasi yang cukup mengejutkan banyak pihak. Dari 20 maskapai yang dinilai, ternyata tidak ada satu pun yang masuk dalam kategori I. Dimana dari 20 tersebut 13 diantaranya masuk kategori II dan sisanya, sebanyak 7 m a s k a p a i , masuk dalam kategori III. Hal t e r s e b u t menginformasikan kepada kita bahwa maskapai kita belum ada yang secara maksimal memberikan jaminan keselamatan kepada penumpangnya . Berbagai komentar, terutama dari pihak maskapai, pun muncul terkait dengan diumumkannya peringkat maskapai penerbangan. Suara k eras yang tidak sependapat dengan adanya pengumumannya peringkat tentu saja muncul dari maskapai yang masuk dalam kategori III. Ketidaksepakatan tersebut dipicu dari rasa kekhawatiran pemilik maskapai apabila peringkat tersebut akan dapat dijadikan masyarakat sebagai referensi dalam menilai maskapai dan mempengaruhi persepsi masyarakat. Dan


Kajian Manajemen sudah bisa diduga, ujung-ujung dari kekhawatiran tersebut adalah turunnya tingkat penggunaan masyarakat atas jasa pesawat terbang terhadap maskapai tersebut. Pemeringkatan sebagai Evaluasi Benarkah adanya pemeringkatan maskapai yang dilakukan oeh Dishub merugikan? Pada dasarnya pemeringkatan yang dilakukan oleh Dishub merupakan langkah positif yang harus didukung oleh semua pihak. Pemeringkatan merupakan sumber informasi yang dapat dijadikan rujukan untuk melakukan evaluasi strategi. Pemeringkatan ini bisa dijadikan sebagai titik awal untuk memperbaiki kinerja maskapai penerbangan kita. Pihak maskapai yang masuk kategori III syah-syah saja tidak sependapat dan merasa dirugikan dengan adanya pemeringkatan tersebut. Akan tetapi sejatinya dengan adanya pemeringkatan tersebut maka banyak pihak yang akan diuntungkan, termasuk maskapai sendiri. Pihak pertama yang diuntungkan dan nantinya benat-benar merasakan dampak dari pemeringkatan tersebut tentu saja pengguna jasa maskapai penerbangan, yaitu penumpang pesawat. Selama ini penumpang pesawat seakan buta dengan kualitas layanan dari maskapai penerbangan. Bisa jadi penumpang hanya meraba-raba dan juga mendengar dari mulut ke mulut terkait dengan kualitas pelayanan sebuah maskapai. Penumpang bahkan tidak jarang dibutakan dengan harga tiket yang murah sehingga lupa dengan kualitas layanan yang lain, baik itu kelayakan pesawat maupun kualitas kenyamanan serta keselamatan. Padahal sesungguhnya mereka mungkin benar-benar tidak tahu bagaimana sesungguhnya kualitas yang dipunyai oleh masing-masing maskapai. Sehingga dengan adanya pemeringkatan ini konsumen dapat memperoleh informasi dan sekaligus dapat dijadikan referensi dalam memilih maskapai penerbangan yang aman dan nyaman bagi dirinya. Pihak kedua, dan ini yang terpenting, yang diuntungkan dengan adanya pemeringkatan ini adalah pihak maskapai. Walaupun pihak maskapai ada yang merasa dirugikan namun sebenarnya mereka harus bisa melihat sisi positif dari


