REPUBIK INDONESIA PE T UN J U K TE K N I S SAFEGUARD SOSIAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( PNPM ) MANDIRI PERKOTAAN

REPUBIK INDONESIA

PE T UN J U K TE K N I S

SAFEGUARD SOSIAL

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( PNPM ) MANDIRI PERKOTAAN

PETUNJUK TEKNIS SAFEGUARD SOSIAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum

PETUNJUK TEKNIS SAFEGUARD SOSIAL

i

ii

PETUNJUK TEKNIS SAFEGUARD SOSAL

DAFTAR ISI BAB I | PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1.1.1 Pentingnya Safeguard Sosial 1.1.2 Pembelajaran 1.2 PENGERTIAN SAFEGUARD SOSIAL 1.2.1 Definisi 1.2.2 Cakupan 1.3 TUJUAN 1.4 KELUARAN DAN INDIKATOR SAFEGUARD SOSIAL 1.5 PENGGUNA BUKU PETUNJUK TEKNIS

2 2 2 4 4 4

4 5

2.1 POTENSI DAMPAK SOSIAL 2.2 PRINSIP DASAR 2.3 PENGADAAN TANAH 2.3.1 Status Hak atas Tanah 2.3.2 Bentuk-‐bentuk ijin dalam pengadaan lahan 2.4 PENGADAAN KAYU 2.4.1 Asal usul kayu 2.4.2 Kayu legal 2.5 PENANGANAN MKAT 2.5.1 Pengertian MKAT 2.5.2 Dasar Pemikiran 2.5.3 Karakteristik MKAT 2.5.4 Lokasi Geografis MKAT 2.5.5 Ketentuan Pengamanan MKAT

8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12

3.1 SIKLUS 3.1.1 Siklus Tahun 1 dan Tahun 4 3.1.2 Siklus Tahun 2 dan Tahun 3 3.1.3 Siklus Lanjutan 3.2 HAK-‐HAK ATAS TANAH 3.2.1 Persyaratan dan Prosedur Pengadaan Tanah 3.3 PERSYARATAN dan PROSEDUR PENGADAAN KAYU 3.4 PERSYARATAN dan PROSEDUR PENANGANAN MKAT

16 16 18 19 19 19 29 30

34 35

BAB 2 | KETENTUAN TEKNIS

BAB 3 | LANGKAH-‐LANGKAH PELAKSANAAN

BAB 4 | PENGENDALIAN

4.1 PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 4.2 PENGADUAN DAN PUBLIKASI


i

LAMPIRAN Lampiran A Surat Hibah/ Ijin Pakai/ Ijin Dilewati (sertai sketsa peta lokasi) 39 Lampiran B Berita Acara Sosialisasi Kesepakatan (beserta daftar hadir dan dokumentasi foto) 41 Lampiran C Daftar Kebutuhan Lahan Untuk Penempatan Sarana 42 Lampiran D Rekapitulasi Kebutuhan Lahan Untuk Penemppatan Sarana 43 Lampiran E Rekapitulasi Kebutuhan Lahan Untuk Penemppatan Sarana ( contoh pengisian) 44

ii

PETUNJUK TEKNIS SAFEGUARD SOSAL

BAB I PENDAHULUAN


1

1.1.

LATAR BELAKANG Di dalam penerapan kegiatan infrastruktur di masyarakat selain harus memenuhi syarat-‐sayarat teknis juga mempertimbangkan/mengupayakan tentang pengurangan dampak sosial, dampak lingkungan dan mempertimbangkan resiko bencana. Salah satunya aspek safeguard sosial yang perlu dikendalikan adalah menghindari penggunaan kayu ilegal, pengadaan lahan secara legal dan penanganan tentang masyarakat/komunitas adat terpencil (MKAT) dalam kegiatan pembangunan.

Pembangunan masyarakat dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat penerima program untuk memahami pola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang menganut prinsip-‐prinsip partisipatif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pada gilirannya akan membuka wawasan mereka untuk lebih maju dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Didalam rangka memahamkan, menyadarkan dan sekaligus menginternalisasikan prinsip-‐prinsip tersebut, masyarakat mendapatkan bantuan pendampingan oleh tim fasilitator di tingkat kelurahan/desa. Keberadaan Petunjuk Teknis Safeguard Sosial (pengamanan sosial) ini adalah untuk lebih memperkuat pemahaman fasilitator tentang berbagai ketentuan teknis safeguard sosial didalam perencanaan dan pelaksanaan program sehingga mampu ditularkan kepada masyarakat dampingan mereka. Harapannya adalah dengan pemahaman yang lebih baik, fasilitasi di masyarakat juga akan lebih baik. Dengan demikian, kemungkinan munculnya dampak sosial negatif akibat pembangunan dapat diantisipasi, dicegah, dan ditangani oleh masyarakat. 1.1.1. Pentingnya Safeguard Sosial • Untuk menyadarkan masyarakat tentang adanya potensi dampak sosial negatif dalam setiap kegiatan program, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan program; • Untuk memampukan masyarakat dalam pencegahan, pengurangan dan penangangan dampak sosial negatif yang mungkin muncul; • Untuk menjamin terjadinya pelestarian pelaksanaan program yang berbasis pengamanan sosial. 1.1.2. Pembelajaran a. Didalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan, salah satu perkara yang kerap ditemui di saat melakukan monitoring dan supervisi adalah munculnya potensi dampak sosial dari masalah pengadaan tanah. Telah ditemui cukup banyak kasus dimana infrastruktur yang dibangun berada di atas tanah yang tidak jelas

2


statusnya. Salah satu sebabnya adalah karena pemukiman miskin yang mendapatkan bantuan program berada di atas tanah-‐tanah tersebut secara ilegal. Dapat saja pemilik tanah belum/tidak memberikan ijin/hak penggunaan tanah untuk dihuni oleh penduduk miskin kota tersebut. Seperti misalnya pemukiman miskin yang didirikan di atas tanah milik PJKA (PT KAI) atau yang berada di sepadan sungai yang tanahnya adalah milik dinas pengairan setempat. Dengan kondisi sosial seperti itu, telah diketahui bahwa perolehan ijin untuk membangun infrastruktur yang akan didanai program mungkin bukan sesuatu yang mudah diberikan oleh pemiliknya. Pada kasus seperti ini ada beberapa potensi dampak sosial yang muncul, diantaranya adalah: Kegiatan infrastruktur yang telah disetujui akan mengalami kesulitan untuk dibangun di lokasi tersebut. Akibatnya, telah terjadi penundaan kegiatan, atau perlu melakukan relokasi, atau bahkan mungkin juga perlu dilakukan revisi penggunaan dana. • Untuk kegiatan infrastruktur yang sedang dibangun oleh masyarakat, dilarang melanjutkan penyelesaiannya. • Bagi infrastruktur yang telah dibangun dapat saja diperintahkan untuk dibongkar oleh pemilik tanah. b. Potensi dampak sosial yang sama seperti di atas juga muncul jika terjadi konflik kepemilikan tanah di masyarakat. Misalnya terjadi perseteruan diantara saudara kandung tentang siapa yang memiliki hak atas tanah yang telah digunakan untuk kegiatan infrastruktur itu, atau telah terjadi gugatan dari ahli waris terhadap tanah yang digunakan. Atau ada ketidaksepakatan terhadap penggunaan tanah diantara sejumlah pemilik tanah yang terkena kegiatan program. •

c. Khusus untuk tanah yang dikuasai oleh pemerintah setempat, pengalaman menunjukkan bahwa pengurusan ijin penggunaan tanah tersebut, misalnya ijin pakai, seringkali menempuh waktu yang cukup lama. Adakalanya dapat mencapai waktu hingga satu tahun, bahkan lebih. Penundaan ini menjadi kendala terhadap pencairan dana, sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian kegiatan program.


3

d. Pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan belum melakukan identifikasi untuk lokasi Masyarakat/Komunitas adat terpencil , kondisi di lapangan belum menjadi perhatihan bagi para pelaku program antara lain: •

Kegiatan perlindungan Sosial tentang MKAT masih belum menjadi mainstream di masyarakat umumnya dan pelaku program.