adanya pemeringkatan ini. Bila tidak memandang hasil pemeringkatan dalam jangka pendek, maka pihak maskapai dapat menjadikan hasil pemeringkatan ini sebagai sumber informasi untuk melakukan evaluasi strategi yang telah dijalankan. Poin-poin yang dijadikan bahan pengukuran kinerja yang ikut menurunkan peringkat tentu saja harus menjadi bahan perbaikan bagi maskapai. Dengan adanya upaya perbaikan dari maskapai pada persyaratan-persyaratan yang belum terpenuhi maka diharapkan pada pemeringkatan berikutnya mereka bisa memperbaiki peringkat sebelumnya. Sehingga jelas bahwa pemeringkatan bisa menjadi stimulus bagi maskapai untuk melakukan perbaikan dan berlomba-lomba memperoleh peringkat yang lebih baik. Efek dari adanya perbaikan tersebut tentunya dapat berimbas pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap maskapai. Sementara pihak ketiga yang diuntungkan dengan adanya pemeringkatan ini tentunya adalah pemerintah sendiri. Dimana dengan adanya pemeringkatan ini pemerintah dapat ”mengendalikan” kinerja maskapai menuju maskapai yang berkualitas. Sumber informasi yang berupa data pemeringkatan dapat dijadikan pemerintah untuk ”menjewer” maskapai-maskapai yang lalai dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dishub. Kontinyuitas dan Transparansi Pemeringkatan Pemeringkatan yang dilakukan oleh Dishub, sekali lagi, merupakan langkah awal yang positif untuk memperbaiki kinerja maskapai penerbangan kita. Walaupun masih terkesan mendadak dan belum sempurna namun langkah ini harus didukung oleh semua pihak. Direncanakan pemeringkatan ini akan dilakukan selama tiga bulan sekali dan selama itu pula pihak Dishub akan melakukan penilaian kembali atas kinerja yang dilakukan oleh maskapai-maskapai. Kontinyuitas penilaian dan pemeringkatan dituntut dapat benar-benar dilakukan oleh pihak Dishub. Dengan adanya kontinyuitas tersebut maka diharapkan akan memberikan dampak terhadap konsistensi maskapai untuk selalu

14

Kajian Manajemen memperbaiki kinerjanya. Dan untuk menopang kontinyuitas tersebut perlu adanya transparansi dari pihak Dishub sendiri maupun dari pihak maskapai. Dishub perlu secara transparan menyampaikan poin-poin yang menjadi persyaratan pemeringkatan dan juga mempublikasikan hasil pemeringkatan ke masyarakat umum. Sehingga pemeringkatan tersebut tidak terkesan hasil ”tawar-menawar” dengan pihak maskapai. Maskapai sendiri juga harus terbuka dalam memberikan informasi kepada pihak Dishub sebagai pihak yang menilai. Tidak kalah pentingnya juga adalah adanya ketegasan pihak Dishub untuk menindak maskapai yang memang tidak ada itikad untuk memperbaiki kinerjanya. Sehingga pihak tidak main-main dalam menyikapi pemeringkatan yang dilakukan oleh Dishub. Pemeringkatan mungkin menjadi kabar buruk bagi maskapai yang masuk dalam peringkat bawah dan memiliki kinerja yang kurang bagus. Karena ini bisa berdampak terhadap kepercayaan masyarakat. Oleh karenanya pemeringkatan ini harus bisa menjadi peringatan dini bagi

maskapai mana saja yang tidak ingin masuk peringkat bawah dan ditinggalkan para penumpangnya. Perbaikan demi perbaikan yang dilakukan oleh maskapai diharapkan dapat menjadikan bisnis penerbangan di Indonesia semakin sehat. Dan dengan demikian kecelakaan-kecelakaan pesawat terbang yang selama ini sering terjadi di Indoensia paling tidak bisa diminimalisasi sehingga air mata kita tidak lagi tumpah untuk meratapi duka musibah pesawat terbang. Yusuf Risanto Mahasiswa Magister Management Universitas Brawijaya, Ketua Kajian Manajemen ECORIST (The Economic Reform Institute)

NB: Tulisan ini versi asli dari artikel yang dimuat JAWA POS Senin, 26 Maret 2007

========================================================

15


Dari Kampus Pemilihan Pembantu Dekan F akultas Ek onomi Fakultas Ekonomi Universitas Br awijaya Brawijaya Periode 2007 -2009 2007-2009 Masa kepemimpinan Pembantu Dekan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya memulai babak baru, dimana pada hari Kamis tanggal 5 April 2007 telah dilakukan pemilihan Pembantu Dekan untuk Periode Masa Jabatan Th 2007-2009. Pemilihan dilangsungkan di Ruang Sidang Gedung PPA Baru yang dilaksanakan oleh anggota senat Fakultas Ekonomi Brawijaya. Adapun calon-calon untuk Pembantu Dekan I adalah Gugus Irianto, SE., MSA., PhD., Ak. (Akuntansi), Prof. Dr. Moelyadi P., SE., SU. (Manajemen), dan Sutrisno T, SE., MSi., Ak., (Akuntansi). Sedangkan untuk Pembantu Dekan II adalah Prof. Dr. Armanu Thayyib, SE., M.Ec. (Manajemen), Wahdiyatmoko, SE., MM. (Manajemen), Harlendro, SE., MM. Lalu caloncalon untuk Pembantu Dekan III adalah Dr. Khusnul Ashar, SE., MA. (Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan) dan Agung Yuniarinto, SE., MS. (Manajemen). Dari rapat senat dan pemilihan tersebut dihasilkan bahwa sebagai Pembantu Dekan I adalah Gugus Irianto, SE., MSA., PhD., Ak. (Akuntansi); Pembantu Dekan II adalah Prof. Dr. Armanu Thayyib, SE., M.Ec. (Manajemen); dan Pembantu Dekan III adalah Dr. Khusnul Ashar, SE., MA. (Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan). Dan rencana pengukuhan sebagai Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya periode Th 2007-2009 pada hari Kamis, tanggal 12 April 2007. Pada masa kepemimpinan mereka, yang terlihat pendek (selama 2 tahun), hal ini dikarenakan adanya pemilihan Pembantu Dekan ini akan berbarengan dengan pemilihan Dekan yang akan dilaksanakan 2 tahun lagi. Dalam beberapa bulan belakangan ini, terdapat opsi bahwa Pembantu Dekan yang sekarang; Pembantu Dekan I (Dr. Munawar Ismail, SE., DEA), Pembantu Dekan II (Bambang Hariadi, SE., M.Ec., Ak.) dan Pembantu Dekan III (Agung Yuniarinto, SE., MS.); akan diperpanjang masa jabatannya. Akan tetapi sesuai perkembangan waktu, hal tersebut urung dilaksanakan (kemungkinan ada beberapa kepetingan yang berbicara). Namun demikian, pantas kiranya kita memberikan sambutan hangat atas terpilihnya beliau-beliau ini. Kita harapkan dari masa kepemimpinan yang pendek ini didapatkan hasil yang besar, sesuai dengan yang kita semua harapkan. (fa) ========================================================

AGENDA KAHMI Sabtu, 21 April 2007 ketemuan rutin di kediaman Aufa di Benhil. Agenda: Pendistribusian buletin ‘KETAWANGGEDE’ ke KAHMI Jabodetabek. Sekaligus merancang agenda ke depan dan membahas ide untuk buletin edisi selanjutnya. Kamis – Sabtu, 17 – 19 Mei 2007 Ketemuan di Komek Malang. Yang sudah acc: Jayadi, Aufa dan M. Roziq (lebih banyak yang gabung lebih bagus). Acara: Halal Bihalal di Komek dengan pengurus baru.

Every time you meet somebody, you’re looking for a better and newer and bigger idea. You are open to ideas from anywhere. - Jack Welch, executive-author Buletin KAHMI FEUB, Edisi 2

16

Pojok Komek

KOMEK TODAY Budaya RAK molor hingga satu bulan lebih (1 Maret hingga 10 April) rupanya masih belum bisa dihilangkan di Komek UB. Terbukti RAK masih pending sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ketidakdisiplinan waktu adalah satu-satunya faktor utama. Jumlah peserta RAK sebenarnya cukup memenuhi quorum, sayangnya mereka hadir tidak pada waktu yang bersamaan. Alhasil, sang formatur baru belum terpilih dan nasib Komek masih “menggantung”. Di sekretariatnya yang baru, Komek mendapat ujian yang cukup berat. Kini mereka bertetangga dekat dengan “seteru”nya di kampus. Di sekeliling mereka berdiri base camp kader KAMMI dan HTI. So, secara fisik-psikologis mereka harus siap tampil prima. Psy war antar tetangga tentu tak bisa dihindari, baik oleh penghuni, pengurus maupun para kader. Pada pemilwa FEUB kemarin, Komek berhasil memasukkan salah satu kader terbaiknya (Ubaidillah, Akt 2004) sebagai anggota DPM FEUB. Sungguhpun demikian ini sangat ironis karena dari 9 kursi yang diperebutkan, Komek hanya mengisi satu kursi, itupun di urutan terakhir dengan perolehan suara terkecil, 42 suara. Ini berarti suara tersebut hanya didapat dari Komek saja. Bahkan bisa jadi sebagian suara Komek abstain, golput atau mungkin lari ke calon lain. Komek kini memang telah kalah jauh dari KAMMI, bahkan dari golongan netral/ independen yang berhasil mendudukkan calonnya sebanyak 2 orang. Militansi kader Komek untuk terus berjuang di tingkatan struktur dan di barisan kultur (intra dan ekstra) memang sudah mengalami degradasi. Keputusan berkiprah di Pemilwa Raya UB mendatang saja masih