Kegiatan perlindungan sosial tentang MKAT masih dianggap oleh pelaku program PNPM Perkotaan dan masyarakat sasaran umumnya sebagai kegiatan tambahan e. Pengadaan kayu di lapangan ada kendala dalam untuk mendapatkan bukti •

dokumen berupa FAKO (Faktur Asal Kayu Olahan), SAKO (Surat Asal Kayu Olahan), SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dan Surat keterangan resmi dari aparat atau instansi terkait (kepala desa/keluruhan/kepolisian tentang asal-‐usul kayu)

1.2.

Keberadaan Buku Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai panduan kerja agar berbagai kerugian sosial di masyarakat dapat dicegah, diantisipasi dan dihindari. PENGERTIAN SAFEGUARD SOSIAL

1.2.1. Definisi Safeguard sosial adalah sebuah kerangka pengamanan sosial yang berupaya untuk mengantisipasi, mengurangi, mencegah, terhadap munculnya dampak sosial negatif, serta mendorong terjadinya dampak sosial positif karena adanya kegiatan pembangunan di masyarakat. 1.2.2. Cakupan Cakupan safeguard sosial meliputi kegiatan terkait dengan potensi dampak sosial seperti dalam pengadaan tanah, pengadaan kayu dan penanganan MKAT. 1.3 TUJUAN Menciptakan masyarakat dan pelaku yang sadar terhadap adanya dampak sosial, baik yang negatif maupun yang positif karena adanya pembangunan, sehingga memiliki kepedulian untuk mewaspadai seluruh kemungkinan yang merugikan, dan mengoptimalkan semua upaya yang bermanfaat. 1.4.

KELUARAN DAN INDIKATOR SAFEGUARD SOSIAL a. Keluaran Kegiatan Safeguard Sosial Keluaran kegiatan pengamanan sosial adalah masyarakat paham akan penting nya upaya pencegahan terhadap munculnya dampak sosial di masyarakat, dan paham komponen yang berpotensi menimbulkan dampak di masyarakat

4


b. Indikator Kegiatan Safeguard Sosial: No

Indikator

Target

1

Penggunaan kayu secara Legal di semua kegiatan infrastruktur. (berdasarkan kelengkapan dokumen: SKKH, Fako, Sako dan atau bukti pembelian di toko resmi)

80%

2

Pemanfaatan lahan secara legal di semua kegiatan infrastruktur. (berdadasarkan kelengkapan dokumen hibah, jual beli, sewa dlsb)

80%

1.5.

PENGGUNA BUKU PETUNJUK TEKNIS Secara khusus petunjuk teknis safeguard sosial ini ditujukan kepada Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan Tim Fasilitator. Secara umum, pengguna petunjuk dan manfaatnya yang diharapkan dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Pengguna dan Manfaat Penggunaan Petunjuk Teknis Pengguna

Manfaat

Organisasi • masyarakat • (LKM/BKM, UPL, dan KSM) • • • Pengelola Program (PPK/Satker Kab-‐ Kota/PjOK)

•

Konsultan Pelaksana

•

•

•

Memahami arti penting pengamanan sosial. Memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat rentan. Mengedepankan upaya pengamanan sosial dari setiap kegiatan yang diusulkan masyarakat Sebagai acuan menyusun rencana kerja dan keberlanjutan program. Memahami secara menyeluruh Konsep Pengamanan Sosial program . Merencanakan pengelolaan program dengan memastikan kebijakan pengamanan sosial dilakukan. Mengendalikan program termasuk penilaian kinerja pelaksanaan pengamanan sosial. Panduan kerja pengendalian dan evaluasi mutu pelaksanaan pengamanan sosial. Menyusun strategi dan rencana kerja pelaksanaan pengamanan sosial.


5

Fasilitator

• Memfasilitasi masyarakat untuk menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan khususnya pelaksanaan pengamanan sosial. • Panduan kerja pendampingan masyarakat dan para pemangku kepentingan di desa/kelurahan. • Pengendalian mutu pekerjaan. Perangkat • Memahami secara menyeluruh Konsep Pengamanan pemerintah Sosial (Pusat, Provinsi, • Memastikan kebijakan Pengamanan Sosial dilakukan Kota/Kab.) sesuai dengan ketentuan. Kelompok Peduli • Melakukan kontrol sosial • Melakukan advokasi.

6


BAB II KETENTUAN TEKNIS


7

2.1.

POTENSI DAMPAK SOSIAL Potensi Dampak Sosial Negatif dengan mudah dapat terjadi terkait dengan kegiatan: a. Pengadaan Tanah b. Pengadaan Kayu c. Perlakuan terhadap MKAT (Masyarakat Adat Terasing) Oleh sebab itu perlu diperhatian berbagai hal tertentu terkait dengan ketiga kegiatan tersebut diatas sebagai tersebut dibawah ini.

2.2.

PRINSIP DASAR •

• • •

•

•

• • 2.3.

Keterbukaan informasi; dalam pengadaan tanah, pemilik tanah wajib memperoleh seluruh informasi yang terkait dengan berbagai pilihan hak/ijin yang tersedia yang dapat diberikan untuk kegiatan program. Dalam pengadaan tanah dilarang melakukan pemaksaan terhadap pemilik tanah, oleh pihak siapapun. Tidak diperkenankan melakukan alih fungsi tanah pertanian yang mengakibatkan terancamnya produksi pangan. Setiap usulan kegiatan yang diajukan kelompok wajib diidentifikasi lebih dahulu lokasi pengadaan tanahnya. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penolakan dari beberapa orang pemilik tanah dan atau untuk memastikan tidak akan terjadinya penggusuran secara paksa. Apabila terjadi penggusuran, seluruh biaya pembebasan tanah menjadi tanggung jawab kelompok masyarakat yang mengajukan usulan kegiatan. Kesanggupan menanggung biaya ini wajib dinyatakan didalam proposal kegiatan. Penduduk yang tergusur harus menerima seluruh kompensasi yang setara dengan kondisi kehidupan sebelum tergusur, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Untuk kegiatan infrastruktur yang membutuhkan kayu dilarang menggunakan kayu ilegal. Di lokasi program yang terdapat MKAT, wajib menyertakan penduduk adat terasing ini untuk aktif dalam pengambilan keputusan dan turut mendapatkan manfaat program.

PENGADAAN TANAH Di dalam pengadaan tanah ada dua hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut : a. Status hak atas tanah dan status penguasaan atas tanah, dan b. Penyerahan/ijin penggunaan tanah yang diberikan oleh pemegang hak atas tanah kepada masyarakat atau kelompok pemanfaat.

8


2.3.1. Status hak atas tanah dibagi sebagai berikut: Tanah masyarakat, terdiri dari: 1. Hak milik yang belum bersertifikat, misalnya: Petok D/Girik, Buku C desa, Gogolan, hak ulayat,dsb 2. Hak milik yang sudah didaftarkan/bersertifikat 3. Hak milik secara adat • Tanah yang dikuasai Pemerintah terdiri dari: 1. Tanah BUMN, BUMD, tanah militer, tanah milik desa, kas desa, bengkok, jalan desa, prasarana umum, dsb. 2. Kawasan hutan lindung, kawasan sempadan sungai/pantai, taman nasional, dsb. 3. Tanah yang dibeli oleh pemerintah dalam konteks pelaksanaan program • Tanah lain-‐lain, diantaranya adalah tanah milik swasta, LSM atau tanah yang status haknya belum termasuk kedalam kedua kategori di atas.

•

2.3.2. Dalam kegiatan program PNPM Mandiri Perkotaan, bentuk-‐bentuk ijin dalam pengadaan tanah adalah sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Hibah Ijin Pakai Ijin Dilalui Sewa Jual-‐Beli

Pengertian Hibah Menurut KUHPerdata, hibah adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-‐cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang/sekelompok orang yang menerima penyerahan barang itu. Dalam kontek tanah yang dihibahkan -‐ -‐ dapat diartikan -‐ -‐ bahwa telah terjadi tindakan PELEPASAN TANAH dari pemilik tanah kepada pihak pengguna tanah untuk selamanya. Tanah yang telah dihibahkan mengandung arti telah terjadi pengalihan status kepemilikan dari pemilik kepada pengguna. Atau dengan kata lain, tanah yang telah dihibahkan tidak melekat lagi pada yang memiliki tanah.


9

Pengertian Izin Pakai Adalah ijin untuk memanfaatkan sebidang tanah sesuai perjanjian antara pemilik hak dengan pengguna/pemanfaat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan jangka waktu terbatas. Pengertian Ijin Dilalui Berdasarkan pengalaman program, yang dimaksudkan dengan izin dilalui adalah izin yang diberikan oleh pemilik tanah kepada penggguna/pemanfaat yang karena tanahnya dilalui oleh kegiatan program. Seringkali jenis izin ini digunakan untuk pemasangan pipa air bawah tanah yang melewati pekarangan rumah warga, misalnya. Dalam hal ini, pemilik tanah/pemegang hak atas tanah dianggap tidak terganggu untuk tetap memanfaatkan tanah tersebut. Misalnya untuk aktifitas lalu lintas orang atau ternak, dan lain-‐lainnya, sepanjang tidak merusak kepentingan pihak yang telah mendapatkan izin. Pengertian Sewa Pemilik tanah menyewakan tanahnya sebagian atau semua untuk digunakan oleh pengguna/pemanfaat untuk kurun waktu tertentu sesuai perjanjian.

2.4.

Jual-‐Beli Pemilik tanah/pemegang hak atas tanah melepaskan haknya dengan imbalan uang untuk dimanfaatkan oleh pihak pembeli. PENGADAAN KAYU Kayu yang digunakan dalam kegiatan pembangungan infrastruktur program PNPM Mandiri Perkotaan haruslah kayu yang asal usulnya jelas dan legal.

2.4.1. Asal usul kayu yang jelas adalah sebagai berikut: a. Bersumber dari dinas Perhutani b. Bersumber dari masyarakat (kebun, atau yang lain)

2.4.2. Kayu legal adalah yang memiliki bukti dokumen berikut ini: a. b. c. d.

10

FAKO (Faktur Asal Kayu Olahan), SAKO (Surat Asal Kayu Olahan) SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) Surat keterangan resmi dari aparat atau instansi terkait (kepala desa/keluruhan/kepolisian tentang asal-‐usul kayu)


Perlunya ketentuan khusus dalam pengunaan kayu legal adalah untuk menghindari digunakannya kayu yang dianggap ilegal dalam pembangunan infrastruktur progam sehingga kemungkinan pengrusakan lingkungan tidak dapat dikendalikan. Hal ini untuk mendorong munculnya kesadaran pelaku dan masyarakat bahwa penggunaan kayu ilegal akan berdampak mempercepat terjadinya kerusakan hutan secara masif, yang pada gilirannya akan merusak lingkungan hidup yang kita diami bersama. Untuk menghindari penggunaan kayu ilegal, berikut ini adalah ketentuan yang wajib diketahui: a. Untuk kayu yang berasal dari Perhutani dapat diperoleh atau dibeli di toko-‐ toko resmi penjualan kayu yang memiliki bukti dokumen FAKO/SAKO/SKSHH; b. Untuk kayu yang berasal dari masyarakat harus dilengkapi dengan bukti keterangan resmi dari aparat atau instansi terkait (kepala desa/kelurahan/kepolisian tentang asal usul kayu; c. Setiap penebangan pohon di kebun masyarakat, diwajibkan untuk menanam kembali bibit pohon sejumlah yang ditebang; d. Penggunaan kayu hingga 3 m3 atau lebih untuk satu kegiatan usulan, wajib diinformasikan kedalam data SIM. Atau dengan kata lain, penggunaan kayu yang kurang dari 3 m3 , datanya tidak perlu dimasukkan kedalam data SIM. Kayu legal adalah kayu yang dibeli di toko material yang memiliki bukti dokumen FAKO/SAKO/SKSHH. Atau kayu dari masyarakat yang dilengkapi dengan surat keterangan resmi dari perangkat/instansi terkait. 2.5. PENANGANAN MKAT (Masyarakat Adat Terasing) 2.5.1. Pengertian MKAT (Masyarakat Adat Terasing) Masyarakat adat terasing adalah : “Sekelompok penduduk yang berdasarkan asal usul leluhur, hidup dalam suatu geografis tertentu, memiliki nilai-‐nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupan dengan hukum dan kelembagaan adat”. (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). 2.5.2. Dasar Pemikiran a. MKAT memiliki cara hidup yang berbeda, dan mereka berhak untuk menikmati program pembangunan. Semakin terisolir dan kurang mampu, tentu semakin memerlukan fasilitasi pembangunan.


11

b. Merujuk pada UU 39/1999 HAM, pasal 5: Setiap orang termasuk kelompok yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih, berkenaan dengan kekhususannya. c. Aturan dalam PNPM Mandiri Perkotaan: “Masyarakat adat terasing tidak boleh mendapat keuntungan yang berbeda atau dirugikan oleh proyek.” 2.5.3. Karakteristik MKAT, secara umum: • • • • • • •

Memiliki keterikatan emosional yang dekat dengan nenek moyang Memiliki budaya yang unik/khas atau berbeda dengan lingkungan di sekitarnya Mengklaim kelompoknya sebagai masyarakat adat Memiliki bahasa sendiri Memiliki lembaga adat sendiri Orientasi produksi utamanya adalah subsisten (kebutuhan dasar) Hidupnya banyak tergantung pada alam

2.5.4. Lokasi Geografis MKAT, antara lain: • • • • • • •

Di daerah pedalaman atau daerah pegunungan Di daerah pedalaman dengan areal luas Di daerah sepanjang sungai Di pulau-‐pulau terpencil, terluar, Di daerah perbatasan Di pantai Masyarakat yang berkelompok di perkotaan yang masih mempertahankan karakteristik MKAT

2.5.5. Ketentuan Pengamanan MKAT • • •

• • •

12

Tim Korkot dan tim Fasilitator mendapatkan penguatan kapasitas tentang MKAT. Tim tersebut wajib mendampingi MKAT sesuai dengan siklus PNPM MP dan program lanjutan lainnya. Pendampingan disesuaikan dengan kondisi MKAT. Tim tersebut bersama dengan pemda bekerjasama dengan perguruan tinggi, LSM dan kelompok peduli yang mempunyai pengalaman dan peduli terhadap MKAT. Tim tersebut harus menyiapkan kader/relawan yang berasal dari MKAT agar lebih mudah berkomunikasi selama pelaksanaan program. Tim tersebut harus memberikan informasi yang utuh kepada MKAT berkaitan dengan program. Sedapat mungkin komunikasi dilakukan dengan bahasa MKAT. Berbagai brosur dan dokumen tertentu yang relevan diterjemahkan kedalam bahasa MKAT.


•

Usulan kegiatan MKAT terumuskan di dalam PJM/Renta dan produk perencanaan lainnya.


13

14


BAB III LANGKAH PELAKSANAAN


15

3.1.

SIKLUS 3.1.1. Siklus Tahun-‐1 dan Tahun-‐4 : Gambaran umum mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan ditingkat masyarakat pada tahun pertama atau Siklus Tahun-‐1 dan Tahun-‐4, adalah seperti pada diagram dibawah ini.

Berikut ini adalah penjelasan tambahan dalam rangka penguatan terhadap pelaksanaan kegiatan pengamanan sosial, agar sedini mungkin dampak sosial negatif dapat dihindari:

16


No.

Tahapan Siklus

Tujuan

1.

Pemetaan sosial

-

Menggali informasi awal yang berkaitan dengan kondisi, karakteristik masyarakat dan lingkungan lokasi dampingan.

2.

Sosialisasi Awal

-

Masyarakat mengetahui dan paham mengenai pentingnya pengamanan sosial (safeguard sosial).

3.

Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) - Membangun komitmen di masyarakat untuk konsisten melaksanakan pengamanan sosial.

4.

Refleksi Perkara Kritis (RPK)

-

5.

Pemetaan Swadaya (PS)

-

Membangun relawan yang siap berpartisipasi dalam mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat mengantisipasi dampak sosial yang mungkin muncul.