17

dalam pertanyaan besar. Tapi untungnya untuk distribusi ke HMI Cabang Malang ada angin segar. Kabarnya Saudara Dimas (Man 2002) dan Nisa (Man 2004) bersedia diamanahkan menempati posisi di Basuki Rahmat 101 Atas. Komek patut berbangga dengan kelulusan Ketum Demisioner Komek, Saudara Happy (bersama Saudari Mirna dan Alvien) yang relatif tepat waktu (kurang lebih 5 tahun) di tengah momentum RAK yang cukup menyita waktu dan tenaganya. Dengan begitu dia telah memutus dua tradisi ketum Komek sekaligus, yaitu lulus lebih dari 6 tahun dan jomblo. He is the myth breaker. Kamis, 5 April yang lalu keluarga besar Komek juga berbahagia dengan terpilihnya kakanda-kakanda alumni –yang tidak diragukan lagi komitmennya pada Komek– sebagai pembantu dekan FEUB. Mereka adalah Kakanda Gugus Irianto (Akt) sebagai PD I, Kakanda Armanu Toyib (Man) sebagai PD II dan Kakanda Khusnul Azhar (IESP) sebagai PD III. Selasa, 10 April ini beliau bertiga dilantik. Semoga beliau bertiga mampu mewarnai fakultas dengan semangat hijau–hitam yang islami dan intelek. Tapi kebahagiaan tersebut sungguh masih perlu kita renungkan kembali. Seperti disindir Saudara Yusuf di milis kahmi feub, akankah semangat mengusung nama besar KAHMI oleh para alumni ini juga paralel dan digayungsambuti oleh para kader HMI di Komek? Waktu yang akan menjawab. But, should we wait and see? (jyd_100407)


Ruang Rindu ========================================================

PENGANTAR Rubrik ini ditujukan untuk Saudara-saudara yang ingin mengungkapkan rasa kangen, rasa rindu, keinginan untuk bertemu kembali dengan saudara-saudara yang lain yang selama ini menghilang dari peredaran, sulit untuk ditemui, dan tidak pernah berhubungan lagi, entah sejak lulus, sejak pindah kost, yang satu aktif di intra dan lainnya di komisariat, sehingga tidak pernah lagi bisa bertemu dan bergurau seperti semula. Karena kini saling berjauhan, beda kota, beda daerah, beda negara mungkin. Atau hanya sekedar menyapa saudarasaudaranya yang lain. Semoga dengan ruang ini, kita bisa bersua kembali dengan saudara-saudara kita itu dan semoga keakraban semakin terjalin diantara kita bersama. ======================================================== Dari: Untuk: Pesan:

Jayadi (+628179623465; [email protected]) Tirmizi Kalau ke Malang sempatkan memberi tawsiyah ke kader Komek. Mereka membutuhkan siraman semangat juang. Semoga agenda personalnya tercapai.

Dari: Untuk: Pesan:

Jayadi (+628179623465; [email protected]) Faisal Syah Kalau sudah lahir the Junior tolong dikabari. Siapa tahu aku bisa hadir di acara aqiqahnya.

Dari: Untuk: Pesan:

Jayadi (+628179623465; [email protected]) Fagih Fakaubun Gimana kabar bang? Nongol dong walau sebentar di email atau YM.

Dari: Untuk: Pesan:

Nitis (+628197813777; [email protected]) Amang, Fioly, Antok, Buntar, Hanim, Yuli (yunior) Dimanakah kalian berada sekarang? Sudah lama tak bersua, lama tak bercengkerama. Fioly hilang sudah lama, meski dulu masih di Malang tapi ga pernah ketemu, masihkah di Araya? atau sudah pergi dari Malang? Bila ada yang mempunyai kontak mereka (Amang, Violi, Antok, Buntar, Hanim, Yuli) tolong memberi informasi. Terima Kasih.