-

Menyiapkan masyarakat yang memiliki komitmen untuk melaksanakan pengamanan sosial.

Mengetahui dan mengenali berbagai potensi dan kemungkinan dampak sosial selama ada kegiatan pembangunan di wilayahnya. - Menumbuhkan kesadaran bahwa dampak sosial wajib diantisipasi. - Memahami kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengatasi dampak sosial negatif jika telah terjadi.

Menyusun peta yang menunjukkan indikasi potensi dampak sosial yang wajib diwaspadai. 6.

PJM Pronangkis

-

Mendorong tersusunnya PJM pronangkis yang berbasis pengamanan sosial.

-

Terbentuknya kelompok masyarakat atau KSM yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan Renta Pronangkis yang berbasis pengamanan sosial.

7.

KSM


17

3.1.2. Siklus Tahun-‐2 dan Tahun-‐3 Siklus Tahun-‐2 atau Tahun-‐3 yang diawali dengan serangkaian kegiatan meninjau-‐ulang kinerja kelembagaan BKM/LKM, capaian Rencana Tahunan, dan kinerja keuangan BKM/LKM, yang kemudian disampaikan dalam Rembug Warga Tahunan (RWT). Pada kegiatan peninjauan ulang tersebut, masyarakat melakukan penguatan konsep safeguard sosial pada kegiatan dibawah ini :

a. Review dokumen Pemetaan Swadaya. Melakukan kajian terhadap hasil-‐hasil Pemetaan Swadaya (PS) yang ada terhadap dampak pengamanan sosial. Pelaksanaan review PS adalah untuk menemukenali profil potensi, masalah dan solusi-‐solusi yang akan dikembangkan oleh masyarakat, khususnya yang terkait dengan dampak sosial. b. Review PJM dan Renta Pronangkis Review atau tinjauan partisipatif PJM pronangkis dan Rencana Tahunan (Renta) dengan memasukkan aspek dampak sosial di masyarakat. Review PJM dan Renta Pronangkis akan menghasilkan : -

Penyempurnaan Renta pronangkis dengan memasukkan aspek dampak sosial di masyarakat.

c. Pelaksanaan kegiatan prioritas sesuai dengan review Renta Pronangkis.

18


3.1.3. Siklus Lanjutan Pelaksanaan kegiatan safeguard sosial pada kegiatan siklus advance atau Tahap Lanjut seperti PLPBK, PRB-‐BK dan SELARAS memberikan penguatan tentang konsep safeguard sosial pada tahapan kegiatan/siklusnya, terutama pada tahapan kegiatan : a. Review Pemetaan Swadaya Review atau tinjauan pemetaan swadaya terhadap persoalan dampak sosial yang menghasilkan : • Peta yang mencerminkan adanya indikasi potensi dampak sosial di wilayahnya. • Tinjauan terhadap dampak sosial yang telah muncul di masyarakat. b. Review program atau hasil-‐hasil dari perencanaan Review atau tinjauan program atas hasil-‐hasil perencanaan yang ada seperti RPLP, RTPLP atau dokumen lain, yang didalamnya termasuk tinjauan terhadap potensi dampak sosial dan pencegahannya. c. Melaksanakan kegiatan prioritas sesuai dengan review RTPLP. 3.2.

HAK-‐HAK ATAS TANAH Untuk mendapatkan tanah, ada dua hal yang perlu diperhatikan, status hak atas tanah dan status penguasaan atas tanah. Perubahan status penguasaan atas tanah dapat juga berdampak terhadap perubahan kepemilikan, dan yang tidak berdampak terhadap perubahan kepemilikan, misalnya tanah hak milik disewakan tidak terjadi perubahan kepemilikan tetapi bila dihibahkan ada kemungkinan terjadi perubahan status penguasaan dan juga perubahan status hak atas tanah. Yang dapat mengubah kepemilikan atas tanah, antara lain adalah hibah, dibeli dan wakaf; sementara yang tidak merubah kepemilikan adalah ijin dipakai, ijin dilalui dan sewa.

3.2.1. Persyaratan dan Prosedur Pengadaan Tanah a) Hibah dari Tanah Masyarakat Persyaratan •

•

Penduduk yang menghibahkan tanahnya wajib menerima manfaat langsung dari kegiatan yang diberikan hibah tanah. Setelah menyerahkan tanahnya secara hibah, kondisi dan situasi penduduk tersebut hendaknya tidak menjadi lebih buruk; Penduduk yang menghibahkan tanah harus diberitahukan secara jelas sebelum keputusan diambil, bahwa mereka memiliki hak untuk menolak


19

•

•

• • •

menyerahkan tanahnya secara hibah di saat musyawarah warga. Meskipun pada akhirnya mereka bersedia menghibahkan tanahnya tanpa tekanan apapun; Tanah yang akan digunakan/dibebaskan perlu diidentifikasi lebih dahulu oleh kelompok pemanfaat. Kecocokannya dengan usulan kegiatan, dan bebas dari segala dampak resiko kesehatan dan lingkungan divalidasi oleh Faskel Teknis; Harus dihindari adanya dampak negatif terhadap pemilik tanah yang tanahnya dihibahkan. Dan juga dihindari terjadinya penggusuran terhadap rumah tangga, atau yang menyebabkan hilangnya pendapatan keluarga dan pendapatan ekonomi rumahtangga; Tanah yang dihibahkan harus bebas dari perselisihan status hak atau penguasaan tanah dan atau kendala-‐kendala lainnya; Musyawarah antara pemilik tanah yang tanahnya dihibahkan dengan para pemanfaat dilakukan dengan cara yang bebas dan transparan; Proses, hasil pertemuan musyawarah, dan berbagai pengaduan serta tindakan yang diambil terhadap pengaduan wajib didokumentasikan secara cermat.

Adakalanya dalam proses hibah tanah terdapat seorang atau dua orang penduduk yang menolak tanahnya untuk diserahkan. Untuk menghindari munculnya kasus seperti ini, maka masyarakat selalu perlu menyediakan tanah alternatif disaat persiapan penyusunan proposal. Prosedur a. KSM menyerahkan proposal kepada BKM/LKM untuk dikaji dan disetujui. Satu aspek yang wajib ada didalam proposal adalah hasil identifikasi tanah yang akan digunakan, dan bagaimana tanah itu didapatkan. Jadi, pada kasus dimana usulan kegiatan membutuhkan tanah, maka tanah yang dimaksudkan wajib telah diidentifikasikan ketersediaannya oleh anggota kelompok pemanfaat. b. BKM/LKM dan Fasilitator memverifikasi tanah tersebut di lapangan, dan memastikan bahwa tanah yang disediakan itu telah disetujui dihibahkan secara sukarela oleh pemiliknya untuk usulan kegiatan yang diajukan. Semua pihak perlu memastikan bahwa tanah yang disediakan itu diputuskan melalui mekanisme partisipatif. Dalam banyak kasus, BKM/LKM dan Fasilitator berpartisipasi di pertemuan warga untuk melakukan musyawarah tentang ketersediaan tanah untuk usulan kegiatan yang membutuhkan tanah tersebut. c. BKM/LKM bersama dengan Fasilitator menyiapkan surat pernyataan hibah tanah (wajib dilampirkan didalam proposal) yang ditandatangani oleh para anggota kelompok masyarakat yang turut menghibahkan tanahnya, dan disaksikan oleh Kepala Dusun/Kepala Desa dan beberapa orang saksi lainnya.

20


d. Di surat hibah itu, diantaranya berisi informasi berikut ini: nama dan alamat para penduduk yang tanahnya dihibahkan; lokasi dan luas tanah yang dihibahkan; peta, kepada siapa, jenis kegiatan, tanggal, tandatangan (Ahli Waris, saksi-‐saksi, Kadus, Kades, BKM dan Camat). Dilengkapi dengan meterai dan lampiran bukti kepemilikan tanah. e. Pada saat proposal kegiatan disetujui oleh BKM/LKM, pemilik tanah yang menghibahkan tanahnya menunjukkan lokasi tanah yang akan digunakan untuk membangun prasarana tersebut. Untuk penyerahan tanah secara hibah, salah satu tandatangan yang wajib ada adalah tandatangan ahli waris. Konsekuensi Penghibahan Tanah Dengan menghibahkan tanah, sejumlah luas tanah yang dimiliki oleh seseorang menjadi berkurang. Itu berarti telah terjadi perubahan luas kepemilikan tanah tertentu, dan secara administrasi pertanahan wajib dilakukan penyesuaian bukti kepemilikan terhadap luas tanah yang tersisa. Dalam kaitan ini, masyarakat yang telah menghibahkan tanahnya perlu difasilitasi untuk mengurus administrasi perubahan luas tanah yang tersisa. Berikut adalah prosedur pengurusannya: Tindakan pertama: Pencatatan Pemisahan Tanah • • •

•

Tanah yang dihibahkan dan tanah tersisa dicatat didalam buku registrasi desa/kelurahan; Perlu pengukuran ulang yang dilakukan oleh dinas pertanahan setempat; Bagi tanah yang bukti kepemilikannnya bukan sertifikat, perlu pemisahan di bukti kepemilikan tanah tersebut. Hal ini dapat dilakukan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Camat bertugas sebagai PPAT; Bagi tanah yang bersertifikat perlu ada pemisahan hak. Hal ini dapat dilakukan di tingkat kecamatan. Camat bertugas sebagai PPAT; Khusus untuk tanah pemerintah, perlu konsultasi dengan dinas pertanahan setempat.

Tindakan Kedua: Kelengkapan Surat Pemisahan Tanah • • • • • •

Mengisi formulir permohonan Fotocopy surat ukur Bukti peluasan pembayaran BPHTB/SSB Bukti pelunasan PPh Identitas pemohon: fotocopy KTP, WNI Surat kuasa yang bermeterai, dan fotocopy KTP penerima kuasa jika dikuasakan


21

• •

Surat pernyataan dari pemohon Membayar tarif atas jenis penerimaan bukan pajak, untuk pelayanan, pemeliharaan data pendaftaran.

Langkah Ketiga: BKM bersama-‐sama dengan Fasilitator mengecek proses penyelesaian pemisahan tanah, dan menanti hasilnya. Biaya pemisahan tanah ditanggung oleh masing-‐masing anggota masyarakat pemilik tanah yang tanahnya dihibahkan. b) Ijin Pakai Pengadaan tanah dengan menggunakan ijin pakai dapat diperoleh di atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, tanah yang dimiliki oleh pemerintah dan yang dimiliki oleh pihak lainnya (swasta dan LSM, misalnya). Penguasaan hak atas tanah melalui ijin pakai tidak mengubah kepemilikan atas tanah. Di bawah ini adalah persyaratan dan prosedurnya: Ijin pakai di atas tanah masyarakat dan tanah lainnya Persyaratan: a. Pemilik Tanah mengisi surat pernyataan ijin pakai untuk usulan kegiatan yang diajukan di dalam proposal kelompok; b. Seluruh informasi yang diperlukan dan tersedia di dalam surat pernyataan ijin pakai wajib diisi secara lengkap oleh pemilik tanah; c. Tandatangan pemilik tanah dibubuhkan di atas materai; d. Semua tandatangan saksi yang diwajibkan, termasuk ahli waris perlu dibubuhi di tempat yang telah disediakan di dalam surat pernyataan tersebut. Prosedur: a. UPL melakukan verifikasi terhadap lokasi dan hak penggunaan tanah yang informasinya tercantum didalam proposal kelompok b. Faskel melakukan validasi terhadap proposal kelompok c. BKM menerima proposal kelompok dan kemudian melakukan pengecekan untuk kesesuaian dengan PJM agar dapat ditetapkan sebagai penerima BLM. d. Pelaksanaan kegiatan. Lamanya Jangka Waktu Ijin Pakai di Atas Tanah Masyarakat Khusus untuk tanah milik masyarakat atau lainnya, jangka waktu lamanya ijin pakai minimal adalah 10 tahun; dan jika masih dibutuhkan oleh masyarakat, maka dapat diperpanjang lagi dengan persetujuan pemilik tanah.

22


Dalam hal tidak terjadinya perpanjangan ijin pakai, dan kondisi infrastruktur tertentu dianggap masik baik, maka aset bangunan tersebut harus tetap menjadi milik masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dikuasai oleh pemilik tanah. BKM dan UPL adalah lembaga masyarakat yang memfasilitasi penyelesaian masalah ini. Apabila ijin pakai tidak dapat diperpanjang lagi, tetapi kualitas bangunannya masih cukup baik, maka bangunan tersebut harus tetap menjadi milik masyarakat. Artinya, bangunan tersebut tidak dibenarkan diambil alih oleh pemilik tanah. Ijin Pakai di Atas Tanah yang dikuasai Pemerintah Ijin pakai di atas tanah pemerintah ini termasuk berlaku untuk tanah milik desa, kas desa dan tanah bengkok. Berikut adalah persyaratan dan prosedurnya: Persyaratan a. BKM, atas nama warga kelurahan/desa mengajukan permohonan penggunaan tanah yang kegiatannya ada didalam dokumen perencanaan. b. Pihak kelurahan, BPD bersama dengan warga melakukan musyawarah untuk menyepakati lokasi dan peruntukan tanah. c. Berdasarkan hasil kesepakatan penggunaan tanah, pihak kelurahan/pemdes menyiapkan surat keputusan berkenaan dengan lokasi dan penggunaan tanah yang dimaksudkan. Surat keputusan tersebut berfungsi sebagai bentuk legalitas penggunaan tanah oleh masyarakat. d. Surat keputusan yang sudah dibuat itu diperkuat dengan peraturan yang berlaku pada tingkat kelurahan/desa tentang ijin penggunaan tanah. e. Pihak kelurahan/pemdes membuat pengajuan kepada pemerintah kabupaten/kota atau pihak-‐pihak terkait lainnya untuk mendapatkan ijin pakai yang dimaksudkan. Persyaratan diatas berlaku juga untuk alih fungsi tanah, dan alih kelola tanah.


23

Prosedur Pengajuan Ijin pakai atas Tanah yang dikuasai Pemerintah

*Jika diperlukan IMB

Lamanya Jangka Waktu Ijin Pakai Di Atas Tanah Pemerintah Apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 pasal 45 ditetapkanlah bahwa jangka waktu bagi hak pakai atas tanah negara adalah 25 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun. Di dalam PP No. 40 ini, juga diatur beberapa persyaratan sebelum jangka waktu hak pakai dapat diperpanjang. Yaitu seperti berikut ini:

24


a. Tanah masih dipergunakan sesuai dengan penggunaan tanah; b. Syarat-‐syarat pemberian hak tersebut masih dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; c. Pemegang hak masih memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak yang diatur dalam PP No. 40. c) Ijin Dilalui Pengadaan tanah dengan menggunakan ijin dilalui di dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan seringkali diperuntukkan untuk kegiatan pipanisasi air bersih. Umumnya, ijin jenis ini melibatkan banyak pemilik tanah yang tanahnya dilalui. Penguasaan hak atas tanah melalui ijin dilalui ini juga tidak mengubah hak atas kepemilikan tanah. Berikut adalah persyaratan dan prosedurnya: Persyaratan a. Pemilik tanah atau KSM mengisi surat pernyataan yang disediakan oleh program dengan memilih ijin dilalui sebagai pilihan hak atas penggunaan tanah yang dianggap sebagai bagian dari kelengkapan proprosal kelompok; b. Seluruh informasi yang diperlukan dan tersedia di dalam surat pernyataan yang dimaksudkan wajib diisi secara lengkap oleh pemilik tanah atau KSM; c. Para pemilik tanah atau wakil dari para pemilik tanah membubuhkan tandatangannya di atas sebuah materai; d. Saksi-‐saksi yang diperlukan juga wajib membubuhkan tandatangannya ditempat yang disediakan di dalam surat pernyataan yang dimaksudkan. Prosedur a. UPL melakukan verifikasi terhadap lokasi dan hak penggunaan tanah yang informasinya tercantum didalam proposal kelompok b. Faskel melakukan validasi terhadap proposal kelompok c. BKM menerima proposal kelompok dan kemudian melakukan pengecekan untuk kesesuaian dengan PJM agar dapat ditetapkan sebagai penerima BLM. Lamanya jangka waktu untuk ijin dilalui didasarkan pada kesepakatan pihak-‐ pihak terkait dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat terhadap kebutuhan prasarana yang dibangun.