Dari: Untuk: Pesan:

Nitis (+628197813777; [email protected]) Kanda-kanda KAHMI Komek Brawijaya Untuk Kanda-kanda KAHMI Komek Brawijaya, bagaimana kabarnya semua? semoga naungan kebahagiaan dari Allah SWT sedang berada disekitar kita semua. Mohon apabila ada informasi tentang Kanda-kanda semua diinformasikan melalui milist KAHMI Komek Brawijaya, agar kita bisa terus bersilaturahmi. Apabila mempunyai alamat email bisa diinformasikan melalui saya, nanti akan di tambahkan ke milist. Terima Kasih. ======================================================== Bila berkenan untuk mengisi rubrik ‘Ruang Rindu’ silahkan menghubungi Redaksi: Nitis (+628197813777; [email protected]), Jayadi (+628179623465; [email protected]), M. Roziq (+6281384540888; [email protected]), Yusuf (+62812529975; [email protected])


18

Pesan dan Kesan

Pesan Dari Blitar (Assalamualaikum wr. wb.) Salam buat dewan redaksi, dewan pembina serta saudaraku pembaca buletin ketawanggede yang budiman, baik yang tinggal di kampung maupun di kota besar, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum, baik yang sedang bersyukur maupun yang terlupa, baik yang masih inget maupun yang sudah tidak perduli.. – dg aku. Sungguh!! Aku terima buletin ini dengan perasaan tidak karuan. Buletin ini membangkitkan memori bawah sadarku tentang banyak hal. Aku tidak bisa tidur dg nyenyak, sebelum aku bisa tulis sesuatu buat buletin ini…. Aku rindu kalian semua.. (Maaf kalo sentmentil J). Terkadang aku hanya ingin SMS ke semua nomor yang pernah aku punya.. Untuk hal-hal yang gak penting tentunya! Dunia memang tak seindah dalam kenangan! Masih segar dalam ingatan… Bagaimana rumah tua itu memberi kita 1000 waktu untuk tersenyum! (Rela tidur beralas koran, makan satu wadah, kelaparan berjamaah, tidak mandi berjamaah, kepanasan siang2 di jalanan, mulut berbusa-busa berdiskusi, angkat2 meja-kursi, berbagi cerutu jawa, berdesakan di warung mbah jam, bahkan kitapun rela dipenjara!! Demi sesuatu yang kita yakini! – dan masih ada buanyak cerita ‘nggilani’ yang tidak perlu saya sebut disini J) Dunia terlalu sulit untuk dimengerti.. dan seringkali: Kenangan adalah solusi membunuh hiruk pikuk yang tak bertepi…. Boleh jadi kita nyaman dengan hari ini, tapi yakinlah: kamu harus hidup dengan kenanganmu sampai mati!! Mungkin waktu memang punya logikanya tersendiri.. Dan kita tidak pernah bisa menyalahkan mereka yang tidak lagi punya waktu untuk kita. Mungkin karena mereka kekurangan waktu untuk mereka sendiri, ato karena waktu terlalu cepat untuk diburu.. Sungguh!! Aku berapresiasi pada mereka yang ‘berani’ membunuh sedikit waktunya untuk kita.. (Semoga usia mereka diberkahi Allah!) Itulah Saudara kita: Yang selalu menyambung tali silaturahmi dan berwasiat pada kebaikan!! Yang selalu tersenyum dan tangan terbuka membantu kita!! Yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah dan tumpuan kekesalan kita!! Dunia memang kumpulan energi yang saling bertumbukan tiada henti… Energi yang tidak pernah musnah… Energi yang selalu berubah wujud dalam bentuk lain…. Semoga, energi yang pernah kita ‘habiskan’ dulu di HMI masih membekas! Dan … Semoga, energi yang kalian ‘habiskan’ untuk buletin ini dibalas Allah dengan surga – yang mengalir sungai-sungai dibawahnya, dan bidadari-bidadari cantik yang selalu setia melayani, dan kemudian…??? Amin.

19


Pesan Dan Kesan

(Wassalamualaikum wr. wb.) NB: Bagi saudaraku yang belum berkeluarga, bersegeralah… (Bukan saya menyindir Pak Roziq M Kaelani lo..) Bagaimana dg biaya pengiriman buletinnya Om?? Revisi No Hpku yang baru : 085649060060 Perkiraan lahir pertengahan april, om doanya ya? Roni Arif Satriawan (Mantan Penghuni Komisariat) =======================================================

HMI dan KAHMI: sebuah ironisme sudah bisa dipastikan dalam 3 bulan ini kampus FE-UB sudah dan akan dimeriahkan dengan pertunjukan politik rutinitas. Dikatakan politik rutinitas karena momen ini memang bersifat rutinitas. Bila dicermati dan diteropong untuk kemudian “dibandingkan” lebih lanjut dalam konteks HMI dan lingkarannya (termasuk KAHMI) maka terlihat dengan cukup jelas bagaimana ada sebuah gap yang lumayan menganga, bagaimana kiprah politik HMI dan bagaimana kiprah politik KAHMI. Kedua organ tersebut terlihat tidak berbanding lurus antara satu dengan yang lainnya. Keduanya tidak mencerminkan logika sebab-akibat, yang semestinya aktifitas keduanya bisa saling menjadi cerminan. Faktanya pada saat momen politik mahasiswa (Pemilwa FEUB), dimana (semestinya) HMI sebagai bagian dari aktor, kawan2 HMI sama sekali nircalon, yang dari situ bisa diraba bahwa ada kemandekan kaderisasi, walaupun ini bersifat parsial. Dalam momen ini bisa dilihat bagaimana HMI seolah berdiri dalam sebuah labirin, dan tidak tahu ke arah mana harus keluar dari persoalan ini. Sementara di sisi lain, ada alumni-alumni yang masih dengan bangga memakai atribut KAHMI (Korps Alumni HMI) untuk bisa menyatukan gerak dalam menghadapi momen politik (pil PD, dan Pil Kajur). Kumpul-kumpul (koordinasi) KAHMI untuk menentukan person-person yang akan duduk pada posisi tertentu di kampus bukan berita baru yang sering kita dengar. Jelas, ketika alumni ini “masih” memakai atribut KAHMI sebagai “kendaraaan” maka mereka mau tidak mau ikut terikat baik emosional ataupun rasional dengan organ lain yang tidak lain adalah cikal bakal KAHMI yaitu HMI. Tetapi mengapa kedua organ ini tidak berbanding lurus dalam gerak maupun dalam meraih hasil. Adakah yang saling “mengkhianati” ??? Adakah yang saling “menikam dari belakang” layaknya perbuatan Brutos terhadap Caesar??? Bukankah ini sebuah keironisan dua “organ bangsa” yang sebenarnya merupakan “dua saudara”??? Semoga menjadi renungan kita bersama. Yusuf Risanto (Mantan Ketum HMI Komek UB) =======================================================


20

PESAN DAN KESAN Sikap HMI : Mewarnai ataukah justru diwarnai lingkungan luar? Assalamu’alaikum Dulu ketika masih aktif di lingkungan yang menamakan dirinya Himpunan Mahasiswa Islam, sering terdengar idiom “urusan nilai agama sudah selesai di tingkat individu”. Hal ini cukup ironis mengingat HMI adalah organisasi yang menamakan dirinya Islam. Memang nama adalah simbol, namun jangan remehkan arti sebuah nama, nama adalah juga berarti pesan yang dititipkan para pendiri HMI. Bila alergi terhadap istilah dan nilai-nilai Islam, lantas apa motif kepentingan bergabung dengan organisasi yang menamakan dan menyertakan Islam dalam namanya? Apakah semata-mata hanya sekedar menyambung jaringan kepentingan? Bila kering terhadap nuansa semangat Islam yang “hijau” dan “hitam”, kenapa tetap dipertahankan simbol hijau-hitamnya? Mengapa tak diganti dengan warna merah saja hijaunya? Bila ada penyataan: “sekedar simbol” belaka, yang esensi adalah sanubari yang Islami. Mengapa yang nampak justru berbeda? Perlawanan-perlawanan semacam ini kerap terjadi, menembus batas koridor tujuan awal berhimpun. Bila ada pernyataan: kita harus menyesuaikan dengan dinamika lingkungan, apa langkah selanjutnya setelah kita menyesuaikan dengan lingkungan? Berubah warna sesuai lingkungan, ataukah kita mewarnai lingkungan? Bila kecenderungan yang makin kuat kearah “ke-Indonesia-an”, mengapa tak pernah diusulkan merubah nama menjadi Himpunan Mahasiswa Indonesia saja? Toh sama-sama tetap disingkat HMI juga. Mengikuti arus adalah trik jitu bila sekedar ingin populis, namun apakah budaya internal harus juga kehilangan eksistensi diri dan identitas diri? Patron-patron (senior) yang teguh pendirian dalam menghadirkan dan turut mewarnai kehijauan HMI, dengan mudah dan murah menjadi bahan gurauan. Tarik-ulur antara hijau-merah memang sebuah cerita dan dinamika yang tak kunjung usai dan menjadi sejarah tersendiri di setiap generasi. Memang perlu keberanian yang utuh untuk rela tidak populis ditengah arus yang berlawanan, karena konsistensi pendirian yang demikian berpotensi besar disingkirkan dan tersingkir. [Diambil dari Milist - 8 September 2006] M. Faisyal Syah (Mantan Ka. Bid PA HMI Komek Brawijaya)