25

d) Ijin Sewa Atas Tanah Pemerintah Hak sewa yang dijelaskan di sini adalah hak sewa untuk tanah pemerintah. Seperti misalnya tanah milik desa, kas desa dan tanah bengkok. Persyaratan dan prosedurnya adalah sebagai berikut: Persyaratan a. BKM, atas nama masyarakat (kelompok pemanfaat) mengajukan permohonan penggunaan sewa tanah yang kegiatannya ada didalam dokumen perencanaan. b. Pihak kelurahan, BPD bersama dengan warga melakukan musyawarah untuk menyepakati lokasi dan peruntukan tanah. c. Berdasarkan hasil kesepakatan penggunaan tanah, pihak kelurahan/pemdes menyiapkan surat keputusan berkenaan dengan lokasi dan penggunaan tanah yang dimaksudkan. Surat keputusan tersebut berfungsi sebagai bentuk legalitas penggunaan tanah oleh masyarakat. d. Surat keputusan yang sudah dibuat itu diperkuat dengan peraturan yang berlaku pada tingkat kelurahan/desa tentang ijin penggunaan sewa tanah. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Disarankan Mencantumkan Hal-‐Hal Berikut ini: a. b. c. d. e. f.

Data tanah yang dikuasai pemerintah yang disewakan Hak dan kewajiban dari kedua belah pihak Jumlah/besarnya biaya sewa yang harus dibayar oleh penyewa Jangka waktu sewa menyewa Sanksi Ketentuan lain yang dipandang perlu terutama mengenai batasan-‐batasan penggunaan tanah yang disewakan kepada pihak penyewa g. Dilarang mengalihkan hak sewa atas obyek sewa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan ijin pengelola tanah h. Dilarang mengontrakan dan menjaminkan bangunan yang menjadi milik pihak penyewa yang berdiri di atas tanah milik pemerintah kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari pihak pengelola tanah. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Dapat Dibatalkan, bila: a. Pihak penyewa melanggar isi surat perjanjian sewa menyewa b. Pihak kelurahan/desa membutuhkan tanah untuk dipergunakan bagi kegiatan pembangunan dan/atau kepentingan umum c. Pihak penyewa menghentikan atas kehendaknya sendiri atas sewa tanah d. Pihak penyewa mengalihkan hak sewa atas obyek kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin pengelola tanah.

26


Dalam konteks pelaksanan program, uang sewa haruslah ditanggung oleh kelompok pemanfaat. Adapun jangka waktu hak sewa dapat mengikuti aturan standar yang ditentukan oleh pemilik tanah, akan tetapi dengan telah mempertimbangkan terbukanya kemungkinan terhadap kemudahan perpanjangan waktu hak sewa yang secara minimal dapat disesuaikan dengan umur teknis bangunan. Atau berdasarkan perhitungan manfaat ekonomi yang optimal yang dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat dalam rangka perbaikan kesejahteraannya. Akan tetapi, dalam hal tidak terjadinya perpanjangan hak sewa oleh pemilik tanah, maka aset bangunan yang kondisinya masih cukup baik harus tetap menjadi milik masyarakat dan tidak diperkenankan dikuasai oleh pemilik tanah. BKM dan UPL adalah lembaga masyarakat yang memfasilitasi penyelesaian masalah ini. BKM dan UPL adalah lembaga masyarakat yang memfasilitasi penyelesaian aset bangunan yang kualitasnya masih baik tetapi ijin sewanya tidak dapat diperpanjang.

e) Status penguasaan atas tanah dan Status hak milik atas tanah Dalam konteks pelaksanaan program, khususnya yang terkait dengan pemanfaatan tanah secara pribadi/individual seperti perbaikan rumah layak huni maka status penguasaan atas tanah menjadi sangat penting disamping status hak atas tanah; contoh kemungkinan suatu keluarga tinggal menyewa rumah diatas tanah milik orang lain, dan kalau perbaikan tersebut dilakukan akan sangat menguntung pemilik tanah. PS 2 yang menyewa tanah dan rumah tersebut hanya menikmati untuk waktu sementara. Dengan kata lain, penduduk miskin yang menerima bantuan rumah layak huni adalah seseorang yang dapat membuktikan kepemilikan tanah yang sah secara hukum seperti, petok D/girik, leter C, gogolan, hak ulayat dan sertifikat, atau yang lainnya atau dapat menunjukan bukti yang sah status penguasaan (menyewa atau kontrak) untuk sisa waktu pemanfaatan sekurang-‐kurangnya 10 tahun. Persyaratan • Pemilik tanah atau penyewa/kontrak yang sah sekurang-‐kurangnya masih akan menghuni 10 tahun, adalah PS 2 yang rumahnya dinilai tidak layak huni; • Pemilik tanah/penyewa/pengontrak mengisi surat pernyataan yang menegaskan bahwa tanah yang dikuasainya adalah sah (ada surat-‐surat perjanjiannya); • Pemilik tanah menyediakan fotocopy bukti hak milik, bagi penyewa menyediakan fotocopy surat sewa/kontrak yang sah dan masih berlaku sekurang-‐kurangnya 10 tahun;


27

Prosedur • UPL melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan perbaikan rumah layak huni; • Fasilitator melakukan validasi terhadap usulan kegiatan perbaikan rumah layak huni; • BKM menerima proposal yang dimaksudkan dan kemudian melakukan pengecekan kesesuaian usulan kegiatan dengan PJM Nangkis agar dapat ditetapkan sebagai penerima BLM; • Pelaksanaan kegiatan. Kelengkapan Administrasi dan Penyimpanan Dokumen Program yang pelaksanaannya dapat dinilai baik adalah program yang didukung dengan tersedianya administrasi yang lengkap. Administrasi yang baik dan lengkap akan memudahkan tugas pendataan, keperluan analisis dan penilaian atas kinerja program. Untuk memenuhi kriteria tersebut, para fasilitator sangat diharapkan memiliki sikap disiplin untuk memenuhi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan oleh program. Berikut adalah contoh tabel yang memperlihatkan tingkat kelengkapan administrasi dan penyimpanan dokumen pengadaan tanah. No

Bentuk Dokumen

Penyimpanan Dokumen

1.

Masyarakat

2.

BKM

•

Fotocopy bukti surat pemberian hak atas tanah Tahap Perencanaan:

pernyataan

•

Berita acara hasil identifikasi lokasi dan status kepemilikan tanah Berita acara pertemuan antara pemilik tanah dan kelompok pemanfaat mengenai kesepakatan jenis pernyerahan/pengadaan tanah Surat pernyataan ijin penggunaan tanah yang disepakati oleh pemilik kepada pengguna; lengkap dengan seluruh informasi yang diperlukan Surat bebas perselisihan tentang kepemilikan tanah. Terutama untuk tanah masyarakat Surat permohon ijin untuk penggunaan

•

•

•

•

28


No

Bentuk Dokumen

Penyimpanan Dokumen

•

tanah pemerintah Bukti dokumen pengadaan kayu resmi

Tahap Pelaksanaan: •

•

Berita acara kesepakatan berkenaan dengan pengurusan pelepasan tanah hibah. Kedua pihak yang terlibat adalah BKM dan fasilitator Bukti pembayaran hak sewa

Pasca Tahap Pelaksanaan •

Berita acara perpanjangan ijin penggunaan tanah dari pemilik tanah

3.

Faskel

Rekapitulasi dokumen

4.

Asmandat Korkot

Rekap dokumen ke dalam data SIM, sesuai yang diperlukan

5.

TA Infrastruktur provinsi

idem

6.

Subtim SIM, KMP

idem

Catatan: Bentuk dokumen penting lainnya yang belum dicantumkan di dalam tabel di atas dapat dilengkapi sesuai dengan keperluan program.

3.3.