21


Jalan-Jalan

KOTA PALEMBANG Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1382 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit. Menurut Prasasti yang berangka tahun 16 Juni 682. Pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang, terletak di Propinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang terkenal dengan makanan khas yaitu Pempek, selain pempek Palembang juga terkenal dengan Jembatan Ampera. Jembatan Ampera dibangun dengan dasar ide untuk menyatukan 2 daratan yang dipisah oleh Sungai Musi, yaitu Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Ide ini sebenarnya sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda namun baru terealisasi setelah Indonesia Merdeka. DPRD Peralihan Kota Besar Palembang kembali mengusulkan pembangunan jembatan tersebut, kala itu disebut Jembatan Musi dengan merujuk nama Sungai Musi yang dilintasinya, pada sidang pleno yang berlangsung pada 29 Oktober 1956. Pada tahun 1957, dibentuk panitia pembangunan, yang terdiri atas Penguasa Perang Komando Daerah Militer IV/Sriwijaya, Harun Sohar, dan Gubernur Sumatera Selatan, H.A. Bastari. Pendampingnya, Walikota Palembang, M. Ali Amin, dan Indra Caya. Tim ini melakukan pendekatan kepada Bung Karno agar mendukung rencana itu. Usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, yang didukung penuh oleh Kodam IV/Sriwijaya ini kemudian membuahkan hasil. Bung Karno kemudian menyetujui usulan pembangunan itu. Karena jembatan ini rencananya dibangun dengan masing-masing kakinya di kawasan 7 Ulu dan 16 Ilir, yang berarti posisinya di pusat kota, Bung Karno kemudian mengajukan syarat, yaitu penempatan boulevard atau taman terbuka di kedua ujung jembatan itu. Pada 14 Desember 1961 dilakukan penandatanganan kontrak pelaksanaan oleh kontraktor dengan biaya sebesar USD 4.500.000 (kurs saat itu, USD 1 = Rp 200,00). Biaya ini akan dihitung dari pampasan (kompensasi) perang Jepang. Warga Palembang menyebut Jembatan Ampera sebagai Proyek Musi ini mulai dibangun April 1962 dan selesai pada Mei 1965. Jembatan dengan konstruksi baja yang diperkuat kawat baja itu, memiliki panjang 1.100 meter dengan lebar 22 meter. Keenam kakinya dipancang sedalam 75 meter. Bagian atasnya, terdapat dua menara setinggi 75 meter dengan jarak bentang antar menara 71,5 meter. Ketinggian bentang jembatan dari air 11,5 meter saat air surut dan 8 meter saat pasang naik, itu dapat diangkat ketika akan dilalui kapal. Saat bentang diangkat, ketinggiannya dari air mencapai 63 meter. Kapal yang dapat melaluinya berukuran tinggi 9 - 44,5 meter dan lebar 60 meter. Untuk mengangkat bentang jembatan seberat 994 ton ini, ditempatkanlah bandul yang masing-masing seberat 450 ton di kedua menara. Kecepatan angkatnya mencapai 10 meter per detik. Sayang sekali saat ini jembatan itu sudah tidak dapat diangkat lagi. Untuk mengembangkan sektor Pariwisata di Palembang, Pemda Kota Palembang melalui Visit Musi 2008 mulai mengembangkan obyek wisata disekitar Jembatan Ampera. Disana dibangun rumah-rumah makan terapung, mempercantik Benteng Kuto Besak, dan menyediakan kapal-kapal yang bisa digunakan untuk menyusuri Sungai Musi. Bila ingin jalan-jalan di palembang sekarang sudah tidak perlu khawatir lagi, perkembangan kota sudah sangat pesat, fasilitas penginapan dan pusat perbelanjaan sudah banyak. Namun hal itu juga masih kurang, selain Kain Songket tidak ada lagi oleh-oleh berupa cindera mata dari Palembang.


22

Resensi Good e-government, Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-government. Kajian SOSIO-Ekonomi MALANG, dan KEBIJAKAN PROFITOPOLIS

Recommend Documents