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGADAAN KAYU Persyaratan: Kayu yang akan digunakan wajib memiliki bukti yang jelas tentang asal usul sumber kayu: -‐ Kayu yang berasal dari kebun masyarakat wajib disertai fotocopy bukti yang diperlukan (dari perangkat atau instansi terkait) -‐ Kayu yang dibeli di toko wajib disertai fotocopy bukti yang dimiliki oleh toko penjual resmi (SKKH/Fako/Sako)


29

Prosedur: • UPL melakukan verifikasi terhadap bukti asal kayu dari kebun masyarakat, atau; • UPL melakukan verifikasi terhadap bukti pembelian kayu di toko resmi; • BKM dan fasilitator melakukan validasi terhadap bukti-‐bukti asal kayu yang akan digunakan untuk realisasi usulan kegiatan. Kelengkapan Administrasi dan Penyimpanan Dokumen Berikut adalah contoh tabel yang memperlihatkan tingkatan kelengkapan administrasi dan penyimpanan dokumen penggunaan kayu . No Penyimpanan Dokumen Bentuk Dokumen 1.

Masyarakat

2.

BKM

Bukti resmi penggunaan kayu milik kebun masyarakat Tahap Perencanaan: •

•

-‐


Fotocopy bukti pembelian kayu di tempat penjualan resmi yang memiliki dokumen SKKH/Fako/Sako

3.

Faskel


4.

Asmandat Korkot


5.


idem

6.

Subtim SIM, KMP

idem


3.ϰ.

30

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENANGANAN MKAT Persyaratan: • Ada bukti hasil indentifikasi lokasi MKAT • Pihak tertentu yang memiliki pengalaman dan atau ahli MKAT memberi persetujuan tentang keberadaan MKAT yang dimaksudkan • Fasilitator dan konsultan melakukan pendekatan terhadap beberapa tokoh


• •

penting MKAT Fasilitator dan masyarakat lainnya tetap menghormati tradisi MKAT Masyarakat pada tingkat kelurahan menunjukkan sikap positif terhadap partisipasi MKAT dan turut mendorong MKAT untuk berani mengambil keputusan dalam pelaksanaan program

Prosedur • UPL melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan dari MKAT • Fasilitator melakukan validasi terhadap usulan kegiatan MKAT • BKM menerima proposal yang dimaksudkan dan kemudian melakukan pengecekan kesesuaian usulan kegiatan dengan PJM Nangkis agar dapat ditetapkan sebagai penerima BLM • Pelaksanaan kegiatan Kelengkapan Administrasi dan Penyimpanan Dokumen Berikut adalah contoh tabel yang memperlihatkan tingkatan kelengkapan administrasi dan penyimpanan dokumen penanganan MKAT. No Penyimpanan Dokumen Bentuk Dokumen 1.

Masyarakat

2.

BKM

-‐ Tahap Perencanaan: • • •

Berita acara hasil identifikasi lokasi Persetujuan ahli tentang keberadaan MKAT yang dimaksudkan PJM yang mengakomodir usulan kegiatan MKAT


Nama-‐nama KSM di MKAT yang menerima program

3.

Faskel


4.

Asmandat Korkot



31

No

Penyimpanan Dokumen

Bentuk Dokumen

5.


idem

6.

Subtim SIM, KMP

idem


32


BAB IV PENGENDALIAN


33

4.1.

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Untuk mengetahui apakah kegiatan safeguard sosial dilakukan dengan benar dan tepat perlu dilakukan pemantauan. Pemantauan dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan agar segera mungkin dapat diketahui dan diatasi bila terjadi hal-‐hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemantauan dianjurkan berbasis pada tahapan siklus; dan pemantauan dapat dilakukan oleh masyarakat, fasilitator, tim korkot, Tim OSP dan pemerintah (Prop/Kab/Kota dan Kel/Desa). Instrumen pemantauan meliputi: a)

SIM

b)

Uji Petik

c)

Misi Dukungan Implementasi

Evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan safeguard sosial perlu dilakukan di setiap akhir kegiatan satu tahun anggaran program. Fasilitator bersama-‐sama dengan tim korkot melakukan evaluasi berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan dan didukung dengan data dan informasi lain yang tersedia. Pelaporan dan dokumentasi penerapan pengamanan sosial dikompilasi dari proses dan dokumentasi setiap tahapan kegiatan, serta hasil supervisi. Pelaporan ini menjadi bagian dari: Jenis Pelaporan

Pelaku

Waktu

Laporan Bulanan/Tahunan Uji Petik SIM

Fasilitator Teknik. Askot Infra/Korkot, TA Infrastruktur Fasilitator Teknik. Askot Infra/Korkot, TA Infrastruktur Asmandat Kota

Setiap bulan/tahun Siklus Kegiatan Setiap adanya perubahan data

Pelaporan dan dokumentasi pengamanan sosial mengikuti mekanisme yang berlaku dalam PNPM Mandiri Perkotaan pada umumnya. Laporan tersebut meliputi: a. Dokumentasi pengamanan sosial dalam setiap tahapan program mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan operasi dan pemeliharaan

34


b. Identifikasi dan evaluasi permasalahan terkait potensi dampak negatif yang timbul terhadap sosial dan lingkungan, serta rencana pencegahan dan penanganannya. c. Dokumentasi good practice untuk dijadikan bahan pembelajaran dalam penerapan di masa mendatang. Setiap kegiatan PNPM yang berhubungan dengan kelompok MKAT haruslah diketahui oleh kelompok ini, bilamana perlu ditulis dalam bahasa kelompok MKAT setempat (bahasa lokal) dan ditempatkan di lokasi masyarakat adat tersebut berada. Setiap kegiatan terkait program Pengamanan Sosial harus disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui papan informasi, pertemuan warga dan media informasi lainnya.

4.2 PENGADUAN DAN PUBLIKASI Pengaduan Pengaduan berfungsi sebagai masukan yang terkait dengan berbagai kelemahan, permasalahan, sengketa dan atau ada ketidaksesuaian aturan di dalam pelaksananaan program di masyarakat. Dengan kata lain, dengan adanya pengaduan, semua pelaku diberbagai jenjang dapat mengetahui berbagai hal yang masih perlu diperbaiki, diselesaikan dan ditingkatkan kualitas yang terkait dengan pelaksanaan program. Pengaduan dari masyarakat dan pihak lainnya wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti atau diselesaikan masalahnya secara cepat dan efektif. Dalam hal pengaduan, program PNPM Mandiri Perkotaan telah menyediakan unit Pengelola Pengaduan Masyarakat atau disingkat PPM. Tugas PPM adalah menampung, mencatat, menelaah, menyalurkan, mengkonfirmasi, mengklarifikasi, memberikan alternatif solusi kepada pengadu, mendokumentasikan dan mensosialisasikan hasil pengelolaan pengaduan kepada masyarakat. Program juga telah menyediakan kemudahan kepada pihak yang akan melakukan pengaduan. Dalam hal ini, pengaduan dapat dilakukan pada tingkat kelurahan hingga ke tingkat pusat. Media-‐media pengaduan, diantaranya, dapat melalui: • Kotak pengaduan • Telepon • SMS • Faksimili • Surat • Tatap langsung • Lainnya Dalam konteks pelaksanaan kegiatan safeguard sosial di masyarakat, para fasilitator diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk bersikap kritis terhadap kualitas implementasi safeguard sosial di masyarakat, dan turut menyarankan agar masyarakat dapat memanfaatkan media pengaduan yang tersedia bila didapati kelemahan, masalah


35

dan sengketa dalam pelaksanaannya. Dalam hal terjadinya pengaduan, maka peran dan tugas fasilitator dan konsultan adalah memfasilitasi dan membantu untuk mempercepat penyelesaian masalah dan sengketa yang muncul secara berjenjang. Publikasi Berbagai pengaduan tentang implementasi safeguard sosial yang masuk akan diproses sesuai dengan mekanisme yang tersedia. Kemajuan dari proses fasilitasi atau penanganan pengaduan tersebut perlu diinformasikan kembali kepada masyarakat, terutama kepada pihak pelapor. a.

Masyarakat dapat melakukan pengaduan terkait penyimpangan prinsip dan prosedur pengamanan sosial melalui telepon, sms maupun email. Alamat kontak pengaduan dapat ditemui disetiap kantor desa /kelurahan. Khusus untuk kelompok MKAT, PNPM akan mengembangkan mekanisme pengaduan dengan cara-‐cara yang sesuai dengan nilai budaya mereka. b. Pengaduan dan penanganan masalah pengamanan sosial mengikuti jenjang dan alur mekanisme PNPM yang ada dalam Prosedur Operasional Baku (SOP) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. c. Pengaduan mengenai penyimpangan prinsip dan prosedur ini akan didokumentasikan secara berjenjang. Pengaduan bisa terdiri dari temuan-‐temuan tentang dampak negatif sosial yang merugikan masyarakat, ketidaktepatan dalam realisasi pengadaan lahan serta praktik pelaksanaan yang berbeda dari rencana penanganan yang telah disepakati sebelumnya. d. Pengaduan pengamanan sosial ini akan diumumkan setiap bulan dalam website (www.pnpm-‐perkotaan.org). Keluhan dapat disampaikan melalui: SMS, Telepon, Fax, Website, surat maupun kunjungan langsung kepada fasilitator/konsultan dan pelaku PNPM Mandiri Perkotaan di lokasi terdekat.

36


LAMPIRAN


37

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A

Surat Hibah/ Ijin Pakai/ Ijin Dilewati (sertai sketsa peta lokasi)

Lampiran B

Berita Acara Sosialisasi Dan Rembug Kesepakatan (beserta daftar hadir dan dokumentasi foto)

Lampiran C

Daftar Kebutuhan Lahan Untuk Penempatan Sarana

Lampiran D Rekapitulasi Kebutuhan Lahan Untuk Penemppatan Sarana Lampiran E Rekapitulasi Kebutuhan Lahan Untuk Penemppatan Sarana( contoh pengisian)

38


LAMPIRAN A PERNYATAAN HIBAH/IJIN PAKAI/IJIN DILALUI*

Yang Bertanda tangan dibawah ini saya: Nama

: ………………………………………………………………………………………………………………..

No KTP

: ………………………………………………………………………………………………………………..

Pekerjaan

: ………………………………………………………………………………………………………………..

Alamat

: …………………………………..RT/RW/Dusun:…………………………………………………….

Desa/kelurahan ……………………….. Kabupaten/Kota ……………………………………………………………. Selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Yang Sah Nomor:……………………………………... Tanggal ……… dari Notaris/PPAT yang sah, dengan ini menyatakan bersedia memberikan kontribusi dalam bentuk: Hibah/Ijin Pakai selama …..tahun/Ijin dilewati selama ………tahun/ganti rugi berupa Bentuk Kontribusi

Volume dan satuan asset

Status Penggunaan kepemilikan tanah sekarang lahan dan letak aset

Sketsa Peta Lokasi

1.

Tanah /lahan

Cantumkan:

2.

Tanah Produktif

1.Batas dan status kepemilikan lahan

3. Aset lainnya Sebutkan: …………………………………

Syarat bentuk kontribusi yang disepakati dengan pemilik : …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..

2.Bagan atas seluruh lahan milik warga 3.Jalan sekitar lahan 4.Batas tegas tanah yang akan diberikan 5.Orientasi lokasi/arah mata angin


39

Kepala Pemerintah Desa/Kelurahan ……………………………………. Untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat umum sesuai rencana kegiatan untuk pembangunan ……………………………………… di lokasi …………………………………………………..oleh xxx Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela untuk dasar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat pada:

Tanggal/bulan/tahun Yang menerima: Yang memberikan: Lurah/Kepala Desa Pemilik Meterai

Rp 6.000

_____________________ ______________________ Nama jelas

Mengetahui:

Nama Saksi-‐saksi: 1. 2. 3. Ahli Waris: 1. 2. 3. *Pilih yang sesuai

Nama jelas

Tanda tangan

Jabatan

40


LAMPIRAN B BERITA ACARA SOSIALISASI DAN KESEPAKATAN

Pada hari ini ...................................., tanggal .........................bulan...................................tahun ....................bertempat di ................................Kelurahan/Desa.................................., telah dilaksanakan sosialisasi dan rembug kesepakatan pengadaan lahan untuk pelaksanaan kegiatan .............................................., oleh KSM................................... Atas nama warga masyarakat penerima manfaat kegiatan, disepakati pengadaan lahan dengan rincian sbb: 1......................................................... 2........................................................ 3......................................................... Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui,

BKM/UPL

Kepala Kel/Desa

Dibuat,

Ketua KSM/Panitia

(....................................) (...........................................)

(......................................)

Atas nama warga masyarakat: No

Nama

jabatan

Alamat

Tanda Tangan

1

Ketua RT

2

Ketua RW


41

LAMPIRAN C DAFTAR KEBUTUHAN LAHAN UNTUK PENEMPATAN SARANA

No

LAHAN YANG DIBUTUHKAN

JENIS SARANA

YA SARANA AIR MINUM Bak penangkap mata air (PMA) Sumur bor Intake untuk air permukaan Sumur gali Bak pengolahan air Bak pengumpul atau bak penampung (reservoir) Menara air toren Jalur pipa HU & SPAL KU & SPAL Rumah pompa & panel Sarana lainnya (sebutkan dibawah): ……………………… ………………………. ………………………. ………………………. SARANA SANITASI Jalur pipa air minum yang menghubungkan ke sarana sanitasi sekolah WC umum / toilet sekolah ………………………

TIDAK

Dibuat pada: Tanggal/bulan/tahun

Diverifikasi oleh : Diverifikasi oleh :

Dibuat oleh :

Tim Teknis Kab./kota

BKM

Fasilitator Masyarakat

(…………………….) (……………………….)

42


(………………………)

LAMPIRAN D REKAPITULASI KEBUTUHAN LAHAN UNTUK PENEMPATAN SARANA Desa/Kelurahan………………….. Kecamatan ……………………. Kabupaten……………………Provinsi…………………

No

Jenis Sarana

Luas (m2)

Ada/tdk kelengkapan ijin Ya Tidak

Status Kepemilikan

Lokasi

Keterangan

*) beri penjelasan apakah dokumen hibah/ijin pakai/ijin dilewati

Dibuat pada: Tanggal/bulan/tahun Diverifikasi oleh : Diverifikasi oleh :

Dibuat oleh :

Tim Teknis Kab./kota

BKM

Fasilitator Masyarakat

(…………………….) (……………………….) (………………………)


43

LAMPIRAN E (Contoh pengisian)

REKAPITULASI KEBUTUHAN LAHAN UNTUK PENEMPATAN SARANA Desa/Kelurahan………………….. Kecamatan ……………………. Kabupaten……………………Provinsi…………………

Jenis Sarana

No

Luas (m2)

1.

PMA

6 M2

2.

Perpipaan

3.

Bak 10 M2 Penampung Sumur Bor

Lokasi

RT01 RW 02 Dusun A Kebun A, Kebun B, jalan desa Dsn 3

Status Kepemilikan Pak Joni, hak milik Akta jual beli

5. 6. 7.

Lainnya (sebutkan):

Pak MKATie, Girik Pak Misnan, SPPT

1. 2. 3.

4.

Dsn 3

Ada/tdk kelengkapan ijin (dalam RKM)* Ya Tidak v v

Keteranga n Ijin pakai Ijin dilalui

v

Ijin pakai

v

Hibah

Dibuat pada:............. Diverifikasi oleh : Diverifikasi oleh :

Tim Teknis Kab./kota Fasilitator Masyarakat

Dibuat oleh : UPL

(…………………….) (……………………….)

44


(………………………)

www.pnpm-perkotaan.org

KANTOR PUSAT JL. Pattimura No.20 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 KANTOR PROYEK Jl. Penjernihan 1 No. 19 F Pejompongan Jakarta Pusat Indonesia - 10210 PENGADUAN P.O. BOX 2222 JKPMT SMS 0817 148048 e-mail : [email protected]

REPUBIK INDONESIA PE T UN J U K TE K N I S SAFEGUARD SOSIAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( PNPM ) MANDIRI PERKOTAAN

Recommend Documents